MS-Aceh

PUTUSAN

.

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D-II PGSD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu TERMOHON sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu PEMOHON, sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor: 223/Pdt.G/2011/MS-Sgi tanggal 19 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor :21/Pdt.G/2012/MS-Aceh

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.

366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli bahwa Termohon / Pembanding pada tanggal 2 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Sigli Nomor : 223/Pdt.G/2011/MS-Sgi tanggal 19 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Januari 2012 ; Memperhatikan memori banding Termohon / Pembanding tanggal 09 Januari 2012 dan kontra memori banding Pemohon / Terbanding tanggal 30 Januari 2012 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut

cara-cara

sebagaimana

ditentukan

Undang-undang

maka

permohonan banding tersebut formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pembanding / Termohon sesuai dengan memori bandingnya tanggal 09 Januari 2012, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah

Syar’iyah

Sigli

Nomor: 223/Pdt.G/2011/MS-Sgi tanggal 19

Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli telah salah menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam penerapan hukum pembuktian oleh karenanya, Pembanding / Termohon sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis hakim yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding / Pemohon dalam persidangan, sebab tempat tinggal (domisili ) para saksi tersebut sangat jauh dengan kediaman Pembanding / Termohon dan Terbanding / Pemohon, bukan tetangga dan bukan warga satu desa ( satu kampung) sangat aneh bila para saksi mengatakan pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, maka terkesan saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang direkayasa, dengan demikian semua keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima ;

-

Bahwa keterangan saksi Suherman bin Jamil dan Yusrial bin Mailah pada intinya mengatakan tidak pernah melihat secara langsung dan tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi

syarat

yang

telah

diatur

dalam

hukum

pembuktian

sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 171 ayat 1 dan 2 HIR; -

Bahwa Pembanding / Termohon masih mencintai Terbanding/Pemohon dan bukanlah suatu hal yang mustahil Terbanding / Pemohon akan


menyadarinya dan akan terjalin kembali hidup rukun dan damai sebagaimana mestinya ; -

Bahwa bilamana Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan Pembanding / Termohon sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak kepada bekas isteri, nafkah

selama masa iddah, maskan, kiswah dengan rincian sebagai

berikut ; a. Mut’ah sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) . b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ) . c. Maskan dan kiswah sejumlah Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) . -

Bahwa dalam ketentuan Undang-undang serta Yurisprodensi Mahkamah Agung R I. Nomor : 1531/K/Pdt/1987 yang pada pokoknya akibat hukum bagi

seorang

PNS

yang

melakukan

perceraian

adalah

wajib

menyerahkan 1/3 gaji bersih yang diterima setiap bulannya kepada bekas isterinya dan 1/3 kepada anak-anaknya, untuk itu mohon Majelis Hakim Mahkamah

Syar’iyah

Aceh

menghukum

Terbanding

/

Pemohon

menyerahkan gajinya kepada Pembanding / Termohon . Menimbang bahwa Pemohon / Terbanding sesuai dengan kontra memori bandingnya tanggal 30 Januari 2012 pada pokoknya memper tahankan isi putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli tersebut ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 223/Pdt.G / 2011/ Ms-Sgi tanggal 19 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini ;


Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 dan juga oleh POLRES Pidie ternyata tidak berhasil ( vide BAP tanggal 5 Desember 2011, hal 15).

-

Bahwa Termohon / Pembanding dalam jawabannya : a. pada tanggal 15 April 2009, Pemohon / Terbanding pergi dari rumah tanpa ada penjelasan kepada Termohon / Pembanding, sejak itulah Pemohon / Terbanding tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon / Pembanding ; b. Pemohon / Terbanding tidak pernah lagi mengurus rumah tangga beserta anak. c. POLRES Pidie telah pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding

tetapi

tidak ada titik terang. d. Termohon / Pembanding tidak menyetujui cerai dengan Pemohon / Terbanding . -

Bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga mengakibatkan Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 15 April 2009 sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada hubungan lagi sebagai layaknya suami isteri ;


-

Bahwa Pemohon / Terbanding sebagai seorang anggota POLRI telah mendapat surat izin cerai Nomor : SIC/01/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pidie tanggal 5 Agustus 2011.

-

Bahwa

saksi-saksi

yang

dihadirkan

menyatakan antara Pemohon

Pemohon

/

Terbanding

/ Terbanding dan Termohon /

Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang . Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Temohon / Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah di uraikan di atas, Majelis

Hakim

tingkat

banding

berpendapat

bahwa

apabila

terjadi

perselisihan antara suami isteri dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, kemudian terbukti pisah tempat tinggal maka hal tersebut sebagai indikator kuat

terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 273 / K / AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama / berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia, dalam hal ini keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon / Terbanding telah sesuai maka keberatan Pembanding tentang


keterangan saksi yang domisilinya jauh dari kediaman Pembanding dan Terbanding tidak beralasan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh patut menyampingkannya. Menimbang bahwa keberatan tentang keterangan saksi

Suherman

bin Jamil dan Yusrial bin Mailah yang tidak sesuai dengan pasal 171 ayat (1) dan

(2)

HIR,

Majelis

Hakim

tingkat

banding

berpendapat

bahwa

pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sesuai dengan Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh sebab itu Majelis hakim tingkat banding menyatakan keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan maka dikesampingkan. Menimbang, bahwa tetap bersikerasnya Terbanding / Pemohon untuk bercerai dengan Pembanding / Termohon meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sikap Terbanding / Pemohon tersebut telah menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Termohon / Pembanding, padahal adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling bantu membantu antara suami-isteri seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah merupakan pondasi yang utama untuk dapat tegak berdirinya sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, maka keberatan Termohon / Pembanding tentang masih mencintai Terbanding / Pemohon keinginan tersebut adalah keinginan yang tidak mendapat sambutan dari


Terbanding

/

Pemohon,

oleh

karenanya

keberatan

tersebut

Termohon

dalam

harus

dikesampingkan. Menimbang bandingnya

bahwa

Pembanding

/

memori

memohon supaya Terbanding / Pemohon memberi kepada

Pembanding / Termohon selama masa iddah sebagai berikut ; a. Mut’ah sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) . b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ) . c. Maskan dan kiswah sejumlah Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) . Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) menurut Majelis hakim tingkat banding harus diperbaiki karena jumlah yang telah ditetapkan oleh Yudex facti belum mencukupi kebutuhan hidup, kelayakan ( kepatutan ) dan kemaslahatan yang didasarkan kepada kemampuan Terbanding / Pemohon , maka perlu menambah besaran jumlah mut’ah, nafkah iddah dan kiswah yang jumlah dan nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; Menimbang bahwa tentang ketentuan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib menyerahkan 1/3 gaji bersih yang diterima setiap bulannya kepada bekas isterinya dan 1/3 kepada anakanaknya, menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh hal tersebut telah diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 tahun 2010, merupakan norma aturan yang bersifat administratif, oleh karenanya

keberatan

Pembanding

/

Termohon

tersebut

harus

di

kesampingkan. Menimbang, bahwa tujuan yang fundamental dibentuknya sebuah rumah tangga menurut Syari’at Islam, yaitu adanya keserasian dan


keharmonisan antara suami isteri yang diliputi suasana damai, sejahtera dan bahagia serta kasih sayang ( mawaddah warahmah ) sebagaimana dimaksudkan oleh al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21;

                      Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demi-kian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir (QS.Ar-Rum 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat apabila kehidupan rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding dipaksakan rukun lagi akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena hubungan suami isteri dalam rumah tangga

sudah dirasa

hampa tanpa ruh, maka kondisi rumah tangga yang demikian sudah dianggap patut dan cukup alasan untuk menempuh jalan perceraian berdasarkan al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 130 sebagai berikut:

             Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut pihak

para

justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak

sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah , maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai

dengan

qaedah

fiqh

yang

diambil

menjadi

pendapat

dan

pertimbangan hukum Majelis hakim berbunyi.:

ِ ‫ارتِ َكا‬ ‫ب أَ َخ ِّف ِه َما‬ ْ ِ‫ض َر ًرا ب‬ َ ‫ِي أَ ْع َظ ُم ُه َما‬ َ ‫ان ُروع‬ َ ‫ض َم ْف‬ َ ‫ار‬ َ ‫َإذا َت َع‬ ِ ‫سدَ َت‬


Artinya :

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (vide : al Asbah wa al-Nadzair: Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 223 / Pdt.G / 2011/ Ms-Sgi tanggal 19 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah. Setentang permohon Pemohon / Terbanding sudah benar dan baik, tentang penetapan akibat putus perkawinan karena talak, menurut pendapat Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini . Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini MENGADILI: 

Menerima permohonan banding dari Pembanding (PEMBANDING) ;



Memperbaiki putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 223/Pdt.G/ 2011/ MS-Sgi tanggal 19 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;


2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : 3.1.

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) .

3.2.

Mut’ah sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )

3.3.

Kiswah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah )

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.

366.000,- ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; 

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150,000. (Seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Masdarwiaty, MA Majelis, Drs.

Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua

A. Mu’thi, MH. dan Drs. Asri Damsy, SH masing-masing

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Drs. A. MU’THI, MH.

Ketua Majelis,

Dra. MASDARWIATY, MA


Drs. ASRI DAMSY, SH Panitera Pengganti,

Drs. AZMI Perincian Biaya Banding: 1. Materai ............................................ Rp.

6,000.

2. Redaksi .......................................... Rp.

5,000.

3. Leges .............................................. Rp.

5,000.

4. Biaya Proses ................................... Rp. 134,000. J u m l a h ....................................... Rp. 150,000. ---------------------------- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ------------------------


MS-Aceh

Recommend Documents