MENTF.JU TENAGA KERJA UAN TI\ANSMIGRASI
REPUIJLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR : KEP. 101/MENNI/2004 TENTANG TAT A CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
a. bahwa sebayai pelaksanaan Pasal 66 yat (3) IJndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KelenagaKer.iae n . perlu diatur mengenai lata cara perijinan perusahaan penyt dia jasa eKerjn!buruh; b. bahwa untu . itu perlu ditetapkan dengan Kcputusun Mer.ter!
i\ engingat
1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tenlcmg Pernyataan Berl:?.kunya Undang-!Jndcmg Pengawasan Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 dari Republik . lndone$ia unluk Seluruh lndonesiCI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ler.1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Kepulusan Presiden Republik lndont:sia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembe11tukan Kabinet Golong Royong;
Memperhatikan
Pokok-pokok Pikiran Sekrtlariat Lembaga Kerjasama asional tangg:;; 20 April 2004: Kesepakatan Rapat Plene tanggal 23 April 2004 ;
embaga Kerjasama Tn ani
·riparlit
Nasional
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENT ANG TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH.
Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan 1
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerirna upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pengusaha adalah a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suaiu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalar.kan perusahaan bukan mi!iknya; c orang pers&orangan, persekutuan, atau badan hukum yang ·berad.: di Indonesia mewakili peruE-ahaan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Perusahaar. adalah a setiar !Jentu uzaha yang berbadaP hukum ata 1J tic1ak, milik orang p13rseorangar1, rnili persekuluan. alau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara y'mg mernpekerj3kan pekerjaiburuh dengan memhayar upah atau imbalan da!am bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mernpunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbauan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan. 5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2 {1) Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pckerja/buruh, perusai1aan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai dornisili perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
{2}
U:1tuk rnendapa!kar. ijin operasional perusahaa11 penyedia jasa perusahaan menyampaikan permohonan dengan melampirkan :
pF'lkerj ib;.; ·'h
a. copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi; b. copy anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh; c. copy SIUP; d copy wajib lapor ketenagakerjaan .tang masih berlaku. (3) lnstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah menerbitkan ijin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohona,n diterima.
Pasal 3 ljin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 berlaku di seluruh Indonesia untuk jangka waktu 5 (iima) tahun dan dapat dipeipanjang untuk jangka waktu yang sc:ma.
?asa! 4
Daiam hal perusahaa:l penyt!dia jasa memperclen pel\erjaan dnri perusahaan pem::>eri pekerja;.n kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangilya memuat: a. jenis pekerjaan yang akan diiakukan oleh pekerja/buruh dari purusah tun penyedia jasa: b. penegr san bahwa daiam melak anakan pekerjaan sebau& nnanu dimaksud huruf a, hu ungan kerja yang terjadi (ldalah antara perusahaan pcnyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga p rlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; c. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekeria/buruh dari peiusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pe erjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian P. rusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Pasal 5
Perjanjian sebagaimana d;illaksud dalam Pasal 4 harus d1dallark<Jn pada instansi yang oertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupalen/J..ula tempat perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh rneliiksanakan pekerjaan
(2) Daiam hai perusall ::1 penyed!a jasa pe .erja/bUJuil melaKsanakan pekerjaa:; pada perusahaan pemberi kerJa yang berada dalam wilayah lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, rnaka pendaftaran dilakukan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. '3.
Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan pada pen.:sahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu provinsi, maka pendaftaran dilakukan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial. endaftaran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( harus melampirkan draft perjanjian kerja.
aya :2) dan aya (3)
Pasal 6 .,
(1)
Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melakukan penelitian perjanjian tersebut.
(2)
Dalam hal perjar.jian :1ebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tciah memenull: ketentuan sebagmmana d:mal\sud dalam Pasal 4, maka JJejabat yang bflrtanggung ja•.vJb di bidang ketenagakeijaan menerhitkan bukti pendaftaran.
(3) Daiam hal tardapat ketenluan yang tidak sesuai deng:sn kotenluan I.Jalam Pasal 4, maka
p jabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan membuat catatan pad bu ti pendaftJran bahwa perjanjian dirnaksud tidak sesuai dengan ketontuan dalam Pasa1·4.
Pasal 7 Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh !idak mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencabut ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangl
Pasal 8 Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 J uni 2004
