RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN 2010 s/d 2019
pT,
mlum0il PililAlt l0iltlluftilt
KEPUTUSAN IUPHHK
DAIAM HUTAN AIAM
Nomor Tonggol
:9 Juni2008
Luos
:
Jongko
: SK.2l6IMENHUI-al./2008
t 48.440 Ho lzin : I Juni2008 s/d 8 Juni2052
Kobupolen : Kelopong
Provinsi
: Kolimonlon Borot
i . Di : Jokorlq Tonggol ' 12 Asustus 2o1o Nomor : SK.81/VI-BPEA/2OtO
Disusun Oleh
Diselujui
A.n. IIENTERI KEHUTANAN
NrP. r9590520 198501 2 00r
PT,
:
MOHAIRSON PAWAN KHAIUTISIIWA
Direklur Ulomo
Il.EP UI} t, I (': I ND ONtr] S I ;\ D tr P A ILT E M tr l'{ KE H U T..\ N A N
JAl(AR'fA
.
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor
:
sK.81/vr-BPllA/2010 TENTANG
PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN 2O1O 2019 ATAS NAMA PT, MOHAIRSON PAWAN KHATULISI-IWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
r
-
MENTERI KEI.IUTANAN r'brnbaca
:nimbang
;
Surat Direktur Utama PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa No. 105/MO/ XII/2009 tanggal 29 Desember 2009, No. I06lVlOlIVlZ010 tanggal 22 April 2010 dan No, 107llv|OlIV12010 tanggal 2 Juni 201(t perihal RKUPHHK-HA Dalam Hutan Produksi PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa.
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.216/ lvlenhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 kepada PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa diberikan Izin lJsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi seluas 't48.440 ha di Provinsi Kalimantan Barat dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun sejak ditetapkan;
(1) huruf a dan c serta ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 Jo' Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 diatur bahwa kepada pemegang IUPHHK Pada Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
b" bahwa berdasarkan
Pasal 73 ayat
wajib membuat RKUPHHK untuk seluruh areal kerja untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan RKT untuk mendapat persetujuan dari lt'lenteri Kehutanan.
l
c.
)
No,
P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan l'.':storasi
Ekosistem disebutkan bahwa pemegang IUPHHK-HA atau ITJPHHKRE wajib menyusun RKUPHHK untLrk jangka waktu 10 (:;epuluh) tahunan;
)
)
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraluran Menteri Kehutanan
d.
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-li/2009, Direktur Jenderal atas nama Menteri menilal dan menyetujui usulan RKUPHHK-HA dan sallnannya
disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala
Dinas
Kabupaten/Kota dan Kepala UPT;
e. bahwa,..,.
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-lI/2009, Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan penilaian dan pengesahan Usulan RKUpHHK Dalam Hul-an Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi kepada pejabat eselon Iingkup Direktorat lenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
II
f.
kepada Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam; s. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui Usulan RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi a.n. PT, Mohairson Pawan Khatulistiwa yang diter-apkan dengan Keputusan l"lenteri Kehutanan;
i
3ingat
i
! I
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
2.
Undang-Undang Nomor 24Tahun 1992;
? J,
4.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 lo. No. 3 tahun 2008; Keputusan Presideri RI Nomor 187/M Tahun 20a4, Jo. Nomor 171lM Tahun 2005;
7. i
l
I
I
o o.
q 10
11.
Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005, lo. No. 62 Tahun 2005; Peraturan Presiden RI Nomor l0 Tahun 2005, Jis Nomor 15 Tahun 2005, dan Nomor 63 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-1112005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P. 17lMenhut-1112007 ;
I
i
bahwa berdasarkan Keputusan Direktur lenderal Bina produksi Kehutanan No. SK.244lVi-Set/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penilaian dan pengesahan Usulan RKUPHHK Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi, telah dilimpahkan wewenang penilaian dan pengesahan Usulan RKUPHHK dimaksud
1.2.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27lMenhut-1112006;
13.
Peraturan Menterr Kehutanan Nomor P.01/Menhut-li/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/lvlenhut-il/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5B/Menhul-IU2008;
t4. )
15. I
16. Peraturan...,. i
16.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor p.11/Menhut-1U2009; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor p,33/lvlenhut-1112009;
iB. 19. 20.
Peraturan lt4enteri Kehutanan Nomor P.56i Menhut-IIl2D]9; Peraturan lvlenteri Kehutanan Nomor p,38/lulenhut-IIftA}9;
Keputusan Direktur Jenderal Blna Produksi Kehutanan Nomor SK.244lVI-Set/2007 tanggal 30 Agustus 2007;
2L
Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.g/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
Memperhaiikan
:
Hasil Penilaian atas Usulan RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi a.n, PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa sesuai surat arahan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam No. S.B0/BPHA-2/2010 tanggal 26 Januari 2010 dan No. S.445IBPHA-212010 tanggal 4 Mei 2010.
i
MEMUTUSKAN '
Menetapkan
.
PERTAN,IA
l'lenyetujui Usulan RKUPHHI( Hutan Alam Pada Hutan Produksi periode lahun 2010 - 2019 a.n, PT. lt4ohairson Pawan Khatulistiwa di Provinsi Kalimantan BaraU
-;
,KEDUA
Rencana penebangan RKUPHHK Hutan Alam Pada Hutan Produksi 2019 a.n. PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa Periode Tahun 2010 maksimum seluas 9.353 ha/i0 th, rata-rata 935,30 ha/th, dibulatkan 930 ha/th dan volume maksimum 359.567 m3/10 th, rata-rata 35.956,70 m3/th dibulatkan 35.950 m3/th yang lokasinya sebagaimana Peta
-
I
)
Lampiran Keputusan ini; } KETIGA
Uraian rinci luas dan volume tebangan tahunan sistem silvikultur tercantum pada buku RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi PT, Mohairson Pawan Khatulisliwa sebagaimana Buku Lampiran Keputusan ini;
\ ) \ KEEMPAT
)
PT. Mohairson Pawan Khatulistlwa dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya agar membangun kemitraan dengan para pihak kompeten;
I
KELiMA
-)
1KEENA|.4
J) KETUJUH l 1
t
RKUPHHK tersebut paoa amar PERTAMA berfungsi sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaira Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi PT. Mohairson Pawan Khalulistiwa;
Selambat-lambatnya 31 Agustus 2010, PT, Mohairson Pawan Khatulistiwa harus sudah menyelesaikan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebagai dasar penyusunan revisi RKUPHHK-HA;
: jrambat-lambarrya 3 L Desen be- 2010, RKUPHHK-HA ini sldah direvlsi berdasarkan hasil inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB); KEDELAPAN,...,
KEDELAPAN
:
KESEMBILAN
:
KESEPULUH
:
Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
Apabila dalam kurun waktu RKUPHHK-HA terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan perubahan pelaksanaan RKUPHHK-HA yang telah ditetapkan dan tidak sesual dengan sistem silvikultur yan€ telah ditetapkan dan karena sebab-sebab lainnya, maka harus dllaporkan dan mendapat persetujuan kembali dari Menterl Kehutanan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3i Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan lni, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagairnana mestinya.
Ditetapkandi Pada tanggal
: lakarta i 12 Agusrus 2010
A.n. MENTERI KEHUTANAN denga n asllnya ukum dan Humas
DIREKTUR -]ENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN U.b. DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM,
ttd
Ir. Listya Kusumawardhani, MSc. 07 198103 1 005
t
.j
i i !
NIP. 19590520 198501 2 001
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth. : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta, 2, Direktur Jenderal lingkup Depaftemen Kehutanan di lakata, 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Jakarta, 4. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, 5. Direktur terkait lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di lakarta, 6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta, 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, B, Bupall l(etapang di Ketapang, 9. l(epala Dinas l(ehulanan Kabupaten Ketapang dl Ketapang, 10, l(epala Balal PenranLauan Penranfaatan llutan Produksl Wllayah X Pontlanak, 11. Dlrektur Utama PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa di lakarta/Pontianak.
