PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN
ANGKA KREDITNYA
KEMENTERIAN KEHUTANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN
Jakarta, 2011
KATA PENGANTAR
Ketentuan yang mengatur tenaga fungsional penyuluh kehutanan adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/33/M.PAN/10/2006; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011. Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh kehutanan sangat berhubungan erat dengan petunjuk teknis dari Menteri Kehutanan. Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh kehutanan mengacu pada Keputusan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Sedangkan petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh kehutanan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Semoga buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dapat dijadikan p e d o m a n b a g i p e n y e l e n g g a r a a n p e n y u l u h a n k e h u ta n a n .
Kepala Pusat
Ir. M. Ali Arsyad, M.Sc NIP. 19530511.198203.1.002
i
DAFTAR ISI PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Hal
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ...........
1-
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/33/M.PAN/10/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ........................................................
9 - 12
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. ...............................................................................
13 - 15
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. ........
17 - 42
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ...................................
43 - 68
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ........................................................
69 - 121
7
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA VII. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts.II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ....................................................................................... 121 - 319
ii
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIKROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, terdapat perubahan nomenklatur instansi Pembina teknis Penyuluh Kehutanan dari Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
b.
bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut berdampak pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga perlu dilakukan revisi, khususnya yang berkaitan dengan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan;
c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
1
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/ M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat :
2
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.
Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8.
Keputusan Presiden Nomor: 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/33/M.PAN/10/2006;
Memperhatikan :1.
Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor: S.132/Menhut-IX/2011 tanggal 11 Maret 20011;
2.
Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.110-1115/93 tanggal 19 April 2011; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/33/M.PAN/10/2006 diubah sebagai berikut:
3
1.
Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah: a.
Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tikat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
b.
Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengantur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementrian Kehutanan.
c.
Sekretaris Daerah Provinsi atau menunjuk pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluhan Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.
d.
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau menunjuk pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.
(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh: a. Tim Penilai Penyuluh Kehutanan bagi Kepala Badan yang menangani penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b.
4
Tim Penilai Penyuluh Kehutanan bagi Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
2.
c.
Tim Penilai Penyuluh Kehutanan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan di provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
d.
Tim Penilai Penyuluh Kehutanan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan di Kabupaten/Kota. Selanjutnya disebut Tim penilai Kabupaten /Kota.
Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan terdiri dari unsur teknis yang membidangi penyuluhan kehutanan, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut : a. Seorang Ketua merangkap Anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota yang berasal dari unsur kepegawaian; d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. (3) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan. (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat . b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Unit Kerja. c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejebat eselon II yang membidangi penyuluhan Kehutanan yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi. d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. (5) Syarat untuk menjadi Tim Penilai Penyuluh Kehutanan. Adalah : a.
Jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai.
5
b. c.
Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan. Dapat aktif melakukan penilaian
(6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan. (7) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun. (8) Apabila Tim Penilai belum dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang terdekat atau kepada Tim Penilai Unit Kerja. 3.
Ketentuan Pasal 19, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :
6
a.
Sekretaris Badan yang membidangi Penyuluhan Kehutanan, Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan yang membidangi Penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
b.
Pimpinan unit Kerja yang membidangi Penyuluhan Kehutanan di Kementerian Kehutanan kepada Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.
c.
Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan di Provinsi Kepada
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan raung III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing. d.
Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing. Pasal II
Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Menteri Negara NEG R I Pemberdayagunaan Aparatur Negara A Dan Reformasi Birokrasi,
PEND A AY N DA R
NE G S I ARA
E NT
: Jakarta : 30 Mei 2011
RA
ME
Ditetapkan di Pada tanggal
R
A
G UN UR R A AT K E E F A N A PA R O IA OR P R UB MASI BI E S LIK INDON
E.E Mangindaan
7
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/33 /M.PAN/10/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam penerapan jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan, khususnya untuk tingkat terampil yang di persyaratkan minimal Pendidikan Diploma III sulit dipenuhi karena adanya perubahan Institusi pendidikan;
b.
bahwa dengan adanya perubahan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
9
10
2.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4.
Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
5.
Peraturan Pemerintah nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.
Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang We w e n a n g P e n g a n g k a ta n , P e m i n d a h a n , d a n Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara. Memperhatikan :1.
Usul Sekertaris Jendral Depertemen Kehutanan Nomor S.587/II.peg/2006 tanggal 7 Juni 2006;
2.
Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K26-30/V96-7/93 tanggal 5 September 2006. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, menjadi berbunyi sebagai berikut : " Pasal 24 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil atau Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dapat dipertimbangkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
Bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil : 1. 2. 3. 4.
Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan : Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; Paling singkat telah memiliki pengalaman bekerja selama 2(dua) tahun di bidang penyuluhan kehutanan; Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan;
11
5. 6. 7. b.
Paling tinggi usia 50 tahun; Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir; Tersedia lowongan dalam formasi jabatan.
Bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Paling singkat telah memiliki pengalaman bekerja selama 2 (dua) tahun di bidang penyuluhan kehutanan; Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan; Paling tinggi usia 50 tahun; Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; Tersedianya lowongan dalam formasi jabatan.
(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh yang berasal dari pendidikan , penyuluhan kehutanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas penyuluhan kehutanan setelah ditetapkan oleh pejabatan yang berwenang menetapkan angka kredit." Pasal II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: JAKARTA :12 Oktober 2006
RA
PEND A AY R E
N IA E G A
M
RA
ERI NEGA NEGARA N T MENTERI E PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
G R P UU N A A TU S PA R A N E B L I N ATAUFIQ O K IN D
12
EFFENDI
Lampiran II NOMOR TANGGAL
: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA : 28 TAHUN 2005 : 28 DESEMBER 2005
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60 /M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang :
Bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional jenjang ahli, dipandang perlu mengubah Lampiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
13
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang We w e n a n g P e n g a n g k a ta n , P e m i n d a h a n , d a n Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
14
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Memperhatikan :
Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat nomor WK26-30/V50-8/93 tanggal 29 April 2005. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYA GUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal I
Mengubah ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.khususnya sub unsur pendidikan sekolah dengan memperoleh Ijazah/gelar, sehingga seluruhnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut : "Unsur pendidikan Ijazah Doktor menjadi 200 angka Kredit, Ijazah Pasca Sarjana menjadi 150 angka Kredit, dan Ijazah Sarjana/D IV menjadi 100 angka kredit". Pasal II Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 1 Juni 2005
RA
PEND A AY R E
N IA E G A
M
RA
ERI NEGA NEGARA N T MENTERI E PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
G R P UU N A A TU S PA R A N E B L I N ATAUFIQ O K IN D
EFFENDI
15
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang :
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan lampiran I dan atau lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaanya dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
17
18
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang We w e n a n g P e n g a n g k a ta n , P e m i n d a h a n , d a n Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal 1
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 2 Untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
19
Pasal 3 Apabila dalam melaksanakan Peraturan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian. Pasal 4 Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005
AN
IA
Kepala
Badan Kepegawaian Negara
IA
GARA
RE
PU
20
K E P E G A WA
NE
K E PA L
AD
N
AB
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
BLI
S NE K I N D OPrapto
Hadi
Lampiran I NOMOR TANGGAL
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. : 28 TAHUN 2005 : 28 DESEMBER 2005
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA I.
PENDAHULUAN A. UMUM 1.
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
2.
Jabatan Karier, adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
3.
Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
4.
Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
5.
Jabatan Fungsional Tertentu, adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
21
6.
Penetapan jabatan dan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara, dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
B. TUJUAN Ketentuan dalam Peraturan ini sebagai petunjuk bagi instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian Angka Kredit khususnya sub unsur pendidikan formal dengan memperoleh ijazah/gelar bagi jabatan fungsional tertentu. C. PENGERTIAN Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
22
1.
Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
2.
Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendididkan menengah, dan pendidikan tinggi.
3.
Instansi Pembina jabatan fungsional, adalah instansi yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
4.
Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan Pegawai negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional tertentu melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.
5.
Pengangkatan melalui perpindahan jabatan, adalah pengangkatan pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu.
6.
Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, khusus bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah antara lain Ijazah apoteker,
Ijazah dokter, dan Ijazah lain yang setara, adalah golongan ruang III/b.
II.
7.
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimipinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
8.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Propinsi, adalah Gubernur.
9.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.
BESARAN ANGKA KREDIT Besaran angka kredit untuk Ijazah yang diperoleh dari pendidikan formal diubah sebagai berikut : ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TINGKAT TERAMPIL
No.
Pendidikan
Angka Kredit Lama
Baru
1
SLTA/DIPLOMA I
25
25
2
DIPLOMA II
50
40
3
DIPLOMA III / Sarjana Muda
50
60
ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TINGKAT AHLI No.
Pendidikan
Angka Kredit Lama
Baru
1
Sarjana (S1) / DIPLOMA IV
75
100
2
Dokter/Apoteker/Magister (S2)
100
150
3
Doktor (S3)
150
200
23
III. TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT Penetapan pemberian besaran angka kredit sebagaimana tersebut pada Angka Romawi II hanya berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan bagi pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah. A.
Pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : a.
SLTA/Diploma I memperoleh penigkatan pendidikan/ijazah Diploma II Mendapat tambahan angka kredit 15;
b.
SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana Muda/Diploma III Mendapat Tambahan angka kredit 35;
c.
SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1) Mendapat tambahan angka kredit 75;
d.
Diploma II memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana Muda//Diploma III Mendapat tambahan angka kredit 20;
e.
Diploma II memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1) mendapat tambahan angka kredit 60;
f.
S a r j a n a M u d a / D i p l o m a I I I m e m p e r o l e h p e n i n g k a ta n pendididkan/ijazah Sarjana (S1) Mendapat tambahan angka kredit 40;
g.
Sarjana (S1) Diploma IV memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Magister (S2) Mendapat tambahan angka kredit 50;
h.
Magister (S2) memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Doktor (S3) Mendapat tambahan angka kredit 50;
Contoh 1 : Seorang Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Tempat/Tgl. Lahir Pendidikan CPNS PNS
24
: : Roby : 260004600 : Jakarta, 6 September 1959 : SLTA : 1 Maret 1983 : 1 Mei 1984
-
Pangkat/Golru/TMT Jabatan
-
Unit Kerja
: Penata, III/c TMT 1 April 2002 : Analis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002. : Biro Kepegawaian
Pada bulan Mei 2004 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Doploma III Administrasi Kepegawaian Negara. Maka penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan : 25 Ijazah SLTA : 60 Angka Kredit yang diperhitungkan : 35 Saudara Roby mendapatkan tambahan angka kredit untuk Pendidikan adalah 35 angka kredit Ijazah SLTA : 25 Ijazah Diploma III : 35 Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut : Perencanaan Kepegawaian : 105,02 Pembinaan Kepegawaian : 75,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah
: 245,05
Saudara Roby telah mengumpulkan angka kredit kumulatif 245,05. Contoh 2 : Seorang Pegawai Negeri Sipil : Nama : Drs. Slamet NIP : 260004500 Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi 6 September 1959 Pendidikan : Sarjana (S1) Tahun 2004 CPNS : 1 Maret 1983 PNS : 1 Maret 1984 Pangkat/Golru/TMT : Penata, III/c TMT 1 April 2002 Jabatan : Analis Kepegawaian Muda TMT 1 Maret 2002 Unit Kerja : Biro Kepegawaian Pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Magister (S2) Manajemen Sumber Daya Aparatur.
25
Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Pendidikan Ijazah Sarjana (S1) : 100 Ijazah Magister (S2) : 150 Angka Kredit yang diperhitungkan : 50 Saudara Drs. Slamet mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 50 angka kredit Ijazah Sarjana (S1) : 75 Ijazah Magister (S2) : 50 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama di Biro Kepegawaian : Perencanaan Kepegawaian : 45,02 Pembinaan Kepegawaian : 53,03 Ketatausahaan Kepegawaian : 25,12 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah
: 255,17
Saudara Drs. Slamet telah mengumpulkan angka kredit kumulatif 255,17. B. Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama setelah berlakunya peraturan ini. 1.
Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut : a.
Berijazah paling rendah SLTA/ DIPLOMA I sesuai dengan kompetensi jabatan fungsionalnya;
b.
Pangkat Paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
c.
Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 Paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Contoh : Seorang Pengawal Negeri Sipil : Nama : Nining NIP : 260006810 Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 3 April 1978
26
-
Pendidikan CPNS PNS Pangkat/Golru Jabatan Unit Kerja
: Diploma III : 1 Maret 2004 : 1 Mei 2005 : Pengatur, II/c : --: Biro Kepegawaian
Pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Diploma III : 60 Diklat prajabatan : 1,5 Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS : Perencana Kepegawaian : 3,02 Pembinaan Kepegawaian : 2,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 1 Jumlah
: 67.55
Saudari Nining dapat diangkat jabatan fungsional Analis kepegawaian tingkat terampil jenjang Analis Kepegawaian Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dengan angka kredit 67.55. 2.
Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. b. c.
Berijazah paling rendah Sarjana (S1) Diploma IV sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil : Nama : Drs. Tuparno NIP : 26006809 Tempat / Tgl Lahir : Kebumen, 3 April 1976 Pendidikan : Sarjana (S1) CPNS : 1 Maret 2004 PNS : 1 Mei 2005 Pangkat / Golru : Penata Muda, III/a Jabatan : --Unit Kerja : Biro Kepegawaian
27
pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Sarjana (S1) : 100 Diklat Prajabatan : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS : Perencanaan Kepegawaian : 7,02 Pembinaan Kepegawaian : 3,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 1 Jumlah : 113,05 Saudara Drs Tuparno dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian tingkat ahli jenjang Analis Kepegawaian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dengan angka kredit 113,05. C. Pengangkatan melalui perpindahan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan. Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi syarat ketentuan pengangkatan jabatan fungsional tingkat terampil atau tingkat ahli; b. Memiliki pengalaman dalam bidangnya paling kurang 2 (dua) tahun; c. Usia palking tinggi 50 (lima puluh) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki. d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Pegawai negeri Sipil yang pindah dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, pangkat ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki sedangkan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan besarnya angka kredit yang diperoleh dari pendidikan dan tugas pokok, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang tugas Analis Kepegawaian sewaktu bertugas pada unit tersebut. Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Tempat/Tgl Lahir Pendidikan
: : Drs.Sudarja : 260004809 : Kebumen, 3 April 1960 : Sarjana (S1)
28
-
CPNS PNS Pangkat/Golru/TMT Jabatan Unit Kerja
: 1 Maret 1984 : 1 Mei 1986 : Penata, III/c TMT 1 April 2002 : Pengadministrasi : Biro Kepegawaian
Pada awal bulan Juli 2005 yang besangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analisis Kepegawaian. Maka penghitungan angka Kreditnya sebagai berikut : Ijazah Sarjana (S1) : 100 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama di Biro Kepegawaian : Perencanaan Kepegawaian : 25,02 Pembinaan Kepegawaian : 23,03 Penunjang tugas Analisis Kepegawaian : 5,00 Jumlah
: 155,05
Saudara Drs. Sudarja dapat diangkat dalam jabatan fungsiomal Analisi Kepegawaian tingkat ahli, jejang Analis Kepegawaian Pertama pangkat penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit 155,05 D. Perpindahan jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli. 1.
Persyaratan Perpindahan jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Telah menduduki pangkat minimal penata Muda, Golongan Ruang III/a; b. Ijazah sesuai denngan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan; c. Telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan; d. Telah lulus diklat fungsional tingkat ahli. Pegawai Negri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tingkat terampil telah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke atas, dan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah sebelum tanggal 1 Juni 2005 dan belum dinilai angka kreditnya, maka apabila yang bersangkutan akan pindah jabatan dari tingkat terampil menjadi tingkat ahli, pengangkatan kedalam jabatan fungsional tingkat ahli selain ijazah yang diperoleh harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi jabatan fungsional tersebut, juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan untuk menduduki jabatan fungsional tingkat ahli.
29
Contoh : 1 Seorang Pegawai Negeri Sipil: Nama : Rakimin NIP : 260005700 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 2 September 1971 Pendidikan : SLTA CPNS : 1 Maret 1990 PNS : 1 Mei 1991 Pangkat/Golru/TMT : Pengatur TK I, II/d TMT 1 April 2002 Jabatan : Analis Kepegawaian Pelaksana TMT 1 Desember 2001 Unit Kerja : Biro Kepegawaian Pada bulan Mei 2005 yang bersangkutan memperoleh ijazah Sarjana Administrasi Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan Ijazah SLTA : 25 Ijazah Sarja (S1) : 100 Angka Kredit yang diperhitungkan : 75 Saudara Drs. Rakimin mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 75 angka kredit. Saudara Drs. Rakimin dapat dipindahkan dalam jabatan fungsional Analis kepegawaian tingkat ahli apabila sudah mencapai pakat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan persyaratan lain melalui pencapaian angka kredit tambahan dari peningkatan pendidikan/ijazah. Ijazah SLTA : 25 Ijazah Sarjana (S1) : 75 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut : Perencanaan kepegawaian : 25,02 Pembinaan Kepegawaian : 35,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 2,00 Jumlah
: 164,05
Setelah Saudara Drs. Rakimin naik pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a, dan telah lulus diklat fungsional tingkat ahli maka dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tingkat ahli dengan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
30
jabatan Analis Kepegawaian Pertama, dengan Angka Kredit 164,05. Contoh : 2 Seorang Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Tempat/Tgl Lahir Pendidikan CPNS PNS Pangkat/Golru/TMT Jabatan -
Unit Kerja
: : Dadang : 260004502 : Sukabumi; 11 Juli 1959 : Diploma II Tahun 1998 : 1 Maret 1983 : 1 Mei 1984 : Penata, III/c TMT 1 April 2002 : Analis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002 : Biro Kepegawaian
Pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh ijazah Sarjana Administrasi Negara. Maka Perhitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan Ijazah Diploma II : 40 Ijazah Sarjana (S1) : 100 Angka Kredit yang diperhitungkan : 60 Saudara Drs. Dadang mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 60 angka kredit. Ijazah Diploma II : 50 Ijazah Sarjana (S1) : 60 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama di Biro Kepegawaian : Perencanaan Kepegawaian : 65,02 Pembinaan Kepegawaian : 63,03 Ketatausahaan Kepegawaian : 25,12 Penunjangan tugas Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah
: 270,17
Saudara Drs. Dadang dapat diangkat dalam jabatan analis Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian muda, dengan Angka Kredit 270,17. Contoh : 3 Seorang Pegawai Negeri Sipil : Nama : Tatang NIP : 260004501
31
-
Tempat/Tgl Lahir Pendidikan CPNS PNS Pangkat/Golru/TMT Jabatan
-
Unit Kerja
: Sukabumi,6 Oktober 1959 : Diploma III Tahun 1999 : 1 Maret 1983 : 1 Mei 1984 : penata, III/c TMT 1 April 2002 : Analis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002 : Biro Kepegawaian
Pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Negara. Maka penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan : 60 Ijazah Diploma III :100 Ijasah Sarjana(S1) : 40 Saudara Drs. Tatang mendapatkan tambahan angka kredit untuk Pendidikan adalah 40 angka kredit Ijazah Diploma III : 50 Ijazah Sarjana (S1) : 40 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama di Biro Kepegawaian : Perencanaan Kepegawaian : 65,02 Pembinaan Kepegawaian : 63,03 Ketatausahaan Kepegawaian : 25,12 Penunjang tugas Analis Kepegawaian Jumlah : 250,17 Saudara Drs. Tatang dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit 250,17. Contoh 4 : Seorang Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Tempat/Tgl Lahir Pendidikan CPNS PNS Pangkat/Golru/TMT Jabatan -
32
Unit Kerja
: : Roby : 260004600 : Jakarta, 6 September 1959 : Diploma III Tahun 2004 : 1 Maret 1983 : 1 Mei 1984 : Penata, III/c TMT 1 April 2002 : Analis Kepegawaian Muda TMT 1 Maret 2002 : Biro Kepegawaian
pada bulan 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Negara. Penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut: Pendidikan Diploma III : 60 Pendidikan Sarjana : 100 Angka Kredit yang diperhitungkan
: 40
Saudara Roby Mendapatkan tambahan angka kredit untuk kependidikan adalah 40 angka kredit. Diploma III : 60 Ijazah Sarjana : 40 Diklat Tingkat Ahli : 2 Pelaksanaan Tugas Pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut : Perencanaan Kepegawaian : 105,02 Pembinaan Kepegawaian : 75,03 Penunjang Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah
IV. PENUTUP
: 287,05
Saudara Drs. Roby dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit 287,05.
Demikian, apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Atas perhatian dan Kerja samanya diucapkan terimakasih.
AN
K E P E G A WA
IA
Kepala
Badan Kepegawaian Negara NE
RE
PU
IA
GARA
K E PA L
AD
N
AB
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
BLI
S NE K I N D OPrapto
Hadi
33
Contoh : A1
34
Contoh : A2
Masa Penilaian : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2005
TMT
35
Contoh : B1
1 Maret 2004 s/d 31 Juli 2005
DIANGKAT
36
/TMT
Contoh : B2
Masa Penilaian : 1 Maret 2004 s/d 31 Juli 2005
DIANGKAT
37
Contoh : C
Masa Penilaian : 1 Oktober 1999 s/d 31 Juli 2005
DIANGKAT
38
Contoh : D1
39
Contoh : D2
Masa Penilaian : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2005
c
40
Contoh : D3
Masa Penilaian : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2005
41
Contoh : D4
Masa Penilaian : 1 Juli 2005 s/d 31 Oktober 2005
Sarjana
42
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
b.
bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN;
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
43
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003; 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
44
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.
Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
2.
Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3.
Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
4.
Penyuluh kehutanan, adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.
5.
Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
6.
Angka Kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.
7.
Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, adalah Pejabat
45
Pembina Kepegawaian masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, adalah Departemen Kehutanan.
9.
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat berkenaan dengan Penyuluh Kehutanan, adalah Menteri Kehutanan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota. BAB II USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 2 (1) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut perhitungan sementara dari Penyuluh Kehutanan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi. (2) Setiap usul penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan dilampiri dengan : a. Salinan atau fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima (apabila ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. Surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan p e l a k s a n a a n p e n y u l u h a n k e h u ta n a n d a n b u k t i f i s i k n y a ; e. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; f. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; g. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan
46
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut : a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambatlambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan; Pasal 3 (1) Setiap usul Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh Kehutanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I, dengan ketentuan : a.
Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
b.
Tembusan disampaikan kepada : 1) Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan; 2) Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan; 3) Pejabat lain yang dipandang perlu.
(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002. (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
47
BAB III TIM PENILAI Pasal 4 (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Pendayagunaan A p a r a t u r N e g a r a N o m o r 1 3 0 / K E P / M . PA N / 1 2 / 2 0 0 2 , y a i t u : a. b. c.
Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai; Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan; dan Dapat aktif melakukan penilaian.
(2) Masa kerja keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan karena belum ada/tidak ada yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Penilai, anggota Tim Penilai dalam diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. PASAL 5 (1) Tugas pokok Tim Penilai Sekretariat Jenderal adalah : a.
Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan; dan
b.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :
48
a.
Membantu Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama dan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan; dan
b.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dengan huruf a.
(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah : a.
Membantu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di Propinsi yang membidangi kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Propinsi masing-masing; dan
b.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di Propinsi yang membindangi kehutanan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah : a.
Membantu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II di Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Kabupaten/Kota masingmasing; dan
b.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II di Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
(5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan.
49
(6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan. (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut. Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang memiliki kompetensi sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai. (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan. (9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Sekretariat Jenderal, Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Penyuluh Kehutanan. Pasal 6 (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002. Pasal 7 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
50
BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pasal 8 (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila : a. b. c.
Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(3) Kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila : a. b. c.
Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan : a.
Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
51
golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan b.
Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan : a.
Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
b.
Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (8) Kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :
52
a.
Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
b.
Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
(9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Penyuluh Kehutanan Madya, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. Pasal 9 (1) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan : a. b.
Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; Setiap unsur penilaian dalam DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(3) Penyuluh Kehutanan yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.
53
BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 10 Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut : 1.
Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
2.
Pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
3.
Pemberhentian dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV. Pasal 11
(1) Untuk menjamin tingkat kinerja Penyuluh Kehutanan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka pengangkatan Penyuluh Kehutanan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Penyuluh Kehutanan sesuai jenjang jabatannya. (2) Pengangkatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan pada formasi yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 12 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tidak dapat merangkap jabatan struktural maupun jabatan fungsional lain. Pasal 13 (1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata,
54
golongan ruang III/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau pengembangan profesi. (3) Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau pengembangan profesi. (4) Pembebasan sementara bagi Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan. (5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Penyuluh Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a.
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau
b.
Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966; atau
c.
Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Kehutanan; atau
d.
Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya, atau
e.
Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(6) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap
55
melaksanakan tugas pokok, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya. (7) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabila : a. b.
Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 14
Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila : 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau 2.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
56
BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN Pasal 15 (1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. (2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Penyuluh Kehutanan yang ditugaskan di luar jabatan Penyuluh Kehutanan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh Kehutanan. (4) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. (5) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. Pasal 16 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.
57
BAB VII PERPINDAHAN JABATAN Pasal 17 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan atau perpindahan antara jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. b. c. d.
Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002; Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang.
58
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Kehutanan, maka Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penyuluh Kehutanan. (2) Untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Kehutanan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan : a.
Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan;
b.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan;
c.
Penetapan standar kompetensi jabatan Penyuluh Kehutanan;
d.
Penyusunan formasi jabatan Penyuluh Kehutanan;
e.
Pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh Kehutanan; dan
f.
Fasilitas penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh Kehutanan.
59
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002, maka jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002. (2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Penyuluh Kehutanan. (3) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2004. Pasal 20 Penyuluh Kehutanan yang telah memperoleh Ijazah Sarjana/Diploma IV, sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 dapat diangkat dalam jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.
60
BAB X PENUTUP Pasal 21 Petunjuk Pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kepala BKN. Pasal 22 Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 sebagaimana tersebut pada Lampiran V. Pasal 23 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1988 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BAKN Nomor 348/MENHUT-11/1988 dan Nomor 12/SE/1988, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Keputusan ini disampaikan kepada instansi terkait yang berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasal 25 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 12 Agustus 2003
PEGAW AIA N KE DA
N
R
EP
UB
IA
KEPALA
GARA NE
BA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ES
HARDIJANTO
L IK I N D O N
61
CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 35 Tahun 2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003 PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor :
/
/
/
Masa Penilaian : .................................. s/d ........................................
I
II
III
KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama 2 NIP 3 Nomor Seri KARPEG 4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT 5 Tempat dan Tanggal Lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan Tertinggi 8 Jabatan Fungsional / TMT 9 Unit kerja PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA a 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ Ijazah 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) b Persiapan penyuluhan kehutanan c Pelaksanaan penyuluhan kehutanan d Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan e Pengembangan penyuluhan kehutanan f Pengembangan profesi Jumlah Unsur Utama 2 UNSUR PENUNJANG Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL... / PANGKAT ....... / TMT. ........
ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN atau Kanreg BKN yang bersangkutan. TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 2. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 3. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 5. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan *) *) coret yang tidak perlu.
62
LAMA
BARU
Ditetapkan di : Pada tanggal :
JUMLAH
CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN NEGARA NOMOR : 35 Tahun 2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .......................... NOMOR : .................../.........../............. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang :
Mengingat :
a.
Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ................... tanggal .............................. dipandang perlu mengangkat/ mengangkat kembali *) saudara ........................................ dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.
b.
............................................................................................ ............................................................................................
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .............................;
9.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..............................
63
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA :
Terhitung mulai tanggal .................... mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil : a. N a m a : ............................................... b. NIP : ............................................... c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : ............................................... d. Unit kerja : ............................................... dalam jabatan ............................ dengan angka kredit sebesar .............................. (diisi dengan angka dan huruf)
KEDUA
:
................................................................................................... ...................................................................................................
KETIGA
:
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI :
Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. 2. 3. 4. 5.
Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan *) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Kepala KPKN/KASDA yang bersangkutan *) Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) coret yang tidak perlu.
64
CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 35 Tahun 2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .......................... NOMOR : .................../.........../............. TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang :
Mengingat :
a.
Bahwa saudara ............................. NIP. ............................ pangkat/golongan ruang ................. jabatan ..................... berdasarkan ....................................... dipandang perlu membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan, karena ..................................................
b.
............................................................................................ ............................................................................................
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .............................;
7.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .............................. MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERTAMA :
Terhitung mulai tanggal .................... membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan, Pegawai Negeri Sipil :
65
a. N a m a : ............................................... b. NIP : ............................................... c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : ............................................... d. Unit kerja : ............................................... dari jabatan ................................. KEDUA
:
................................................................................................... ...................................................................................................
KETIGA
:
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI :
Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. 2. 3. 4. 5.
Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan *) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Kepala KPKN/KASDA yang bersangkutan *) Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) coret yang tidak perlu.
66
CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 35 Tahun 2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .......................... NOMOR : .................../.........../............. TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang :
Mengingat :
a.
Bahwa saudara ............................. NIP. ............................ pangkat/golongan ruang ................. jabatan ..................... terhitung mulai tanggal .............................. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ........................... tanggal ................................../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka 1 (satu) tahun dibebaskan sementara*);
b.
............................................................................................ ............................................................................................
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .............................;
8.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..............................
67
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA :
Terhitung mulai tanggal .................... memberhentikan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, Pegawai Negeri Sipil : a. N a m a : ............................................... b. NIP : ............................................... c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : ............................................... d. Unit kerja : ............................................... dari jabatan .................................
KEDUA
:
................................................................................................... ...................................................................................................
KETIGA
:
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI :
Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. 2. 3. 4. 5.
Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan *) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Kepala KPKN/KASDA yang bersangkutan *) Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) coret yang tidak perlu.
68
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan A p a r a t u r N e g a r a N o m o r 1 6 / M E N PA N / 1 9 8 8 ;
b.
bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. 3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
69
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002; 11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Memperhatikan :
70
1.
Usul Menteri Kehutanan dalam surat Nomor 1138/MENHUT-II/2002 tanggal 15 Juli 2002.
2.
Pertimbangan Kelapa Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.74-7/18 tanggal 23 Agustus 2002.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan. 2.
Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3.
Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
4.
Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
71
5.
Penyuluhan Kehutanan, adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.
6.
Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
7.
Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.
72
BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Penyuluh Kehutanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat. Pasal 3 (1) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. (2) Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 Tugas pokok Penyuluh Kehutanan, adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.
73
BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 5 Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Kehutanan, terdiri dari : a. Pendidikan, meliputi : 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar. 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat. b.
Persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi : 1. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan. 2. Penyusunan program penyuluhan kehutanan. 3. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan. 4. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kehutanan.
c.
Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi : 1. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan. 2. Penerapan metode penyuluhan kehutanan. 3. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran.
d.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan: 1. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 2. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 3. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
e.
Pengembangan penyuluhan kehutanan : 1. Pengembangan aspek kelembagaan/manajemen penyuluhan kehutanan. 2. Pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
f.
Pengembangan profesi : 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan. 2. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan. 3. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan. 4. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan.
74
g.
Penunjang penyuluhan kehutanan : 1. Mengejar dan melatih dibidang penyuluhan kehutanan. 2. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan. 3. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan. 4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan. 5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. 6. Menjadi anggota organisasi profesi dibidang penyuluhan kehutanan; 7. Memperoleh piagam kehormatan.
75
BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 6 (1) Jabatan Penyuluh Kehutanan terdiri dari Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli. (2) Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah : a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana. b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan. c. Penyuluh Kehutanan Penyelia. (3) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan jenjang Jabatan, adalah : a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, terdiri dari : 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. 2. Pengatur, golongan ruang II/c. 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. b.
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari : 1. Penata Muda, golongan ruang III/a. 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c.
Penyuluh Kehutanan Penyelia, terdiri dari : 1. Penata, golongan ruang III/c. 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pasal 7
(1) Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah : a. Penyuluh Kehutanan Pertama. b. Penyuluh Kehutanan Muda. c. Penyuluh Kehuttanan Madya. (2) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai jenjang jabatan, adalah : a. Penyuluh Kehutanan Pertama, terdiri dari : 1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
76
2.
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.
Penyuluh Kehutanan Muda, terdiri dari : 1. Penata, golongan ruang III/c. 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.
Penyuluh Kehutanan Madya, terdiri dari : 1. Pembina, golongan ruang IV/a. 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
77
BAB V RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT Pasal 8 (1) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, sebagai berikut : a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, yaitu : 1.
Mengumpulkan data sekunder dan informasi wilayah kerja;
2.
Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan kecamatan;
3.
Memandu penyusunan rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran;
4.
Melaksanakan kajian identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan;
5.
Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan tingkat pelaksana;
6.
Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok wanatani;
7.
Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan;
8.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk foto;
9.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk flip chart (minimal 5 lembar);
10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk chart/gambar; 11. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada anggota kelompok sasaran; 12. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada kelompok sasaran;
78
13. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan; 14. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain; 15. Menumbuhkan organisasi kelompok sasaran; 16. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai dengan lanjut; 17. Melakukan kegiatan demonstrasi cara; 18. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demplot); 19. Melaksanakan temu lapang; 20. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran di tingkat BPP/ Kecamatan; 21. Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan; 22. Melaksanakan kegiatan widyakarya/ karya wisata kepada kelompok tani binaan; 23. Menjadi pembimbing/ instruktur widya karya atau perjalanan praktek studi banding tingkat desa dan kecamatan; 24. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan; 25. Menyusun laporan bulanan; 26. Menyusun laporan Triwulan; 27. Menyusun laporan Tahunan. b.
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, yaitu : 1.
Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah kerja;
2.
Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Kabupaten/Kota;
79
3.
Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
4.
Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan;
5.
Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
6.
Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan;
7.
Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan;
8.
Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan;
9.
Menyusun rencana kerja tahunan;
10. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok sasaran lain; 11. Mengolah data materi penyuluhan kehutanan; 12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri foto (min 5 lbr); 13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet; 14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder; 15. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster. 16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet (min 1000 kata); 17. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk maket;
80
18. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk specimen; 19. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada anggota kelompok sasaran; 20. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada kelompok sasaran; 21. Melaksanakan kaji terap teknologi anjuran/uji coba; 22. Sebagai pramu wicara dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat Kabupaten/Kota; 23. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan; 24. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain; 25. Memberikan bimbingan pada sekolah lapang; 26. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari Lanjutan sampai dengan Madya; 27. Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan usahatani, kehutanan (demontrasi farm); 28. Sebagai moderator dalam temu antar wilayah/teknis; 29. Sebagai narasumber dalam temu teknis wilayah; 30. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Kabupaten/Kota; 31. Melakukan temu karya kepada anggota kelompok tani binaan; 32. Melakukan temu usaha; 33. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada kelompok tani binaan;
81
34. Menjadi instruktur atau pembimbing kegiatan widyakarya atau perjalanan praktek studi banding tingkat Kabupaten/Kota; 35. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Kabupaten/Kota; 36. Melakukan pemantauan/pengendalian penyelenggaran penyuluhan kehutanan; 37. Pengolahan data hasil pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; 38. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 39. Menyusun laporan bulanan; 40. Menyusun laporan triwulan; 41. Menyusun laporan tahunan. c.
82
Penyuluh Kehutanan Penyelia, yaitu : 1.
Mengolah data potensi wilayah agroekosistem dan kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Propinsi;
2.
Menyusun rancangan identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan;
3.
Menyusun konsep programa penyuluhan kehutanan;
4.
Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan;
5.
Merumuskan programa penyuluhan kehutanan hasil diskusi;
6.
Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan;
7.
Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan;
8.
Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan (sekolah lapang/ magang);
9.
Menganalisis data dalam menyiapkan materi penyuluhan kehutanan;
10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk slide; 11. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran sandiwara di radio/TV; 12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet; 13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder; 14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster; 15. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet; 16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk diorama; 17. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk model; 18. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk mock up; 19. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada anggota kelompok sasaran; 20. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada kelompok sasaran; 21. Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan wilayah (demonstrasi area); 22. Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Propinsi; 23. Melakukan temu karya kepada tokoh masyarakat / tokoh agama;
83
24. Melakukan kegiatan widyakarya/ karya wisata kepada tokoh masyarakat/ tokoh agama; 25. Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding widyakarya tingkat Propinsi; 26. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Propinsi; 27. Sebagai pembuat karya/ desain dalam kegiatan pameran tingkat Kabupaten/Kota; 28. Sebagai pembuat karya/ desain dalam kegiatan pameran tingkat Propinsi; 29. Sebagai pembaca naskah/ pemain tunggal dalam kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV; 30. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan; 31. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain; 32. Menyusun kurikulum kursus kelompok sasaran; 33. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari Madya sampai dengan Utama; 34. Melaksanakan penilaian lomba bidang kehutanan; 35. Merekomendasi/ tindak lanjut hasil pemantauan/ pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; 36. Mengolah, menganalisis dan menyusun kepada laporan, data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 37. Menyusun laporan bulanan; 38. Menyusun laporan triwulan; 39. Menyusun laporan tahunan.
84
(2) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan kategori keahlian, adalah sebagai berikut : a.
Penyuluh Kehutanan Pertama, yaitu : 1.
Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
2.
Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
3.
Sebagai nara sumber dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan;
4.
Menyusun rencana kerja tahunan;
5.
Menyusun rancangan sarana penyuluhan;
6.
Menyusun instrumen dalam rangka penyusunan materi penyuluhan kehutanan; Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk bulletin board (papan buletin);
7. 8.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk OHP transparan;
9.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri slide (min 10 lbr);
10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/ pamflet; 11. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder; 12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster; 13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet (min 1000 kata);
85
14. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi sebagai pembicara/penyaji; 15. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Nasional; 16. Melakukan temu karya kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya; 17. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya; 18. Sebagai pembicara kegiatan pameran kehutanan tingkat Propinsi; 19. Sebagai pramu wicara kegiatan pameran kehutanan tingkat Nasional; 20. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan; 21. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain; 22. Menumbuhkan gabungan kelompok/asosiasi; 23. M e n y u s u n m e t o d a / t e k n i k p e m a n t a u a n / p e n g e n d a l i a n penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; 24. Menyusun laporan bulanan; 25. Menyusun laporan triwulan; 26. Menyusun laporan tahunan; 27. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan; 28. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan; 29. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan; 30. Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;
86
31. Menyusun rancangan pengembangan teknik / metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan. b.
Penyuluh Kehutanan Muda : 1.
Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
2.
Sebagai pembahas dalam mendiskusikan rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
3.
Menyusun rencana kerja tahunan;
4.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk sound slide (min 10 lbr);
5.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk Video (rekaman) min 5 menit;
6.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran radio/TV;
7.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
8.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder;
9.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet; 11. Membuat desain kaji terap/uji coba metoda penyuluhan kehutanan; 12. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi; 13. Melakukan temu karya kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat; 14. Melaksanakan kegiatan widyakarya/ karya wisata kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat;
87
15. Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya tingkat Nasional; 16. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat nasional; 17. Sebagai pembuat karya/ desain dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat nasional; 18. Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV; 19. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan; 20. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain; 21. Menyusun materi kursus kelompok sasaran penyuluhan; 22. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan formal (badan hukum); 23. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan/ pemasaran; 24. Menyusun pedoman lomba bidang kehutanan; 25. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 26. Sebagai pembahas dalam pendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 27. Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 28. Menyusun laporan bulanan; 29. Menyusun laporan triwulan; 30. Menyusun laporan tahunan; 31. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
88
32. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan; 33. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan; 34. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan; 35. Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan. c.
Penyuluh Kehutanan Madya : 1.
Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
2.
Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
3.
Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
4.
Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan;
5.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/ pamflet;
6.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder;
7.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
8.
Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet;
9.
Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya atau perjalanan praktek studi banding tingkat internasional;
10. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Internasional;
89
11. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/ wawancara melalui siaran radio/TV; 12. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan; 13. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain; 14. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/ wawancara konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan; 15. Menyusun laporan bulanan; 16. Menyusun laporan triwulan; 17. Menyusun laporan tahunan; 18. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan; 19. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan; 20. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan; 21. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan; 22. Menyempurnakan konsep pengembangan teknik, metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan. (3) Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang penyuluhan kehutanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan Lampiran II bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli. Pasal 9 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan dengan jenjang jabatan yang sesuai untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
90
pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Kehutanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasal 10 Penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut : a.
Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II.
b.
Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II. Pasal 11
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari : a. Unsur utama; b. Unsur penunjang. (2) Unsur utama, terdiri dari : a. Pendidikan; b. Persiapan penyuluhan kehutanan; c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan; e. Pengembangan penyuluhan kehutanan; dan f. Pengembangan profesi. (3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g. (4) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut : a. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. b. Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
91
Pasal 12 (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan tingkat terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan ketentuan : a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. (2) Penyuluh Kehutanan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi. (3) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. (4) Penyuluh Kehutanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. (5) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi. (6) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi.
92
Pasal 13 (1) Penyuluh Kehutanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut : a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; b. 40% (empat puluh persen) untuk semua penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
93
BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 14 (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Kehutanan diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan, secara hirarkhi Penyuluh Kehutanan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit. (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pasal 15 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah : a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan.
94
b.
Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan.
c.
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masingmasing.
d.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.
(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh : a.
Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan bagi Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat Jenderal.
b.
Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Kepala Pusat Bina Penyuluhan, Kehutanan Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
c.
Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Propinsi bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
d.
Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota. Pasal 16
(1) Anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan adalah Penyuluh Kehutanan dengan susunan sebagai berikut : a. Seorang Ketua merangkap Anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota; d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota. (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh : a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk Tim Penilai Sekretariat Jenderal. b. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat. c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi. d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penyuluh Kehutanan, adalah : a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;
95
b. c.
Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan; Dapat aktif melakukan penilaian.
(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh kehutanan. (5) Masa jabatan anggota Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahun; (6) Apabila tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang terdekat atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan. Pasal 17 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti. Pasal 18 Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penyuluh Kehutanan, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan. Pasal 19 Usul penetapan angka kredit diajukan oleh : a. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan. b.
96
Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan
Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan. c.
Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.
d.
Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membindangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan P e n y u l u h K e h u ta n a n M a d y a d i l i n g k u n g a n m a s i n g - m a s i n g . Pasal 20
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.
97
BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 21 Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Pasal 22 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah : a. b. c. d.
Berijazah Diploma II atau Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan; dan Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah : a. b. c. d.
Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan; dan Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.
98
Pasal 23 Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan harus pula : a. Sesuai dengan formasi Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; dan b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatan/pangkatnya. Pasal 24 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23; b. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; dan c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 25 Penyuluh Kehutanan tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, apabila: a. b. c.
Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli; Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli; dan Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang akan didudukinya.
99
BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal 26 (1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaska sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi. (3) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi. (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila : a. b. c. d. e.
100
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penyuluh Kehutanan; Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pasal 27 (1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan. (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang penyuluhan kehutanan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatann Penyuluh Kehutanan. Pasal 28 Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; b.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
c.
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.
101
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku. Pasal 30 Prestasi kerja Penyuluh Kehutanan yang telah dilakukan Penyuluh Kehutanan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988.
102
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31 (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988, disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini. (2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir. Pasal 32 Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penyuluh Kehutanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.
103
BAB XII PENUTUP Pasal 33 Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan kehutanan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali. Pasal 34 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 35 Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 36 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 3 Desember 2002
ENTER
PENDA
RE
YA
SI NEG A ARA
I
M
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PEISAL TAMIN
104
R
G
U P UN A U B A N A PA R A T E LIK IN D ON
105
PENDIDIKAN
PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN
II
2
1
I
UNSUR
NO.
A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan
A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar B. Pendidikan dan gelar fungsional dibidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan(STTP) atau sertipikat
3
SUB UNSUR
6. 7.
4. 5.
3.
2.
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.
Sarjana muda/Diploma III Diploma II Lamanya lebih dari 960 jam Lamanya 641- 960 jam Lamanya 481-640 jam Lamanya 161- 480 jam Lamanya 81- 160 jam Lamanya 30- 80 jam Pengumpulkan data dan informasi wilayah kerja a. Primer b. Sekunder Mengelola data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat a. Desa dan Kecamatan b. Kabupaten/Kota c. Propinsi Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan Menyusun / membual peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknulogi kehutanan Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan Memandu penyusunan rencan tahunan usaha wanatani kelompok sasaran
4
BUTIR KEGIATAN
0.02
0.31 0.12
Setiap peta Setiap naskah Setiap rencana
0.09 0.32
0.03 0.07 0.16
0.16 0.03
60 40 15 9 6 3 2 1
6
ANGKA KREDIT
Setiap laporan Setiap buku
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
Setiap laporan Setiap laporan
Setiap ijazah Setiap ijazah Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat
5
SATUAN HASIL
RINCIAN KEGIATAN PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA
PK Pelaksana
PK Pelaksana lanjutan PK Pelaksana lanjutan
PK Pelaksana lanjutan PK Pelaksana lanjutan
PK Pelaksana PK Pelaksana Lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksana Lanjutan PK Pelaksana
Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
7
PELAKSANA
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 130/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002
106 III
1
PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
2
D. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan A. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan
C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan
4 1. Identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan a. Menyusun rencana identfikasi b. Melaksanakan kajian identifikasi c. Merumuskan hasil identifikasi 2. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan a. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan b. Mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan 1). Sebagai penyaji 2). Sebagai pembahas c. Merumuskan program penyuluhan kehutanan hasil diskusi 1. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan a. Penyuluh kehutanan pelaksana b. Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan c. penyuluh kehutanan penyelia 2. Memandu Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) Dan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK): a. Kelompok wanatani b. Kelompok sasaran lain 1. Penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan 2. Penyusunan kerangka acuan pelaksanaan kegiata(sekolah lapang/ magang) 1. Mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan a.Mengumpulkan data b. Mengolah data c. Menganalisis data 2. Menyusun /membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk : a. Media papan 1). Foto 2). Seri foto (min 5 lbr) 3). Flip chart (min 5 lbr) 4). Chart/gambar b. Media terproyeksi/audiovisual 1). Slide
3 B. Penyusunan program penyuluhan kehutanan
0.04 0.07 0.08
0.03 0.07 0.09 0.10 0.12
Setiap lembar Setiap paket Setiap paket Setiap gambar Setiap naskah
0.32
Setiap kerja acuan Setiap paket Setiap paket Setiap paket
0.02 0.08 0.40
Setiap RDK/RDKK Setiap RDK/RDKK Setiap buku
0.04 0.10 0.10
Setiap konsep Setiap konsep Setiap naskah program
0.08 0.19 0.39
0.17
Setiap konsep program
Setiap rencana kerja Setiap rencana kerja Setiap rencana kerja
0.14 0.01 0.05
6
Setiap rancangan Setiap laporan Setiap laporan
5
PK Penyelia
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK P elaksana PK Pelaksana
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Penyelia
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksa Lanjutan PK Penyelia PK Penyelia
PK Penyelia
PK Penyelia PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan
7
107
1
2
B. Penerapan Metode Penyuluhan Kehutanan
3
3. 4.
2.
1.
4 2). Siaran sandiwara di radio /TV c. Media cetak 1). Menyusun dan membuat selembaran /pamflet, oleh - Penyuluh Kehutanan Pelaksana lanjutan - Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan 2). Leaflet/folder, oleh - Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan - Penyuluh kehutanan penyelia 3). Poster, oleh - Penyuluh kehutanan pelaksanaan lanjutan - Penyuluh kehutanan penyelia 4). Brosur / booklet (min 1000 kata), oleh - Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan - Penyuluh kehutanan penyelia d. Realita 1). Maket 2). Diorama 3). Model 4). Spesimen 5). Mock up Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada anggota kelompok sasaran oleh a. Penyuluh kehutanan pelaksana b. Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan c. Penyuluhan kehutanan penyelia Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada kelompok sasaran oleh a. Penyuluh kehutanan pelaksana b. Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan c. Penyuluhan kehutanan penyelia Melakukan kaji terap teknologi anjuran/uji coba Melakukan demontrasi(percontohan) a. Demontrasi cara b. Demontrasi hasil
PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
0.28 0.56 0.28 0.56 0.16 0.80 0.75 0.04 0.16
Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap unit Setiap unit Setiap unit Setiap unit Setiap unit
0.03 0.08 0.16 0.38 0.03
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan Setiap naskah instrumen Setiap kali
PK Pelaksana
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
0.30 0.60
Setiap naskah Setiap naskah
0.01 0.04 0.07
PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
0.15 0.30
Setiap naskah Setiap naskah
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
7 PK Penyelia
6 0.81
5 Setiap naskah
108
1
2
3
4 1). Percontohan petak (demontrasi plot) 2). Percontohan usahatani kehutanan (demontrasi fram) 3). Percontohan wilayah (demontrasi area) 5. Melaksanakan temu lapang 6. Melaksanakan temu tenis antar wilayah / fungsi a. Sebagai moderator b. Sebagai narasumber 7. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran a. Tingkat BPP/kecamatan b. Tingkat kabupaten c. Tingkat propinsi 8. Melakukan temu karya kepada: a. Kelompok tani binaan b. Tokoh masyarakat/agama 9. Melakukan temu usaha 10. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karyawisata kepada: a. Kelompok tani binaan b. Tokoh masyarakat/agama 11. Melaksanakan kegiatan widyakarya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/pembimbing) a. Tingkat desa dan kecamatan b. Tingkat kabupaten/kotamadya c. Tingkat propinsi 12. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk a. Ceramah umum 1). Tingkat Desa dan Kecamatan 2). Tingkat Kabupaten / Kotamadya 3). Tingkat Propinsi b. Melaksanakan kegiatan pameran kehutanan 1). Tingkat Kabupaten dan Kotamadya - Sebagai pembuat karya/desain - Sebagai pramu wicara 2). Tingkat Propinsi 0.05 0.04 0.02 0.05 0.22 0.04 0.09 0.18 0.07 0.03 0.08 0.16
0.06 0.08 0.48
0.02 0.06 0.12
0.18 0.06
Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
Setiap kali Setiap kali
6 0.02 0.08 0.27 0.03
5 Setiap unit Setiap unit Setiap unit Setiap kali
7
PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelasana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksana lanjutan PK Pelaksana lanjutan
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana
109
IV
1
PEMANTULAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
2
C. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan
B. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan
A. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan
C. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran
3
4 - Sebagai pembuat karya/desain 13. Melakukan penyuluhan melalui siaran radio /TV: - Sebagai pembaca naskah/pemain tunggal 14. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada: a. Perorangan oleh : 1). Penyuluh kehutanan pelaksana 2). Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan 3). Penyuluh kehutanan penyelia b. Kelompok Sasaran lain oleh : 1). Penyuluh kehutanan pelaksana 2). Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan 3). Penyuluh kehutanan penyelia 15. Memberikan bimbingan teknis/kursus kepada kelompok sasaran : a. Menyusun kurikulum kursus b. Melaksanakan bimbingan pada sekolah lapang 1. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran a. Menumbuhkan kelompok 2. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari : a. Pemula - lanjut b. Lanjut - madya c. Madya - utama 3. Berperan serta dalam perlombaan keterampilan bidang kehutanan sebagai berikut - Melaksanakan penilaian lomba 1. Melakukan pemantauan/pengendalian 2. Pengolahan data hasil pemantauan/pengendalian 3. Rekomendasi tindak lanjut hasil pemantau an/pengedaian 1. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan 2. Mengolah,menganalis dan menyusun konsep laporan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan 1. Menyusun laporan pejabat fungsional penyuluh kehutanan a. Bulanan 1. Penyuluh kehutanan pelaksana 2. Penyuluh kehutanan pelaksana lanjut Setiap laporan Setiap laporan
0.01 0.04
0.54
0.32 0.06 0.05 0.20 0.05
Setiap laporan setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
0.02 0.04 0.09
0.48 0.16
Setiap gbpp Setiap kali
Setiap kelompok Setiap kelompok Setiap kelompok
0.01 0.04 0.08
Setiap kelompok Setiap kelompok Setiap kelompok
0.03
0.01 0.03 0.06
Setiap orang Setiap orang Setiap orang
Setiap kelompok
0.05
Setiap kali
6 0.30
5 Setiap kali
7
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan
PK Penyelia
PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksana
PK Penyelia PK Pelaksana lanjutan
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Penyelia
PK Penyelia
110 VI
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan
PENGEMBANGAN PROFESI
V
D. Membuat buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan PENUNJANG PENYULUH A. Mengajar/melatih di bidang KEHUTANAN penyuluhan kehutanan
B. Mengembangkan teknologi tepatguna di bidang penyuluhan kehutanan C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan
3
2
1
4
1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai - nilai pembaharuan 2. Merumuskan sisyem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai - nilai penyempurnaan pebaikan Membuat buku pedoman/petunjuk pelasana/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan
3. Penyuluh kehutanan penyelia b. Triwulan 1. Penyuluh kehutanan pelaksana 2. Penyuluh kehutanan pelaksana lanjut 3. Penyuluh kehutanan penyelia c. Tahunan 1. Penyuluh kehutanan pelaksana 2. Penyuluh kehutanan pelaksana lanjut 3. Penyuluh kehutanan penyelia 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasi a. Dalam buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Karya tulis tinjauan atau alasan ilmiah gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbikan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan , gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan 7.00 3.50 2.50
Setiap buku Setiap naskah Setiap naskah
Setiap 2 jam Pelajaran
0.04
2.00
1.50
Tiap rumusan Setiap buku petunjuk
2.50
Tiap rumusan
5.00
8.00 4.00
Setiap buku Setiap naskah
Setiap karya
12.50 6.00
0.06 0.15 0.30
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
Setiap buku Setiap naskah
0.02 0.06 0.12
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
6 0.08
5 Setiap laporan
7
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Setiap jenjang
Setiap jenjang Setiap jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Pelaksana PK Pelaksana lanjutan PK Penyelia
PK Penyelia
111
1
VII
2 PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN
3
G. Memperoleh piagam kehormatan
F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan
D. Menjadi anggota Tim penilai jabatan penyuluhan kehutanan E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainya
C. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehuta nan
B. Menterjemahkan /menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan
4
Deputi VI
Deputi V
Deputi IV
Deputi III
Deputi II
Deputi I
Sesmen
PARAF ORGANISASI
1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasi : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmuan yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia 2. Terjemahan/saudara di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai a. Pemasaran b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta Menjadi anggota Tim penilai jabatan penyuluhan kehutanan Memperoleh keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Diploma II 2. Sarjana muda/diploma III 3. Sarjana/diploma IV 1. Tingkat nasional/internasional,sebagai: a. Pengurus aktif b. Anggota aktif 2. Tingkat propinsi,sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif 1. Tanda kehormatan satyalancana karya satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
FEISAL TAMIM
TTD.
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
3.00 2.00 1.00 15.00
Semua jenjang Semua jenjang 0.50 0.35 Setiap tahun Setiap tahun Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam Setiap gelar
Semua jenjang Semua jenjang 1.00 0.50
Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang 3.00 4.00 5.00 Setiap gelar Setiap gelar Setiap gelar Setiap tahun Setiap tahun
Semua jenjang 0.50
Setiap tahun
Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
3.00 1.50 1.50
Setiap makalah Setiap makalah Setiap naskah 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00
Semua jenjang
3.50
Setiap buku
Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan
Semua jenjang
7
7.00
6
Setiap buku
5
112 PENDIDIKAN
PERSIAPAN
II
2
1
I
UNSUR
NO.
C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan
B. Penyusunan program penyuluhan kehutanan
A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan
B. Pendidikan dan gelar fungsional dibidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan(STTP) atau sertipikat
A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar
3
SUB UNSUR
1. Dokter 2. pasca sarjana 3. Sarjana / Diploma IV 1. Lamanya lebih dari 950 jam 2. Lamanya antara 641-960 jam 3. Lamanya antara 481-640 jam 4. Lamanya antara 161-480 jam 5. Lamanya antara 81-160 jam 6. Lamanya antara 30-80 jam 1. Menyusun instrumen identifikasi 2. Menganalisis data potensi wilayah dan agroenkosistem serta kebutuhan teknologic kehutanan 3. Menyusun rancang bangun rekayasa usaha wanatani : a. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani b. Mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani 1. Sebagai penyaji 2. Sebagai narasumber 3. Sebagai pembahas c. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani 1. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan a. Mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan : 1. Sebagai nara sumber 1. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan
4
BUTIR KEGIATAN
0.36 0.12 0.12 0.80 0.36
Setiap konsep Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap naskah
0.04
0.07
Setiap laporan
Setiap konsep
150 100 75 15 9 6 3 2 1 0.16
6
ANGKA KREDIT
Setiap ijazah Setiap ijazah Setiap ijazah Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap naskah instrumen
5
SATUAN HASIL
RINCIAN KEGIATAN PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA
PK Pertama
PK Madya PK Madya PK Muda PK Madya
PK Madya
PK Muda
Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang PK Pertama
7
PELAKSANA
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 130/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002
113
III
1
PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
2
D. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan A. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan
3
4
1. Menyusun rancangan sarana penyuluhan 1. Mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan: a. Menyusun instrumen 2. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan untuk/dalam bentuk a. Media papan 1). Bulletin boart (papan bulletin) b. Media terproyeksi/audiovisual 1). OHP transparan 2). Seri slide (min 10 lbr) 3). Sound slide (min 10 lbr) 4). Vidio (rekaman) min 5 menit 5). Siaran radio TV c. Media cetak 1). Selebaran/pamflet,oleh - Penyuluh kehutanan pertama - Penyuluh kehutanan muda - Penyuluh kehutanan madya 2). Leaflet/folder,oleh - Penyuluh kehutanan pertama - Penyuluh kehutanan muda - Penyuluh kehutanan madya 3). Poster,oleh - Penyuluh kehutanan pertama - Penyuluh kehutanan muda - Penyuluh kehutanan madya 4). Brosur/booklet,oleh - Penyuluh kehutanan pertama - penyuluh kehutanan muda - penyuluh kehutanan madya
a. Penyuluh kehutanan pertama b. Penyuluh kehutanan muda c. Penyuluh kehutanan madya
5
6
0.32
0.16 0.06 0.08 0.40 0.60 0.60
0.15 0.30 0.45 0.28 0.56 0.84 0.2 0.5 0.8 0.30 0.60 0.90
Setiap papan dis Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah
Setiap 1 x terbit Setiap 1 x terbit Setiap 1 x terbit Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah Setiap naskah
0.07
0.19 0.39 0.58
Setiap paket
Setiap recana kerja
Setiap rencana kerja Setiap rencana kerja Setiap rencana kerja
7
PK Pertama PK Muda PK Madya
PK Pertama PK Muda PK Madya
PK Pertama PK Muda PK madya
PK Pertama PK Muda PK Madya
PK Pertama PK Pertama PK Muda PK Muda PK Muda
PK Pertama
PK Pertama
PK Pertama
PK Pertama PK Muda PK Madya
114
1
2
4 1. Melakukan kaji terap teknologi anjuran / uji coba a. Membuat desain kaji terap/uji coba b. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi 2. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi : a. Sebagai pembicara / penyaji 3. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran : a. Tingkat nasional 4. Melakukan temu karya kepada : - Pemuda, LSM, Pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainya - perguruan tinggi, cendikiawan, pemerintah pusat 5. Melaksanakan kegiatan widyakarya/ karya wisata kepada : - Pemda, LSM, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainya - Perguruan tinggi, cendikiawan, pemerintah pusat 6. Melaksanakan kegiatan widyakarya ( perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/ pembimbing a. Tingkat nasional b. Tingkat internasional 7. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massa/ kampanye dalam bentuk : a. Ceramah umum 1. Tingkat nasional 2. Tingkat internasional b. Melaksakan kegiatan pameran kehutanan 1. Tingkat propinsi - Sebagai pramuwicara 2. Tingkat nasional - Sebagai pembuat karya/desain - Sebagai pramuwicara 8. Melakukan penyuluhan melalui siaran radio/ TV a. Sebagai sutradara b. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/ wawancara 9. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada : a. Perorangan oleh : 1. Penyuluh kehutanan pertama
3 B. Penerapan Metode Penyuluhan Kehutanan
PK Muda PK Madya
PK Pertama PK Muda PK Pertama PK Muda PK Madya
PK Pertama
0.08 0.09 0.18 0.08 0.16
0.16 1.80
0.06 0.18
0,08 0.24 0.10 0.59 0.18
0.03
Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali
Setiap laporan Setiap laporan
Setiap laporan Setiap laporan
Setiap kali pameran Setiap kali pameran Setiap kali pameran Setiap kali Setiap kali
Setiap orang
PK Muda PK Madya
PK Pertama PK Muda
PK Pertama PK Madya
PK Pertama
PK Petama
0.06
Setiap kali
PK Muda PK Muda
7
0.64 0.16
6
Setiap desain Setiap laporan
5
115
IV.
1
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
2
C. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan
A. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan B. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan
C. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran
3
4 2. Penyuluh kehutanan muda 3. Penyuluh kehutanan madya b. Kelompok sasaran lain oleh : 1. Penyuluh kehutanan pertama 2. Penyuluh kehutanan muda 3. Penyuluh kehutanan madya 10. Memberikan bimbingan teknis/ kursus kepada kelompok sasaran sebagai : a. Menyusun materi kursus 1. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran : a. Menumbuhkan gabungan kelompok/asosiasi b. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan formal ( badan hukum ) 2. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan/pemasaran 3. Berperan serta dalam perlombaan keterampilan badang kehutanan sebagai berikut : a. Pentusunan pedoman penilaian lomba 1. Menyusun metode/ teknik pemantauan/pengendalian 1. Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan : a. Sebagai penyaji b. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/ wawancara c. Sebagai pembahas 2. Merumuskan hasil diskusi dan penyempurnaan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan 1. Menyusun laporan pejabat fungsional penyuluh kehutanan : a. Bulanan a. Penyuluh kehutanan pertama b. Penyuluh kehutanan muda c. Penyuluh kehutanan madya b. Triwulan a. Penyuluh kehutanan pertama b. Penyuluh kehutanan muda c. Penyuluh kehutanan madya 0.14
Setiap laporan
0.06 0.12 0.18
0.08 0.12 0.08
Setiap kali Setiap kali Setiap kali
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
0.60 0.38
Setiap pedoman Setiap naskah
0.04 0.08 0.12
0.27
Setiap pksu perusahaan
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
0.09 0.21
0.44
Setiap modul Setiap kelompok Setiap kelompok
0.04 0.08 0.12
Setiap kelompok Setiap kelompok Setiap kelompok
6 0.06 0.09
5 Setiap orang Setiap orang
7
PK Pertama PK Muda PK Madya
PK Pertama PK Muda PK Madya
PK Muda
PK Muda PK Madya PK Muda
PK Muda PK Pertama
PK Muda
PK Pertama PK Muda
PK Muda
PK Pertama PK Muda PK Madya
PK Muda PK Madya
116 2
PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN
1
V
B. Mengembangkan teknologi tepatguna di bidang penyuluhan kehutanan
A. Pengembangan aspek kelembagaan/ manajemen penyuluhan kehutanan
3
4 c. Tahunan a. Penyuluh kehutanan pertama b. penyuluh kehutanan muda c. penyuluh kehutanan madya 1. Pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan : a. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan b. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan c. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan 2. Pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan : a. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan b. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan c. Menyempurnakan konsep pengembangan perecanaan penyuluhan kehutanan 3. Pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan : a. Menyiap konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan b. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan c. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan 4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan a. Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan b. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan c. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitorin dan evaluasi penyuluhan kehutanan 1. Menyusun rancangan pengembangan teknik/metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan 2. Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/ materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan 0.46 0.90 0.50 0.95 1.08
0.36 0.80 1.20
Setiap laporan Setiap naskah rumus Setiap konsep Setiap laporan Setiap naskah rumusan
Setiap konsep Setiap laporan Setiap naskah rumusan
0.84
0.40
Setiap konsep
Setiap laporan
0.69
Setiap naskah rumusan
1.37
0.42
Setiap laporan
Setiap konsep
0.45
0.15 0.30 0.45
6
Setiap konsep
Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan
5
PK Madya
PK Muda
PK Madya
PK Muda
PK Pertama
PK Madya
PK Muda
PK Pertama
PK Madya
PK Muda
PK Pertama
PK Madya
PK Muda
PK Pertama
PK Pertama PK Muda PK Madya
7
117
2
PENGEMBANGAN PROFESI
PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN
1
VI
VII
D. Membuat buku pedoman/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan A. Mengajar/ melatih di bidang penyuluhan kehutanan B. Menterjemahkan/ menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan
B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan
3
4
Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan 1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang di publikasi : a. Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia 2. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasi : a. Dalam bentuk buku b. Dalam buku makalah
Membuat buku pedoman/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan
3. Menyempurnakan pengembangan teknik/metodologi, materi , sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/ pengkaji an/ survei/ evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasi : a. Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakuioleh LIPI 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasansendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang di publikasi : a. Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI 3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasi : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmidalam pertemuan ilmiah Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan 1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilainilai pembaharuan 2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilainilai penyempurnaan atau perbaikan
0.04 7.00 3.50
3.00 1.50
Setiap 2 jam pelajaran Setiap buku Setiap naskah
Setiap buku Setiap makalah
2.00
1.50
Tiap rumusan Setiap buku petunjuk
2.50
2.50
Setiap naskah
Tiap rumusan
7.00 3.50
Setiap buku Setiap naskah
5.00
8.00 4.00
Setiap buku Setiap naskah
Setiap karya
12.50 6.00
0.72
6
Setiap buku Setiap naskah
Setiap naskah rumusan
5
Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang
7
118
1
2
G. Memperoleh piagam kehormatan
F. Menjadi angota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan
D. Menjadi anggota tim penilai jabatan penyuluhan kehutanan E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainya
C. Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan
3
4
Deputi VI
Deputi V
Deputi IV
Deputi III
Deputi II
Deputi I
Sesmen
PARAF ORGANISASI
Menjadi aggota tim penilai jabatan penyuluh kehutanan Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV 2. Pasca sarjana 3. Doktor 1. Tingkat nasional/internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. anggota aktif 2. Tingkat propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif 1. Tiada kehormatan satyalencana karya satya : a. 30(tiga puluh) b. 20(dua puluh) c. 10(sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan 1. Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : a. Pemasaran b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta
5
6
7
Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
Setiap jenjang Setiap jenjang Semua jenjang
Setiap jenjang
Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang
FEISAL TAMIM
TTD.
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
3.00 2.00 1.00 15.00
0.50 0.35
Setiap tahun Setiap tahun Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam Setiap gelar
1.00 0.50
5.00 1.00 15.00
Setiap gelar Setiap gelar Setiap gelar Setiap tahun Setiap tahun
0.50
3.00 2.00 2.00 2.00 1.00
1.50
Setiap tahun
Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan
Setiap naskah
119
> 20% 100%
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan JUMLAH
2
> 80%
UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Persiapan penyuluhan kehutanan C. P e l a k s a n a a n p e n y u l u h a n kehutanan D. P e m a n ta u a n , e v a l u a s i d a n pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan E. Pengembangan profesi
1
PERSENTASE
UNSUR
NO.
40
8
32
II / b
60
12
48
II / c
80
16
64
II / d
100
20
80
III / a
150
30
120
III / b
200
40
160
III / c
300
60
240
III / d
Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan Penyelia
FEISAL TAMIM
TTD.
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Penyuluh Kehutanan Pelaksana
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 130/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002
120 > 20% 100%
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan JUMLAH
2
> 80%
UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Persiapan penyuluhan kehutanan C. P e l a k s a n a a n p e n y u l u h a n kehutanan D. P e m a n ta u a n , e v a l u a s i d a n pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan E. Pengembangan profesi
1
100
20
80
III / a
150
30
120
III / b
PERSENTASE Penyuluh Kehutanan Pertama
UNSUR
NO.
200
40
160
III / c
400
80
320
IV / a
550
110
440
IV / b
700
140
560
IV / c
Penyuluh Kehutanan Madya
FEISAL TAMIM
TTD.
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
300
60
240
III / d
Penyuluh Kehutanan Muda
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 130/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL : 3 DESEMBER 2002
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts.II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI KEHUTANAN Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.
b.
bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan serta untuk mendukung pengembangan karier Penyuluh Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahur 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
2. 3. 4. 5.
121
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor l23/Kpts-11/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 1 30/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERTAMA : KEDUA
122
:
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 41/Kpts-II/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1995 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Penyuluh Kehutanan;
-
Surat Edaran Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 348/MENHUT-II/1988 dan Nomor 12/SE/1988 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA
:
Petunjuk Teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kehutanan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 12 Agustus 2003 MENTERI KEHUTANAN
MUHAMMAD PRAKOSA Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertanian; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Menteri Kehakiman dan HAM; Menteri Kelautan dan Perikanan; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Para Pimpinan Unit Kerja Eselon / Lingkup Departemen Kehutanan; Para Gubernur seluruh Indonesia; Para Bupati seluruh Indonesia; Para Walikota seluruh Indonesia; Kepala Dinas Kehutanan / Unit Kerja yang membidangi kehutanan Propinsi seluruh Indonesia; 13. Kepala Dinas Kehutanan / Unit Kerja yang membidangi kehutanan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia; 14. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Iingkungan Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia.
123
Lampiran Nomor Tanggal
: : :
Keputusan Menteri Kehutanan 272/Kptd-II/2003 12 Agustus 2003
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang 1.
2.
3.
4.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karier PNS perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Untuk mewadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional tersebut, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Sebagai Pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Sebagai penjabaran dan pelaksanaan operasional keputusan-keputusan tersebut, disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan teknis di bidang penyuluhan Kehutanan.
B. Maksud dan Tujuan 1.
124
Maksud Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyuluh Kehutanan, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan, sehingga pengembangan karier Penyuluh Kehutanan dapat dilakukan dengan baik.
2.
Tujuan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan, pemahaman pelaksanaan penyuluhan kehutanan, sehingga dapat memperlancar tugas-tugas Penyuluh Kehutanan, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
C. Ruang Lingkup Ruang Iingkup petunjuk teknis ini mencakup tugas pokok, unsur, sub unsur dan butir kegiatan, rincian dan tolok ukur kegiatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan Penyuluh Kehutanan. D. Pengertian-pengertian Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Penyuluh Kehutanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi Iingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan; 2. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu; 3. Penyuluh kehutanan Tingkat AhIi adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu; 4. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Penyuluh Kehutanan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Penyuluh Kehutanan dalam rangka penetapan angka kredit. 5. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Penyuluh Kehutanan dan satuan nilai dan hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Penyuluh Kehutanan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit. 6. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.
125
7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
126
Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan. Tim Penilai Sekretariat Jenderal adalah Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk membantu Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Penyuluh Kehutanan Madya di ingkungan Departemen Kehutanan. Tim Penilai Pusat adalah Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan yang dibentuk oleh Kepala Pusat Guna Penyuluhan Kehutanan untuk membantu Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di Iingkungan Departemen Kehutanan. Tim Penilai Propinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk membantu Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di Iingkungan propinsi. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota untuk membantu Kepala Dinas Kehutanan atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Kabupaten/ Kota Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Sekretariat Jenderal, Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten / Kota dalam melakukan penilaian Angka Kredit Penyuluh Kehutanan. Tim Penilai Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha
16. 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai keperdulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan Iingkungan. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan di Bidang Penyuluhan Kehutanan adalah pendidikan/pelatihan teknis dan fungsional Penyuluhan Kehutanan. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Penyuluhan Kehutanan adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Penyuluh Kehutanan karena mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Programa Penyuluhan Kehutanan adalah rencana kerja tentang kegiatan penyuluhan kehutanan yang memadukan aspirasi masyarakat sasaran kehutanan dengan potensi wilayah dan program pembangunan kehutanan, yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun. Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan adalah rencana kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Kehutanan berdasarkan programa penyuluhan kehutanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan masyarakat sasaran kehutanan diwilayah kerjanya. Masyarakat Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah masyarakat sasaran yang berdomisili di sekitar dan di dalam hutan dan atau masyarakat sasaran yang memiliki aktivitas yang berhubungan dengan pembangunan kehutanan. Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan yang disiapkan oleh Penyuluh Kehutanan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang berisikan informasi teknis maupun non teknis tentang pembangunan kehutanan. Flip Chart / Peta Singkap adalah materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran-lembaran kertas, disusun secara berurutan atau berangkai berisi petunjuk / informasi kehutanan dengan jumlah rangkaian minimal 5 lembar. Chart/ Gambar adalah materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran kertas atau bahan sejenis yang menggambarkan konsep pemikiran tentang proses pencapaian suatu kegiatan dalam pembangunan kehutanan. Leaflet/ Folder adalah materi penyuluhan kehutanan berupa cetakan dalam bentuk lembaran/ lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimatkalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar.
127
25. Brosur adalah materi penyuluhan kehutanan yang berupa cetakan dalam buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan dengan kalimat singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana. 26. Selebaran adalah materi, penyuluhan kehutanan berupa lembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar- gambar untuk disebarluaskan kepada masyarakat sasaran. 27. Poster adalah materi penyuluhan kehutanan berupa cetakan dalam sehelai kertas atau selembar papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya, dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang dari 3 meter. Gambar dapat berupa lukisan, ilustrasi, kartun, atau foto. 28. Booklet adalah materi penyuluhan kehutanan yang berupa cetakan dalam buku kecil dengan jumlah lebih dari 15 halaman, berisi tulisan,yang mudah dimengerti dan gambar-gambar/ foto serta dapat dilengkapi dengan grafik, tabel dan lain-lain. 29. Transparansi adalah materi penyuluhan kehutanan berupa lembaran transparan untuk digunakan pada OHP, berisi petunjuk/ informasi di bidang kehutanan yang dibuat secara manual atau menggunakan komputer, disajikan sebagai alat bantu dalam ceramah, pelatihan, atau kegiatan penyuluhan kehutanan. 30. Seri Foto adalah materi penyuluhan kehutanan berupa rangkaian fotofoto yang disusun secara berurutan sehingga menjadi suatu kesatuan cerita/ gagasan kegiatan di bidang kehutanan. 31. Slide adalah materi penyuluhan kehutanan berupa seri slide (film positif), merupakan kumpulan slide yang berurutan menjadi suatu cerita, kegiatan atau kejadian, yang pembuatannya dapat diprogram dengan komputer dan dapat diputar melalui satu atau beberapa slide proyektor. 32. Slide Suara (sound slide) adalah materi penyuluhan kehutanan berupa seri slide (film positif), merupakan kumpulan slide yang berurutan menjadi suatu cerita, kegiatan atau kejadian, disertai dengan komentar (suara) dan atau tulisan/ teks dalam rekaman, yang pembuatannya dapat diprogram dengan komputer, dan dapat diputar melalui satu atau beberapa slide proyektor. 33. Film / Kaset Video / Video Disk adalah materi penyuluhan kehutanan berisi rangkaian cerita yang dibuat dalam pita film (16mm atau lainnya) dan diputar dengan proyektor film, atau pada pita video catridge yang diputar pada video player, atau pada Video Compact Disc (VCD) yang diputar pada VCD player atau pada Digital Video Disc (DVD) yang diputar pada DVD player. 34. Naskah Radio/ TV/ Seni Budaya/ Pertunjukan adalah materi penyuluhan
128
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
44.
45.
46.
kehutanan berupa tulisan/ naskah atau skenario yang akan dibacakan atau diperagakan dalam siaran radio/ TV/ Seni Budaya/ Pertunjukan. Instrumen/ dentifikasi adalah alat bantu survey didalam kegiatan identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan, berupa blanko isian/ kuesioner. Instrumen Materi Penyuluhan Kehutanan adalah alat bantu survey untuk mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan. Papan Buletin / Bulletin Board adalah alat bantu penyuluhan kehutanan berupa papan informasi tentang kegiatan pembangunan kehutanan. Maket adalah alat bantu penyuluhan kehutanan berupa miniatur tentang gambaran kondisi fisik suatu kegiatan pembangunan kehutanan, dalam suatu wilayah. Diorama adalah penggambaran secara nyata tentang sesuatu kegiatan/peristiwa pembangunan kehutanan dalam bentuk tiga dimensi dengan latar belakang yang dilukis. Model adalah tiruan benda dengan ukuran lebih besar atau lebih kecil dan benda aslinya yang digunakan sebagai alat bantu/peraga dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. Mock-up adalah tiruan benda/bagiannya yang dibuat sesuai dengan aslinya, digunakan sebagai alat peraga dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. Specimen adalah benda asli yang telah diawetkan, karena benda asli sulit didapatkan, digunakan sebagai alat bantu/peraga dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. Metode Penyuluhan Kehutanan adalah cara atau teknik penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan kehutanan oleh Penyuluh Kehutanan kepada masyarakat sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka mengerti, mau dan mampu menerapkan inovasi baru. Kunjungan tatap muka/ anjangsana pada anggota kelompok sasaran penyuluhan kehutanan adalah metode penyuluhan kehutanan langsung dengan mendatangi anggota kelompok sasaran dalam rangka membantu mereka untuk mengidentifikasi dan atau pemecahan permasalahan usahanya. Kunjungan tatap muka/ anjangsana pada kelompok masyarakat sasaran penyuluhan kehutanan adalah metode penyuluhan kehutanan langsung dengan mendatangi pertemuan kelompok baik yang rutin maupun yang insidentil dalam rangka membantu kelompok dimaksud dalam rangka membantu untuk mengidentifikasi dan atau pemecahan permasalahan usahanya. Uji coba lapang paket teknologi spesifik lokalita disebut juga kaji terap adalah metode penyuluhan kehutanan untuk mencoba suatu teknologi kehutanan yang dilaksanakan oleh masyarakat sasaran, sebagai
129
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
130
tindak lanjut dan hasil pengkajian/pengujian teknologi anjuran. teknologi hasil galian sendiri atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi usahanya dilakukan sebelum demonstrasi. Pengkajian/pengujian Teknologi Anjuran adalah kegiatan pengembangan penelitian sebelum dilakukan uji coba lapang (kaji terap) dari suatu teknologi hasil penelitian yang dilakukan dilahan percontohan (Balai Penelitian Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis, Dinas ;dll). Demonstrasi Cara adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi kehutanan yang telah terbukti menguntungkan bagi masyarakat sasaran sasaran. Demonstrasi Hasil adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi kehutanan atau teknologi lainnya yang sudah spesiflk lokasi, dapat berupa: a. Demontrasi plot yaitu demontrasi yang dilaksanakan oleh perorangan. b. Demontrasi Farm yaitu demontrasi yang dilaksanakan oleh kelompok tani/ masyarakat sasaran. c. Demontrasi Area yaitu demontrasi yang dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani / masyarakat sasaran. Temu Lapang adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan antar peneliti, penyuluh dan para petani /masyarakat sasaran untuk saling tukar menukar teknologi informasi sehingga ditemukan teknologi yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah. Temu Teknis antar Wilayah/Fungsi disebut juga Temu Tugas adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh Kehutanan dengan Penyuluh Kehutanan atau antara Penyuluh Kehutanan, peneliti, aparat pengaturan dan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani / masyarakat sasaran dalam mengembangkan usahanya. Temu Wicara adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan antara petani/masyarakat sasaran dengan pemerintah, untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan kehutanan, serta partisipasi dan peran serta petani/masyarakat sasaran dalam pembangunan kehutanan. Temu Karya adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan antar petani/ masyarakat sasaran, untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh petani/ masyarakat sasaran. Temu Usaha adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
pertemuan antar petani masyarakat sasaran dengan pengusaha di bidang kehutanan dalam rangka informasi usaha, promosi usaha, transaksi usaha, perluasan pasar dan kemitraan usaha. Widya Wisata adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani/masyarakat sasaran untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya, dengan prinsip belajar dan melihat. Widya Karya adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani/masyarakat sasaran untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat di tempat yang dituju. Sarasehan adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara kelompok tani/masyarakat sasaran dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara periodik atau insidentil sesuai dengan keperluan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan kehutanan. Kursus Tani adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan proses belajar mengajar yang terstruktur yang khusus diperuntukkan bagi petani dan keluarganya, yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Sekolah Lapang adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipasi aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa dan mendiskusikan diantara anggota kelompok tani/ kelompok sendiri, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan pengaIaman pada suatu periode usahanya yang dipandu oleh petani/kelompok sendiri dan Penyuluh Kehutanan dalam suatu periode usahanya. Pameran adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup, dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu, dalam rangka promosi usahanya. Perlombaan adalah metode penyuluhan kehutanan berupa kegiatan membandingkan keberhasilan usahatani petani untuk menumbuhkan persaingan sehat diantara para petani beserta keluarganya dalam mengejar suatu prestasi yang diinginkan, sebagai salah satu usaha untuk mendorong agar mau dan mampu meningkatkan usahatani dan kesejahteraannya. Pengembangan Profesi adalah metode penyuluhan kehutanan dalam rangka mengembangkan dari melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu penyuluhan kehutanan dan
131
63.
64.
65.
66.
67. 68.
69. 70.
71.
72. 73.
132
profesionalisme penyuluh kehutanan serta dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan kehutanan. Pengembangan Swadaya dan Swakarya Petani adalah kegiatan yang dilakukan Penyuluh Kehutanan untuk menumbuhkan, mengarahkan, dan mendorong kemampuan para petani agar dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi secara mandiri. Karya Tulis llmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang atau lebih yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tersebut secara sistematis melalui identifikasi, diskripsi dan analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya. Karya Tulis llmiah hasil Penelitian/ Pengkajian/ Survei/ Evaluasi adalah suatu karya tulis yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah adalah suatu karya tulis yang berdasarkan kaidah ilmu disusun oleh seorang atau Iebih yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu kehutanan. Pertemuan llmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah gagasan penulis asli dilakukan oleh seorang atau lebih. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih bahasakan ke dalam bahasa lain dilakukan oleh seorang atau lebih. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan serta pembuatan konsep akhir dan tulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama. Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama misalnya dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, menyempurnakan konsep/ penambahan bahan materi dan penunjang. Pendukung Penyuluhan Kehutanan adalah kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penyuluh Kehutanan. Membimbing Penyuluh Kehutanan adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh, memberi dukungan dan memberi petunjuk kepada
74. 75. 76. 77. 78.
Penyuluh Kehutanan yang menduduki, jabatan/pangkat/golongan yang Iebih rendah. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam penyuluhan kehutanan untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama. Lokakarya adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang kehutanan untuk memperoleh hasil tertentu yang perlu ditindaklanjuti. Penghargaan adalah kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota), Organisasi/ Lembaga Nasional/ Internasional. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang penyuluhan kehutanan. Kelas Kemampuan Kelompok adalah ukuran kemajuan kelompok tani dari pemula, lanjut, madya sampai utama.
133
BAB II JABATAN PENYULUH KEHUTANAN A. Tugas Pokok Tugas Pokok Penyuluh Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan. B. Bidang Kegiatan Bidang kegiatan Penyuluh Kehutanan, terdiri atas unsur dan sub unsur: 1. Pendidikan, meliputi: a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar; b. Pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.
134
2.
Persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi: a. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan; b. Penyusunan program penyuluhan kehutanan; c. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan; d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan.
3.
Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi: a. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan; b. Penerapan metode penyuluhan kehutanan; c. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran.
4.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi: a. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan; b. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan; c. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
5.
Pengembangan penyuluhan kehutanan, meliputi: a. Pengembangan aspek kelembagaan/ manajemen penyuluhan kehutanan;
b.
Pengembangan aspek teknik, metodelogi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
6.
Pengembangan profesi. meliputi: a. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan; b. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan; c. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan; d. Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan.
7.
Penunjang penyuluhan kehutanan, meliputi: a. Mengajar dan melatih dibidang penyuluhan kehutanan; b. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang penyuluhan kehutanan; c. Mengikuti seminar/ lokakarya dibidang penyuluhan kehutanan; d. Menjadi anggota tim penilai jabatan penyuluh kehutanan; e. Memperoleh gelar kesarjanaan lainya; f. Menjadi anggota organisasi profesi dibidang penyuluhan kehutanan; g. Memperoleh piagam kehormatan.
C. Rincian dan Tolok Ukur Kegiatan Rincian butir kegiatan yang dapat dinilai dengan angka kredit adalah sebagai berikut: 1.
Pendidikan a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tiriggi di bidang kehutanan (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi/ Diploma) atau perguruan tinggi umum dengan jurusan kehutanan atau yang serumpun. Tolok Ukur: 1) Memperoleh ijazah/ gelar perguruan tinggi dari Universitas, Institut, Akademi/ Diploma bidang kehutanan atau yang serumpun; 2) Belum digunakan dalam penilaian yang disyaratkan dengan dilengkapi surat keterangan dari atasan yang bersangkutan; atau 3) Belum digunakan dalam keputusan penyesuaian jabatan/ kepangkatan yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasannya.
135
Bukti fisik: Foto copy ijazah/gelar Doktor/ Pasca Sarjana / Sarjana / Diploma IV/ Diploma Ill/ Diploma II yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: 1) Dekan Perguruan Tinggi / Direktur Program Pasca Sarjana atau pejabat yang ditunjuk untuk melegalisir ijazah Perguruan Tinggi Negeri; atau 2) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau pejabat yang ditunjuk untuk melegalisir ijazah Perguruan Tinggi Swasta; atau 3) Tim Penilai ljazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri. Pemberian Angka Kredit: 1) Apabila memperoleh ijazah/gelar yang lebih tinggi dan sesuai dengan bidang tugas penyuluhan, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit ijazah/ gelar yang Iebih tinggi tersebut. 2) Memperoleh ijazah/ gelar Doktor / Pasca Sarjana / Sarjana / Diploma IV / Diploma Ill / Diploma II di bidang: penyuluhan, kehutanan, agribisnis, peternakan, tanaman, pangan, pertamanan, biologi, geografi, dan hortikultura dan perkebunan atau yang serumpun. Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap ijazah adalah sebagai berikut: 1) Doktor yaitu 150 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dan gelar sebelumnya. 2) Pasca Sarjana (S2), yaitu 100 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dan gelar sebelumnya. 3) Sarjana/D-IV, yaitu 75 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. 4) Sarjana Muda/D-III, yaitu 60 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dan gelar sebelumnya. 5) Diploma II, yaitu 40 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. b.
Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat. Tolok Ukur: 1) Pendidikan dan pelatihan dibeni angka kredit, apabila merupakan
136
2)
3)
pendidikan/ pelatihan teknis penjenjangan dan fungsional bagi penyuluh kehutanan; Pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat : Jangka waktu pelaksanaan, tanggal, han atau jumlah jam pelatihan. Apabila jumlah jam pelatihan tidak dicantumkan, maka jumlah jam dihitung dan jumlah hari dikalikan 8 (delapan) jam pelatihan untuk teori, dan 10 jam untuk praktek (@45 menit); dan Penyelenggaraan Diklat oleh Pemerintah atau swasta dalam dan luar negeri yang diakui dan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
Bukti Fisik: Foto copy STTPL/sertifikat yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap STTPL/sertifikat, adalah sebagai berikut: 1) Lamanya Iebih dari 960 jam, nilai 15 2) Lamanya antara 641-960 jam, nilai 9 3) Lamanya antara 481-640 jam, nilai 6 4) Lamanya antara 161-480 jam, nilai 3 5) Lamanya antara 81-160 jam, nilai 2 6) Lamanya antara 30- 80 jam, nilai 1 2.
Persiapan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan 2.1. Penyuluh Kehutanan Terampil a.
Penyuluh Kehutanan Pelaksana (Il/b - II/d), yaitu: 1) Mengumpulkan data sekunder dan informasi wilayah kerja. Tolok Ukur : Data sekunder yang dikumpulkan dalam rangka identif'ikasi potensi wilayah desa dan kecamatan. Bukti Fisik a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pengumpulan data sekunder wilayah kerja tingkat desa dan kecamatan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy data sekunder wilayah kerja setingkat desa dan kecamatan sesuai panduan / pedoman.
137
Pemberian Angka Kredit Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap Iaporan, yaitu 0,03. 2)
Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan kecamatan. Tolok Ukur: Data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan kecamatan yang telah diolah dari data sekunder. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pengolahan data potensi wilayah dan argoekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan kecamatan sesuai Lampiran V. b) Bukti hasil berupa pengolahan data potensi wilayah dan argoekosistem serta kebutuhan teknologi k e h u ta n a n t i n g k a t d e s a d a n k e c a m a ta n . Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,03.
3)
Memandu penyusuran rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran Tolok Ukur: Pemanduan rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pemanduan penyusunan rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran sesuai Lampiran V. b) Bukti hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk copy laporan yang dilampiri rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran. Pemberian Angka Kredit Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rencana, yaitu 0,02
4)
138
Melaksanakan kajian identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan.
Tolok Ukur Pelaksanaan kajian identiflkasi kebutuhan penyuluhan kehutanan. BuktiFisik a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan kajian identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan sesuai Lampiran V. b) Bukti hasil pelaksanaan kajian tersebut dalam bentuk laporan. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaltu 0,01. 5)
Menyusun rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur Rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan sesuai pedoman. Bukti Fisik a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan sesuai Lampiran V. b) Bukti hasil pelaksanaan kegiatan tersebut berupa rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan (RKPK). Pemberian Angka Kredit Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rencana kerja. yaitu 0,08.
6)
Pemanduan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok wanatani. Tolok Ukur: Pemanduan penyusunan rencana kegiatan kelompok wanatani. Bukti Fisik a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pemanduan penyusunan rencana kegiatan kelompok wanatani sesuai Lampiran V. b) Bukti hasil pelaksanaan kegiatan tersebut berupa laporan.
139
Pemberian Angka Kredit Angka kredit yang dapat diberikan setiap kali pemanduan kelompok wanatani, yaitu 0,02. 7)
Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur: Data untuk persiapan penyusunan materi peryuluhan kehutanan. Bukti Fisik a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pengumpulan data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy dokumen data. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat di berikan untuk setiap kerangka acuan, yaitu 0,04.
8)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk foto. Tolok Ukur: Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk foto. Bukti Fisik : Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk foto sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap lembar foto, yaitu 0,03.
9)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk flipchart (minimal 5 lembar). Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk flipchart. Bukti Fisik : Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/
140
pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk flipchart sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap 5 lembar flipchart, yaitu : 0,09. 10) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media papan dalam bentuk chart / gambar. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk chart / gambar. Bukti Fisik a) Surat Keterangan melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk chart / gambar sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy chart/ gambar. Pemberian Angka Kredit Angka kredit yang dapat di berikan untuk setiap chart/ gambar, yaitu 0,10. 11) Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada anggota kelompok sasaran. Tolok Ukur: Kunjungan tatap muka / anjangsana kepada anggota kelompok sasaran. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada anggota kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,01 12) Melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana kepada kelompok sasaran. Tolak Ukur: Kunjungan tatap muka/anjangsana kepada kelompok sasaran. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan kunjungan tatap
141
muka / anjangsana kepada kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,03. 13) Melakukan kegiatan demonstrasi cara (percontohan) Tolok Ukur: Demonstrasi cara (percontohan) yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan demonstrasi cara (percontohan) sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,03. 14) Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demonstrasi plot). Tolok Ukur: Demonstrasi hasil percontohan petak (demonstrasi plot) yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demonstrasi plot ) sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,02. 15) Melaksanakan temu lapang. Tolok Ukur: Kegiatan temu lapang yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan temu lapang sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,03.
142
16) Melakukan temu wicara / sarasehan kelompok sasaran tingkat BPP/ kecamatan. Tolok Ukur: Kegiatan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat BPP/ kecamatan yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat BPP / kecamatan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,02. 17) Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan. Tolok Ukur: Temu karya kepada kelompok tani binaan yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan temu karya kepada kelompok tani binaan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,04. 18) Melaksanakan kegiatan widya karya / karya wisata kepada kelompok tani binaan. Tolok Ukur: Widya karya / karya wisata kepada kelompok tani binaan yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan widya karya / karya wisata kepada kelompok tani binaan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali widya karya/karya wisata, yaitu 0,03. 19) Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan praktek studi banding sebagal instruktur / pembimbing) tingkat desa dan kecamatan.
143
Tolok Ukur: Bertindak sebagai instruktur / pembimbing dalam widya karya (perjalanan praktek studi banding) tingkat desa dan kecamatan kepada kelompok tani binaan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan widya karya (perjalanan praktek studi banding) tingkat desa dan kecamatan kepada kelompok tani binaan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,06. 20) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan. Tolok Ukur: Penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,02. 21) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada perorangan. Tolok Ukur: Terlaksananya konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada perorangan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi/ pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada perorangan sesuai dengan Lampiran I.
144
Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap orang, yaitu 0,01. 22) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain. Tolok Ukur: Terlaksananya konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada kelompok sasaran lain. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada kelompok sasaran lain sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredlt: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,01. 23) Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran/ menumbuhkan kelompok sasaran. Tolok Ukur: Terselenggaranya proses pembentukan organisasi kelompok sasaran. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan pembentukan kelompok sasaran sesuai dengari Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,03. 24) Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai lanjut. Tolok Ukur: Terselenggaranya proses peningkatan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai lanjut. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I.
145
Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,02. 25) Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. Tolok Ukur: Laporan bulanan yang dibuat sesuai dengan format yang ditentukan. Bukti Fisik: Copy laporan bulanan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,01. 26) Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. Tolok Ukur: Laporan triwulan yang dibuat sesuai dengan format yang ditentukan. Bukti Fisik: Copy laporan triwulan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,02. 27) Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. Tolok Ukur: Laporan tahunan yang dibuat sesuai dengan format yang ditentukan. Bukti Fisik: Copy laporan tahunan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap Iaporan, yaitu 0,06. b.
146
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan (Ill/a- Ill/b), yaitu:
1)
Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah kerja. Tolok Ukur: Data primer dan informasi wilayah kerja yang dikumpulkan. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pengumpulan data primer dan informasi wilayah kerja sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pelaksanaan kegiatan tersebut berupa laporan data primer wilayah kerja yang disusun. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,16.
2)
Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Kabupaten/ kota. Tolok Ukur: Data potensi wilayah dan argoekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Kabupaten/ Kota yang telah diolah. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pengolahan data potensi wilayah dan argoekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Kabupaten/ Kota sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,07.
3)
Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan. Tolok Ukur: Rekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan yang disusun tingkat Kabupaten/ Kota yang disusun.
147
Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan rekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Kabupaten/ Kota sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa rekapitulasi rencana usaha wanatani Wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Kabupaten / Kota. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,09. 4)
Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan. Tolok Ukur: Monografi wilayah kerja penyuluhan yang disusun. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan monografi wilayah kerja penyuluhan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil laporan pelaksanaan kegiatan tersebut berupa copy monografi wilayah kerja penyuluhan. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku, yaitu 0,32.
5)
Menyusun/ membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan. Tolok Ukur: Peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan di wilayah kerjanya yang disusun/ dibuat dengan skala 1: 25.000 atau skala 1: 10.000. Bukti Fisik: Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan Peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan dalam skala 1: 25.000 atau 1: 10.000 sesuai dengan lampiran V.
148
Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap peta, yaitu 0,31. 6)
Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan. Tolok Ukur: Rumusan kebutuhan teknologi kehutanan yang dianjurkan sesuai dengan agroekosistemnya dan sosial budaya setempat. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan perumusan kebutuhan teknologi kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy rumusan kebutuhan teknologi kehutanan yang dianjurkan. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah rumusan, yaitu 0,12.
7)
Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur: Hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan yang dirumuskan. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan perumusan hasil identilikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,05.
8)
Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur: Bertindak sebagai penyaji dalam pertemuan diskusi konsep programa penyuluhan kehutanan.
149
Bukti Fisik: Surat Keterangan sebagai penyaji dalam pertemuan diskusi konsep programa penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,04. 9)
Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan Tolok Ukur: Rencana kerja tahunan yang disusun. Bukti Fisik a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan (RKPK) Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu 0,19.
10) Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang sejenis lainnya dari kelompok sasaran lain. Tolok Ukur: Pemanduan penyusunan RDK, RDKK, kelompok sasaran lain. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pemanduan penyusunan rencana kegiatan kelompok wanatani sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan pemanduan penyusunan rencana kegiatan kelompok sasaran lain. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan setiap RDK, RDKK, yaitu 0,08. 11) Mengolah data dalam rangka mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan.
150
Tolok Ukur: Hasil olahan data dalam rangka mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik: Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pengolahan data dalam rangka mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap paket. yaitu : 0,07 12) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media papan dalam bentuk seri foto Tolok Ukur: Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri foto setiap paket minimal 5 lembar. Bukti Fisik : Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri foto sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap paket, yaitu 0,07. 13) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media cetak dalam bentuk selebaran / pamflet. Tolok Ukur: Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran / pamflet baik yang tercetak, foto copy, tulisan tangan, gambar, dsb. Bukti Fisik : Surat Keterangan melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/ pamflet sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah. yaitu 0,15. 14) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media cetak dalam bentuk leaflet / folder.
151
Tolok Ukur: Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet / folder. Bukti Fisik a) Surat Keterangan melakukan kegiatan penyusunan / pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet / folder sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leafiet/ folder. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0.3. 15) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media cetak dalam bentuk poster. Tolok Ukur: Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster. Bukti Fisik: Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan / pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah yaitu 0,28. 16) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media cetak dalam bentuk brosur / booklet (minimal 1000 kata). Tolok Ukur: Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur / booklet minimal 1000 kata. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan / pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur / booklet atau copynya. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah yaitu 0,28.
152
17) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa realita dalam bentuk maket. Tolok Ukur: Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk maket. Bukti Fisik : Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk maket sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap unit, yaitu 0,16. 18) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa realita dalam bentuk spesimen. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk spesimen. Bukti Fisik: Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk spesimen sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap unit, yaitu 0,04. 19) Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada anggota kelompok sasaran. Tolok Ukur: Kunjungan tatap muka / anjangsana kepada anggota kelompok sasaran yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada anggota kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,04.
153
20) Melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana kepada kelompok sasaran. Tolok Ukur: Kunjungan tatap muka / anjangsana kepada kelompok sasaran. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana kepada kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,08. 21) Melakukan kaji terap teknologi anjuran/ uji coba Tolok Ukur: Kaji terap/uji coba yang dilakukan. Bukti Fisik: Bukti hasil berupa laporan pelaksanaan kegiatan kaji terap teknologi anjuran/ uji coba sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,38. 22) Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan usahatani kehutanan (demonstrasi farm). Tolok Ukur : Demonstrasi hasil percontohan yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan demonstrasi hasil percontohan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap unit, yaitu 0,08. 23) Melaksanakan temu teknis antar wilayah / fungsi sebagai moderator.
154
Tolok Ukur: Bertindak sebagai moderator dalam temu teknis antar wilayah / fungsi. Bukti Fisik: Surat keterangan bertindak sebagai moderator sesuai dengan Lampirari IV. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat dberikan untuk setiap kali, yaitu 0,05. 24) Melaksanakan temu teknis antar wilayah / fungsi sebagai narasumber Tolok Ukur: Bertindak sebagai narasumber dalam temu teknis antar wilayah/fungsi. Bukti Fisik: Surat keterangan bertindak sebagai narasumber sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,04. 25) Melakukan temu wicara / sarasehan kelompok sasaran tingkat Kabupaten / Kota. Tolok Ukur: Kegiatan temu wicara / sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat kabupaten/ kota yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan temu wicara / sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Kabupaten / Kota sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0.05. 26) Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan. Tolok Ukur: Temu karya kepada kelompok tani binaan yang dilakukan.
155
Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan temu karya kepada kelompok tani binaan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,09. 27) Melakukan temu usaha Tolok Ukur: Menjadi peserta / panitia dalam temu usaha. Bukti Fisik: Surat keterangan menjadi peserta/ panitia dalam temu usaha sesuai dengan Lampiran II. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,07. 28) Melaksanakan kegiatan widya karya / karya wisata kepada kelompok tani binaan. Tolok Ukur: Widya karya/karya wisata kepada kelompok tani binaan yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan widya karya/ karya wisata kepada kelompok tani binaan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,08. 29) Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur (pembimbing) tingkat Kabupaten / Kota. Tolok Ukur: Bertindak sebagai instruktur / pembimbing dalam widya karya (perjalanan praktek studi banding) tingkat Kabupaten/ Kotamadya kepada kelompok tani binaan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan widya karya (perjalanan
156
praktek studi banding) tingkat Kabupaten/ Kota kepada kelompok tani binaan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,08. 30) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Kabupaten/ Kota. Tolok Ukur: Penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Kabupaten / Kota yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum Kabupaten / Kota sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,06. 31) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk pameran kehutanan tingkat Kabupaten / Kota, sebagai pramuwicara. Tolok Ukur: Bertindak sebagai pramuwicara dalam pameran kehutanan tingkat Kabupaten / Kota. Bukti Fisik: Surat keterangan menjadi pramuwicara dalam pameran kehutanan tingkat Kabupaten / Kota sesuai dengan Lampiran II. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,06. 32) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada perorangan.
157
Tolok Ukur: Terlaksananya konsultasi/ pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada perorangan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap orang, yaitu 0,03. 33) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain. Tolok Ukur: Terlaksananya konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada kelompok sasaran lain yang dilakukan. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,04. 34) Melaksanakan bimbingan teknis/ kursus pada sekolah lapang. Tolok Ukur: Bimbingan teknis / kursus pada sekolah lapang yang dilaksanakan. Bukti Fisik: Surat keterangan melaksanakan bimbingan teknis/ kursus kepada sekolah lapang sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,16. 35) Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari lanjut sampai madya.
158
Tolok Ukur: Terselenggaranya proses peningkatan kemampuan kelompok sasaran dari lanjut sampai madya. Bukti Fisik: Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,04. 36) Melakukan pemantauan / pengendalian pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Tolak ukur : Pemantauan / pengendalian penyuluhan kehutanan yang telah dilakukan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan / pengendalian penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,06. 37) Mengolah data hasil pemantauan/ pengendalian pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Tolok ukur Data olahan pemantauan / pengendalian pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan mengolah data pemantau/ pengendalian pelaksanaan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,05. 38) Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur: Data dan informasi hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan
159
c.
Tolok yang dikumpulkan Ukur: pada aspek: Laporan a) Perubahan tahunanpengetahuan yang dibuat sesuai keterampilan, dengan sikap format(PKS) yang ditentukan. masyarakat sasaran. Bukti b) Efektivitas Fisik: alat bantu dan metode penyuluhan Copy c) Ketepatan laporan tahunan materi penyuluhan. yang disusun. Pemberian d) Penyelenggaraan Angka Kredit: penyuluhan. Angka Bukti Fisik: kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu Laporan 0,15. pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan Lampiran I. Penyuluh Pemberian Kehutanan Angka Penyelia Kredit:(Ill/c - Ill/d), yaitu: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, 1) Mengolah yaitu 0,05. data potensi wilayah agroekosistem dan kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Propinsi. 39) Membuat laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh Tolok kehutanan. Ukur Informasi potensi wilayah agroekosistem dan kebutuhan Tolok Ukur: teknologi kehutanan tingkat propinsi sesuai pedoman. Laporan bulanan yang dibuat sesuai dengan format yang Bukti Fisik : ditentukan. Laporan pelaksanaan kegiatan pengolahan data potensi Bukti Fisik: wilayah agroekosistem dan kebutuhan teknologi kehutanan Copy laporan disusun tingkat propinsibulanan sesuai yang dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, 0,04. yaitu 0,16. 40) Menyusun Membuat laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh 2) rancangan identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan. kehutanan Ukur:: Tolok Ukur Laporan triwulan yang dibuat sesuai dengan format yang Rancangan identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan ditentukan. yang disusun. Fisik:: Bukti Fisik CopySurat laporan triwulan yangtelah disusun a) Keterangan melakukan kegiatan Pemberian Angkarancangan Kredit: penyusunan identifikasi penyuluhan Angka kehutanan kredit yang sesuai dapat dengan diberikan Lampiran untukV.setiap laporan, b) yaituBukti 0,06. hasil pelaksanaan kegiatan tersebut berupa dokumen dan copynya rancangan identifikasi kebutuhan 41) Membuat laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh penyuluhan kehutanan. kehutanan. Angka Kredit: Pemberian Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,14.
160
161
3)
Menyusun konsep programa penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur: Konsep programa penyuluhan kehutanan yang disusun. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan konsep programa penyuIuhan kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy konsep programa penyuluhan kehutanan. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap konsep programa, yaitu 0,17.
4)
5)
Sebagai pembahas mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur: Bertindak sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan Bukti Fisik : Surat Keterangan sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah programa, yaitu 0,10. Merumuskan programa penyuluhan kehutanan hasil diskusi. Tolok Ukur : Rumusan hasil pembahasan konsep programa penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan pelaksanaan kegiatan perumusan konsep programa penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah rumusan pembahasan k o n s e p p r o g r a m a p e n y u l u h a n k e h u ta n a n . Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,10.
162
6)
Penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Tolok Ukur: Rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan yang disusun. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan Rencana Kerja tahunan Penyuluh Kehutanan sesuai dengan Lamporan V. b) Bukti hasil berupa copy Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKPK). Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rencana kerja, yaitu 0,39.
7)
Penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan. Tolak Ukur : Panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan yang disusun. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy buku panduan. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku panduan, yaitu 0,40.
8)
Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan sekolah lapang/ magang Tolok Ukur: Kerangka acuan pelaksanaan kegiatan sekolah lapang/ magang. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan kerangka acuan pelaksanaan sekolah lapang/ magang sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy kerangka acuan.
163
Pemberian Angka Kredit: Angka kredit yang dapat di berikan untuk setiap kerangka acuan, yaitu: 0,32. 9)
Menganalisis data materi penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil analisis data materi penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan analisis data materi penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy hasil analisis data materi penyuluhan kehutanan. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat di berikan untuk setiap paket, yaitu 0,08.
10) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media terproyeksi / audio visual dalam bentuk slide. Tolok Ukur: Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk slide. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk slide sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy naskah materi slide. Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat di berikan untuk setiap naskah, yaitu : 0,12. 11) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media terproyeksi / audio visual dalam bentuk siaran sandiwara di radio/TV. Tolok Ukur: Naskah penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran sandiwara di radio/ TV. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan
164
dalam bentuk siaran sandiwara di radio/ TV sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah siaran sandiwara di radio/TV Pemberian Angka kredit: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 1,81. 12) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media cetak dalam bentuk selebaran/ pamflet. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/ pamflet. Bukti Fisik: a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/ pamflet sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah selebaran/ pamflet yang disusun. Pemberian Angka kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0.3. 13) Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media cetak dalam bentuk leaflet / folder. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet folder. Bukti Fisik a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet / folder sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy leaflet folder yang disusun. Pemberian Angka kredit : Angka kredit yang dapat di berikan untuk setiap naskah, yaitu 0,6. 14) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media cetak dalam bentuk poster.
165
Tolok Ukur : Materi periyuluhan kehutanan dalam bentuk poster. BuktiFisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah poster yang disusun. Pemberian Angka kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah yaitu 0,56. 15) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa media cetak dalam bentuk brosur / booklet. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur / booklet minimal 1.000 kata. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan / pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur / booklet sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy brosur / booklet yang disusun. Pemberian Angka kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah yaitu 0.56. 16) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa realita dalam bentuk diorama. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk diorama. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan / pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk diorama sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa naskah diorama. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap unit, yaitu 0,8.
166
17) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa realita dalam bentuk model. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk model. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk model sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa naskah pembuatan model. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap unit, yaitu 0,75. 18) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan berupa realita dalam bentuk mock up. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk mock up. Bukti Fisik : a) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan / pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk mock up sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa naskah pembuatan mock up. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap unit, yaitu 0,16. 19) Melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana kepada anggota kelompok sasaran. Tolok Ukur : Kunjungan tatap muka / anjangsana kepada anggota kelompok sasaran. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada anggota kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,07.
167
20) Melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana kepada kelompok sasaran. Tolok Ukur : Kunjungan tatap muka / anjangsana kepada kelompok sasaran. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan kunjungan tatap muka / anjangsana kepada kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,16. 21) Melakukan kegiatan demonstrasi hasil (percontohan) wilayah (demonstrasi area). Tolok Ukur : Demonstrasi hasil (percontohan) wilayah (demonstrasi area) yang dilakukan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan melakukan demonstrasi hasil (percontohan) wilayah (demonstrasi area) sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka ,kredit yang dapat diberikan untuk setiap unit, yaitu 0,27. 22) Melaksanakan temu wicara / sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Propinsi. Tolok Ukur : Kegiatan temu wicara / sarasehan yang dilakukan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan temu wicara / sarasehan tingkat Propinsi sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,22.
168
23) Melakukan temu kaya kepada tokoh masyarakat / agama. Tolok Ukur : Temu karya kepada tokoh masyarakat / agama yang dilakukan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan temu karya kepada tokoh masyarakat / agama sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,18. 24) Melaksanakan kegiatan widya karya / karya wisata kepada tokoh masyarakat / agama. Tolok Ukur : Widya karya / karya wisata kepada tokoh masyarakat / agama yang dilakukan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan widya karya / karya wisata kepada tokoh masyarakat / agama sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,16. 25) Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan praktek studi banding) sebagai instruktur / pembimbing tingkat Propinsi. Tolok Ukur : Bertindak sebagai instruktur / pembimbing dalam widya karya (perjalanan praktek studi banding) tingkat Propinsi kepada kelompok tani binaan. Bukti Fisik : Surat Keterangan sebagai instruktur / pembimbing dalam kegiatan widya karya / perjalanan praktek studi banding tingkat Propinsi kepada kelompok tani binaan sesuai dengan Lampran Ill.
169
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,48. 26) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara misal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Propinsi. Tolok Ukur : Penyuluhan pada pertemuan secara missal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Propinsi yang dilaksanakan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Propinsi sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0.12. 27) Sebagai pembuat karya / desain dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat Kabupaten / Kota Tolok Ukur : Karya / desain pameran kehutanan yang telah disusun. Bukti Fisik : a) Surat keterangan sebagai pembuat karya / desain pameran kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah karya / desain pameran kehutanan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali pameran, yaitu 0,18. 28) Sebagai pembuat karya / desain dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat Propinsi. Tolok Ukur : Karya / desain pameran kehutanan yang telah disusun. Bukti Fisik : a) Surat keterangan sebagai pembuat karya / desain pameran kehutanan sesuai dengan Lampiran V.
170
b)
Bukti hasil berupa copy naskah karya / desain pameran kehutanan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,30. 29) Sebagai pembaca naskah / pemain tunggal dalam siaran radio/TV. Tolok Ukur : Naskah / skenario siaran radio/TV yang telah disiarkan / ditayangkan. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan sebagai pembaca naskah / pemain tunggal dalam siaran radio/TV sesuai dengan Lampiran V. b) Kaset rekaman atau copy naskah siaran radio/TV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,05. 30) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada perorangan. Tolok Ukur : Terlaksananya konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada perorangan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada perorangan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap orang, yaitu 0,06. 31) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada kelompok sasaran lain.
171
Tolok Ukur : Terlaksananya konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada kelompok sasaran lain. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,08. 32) Sebagai penyusun kurikulum dalam memberikan bimbingan teknis kursus kepada kelompok sasaran. Tolok Ukur : Kurikulum kursus kepada kelompok sasaran yang disusun. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan kurikulum kursus kepada kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran V. b) Copy kurikulum kursus yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali , yaitu 0,48. 33) Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dan tingkat madya sampai ke tingkat utama. Tolok Ukur : Terjadinya peningkatan kemampuan kelompok sasaran dan madya menjadi utama sesuai pedoman / aturan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,09. 34) Melaksanakan penilaian lomba dalam perlombaan keterampilan bidang kehutanan.
172
Tolok Ukur : HasiI penilaian perlombaan keterampilan bidang kehutanan. Bukti Fisik : a) Surat keterangan menjadi penilai dalam perlombaan keterampilan bidang kehutanan sesuai dengan Lampiran II. b) Copy laporan kegiatan penilaian dalam perlombaan keterampilan bidang kehutanan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,32 35) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan l/ pengendalian penyuluhan kehutanan. Tolok ukur : Rekomendasi tindak lanjut hasil pemantaun / pengendalian penyuluhan kehutanan yang disusun. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan / pengendalian penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,2. 36) Mengolah, menganalisis dan menyusun konsep laporan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Konsep laporan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang diolah mencakup aspek, antara lain: a) Perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sasaran. b) Efektivitas alat bantu dan metode penyuluhan. c) Ketepatan materi penyuluhan. d) Pelaksanaan penyuluhan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan pengolahan data sesuai dengan Lampiran I.
173
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,54. 37) Membuat laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. Tolok Ukur : Laporan bulanan yang dibuat sesuai dengan format yang ditentukan. Bukti Fisik : Copy laporan bulanan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,08. 38) Membuat laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan Tolok Ukur : Laporan triwulan yang dibuat sesuai dengan format yang ditentukan. Bukti Fisik : Copy laporan triwulan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,12. 39) Membuat laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. Tolok Ukur : Laporan tahunan yang dibuat sesuai dengan format yang ditentukan. Bukti Fisik : Copy laporan tahunan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,3.
174
2.2. PenyuIuh Kehutanan AhIi : a. Penyuluhan Kehutanan Pertama (III/a - III/b), yaitu : 1)
Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan Tolok Ukur : Instrumen identifikasi yang disusun. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan instrumen dentifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan sesuai Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah instrumen, yaitu 0,16.
2)
Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan. Tolok Ukur : Hasil analisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan analisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap data/ laporan. yaitu 0,07.
3)
Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep Programa Penyuluhan Kehutanan. Tolok Ukur : Bertindak sebagai narasumber dalam mendiskusikan Konsep Programa Penyuluhan Kehutanan. Bukti Fisik : Surat Keterangan bertindak sebagai narasumber sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat dibenkan untuk setiap kali sebagai narasumber, yaitu 0,04.
175
4)
Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan Pertama. Tolok Ukur : Rencana kerja tahunan yang disusun. Bukti Fisik : a) Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan sesuai dengan Lampiran 1. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy rencana kerja tahunan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rencana kerja tahunan yaitu 0,19.
5)
Menyusun rancangan sarana penyuluhan. Tolok Ukur : Rancangan sarana penyuluhan yang telah disusun. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan menyusun rancangan sarana penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran 1. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rancangan, yaitu 0,07.
6)
Menyusun instrumen dalam rangka penyusunan materi penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Instrumen yang disusun dalam rangka penyusunan materi penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan instrumen dalam rangka penyusunan materi penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap paket, yaitu 0,32.
7)
176
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk bulletin board (papan buletin).
Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang terpasang pada bulletin board (papan buletin). Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan bulletin board (papan buletin) sesuai dengan Lampiran V. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap papan, yaitu 0,16. 8)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk OHP transparan. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk OHP transparan. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan OHP transparan sesuai dengan Lampiran V. b) Foto copy naskah / materi OHP transparan yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,06.
9)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri slide. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk seri slide minimal 10 lembar. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan seri slide sesuai dengan Lampiran V. b) Foto copy naskah/materi seri slide yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0.08.
10) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran / pamflet.
177
Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk selebaran / pamfiet. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah selebaran pamflet yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap 1x terbit, yaitu 0,15. 11) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk leaflet/folder Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet / folder sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah selebaran/ pamflet yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah. yaitu 0,28. 12) Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan datam bentuk poster. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk poster. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster sesuai dengan Lampiran V.
178
b)
Bukti hasil berupa copy rancangan/naskah poster yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,28. 13) Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur booklet. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk brosur/ booklet (minimal 1000 kata). Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur booklet sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah brosur/ booklet yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,3. 14) Melaksanakan temu teknis antar wilayah / fungsi, sebagai pembicara / penyaji. Tolok Ukur : Bertindak sebagai pembicara/penyaji pada temu teknis antar wilayah / fungsi. Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan temu teknis sebagai pembicara / penyaji sesuai dengan Lampiran II. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,06. 15) Melakukan temu wicara/ sarasehan tingkat nasional dengan kelompok sasaran. Tolok Ukur : Bertindak sebagai peserta / panitia dalam temu wicara / sarasehan tingkat nasional.
179
Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan temu wicara / sarasehan tingkat nasional sebagai peserta / panitia sesuai dengan Lampiran II. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali. yaitu 0,08. 16) Melakukan temu karya dengan Pemda, LSM, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan Iainnya. Tolok Ukur : Bertindak sebagai peserta/panitia dalam temu karya dengan Pemda, LSM, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan temu karya dengan Pemda, LSM, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai peserta/panitia sesuai dengan Lampiran II. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,09. 17) Melaksanakan kegiatan widyakarya / karyawisata kepada Pemda, LSM, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Tolok Ukur : Bertindak sebagai peserta / panitia dalam kegiatan widyakarya / karyawisata kepada Pemda, LSM, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan widyakarya / karyawisata dengan Pemda, LSM. pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai peserta / panitia sesuai dengan Lampiran II. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali kegiatan, yaitu 0.08.
180
18) Sebagai pramuwicara datam pameran kehutanan tingkat Propinsi. Tolok Ukur : Bertindak sebagai pramuwicara dalam pameran kehutanan tingkat Propinsi. Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan sebagai pramuwicara dalam pameran kehutanan tingkat Propinsi sesuai dengan Lampiran Ill. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali pameran, yaitu 0,08. 19) Sebagai pramuwicara dalam pameran kehutanan tingkat nasional Tolok Ukur : Bertindak sebagai pramuwicara dalam pameran kehutanan tingkat nasional. Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan sebagai pramuwicara dalam pameran kehutanan tingkat nasional sesuai dengan Lampiran Ill. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali pameran, yaitu 0,1. 20) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan. Tolok Ukur : Bertindak sebagai konsultan penyuluhan kepada perorangan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi / pemecahan masalah kepada perorangan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap orang, yaitu 0,03.
181
21) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain. Tolok Ukur : Bertindak sebagai konsultan penyuluhan kepada kelompok sasaran. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,04. 22) Menumbuhkan gabungan kelompok / asosiasi. Tolok Ukur : Terselenggaranya proses pembentukan organisasi kelompok sasaran dan tumbuhnya gabungan kelompok / asosiasi kelompok sasaran. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan pembentukan organisasi gabungan / asosiasi kelompok sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok. yaitu 0,09. 23) Menyusun metoda / teknik pemantauan / pengendalian penyuluhan kehutanan Tolok Ukur : Metoda / teknik pemantauan / pengendalian penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk naskah. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan metoda / teknik pemantauan / pengendalian penyuluhan kehutanan sesuai Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,38.
182
24) Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional. Tolok Ukur : Laporan bulanan yang dibuat sesuai format yang ditentukan. Bukti Fisik : Copy laporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan. yaitu 0,04. 25) Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional. Tolok Ukur : Laporan triwulan yang dibuat sesuai format yang ditentukan Bukti Fisik : Copy Iaporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,06 26) Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional. Tolok Ukur : Laporan tahunan yang dibuat sesuai format yang ditentukan. Bukti Fisik : Copy laporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,15. 27) Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan yang disiapkan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I.
183
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,46. 28) Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan yang disiapkan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,4. 29) Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan, Tolok Ukur : Konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan yang disiapkan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan menyiapkan konsep pengembngan prosedur kerja penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,5. 30) Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan Tolok Ukur : Konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan yang disiapkan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I.
184
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,36. 31) Menyusun rancangan pengembangan teknik / metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan Tolok Ukur : Rancangan pengembangan aspek teknik, metodologi, metode, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan yang disusun. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan menyusun rancangan pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,37. b.
Penyuluh Kehutanan Muda (Ill/c - III/d), yaitu : 1) Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. Tolok Ukur : Konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani yang telah disusun. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap konsep, yaitu 0,36. 2)
Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. Tolok Ukur : Bertindak sebagai pembahas pada acara diskusi konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani.
185
Bukti Fisik : Surat keterangaa menjadi pembahas sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,8. 3)
Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan Muda. Tolok Ukur : Rencana kerja tahunan yang disusun. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan Muda sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan Muda (RKPK). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rencana kerja tahunan, yaitu 0,39.
4)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk sound slide. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun berupa sound slide minimal 10 lembar. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan sound slide sesuai dengan/ pembuatan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah sound slide yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,4.
5)
186
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk video rekaman
Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk video rekaman minimal 5 menit. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan video rekaman sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah video rekaman yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah. yaitu 0,6. 6) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran radio/TV. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk siaran radio/TV Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran radio/TV sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah siaran radio/TV materi penyuluhan kehutanan yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,6. 7)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran / pamflet. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk selebaran / pamflet. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah selebaran/pamflet yang disusun.
187
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap 1x terbit, yaitu 0,3 8)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet / folder. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk leaflet) folder. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/pembuatan materi penyuluhan dalam bentuk leaflet / folder sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah leaflet / folder yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,56.
9)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk poster. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah poster yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaltu 0,56.
10) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur / booklet. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk brosur / booklet.
188
Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy brosur/booklet yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,6. 11) Membuat desain kaji terap/uji coba metode penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Desain kaji terap / uji coba yang dibuat. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan pembuatan desain kaji terap/ uji coba sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap desain. yaitu 0,64. 12) Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi. Tolok Ukur : Hasil pemantauan dan evaluasi kaji terap teknologi. Bukti Fisik : Laporan pelaksariaan kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil kaji terap teknologi sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,16. 13) Melaksanakan kegiatan widyakarya / karyawisata kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat. Tolok Ukur : Bertindak sebagai peserta / panitia dalam kegiatan widyakarya / karyawisata dengan perguruan tinggi, cendekiawan, pemerintah pusat.
189
Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan widyakarya / karyawisata dengan perguruan tinggi, cendekiawan, pemerintah pusat sebagai Peserta / panitia sesuai dengan Lampiran II. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaltu 0,16. 14) Menjadi instruktur / pembimbing kegiatan widyakarya tingkat nasional. Tolok Ukur : Bertindak sebagai instruktur pembimbing dalam kegiatan widyakarya tingkat nasional. Bukti Fislk : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan widyakarya tingkat nasional sebagai instruktur / pembimbing sesuai dengan Lampiran Ill. b) Laporan pelaksanaan kegiatan instruktur / pembimbing widyakarya. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,16. 15) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan missal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Nasional. Tolok Ukur : Terselenggaranya ceramah umum dalam kegiatan penyuluhan tingkat nasional, minimal dihadiri 50 orang. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan ceramah umum dalam kegiatan penyuluhan pada pertemuan massal / kampanye tingkat nasional sesuai dengan Lampiran V. b) Laporan pelaksanaan kegiatan ceramah umum. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,06.
190
16) Sebagai pembuat karya / desain dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat nasional. Tolok Ukur : Karya / desain pameran kehutanan tingkat nasional yang dibuat. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan karya / desain untuk pameran kehutanan tingkat nasional sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah karya / desain pameran. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali pameran, yaitu 0,24. 17) Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV. Tolok Ukur : Terselenggaranya penyiaran / penayangan penyuluhan melalui siaran radio/TV. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan sebagai sutradara dalam penyuluhan melalui siaran radio / TV sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah skenario siaran penyuluhan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,59. 18) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan. Tolok Ukur : Konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada perorangan yang dilakukan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang
191
tugas penyuluhan kehutanan kepada perorangan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap orang, yaitu 0,06. 19) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain. Tolok Ukur : Konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada kelompok sasaran lain yang dilakukan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada kelompok sasaran lain sesuai dengan Lampirari I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,08. 20) Menyusun materi kursus kelompok sasaran penyuluhan. Tolok Ukur : Materi kursus yang disusun dalam bentuk modul. Bukti Fisik : a) Surat keterangan pelaksanaan kegiatan penyusunan materi kursus sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil pekerjaan berupa copy modul. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap modul, yaitu 0,44. 21) Menumbuhkan koperasi / kelembagaan formal (badan hukum). Tolok Ukur : Terselenggaranya proses pembentukan organisasi kelompok sasaran / menumbuhkan koperasi / kelembagaan formal (badan hukum).
192
Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan pembentukan koperasi / kelembagaan formal (badan hukum) sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0,21. 22) Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan / pemasaran. Tolok Ukur : Terselenggaranya proses pembentukan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan / pemasaran. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penumbuhan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan/ pemasaran sesuai dengan Lampiran I Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk tahapan proses setiap Perjanjian Kerja Sama Usaha (PKSU) perusahaan, yaitu 0,27. 23) Menyusul pedoman lomba bidang kehutanan. Tolok Ukur : Pedoman lomba yang disusun. Bukti Fisik : a) Surat keterangan sebagai penyusun pedoman penilaian lomba keterampilan bidang kehutanan sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy pedoman yang disusun. Pemberian Angka kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap pedoman, yaitu 0,6. 24) Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Bertindak sebagai penyaji dalam diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
193
Bukti Fisik : Surat keterangan telah bertindak sebagai penyaji dalam diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,08. 25) Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Bertindak sebagai pembahas dalam diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Surat keterangan telah bertindak sebagai pembahas dalam diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,08. 26) Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnaan Iaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Rumusan hasil diskusi dan penyempurnaan laporan peIaksanan penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan perumusan hasil diskusi dan penyempurnaan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,14. 27) Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan Tolok Ukur : Laporan bulanan yang dibuat sesuai format yang ditentukan.
194
Bukti Fisik : Copy Iaporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap Iaporan, yaitu 0,08 28) Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan Tolok Ukur : Laporan triwulan yang ctibuat sesuai format yang ditentukan Bukti Fisik : Copy laporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,12 29) Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. Tolok Ukur : Laporan tahunan yang dibuat sesuai format yang ditentukan. Bukti Fisik : Copy laporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,30. 30) Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil diskusi konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan diskusi konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,42.
195
31) Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil diskusi konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,46. 32) Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil diskusi konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan diskusi konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,96. 33) Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil diskusi konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan, pelaksanaan kegiatan diskusi konsep pengembangan system monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,80.
196
34) Mendiskusikan konsep pengembangan teknik, metodologi. materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil diskusi konsep pengembangan teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan hasil diskusi konsep pengembangan teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,84. c.
Penyuluh Kehutanan Madya (IV/a - IV/c), yaltu: 1)
Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. Tolok Ukur : Bertindak sebagai penyaji dalam diskusi konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani Bukti Fisik : Surat keterangan telah bertindak sebagai penyaji sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali. yaitu 0,12.
2)
Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. Tolok Ukur : Bertindak sebagai narasumber dalam diskusi konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. Bukti Fisik : Surat keterangan telah bertindak sebagai narasumber sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali. yaitu 0,12.
197
3)
Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani. Tolok Ukur : Hasil rumusan rancang bangun rekayasa usaha wanatani. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan perumusan rancang bangun rekayasa usaha wanatani seuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,36.
4)
Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan Madya. Tolok Ukur : Rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan yang disusun. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan Madya sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKPK). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rencana kerja tahunan, yaitu 0,58.
5)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran / pamflet. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk selebaran / pamfiet. Buku Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran / pamflet sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah selebaran/pamflet yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap 1x terbit, yaitu 0,45.
198
6)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet / folder. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk leaflet / folder. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet / folder sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah leaflet / folder yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,84.
7)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk poster. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster sesuai dengan Lampiran V. b) Bukti hasil berupa copy naskah poster yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 0,84.
8)
Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur / booklet. Tolok Ukur : Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk brosur / booklet. Bukti Fisik : a) Surat keterangan telah melakukan kegiatan penyusunan/ pembuatan materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet sesuai dengan Lampiran V.
199
b)
Bukti hasil berupa copy naskah brosur / booklet yang disusun. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah. yaitu 0,9. 9)
Melakukan kegiatan temu karya kepada perguruan tinggi, cendekiawan, pemerintah pusat. Tolok Ukur : Bertindak sebagai peserta / panitia dalam kegiatan temu karya kepeda perguruan tinggi, cendekiawan dan pemerintah pusat. Bukti Fisik : Surat keterangan menjadi peserta/panitia dalam kegiatan temu karya kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat sesuai dengan lampiran II. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,18.
10) Menjadi instruktur/pembimbing widyakarya atau praktek studi banding tingkat internasional. Tolok Ukur : Bertindak sebagai instruktur / pembimbing dalam kegiatan widyakarya tingkat internasional. Bukti Fisik : Laporan melaksanakan kegiatan sebagai instruktur / pembimbing dalam kegiatan widyakarya tingkat internasional sesuai dengan lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 1,80. 11) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara missal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat internasional. Tolok Ukur : Bertindak sebagai penceramah pada pertemuan missal /
200
kampanye tingkat internasional yang dihadiri minimal 50 orang. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam bentuk ceramah umum tingkat internasional sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,18. 12) Sebagai narasumber/pengisi acara diskusi / wawancara. Tolok Ukur : Bertindak sebagai narasumber / pengisi acara diskusi / wawancara melalui siaran radio/TV. Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan sebagai narasumber / Pengisi acara diskusi / wawancara dalam penyuluhan melalui siaran radio/ TV sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,18. 13) Memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada perorangan. Tolok Ukur : Terlaksananya konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada perorangan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada perorangan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap orang, yaitu 0,09. 14) Menyusun / membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk kepada kelompok sasaran lain.
201
Tolok Ukur : Terlaksananya konsultasi / pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang tugas penyuluhan kehutanan kepada kelompok sasaran lain. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan memberikan konsultasi / pemecahan masalah kepada kelompok sasaran sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kelompok, yaitu 0.12. 15) Sebagai narasumber / pengisi acara diskusi / wawancara konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Bertindak sebagai narasumber / pengisi acara diskusi / wawancara dalam diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Surat keterangan telah melakukan kegiatan sebagai narasumber / pengisi acara diskusi / wawancara dalam diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran IV. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali, yaitu 0,12. 16) Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. Tolok Ukur : Laporan bulanan yang dibuat sesuai format yang ditentukan. Bukti Fisik : Foto copy Iaporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,12. 17) Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan.
202
Tolok Ukur : Laporan triwulan yang dibuat sesuai format yang ditentukan. Bukti Fisik : Foto copy laporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,18. 18) Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. Tolok Ukur : Laporan tahunan yang dibuat sesuai format yang ditentukan. Bukti Fisik : Foto copy laporan yang dibuat. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap laporan, yaitu 0,45. 19) Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : HasiI rumusan berupa naskah penyempurnaan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyempurnaan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah rumusan, yaitu 0,69. 20) Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : HasiI rumusan berupa naskah penyempurnaan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyempurnaan konsep
203
pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah rumusan, yaitu 0.9. 21) Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil rumusan berupa naskah penyempurnaan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyempurnaan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah rumus yaitu 1,08. 22) Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil rumusan berupa naskah penyempurnaan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyempurnaan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah rumusan, yaitu 1,2. 23) Menyempurnakan konsep pengembangan teknik, metodologi, materi sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil rumusan berupa naskah penyempurnaan konsep pengembangan teknik / metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
204
Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan penyempurnaan konsep pengembangan teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kedit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah rumusan, yaitu 0,72. 3.
Pengembangan Profesi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda yang melakukan kegiatan pengembangan profesi, diberikan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Penyuluh kehutanan Madya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) dari kegiatan unsur pengembangan profesi untuk kenaikan jabatan / pangkat yang berlaku. 1.
Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Tolok Ukur : 1) Karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang memiliki izin usaha penerbitan. atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah. 2) Buku tersebut diedarkan secara Nasional sebagai referensi. Bukti Fisik : 1) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran V. 2) Bukti hasil berupa buku yang diterbitkan asli atau copynya yang disahkan oleh Kepala/ Pimpinan unit kerja bidang Penyuluh Kehutanan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 12,5. Apabila ditulis oleh tim (kelompok), penulis utama 60% dan penulis pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya. b.
Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei/ evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan
205
dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI / Departemen yang bersangkutan. Tolok Ukur : 1) Karya tuhis ilmiah yang dimuat di majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah, atau pihak lain yang diakui oleh LIPI. 2) Pembahasan bidang penyuluhan kehutanan dengan identifikasi penulis dan belum pernah ditulis penulis lainnya. Bukti Fisik : 1) Surat keterangan melakukan kegiatan karya tulis ilmiah hasil penehitian / pengkajian / survei / evaluasi dalam bentuk tulisan yang dimuat di majalah ilmiah sesuai dengan Lampiran V. 2) Bukti hasil berupa majalah asli atau copy karya tulis di majalah yang disahkan / dilegalisir oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah yang dihasilkan, yaitu 6. Apabila ditulis oleh tim (kelompok), penulis utama 60% dan penulis pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya. 2.
Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Tolok Ukur : 1) Karya tulis ilmiah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki izin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya. 2) Buku tersebut membahas penyuluhan kehutanan dengan identitas penulis dan belum pernah ditulis penulis lainnya. Bukti Fisik : Buku cetakan asli atau copynya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuhuhan kehutanan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku yang
206
dihasilkan, yaitu 8. Apabila ditulis oleh tim (kelompok), penulis utama 60% dan penulis pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya. b.
Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI/Departemen yang bersangkutan. Tolok Ukur : 1) Karya tulis ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah atau pihak lain yang diakui LIPI. 2) Majalah tersebut merupakan penyuluhan kehutanan dengan identitas penulis dan belum pernah ditulis penulis Iainnya. Bukti Fisik : Majalah asli atau copy karya tulis di majalah yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluhan kehutanan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah yang dihasilkan. yaitu 4. Apabila ditulis oleh tim (kelompok), penulis utama 60% dan penulis pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya.
3.
Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku Tolok Ukur : 1) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan llmiah hasil gagasan sendiri yang didokumentasikan di perpustakaan instansi / unit kerja penyuluh kehutanan pada kantor pusat / propinsi/ kabupaten / kota / kecamatan. 2) Buku tersebut membahas tentang penyuluhan kehutanan dengan identitas penulis dan belum pernah ditulis penulis lainnya. Bukti Fisik : 1) Surat keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil karya sendiri di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan diperpustakaan sesuai dengan Lampiran V. 2) Buku hasil pekerjaan berupa buku asli atau copynya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluhan kehutanan.
207
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 7. Apabila ditulis oleh tim (keIompok), penulis utama 60% dan penulis pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya. b.
Dalam bentuk makalah. Tolok Ukur : 1) Makalah tersebut membahas tentang penyuluhan kehutanan dengan identitas penulis belum pernah ditulis penulis Iainnya. 2) Didokumentasikan di perpustakaan unit kerja penyuluh kehutanan pada kantor pusat / propinsi / kabupaten / kota/ kecamatan. Bukti Fisik : 1) Surat keterangan telah melakukan kegiatan pembuatan makalah dan pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan sesuai dengan Lampiran V. 2) Bukti hasil berupa makatah asli atau copynya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap makalah, yaitu 3,5 Apabila ditulis oleh tim (kelompok) penulis utama 60% dan penuh pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya.
4.
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. Tolok Ukur : a. Makalah prasaran yang membahas bidang penyuhuhan kehutanan dengan identitas penulisnya. b. Pertemuan ilmiah tersebut menghasilkan rekomendasi antara lain berasal dari gagasan pemrasaran. Bukti Fisik : a. Surat Keterangan telah melakukan kegiatan menyampaikan prasaran dalam pertemuan bukti hasil berupa makalah asli atau copynya yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah panitia / penyelenggara sesuai dengan Lampiran II. b. Bukti hasil berupa makalah asli atau copynya yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah.
208
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 2,5. 5.
Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan. Tolok Ukur : Hasil karya pengembangan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan. Bukti Fisik : a. Laporan pelaksanaan kegiatan mengembangan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan sesuai dengan Lampiran I. b. Bukti hasil pekerjaan berupa naskah tulisan dan atau contoh alat teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan hasil pengembangan. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap karya, yaitu 5,0.
6.
Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan a. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan. Tolok Ukur : Hasil rumusan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan. Bukti Fisik : Laporan pelaksanaan kegiatan perumusan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan sesuai dengan Lampiran I. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap rumusan, yaitu 2,5. b.
Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan. Tolok Ukur : Hasil rumusan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung niIai-nilai penyempurnaan atau perbaikan.
209
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap 2 (dua) jam pelajaran, yaitu 0,04. 2.
Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan. a. Terjemahan / saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan: 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Tolok Ukur : a) Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional sebagai referensi. b) Buku tersebut belum ada yang menterjemahkan / menyadurnya. Bukti Fisik : Buku cetakan hasil yang disadur/terjemahan dan buku yang disadur / diterjermahkan asli atau copy yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. Pembenan Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku, yaitu 7,0. 2)
Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. Tolok Ukur : a) Terjemahan/saduran yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah / swasta dan terdaftar pada LIPI. b) Majalah tersebut membahas penyuluhan kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menterjemahkan / menyadur. Bukti Fisik : Majalah cetakan hasil saduran / terjemahan dan buku yang disadur / diterjemahkan asli atau copy disahkan oleh pimpinan unit kerja. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah, yaitu 3,5. Apabila ditulis oleh tim (kelompok) penulis utama 60% dan penulis pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya.
211
b.
Terjemahan / saduran di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku. Tolok Ukur : a) Buku tersebut didokumentasikan di perpustakaan unit kerja yang berada di pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan. b) Buku tersebut membahas penyuluhan kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menterjemahkan / menyadur. Bukti Fisik : a) Surat keterangan melakukan terjemahan / saduran sesuai dengan Lampiran V. b) Buku hasil cetakan / saduran terjemahan dan buku yang diterjemahkan asli atau copynya yang disyahkan oleh pimpinan unit kerja. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku, yaitu 3,0. Apabila ditulis oleh tim (kelompok) penulis utama 60% dan penulis pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya. 2). Dalam bentuk makalah. Tolok Ukur : a) Terjemahan/saduran yang dimuat dalam majalah yang diterbitkan oleh instansi atau organisasi profesi. b) Buku tersebut membahas penyuluhan kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menterjemahkan / menyadur. Bukti Fisik : a) Surat keterangan melakukan terjemahan / saduran sesuai dengan Lampiran V. b) Buku hasil cetakan/saduran terjemahan atau foto copynya yang disyahkan oleh pimpinan unit kerja. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap makalah, yaitu 1,5. Apabila ditulis oleh tim (kelompok) penulis utama 60% dan penulis pembantu 40% dibagi jumlah penulis pembantunya.
212
c.
Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan Tolok Ukur : 1) Abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan yang resmi baik swasta maupun pemerintah. 2) Belum ada pihak lain yang membuatnya. Bukti Fisik : Abstrak tulisan ilmiah asli atau copy yang disyahkan oleh pimpinan unit kerja. Pemberian Angka Kredit : Angka Kredit yang dapat diberikan untuk setiap naskah yaitu 1,5. 3)
Mengikuti seminar / lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan a) Mengikuti Seminar / lokakarya atau simposium sebagai: 1.
Pemrasaran
Tolok Ukur : a) Materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan atau teknologi, atau seni sesuai dengan tugas penyuluh kehutanan yang bersangkutan. b) Diselenggarakan oleh instansi / lembaga / organisasi profesi minimal tingkat kabupaten / kota. c) Penyaji dan pembahas makalah adalah para pakar / ahli di bidang kehutanan. d) Menghasilkan sejumlah kesimpulan. Bukti Fisik : a) S u r a t k e t e r a n g a n m e n g i k u t i s e m i n a r d a r i penyelenggaraaan/panitia seminar bahwa penyuluh kehutanan yang bersangkutan menghadiri secara penuh dan berperan serta sesuai dengan Peranannya dalam seminar tersebut sesuai dengan Lampiran IV. b) Sertifikat mengikuti seminar yang dikeluarkan dari penyelenggara. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali mengikuti seminar, yaitu 3.0.
213
2.
Moderator Tolok Ukur : a) Materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan atau teknologi, atau seni sesuai dengan tugas penyuluh kehutanan yang bersangkutan. b) Diselenggarakan oleh instansi / lembaga / organisasi profesi minimal tingkat kabupaten/kota. c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar / ahli di bidang kehutanan. d) Menghasilkan sejumlah kesimpulan. Bukti Fisik : a) S u r a t k e t e r a n g a n m e n g i k u t i s e m i n a r d a r i penyelenggara/panitia seminar bahwa penyuluh kehutanan yang bersangkutan menghadiri secara penuh dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar tersebut sesuai dengan Lampiran IV. b) Sertifikat mengikuti seminar yang dikeluarkan dan penyelenggara. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kali mengikuti seminar. yaitu 2,0.
3.
Pembahas Tolok Ukur : a) Materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan atau teknologi, atau seni sesuai dengan tugas penyuluh kehutanan yang bersangkutan. b) Diselenggarakan oleh instansi / lembaga / organisasi profesi minimal tingkat kabupaten / kota. c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar / ahli di bidang kehutanan. d) Menghasilkan sejumlah kesimpulan. Bukti Fisik : a) S u r a t k e t e r a n g a n m e n g i k u t i s e m i n a r d a r i penyelenggara/ panitia seminar bahwa penyuluh kehutanan yang bersangkutan menghadiri secara penuh dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar tersebut sesuai dengan Lampiran IV. b) Sertifikat mengikuti seminar yang dikeluarkan dan penyelenggara.
214
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kegiatan, yaitu 2,0. 4.
Narasumber Tolok Ukur : a) Materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan atau teknologi, atau seni sesuai dengan tugas penyuluh kehutanan yang bersangkutan. b) Diselenggarakan oleh instansi / lembaga / organisasi profesi minimal tingkat kabupaten/kota. c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar / ahli di bidang kehutanan. d) Menghasilkan sejumlah kesimpulan. Bukti Fisik : (1) S u r a t k e t e r a n g a n m e n g i k u t i s e m i n a r d a r i penyelenggaraan seminar bahwa penyuluh kehutanan yang bersangkutan menghadiri secara penuh dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar tersebut sesuai dengan Lampiran IV. (2) Sertifikat asli mengikuti seminar yang dikeluarkan dan penyelenggara. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kegiatan, yaitu 2,0.
5.
Peserta Tolok Ukur : a) Materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan atau teknologi, atau seni sesuai dengan tugas penyuluh kehutanan yang bersangkutan. b) Diselenggarakan oleh instansi / lembaga / organisasi profesi minimal tingkat kabupaten/kota. c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar / ahli di bidang kehutanan. d) Menghasilkan sejumlah kesimpulan. Bukti Fisik : (1) S u r a t k e t e r a n g a n m e n g i k u t i s e m i n a r d a r i penyelenggara/ panitia seminar bahwa penyuluh
215
kehutanan yang bersangkutan menghadiri secara penuh dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar tersebut sesuai dengan Lampiran II. (2) Sertifikat mengikuti seminar yang dikeluarkan dan penyelenggara. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap kegiatan, yaitu 1,0. 4)
Menjadi anggota tim penilai jabatan penyuluh kehutanan. Tolok Ukur : a) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu ) tahun. b) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti Fisik : Copy atau salinan surat keputusan keanggotaan tim penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap tahun, yaitu 0,5.
5)
Memperoleh gelar kesarjanaan Iainnya a). Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV Tolok Ukur : Gelar sarjana yang diperoleh lagi disamping gelar yang telah diperolehnya atau kesejahteraan di luar bidang tugasnya/ selain butir kegiatan pendidikan sebagai unsur utama. Bukti Fisik : Copy ijazah yang telah disyahkan oleh : a) Dekan/ketua sekolah tinggi apabda lulusan perguruan tinggi negeri. b) Koordinator perguruan tinggi swasta, apabila lulusan perguruan tinggi swasta. c) Tim penilai ijazah luar negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk lulusan di perguruan tinggi luar negeri.
216
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap gelar yang diperolehnya, yaitu 5,0. 2.
Pasca Sarjana Tolok Ukur : Gelar Pasca Sarjana yang diperoleh lagi disamping gelar yang telah diperolehnya atau kesarjanaan di luar bidang tugasnya / selain butir kegiatan pendidikan sebagai unsur utama. Bukti Fisik : Copy ijazah yang telah disyahkan oleh: a) Dekan/ketua sekolah tinggi direktur program pasca sarjana apabila lulusan perguruan tinggi negeri. b) Koordinator perguruan tinggi swasta, apabila lulusan perguruan tinggi swasta. c) Tim penilai ijazah luar negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk lulusan di perguruan tinggi luar negeri. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap gelar. yaitu 10.0.
3
Doktor Tolok Ukur : Gelar Doktor yang diperoleh lagi disamping gelar yang telah diperolehnya atau kesarjanaan di luar bidang / selain bukti kegiatan pendidikan sebagai unsur utama. Bukti Fisik : Foto copy ijazah yang telah disyahkan oleh: a) Dekan / direktur program Pasca Sarjana / rektor Perguruan tinggi apabila lulusan perguruan tinggi negeri. b) Koordinator perguruan tinggi swasta, apabila lulusan perguruan tinggi swasta. c) Tim penilai ijazah luar negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk lulusan di perguruan tinggi luar negeri.
217
Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat dibenkan untuk setiap gelar, yaitu 15.0 6)
Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan a). Tingkat nasional/intemasional, sebagai : 1. Pengurus aktif Tolok Ukur : Duduk sebagai ketua dan sekretaris organisasi profesi. Bukti Fisik : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi profesi tersebut. Pembedan Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap tahun, yaitu 1,0 2.
Anggota aktif Tolok Ukur : Duduk sebagai anggota organisasi profesi. Bukti Fisik : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi profesi tersebut. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap tahun, yaitu 0,5.
b). Tingkat Propinsi, sebagai: 1. Pengurus aktif Tolok Ukur : Duduk sebagai ketua dan sekretaris organisasi profesi. Bukti Fisik : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi profesi tersebut. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap tahun, yaitu 0,5.
218
2.
Anggota aktif Tolok Ukur : Duduk sebagai anggota organisasi profesi. Bukti Fisik : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi profesi tersebut. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap tahun, yaitu 0,35.
7)
Memperoleh piagam penghormatan a). Tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya : 1. 30 (tiga puluh) tahun Tolok Ukur : Memiliki tanda kehormatan satya lancana karya satya 30 (tiga putuh) tahun yang syah. Bukti Fisik : Copy sertifikat piagam penghargaan tanda kehormatan satya lancana karya satya 30 (tiga puluh). Pembenan Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap piagam yaitu 3,0. 2.
20 (dua puluh) tahun Tolok Ukur : Memiliki tanda kehormatan satya lancana karya satya 20 (dua puluh) tahun yang syah. Bukti Fisik : Copy sertifikat piagam penghargaan tanda kehormatan satya lancana karya satya 20 (dua puluh). Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat dibenkan untuk setiap piagam, yaltu 2,0.
3.
10 (sepuluh) tahun Tolok Ukur : Memiliki tanda kehormatan satya lancana karya satya 10 (sepuluh) tahun yang syah.
219
Bukti Fisik : Copy sertifikat piagam penghargaan tanda kehormatan satya lancana karya satya 10 (sepuluh). Pemberian Angka KredIt : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap piagam, yaitu 1,0. b)
Gelar kehormatan akademis Tolok Ukur : Gelar kehormatan akademis yang sah. Bukti Fisik : Copy sertifikat pemberian gelar akademis. Pemberian Angka Kredit : Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap gelar, yaitu 15,0.
220
BAB III PENGAJUAN DUPAK, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT A. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 1. Tatacara Pengajuan DUPAK a. DUPAK yang telah diisi / dibuat oleh Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan beserta Iampirannya disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. b. Pejabat Pengusul setelah menerima berkas DUPAK beserta Iampirannya, memeriksa kelengkapan persyaratannya. Apabila DUPAK dan Iampirannya telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Pejabat Pengusul membubuhkan tanda tangannya pada formulir DUPAK yang bersangkutan, dan menyampaikan DUPAK beserta Iampirannya tersebut kepada Pejabat Penetap Angka Kredit. c. Pengajuan DUPAK Iingkup Departemen Kehutanan sebagai berikut: 1) Penyuluh Kehutanan Madya : Bagi yang bekerja di UPT dan Pusat, DUPAK beserta Iampirannya disampaikan kepada Sekretaris Jendral melalui Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. 2) Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan s/d Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s/d Penyuluh Kehutanan Muda : a) Bagi yang bekerja di UPT, DUPAK beserta Iampirannya disampaikan oleh Kepala UPT yang bersangkutan kepada Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. b) Bagi yang bekerja di Pusat, DUPAK beserta Iampirannya disampaikan oleh Pejabat Eselon III yang membidangi administrasi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. d. Pengajuan DUPAK bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana s/d Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s/d Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja pada Dinas / Unit Kerja yang membidangi Kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Propinsi / Kabupaten / Kota, DUPAK beserta Iampirannya disampaikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang bersangkutan.
221
e.
2.
Penyampaian DUPAK beserta Iampirannya kepada Pejabat Pengusul dan Pejabat Penetap Angka Kredit harus mengikuti tata waktu pengusulan sebagaimana tercantum dalam butir 3. Apabila penyampaian DUPAK beserta Iampirannya melewati batas waktu yang telah ditetapkan, akan dinilai pada periode penilaian angka kredit berikutnya.
Persyaratan Persyaratan pengajuan DUPAK adalah: a. Mengisi format DUPAK Penyuluh Kehutanan Terampil (contoh Iihat Lampiran VI a-c) b. Mengisi format DUPAK Penyuluh Kehutanan AhIi (contoh lihat Lampiran VII a-c) c. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dilampiri dengan : 1) Surat Pernyataan melakukan kegiatan yang meliputi : a) Persiapan penyuluhan kehutanan (contoh Iihat Lampiran VIII) disertai bukti fisiknya, dan/atau b) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan (contoh lihat Lampiran IX) disertai bukti fisiknya, dan/atau c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan (contoh lihat Lampiran X) disertai bukti fisiknya, dan/atau d) Pengembangan penyuluhan kehutanan (contoh lihat Lampiran XI) disertai bukti fisiknya, dan/atau e) Pengembangan profesi (contoh lihat Lampiran XII) disertai bukti fisiknya, dan / atau f) Penunjang penyuluhan kehutanan (contoh lihat Lampiran XIII) disertai bukti fisiknya, dari/atau 2) Copy ijazah / STTPL yang pemah diterima yang disahkan / dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 3) Copy keputusan pengangkatan dan kepangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3.
Waktu Pengajuan DUPAK Pengajuan DUPAK Penyuluh Kehutanan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada setiap bulan Januari untuk DUPAK periode JuIi sampai dengan Desember tahun sebelumnya dan bulan JuIi untuk DUPAK periode Januari sampai dengan Juni tahun yang bersangkutan, atau paling lama satu tahun sekali.
222
4.
Pejabat Pengusul Pejabat yang berwenang mengajukan Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah : a. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja di lingkungan Departemen Kehutanan. b. Kepala Bidang / Pejabat Eselon Ill yang membidangi administrasi kepegawaian pada Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan. c. Kepala Bagian / Pejabat Eselon Ill yang membidangi administrasi kepegawaian pada Dinas / Unit Kerja yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di tingkat Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja di lingkup Dinas/Unit Kerja yang bersangkutan./ I Pejabat Eselon Ill yang membidangi administrasi kepegawaian pada Dinas / Unit Kerja yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di tingkat Kabupaten/ Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia. dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja di lingkup Dinas/ Unit Kerja yang bersangkutan.
B. Penilaian Angka Kredit 1.
Waktu Penilaian Angka Kredit Penilaian Angka Kredit Penyuluh Kehutanan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu : a. Pada bulan Januari untuk usulan kenaikan pangkat periode bulan April tahun berjalan. b. Pada bulan Juli untuk usulan kenaikan pangkat periode bulan Oktober tahun berjalan.
2.
Tim Penilai a. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat Jenderal bagi Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan.
223
b.
c.
d.
3.
Tugas Tim Penilai a. Tugas Pokok Tim Penilai Sekretariat Jenderal adalah : 1) Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya dilingkungan Departemen Kehutanan; dan 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 1). b.
224
Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda yang bekerja di lingkungan Departemen Kehutanan ditetapkan oleh Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Propinsi selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja di Iingkup Dinas/ Unit Kerja yang membidangi Kehutanan/ penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas / Pejabat Eselon II Unit Kerja yang bersangkutan. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Kabupaten / Kota selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten / Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja di lingkup Dinas / Unit Kerja yang membidangi Kehutanan / penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan di Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Kepata Dinas / Pejabat Eselon II Unit Kerja yang bersangkutan.
Tugas Pokok Tim Penilai Pusat adalah : 1) Membantu Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan; dan
2)
4.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 1).
c.
Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah : 1) Membantu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di propinsi yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan propinsi masingmasing; dan 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau Pejabat Eselon II di propinsi yang membidangi Kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 1).
d.
Tugas pokok Tem Penilai Kabupaten / Kota adalah : 1) Membantu Kepala Dinas Kehutanan Kebupaten / Kota atau Pejabat Eselon II di Kabupaten yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di l i n g k u n g a n K a b u pa t e n / K o ta m a s i n g - m a s i n g ; d a n 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II di Kabupaten / Kota yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 1).
Susunan Keanggotaan Tim Penilai a.
Anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan adalah Penyuluh Kehutanan dengan susunan sebagai berikut : 1) Seorang Ketua merangkap anggota 2) Seorang Wakil ketua merangkap anggota 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota 4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota
225
b.
c.
d.
5.
6.
Syarat Dan Masa Jabatan Keanggotaan Tim Penilai a.
Syarat Keanggotaan Tim Penilai Untuk dapat diangkat sebagai anggota Tim Penilai, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Jabatan / pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai. 2) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan. 3) Dapat aktif melakukan penilaian.
b.
Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai 1) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun. 2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan. 3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim Penilai dapat mengusulkan pengganti anggota Tim Penilai dimaksud kepada pejabat yang bewenang menetapkan Tim Penilai.
Sekretariat Tim Penilai a.
226
Apabila jumlah Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak dapat dipenuhi dan Penyuluh Kehutanan, maka Tim Penilai dapat diangkat dan Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan. Apabila Tim Penilai Propinisi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan. Apabila Tim Penilai Kabupaten / Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupateri / Kota lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau kepada Tim Penilai di lingkungari Departemen Kehutanan.
Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya. dibentuk
b. c.
7.
sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai dengan anggota yang secara fungsional menangani administrasi kepegawaian dan atau pelayanan Penyuluh Kehutanan. Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai, sebagai berikut : 1) Menerima dan mencatat Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penyuluh Kehutanan yang diterima, dan memeriksa dengan seksama kelengkapan lampiran DUPAKnya. 2) Menyampaikan DUPAK untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai sesuai dengan batas waktu yang te!ah ditetapkan. 3) Menyiapkan undangan rapat penilaian angka kredit. 4) Menyiapkan bahan laporan dan berita acara hasil rapat Tim Penilai. 5) Memproses hasil penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dalam bentuk Rekapitulasi Penilaian Angka Kredit (REPAK), Hasil Penilaian Angka Kredit (WILPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk ditandatangani oleh para pejabat yang bersangkutan. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian.
Tata Cara Penilaian Penilaian angka kredit dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : a. Berkas DUPAK beserta lampiran bukti/dokumen yang diterima oleh Tim Penilai, diproses oleh Sekretariat Tim Penilai untuk dicatat dan diperiksa kelengkapannya kemudian dilaporkan kepada Ketua Tim Penilai angka kredit untuk dinilai. b. Ketua Tim Penilai menugaskan seluruh anggota Tim Penilai untuk melakukan penilai terhadap seluruh berkas DUPAK. c. Anggota Tim Penilai yang ditugaskan melakukan penilaian sebagaimana dimaksud butir b. melakukan penilaiani secara sendirisendiri. d. Untuk menjamin obyektivitas penilaian angka kredit, maka setiap berkas DUPAK dinilai oleh 2 (dua) anggota Tim Penilai. e. Setelah semua DUPAK dilakukan penilaian, Tim Penilai mengadakan rapat pembahasan hasil penilaian tersebut. f. Rapat pembahasan hasil penilaian angka kredit (rapat Tim Penilai)
227
dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit % (tiga per empat) dari seluruh anggota Tim Penilai. g. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Penilai, apabila berhalangan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai dan apabila wakil ketua berhalangan, maka rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai. h. Apabila DUPAK yang dinilai berasal dari anggota Tim Penilai, maka yang bersangkutan tidak boleh hadir dalam rapat Tim Penilai dan Ketua dapat menunjuk anggota tim pengganti. i. Apabila seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dapat menerirna hasil penilaian, maka nilai atau angka kredit yang diberikan kepada penyuluh kehutanan yang bersangkutan dapat diproses lebih lanjut untuk penetapan angka kredit. j. Hasil penilaian terakhir adalah niliai rata-rata dari hasil penilaian 2 (dua) orang penilai yang bersangkutan. k. Apabila di dalam penilaian DUPAK terdapat unsur-unsur yang dinilai memerlukan keterangan / klarifikasi dan para ahli, maka Ketua Tim Penilai dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli sesuai keperluan. l. Hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dalam rapat tim, selanjutnya diproses sebagai berikut: 1) Bagi Penyuluh Kehutanan yang belum mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi, maka ketua tim memberitahukan hasil penilaian kepada pejabat pengusul dengan menggunakan formulir hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) seperti contoh pada Lampiran XIV. 2) Bagi Penyuluh Kehutanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi, maka ketua tim menuangkan hasil penilaian dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan menggunakan formulir seperti contoh pada Lampiran XV. 3) Bagi Penyuluh Kehutanan yang telah mencapai batas pangkat maksimal (III/d untuk Penyuluh Kehutanan Terampil dan IV/c untuk Penyuluh Kehutanan Ahli) tetap dilakukan penilaian angka kredit sesuai DUPAK yang diusulkan menurut ketentuan dan hasil PAK nya disampaikan kepada Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. m. Hasil penilaian angka kredit yang dituangkan dalam formulir PAK tersebut dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dan diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditandatangani.
228
8.
Ketentuan Lain Apabila pada suatu Unit Kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan dengan Jenjang jabatan yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya, maka Penyuluh Kehutanan yang satu tingkat di atas atau di bawah Jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan. b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.
C. Penetapan Angka Kredit 1.
Pejabat Penetapan Angka Kredit Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah: a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja di lingkungan Departemen Kehutanan. b. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda yang bekerja di lingkungan Departemen Kehutanan. c. Kepala Dinas Kehutanan / Pejabat Eselon II unit kerja yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja di lingkup Propinsi yang bersangkutan. d. Kepala Dinas Kehutanan / Pejabat Eselon II unit kerja yang membidangi kehutanan penyelenggaraan kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di kabupaten / kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bekerja di lingkup Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
2.
Tatacara Penetapan Angka Kredit a. Berkat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan oleh
229
b. c.
230
Ketua Tim Penilai kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditandatangani. Dengan ditandatanganinya hasil penilaian angka kredit, maka hasil penilaian tersebut ditetapkan sebagai Penetapan Angka Kredit (PAK) d a n p e n e ta pa n n y a t i d a k d a pa t d i a j u k a n k e b e r a ta n . PAK yang telah ditetapkan, oleh Sekretariat Tim Penilai diteruskan kepada : 1) Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan (asli). 2) Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan (tembusan). 3) Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan (tembusan). 4) Pejabat lain yang dipandang perlu (tembusan). 5) Arsip Tim Penilai yang bersangkutan.
BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN A. Pengangkatan Pertama Kali 1.
Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Kehutanan adalah : a. Menteri Kehutanan, bagi Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan. b. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan. c. Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bertugas di wilayah Propinsi yang bersangkutan. d. Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bertugas di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2.
Persyaratan a.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat pertama kali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Terampil adalah : 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau Diploma Ill; 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.l, golongan ruang Il/b; 3) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
231
4) b.
3.
Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat pertama kali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli adalah : 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana atau Diploma IV; 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang Ill/a. 3) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kedinasan dibidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus. 4) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya benilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Ketentuan lain tentang pengangkatan pertama kali a. b.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dilakukan setelah memperhitungkan kebutuhan jumlah Penyuluh Kehutanan pada unit kerja yang bersangkutan. Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan yang diangkat pertama kali ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan dan unsur utama lainnya, setelah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
Contoh pengangkatan pertama kali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan : Saudari Sari, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan Il/b, pendidikan terakhir Diploma Ill Pertanian, angka kredit yang dimiliki sesuai dengan PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan unsur Pendidikan/ljazah bidang pertanian (nilai angka kredit 60), diklat fungsional Penyuluh Kehutanan 160 jam (nilai angka kredit : 2) dan unsur utama lain (nilai angka kredit: 10), sehingga jika dijumlahkan sebesar 72 Dengan demikian, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan dengan pangkat yang sama golongan lI/b dengan jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan Pelaksana dengan angka kredit sebesar 72. Saudara lr.Joko, pangkat Penata Muda golongan II/a, pendidikan terakhir Sarjana Kehutanan, angka kredit yang dimiliki sesuai dengan PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan unsur Pendidikan/ljazah
232
bidang kehutanan (nilai angka kredit : 75), diklat fungsional Penyuluh Kehutanan 200 jam (nilai angka kredit: 3) dan unsur utama lain (nilai angka kredit : 25), sehingga jika dijumlahkan sebesar 103. Dengan demikian, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan dengan pangkat yang sama golongan II/a dengan jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan Pertama dengan angka kredit sebesar 103. 4.
Tatacara pelaksanaan pengangkatan pertama kali sebagai Penyuluh Kehutanan a. b.
Tatacara pengangkatan pertama kali sebagai Penyuluh Kehutanan diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Keputusan pengangkatan pertama kali sebagai Penyuluh Kehutanan sebagaimana contoh Lampiran XVI.
B. Perpindahan Jabatan 1.
Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan adalah : a. Menteri Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di Lingkungan Departemen Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku; b. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di Iingkungan Propinsi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. c. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di Iingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.
Persyaratan a.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang
233
akan diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Terampil dan jabatan lain adalah : 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau Diploma III; 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang Il/b; 3) Telah mengikuti dan Iulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus; 4) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan kehutanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut. 5) Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dan jabatan terakhir yang didudukinya. 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. b.
3.
Ketentuan lain tentang perpindahan jabatan a.
b.
234
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli dan jabatan lain adalah : 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana atau Diploma IV; 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang Ill/a; 3) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus; 4) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan kehutanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut. 5) Berusia setinggi-tingginya 5 ( lima ) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dan jabatan terakhir yang didudukinya. 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan jabatan dapat dilakukan setelah memperhitungkan kebutuhan jumlah Penyuluh Kehutanan pada unit kerja yang bersangkutan. Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan yang diangkat dari jabatan lain ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan dan unsur utama Iainnya, setelah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
4.
Tata cara pelaksanaan pengangkatan dan jabatan lain a. b.
Tatacara pengangkatan sebagai Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan jabatan diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/ Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Keputusan pengangkatan sebagai Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan jabatan sebagaimana contoh Lampiran XVII.
C. Penyesuaian Jabatan 1. Penyesuaian Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dari jabatan lama ke dalam jabatan baru mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Maret 2004. 2. Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dari jenjang jabatan lama ke dalam jenjang jabatan baru sebagaimana tersebut dalam angka 1, didasarkan pada jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan disesuaikan dari jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan yang lama ke dalam jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan yang baru sesuai lampiran Lampiran XVIII. 4. Pangkat dan golongan ruang Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang berdasarkan Keputusan pangkat terakhir yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 5. Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian jabatan adalah: a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di Iingkungan Departemen Kehutanan. b. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkungan Propinsi yang bersangkutan. c. Bupati / Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkungan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. 6.
Penyesuaian Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana Contoh Lampiran XIX,
235
BAB V KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT A. Kenaikan Jabatan
236
1.
Persyaratan Kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2.
Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan adalah: a. Menteri Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkungan Departemen Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di Dinas / Unit Kerja yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di lingkup Propinsi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di Dinas / Unit Kerja yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan/penyuluhan kehutanan di lingkup Kabupaten/ Kota y a n g b e r s a n g k u ta n s e s u a i k e t e n t u a n y a n g b e r l a k u .
3.
Ketentuan-ketentuan lain tentang kenaikan jabatan a. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Penyuluh Kehutanan untuk memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 dengan ketentuan: 1) Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama. 2) Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. b. Penyuluh Kehutanan yang mempunyai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,
c.
d.
4.
kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Penyuluh Kehutanan yang diangkat dalam jenjang Jabatan yang lebih tinggi wajib mengikuti diklat peningkatan profesi yang akan diatur Iebih lanjut dengan Keputusan tersendiri, dengan ketentuan pelaksanaan diklat peningkatan profesi tersebut secara efektif dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli, dengan ketentuan: 1) ljazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, yaitu bidang penyuluhan, kehutanan atau yang serumpun; 2) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat AhIi; 3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan yang akan didudukinya.
Tata cara pelaksanaan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan a. Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan menyampaikan usul kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dengan melengkapi berkas yang dipersyaratkan yang terdiri dari: 1) Copy SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 2) Copy SK jabatan fungsional terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 3) PAK terakhir asli; 4) Copy DP-3 satu tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan selanjutnya dikirim kepada: 1) Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkungan Departemen Kehutanan; 2) Kepala Dinas Kehutanan / Unit Kerja Eselon II yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkup Dinas / unit kerja pada Propinsi yang bersangkutan; 3) Kepala Dinas Kehutanan / Unit Kerja Eselon II yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Kabupaten/ Kota bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkup Dinas / Unit Kerja pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
237
b.
Pejabat-pejabat tersebut pada huruf a di atas setelah menerima berkas usulan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan, selanjutnya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditetapkan, kemudian menyampaikan usul kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan kepada: 1) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk lingkup Departemen Kehutanan; 2) Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Iingkup Propinsi; 3) Bupati / Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk lingkup Kabupaten/Kota.
c.
Apabila usulan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan telah memenuhi persyaratan, selanjutnya pejabat sebagaimana tersebut pada huruf b di atas menerbitkan keputusan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan disampaikan kepada Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan (asli) melalui pimpinan unit kerjanya.
d.
B. Kenaikan Pangkat 1.
Persyaratan Kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi: c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2.
Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan, adalah: a. Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN, bagi Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Departemen Kehutanan, Dinas / Unit Kerja yang membidangi kehutanan/ penyelenggaraan penyuluhan kehutanan Propinsi / Kabupaten / Kota.
238
b.
Menteri Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN, bagi: 1) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil mulai dan Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I. golongan ruang lI/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang Il/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang Ill/c untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang lII/d di lingkungan Departemen Kehutanan; dan 2) Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli mulai dari Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda. golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda tingkat I, golongan ruang Ill/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina, golongan IV/a untuk menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan Departemen Kehutanan.
c.
Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, bagi : 1) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil mulai dan Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Il/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang Ill/c untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang lII/d di lingkungan Propinsi yang bersangkutan; 2) Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli mulai dari Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina. golongan IV/a untuk menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di Iingkungan Propinsi yang bersangkutan; 3) Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli mulai dari Penyuluh Kehutanan Muda pangkat Penata Tingkat I. golongan ruang III/d untuk menjadi Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina, golongan IV/a untuk menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di Iingkungan Kabupaten/ Kota dalam Propinsi yang bersangkutan;
d.
Bupati / Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, bagi: 1) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil mulai dari Penyuluh
239
2)
3.
Ketentuan-ketentuan lain tentang kenaikan pangkat a.
b.
c.
240
Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II /b untuk menjadi Pengatur golongan ruang Il/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang Ill/c untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang llI/d di lingkungan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan; Penyuluh Kehutanan Tingkat AhIi mulai dari Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda pangkat Penata, golongan Ill/c untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang llI/d di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Penyuluh Kehutanan untuk memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill dan IV Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara N o m o r 1 3 0 / K E P / M . PA N / 1 2 / 2 0 0 2 d e n g a n k e t e n t u a n : 1) Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama. 2) Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. Penyuluh Kehutanan yang mempunyai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Penyuluh Kehutanan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah S1/D-IV dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah dengan ketentuan : 1) Kualifikasi ijazah harus sesuai dengan tugas pokoknya; 2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 4) Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a. 5) Mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
4.
Tata cara usulan kenaikan pangkat Pimpinan unit kerja yang bersangkutan setelah melengkapi usul kenaikan pangkat yang terdiri dari: 1) Copy Kartu Pegawai; 2) PAK (asli) terakhir; 3) Copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4) Copy DP3 dua tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 5) Daftar Riwayat Hidup (bagi yang pindah golongan); 6) Daftar Riwayat Pekerjaan; selanjutnya menyampaikan kepada Instansi induk masing-masing untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
241
BAB VI PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN A. Pembebasan Sementara dari Jabatan Penyuluh Kehutanan
242
1.
Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pembebasan sementara penyuluh Kehutanan adalah; a) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bertugas di Iingkup Departemen Kehutanan, b) Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkungan Propinsi yang bersangkutan; c) Bupati / Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2.
Alasan pembebasan sementara Penyuluh Kehutanan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang lI/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang Ill/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. b. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi yaitu bagi Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi yaitu bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. e. f. g. h.
Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau Cuti di luar tanggungan negara; atau Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kehutanan; atau Sedang menjalankan tugas belajar Iebih dari 6 (enam) bulan dibedakan dengan lzin belajar.
3.
Ketentuan lain a. Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf d di atas, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya. b. Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf e dan f di atas, kegiatan yang dilakukan selama dibebaskan sementara tidak dapat dinilai angka kreditnya. c. Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf g di atas, kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya selama yang bersangkutan dibebaskan sementara adalah dari unsur pendidikan, pengembangan profesi dan penunjang penyuluhan kehutanan. d. Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf h di atas, kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya selama yang bersangkutan dibebaskan sementara adalah ijazah pendidikan yang bersangkutan.
4.
Tatacara Penetapan Pembebasan Sementara a. Pembebasan sementara bagi Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b dan c di atas didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan. b. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan setelah melengkapi usul pembebasan sementara yang terdiri dari : 1) Copy SK pangkat terakhir 2) Copy SK jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan terakhir dan; 3) Copy Surat/SK Penugasan di luar jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan atau; 4) Copy SK tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau; 5) Copy SK hukuman disiplin atau; 6) Copy SK cuti di luar tanggungan negara atau;
243
7)
Copy SK pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
selanjutnya menyampaikan kepada: 1) Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di kantor Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan; 2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan Iingkup Departemen Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan; 3) Kepala Dinas Kehutanan / Unit Kerja Eselon II yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan di lingkup Propinsi yang bersangkutan. 4) Kepala Dinas Kehutanan / Unit Kerja Eselon II yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kehutanan di lingkup Kabupaten/Kota yang bersangkutan. c.
d.
Pejabat sebagaimana tersebut di atas pada huruf b butir 1) sampai dengan 4) setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, mengajukan usul pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana Lampiran XX.
B. Pengangkatan Kembali 1.
244
Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan kembali Penyuluh Kehutanan adalah: a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bertugas di lingkup Departemen Kehutanan. b. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkungan Propinsi yang bersangkutan c. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2.
Pensyaratan pengangkatan kembali a. Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut pada butir A angka 2 huruf a, b dan c diangkat kembali setelah yang bersangkutan memenuhi angka kredit minimal yang dipersyaratkan. b. Penyuluh Kehutanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dari tingkat berat berupa penurunan pangkat, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan setelah selesai menjalani hukuman disiplin. c. Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana pencobaan. d. Penyuluh Kehutanan yang ditugaskan di luar jabatan Penyuluh Kehutanan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh Kehutanan. e. Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan setelah selesai menjalani cuti. f. Penyuluh Kehutanan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.
3.
Tata cara penetapan pengangkatan kembali sebagai Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan setelah melengkapi usul pengangkatan kembali yang terdiri dari: 1) Copy SK pangkat terakhir; 2) Copy SK jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan terakhir; 3) Copy PAK terakhir; 4) Copy Surat/ SK Pemberhentian dan jabatan struktural/jabatan fungsional lain di luar jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan; atau 5) Surat keterangan selesai melaksanakan tugas belajar; atau 6) Copy SK pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi yang diberhentikan sementara dari PNS; atau 7) Surat keterangan selesai menjalani hukuman disiplin; atau 8) Copy SK pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi yang selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. selanjutnya menyampaikan kepada: 1) Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan
245
2) 3) 4)
5)
6)
4.
yang bekerja di kantor Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan; Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan lingkup Departemen Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan; Kepala Dinas Kehutanan / Unit Kerja Eselon II yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan di lingkup Propinsi yang bersangkutan; Kepala Dinas Kehutanan / Unit Kerja Eselon II yang membidangi kehutanan / penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Kabupaten/ Kota bagi Penyuluh Kehutanan di Iingkup Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Pejabat sebagaimana tersebut di atas pada angka 3 butir 1) sampai dengan 4) setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, mengajukan usul pembebasan sementara dan jabatan Penyuluh Kehutanan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana Lampinan XXI.
Ketentuan lain Pegawai Negeni Sipil yang diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan f, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang penyuluhan kehutanan yang diporoleh selama yang bersangkutan tidak menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan.
Contoh dalam memproses Pengangkatan Kembali: Sdr. Ir. Agus, jabatan Penyuluh Kehutanan Muda pangkat Penata, golongan ruang Ill/c dengan angka kredit sebesar 210 dibebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan. Di luar jabatan Penyuluh Kehutanan, Ia memperoleh kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d dan selama bertugas di luar jabatan Penyuluh Kehutanan dapat mengumpulkan angka kredit dan prestasi di bidang Penyuluhan Kehutanan sebesar 25, sehingga PAK terakhir Sdr. Ir. Agus menjadi sebesar 235 (210 + 25). Dalam hal yang demikian, maka untuk pengangkatan kembali Sdr, lr. Agus, pangkat yang digunakan adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dari jenjang jabatan sebagai Penyuluh Kehutanan Muda.
246
Sdri. Ir. Anita, jabatan Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, goIongan ruang Ill/b dengan angka kredit sebesar 160 dibebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan. Di luar jabatan Penyuluh Kehutanan, ia memperoleh kenaikan pangkat ke golongan ruang Ill/c dan selama bertugas di luar jabatan Penyuluh Kehutanan dapat mengumpulkan angka kredit dan prestasi di bidang Penyuluhan Kehutanan sebesar 20, sehingga PAK terakhir Sdri. lr. Anita menjadi sebesar 180 (160 + 20). Dalam hal yang demikian, maka untuk pengangkatan kembali Sdr. Ir. Anita, pangkat yang digunakan adalah Penata, golongan ruang Ill/c dan jenjang jabatan sebagai Penyuluh Kehutanan Pertama. C. Pemberhentian dari Jabatan Penyuluh Kehutanan 1.
Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian sebagai Penyuluh Kehutanan adalah: a. Menteri Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan. b. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di Iingkungan Departemen Kehutanan. c. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bertugas di wiiayah Propinsi yang bersangkutan, d. Bupati / Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bertugas di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
2.
Alasan pemberhentian Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Penyuluh Kehutanan, dilakukan apabila yang bersangkutan: a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah memipunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
247
b.
3.
Tatacara penetapan pemberhentian dan jabatan Penyuluh Kehutanan a. Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan mengusulkan bahwa Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan untuk diberhentikan dari jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas, dilampiri dengan: 1) Copy keputusan pangkat terakhir; dan 2) Copy keputusan jabatan Penyuluh Kehutanan terakhir; dan 3) Copy keputusan hukuman disiplin; atau 4) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir, b.
248
Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan, bagi: 1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda tingkat I golongan ruang Il/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata, golongan ruang Ill/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang Ill/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara. 2) Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara. 3) Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara.
Usul pemberhentian dari jabatan Penyuluh Kehutanan tersebut selanjutnya disampaikan kepada: 1) Menteri Kehutanan, bagi Penyuluh Kehutanan Madya di Iingkungan Departemen Kehutanan. 2) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan. 3) Gubernur atau pejabat Iain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bertugas di wilayah Propinsi yang bersangkutan. 4) Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan
perundangan yang berlaku, bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bertugas di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. c.
Pejabat sebagaimana tersebut pada huruf b di atas selanjutnya memproses usul pemberhentian sebagai Penyuluh Kehutanan dan menetapkannya dalam suatu keputusan sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran XXII.
d.
Keputusan tersebut disampaikan kepada Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
249
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN 1.
Prestasi kerja Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan sampai dengan masa penyesuaian nama dan jenjang jabatan, angka kredit dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988.
2.
Prestasi kerja Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan setelah masa penyesuaian nama dan jenjang jabatan, angka kredit dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002.
250
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN 1.
Penyuluh Kehutanan yang sedang dibebaskan sementara karena : a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); b. Dilugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Kehutanan; atau c. Cuti diluar tanggungan negara; mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Kehutanan, maka Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penyuluh Kehutanan.
3.
Untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Kehutanan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan: a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan; b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan; c. Penetapan standar kompetensi jabatan Penyuluh Kehutanan; d. Penyusunan formasi jabatan Penyuluh Kehutanan; e. Pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh Kehutanan; dan f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh Kehutanan Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 12 Agustus 2003 MENTERI KEHUTANAN
MUHAMMAD PRAKOSA
251
CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1.
Penyuluh Kehutanan a. Nama dan NIP b. Pangkat / Golongan c. Jabatan d. Unit Kerja
2.
Dasar Pelaksanaan
3. 4. 5.
Nama Kegiatan Tujuan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan a. Waktu Pelaksanaan b. Tempat/ Lokasi c. Peserta Hasil Kegiatan
6.
Mengetahui
(Pimpinan Unit Kerja)
:
...
...
. /
..
...
. :
...
...
. /
..
...
. :
... ..
............
.. :
... ..
............
.. :
... ..
............
..
... ..
............
.. :
... ..
............
.. :
... ..
............
.. :
... ..
............
.. :
... ..
............
.. :
... ..
............
.. :
... ..
............
.. :
... ..
............
..
... ..
............
..
... ..
............
..
... ..
............
..
.., tanggal
.
(Penyuluh Kehutanan ybs)
Catatan: Laporan hasil pekerjaan dilampirkan dengan identitas penyusunnya.
252
CONTOH SURAT KETERANGAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEPANITIAAN
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003 SURAT KETERANGAN
Panitia/penyelenggara
..................
..
..................
.. dengan ini menerangkan bahwa Penyuluh Kehutanan dibawah ini : Nama dan NIP
:
.......
/
.......
..
Pangkat/ Golongan
:
.......
/
.......
..
Jabatan
:
..
................
Unit Kerja
:
..
..............
..
Telah melakukan kegiatan
..................
...
...................
. pada tanggal
..
......di
....
..
.sebagai
......
. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan keperluannya.
tanggal
..
Ketua Panitia/ Penyelenggara
.......
253
CONTOH SURAT KETERANGAN SEBAGAI INSTRUKTUR/ PEMBIMBING
LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003 SURAT KETERANGAN
Panitia/penyelenggara
..................
..
..................
.. dengan ini menerangkan bahwa Penyuluh Kehutanan dibawah ini : Nama dan NIP
:
.......
/
.......
..
Pangkat/ Golongan
:
.......
/
.......
..
Jabatan
:
..
..............
..
Unit Kerja
:
..
..............
..
Telah melakukan kegiatan
..................
... (mengajar / memadu kursus tani / sekolah lapangan, pramuwicara, pameran, membimbing penyuluh kehutanan) selama
. jam pada tanggal
....
di
............... Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan keperluannya.
tanggal
..
Ketua Panitia/ Penyelenggara
.......
Catatan: Kegiatan mengajar / kursus, dsb agar dicantumkah jumlah jam pelajarannya.
254
CONTOH SURAT KETERANGAN SEBAGAI PEMBAHAS, MODERATOR, PENYAJI DAN NARASUMBER
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
SURAT KETERANGAN Panitia/penyelenggara
..................
..
..................
.. dengan ini menerangkan bahwa Penyuluh Kehutanan dibawah ini : Nama dan NIP
:
.......
/
.......
..
Pangkat/ Golongan
:
.......
/
.......
..
Jabatan
:
..
................
Unit Kerja
:
..
..............
..
Telah bertindak sebagai pembicara ( pembahas / moderator / penyaji / narasumber) (terlampir) dalam
..........
... Dengan judul
..........
.. pada tanggal
. di
...........
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan keperluannya.
tanggal
..
Ketua Panitia/ Penyelenggara
.......
255
CONTOH SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN
LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
SURAT KETERANGAN Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama dan NIP
:
.......
/
.......
..
Pangkat/ Golongan
:
.......
/
.......
..
Jabatan
:
..
................
Unit Kerja
:
..
..............
..
Menerangkan bahwa Penyuluh Kehutanan : Nama dan NIP
:
.......
/
.......
..
Pangkat/ Golongan
:
.......
/
.......
..
Jabatan
:
..
................
Unit Kerja
:
..
..............
..
Telah melakukan kegiatan ..................................................................................... yang dilaksanakan pada tanggal ................................ di ....................................... Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan keperluannya.
tanggal
..
Pimpinan Unit Kerja / Pejabat Yang Ditunjuk
256
CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH KEHUTANAN PELAKSANA
LAMPIRAN VIa KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENYULUH KEHUTANAN PELAKSANA NOMOR : Masa penilaian, tanggal ......................... s/d ............................ KETERANGAN PERORANGAN Nama : NIP : Nomor Seri KARPEG : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT : Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan : Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10. Unit Kerja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NO
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT UNIT KERJA/ TIM PENILAI PENGUSUL
Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah
1
2
I 1.
UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Sarjana Muda/ D III 2. D II B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam JUMLAH I
3
4
5
6
7
8
257
1
2
II
PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan 1. Mengumpulkan data sekunder dan informasi wilayah kerja 2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan kecamatan. 3. Memandu penyusunan rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran. B. Penyusunan program Penyuluhan kehutanan : Melaksanakan kajian identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan 1. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan. 2. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok sasaran. JUMLAH II PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Penyusunan Materi Penyuluhan Kehutanan 1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan. 2. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk a. Foto b. Flipchart c. Chart/Gambar B. Penerapan Metode Penyuluhan Kehutanan 1. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada a. Anggota kelompok sasaran b. Kelompok sasaran 2. Melakukan kegiatan demonstrasi cara (percontohan) 3. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demonstrasi plot). 4. Melaksanakan temu lapang. 5. Melakukan temu wicara/sarasehan kelompok sasaran tingkat BPP/kecamatan. 6. Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan. 7. Melaksanakan kegiatan widya karya/karya wisata kepada kelompok tani binaan. 8. Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan pendek study banding sebagai instruksi/pembimbing) tingkat desa dan kecamatan. 9. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massa/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan. 10. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada : a. Perorangan b. Kelompok sasaran lain C. Pengembangan Swadaya dan Swakarya Kelompok Sasaran 1. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran/menumbuhkan kelompok sasaran. 2. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai lanjut. JUMLAH III
III
258
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1. Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 2. Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 3. Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. JUMLAH IV V. PENGEMBANGAN PROFESI A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengujian/survei evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk majalah. 4. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan. C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan : 1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan. 2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan. D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan. JUMLAH V
259
1
2
UNSUR PENUNJANG VI. PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan. B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat asbtrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan. C. Mengikuti seminar/lokakarya/simposium di bidang penyuluhan kehutanan, sebagai: 1. Pemrasaran; 2. Moderator; 3. Pembahas; 4. Narasumber; 5. Peserta. D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan. E. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: 1. Diploma II 2. Sarjana Muda/Diploma III 3. Sarjana/Diploma IV F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan : 1. Tingkat Nasional/Internasional sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. G. Memperoleh piagam kehormatan 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun; b. 20 (dua puluh) tahun; c. 10 (sepuluh) tahun. 2. Gelar kehormatan akademis. JUMLAH VI
260
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
VII. BUTIR KEGIATAN 1 (SATU) TINGKAT DI ATAS/DI BAWAH JENJANG JABATAN
JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)
261
1
2
3
4
5
6
7
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. ... Dst ......................, Tanggal ........ Pejabat Pengusul
( ............................................ ) NIP. Catatan Tim Penilai
......................, Tanggal ........ Ketua Tim Penilai
( ............................................ ) NIP. Catatan Pejabat Penilai ......................, Tanggal ........ Pejabat Penilai
( ............................................ ) NIP.
262
8
CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH KEHUTANAN PELAKSANA LANJUTAN
LAMPIRAN VIb KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENYULUH KEHUTANAN PELAKSANA LANJUTAN NOMOR : Masa penilaian, tanggal ......................... s/d ............................ KETERANGAN PERORANGAN Nama : NIP : Nomor Seri KARPEG : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT : Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan : Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10. Unit Kerja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NO
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT UNIT KERJA/ TIM PENILAI PENGUSUL
Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah
1
2
I 1.
UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Sarjana Muda/ D III 2. D II B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam JUMLAH
3
4
5
6
7
8
263
1
2
II
PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan 1. Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah kerja 2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat kabupaten/kota. 3. Merekaputulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan. 4. Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan 5. Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan. 6. Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan. B. Penyusunan program Penyuluhan kehutanan : 1. Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan. 2. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep programa penyuluhan kehutanan. C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan 1. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan. 2. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok sasaran lain. JUMLAH II PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Penyusunan Materi Penyuluhan Kehutanan 1. Mengolah data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan. 2. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk a. Seri foto b. Selebaran/ pamflet c. Leaflet/folder d. Poster e. Brosur/booklet (min 1000 kata) f. Maket g. Specimen B. Penerapan Metode Penyuluhan Kehutanan 1. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada a. Anggota kelompok sasaran b. Kelompok sasaran 2. Melakukan kaji terap teknologi anjuran/ uji coba 3. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil usahatani kehutanan (demonstrasi farm). 4. Melaksanakan temu teknis antar wilayah / fungsi : a. Sebagai moderator b. Sebagai narasumber 5. Melakukan temu wicara/sarasehan kelompok sasaran tingkat kabupaten/kota. 6. Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan. 7. Melakukan temu usaha. 8. Melaksanakan kegiatan widya karya/karya wisata kepada kelompok tani binaan. 9. Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan pendek study banding sebagai instruktur/pembimbing) tingkat kabupaten/kota.
III
264
3
4
5
6
7
8
1
IV.
V.
2
3
4
5
6
7
8
10. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat kabupaten/kota. 11. Sebagai pramuwicara dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat kabupaten/kota. 12. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada : a. Perorangan b. Kelompok sasaran lain 13. Melaksanakan bimbingan pada sekolah lapang C. Pengembangan Swadaya dan Swakarya Kelompok Sasaran Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dan lanjut sampai madya. JUMLAH III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1. Melakukan pemantauan/pengendalian 2. Mengolah data hasil pemantauan/pengendalian 3. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 4. Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 5. Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 6. Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. JUMLAH IV PENGEMBANGAN PROFESI A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengujian/survei evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk majalah. 4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan. C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan : 1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilainilai pembaharuan. 2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilainilai penyempurnaan atau perbaikan. D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan. JUMLAH V
265
1
2
3
4
5
6
7
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. ... Dst ......................, Tanggal ........ Pejabat Pengusul
( ............................................ ) NIP. Catatan Tim Penilai
......................, Tanggal ........ Ketua Tim Penilai
( ............................................ ) NIP. Catatan Pejabat Penilai ......................, Tanggal ........ Pejabat Penilai
( ............................................ ) NIP.
266
8
1
2
3
4
5
6
7
8
VII. BUTIR KEGIATAN 1 (SATU) TINGKAT DI ATAS/DI BAWAH JENJANG JABATAN
JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)
267
1
2
3
4
5
6
7
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. ... Dst ......................, Tanggal ........ Pejabat Pengusul
( ............................................ ) NIP. Catatan Tim Penilai
......................, Tanggal ........ Ketua Tim Penilai
( ............................................ ) NIP. Catatan Pejabat Penilai ......................, Tanggal ........ Pejabat Penilai
( ............................................ ) NIP.
268
8
CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH KEHUTANAN PENYELIA
LAMPIRAN VIc KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENYULUH KEHUTANAN PENYELIA NOMOR : Masa penilaian, tanggal ......................... s/d ............................ KETERANGAN PERORANGAN Nama : NIP : Nomor Seri KARPEG : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT : Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan : Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10. Unit Kerja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NO
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT UNIT KERJA/ TIM PENILAI PENGUSUL
Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah
1
2
I 1.
UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Sarjana Muda/ D III 2. D II B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam JUMLAH I
3
4
5
6
7
8
269
1
2
II
PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat propinsi. B. Penyusunan program Penyuluhan kehutanan : 1. Menyusun rencana identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan. 2. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan. 3. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan. 4. Merumuskan program penyuluhan kehutanan hasil diskusi. C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Menyusun rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan. D. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan. 1. Penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan. 2. Penyusunan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan sekolah lapang/ magang. JUMLAH II PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Penyusunan Materi Penyuluhan Kehutanan 1. Menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan. 2. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk a. Slide b. Siaran sandiwara di radio/TV c. Selebaran/pamflet d. Leaflet/folder e. Poster f. Brosur/booklet g. Diorama h. Model i. Mock up B. Penerapan Metode Penyuluhan Kehutanan 1. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada a. Anggota kelompok sasaran b. Kelompok sasaran 2. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan wilayah (demonstrasi area). 3. Melakukan temu wicara/sarasehan kelompok sasaran tingkat propinsi. 4. Melakukan temu karya kepada tokoh masyarakat/agama. 5. Melaksanakan kegiatan widya karya/karya wisata kepada tokoh masyarakat/agama. 6. Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan pendek study banding sebagai instruksi/pembimbing) tingkat propinsi. 7. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat propinsi. 8. Sebagai pembuat karya/ desain dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat kabupaten/kota.
III
270
3
4
5
6
7
8
1
IV.
V.
2
3
4
5
6
7
8
9. Menyusun kurikulum kegiatan bimbingan teknis/kurus kepada kelompok sasaran. C. Pengembangan Swadaya dan Swakarya Kelompok Sasaran 1. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai lanjut. 2. Melaksanakan penilaian lomba ketrampilan bidang kehutanan. JUMLAH III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1. Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan/pengendalian. 2. Mengolah, menganalisis dan menyusun konsep laporan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 3. Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 4. Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 5. Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. JUMLAH IV PENGEMBANGAN PROFESI A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengujian/survei evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk majalah. 4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan. C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan : 1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilainilai pembaharuan. 2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilainilai penyempurnaan atau perbaikan. D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan. JUMLAH V
271
1
2
B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat asbtrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan. C. Mengikuti seminar/lokakarya/simposium di bidang penyuluhan kehutanan, sebagai: 1. Pemrasaran; 2. Moderator; 3. Pembahas; 4. Narasumber; 5. Peserta. D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan. E. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: 1. Diploma II 2. Sarjana Muda/Diploma III 3. Sarjana/Diploma IV F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan : 1. Tingkat Nasional/Internasional sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. G. Memperoleh piagam kehormatan 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun; b. 20 (dua puluh) tahun; c. 10 (sepuluh) tahun. 2. Gelar kehormatan akademis. JUMLAH VI
272
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
VII. BUTIR KEGIATAN 1 (SATU) TINGKAT DI ATAS/DI BAWAH JENJANG JABATAN
JUMLAH VII JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
273
1
2
3
4
5
6
7
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. ... Dst ......................, Tanggal ........ Pejabat Pengusul
( ............................................ ) NIP. Catatan Tim Penilai
......................, Tanggal ........ Ketua Tim Penilai
( ............................................ ) NIP. Catatan Pejabat Penilai ......................, Tanggal ........ Pejabat Penilai
( ............................................ ) NIP.
274
8
CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA
LAMPIRAN VIIa KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA NOMOR : Masa penilaian, tanggal ......................... s/d ............................ KETERANGAN PERORANGAN Nama : NIP : Nomor Seri KARPEG : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT : Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan : Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10. Unit Kerja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NO
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT UNIT KERJA/ TIM PENILAI PENGUSUL
Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah
1
2
I 1.
UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana / D IV B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam JUMLAH I
3
4
5
6
7
8
275
1
2
II
PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan. B. Penyusunan program Penyuluhan kehutanan : Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan. C. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Menyusun rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan sesuai jenjang jabatan D. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan. Menyusun rancangan sarana penyuluhan. JUMLAH II PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Penyusunan Materi Penyuluhan Kehutanan 1. Menyusun instrument dalam rangka mengumpulkan dan menyiapkan materi penyuluhan kehutanan. 2. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk a. Bulletin board (papan buletin) b. OHP transparan c. Seri slide d. Selebaran/pamflet e. Leaflet/folder f. Poster g. Brosur/booklet B. Penerapan Metode Penyuluhan Kehutanan 1. Sebagai pembicara/penyaji dalam temu teknis antar wilayah/fungsi. 2. Melakukan temu wicara/sarasehan kelompok sasaran tingkat nasional. 3. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demonstrasi plot). 4. Melakukan temu karya kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 5. Sebagai pramuwicara dalam kegiatan pameran kehutanan : a. Tingkat propinsi. b. Tingkat nasional. 6. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada : a. Perorangan b. Kelompok sasaran lain C. Pengembangan Swadaya dan Swakarya Kelompok Sasaran Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran berupa gabungan kelompok / asosiasi. JUMLAH III
III
276
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1. Menyusun metode/teknik pemantauan/pengendalian. 2. Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 3. Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 4. Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. JUMLAH IV V. PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Pengembangan Aspek Kelembagaan/ Manajemen Penyuluhan Kehutanan. 1. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan. 2. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. 3. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan. 4. Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan. B. Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Baru Penyuluhan Kehutanan. Menyusun rancangan pengembangan teknik/metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan. JUMLAH V VI. PENGEMBANGAN PROFESI A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengujian/survei evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk majalah. 4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan. C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan : 1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan.
277
1
2
D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan. JUMLAH VI UNSUR PENUNJANG VII. PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan. B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat asbtrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan. C. Mengikuti seminar/lokakarya/simposium di bidang penyuluhan kehutanan, sebagai: 1. Pemrasaran; 2. Moderator; 3. Pembahas; 4. Narasumber; 5. Peserta. D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan. E. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: 1. Diploma II 2. Sarjana Muda/Diploma III 3. Sarjana/Diploma IV F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan : 1. Tingkat Nasional/Internasional sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. G. Memperoleh piagam kehormatan 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun; b. 20 (dua puluh) tahun; c. 10 (sepuluh) tahun. 2. Gelar kehormatan akademis. JUMLAH VII
278
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
VII. BUTIR KEGIATAN 1 (SATU) TINGKAT DI ATAS/DI BAWAH JENJANG JABATAN
JUMLAH VIII JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VIII)
279
1
2
3
4
5
6
7
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. ... Dst ......................, Tanggal ........ Pejabat Pengusul
( ............................................ ) NIP. Catatan Tim Penilai
......................, Tanggal ........ Ketua Tim Penilai
( ............................................ ) NIP. Catatan Pejabat Penilai ......................, Tanggal ........ Pejabat Penilai
( ............................................ ) NIP.
280
8
CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH KEHUTANAN MUDA
LAMPIRAN VIIb KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENYULUH KEHUTANAN MUDA NOMOR : Masa penilaian, tanggal ......................... s/d ............................ KETERANGAN PERORANGAN Nama : NIP : Nomor Seri KARPEG : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT : Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan : Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10. Unit Kerja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NO
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT UNIT KERJA/ TIM PENILAI PENGUSUL
Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah
1
2
I 1.
UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana / D IV B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam JUMLAH I
3
4
5
6
7
8
281
1
2
II
PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan 1. Menganalisa data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan 2. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. B. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan : Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluhan Kehutanan sesuai jenjang jabatan. JUMLAH II PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Penyusunan Materi Penyuluhan Kehutanan 1. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk : a. Sound slide b. Video c. Siaran radio/ TV d. Selebaran/ pamflet e. Leaflet/ folder f. Poster g. Brosur/ Booklet B. Penerapan Metode Penyuluhan Kehutanan 1. Membuat desain kaji terap teknologi anjuran/ uji coba. 2. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi. 3. Melaksanakan kegiatan widyakarya/ karyawisata kepada Perguruan Tinggi, cendekiawan, pemerintah pusat. 4. Melaksanakan kegiatan widyakarya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/ pembimbing) tingkat nasional. 5. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat nasional. 6. Sebagai pembuat karya/ desain dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat nasional. 7. Sebagai sutradara dalam kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/ TV. 8. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada : a. Perorangan b. Kelompok sasaran lain 9. Menyusun materi kursus dalam kegiatan bimbingan teknis/ kursus kepada kelompok sasaran. C. Pengembangan Swadaya dan Swakarya Kelompok Sasaran 1. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran berupa koperasi/ kelembagaan formal (badan hukum) 2. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan/pemasaran. 3. Menyusun pedoman penilaian lomba ketrampilan bidang kehutanan. JUMLAH III
III
282
3
4
5
6
7
8
1
2
IV.
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 2. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil pelaksanaan penyuluhan. 3. Merumuskan hasil diskusi dan penyempurnaan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 4. Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 5. Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 6. Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. JUMLAH IV PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Pengembangan Aspek Kelembagaan/ Manajemen Penyuluhan Kehutanan. 1. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. 2. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. 3. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan. 4. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan. B. Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan. Mendiskusikan rancangan pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan. JUMLAH V PENGEMBANGAN PROFESI A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengujian/survei evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk majalah. 4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan.
V.
VI.
3
4
5
6
7
8
283
1
2
C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan : 1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan. 2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan. D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan. JUMLAH VI UNSUR PENUNJANG VII. PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan. B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat asbtrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan. C. Mengikuti seminar/lokakarya/simposium di bidang penyuluhan kehutanan, sebagai: 1. Pemrasaran; 2. Moderator; 3. Pembahas; 4. Narasumber; 5. Peserta. D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan. E. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: 1. Diploma II 2. Sarjana Muda/Diploma III 3. Sarjana/Diploma IV F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan : 1. Tingkat Nasional/Internasional sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. G. Memperoleh piagam kehormatan 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun; b. 20 (dua puluh) tahun; c. 10 (sepuluh) tahun. 2. Gelar kehormatan akademis. JUMLAH VII
284
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
VIII. BUTIR KEGIATAN 1 (SATU) TINGKAT DI ATAS/DI BAWAH JENJANG JABATAN
JUMLAH VIII JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VIII)
285
1
2
3
4
5
6
7
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. ... Dst ......................, Tanggal ........ Pejabat Pengusul
( ............................................ ) NIP. Catatan Tim Penilai
......................, Tanggal ........ Ketua Tim Penilai
( ............................................ ) NIP. Catatan Pejabat Penilai ......................, Tanggal ........ Pejabat Penilai
( ............................................ ) NIP.
286
8
CONTOH : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH KEHUTANAN MADYA
LAMPIRAN VIIc KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENYULUH KEHUTANAN MADYA NOMOR : Masa penilaian, tanggal ......................... s/d ............................ KETERANGAN PERORANGAN Nama : NIP : Nomor Seri KARPEG : Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : Pangkat/ Golongan Ruang/ TMT : Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan : Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10. Unit Kerja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NO
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT UNIT KERJA/ TIM PENILAI PENGUSUL
Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah
1
2
I 1.
UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana / D IV B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam JUMLAH I
3
4
5
6
7
8
287
1
2
II.
PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan 1. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usha wanatani. 2. Sebagai penyaji dalam pendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. 3. Sebagai nara sumber dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani. 4. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani. B. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan : Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluhan Kehutanan sesuai jenjang jabatan. JUMLAH II PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Penyusunan Materi Penyuluhan Kehutanan 1. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk : a. Selebaran/ pamflet b. Leaflet/ folder c. Poster d. Brosur/ Booklet B. Penerapan Metode Penyuluhan Kehutanan 1. Melakukan temu karya kepada Perguruan Tinggi, cendikiawan, Pemerintah Pusat. 2. Melaksanakan kegiatan widyakarya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/ pembimbing) tingkat internasional. 3. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat internasional. 4. Sebagai narasumber/ pengisi acara/ diskusi/ wawancara dalam kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/ TV. 5. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada : a. Perorangan b. Kelompok sasaran lain JUMLAH III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN 1. Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan. 2. Menyusun laporan bulanan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 3. Menyusun laporan triwulan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. 4. Menyusun laporan tahunan pejabat fungsional penyuluh kehutanan. JUMLAH IV
III.
IV.
288
3
4
5
6
7
8
1
2
V.
PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN A. Pengembangan Aspek Kelembagaan/ Manajemen Penyuluhan Kehutanan. 1. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan. 2. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. 3. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan. 4. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan. B. Pengembangan Aspek Teknik, Metodologi, Materi, Sarana, dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan. Mendiskusikan rancangan pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan. JUMLAH IV PENGEMBANGAN PROFESI A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengujian/survei evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk majalah. 4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan. C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan : 1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilainilai pembaharuan. 2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilainilai penyempurnaan atau perbaikan. D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan. JUMLAH VI
VI.
3
4
5
6
7
8
289
1
2
VII. UNSUR PENUNJANG PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan. B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan. 1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat asbtrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan. C. Mengikuti seminar/lokakarya/simposium di bidang penyuluhan kehutanan, sebagai: 1. Pemrasaran; 2. Moderator; 3. Pembahas; 4. Narasumber; 5. Peserta. D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan. E. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: 1. Diploma II 2. Sarjana Muda/Diploma III 3. Sarjana/Diploma IV F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan : 1. Tingkat Nasional/Internasional sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif; b. Anggota aktif. G. Memperoleh piagam kehormatan 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun; b. 20 (dua puluh) tahun; c. 10 (sepuluh) tahun. 2. Gelar kehormatan akademis. JUMLAH VII
290
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. ... Dst ......................, Tanggal ........ Pejabat Pengusul
( ............................................ ) NIP. Catatan Tim Penilai
......................, Tanggal ........ Ketua Tim Penilai
( ............................................ ) NIP. Catatan Pejabat Penilai ......................, Tanggal ........ Pejabat Penilai
( ............................................ ) NIP.
291
8
CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN
LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PENYULUHAN KEHUTANAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Menyatakan bahwa
:
Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Telah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan, sebagai berikut :
292
NO
URAIAN KEGIATAN
TGL
1
2
3
SATUAN JML HASIL 4
5
JML A.K
KET/BUKTI FISIK
6
7
1 2 3 dst. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................., ........................ Atasan langsung,
293
CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
294
Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Menyatakan bahwa
:
Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Telah melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, sebagai berikut : NO
URAIAN KEGIATAN
TGL
1
2
3
SATUAN JML HASIL 4
5
JML A.K
KET/BUKTI FISIK
6
7
1 2 3 dst. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................., ........................ Atasan langsung,
295
CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENYULUHAN KEHUTANAN
LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Menyatakan bahwa
:
Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Telah melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, sebagai berikut :
296
NO
URAIAN KEGIATAN
TGL
1
2
3
SATUAN JML HASIL 4
5
JML A.K
KET/BUKTI FISIK
6
7
1 2 3 dst. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................., ........................ Atasan langsung,
297
CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN
LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
298
Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Menyatakan bahwa
:
Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Telah melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, sebagai berikut : NO
URAIAN KEGIATAN
TGL
1
2
3
SATUAN JML HASIL 4
5
JML A.K
KET/BUKTI FISIK
6
7
1 2 3 dst. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................., ........................ Atasan langsung,
299
CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
LAMPIRAN XII KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan dibawah ini :
300
Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Menyatakan bahwa
:
Nama
: ..................................................................................
NIP
: ..................................................................................
Pangkat / Golongan
: ..................................................................................
Ruang
: ..................................................................................
Jabatan
: ..................................................................................
Unit Kerja
: ..................................................................................
Telah melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, sebagai berikut : NO
URAIAN KEGIATAN
TGL
1
2
3
SATUAN JML HASIL 4
5
JML A.K
KET/BUKTI FISIK
6
7
1 2 3 dst. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................., ........................ Atasan langsung,
301
CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN KEHUTANAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ............................................................................................................................ NIP : ............................................................................................................................ Pangkat : ............................................................................................................................ Ruang : ............................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................ Unit Kerja : ............................................................................................................................ Menyatakan bahwa : Nama : ............................................................................................................................ NIP : ............................................................................................................................ Pangkat : ............................................................................................................................ Ruang : ............................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................ Unit Kerja : ............................................................................................................................ Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Penyuluh Kehutanan, sebagai berikut : No.
Kegiatan Penunjang Penyuluh Kehutanan
Jenis/Bentuk Kegiatan
Jumlah yang dinilai/Kegiatan
Pada/ Tempat
Keterangan
1
2
3
4
5
6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................., ...................... 2003 (Nama Jabatan) ........................
( ........................................ ) NIP
302
303
UNSUR PENUNJANG
B
Persiapan Penyuluhan Kehutanan
II
Pengembangan Penyuluhan Kehutanan
Total (I + II + III + IV + V + VI)
JUMLAH (VI)
VII Penunjang Penyuluhan Kehutanan
JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI)
VI Pengembangan Profesi
V
IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
III Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
PENDIDIKAN
I
3
2 UNSUR UTAMA
1
SUB UNSUR 4
KODE KEGIATAN 5
ANGKA KREDIT
USULAN PENILAIAN 6
8
KETERANGAN
( ......................................... ) NIP. .....................................
.................., .......................................... KETUA TIM PENILAI ...........................
7
ANGKA KREDIT
USULAN PENILAIAN
LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
KODE KEGIATAN
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT PERIODE : ................. S/D .....................
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
UNSUR
: : : : :
A
NO
Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Unit Kerja
CONTOH HASIL PENILAIAN AK
CONTOH : PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN XV KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003 PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor : / / /
Masa Penilaian : ........................ s/d ............................ KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama 2 NIP 3 Nomor Seri KARPEG 4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT 5 Tempat dan Tanggal Lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan Tertinggi 8 Jabatan Fungsional / TMT 9 Unit Kerja PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA a 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / Ijazah 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) b Persiapan Penyuluhan Kehutanan c Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan d Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan e Pengembangan Penyuluhan Kehutanan f Pengembangan profesi Jumlah Unsur Utama 2 UNSUR PENUNJANG Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ........ / PANGKAT .......... / TMT .......... ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN atau Kanreg BKN yang bersangkutan. TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 2. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 3. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 5. Kepala Biro Kepegawaian / BKD yang bersangkutan. *) *) coret yang tidak perlu.
304
Ditetapkan di : Pada tanggal :
Jumlah Unsur Utama 2
UNSUR PENUNJANG Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
III
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ......./PANGKAT ..................../ TMT .............................
ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN atau Kanreg BKN yang bersangkutan.
Ditetapkan di : Pada tanggal :
TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 2. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 3. Sekretaris Tim Penilai Kehutanan yang bersangkutan. 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 5. Kepala Biro Kepegawaian / BKD yang bersangkutan. *) *) coret yang tidak perlu.
305
CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .......................... NOMOR : ............. / ....... / .......... TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang :
a.
b. Mengingat
306
:
1.
Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .................... tanggal .......................... dipandang perlu mengangkat saudara .......................... dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. ............................................................... ...............................................................
Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .....................................; 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....................................; 10. Keputusan Menteri Kehutanan nomor .................................
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ....................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/Gol. : ................................................... Ruang/TMT d. Unit Kerja : ....................... dari jabatan ..................... dengan angka kredit sebesar .................. (diisi dengan angka dan huruf)
KEDUA KETIGA
: :
.................................................................................................... Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ASLI : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) 2. Kepala Biro Kepegawaian / BKD yang bersangkutan *) 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 4. Kepala KPKN / KASDA yang bersangkutan *) 5. Pejabat lain yang dipandang perlu. *) coret yang tidak perlu.
307
CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN
LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .......................... NOMOR : ............. / ....... / .......... TENTANG PENGANGKATAN DALAM PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang :
a.
b. Mengingat
:
Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .................... tanggal .......................... dipandang perlu mengangkat saudara .......................... dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. ............................................................... ...............................................................
1.
Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
8.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .....................................;
9.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....................................;
10. Keputusan Menteri Kehutanan nomor .................................
308
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ....................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/Gol. : ................................................... Ruang/TMT d. Unit Kerja : ....................... dari jabatan ..................... dengan angka kredit sebesar .................. (diisi dengan angka dan huruf)
KEDUA KETIGA
: :
.................................................................................................... Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ASLI : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) 2. Kepala Biro Kepegawaian / BKD yang bersangkutan *) 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 4. Kepala KPKN / KASDA yang bersangkutan *) 5. Pejabat lain yang dipandang perlu. *) coret yang tidak perlu.
309
310 Ajun Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan Pratama Penyuluh Kehutanan Madya
5
6
7
300 - < 400 400 - < 550 550 - < 600
Penata Tk. I, III/d Pembina IV/a Pembina Tk. I, IV/b Pembina Utama Muda IV/c
Penyuluh Kehutanan Muda Penyuluh Kehutanan Madya Penyuluh Kehutanan Utama Pratama Penyuluh Kehutanan Utama Muda
5
6
7
Penyuluh Kehutanan Madya
Penyuluh Kehutanan Muda
700
200 - < 300
Penata III/c
Penyuluh Kehutanan Pratama
4
2
Penyuluh Kehutanan Pertama
3
Ajun Penyuluh Kehutanan
1
150 - < 200
ANGKA KREDIT
Penata Muda Tk. I, III/b
PANGKAT/GOLONGAN
300
200 - < 300
Ajun Penyuluh Kehutanan
JABATAN BARU
Penata Tk. I, III/d
Penata, III/c
100 - < 150
JABATAN LAMA
Penyuluh Kehutanan Penyelia
Penata Muda III/a
NO.
B. PENYULUH KEHUTANAN AHLI
Ajun Penyuluh Kehutanan Madya
4
150 - < 200
80 - < 100 100 - < 150
Pengatur Tk. I, II/d Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan Lanjutan Penata Muda, III/a
Ajun Penyuluh Kehutanan Muda
3
Penata Muda Tk. I, III/b
60 - < 80
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pengatur, II/c
ANGKA KREDIT
Asisten Penyuluh Kehutanan
2
PANGKAT/GOLONGAN
40 - < 60
Asisten Penyuluh Kehutanan Madya
1
JABATAN BARU
LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts-II/2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003
Pengatur Muta Tk. I, II/b
JABATAN LAMA
NO.
A. PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL
TABEL PENYESUAIAN JENJANG JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
CONTOH TABEL PENYESUAIAN JENJANG JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
CONTOH PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR : ................................... TENTANG PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) Menimbang :
bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan angka kreditnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002.
Mengingat
1.
Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahunan 1999 Nomor 60, Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 3 8 3 9 ) ;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ( L e m b a r a n N e g a r a Ta h u n 2 0 0 1 N o m o r 4 9 ) ;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
:
311
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nommor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
9.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; 11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departeman; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; Memperhatikan : Usul Direktur/Kepala Unit Diklat Nomor ....................................
312
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ................................ Penyuluh Kehutanan yang namanya tersebut dalam lajur 2 disesuaikan jabatannya dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 3 ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4 keputusan ini.
KEDUA
:
Bagi Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dengan diktum PERTAMA, kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA
:
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
a.n. Menteri/Kepala LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota *) Sekretaris Jendral / Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah *)
313
CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN XX KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .......................... NOMOR : ............. / ....... / .......... TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang :
Mengingat
314
:
a.
Bahwa saudara ........................... NIP. ............................... pangkat/golongan ruang ................... jabatan .................... berdasarkan .................................... dipandang perlu membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan, karena ................................................................................ .............................................
b.
............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ .............................................
1.
Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
6.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002;
7.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....................................;
8.
Keputusan Menteri Kehutanan nomor .................................
9.
............................................................................................
MEMUTUSKAN PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ....................................... mengangkat/mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/Gol. : ................................................... Ruang/TMT d. Unit Kerja : ....................... dari jabatan ..................... dengan angka kredit sebesar .................. (diisi dengan angka dan huruf)
KEDUA KETIGA
: :
.................................................................................................... Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ASLI : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) 2. Kepala Biro Kepegawaian / BKD yang bersangkutan *) 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 4. Kepala KPKN / KASDA yang bersangkutan *) 5. Pejabat lain yang dipandang perlu. *) coret yang tidak perlu.
315
CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .......................... NOMOR : ............. / ....... / .......... TENTANG PENGANGKATAN DALAM PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang :
Mengingat
:
a.
Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .................... tanggal .......................... dipandang perlu mengangkat kembali Saudara .......................... dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.
b.
............................................................... ...............................................................
1.
Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
8.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .....................................;
9.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....................................;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor .................................
316
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ....................................... mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/Gol. : ................................................... Ruang/TMT d. Unit Kerja : ....................... dari jabatan ..................... dengan angka kredit sebesar .................. (diisi dengan angka dan huruf)
KEDUA KETIGA
: :
.................................................................................................... Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) 2. Kepala Biro Kepegawaian / BKD yang bersangkutan *) 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 4. Kepala KPKN / KASDA yang bersangkutan *) 5. Pejabat lain yang dipandang perlu. *) coret yang tidak perlu.
317
CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI PENYULUH KEHUTANAN
LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 272/Kpts-II/2003 Tanggal : 12 Agustus 2003
KEPUTUSAN .......................... NOMOR : ............. / ....... / .......... TENTANG PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang :
Mengingat
318
:
a.
Bahwa saudara ........................... NIP. ............................... pangkat/golongan ruang ................... jabatan .................... terhitung mulai tanggal ............................... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ........................................ tanggal ...................................../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b.
............................................................................................ ............................................................................................
1.
Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
7.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002;
8.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....................................;
9.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor .................................
MEMUTUSKAN PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ....................................... mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/Gol. : ................................................... Ruang/TMT d. Unit Kerja : ....................... dari jabatan ..................... dengan angka kredit sebesar .................. (diisi dengan angka dan huruf)
KEDUA KETIGA
: :
.................................................................................................... Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) 2. Kepala Biro Kepegawaian / BKD yang bersangkutan *) 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 4. Kepala KPKN / KASDA yang bersangkutan *) 5. Pejabat lain yang dipandang perlu. *) coret yang tidak perlu.
319
