ms-aceh

PUTUSAN

.

Nomor : xxx/Pdt.G/2011/MS-Aceh

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPP, tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Termohon/Penggugat

Rekonvensi,

sekarang

Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

tempat

tinggal

di

Kota

Langsa,

dahulu

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, seka-rang Terbanding; Mahkamah Syar’iyah Aceh; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 172/Pdt.G/2011 /Ms-Lgs tanggal 28 September

2011 Miladiyah bertepatan dengan

tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut Dalam konvensi; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Langsa;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Dalam rekonvensi; 3. Mengabulkan tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebagian; 4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); 5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar mut’ah

kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi

sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 6. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberikan berupa kiswah

kepada Termohon konvensi/Penggugat

rekonvensi 1 (satu) set pakaian; 7. Menetapkan dua orang anak (ANAK1) dan (ANAK2) dibawah asuhan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; 8. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak yang harus dibayar Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulan; 9. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya; Dalam konvensi dan rekonvensi; 10. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk mengirim sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat dalam buku yang disediakan untuk itu; 11. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);


Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 03 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 172/Pdt.G/2011/Ms-Lgs tanggal 28 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Oktober 2011; Memperhatikan memori banding Termohon/Pembanding tanggal 05 Oktober 2011 dan kontra memori banding Pemohon/Terbanding tanggal 11 Oktober 2011; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima; Dalam Konvensi. Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 05 Oktober 2011, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 172/Pdt.G/2011/Ms-Lgs tanggal 28 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa telah terburuburu dan kurang cermat dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada putusan halaman 2, dimana seakanakan pada jawaban Termohon setuju untuk bercerai dari Pemohon,


padahal Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga sebagaimana mestinya; -

bahwa belum ada upaya damai maksimal tentang perselisihan Pemohon dan Termohon,

seharusnya pihak Pemerintah Kota

Langsa melalui Dinas Perhubungan dan Informatika dimana Pemohon bekerja harus terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didamaikan. Dan Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/2547/2011, tanggal 29 September 2011 telah membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Langsa Nomor : 485/550/2011 Tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap saudara TERBANDING; -

bahwa Termohon/Pembanding menuntut agar Pemohon/Terbanding membayar kepada Termohon/Pembanding berupa : 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah; 2. Mut’ah berupa 5 mayam emas; 3. Kiswah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); 4. Maskan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); 5. Nafkah anak/hadhanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sesuai dengan kontra

memori bandingnya tanggal 11 Oktober 2011, pada pokoknya tetap mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa tersebut; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 172/Pdt.G/2011/Ms-Lgs tanggal 28 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432


Hijriyah, majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -

bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (vide berita acara persidangan tanggal 24 Agustus 2011);

-

bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya mengakui pernah terjadi keributan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan Termohon/Pembanding tidak keberatan bercerai dari Pemohon/Terbanding (vide berita acara persidangan tanggal

24

Agustus 2011); -

bahwa

Termohon/Pembanding

mengajukan

gugat

rekonvensi

berupa nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, mut’ah 4 (empat) mayam emas, kiswah berupa 2 (dua) set pakaian, hak asuh 2 (dua) orang anak diserahkan kepada Termohon /Pembanding dan biaya/nafkah anak tersebut sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) perbulan serta pembayaran hutang oleh Pemohon/Terbanding berupa 4 (empat) mayam emas; -

bahwa Pemohon/Terbanding sebagai seorang PNS telah mendapat surat izin perceraian Nomor : 485/550/2011 tanggal 11 Juli 2011 (vide berita acara persidangan tanggal 7 September 2011);


-

bahwa saksi keluarga yang dihadirkan para pihak menyatakan telah terjadi perselisihan dan keributan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 yang lalu sampai sekarang (vide berita acara persidangan tanggal 7 September 2011); Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Termohon/Pemban-

ding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa dari fakta di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kemudian terbukti pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama /berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia, maka meskipun Termohon/Pembanding ingin rukun lagi dengan Pemohon /Terbanding, keinginan tersebut adalah keinginan yang tidak mendapat sambutan dari Pemohon/Terbanding, oleh karenanya keberatan Termohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;


Menimbang, bahwa tetap bersikerasnya Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding meskipun majelis hakim tingkat pertama telah mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi, majelis hakim tingkat banding berpendapat sikap Pemohon /Terbanding tersebut telah menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Termohon/Pembanding, padahal adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling bantu membantu antara suami-isteri seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah merupakan pondasi yang utama untuk dapat tegak berdirinya sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, maka keberatan Termohon/Pembanding tentang belum adanya upaya damai secara maksimal, harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa setentang surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/2547/2011, tanggal 29 September 2011 telah membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Langsa Nomor : 485/550/2011 Tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap saudara TERBANDING, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan norma aturan yang bersifat administratif dan tidak dapat mempengaruhi proses persidangan pada Mahkamah

Syar’iyah,

oleh

karenanya

keberatan

Termohon

/Pembanding tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon/Terbanding hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari pihak keluarga (Ibu kandung

Pemohon/Terbanding)

dan

Termohon/Pembanding

juga


menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari pihak keluarga (Ibu kandung Termohon/Pembanding), dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi, maka keterangan saksi keluarga dari Pemohon/Terbanding dan keluarga dari Termohon/Pembanding dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian serta saling melengkapi dan kedua saksi tersebut adalah orang yang paling dekat dengan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding; Menimbang, bahwa tujuan yang fundamental dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara suami isteri yang diliputi suasana damai, sejahtera dan bahagia serta kasih sayang (mawaddah warahmah) sebagaimana dimaksudkan oleh Al-Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 :

                      Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demi-kian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir (QS. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat apabila kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dipaksakan rukun lagi akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena hubungan suami isteri dalam rumah tangga yang demikian sudah dirasa hampa tanpa ruh, maka menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah


Aceh kondisi rumah tangga yang demikian sudah dianggap patut dan cukup alasan untuk menempuh jalan perceraian berdasarkan Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 130 sebagai berikut :

             Artinya : Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian

juga

menghilangkan

kemaslahatan

yang

tentu

juga

mafsadah bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini yang berbunyi :

ِ ‫ارتِ َكا‬ ‫ب أَ َخ ِّف ِه َما‬ ْ ‫ض َر ًرا ِب‬ َ ‫ِي أَ ْع َظ ُم ُه َما‬ َ ‫ان ُروع‬ َ ‫ض َم ْف‬ َ ‫ار‬ َ ‫َإذا َت َع‬ ِ ‫سدَ َت‬ Artinya :

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (vide : Al Asbah wa al-Nadzair : Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara a quo, majelis hakim tingkat banding berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan, dengan demi-


kian Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 172/Pdt.G/2011/MsLgs tanggal 28 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah harus dikuatkan ; Dalam Rekonpensi. Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugat rekonvensi tentang, akibat putusnya perkawinan karena cerai talak dan hak asuh anak serta nafkah anak; maka berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, gugat rekonvensi tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa tersebut dan menuntut agar majelis hakim tingkat banding memutus setentang gugat rekonvensi sebagaimana dalam memori banding tersebut, untuk itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan seperti di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah iddah, mut’ah, dan kiswah selama masa iddah yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah iddah, mut’ah, dan kiswah selama masa iddah yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa setentang tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kedua anak tersebut belum


mumayyiz dan belum berusia 12 tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dapat dikabulkan, yaitu menetapkan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut; Menimbang, bahwa setentang nafkah 2 (dua) orang anak yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa setentang tuntutan Termohon/Penggugat /Rekonvensi/Pembanding agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar utang 4 mayam emas, majelis hakim tingkat banding berpendapat, dikarenakan tuntutan tersebut tidak jelas apakah 4 mayam emas tersebut utang mas kawin atau mas kawin yang dipinjam tapi belum dibayar atau emas itu dari harta bersama lalu karena ada keperluan digunakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian dan menolak selain dan selebihnya, oleh karenanya memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 172/Pdt.G/2011/Ms-Lgs tanggal 28 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi.


Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Mahkamah Syar`iyah Langsa, harus diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 

Menerima permohonan banding dari Pembanding (PEMBANDING);

Dalam Konvensi : 

Menguatkan putusan Mahkamah Syar’iyah

Langsa Nomor :

172/Pdt.G/2011/Ms-Lgs tanggal 28 Septem-ber

2011 Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah 1432 Hijriyah; Dalam Rekonvensi : 

Memperbaiki putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 172/Pdt.G/2011/Ms-Lgs tanggal 28 September

2011 Miladiyah


bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah 1432 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah); b. Mut’ah dalam bentuk emas murni seberat 3 (tiga) mayam; c. Kiswah dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 3. Menetapkan dua orang anak Maulizatul Ahya, perempuan, umur 6 tahun dan Hasanatul Asyura, perempuan, umur 6 bulan di bawah asuhan /Penggugat Rekonvensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) di atas kepada /Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; 5. Menolak dan tidak dapat menerima selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 

Memperbaiki putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 172/Pdt.G/2011/Ms-Lgs tanggal 28 September

2011 Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah 1432 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar`iyah Langsa

untuk

mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan PPN/Kantor Urusan Agama


Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 2. Membebankan kepada

Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433

Hijriyah oleh kami Dra. Masdarwiaty, MA Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Muin dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL MUIN

Dra. MASDARWIATY, MA

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH, MH Panitera Pengganti,

Drs. AZMI Perincian Biaya Banding :


1. Materai ............................................ Rp.

6.000,-

2. Redaksi .......................................... Rp.

5.000,-

3. Leges .............................................. Rp.

5.000,-

4. Biaya Proses ................................... Rp.134.000,J u m l a h ....................................... Rp. 150.000,------------------------------(seratus lima pulu ribu rupiah)--------------------------


ms-aceh

Recommend Documents