ms-aceh

PUTUSAN

.

Nomor : xxx/Pdt.G/2011/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal

Kabupaten

berdasarkan

Surat

Aceh Kuasa

Besar, Khusus

dalam

hal

ini

tertanggal

28

Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor: W1-A10/09/SK/I/2011 tanggal 27 Januari 2011, telah memberi kuasa kepada : 1. Darwis, SH. 2. Iskandar, SH. 3. Aulia Rahman, SH. 4. Nya’ Muslima N, SH. 5. Ona Handayani, SH; Masing-masing merupakan Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum “Darwis, S.H. & Associates” yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara Nomor 51 Kuta Alam Banda Aceh, dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding; Melawan Terbanding, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal

Kabupaten

Aceh

Besar,

dahulu

Ter-

mohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding; Mahkamah Syar’iyah Aceh;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 229/Pdt.G/2010 /MS-Jth tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Jantho; 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan PPN/KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta

rupiah) dan memberikan mut’ah

dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan; 4. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :


4.1. Sepetak tanah dengan luas tanah + 600 m2 dengan sebuah rumah permanen di atasnya seluas 10x6 m2 yang terletak di Desa Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan Gang buntu; - Barat berbatas dengan tanah rumah Rita Zahara; - Utara berbatas dengan jalan; - Selatan berbatas dengan tanah rumah Budiman; (saat ini dikuasai Penggugat Rekonvensi); 4.2. Sepetak tanah dengan luas + 3.435 m2 yang terletak di Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 262 an. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan tanah Alm. Raden; - Barat berbatas dengan jalan buntu; - Utara berbatas dengan tanah Alm. Raden; - Selatan berbatas dengan tanah Abdulah Hasan; (saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi) 4.3. Uang tebusan pengalihan hak gadai atas tanah kebun yang terletak di Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Saat ini berada di tangan Tergugat Rekonvensi; 4.4. Rumah bantuan tipe 36 di Komplek Perumahan Tiongkok Blok F Jl. Cendana 3 No. 48 Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar di atas tanah seluas + 140 m2 (10x14 m2), dengan batas-batas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan tanah rumah Rudianto; - Barat berbatas dengan tanah rumah Rezki Aramito;


- Utara berbatas dengan tanah rumah M. Yasin; - Selatan berbatas dengan jalan; (saat ini dikuasai (disewa) oleh pihak ketiga berdasarkan izin Tergugat Rekonvensi); 4.5. Rumah bantuan tipe 36 (6x6 m2) di atas 1 (satu) petak tanah dengan luas + 111 m2 yang terletak di Gampong Payatieng, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan jalan Gampong; - Barat berbatas dengan tanah rumah Yusliana; - Utara berbatas dengan tanah rumah Iskandar Muda; - Selatan berbatas dengan jalan Gampong; (saat ini dikuasai (disewa) oleh pihak ketiga berdasarkan izin Tergugat Rekonvensi); 4.6. Dana pembangunan 1 (satu) pintu rumah toko atau ruko (ruko ketiga dari enam deret ruko) yang terletak di Simpang Cot Paya Jalan Banda Aceh – Krueng Raya Gampong Cot Paya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan batasbatas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan Kantor Koperasi BMT Taman Hati; - Barat berbatas dengan toko (warung kopi) milik Nasir; - Utara berbatas dengan jalan Banda Aceh – Krueng Raya; - Selatan berbatas dengan Tempat Pembakaran Batu Bata di atas tanah Nasir; Sebesar Rp. 141.000.000.- (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang saat ini berada di tangan Tergugat Rekonvensi;


4.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda NF 125 TR, dengan Nomor Polisi BL 3105 LV, an. Darmansyah No. BPKB 2315351A, tahun 2008. Saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi; 4.8. 1 (satu) ekor sapi betina yang berada di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan saat ini dikuasai (dipelihara) oleh Nuswadi; 5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada perempuan bernama Mariah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); 6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut setelah

dikurangi

hutang bersama

yang

dibayarkan

kepada

perempuan bernama Mariah, dengan catatan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka akan dibagi sesuai dengan harganya berdasarkan hasil lelang; 7. Menghukum Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan /atau pihak lain yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan harta yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.801.000.- (tiga juta delapan ratus satu ribu rupiah); Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Mahkamah Syar’iyah Jantho bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding atas


putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 229/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2011; Memperhatikan memori banding Pemohon/Pembanding tanggal 18 Agustus 2011 dan kontra memori banding Termohon/Terbanding tanggal 19 September 2011; TENTANG HUKUMNYA Dalam Konvensi. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 18 Agustus 2011, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 229/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah setentang gugat rekonvensi dan Pemohon/Pembanding tidak mengajukan keberatan setentang konvensi, oleh karenanya keberatan Pemohon/Pembanding tersebut akan dipertimbangkan Dalam Rekonvensi; Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding secara langsung maupun melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (vide berita acara persidangan tanggal 20 Januari 2011);


Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa meskipun tidak semua poin dari alasan permohonan Pemohon/Pembanding dipertimbangkan, namun majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti di atas, telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian; Menimbang, bahwa tetap bersikerasnya Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sikap Pemohon/Pembanding tersebut telah menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Termohon/Terbanding, padahal adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling bantu membantu antara suamiisteri seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah merupakan pondasi yang utama untuk dapat tegak berdirinya sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia; Menimbang, bahwa tujuan yang fundamental dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara suami isteri yang diliputi suasana damai, sejahtera dan bahagia serta


kasih sayang (mawaddah warahmah) sebagaimana dimaksudkan oleh Al-Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 :

                      Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demi-kian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir (QS. 21);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, nyatanya sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perceraian antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah merupakan jalan keluar yang dipandang lebih baik dan maslahah untuk menentukan kehidupan masingmasing berikutnya yang diharapkan “tasrih bi ihsan (pisah dengan baik); Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon /Pembanding dan Termohon/Terbanding justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini yang berbunyi :

Artinya :

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (vide : Al Asbah wa al-Nadzair : Asy-Syuyuti, halaman 161) ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara a quo, majelis hakim tingkat banding berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon/Terbanding dapat dikabulkan; Dalam Rekonpensi. Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugat rekonvensi tentang nafkah masa lalu, akibat putusnya perkawinan karena cerai talak dan pembagian harta bersama; Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 18 Agustus 2011 keberatan atas putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 229/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah setentang gugat rekonvensi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : -

bahwa majelis hakim telah melampaui kewenangannya, yaitu menerima gugat rekonvensi setentang harta bersama dalam perkara a


quo, semestinya gugatan harta bersama dapat dilakukan setelah perceraian telah memilki kekuatan hukum tetap; -

bahwa majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum tentang penetapan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai isteri yang diceraikan yang tidak mempertimbangkan gaji Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah diberikan sebagian gaji /Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja lainnya yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi /Pembanding;

-

bahwa majelis hakim telah salah menerapkan hukum dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari uang hak gadai atas tanah kebun yang terletak di Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, padahal uang tersebut telah habis dipergunakan selama dalam perkawinan;

-

bahwa majelis hakim telah tidak sesuai menerapkan hukum dengan menetapkan 1 (satu) unit rumah bantuan type 36 di Komplek Perumahan Tiongkok Blok F Jl. Cendana 3 No. 48 Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sebagai harta bersama, padahal tidak ada serifikat hak milik yang menerangkan rumah tersebut milik Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

-

bahwa majelis hakim telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan uang pengembalian 1 (satu) pintu ruko yang terletak di samping Cot Paya, Jalan Banda Aceh – Kreung Raya Desa Cot Paya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai harta ber-


sama, padahal uang tersebut telah habis dipergunakan selama dalam perkawinan; -

bahwa berdasar hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi /Pembanding mohon agar putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 229/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah dibatalkan; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai

dengan kontra memori bandingnya tanggal 19 September 2011, pada pokoknya tetap mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho tersebut; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 229/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -

bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam repliknya membantah gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, kecuali yang diakui sebagai harta bersama adalah sebagaimana yang tersebut angka 7 a, b, c dan d (vide berita acara persidangan tanggal 3 Maret 2011);

-

bahwa saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Muhtar bin Saad menjelaskan, gaji Tergugat Rekonvensi/Pemban-


ding sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan gaji tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang staf (vide berita acara persidangan tanggal 24 Maret 2011); -

bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa T.R1, T.R.2 dan T.R3 (vide berita acara persidangan tanggal 7 April dan 26 Mei 2011);

-

bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan sidang setempat tanggal 15 Juni 2011); Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/

Pembanding dalam memori bandingnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama berumah tangga dalam keadaan tamkin dan taslim,

oleh karenanya

menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah serta mut’ah kepada bekas isteri (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI); Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah lampau, mut’ah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, sedangkan keberatan Rekonvensi/Pembanding bahwa sebagian gajinya

Tergugat

diberikan kepada

stafnya hanya didukung dengan 1 (satu) orang saksi yang bernama Muhtar bin Saad, dan menurut hukum satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah lampau, mut’ah,


maskan dan kiswah selama masa iddah yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setentang menyerahkan ½ (seperdua) dari uang hak gadai atas tanah kebun yang terletak di Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, keberatan tersebut tidak dapat diterima, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setentang penetapan 1 (satu) unit rumah bantuan type 36 di Komplek Perumahan Tiongkok Blok F Jl. Cendana 3 No. 48 Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sebagai harta bersama, keberatan tersebut tidak dapat diterima. Bukti T.3 berupa Surat Keterangan Harta Bersama Nomor: 001/TO/NH/AB/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 adalah surat dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1881 ayat (2). Oleh karenanya majelis hakim tingkat banding menetapkan 1 (satu) unit rumah bantuan type 36 di Komplek Perumahan Tiongkok Blok F Jl. Cendana 3 No. 48 Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar adalah harta bersama; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi /Pembanding setentang uang pengembalian 1 (satu) pintu ruko yang terletak di samping Cot Paya, Jalan Banda Aceh – Kreung Raya Desa Cot Paya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai harta bersama,


keberatan tersebut dapat diterima. Berdasarkan bukti T.R.2 berupa kwitansi tanda penerimaan uang pengembalian pembangunan Toko di Jalan Krueng Raya Simpang Cot Paya dan pemeriksaan setempat tanggal 15 Juni 2011, bahwa Toko dimaksud senyatanya sudah menjadi milik orang lain, oleh karenanya gugat rekonvensi sepanjang mengenai 1 (satu) pintu ruko tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkan sebagian, maka gugatan agar harta bersama tersebut dibagi dua yaitu ½ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan ½ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 32 :

           Artinya : Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah ditetapkan mendapat ½ (seperdua) dari harta bersama dalam perkara a quo, maka dalam Putusan ini perlu ditetapkan menghukum Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membagi dua harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi /Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan bagiannya masing-masing;


Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sepanjang yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini telah benar dan tepat, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan hukum sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya, oleh karenanya memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 229/Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 

Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;



Memperbaiki putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 229 /Pdt.G/2010/MS-Jth tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;


2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Jantho; 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan PPN/KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : a. Nafkah yang lalu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); c. Mut’ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); 3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut : a. Sepetak tanah dengan luas tanah + 600 m2 dengan sebuah rumah permanen di atasnya seluas 10x6 m 2 yang terletak di Desa Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan Gang buntu; - Barat berbatas dengan tanah rumah Rita Zahara; - Utara berbatas dengan jalan; - Selatan berbatas dengan tanah rumah Budiman; b. Sepetak tanah dengan luas + 3.435 m2 yang terletak di Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar,


sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 262 an. Darmansyah, dengan batas-batas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan tanah Alm. Raden; - Barat berbatas dengan jalan buntu; - Utara berbatas dengan tanah Alm. Raden; - Selatan berbatas dengan tanah Abdulah Hasan; c. Rumah bantuan tipe 36 di Komplek Perumahan Tiongkok Blok F Jl. Cendana 3 No. 48 Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar di atas tanah seluas + 140 m2 (10x14 m2), dengan batas-batas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan tanah rumah Rudianto; - Barat berbatas dengan tanah rumah Rezki Aramito; - Utara berbatas dengan tanah rumah M. Yasin; - Selatan berbatas dengan jalan; d. Rumah bantuan tipe 36 (6x6 m2) diatas 1 (satu) petak tanah dengan luas + 111 m2 yang terletak di Gampong Payatieng, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Timur berbatas dengan jalan Gampong; - Barat berbatas dengan tanah rumah Yusliana; - Utara berbatas dengan tanah rumah Iskandar Muda; - Selatan berbatas dengan jalan Gampong; e. Uang tebusan pengalihan hak gadai atas tanah kebun yang terletak di Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);


f. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda NF 125 TR, dengan Nomor Polisi BL 3105 LV, an. Darmansyah No. BPKB 2315351-A, tahun 2008; g. 1 (satu) ekor sapi betina yang berada di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan saat ini dikuasai (dipelihara) oleh Nuswadi ; 4. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada perempuan bernama Mariah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); 5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada amar angka 3 dan 4 di atas; 6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membagi harta bersama pada amar angka 3 di atas, ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi

dan ½

(seperdua) bagian yang lain untuk Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 7. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.801.000.- (tiga juta delapan ratus satu ribu rupiah);



Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011 Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433

Hijriyah oleh kami M. Ridwan Siregar, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi, HB, SH dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zakiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. BAIDHOWI, HB, S.H.

M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

dto Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dto Dra. ZAKIAH Perincian Biaya Banding : Materai ............................................ Rp. 6.000,Redaksi .......................................... Rp. 5.000,Leges .............................................. Rp. 5.000,Biaya Proses ................................... Rp.134.000,J u m l a h ....................................... Rp. 150.000,------------------------------(seratus lima pulu ribu rupiah)-------------------------1. 2. 3. 4.

Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 13 Desember 2011 Wakil Panitera, dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH


ms-aceh

Recommend Documents