MS-Aceh

P U T U S

A N

Nomor 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara : PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Teknik, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal

Medan

Sunggal, dalam hal ini dengan surat kuasa tanggal 14 Januari 2013 telah memberi kuasa kepada EVI SUSANTI, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor “EVI SUSANTI, S.H.,M.H., & Co. (ESCO) Law Firm“, yang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta N0. 3 Darul Imarah, Aceh Besar, dahulu sebagai “Penggugat sekarang PembandingI/Terbanding II”; melawan TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Sosial, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal

Kota

Banda Aceh, dahulu sebagai “Tergugat sekarang Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II”; Mahkamah Syari’yah Aceh tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 081/Pdt.G/2013/MS-Bna. tanggal 02 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konpensi;: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian; 2. Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mantan suami isteri; 3. Menetapkan: 3.1. satu unit toko yang terletak di Kota Banda Aceh, tidak termasuk tanah pertapakannya, berbatas sebagai berikut: -

Utara dengan tanah Taufik Kamal (Tergugat Konvensi);

-

Selatan dengan Jalan; Hal. 1 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

-

Timur dengan tanah/ toko;

-

Barat dengan tanah / toko Penggugat dan Tergugat yang telah dijual.

3.2. Uang sewa toko tersebut pada amar poin 3.1 selama tiga tahun, terhitung sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 1 Juni 2012, sejumlah Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi; 4. Menetapkan

dari harta bersama tersebut pada diktum poin 3.1 dan 3.2,

masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memperoleh ½ (seperdua) bagian; 5. Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang menguasai toko tersebut untuk mengosongkan; 6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi tanpa keterikatan dengan pihak lain; 7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya. Dalam Rekonvensi:  Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2014; Telah

membaca

memori

banding

yang

diserahkan

kepada

Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2014, dan telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2014; Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 81/Pdt.G/2013/Ms-Bna., tanggal 20 Agustus 2014 bahwa Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula Hal. 2 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding II/Pembanding I pada tanggal 01 Juli 2014; Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 81/Pdt.G/2013/Ms-Bna., tanggal 20 Agustus 2014 bahwa Tergugat/ Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan memori bandingnya; Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 22 Juli 2014 dan kepada Tergugat/Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 16 Juli

2014. Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat/Terbanding

I/Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No. 81/Pdt.G/2014/MS-Bna. tanggal 20 Agustus 2014; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh membaca dan meneliti memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi ditingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a-quo antara lain sebagai berikut : I. Dalam Eksepsi - Bahwa Pembanding semula Penggugat dapat menerima dan tidak keberatan dengan seluruh pertimbangan Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh; - Bahwa selain pertimbangan tersebut, kiranya eksepsi juga harus ditolak dengan pertimbangan bahwa Eksepsi Terbanding semula Tergugat disampaikan pada agenda duplik, setelah adanya replik. Jadi bukan pada saat agenda jawaban. II. Dalam Konvensi 1. Bahwa Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara a quo telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alatalat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak mencerminkan keadilan; Hal. 3 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Bahwa dalam bagian pertimbangan hukumnya yaitu pada halaman 27, Judex Factie telah menyebutkan “....Menimbang bahwa Tergugat Konvensi

dalam dupliknya mengakui,

salah satu dari kedua unit toko tersebut telah dijual kepada PEMBELI dengan harga Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) beserta dengan tanah pertapakannya dan Penggugat Konvensi telah menerima uang penjualan toko dari PEMBELI sejumlah Rp 250.000.000,-, bukti T.1 dan T.1.a, bahkan menurut bukti tersebut Penggugat Konvensi menerima uang dari PEMBELI sejumlah Rp 270.000.000,-; (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); “...Menimbang bahwa pada waktu penjualan toko tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih berstatus sebagai suami isteri, meskipun Penggugat Konvensi tidak menyatakan persetujuan secara tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 92 KHI di Indonesia, secara implisit Penggugat Konvensi telah menyetujui penjualan toko dimaksud, karena Penggugat Konvensi dengan menerima uang penjualan toko tersebut dari Sdr. PEMBELI sejumlah Rp 270.000.000,-

bukti T.1 dan T.1.a menunjukkan Penggugat Konvensi

tidak keberatan toko tersebut dijual, maka penjualan toko dimaksud sah menurut hukum, dengan demikian dari kedua unit toko yang menjadi objek perkara tinggal satu unit, lagi yang bisa dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai harta bersama; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek terperkara pada tanggal 14 Februari 2014, Majelis Hakim telah menemukan fakta, toko yang sudah dijual oleh Tergugat Konvensi kepada PEMBELI adalah toko pintu pertama yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada Posita poin 4; Menimbang bahwa karena toko pintu pertama telah terbukti sudah dijual oleh Tergugat Konvensi secara sah menurut hukum, maka dari kedua unit pintu toko terperkara, yang masih tersisa sebagai harta bersama setelah bercerai, adalah toko pintu kedua yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, posita poin 4 yang terletak di Gampong .....dst” Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut di atas sangat keliru dan tidak adil, karena bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi yang diberi tanda Bukti T.1 dan T.I.a merupakan akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna,

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

sehingga harus dikesampingkan sebagai alat bukti sebab tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya Dalam hal ini, dengan tanpa menutupi fakta yang sebenarnya, Pembanding semula Penggugat Konvensi ada menerima uang sebagai DP penjualan toko pintu pertama sebesar Rp 220.000.000,-. Namun uang tersebut bukan untuk pembayaran kredit, melainkan untuk biaya pembangunan toko serta pengurusan jual beli toko pintu pertama. Bahkan Pembanding semula Penggugat Konvensi juga telah menjual mobil milik pribadi Penggugat Konvensi dan dana bantuan tsunami sejumlah Rp 15.000.000,- yang juga dipergunakan untuk pembangunan kedua pintu toko (objek perkara point 4 posita gugatan). Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi . Sedangkan sisa penjualan dari toko pintu pertama tidak pernah Penggugat Konvensi terima, karena yang menerima sisa harga toko tersebut adalah Terbanding semula Tergugat Konvensi. Bahkan Pembanding semula Penggugat Konvensi tidak tahu kapan pelunasan harga toko dilakukan. Seharusnya Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dapat mencermati dan menganalisa fakta-fakta yang terungkap ini, sehingga dapat memberikan putusan yang berkeadilan. Benar Pembanding semula Penggugat Rekonvensi dalam petitum meminta agar kedua toko objek perkara sebagaimana posita point 4 ditetapkan sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing ½ bagian, akan tetapi demi keadilan Judex Factie harus juga memperhatikan tujuan

dari

putusan

adalah

memberikan

putusan

yang

dapat

menyelesaikan suatu persoalan/sengketa. Dengan memperhatikan petitum (tuntutan) subsidair Pembanding, (ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono)), tentunya Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dapat memberikan putusan, bahwa sisa dari penjualan toko pintu pertama (toko harta bersama) diputuskan

sebagai

harta

bersama

Pembanding

dan

Terbanding,

selanjutnya menyatakan Pembanding dan Terbanding mempunyai hak ½ bagian dari sisa penjualan toko pintu pertama tersebut; Oleh karenanya Pembanding semula Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan tuntutan Pembanding semula Penggugat Konvensi. 2. Bahwa putusan Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara a quo telah melakukan kekeliruan dan melanggar aturan tentang Hal. 5 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

asas-asas atau kaidah-kaidah dalam membuat suatu putusan sehingga sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Berikut ini adalah bentuk pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Judex Factie dalam perkara a quo yaitu : Pada pertimbangan hukum halaman 30 Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menyebutkan : “Menimbang bahwa pinjaman uang pada Bank BNI 46 sejumlah Rp 230.000.000,-

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada

posita poin 5, diambil/dipinjam pada tahun 2008, yang pada waktu itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih berstatus sebagai suami isteri, maka utang tersebut bukan milik Penggugat Konvensi sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat Konvensi pada posita 5 tersebut, tetapi pinjaman tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan, dengan tidak melihat siapa yang memperolehnya, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 dan Penggugat Konvensi mengakui hutang tersebut dipakai untuk membangun dua pintu toko di Jalan, demikian juga Tergugat mengakui toko tersebut harta bersama”; “Menimbang bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat Konvensi pada posita poin 6 dan 11, Penggugat Konvensi tidak menyebutkan jumlah yang telah dibayar dan sisa pinjaman yang masih terhutang, meskipun dalam bukti P.3 telah jelas disebutkan masa pinjamannya dan jumlah setorannya perbulan, namun bukti P.3 tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna, karena pinjaman Bank sewaktu-waktu bisa disetor habis sekaligus dan Tergugat

membantah posita poin 6, karena Tergugat

Konvensi menganggap pinjaman tersebut sudah lunas dengan uang yang diterima oleh Penggugat Konvensi pada Sdr. PEMBELI sejumlah Rp 250.000,000,- karena itu posita poin 6 dianggap kabur dan tidak terbukti”; Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat Konvensi, kedua pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas sangat keliru dan salah, sebab terjadi pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan lainnya atau saling kontradiksi. Hal ini disebabkan karena Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah salah dan keliru menilai alat-alat bukti yang ada, bahkan cenderung subjektif dan berasumsi (anggapan) dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa Berdasarkan Bukti Surat P.3, keterangan saksi dan pengakuan Tergugat Konvensi, telah terbukti adanya kredit pada Bank BNI 46 Hal. 6 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama Pembanding semula Penggugat dengan lama jangka waktu pinjaman 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan jumlah cicilan per bulan sebesar

Rp 1.663.241 (satu juta enam ratus enam

puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yang mana kredit tersebut diambil pada saat Penggugat dan Tergugat Konvensi masih berstatus sebagai suami isteri. Selanjutnya Terbanding semula Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa kredit sudah dibayar atau lunas, tetapi Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah membuktikannya. Akan tetapi Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta yang ada di persidangan. Justru

menilai

fakta-fakta

dengan

subjektif

dan

hanya

dengan

menggunakan asumsi (dugaan) dengan pertimbangan sebelumnya, dengan menggunakan kalimat “....karena pinjaman Bank sewaktu-waktu bisa disetor habis sekaligus....” Pertimbangan hukum ini tentu saja sangat salah dan keliru, dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum sebelumnya. Pada akhirnya pertimbangan yang salah dan keliru tersebut membuat Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berkesimpulan bahwa “posita poin 6 dianggap kabur dan tidak terbukti”; tanpa ada alasan dan dasar hukum yang sah Seharusnya, apabila seluruh alat bukti yang berkaitan dengan point 5 dan 6 posita gugatan Penggugat dinilai dan dipertimbangkan secara lengkap (berupa bukti surat , P.1, P.2,, P.3, dihubungkan dengan keterangan saksi dan pengakuan Terbanding/Tergugat), maka akan dapat ditentukan bahwa kewajiban pelunasan hutang pada Bank BNI menjadi kewajiban bersama Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sejak dinyatakan telah bercerai sebagaimana putusan pengadilan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

01/Pdt.G/2010/MS-BNA

tanggal

27

April

2010

yang

telah

berkekuatan hukum tetap sampai dengan sekarang. Karena memang kredit/hutang tersebut masih ada dan belum lunas.; Dengan demikian kedua pertimbangan hukum

tersebut di atas

menunjukkan bahwa putusan Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang lengkap, jelas dan rinci atau

tidak

cukup

pertimbangan (onvoldoende

gemotiveerd)

serta

mengandung pertimbangan hukum yang tidak bersesuaian dengan amar putusan atau saling bertentangan satu sama lainnya (contradictio Hal. 7 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

interminis). Putusan demikian melanggar asas putusan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa oleh karenanya maka putusan Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah sepatutnya dipandang sebagai putusan yang mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan. Dalam hal ini Pembanding semula Penggugat Konvensi turut melampirkan Surat dari PT, Bank BNI (Persero) Tbk Nomor WMD/6.I/3737 Tanggal 20 Juni 2014 Hal Pernyataan Pinjaman Uang Muka Gaji sebagai bukti tambahan/pelengkap (telah didinazegel dan dilegalisir) yang kiranya dapat memudahkan dan menambah keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi setentang pinjaman/kredit pada Bank BNI, sebagaimana posita gugatan point 5 dan 6. 3. Bahwa Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara a quo telah mengabaikan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum penting yang terungkap di persidangan, sehingga mengakibatkan putusan tidak adil. Dalam pertimbangan hukum halaman 29 Judex Factie menyebutkan: “....Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi dan bukti P.4 serta fakta di lapangan, Tergugat Konvensi sudah terbukti telah menyewakan satu unit toko yang menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang terletak di jalan T. Iskandar kepada PEMBELI selama 3 tahun terhitung sejak 1 juni 2009 sampai dengan 1 juni 2012, dengan harga pertahun Rp 30 juta dan Tergugat Konvensi pada tanggal 8 Mei 2009 telah menerima uang DP sewa toko dimaksud dari Sdr, PEMBELI sejumlah Rp 50.000.000,sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada posita poin 8 dan 12, maka hasil sewa dimaksud sejumlah Rp 90.000.000,- merupakan harta bersama”; Pertimbangan hukum Judex Factie di atas adalah salah dan keliru karena telah mengabaikan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum penting yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu bukti surat P.4 dan keterangan saksi dan pengakuan Terbanding semula Tergugat, terbukti bahwa sewa toko bukan hanya disewa selama 3 tahun terhitung sejak 1 juni 2009 sampai dengan 1 juni 2012. Akan tetapi pada saat sidang pemeriksaan setempat dan diakui juga oleh Tergugat yang ikut hadir pada

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

pemeriksaan setempat, ternyata sewa telah diperpanjang oleh Sdr. PEMBELI dengan harga yang sama selama 2 tahun (sampai dengan sekarang). Dengan demikian hasil sewa toko yang telah diambil oleh Terbanding semula Tergugat adalah sebesar Rp 30.000.000,- x 5 = Rp 150.000.000,Oleh

karenanya,

mohon

kepada

Majelis Hakim

Tingkat Banding

memperhatikan keberatan ini, dan memutuskan agar uang hasil sewa sejumlah Rp 150.000.000,- adalah harta berdamai Pembanding dan Terbanding, selanjutnya menghukum Terbanding untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari seluruh hasil sewanya kepada Pembanding; 4. Bahwa pentimbangan hukum Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak didasari aturan hukum yang jelas dan lengkap. Adapun alasan tidak jelas dan tidak lengkapnya pertimbangan Judex Factie adalah sebagai berikut : Bahwa pada halaman 31 putusan Judex Factie disebutkan : Menimbang bahwa posita poin 7 tentang penjualan mobil yang dibeli dengan uang kredit, tidak dapat dipertimbangkan karena objek posita tersebut tidak jelas tahun pemilikannya oleh Penggugat Konvensi dan saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tidak mengetahui sama sekali tentang pemilik mobil yang dijual oleh Penggugat Konvensi, maka posita poin 7 kabur dan tidak terbukti; Pada bagian pertimbangan hukumnya halaman 31 Judex Factie telah menyebutkan : Menimbang bahwa permohonan Penggugat pada posita poin 14 untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek terperkara yang disebutkan pada posita poin 4 surat gugatan konvensi agar tidak dialihkan kepada pihak lain, berdasarkan fakta di dalam persidangan tidak terbukti adanya ciri-ciri Tergugat Konvensi mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain, maka permohonan penyitaan harus ditolak;...”. Pada bagian pertimbangan hukumnya halaman 31 Judex Factie telah menyebutkan: Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi terhadap uang bantuan korban Tsunami dari instansi tempat Penggugat Konvensi bekerja sejumlah Rp 15.000.000,- yang tersebut dalam posita poin 13 dan petitum poin 10, telah dibantah oleh Terggugat Konvensi, maka dalam hal ini Penggugat Konvensi dibebankan pembuktian, namun Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dengan demikian gugatan poin 13 dengan petitum poin 10 tidak terbukti maka gugatan harus ditolak; Hal. 9 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Bahwa ketiga pertimbangan hukum di atas, adalah salah dan keliru karena pertimbangan hukum tersebut tidak lengkap dan tidak jelas aturan hukumnya

sehingga

penolakan

terhadap

posita

tersebut

tidak

mengandung keadilan. Dalam aturan hukum, setiap dalil gugatan tidak bisa sembarangan untuk mengatakan tidak dipertimbangkan, apalagi tanpa didasari aturan hukumnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV yang mengamanatkan putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Selain itu juga harus memuat dasar hukum yang dijadikan pertimbangan berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Dengan demikian putusan Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh haruslah dibatalkan karena mengandung cacat hukum dan hanya berdasarkan subjektivitas hakim belaka. III.

Dalam Rekonvensi - Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak keberatan dan dapat menerima seluruh pertimbangan Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh; Bahwa selain pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa gugatan rekonvensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 132b Ayat (1) HIR yang menyatakan “Si tergugat wajib

memasukkan

tuntutan

balik

ber-sama-sama

dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan. (Rv. YU78245.)”. Ditambah lagi Terbanding semula Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah membuktikan gugatan rekonvensinya. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dijelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Tingkat banding berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: MENGADILI 1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT; 2. Membatalkan

Putusan

Mahkamah

Syar’iyah

Banda

Aceh

Nomor

81/Pdt.G/2013/MS.Bna Tertanggal 02 Juni 2014;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

MENGADILI SENDIRI I. Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara A. Dalam Konvensi 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ; 3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah putus perkawinan

karena

perceraian

sesuai dengan

putusan

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor : 01/PDT.G/2010/MS-BNA tanggal 27 April 2010 ; 4. Menyatakan 2 (dua) pintu bangunan Toko sebagaimana posita Nomor 4 (empat) gugatan diatas adalah sah menurut hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ; 5. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana posita 4 gugatan di atas tersebut masing masing mendapat ½ (setengah) bagian kepada Penggugat dan Tergugat ; 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana posita 4 diatas menjadi hak dan bagian Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ; 7. Menetapkan pinjaman kredit/hutang pada BANK BNI 46 Cabang Banda Aceh sebesar

Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta

rupiah) atas nama Penggugat sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi tanggung jawab bersama pula untuk melunasinya Menetapkan hasil sewa toko sebagaimana posita point 10.b posita gugatan sebagai harta bersama antara Penggugat

dengan

Tergugat;

Menghukum

Tergugat

untuk

menyerahkan ½ (setengah) bagian dari seluruh hasil sewanya kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian uang bantuan dana korban tsunami sebagaimana posita 13 kepada Penggugat dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari uang hasil sewa toko semi permanen yang dibangun dari dana tersebut kepada Penggugat; 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap per hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini; Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali ; Hal. 11 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono). B. Dalam Rekonvens - Menolak gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; Menimbang

bahwa

Tergugat/Pembanding

II/Terbanding

I

tidak

mengajukan kontra memori bandingnya, sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 81/Pdt.G/2013/MS-Bna, tanggal 20 Agustus 2014; Menimbang

bahwa

Tergugat/Pembanding

II/Terbanding

I

tidak

mengajukan memori bandingnya sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan Banding disampaikan, hal ini sebagaimana surat keterangan

Panitera

Mahkamah

Syar’iyah

Banda

Aceh

Nomor

81/Pdt.G/2013/MS-Bna, tanggal 20 Agustus 2014; Menimbang

bahwa

terhadap

keberatan

-

keberatan

Penggugat/

Pembanding I/Terbanding II tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II menyatakan dalam memori bandingnya pada angka 1 bahwa sisa dari penjualan toko pintu pertama (toko harta bersama) kiranya dibagi dua Penggugat/Pembanding

I/Terbanding

II

dan

½

yaitu ½ bagian untuk bagian

lagi

untuk

Tergugat/Terbanding I/Pembanding II; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa toko dijual dalam masa perkawinan dan atas persetujuan suami isteri. Penggugat/Pembanding I/Terbanding II sudah menerima panjar penjualan toko sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diterimakan oleh Tergugat/Pembanding II/Terbanding I. Oleh karena satu unit toko tersebut dijual dalam masa perkawinan maka semua biaya dari penjualan toko tersebut dianggap sudah habis

digunakan

untuk

kepentingan

keluarga.

Keberatan

Penggugat/

Pembanding I/ Terbanding II tidak beralasan dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa pinjaman/kredit pada Bank BNI 46 Cabang Banda Aceh sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah} atas nama Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dengan lama jangka waktu pinjaman 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan jumlah cicilan per bulan sebesar Rp 1.663.241 (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat

puluh satu

rupiah) sebagaimana Akad

Kredit Nomor :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

BDA/1/001/2008 Tanggal 08 Februari 2008. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tidak menyebutkan jumlah yang telah dibayar dan sisa pinjaman yang masih terhutang, meskipun dalam bukti P.3 telah jelas disebutkan

masa pinjamannya dan jumlah setorannya perbulan,

namun bukti P.3 tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna, karena pinjaman Bank sewaktu-waktu bisa disetor habis sekaligus. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, yang menyatakan bahwa pinjaman Bank sewaktu-waktu bisa disetor habis sekaligus. Untuk pernyataan tersebut harus dibuktikan dengan rekening korannya. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa setiap gugatan harus jelas terang dan rinci, kalau tidak maka gugatan tersebut dianggap kabur. Berkenaan dengan gugatan kredit pada Bank BNI 46 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II merinci dengan jelas setoran kredit tersebut sudah sampai dengan bulan keberapa dan sisanya berapa serta dilampiri bukti

rekening koran. Oleh karenanya Majelis Hakim

Tingkat banding Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat setentang kredit pada Bank BNI 46 Cabang Banda Aceh tersebut kabur, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO): Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah

Banda

Aceh

telah

mempertimbangkan

keterangan

saksi

Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan bukti P.4 serta fakta dilapangan, Tergugat/Terbanding I/Pembanding II sudah terbukti telah menyewakan satu unit

toko yang menjadi harta bersama

antara Penggugat/Pembanding

I/Terbanding II dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II yang terletak di Jl.T.Iskandar Lambhuk Kota Banda Aceh kepada PEMBELI, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 1 Juni 2012, dengan harga pertahun Rp.30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah)

dan Tergugat/Terbanding

I/Pembanding II pada tanggal 8 Mei 2009 telah menerima uang Dp sewa toko dimaksud

dari Sdr.PEMBELI,

sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta

rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konpensi pada posita poin 8 dan 12, maka hasil sewa toko dimaksud sejumlah Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) merupakan harta bersama; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Hal. 13 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, yaitu tentang sewa toko sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding I/Pembanding II sejak 01 Juni 2009 sampai dengan 01 Juni 2012. Majelis Hakim Tingkat

Banding

Mahkamah

Syar’iyah

Aceh

berpendapat

bahwa

Tergugat/Terbanding I/Pembanding II menyewakan toko pada bulan Juni 2009 sampai dengan Juni 2012 yaitu masih dalam masa perkawinan tentunya biaya sewa sudah dihabiskan untuk kebutuhan keluarganya, justru yang perlu dipertimbangkan

adalah

perpanjangan

sewa

toko

yang

diakui

Tergugat/Terbanding I/Pembanding II yang dilakukan setelah terjadi perceraian yaitu sewa toko sejak 01 Juni 2012 sampai dengan 01 Juni 2014, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa perpanjangan sewa toko tersebut sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) merupakan harta bersama; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan tentang penjualan mobil yang dibeli dengan uang kredit, dengan kesimpulan bahwa gugatan tersebut kabur karena tidak jelas tahun pemilikannya, karena gugatan kabur maka tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka akan diambil menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan tentang gugatan setentang uang bantuan korban tsunami dari instansi tempat Penggugat Konvensi bekerja sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam memori banding Penggugat/Pembanding I/Terbanding II. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berkesimpulan karena gugatan tidak dapat

dibuktikan

maka

gugatan

tersebut

ditolak.

Apa

yang

telah

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tersebut sudah tepat dan benar maka akan diambil menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek terperkara yang disebutkan pada posita poin 4 surat gugatan Konvensi agar tidak dialihkan kepada pihak lain, Apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tersebut

sudah tepat dan benar karena

persidangan tidak terbukti adanya ciri-ciri

berdasarkan fakta dalam

Tergugat Konvensi mengalihkan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

objek tersebut kepada pihak lain. Karena pertimbangan sudah tepat dan benar maka akan diambil menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi tentang uang paksa (dwangsoom) terhadap Tergugat Konvensi sebesar Rp.500.000,- perhari, Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah mempertimbangkannya bahwa tuntutan tersebut tidak ada relevansinya, karena putusan dalam perkara ini nantinya dapat dieksekusi riil setelah berkekuatan hukum tetap (BHT), sesuai dengan pasal 259 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dan pasal 606 a Rv, dengan demikian tuntutan uang paksa (dwangsom) harus ditolak; Dalam Rekonpensi : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa, seharusnya gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban gugatan

konvensi dan

tidak boleh diajukan bersama duplik, sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam proses jawab menjawab (jawaban atau duplik) sebelum sampai pada tahap mendengarkan keterangan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 483, beliau menjelaskan

bahwa

Putusan

Mahkamah

Agung

menegaskan gugatan rekonpensi dapat diajukan

No.

239

K/Sip/1968.

selama proses jawab-

menjawab berlangsung, karena Pasal 158 RBg. hanya menyebut jawaban, sedangkan replik dan duplik juga merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama. Hal senada juga dijelaskan dalam buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 79 dijelaskan bahwa Gugatan Rekonpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai Pembuktian. Menimbang,

bahwa

Tergugat/Terbanding

I/Pembanding

II,

dalam

Gugatan Rekonpensinya mengajukan sejumlah harta bersama sebagai berikut : 1. 4 (empat) unit kedai dibangun di atas tanah orang tua Penggugat Konpensi/Tegugat Rekonpensi/Pembanding I/Terbanding II; 2. Sumbangan kredit pegawai Tegugat sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah; Hal. 15 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

3. Biaya

rehab

rumah

milik

orang

tua

Penggugat

Rekonpensi/Pembanding I/Terbanding II

Konpensi/Tegugat

berjumlah Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah); Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh memeriksa berkas perkara beserta buktinya, ternyata Tegugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding tidak membuktikan gugatan rekonpensinya,oleh karenanya terhadap gugatan rekonpensi tersebut harus ditolak; Menimbang bahwa harta bersama yang tersebut pada poin 3.1 dan 3.2, yang

berada

dalam

kekuasaan

Tergugat/Terbanding

I/Pembanding

II

diperintahkan supaya menyerahkan ½ (seperdua) dari harta bersama terbut kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun. Kemudian harta bersama sebagaimana dalam poin 3.1, adalah benda tidak bergerak maka apabila harta/benda tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dapat dilaksanakan dengan cara jual lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasilnya dibagi, masingmasing memperoleh ½ (seperdua) bagian atau konpensasi pembayaran dengan nilai uang; Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum diatas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh sendiri; . Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 081/Pdt.G/2013/MS-Bna., tanggal 02 Juni 2014, dapat

dipertahankan

dan

harus

dibatalkan,

dengan

mengadili

tidak sendiri

menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima/ditolak selebihnya yang amar lengkapnya akan dicantumkan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara

pada

tingkat

banding

dibebankan

kepada

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Penggugat/Pembanding I/Tergugat II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI  Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat/TerbandingI/Pembanding II;  Membatalkan

putusan

Mahkamah

Syar’iyah

Banda

Aceh

Nomor

081/Pdt.G/2013/MS-Bna., tanggal 02 Juni 2014; Dengan mengadili sendiri : Dalam Konpensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri; 3. Menetapkan: 3.1. Satu unit toko yang terletak di Kota Banda Aceh, tidak termasuk tanah pertapakannya, berbatas sebagai berikut: -

Utara dengan tanah (Tergugat Konvensi);

-

Selatan dengan Jalan.;

-

Timur dengan tanah/ toko milik;

-

Barat dengan tanah / toko Penggugat dan Tergugat yang telah dijual kepada PEMBELI.

3.2. Uang sewa toko tersebut pada amar poin 3.1 selama dua tahun, terhitung sejak 1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2014, sejumlah Rp.60.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ; 4. Menetapkan dari harta bersama tersebut pada diktum poin 3.1 dan 3.2, masing-masing Penggugat dan

Tergugat memperoleh ½ (seperdua)

bagian; 5. Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang menguasai toko tersebut untuk mengosongkan; 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa pembebanan hukum dengan pihak lain; Apabila pembagian tidak dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan dengan cara jual lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasilnya dibagi sebagaimana poin 4 diatas atau konpensasi pembayaran dengan nilai uang;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

7. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya. Dalam Rekonvensi: 

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

 Membebankan Penggugat/PembandingI/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD MANNAN HASYIM,S.H.,M.H., Ketua Majelis Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H., dan Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HELMY DAUD, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS dto Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

dto

dto

Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.

Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI dto Drs. H. HELMY DAUD Perincian biaya perkara : 1. Materai Rp. 2. Biaya Redaksi Rp. 3. Biaya Leges Rp.

6.000,5.000,3.000,Hal. 18 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh

4. Biaya Proses Rp. 136.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No 69/Pdt.G/2014/MS-Aceh