MS-Aceh

P U T U S A N

.

Nomor : 08/Pdt.G/2011/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : Pembanding, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan tani, tempat tinggal Aceh

Besar,

dahulu

Penggugat

Kabupaten sekarang

”Pembanding”, MELAWAN Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal

Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat

sekarang ”Terbanding” Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut; Telah

mempelajari

berkas

perkara

dan

semua

surat

yang

berhubungan dengan perkara ini : TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 100/Pdt.G/2010/MS-Jth, tanggal 24 Nopember 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Zlulqa’idah 1431 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2011/MS-Aceh

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sejumlah

Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah); Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho, bahwa Pembanding pada tanggal 08 Desember 2010 telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Nomor : 100/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 24 Nopember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zlulqa’idah 1431 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Desember 2010; Memperhatikan, memori banding Pembanding tanggal 15 Desember 2010 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 29 Desember 2010; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut caracara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Dalam Konpensi: Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh telah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, dan juga telah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 100/Pdt.G/ 2010/MS-Jth, tanggal 24

Nopember 2010,

bertepatan

dengan

tanggal

17 Zlulqa’idah 1431 Hijriyah;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan

Hakim

tingkat

pertama

yang

menetapkan

segala

tuntutan

Tergugat/Terbanding agar Penggugat/Pembanding mengembalikan semua mahar dijadikan sebagai dasar penyelesaian perkara dengan cara khulu’ tanpa ada permohonan dari pihak Penggugat/Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara perceraian dengan khulu’. Seharusnya jawaban dan tuntutan Tergugat/Terbanding tersebut dijadikan sebagai dasar gugatan rekonpensi atau gugat balik, bukan sebagai alasan konpensi; Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat setentang penyelesaian perkara a quo sesuai surat gugatan Penggugat/ Pembanding yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan ketentuan eks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta upaya perdamaian yang diupayakan oleh Majelis Hakim dan Hakamain telah gagal; Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru menganalisa dan memutus perkara a quo, karena berdasarkan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan, rumah tangga kedua belah pihak telah secara nyata-nyata pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali sebagai konsekwensi dari proses pernikahan, terkesan perkawinan dilakukan tergesa-gesa padahal para pihak sebelumnya belum saling kenal sehingga kedua belah pihak tidak dapat mengenal jiwa masing-masing, Penggugat/Pembanding tidak dapat mengetahui lebih jauh mengenai kepribadian Tergugat/Terbanding yang secara subyektif membuat Penggugat/Pembanding tidak senang dan dalam waktu yang bersamaan Tergugat/Terbanding (nelayan) juga tidak mampu membujuk


perasaan halus seorang wanita (petani) notabene adalah isterinya sendiri yang memiliki perbedaan latar belakang tradisi, adat dan budaya; Bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sedemikian rupa sifatnya setidak-tidaknya sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berjumpa atau berkomunikasi selama 2 (dua) tahun lebih serta Tergugat/ Terbanding tidak membantah telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai anak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sependapat dengan doktrin dan diambil alih sebagai pendapat Mahkamah Syar’iyah Aceh yang menyatakan :

‫ﻮإذﺍ شتد ﻋدم ٲﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺰﻮﺟﺔ ﻟﺰﻮﺟﻫﺍ ﻃﻠﻕ ﻋﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎ ﺿﻰ ﻁﻠﻘﺔ‬ Artinya : “Apabila rasa kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak .satu atasnya”. (Muhadzdzab Juz II, hal. 82). Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam kitab Fiqh Sunnah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : “Apabila gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat atau terbukti dengan

saksi, dan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak ba’in, (Fiqh Sunnah Juz II halaman 248); Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara suami-isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenteram dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT. Surat ar-Rum ayat 21. Akan tetapi maksud dan tujuan


tersebut

telah

sirna

antara

Penggugat

dengan

Tergugat,

karena

itu

mempertahankan para pihak tetap dalam ikatan perkawinan tidak ada manfaatnya lagi, dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa alasan atau dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan oleh karenanya patut dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang Peradilan Agama, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Tiga, Kabupaten Pidie, tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonpensi: Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam konpensi dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam Rekonpensi maka jawaban Penggugat secara lisan menyatakan bahwa jika Tegugat tidak mau lagi dengan Penggugat pulangkan semua mahar dan tutup kerugian Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban (replik) yang pada pokoknya bersedia


mengembalikan mahar kepada Penggugat dengan syarat diserahkan surat cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar’iyah Jantho; Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding

dengan

Tergugat/Terbanding

belum

bergaul

sebagaimana layaknya suami-isteri dan Tergugat dalam jawaban (replik)nya tidak membantah alasan atau dalil gugatan Penggugat maka dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut sudah terbukti kebenarannya; Menimbang belum

pernah

bahwa

melakukan

Tergugat/Terbanding hubungan

badan

selama

(qobla

pernikahan

dukhul)

dengan

Penggugat/Pembanding, maka menurut hukum Penggugat/Pembanding yang meminta cerai dari Tergugat/Terbanding harus mengembalikan separuh mahar kepada suami, sebagaimana suami yang mentalak isterinya dan belum memenuhi maharnya harus membayar separuh mahar yang telah ditetapkan, sesuai Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayt 237 ; Artinya :

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, .........”. Q.S. II (al-Baqarah) : 237. Menimbang bahwa karena gugatan cerai Penggugat/Pembanding

dikabulkan, maka berdasarkan bukti P1, ketika akad nikah dilangsungkan Tergugat/ Terbanding telah menyerahkan maharnya berupa emas sebanyak 12 (dua belas) mayam, dengan demikian maka Majelis Hakim menghukum Penggugat/Pembanding untuk mengembalikan kepada Tergugat/Terbanding separuh mahar sebanyak 6 (enam) mayam emas;


Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbanganpertimbangan

tersebut

di

atas

maka

gugatan

Rekonpensi

Penggugat/

Terbanding dinyatakan dapat dikabulkan; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 100/Pdt.G/2010/MSy-Jth, tanggal 24 Nopember 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Zlulqa’idah 1431 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan telah cukup alasan untuk dibatalkan dan Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo.

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2006,

jo.

Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Penggugat/Pembanding; Memperhatikan, segala dalil-dalil dan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI •

Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 100/Pdt.G/2010/ MSy-Jth, tanggal 24 Nopember 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Zlulqa’idah 1431 Hijriyah; Dan dengan mengadili sendiri : Dalam Konpensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ; Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 08/Pdt.G/2011/MS-Aceh

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, tempat kediaman Penggugat dan dilangsungkan pernikahan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Tiga, Kabupaten Pidie, tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonpensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding ; 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk menyerahkan sebanyak 6 (enam) mayam emas kepada Penggugat Rekonpensi/ Terbanding (separuh mahar); Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -

Meghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);-

•

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 Miladiyah bertepatan

dengan

tanggal

27

Shafar

1432

Hijriyah

oleh

kami

Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridhuan Santoso dan Drs. A. Mu’thi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2011/MS-Aceh, tanggal 13 Januari 2011 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis


tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Drs. RIDHUAN SANTOSO

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Dto Drs. A. MU’THI, M.H. Panitera Pengganti Dto Drs. MUHAMMAD Perincian biaya banding : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Biaya Leges

Rp.

5.000,-

4. Biaya Proses

Rp.

134.000,-

Jumlah

Rp.

150.000,-

--------------------------------(Seratus lima puluh ribu rupiah)----------------------Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 28 Februari 2011 Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh dto

Drs. Muhammad Yusuf, S.H.


MS-Aceh

Recommend Documents