MS-Aceh

__

PUTUSAN

.

Nomor : 46/Pdt.G/2011/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ibrahim Marsian, SH. Advokat di Banda Aceh, berkantor di Jalan Cempaka Nomor 1 Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan, Meuraxa Kota Banda Aceh, dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding ; Melawan: Terbanding, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal

Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini

memberikan Kuasa Khusus kepada Fatchullah, SH. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor AdvokatKonsultan Hukum Fatchullah, SH & Rekan di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu Lt. II Nomor 5 Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2011/MS-Aceh

TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 59/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 3 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu : 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen berlantai dua dan 1 (satu) unit balai terbuat dari kayu disampingnya yang terletak di atas tanah/harta bawaan Tergugat di Kabupaten Aceh Besar dengan ukuran: 2.1.a. Ukuran rumah : -

lantai I seluas + 13,60 m2 x 14,10 m2 ;

-

lantai II seluas + 3,60 m2 x 12 m2 ; dengan batas-batas sebagai berikut :

-

Utara dengan tanah/harta bawaan Tergugat ;

-

Selatan dengan tanah/harta bawaan Tergugat ;

-

Barat dengan tanah/harta bawaan Tergugat ;

-

Timur dengan dengan tanah/harta bawaan Tergugat ;

2.1.b. Ukuran balai seluas 3,47 m2 x 4,93 m2, dengan batas-batas sebagai berikut : -


-


-


-

Timur dengan dengan tanah/harta bawaan Tergugat ;

2.2.

1 (satu) petak tanah kebun (ladang) yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-

Utara dengan Alue Ie (saluran air) ;

-

Selatan dengan tanah ladang (kebun) Chik Gam ;

-

Barat dengan tanah Seuneubok ;

-

Timur dengan Alue Ie (saluran Air) ;

3. Menetapkan bahwa ½ dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan ½ lagi menjadi hak Tergugat ; 4. Menghukum para pihak yang berperkara atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masingmasing dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan pembagian dari hasil lelang atas harta bersama tersebut ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; 2. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu : 2.1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas + 4.000 m2 berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Utara dengan tanah sawah milik M. Syarif ;

-

Selatan dengan tanah sawah milik M. Syarif ;

-

Barat dengan tanah sawah dan tanah kebun milik Abdullah ;

-

Timur dengan tanah sawah milik Asma ;

2.2.

1 (satu) petak tanah sawah seluas + 3.000 m2 berlokasi di G Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :


-

Utara dengan tanah sawah milik Mukhlis/Ibrahim ;

-

Selatan dengan tanah sawah milik Toke Dam ;

-

Barat dengan tanggul/irigasi ;

-

Timur dengan tanah sawah milik Pak Din ;

2.3.

1 (satu) petak tanah sawah seluas + 1.300 m2 berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-

Utara dengan tanah sawah milik Sabirin ;

-

Selatan dengan tanah sawah milik Muslim ;

-

Barat dengan tanah sawah milik T. Yusuf dan Muslim ;

-

Timur dengan tanah sawah milik Cek Li (Abdul Jalil) ;

2.4.

1 (satu) unit rumah permanen tipe 36 yang berdiri di atas tanah seluas + 14,50 x 10,50 m2 berlokasi Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-

Utara dengan rumah milik Tarmizi ;

-

Selatan dengan jalan komplek ;

-

Barat dengan rumah milik Ubaidillah ;

-

Timur dengan jalan komplek ;

2.5.

1 (satu) unit mobil Merek Toyota type kijang kapsul LGX 1,8 tahun 2002, berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL. 333 LY, dengan No-mor mesin JK-0508629 dan Nomor Rangka MHF II KF 8320053849;

3. Menetapkan bahwa ½ (setengah) dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan ½ (setengah) lagi menjadi hak Tergugat ; 4. Menghukum para pihak yang berperkara atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masingmasing dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, ma-

ka dilakukan pembagian dari hasil lelang atas harta bersama tersebut ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -

Membebankan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Mahkamah Syar’iyah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 28 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 59/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 3 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 April 2011 ; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 2 Mei 2011 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 18 Mei 2011 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, akan tetapi perlu memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini ;


DALAM KONVENSI : Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek terperkara, dan Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat tidak ada urgensinya diletakkan sita tersebut oleh karena obyeknya adalah obyek tidak bergerak berupa rumah yang ditempati oleh Terbanding dan merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut : Menimbang, bahwa Terbanding dalam pernyataannya di depan sidang Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan bahwa Terbanding tidak ada niat untuk mengalihkan obyek terperkara kepada pihak lain, oleh karena itu kekhawatiran Pembanding terhadap harta bersama tersebut akan dialihkan hak kepemilikannya kepada orang lain tidak beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg jo Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan sita tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang tanah yang dibangun di atasnya 1 (satu) unit rumah (vide posita gugatan Penggugat angka 6.1) menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terbanding yang diperoleh dari harta orang tua Terbanding sebagai harta bawaan, tetapi tidak mempertimbangkan apakah posita gugatan Pembanding tentang tanah tersebut dinyatakan terbukti atau tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Pembanding setentang tanah sebagaimana disebut pada

angka 6.1 gugatan Pembanding harus ditolak ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan menghukum Pembanding dan Terbanding membagi harta bersama dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masingmasing dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan pembagian dari hasil lelang, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dikabulkan sebagian, maka gugatan Pembanding agar harta bersama tersebut dibagi dua dengan ketentuan ½ (seperdua) untuk Pembanding dan ½ (seperdua) untuk Terbanding patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut secara suka rela apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dan hasilnya diserahkan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan bagiannya masing-masing ; Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini sepanjang mengenai konvensi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, oleh karena itu mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri ; DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa Pembanding dalam replik, eksepsi dan jawaban rekonvensinya memohon agar harta bersama berupa uang ganti rugi tanah yang terkena pembebasan proyek perluasan bandara Sultan Iskandar


Muda sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding masing-masing sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) disatukan kembali, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa pembagian harta bersama dilaksanakan apabila terjadi cerai hidup antara suami isteri in cassu Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu permohonan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan serta harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan pembagian dari hasil lelang, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa menurut hukum setiap amar suatu putusan harus lahir dari sebuah pertimbangan hukum, karena itu gugat rekonvensi Terbanding yang telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka rekonvensi Terbanding agar harta bersama tersebut dibagi dua dengan ketentuan ½ (seperdua) untuk Terbanding dan ½ (seperdua) untuk Pembanding patut dikabulkan dan karenanya pula dalam putusan ini Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu menetapkan menghukum Terbanding dan Pembanding untuk membagi dua harta bersama tersebut secara suka rela, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dan hasilnya diserahkan kepada Terbanding dan

Pembanding

sesuai bagian masing-masing ; Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini sepanjang mengenai rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, oleh karena itu mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak tegas dan tidak jelas bahkan menimbulkan multi tafsir, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu memperbaikinya dengan bunyi amar sebagaimana petitum putusan ini (vide putusan Mahkamah Agung Nomor : 73 K/AG/2010 tanggal 2 Maret 2010 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat amar putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 59/Pdt.G/ 2010/MS-Jth tanggal 3 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah dipandang perlu untuk diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta


ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;



Memperbaiki putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 59/Pdt.G/ 2010/MS-Jth tanggal

3 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan

tanggal 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah sehingga berbunyi sebagai berikut DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut : 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen berlantai dua dengan ukuran sebagai berikut : -

lantai I seluas + 13,60 m2 x 14,10 m2 ;

-

lantai II seluas + 3,60 m2 x 12 m2 ;

dengan batas-batas sebagai berikut : -

Selatan dengan tanah/harta bawaan Tergugat ; -

-


Barat dengan tanah/harta bawaan Tergugat (;

Timur dengan dengan tanah/harta bawaan Tergugat ; dan 1 (satu) unit balai terbuat dari kayu dengan ukuran 3,47 m2 x 4,93 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : -

-



-


Timur dengan dengan tanah/harta bawaan Tergugat ; yang terletak di atas tanah/harta bawaan Tergugat di Kabupa-ten Aceh Besar ; 2.2.

1 (satu) petak tanah kebun (ladang) yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :

-

Utara dengan Alue Ie (saluran air) ;

-

Selatan dengan tanah ladang (kebun) Chik Gam ;

-

Barat dengan tanah Seuneubok ;

-

Timur dengan Alue Ie (saluran Air) ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2.1 dan 2.2 di atas ; 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 2.1 dan 2.2 di atas, ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan ½ (seperdua) bagian yang lain untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut : 2.1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas + 4.000 m2 berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Utara dengan tanah sawah milik M. Syarif ; Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2011/MS-Aceh

-

Selatan dengan tanah sawah milik M. Syarif ;

-

Barat dengan tanah sawah dan tanah kebun milik Abdullah ;

-

Timur dengan tanah sawah milik Asma ;

2.2.


-

Utara dengan tanah sawah milik Mukhlis/Ibrahim ;

-

Selatan dengan tanah sawah milik Toke Dam ;

-

Barat dengan tanggul/irigasi ;

-

Timur dengan tanah sawah milik Pak Din ;

2.3.


-

Utara dengan tanah sawah milik Sabirin ;

-

Selatan dengan tanah sawah milik Muslim ;

-

Barat dengan tanah sawah milik T. Yusuf dan Muslim ;

-

Timur dengan tanah sawah milik Cek Li (Abdul Jalil) ;

2.4.

1 (satu) unit rumah permanen tipe 36 yang berdiri di atas tanah seluas + 14,50 x 10,50 m2 berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-

Utara dengan rumah milik Tarmizi ;

-

Selatan dengan jalan komplek ;

-

Barat dengan rumah milik Ubaidillah ;

-

Timur dengan jalan komplek ;

2.5.

1 (satu) unit mobil Merek Toyota type Kijang Kapsul LGX 1,8 tahun 2002, berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL. 333 LY, dengan No-mor mesin JK-0508629 dan Nomor Rangka MHF II KF 8320053849;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-

masing memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 di atas ; 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama poin 2 di atas ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat

Rekonvensi dan ½ (seperdua) bagian yang lain untuk

Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat perta-ma sebesar Rp. 2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Ha-

kim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami M. Ridwan Siregar, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi HB. SH. dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Nasir sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.


Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

D.t.o.

D.t.o

Drs. BAIDHOWI HB, SH.

M. RIDWAN SIREGAR, SH.

D.t.o Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH. Panitera Pengganti, D.t.o

M. N A S I R

Perincian Biaya Banding : 1. Materai ............................................ Rp.

6.000,-

2. Redaksi .......................................... Rp.

5.000,-

3. Leges .............................................. Rp.

5.000,-

4. Biaya Proses ................................... Rp.134.000,J u m l a h ....................................... Rp. 150.000,------------------------------(seratus lima pulu ribu rupiah)-----------------------------Untuk Salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 13 Juli 2011 WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto Drs. MUHAMMAD YUSUF, SH

MS-Aceh

Recommend Documents