P U T U S A N
.
Nomor : 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Aceh Timur,
dahulu Pemohon sekarang Pembanding; Melawan : TERBANDING 1, umur 55 tahun, agama Islam, pe-kerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Aceh
Timur, dahulu Termohon I sekarang Terbanding I; TERBANDING 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Kabupaten
Aceh Timur, dahulu
Termohon II sekarang Terbanding II; TERBANDING 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu Termohon III sekarang Terbanding III; TERBANDING 4, umur 38 tahun, agama Islam, pe-kerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Aceh
Timur, dahulu Termohon IV sekarang Terbanding IV; TERBANDING 5, umur 26 tahun, agama Islam, pe-kerjaan Ikut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu Termohon V sekarang Terbanding V;
Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh
TERBANDING 6, umur 23 tahun, agama Islam, peker-jaan Ikut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu Termohon VI sekarang Terbanding VI; Mahkamah Syar’iyah Aceh ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor : 125/Pdt.G/2011/MS-Idi tanggal 12 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak permohonan Pemohon; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor : 168/Pdt.G/2011/MS-Idi tanggal 12 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 Hijriyah,
Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh
majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini ; Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -
bahwa Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2. P.3 dan P.4 (vide berita acara persidangan tanggal 27 Juli 2011);
-
bahwa saksi I (SAKSI 1) tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan (SY) dan saksi II atas (SAKSI 2) mengetahui pernikahan Pemohon dengan (SY) atas dasar cerita orang lain yaitu Kepala Desa setempat (vide berita acara persidangan tanggal 15 dan 22 Agustus 2011); Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan-pertim-
bangan hukum yang telah diambil oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri seperti di bawah ini; Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, dan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. b. hilangnya akta nikah. c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam; Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh
Menimbang, bahwa perkawinan Pembanding dengan (SY) dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tahun 1982 dan perkawinan tersebut ternyata terdapat halangan perka-winan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu (SY) tidak mendapat izin untuk beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah tempat tinggalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ten-tang Perkawinan jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pembanding dengan Syamsuddin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat permohonan Pemohon/Pembanding agar perkawinannya dengan (SY) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Kabupaten Aceh Timur disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Idi harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pembanding dengan Syamsuddin telah dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka bukti setentang perkara a quo tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor : 168 /Pdt.G/2011/MS-Idi tanggal
12 September 2011 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 13 Syawal 1432 Hijriyah harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding;
Menguatkan
putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Idi
Nomor
:
168
/Pdt.G/2011/MS-Idi tanggal 12 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 Hijriyah;
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Ha-
kim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim
Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, SH. dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Murzakiah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota :
Drs. H. TURIMAN, SH.
Ketua Majelis,
Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM
Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH.
Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh
Panitera Pengganti,
Hj.MURZAKIAH, SH Perincian Biaya Banding : 1. Materai ............................................ Rp.
6.000,-
2. Redaksi .......................................... Rp.
5.000,-
3. Leges .............................................. Rp.
5.000,-
4. Biaya Proses ................................... Rp.134.000,J u m l a h ....................................... Rp. 150.000,------------------------------(seratus lima puluh ribu rupiah)----------------------------
Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh
