PUTUSAN Nomor : xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal Kabupaten Nagan Raya, memberi
Kuasa
Khusus
kepada
M.
Zuhri
Hasibuan,SH.MH., Advokad Peradi, beralamat Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Jalan Batara 2 No.58 Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Leung Bata, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding; ; Melawan TERBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS., tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, dahulu Penggugat sekarang Terbanding; Mahkamah Syar’iyah Aceh; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana dalam
Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor: xxx/Pdt.G/ 2013/MS.Mbo. tanggal 22 Oktober
2013
M. bertepatan dengan tanggal 17
Hal 1 dari 8 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
Zulhijjah 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI; -
Menolak Eksepsi Tergugat;
DALAM KONPENSI; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Menetapkan dua orang anak yang bernama “Anak I”, umur 13 tahun, dan ”Anak II”, umur 8 tahun, dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak seperti tersebut dalam diktum angka 3(tiga) di atas setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri; 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Meulaboh untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap; DALAM REKONPENSI; -
Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI; -
Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah
Syar’iyah Hal 2 dari 8 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
Meulaboh, bahwa Pembanding pada tanggal 25 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor : xxx/Pdt.G/2013/MS.Mbo. tanggal 22 Oktober 2013 M beretepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 H.; Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya dan Terbanding tidak mengajukan kontra memorinya; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Banding
Mahkamah
Syar’iyah Aceh, setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan judek factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, kerenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam menguatkan putusan perkara ini; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding oleh Pambanding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh
Nomor:
xxx/Pdt.G/2013/MS. Mbo. Tanggal 22 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggak 17 Zulhijjah 1434 H. Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan seperti dibawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan Majelis tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;
Hal 3 dari 8 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
-
Bahwa,
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding
adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/07/IX/2010, tanggal 29 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya; -
Bahwa,
Majelis
Hakim
mendamaikan Tergugat/Pembanding
tingkat
pertama
telah
Penggugat/Terbanding maupun
melalui
proses
berusaha dengan mediasi
sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil; -
Bahwa, Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pembanding selama lebih kurang 8 bulan, dan selama pisah tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
-
Bahwa, selama pisah tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing; Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding adalah dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tingkat banding perpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara suami isteri dan telah
diupayakan damai tetapi tidak berhasil, kemudian terbukti pisah tempat tinggal, maka hal tersebut Hal 4 dari 8 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
sebagai indikator kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 hurf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula deng Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 273/K/!988 tanggal 17 Maret 1989, yang menyatakan bahwa pertengkaran,
hidup
berpisah
tidak
dalam
satu
kediaman
bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia; Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian juga menghilangkan kemashlahatan yang tentu juga mafsadat bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadat, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah figh yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi:
Artinya;
Apabila berhadapan dua mafsadat
dihindari mafsadat
yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya (vide; Al-Asbah Wa al-Nadhaair, As-Sayuti, halaman 161); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menentukan pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.
3
Tahun
2006
dan Hal 5 dari 8 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
perubahan kedua Undang Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding agar Tergugat/Pembanding
menjatuhkan
Tergugat/Pembanding
terhadap
talak
satu
bain
sughra
Penggugat/Terbanding
dapat
dibenarkan, dengan demikian Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor : xxx/Pdt.G/2013/MS.Mbo. tanggan 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 H. dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor :50 Tahun 2009, Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Meulaboh untuk menyampaikan sehelai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN./Kantor
Urusan
Agama
yang
mewilayahi
tempat
tinggal
Penggugat dan Tergugat dan PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor:7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor:50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat
dan
untuk
tingkat
banding
dibebankan
kepada
Pembanding; Mengingat pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Hal 6 dari 8 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
MENGADILI 1. Menerima permohonan banding Pembanding (PEMBANDING) DALAM KONPENSI; -
Menguatkan Putusan Mahkamah Syariyah Meulaboh Nomor: xxx/Pdt.G/2013/MS.Mbo.
tanggal
22
Oktober
2013
M.
bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 H.; DALAM REKONPENSI; -
Menguatkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor: xxx/Pdt.G/2013/Mbo.tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 H. dengan ”Menyatakan gugatan
Rekonpensi
Penggugat
Rekonpensi tidak
dapat
diterima”; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada Hari Senin tanggal 24 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. H. Muhammad Is.,SH., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Asri Damsy,SH., dan Drs. H. M. Syamri Adnan,SH.,MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Helmy Daud seabagi Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
pihak-pihak
yang berperkara;
Hal 7 dari 8 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
Hakim Anggota,
Drs. Asri Damsy,SH.
Hakim Ketua,
Drs. H. Muhammad Is.,SH.
Drs.H.M. Syamri Adnan,SH.MHI., Panitera Pengganti.
Drs.H. Helmy Daud. Perincian Biaya Perkara; 1. Materai.............................................Rp.
6.000,-
2. Redaksi............................................Rp.
5.000,-
3. Leges...............................................Rp.
3.000,-
4. Biaya Proses....................................Rp. 136.000,J u m l a h ................................. Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);
;
Hal 8 dari 8 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
