P U T U S A
N
Nomor xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : PEMBANDING, umur/lahir tahun 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara.
dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUHAMMAD NASIR, SH., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT beralamat di Jalan Syuhada No. 1 Bayu Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember
2013 yang telah diregister pada
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tanggal 23 Desember 2013 dengan nomor 36/SK/Ms-Lsk/2013. melawan TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding. Mahkamah Syari’yah tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon,
Nomor xxx/Pdt.G/2013/MS-Lsk, tanggal 27
Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN /KUA Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan PPN/KUA Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu; 4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima selebihnya
(Niet Onvankelijk
verklaard) ; Hal. 1 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013,
Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2013 ; Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada tanggal 23 Desember 2013, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2013; Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tanggal 15 Januari 2014, bahwa Penggugat/Terbanding
tidak mengajukan kontra
memori bandingnya; Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2014 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2014. Kuasa Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 23 Januari 2014, sedangkan Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 16 Januari 2014; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Mahkamah
Syar’iyah
Aceh
setelah
mempelajari dan meneliti memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor xxx/Pdt.G/2013/MS-Lsk, tanggal 27 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah sebagai berikut ; Menimbang
bahwa
Tergugat/Pembanding
dalam
memori
bandingnya
menyatakan keberatan atas putusan perkara a-quo antara lain sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 22 November 2010 Penggugat/Terbanding telah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat/Pembanding dengan Nomor Register
Hal. 2 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
xxx/Pdt.G/2010/MS.Lsk, yang telah diputus oleh Judex Factie Mahkamah Syar’iyah pada tanggal 30 Mei 2011 dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (PEMBANDING)
terhadap
Penggugat (TERBANDING). 3. Menetapkan anak bernama “ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, umur 4,5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Tanah Jambo Aye sebagai PPN/KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan. 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,(lima ratus sebelas ribu rupiah). Bahwa gugatan cerai tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: xxx/Pdt.G/2013/Ms-Lsk, tanggal 27 November 2013
yang diajukan Penggugat/Terbanding (TERBANDING)
kepada Tergugat/Pembanding adalah sama dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (TERBANDING) pada tanggal 22 November 2010 Nomor: xxx/Pdt.G/2010/Ms.Lsk. Bahwa Penggugat/Terbanding (TERBANDING) telah mengajukan gugatan yang sama kepada Tergugat/Pembanding, dalam kedua gugatan cerai tersebut yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (TERBANDING), subjek dan objek bahkan petitum dan posita
adalah
relatif
sama
antara
gugatan
tanggal
21
Agustus
2013
No.
xxx/Pdt.G/2013/Ms.Lsk, dengan gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 November 2010 dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2010/Ms-Lsk, maka dengan demikian putusan judex factie tanggal 18 November 2013 demi hukum haruslah dinyatakan Nebis in Idem. Berdasarkan
hal-hal
sebagaimana
telah
diuraikan
di
atas,
maka
Pembanding/Tergugat, mohon kehadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.
-
Menyatakan putusan judex factie Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tanggal 18 November 2013 No. xxx/Pdt.G/2013/Ms-Lsk Nebis In Idem.
-
Menyatakan putusan judex factie Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tanggal 18 November 2013 No. xxx/Pdt.G/2013/Ms-Lsk tidak dapat diterima/niet onvanklijk verklaard (NO).
-
Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Hal. 3 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal
telah mengajukan gugatan cerai
22 November 2010 yang lalu, dengan
Register nomor xxx/Pdt.G/2010/Ms-Lsk,. Gugatan diajukan berdasakan Pasal 19 huruf (c) dengan posita bahwa Tergugat/Pembanding dihukum pidana 5 tahun lebih, perkara tersebut oleh Mahkamah Agung RI dinyatakan tidak dapat diterima, karena pembuktiannya berupa photo copy Kutipan Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Medan dengan nomor xxx/Pid.B/2008/PN.Mdn, atas nama Ismail Hasan bukan atas nama Tergugat (PEMBANDING) ; Menimbang, bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding pada tahun 2010, perkara nomor xxx/Pdt.G/2010/MsLsk. dengan dalil gugatannya bahwa Tergugat/Pembanding telah dihukum dengan hukuman penjara selama lima tahun (Pasal 19 huruf (c) PP no.9 tahun 1975), sedangkan
pengajuan
gugatan
cerai
pada
tahun
2013,
perkara
nomor
xxx/Pdt.G/2013/Ms-Lsk dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi keributan dan pertengkaran sejak tahun 2008, yang akibatnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sudah lima tahun lamanya (Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975); Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat pengajuan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2013 oleh Penggugat/Terbanding ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tidak nebis in idem, karena berbeda dalil gugatnya dan juga berbeda lotusnya. Konon lagi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 menyatakan, bahwa dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku azas nebis in idem. Oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak beralasan maka harus ditolak; Menimbang,
bahwa
Mahkamah
Syar’iyah
Aceh
berpendapat
dari
hasil
pemeriksaan Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon berkenaan dengan perceraian, ternyata alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang terus
menerus antara Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Pembanding telah terbukti, keduanya telah diupayakan damai melalui mediasi serta
juga
didamaikan
oleh
Pengadilan
Agama
selama
proses
persidangan
berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama lima tahun sejak tahun 2008 sampai dengan saat gugatan diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, dimana Penggugat/Terbanding tinggal di Kabupaten Aceh Utara, di rumah orang tuanya,
sedangkan Tergugat/Pembanding
Hal. 4 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
tinggal di tempat orang tuanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding setentang dengan gugatan cerai sudah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor xxx/Pdt.G/2013/MS-Lsk. Tanggal 27 Nopember2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah setentang dengan perceraian sudah cukup alasan untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam pertimbangannya mengenai hak pengasuhan anak mengemukakan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tidak dirumuskan/diformulasikan secara tegas siapa nama anak tersebut, apa jenis kelaminya dan berapa usianya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut termasuk kategori gugatan yang tidak rinci, jelas, tegas dan lengkap (obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard/NO),
harus
hal mana sesuai
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan bahwa karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak dirumuskan/diformulasikan secara tegas berapa biaya yang diminta, selain itu petitum tersebut juga tidak didukung oleh posita, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 720K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999, yang menyatakan bahwa ”Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas Hal. 5 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut termasuk kategori gugatan yang tidak rinci, jelas, tegas dan lengkap (obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk verklaard/NO); Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon setentang hadhanah dan biaya pemeliharaan anak, Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding sudah benar, tepat dan tidak kabur karena sudah diuraikan dan dijelaskan secara terperinci dalam positanya status anak tersebut baik nama atau umurnya, kemudian dalam petitum Pemohon/Terbanding sudah memohon kepada
majelis
hakim
biaya
pemeliharaan
anak
sebatas
Tergugat/Pembanding, hal itu sudah dianggap sempurna, karena
kemampuan jumlah secara
nominal tentang nafkah anak, akan ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebutuhan si anak dan kemampuan Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh memandang perlu untuk menguraikan terlebih dahulu pengertian hadlanah sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf g, hadlanah diartikan sama dengan pemeliharaan anak, yang meliputi kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Untuk kepentingan pemeliharaan tersebut, anak harus berada di bawah naungan atau kekuasaan pemeliharaan seseorang, baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Suami atau isteri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak manakala terjadi perceraian antara keduanya. Pengadilan akan menjatuhkan putusan siapa di antara ayah atau ibu tersebut yang ditetapkan sebagai pemelihara anak, dengan mempertimbangkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama, baru keadaan objektif ayah atau ibunya. Manakala Pengadilan menjatuhkan putusan, menetapkan salah satu dari ayah atau ibu anak tersebut sebagai pemelihara, anak harus berada di bawah naungan atau kekuasaannya, namun ini tidak berarti kedudukan orang tua lainnya sebagai ayah atau ibunya hilang atau hapus. Ia tetap merupakan orang tuanya lengkap dengan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Dengan demikian ia berhak melihat, mengajak bermain dan sebagainya, bahkan berkewajiban memenuhi hak-hak anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak. Tak seorang pun, berhak untuk menghalang-halanginya, apalagi melarangnya; Menimbang,
bahwa
oleh
karenanya
terhadap
anak
dari
hasil
perkawinan
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bernama “ANAK PEMBANDING dan TERBANDING”, umur 4,5 tahun tersebut, belum mencapai umur 12 tahun, sehingga belum mumayyiz, berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemelihara anak tersebut sebagai ibunya, dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding sebagai ayah menurut Hal. 6 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); Menimbang, bahwa oleh karena biaya hadhanah dan nafkah anak yang berada pada Penggugat/Terbanding tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding, yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut untuk saat ini diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat jumlah tersebut adalah jumlah yang sesuai dengan kepentingan anak dan diperkirakan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat/Pembanding saat ini (Pasal 156 huruf f KHI); Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding adalah pemelihara anak yang bernama “ANAK PEMBANDING dan TERBANDING”, umur 4,5 tahun tersebut, namun berdasarkan pengertian hadlanah sebagaimana diuraikan di muka, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat Tergugat/ Pembanding sebagai ayahnya tetap berhak dan tidak seorang pun dapat menghalang-halanginya untuk berkunjung dan melihat anak tersebut dalam rangka memenuhi kasih sayang seorang ayah kepada anaknya; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon setentang dengan hak hadhanah dan biaya pemeliharaan anak, dengan mengadili sendiri, sehingga secara keseluruhan amar putusan akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang
wilayahnya
meliputi
tempat
kediaman
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding,
sedangkan
pada
tingkat
banding
dibebankan
kepada
Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor xxx/Pdt.G/2013/ MSLsk, tanggal 27 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah ; Dengan mengadili sendiri : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; Hal. 7 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) 3. Menetapkan anak bernama “ANAK PEMBANDING dan TERBANDING”, umur 7 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat/Terbanding; 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama “ANAK PEMBANDING
dan
TERBANDING”,
umur
7
tahun,
kepada
Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya; 5. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya pemeliharaan anak tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas untuk saat ini minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa); 6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 7. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar’iyah Aceh
Hakim
pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD MANNAN HASYIM,S.H.,M.H., Ketua Majelis Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H., dan Drs. H. MUHTADI, M.H., Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut dan Drs. SABRI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. KETUA MAJELIS Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H. HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H. Drs. H. MUHTADI, M.H. PANITERA PENGGANTI Drs. SABRI, SH. Hal. 8 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
Perincian biaya perkara : 1. Materai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 3.000,4. Biaya Proses Rp. 136.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 9 dari 9 hal. Put. No xxx /Pdt.G/2014/MS-Aceh
