MS-Aceh

PUTUSAN Nomor 101/Pdt.G/2014/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara : PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Arif Padillah, S.H. Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara berkantor di Jalan Nyak Umar Pusat Perbelanjaan Jaya LT.II No.96 Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2014, dahulu Tergugat sekarang Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: Rahmad Syafrial, S.H dan Chairul Azmi, S.H sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rahmad Syafrial, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Kotalintang Atas SK 8/33 Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2014, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syari’yah Aceh tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No 101 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 24/Pdt.G/2014/MS-Ksg tanggal 25 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; 2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut: 2.1. Sebuah bangunan tempat berusaha (kios) yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara berbatasan dengan kios milik US;

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa;

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Medan-Banda Aceh;

-

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;

2.2. Barang-barang isi dalam kios antara lain: -

3 unit lemari pendingin/kulkas;

-

1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inch;

-

3 (tiga) unit steeling/lemari kaca;

-

2 (dua) unit lemari pakaian;

-

Barang-barang isi kios berupa jajanan makanan/minuman ringan, tabung gas, rokok, dan alat-alat listrik;

2.3. 1 unit Sepeda Motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BL 0000 U; 3. Menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat dan ½ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat;


4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut diktum angka 2 (dua) di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilakukan secara natura dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat; 5. Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut: 5.1.

Sisa hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Unit Desa Sungai Liput dengan nomor 3941.01.006496.10.7 sebesar Rp. 16.342.900,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

5.2.

Sisa hutang pada PT. Permodalan Nasional Mandiri (PNM) sebesar Rp. 17.503.750,- (tujuh belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar sisa hutang bersama tersebut sesuai diktum angka 5 (lima) di atas; 7. Menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat terhadap harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas; 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya; II. Dalam Rekonvensi; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian; 2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: -

1 (satu) unit lemari pendingin/kulkas 1 (satu) pintu merk Panasonic;

-

1 (satu) unit TV warna ukuran 21 inch merk Samsung;

-

1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung;

-

1 (satu) unit tempahan lemari rak piring kaca;

-

1 (satu) unit lemari bufet rak tv; Hal. 3 dari 7 hal. Put. No 101 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

-

Seperangkat alat dapur terdiri dari 1 (satu) tabung gas 12 kg, 1 (satu) tabung gas 3 kg, 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan perlengkapan alat masak;

3. Menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan ½ (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi; 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut diktum angka 2 (dua) di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilakukan secara natura dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat; 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya; III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi; -

Membebankan

Penggugat

Konvesi/Tergugat

Rekonpensi

untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 09 Oktober 2014 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2014; Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 20 Oktober 2014 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 27 Oktober 2014;


PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut; Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 09 Oktober 2014 (hari ke 14 setelah putusan diucapkan) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2014/MS-Ksg yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, sementara biaya banding sesuai dengan tanda bukti penyotoran melalui BANK BRI, ternyata baru distor oleh Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2014 yaitu pada hari ke 15 setelah putusan diucapkan; Menimbang, bahwa syarat formal permohonan banding adalah disamping diajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, juga harus membayar terlebih dahulu biaya perkara banding, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199 ayat (1) dan (5) Rbg. Dengan demikian untuk menghitung agar tenggang waktu permohonan banding masih tetap berada dalam batas waktu 14 hari, tidak semata-mata dilihat secara parsial pada syarat formal tenggang waktu itu sendiri, tetapi sekaligus ditentukan oleh tanggal pembayaran biaya perkara banding; Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa meskipun permohonan banding dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari, namun oleh karena pembayaran biaya perkara dilakukan setelah tenggang waktu tersebut terlewati, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199 ayat (5) Rbg, permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO); Hal. 5 dari 7 hal. Put. No 101 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

Menimbang,bahwa

oleh

karena

perkara

a-quo

termasuk

bidang

perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI 

Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);



Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H. dan Drs. H. FIRDAUS HM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal

22 Safar 1436 Hijriyah dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota dan Dra. ZAKIAH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA : dto Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS dto Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM Hal. 6 dari 7 hal. Put. No 101 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

dto Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI dto Dra. ZAKIAH Perincian biaya perkara : 1. Materai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 3.000,4. Biaya Proses Rp. 136.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 17 Desember 2014 Wakil Panitera, dto AZHAR ALI, S.H


MS-Aceh

Recommend Documents