PUTUSAN Nomor 5/Pdt.G/2015/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Hadhanah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di
Kota Langsa dahulu Tergugat sekarang
Pembanding; melawan TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; DUDUK PERKARA Mengutip segala dalam Putusan
uraian tentang hal ini
Mahkamah
Syar'iyah Langsa
sebagaimana
termuat
Nomor 154/Pdt.G/2014/
MS-Lgs tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H. yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menetapkan Penggugat
(TERBANDING) sebagai pemegang hak
hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat
dan Tergugat
yang
bernama 1. ANAK 1, Umur 4,5 tahun; 2. ANAK 2, Umur 8 Bulan;
Hal 1 dari 6 hal Putusan No 5/Pdt.G/2015/MS.Aceh
3. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat pada angka 2 tersebut diatas sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri; 4. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan biaya pada angka 3 di atas kepada Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri; 5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal
20 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding atas
Putusan Mahkamah
Syar’iyah
Langsa
Nomor 154/Pdt.G/2014/MS-Lgs
tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 26 Nopember 2014 ; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 01 Desember 2014 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 16 Desember 2014 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara
sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-
undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
setelah
mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo, terhadap alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding maka akan menyampaikan pendapat terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang dalam putusannya Nomor 154/Pdt.G/2014/MSLgs tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H.
Hal 2 dari 6 hal Putusan No 5/Pdt.G/2015/MS.Aceh
Menimbang, bahwa
Tergugat/Pembanding keberatan terhadap
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya bahwa seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan nebis in idem karena perkara ini (hadhanah) telah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara gugatan cerai Nomor 073/Pdt.G/2014/Ms-Lgs pada Tanggal 14 April 2014, namun kenyataannya sebelum Tergugat memberikan jawaban petitum tentang hadhanah tersebut telah dicabut oleh Penggugat dengan demikian terbukti bahwa perkara tersebut belum pernah diperkarakan dan belum ada putusan hukum tetap dan putusan belum bersifat positif, oleh karena itu nebis in idem belum terwujud dalam perkara ini ; Menimbang bahwa selain itu Tergugat/Pembanding keberatan bila kedua orang anak diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan karena selama ini kedua orang anak tersebut telah lama diasuh oleh keluarga Tergugat dan anak pertama sudah sekolah di TK dan anak kedua belum berumur satu tahun dan tidak minum asi (air susu ibu), lagi pula ibunya bekerja sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan kedua orang anak berada dalam asuhan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 1 umur 4 tahun 5 bulan dan ANAK 2 umur 8 bulan saat ini berada lebih dominan dalam asuhan orang tua Tergugat/Pembanding sebagaimana pengakuannya dalam persidangan, sedangkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau/ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir “; Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta untuk lebih sempurnanya perkembangan anak lahir dan bathin (vide Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), Ibu adalah sosok yang paling tepat untuk melakukan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak-anak yang masih belum mumayyiz ; Menimbang,
bahwa
sesuai
dengan
fakta
yang
terungkap
dipersidangan baik keterangan dari saksi Penggugat dan saksi Tergugat tidak Hal 3 dari 6 hal Putusan No 5/Pdt.G/2015/MS.Aceh
menjelaskan tentang prilaku Penggugat yang tidak baik (berperangai jelek) akan tetapi alasan tidak diberikan anak-anak tersebut kepada Penggugat karena dikhawatirkan anak-anak tersebut akan rewel dan minta pulang lagi kepada Penggugat , menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menghilangkan hak asuh Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut sebagaimana yang diamanatkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar
dan oleh karenanya
Nomor 154/Pdt.G/ 2014/ MS-Lgs
Putusan Mahkamah Syar'iyah
Langsa
tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan
dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H.
dapat dikuatkan dengan perbaikan
amar sebagai tersebut dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding; Memperbaiki
amar
putusan
Mahkamah
Syar'iyah
Langsa
Nomor
154/Pdt.G/2014/MS-Lgs tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H. sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; Hal 4 dari 6 hal Putusan No 5/Pdt.G/2015/MS.Aceh
2. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat
yang
bernama : - ANAK 1, Umur 4,5 tahun; - ANAK 2, Umur 8 Bulan; 3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat
kepada Penggugat tanpa
menghilangkan hak-hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut ; 4. Menghukum Tergugat
untuk membayar kepada Penggugat biaya
hadhanah/pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebanyak 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan
Rp
sampai anak tersebut
dewasa (berumur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah
Syar’iyah
Aceh pada
hari Rabu Tanggal 25 Februari
2015
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1436 Hijjriyah oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, S.H. Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H. dan Drs. Chotman Jauhari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Murzakiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA dto. DRA.HJ. ROSMAWARDANI, S.H.,M.H.
KETUA MAJELIS dto. DRS.H.ABDUL MUIN A.KADIR, S.H. Hal 5 dari 6 hal Putusan No 5/Pdt.G/2015/MS.Aceh
dto. DRS. CHOTMAN JAUHARI, M.H. PANITERA PENGGANTI dto. HJ. MURZAKIAH, S.H., M.H. Perincian Biaya : 1. Biaya Proses
Rp 134.000,-
2. Biaya Materai
Rp
6.000,-
3. Biaya Redaksi
Rp
5.000,-
4. Biaya Leges Rp 5.000,Jumlah Rp 150.000,----------------(seratus lima puluh ribu rupiah)------------Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 10 Maret 2015 WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto AZHAR A, S.H.
Hal 6 dari 6 hal Putusan No 5/Pdt.G/2015/MS.Aceh
