MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1M. 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANAAKSI PENINGKATANKESELAMATANTRANSPORTASI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang baik, tepat sasaran serta siap operasi yang menjamin keamanan dan keselamatan, maka perlu melaksanakan aksi peningkatan keselamatan transportasi, dengan memerintahkan dan menginstruksikan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 6. Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wakil Menteri Perhubungan; Sekretaris J enderal; Inspektur Jenderal; Direktur Jenderal Perhubungan Darat; Direktur Jenderal Perhubungan Laut; Direktur Jenderal Perhubungan Udara; Direktur Jenderal Perkeretaapian; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Menugaskan kepada para Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan keselamatan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri Perhubungan ini. Untuk meningkatkan keselamatan transportasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama yang menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing dengan melakukan langkah -langkah sebagai berikut: 1. melaksanakan aksi peningkatan keselamatan pada aspek manajemen transportasi;

transportasi

2. melaksanakan aksi peningkatan keselamatan pada aspek prasarana yang berkeselamatan;

transportasi

3. melaksanakan aksi peningkatan keselamatan pada aspek sarana yang berkeselamatan;

transportasi

4. melaksanakan aksi peningkatan keselamatan transportasi pada aspek SDM dan pengguna transportasi yang berkeselamatan;

5. melaksanakan aksi peningkatan keselamatan transportasi pada aspek penanganan pasca kecelakaan transportasi. Memberikan sanksi kepada aparatur pemerintah atau operator saranaj prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menetapkan Pejabat setingkat Eselon II sebagai penanggung jawab monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rencana aksi peningkatan keselamatan transportasi. Agar Instruksi Menteri Perhubungan ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rencana aksi peningkatan keselamatan transportasi kepada Menteri Perhubungan melalui Wakil Menteri Perhubungan secara berkala.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal11 Januari 2013 MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA,

SALINANInstruksi Menteri ini disampaikan kepada: 1. Wakil Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris J enderal; 3. Inspektur J enderal; 4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Kepala Biro Perencanaan; 7. Kepala Pusat Data dan Informasi; 8. Kepala UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Salinan sesuai deng Kepala Bir u

Go

UMAR A S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN INSTRUKSIMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 1 TAHUN2013 TENTANGRENCANAAKSI PENINGKATANKESELAMATANTRANSPORTASI

1

Peningkatan Koordinasi dan Manajemen Keselamatan Transportasi darat

Melaksanakan Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Keselamatan yang Sistem Informasi terintegrasi dengan Keselamatan (SIK) POLRI yang terintegrasi dengan POLRI

2

Pembentukan Forum LLAJ di daerah

Asistensi Pembentukan Forum LLAJ untuk daerah

Penyusunan Pedoman Untuk Audit Keselamatan Jalan

Menyusun Pedoman Audit Keselamatan Jalan

Tersedianya SIK transportasi jalan yang terintegrasi

Pembangunan

Implementasi dan Pengembangan

Dit KTDDitjen Hubdat koordinasi dengan POLRI

Terlaksananya kegiatan asistensi pembentukan Forum LLAJ di daerah

Terbentuknya forum LLAJ di daerah yang sesuai dengan PP 37 Tahun 2011

Asistensi ke daerah

Terbentuknya Forum LLAJ di daerah

Dit KTDDitjen Hubdat

Proses Penyusunan Pedoman Audit Keselamatan Jalan

Tersedianya Pedoman Audit Keselamatan Jalan

Sosialisasi dan Implementasi

Dit KTDDitjen Hubdat

Proses Penyusunan Pedoman Inspeksi Keselamatan jalan

Tersedianya Pedoman Inspeksi Keselamatan Jalan

Terbangunnya Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum

Terbentuk dan Terlaksananya Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum

Menyusun Pedoman Teknis Mekanisme Pola Kemitraan Penanganan Keselamatan Jalan

Proses penyelesaian Pedoman Teknis Mekanisme Pola Kemitraan Penanganan Keselamatan Jalan

Tersedianya Pedoman Teknis Mekanisme Pola Kemitraan Penanganan Keselamatan Jalan

Pengefektifan kemitraan pemerintah-swastamasyarakat di bidang keselamatan ialan

Mendorong pembentukan GRSP yang efektif

Proses penyempumaan pembentukan kelembagaan GRSP

Terbentuknya GRSP yang efektif

Optimalisasi CSR guna peningkatan keselamatan jalan

Mendorong pengalokasian CSR, khususnya perusahaan otomotif dalam membiayai kegiatan di bidang keselamatan transportasi ialan

Jumlah mitra aktif

Tersedianya pendanaan keselamatan yang bersumber dari CSR perusahaan

Penyusunan Pedoman Untuk Inspeksi Keselamatan Jalan Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum

Menyusun Pedoman Inspeksi Keselamatan Jalan Menyusun Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum

6

Penyusunan Mekanisme Pola Kemitraan Penanganan Keselamatan Jalan

7

4

5

8


Oit. KTDOitjen Hubdat

1. Uji Publik ~. Penetapan ~. Implementasi

Monitoring dan evaluasi

Oit. KTDDitjen Hubdat

1. Uji Publik ~. Penetapan ~. Implementasi


Dit. KTDDitjen Hubdat

Persiapan pemenuhan persyaratan legal hukum

Terbentuknya GRSP Indonesia yang efektif


2 mitra aktif

3 mitra aktif


Terbit

9

Penyusunan pedoman kelalulintasan kendaraan darurat

Menyusul pedoman kelalulintasan kendaraan darurat

Terlaksananya Penyusunan pedoman kelalulintasan kendaraan darurat

Tersedianya draft pedoman kelalulintasan kendaraan darurat

Penyusunan Konsep

Finalisasi legal aspek

Dit KTD, Bag. Hukum-Ditjen Hubdat

10

Menyiapkan rencana pembentukan lembaga riset di bidang keselamatan transportasi ialan.

Melaksanakan penyiapan lembaga riset di bidang keselamatan transportasi jalan.

Terlaksananya persiapan pembentukan lembaga riset keselamatan transportasi jalan

Tersedianya dokumen rencana pembentukan lembaga riset keselamatan transportasi jalan

Persiapan dan penyusunan konsep

Terbentuknya lembaga riset keselamatan transportasi jalan

Dit KTD, Puslitbang Darat

Penanganan Daerah Rawan/Potensi Kecelakaan Jalan

1. Melaksanakan 1. Pelaksanaan SID dan 1. Terlaksananya di 10 Provinsi Survey DED Daerah Rawan Kecelakaan di 10 Investigation Provinsi 2. Perbaikan DRK Design (SID)dan Detailed dan LRKdi 15 . Terlaksananya Lokasi Engineering Perbaikan DRKdan Design (DED) daerah Rawan LRKdi beberapa Daerah Kecelakaan dan Daerah Potensi RawanKecelakaan Melaksanakan Perbaikan DRK dan LRK

1. 5 provinsi


2

Peningkatan Keselamatan di Perlintasan sebidangjalan dan kereta api

Meningkatkan pemasangan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang

Persentase terpasangnya perlengkapan jalan di perlintasan sebidang

Terpasangnya perlengkapan j alan di perlintasan sebidang di jalan nasional

Terpasang 10% dari perlintasan sebidang yang ada dijalan nasional

Terpasang 20% dari perlintasan sebidang yang ada di jalan nasional


3

Pengurangan resiko kecelakaan pada lokasi sekolah yang mempunyai akses langsung ke jalan

Melaksanakan identifikasi lokasi, penetapan dan pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Jumlah daerah yang melaksanakan penetapan dan pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Terpasangnya fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS)di jalan nasional yang termasuk ke dalam wilayah 4 BLLAJSDP

Identifikasi dan penetapan lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Pemasangan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)di jalan nasional yang termasuk ke dalam wilayah 4 BLLAJSDP


4

Peningkatan Pelaksanaan Inspeksi keselamatan jalan untuk seluruh Jalan nasional

Melaksanakan Inspeksi Keselamatan Jalan

Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan

Seluruh Jalan nasional terinspeksi secara periodik

20% dari ruas jalan Nasional terinspeksi

30% dari jalan Nasional terinspeksi

Dit. KTDdan Dit. LLAJDitjen Hubdat.

Penyusunan Pedoman Pengemudi Angkutan Umum Yang Berkeselamatan Peningkatan Pendidikan dan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat bagi Pengemudi Angkutan Umum

Menyusun Pedoman Tentang Diklat Pengemudi sebagai turunan dari UU No. 22

Terlaksananya Penyusunan Pedoman

Terbitnya Pedoman Pengemudi Angkutan Umum Yang Berkeselamatan

Dit. KTDDitjen Hubdat / POLRI

Tahun 2009 1. Proses review KM31 1. Pelaksanan 1. Mewajibkan review tahun Tahun 2003 kepada operator untuk 2003 tentang . Jumlah daerah melaksanakan kewajiban penyelenggara Awak operator AKAP check kesehatan dan AKDPuntuk fisik dan mental Kendaraan Umum sebelum Teladan check kesehatan fisik dan mental mengemudi untuk sebelum mengemudi Pengemudi AKAP untuk pengemudi danAKDP . Meningkatkan pembinaan SDM Awak Kendaraan Umum Teladan

. Awak kendaraan umum teladan yang mengikuti AKUTmeningkat 100% di 34 provinsi

1. Sosialisasi dan Implementasi . Penyelenggaraan di 34 Povinsi (Peserta meningkat 30%)

1. Sosialisasi dan Implementasi . Penyelenggara di 34 Povinsi (Peserta meningkat 40%)

Dit. KTD/ Dit LLAJ - Ditjen Hubdat

3

Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya keselamatan jalan

1. Membentuk percontohan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)

Jumlah KMSKyang terbentuk

Terbentuknya KMSKdi 6 (enam) lokasi

Pembentukan KMSKdi 3 (tiga) lokasi

Pembentukan KMSKdi 3 (tiga) lokasi


Frekuensi bimbingan teknis

Terlaksananya Bimbingan Teknis Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan di Daerah Provinsi

Pelaksanaan bimtek untuk 20 provinsi

Pelaksanaan bimtek untuk 34 provinsi

Dit. KTDDitjen Hubdat dan BPSDM Phb Darat

2. Melakukan sosialisasi Modul Keselamatan usia anak sf d remaja

4

Peningkatan bimbingan teknis di bidang audit dan inspeksi keselamatan jalan.

Melaksanakan bimbingan teknis audit dan inspeksi keselamatan jalan di pusat dan daerah

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal

Pengawasan terhadap penerapan sistem Manajemen Keselamatan Kapal dan Sosialisasi Peraturan Menteri ten tang Manajemen Keselamatan Kapal

Terlaksananya Pengawasan terhadap penerapan pengawasan dan Manajemen Sosialisasi Peraturan Keselamatan Kapal Menteri tentang dan Pelaksanaan Manajemen Keselamatan sosialisasi Kapal kepada pimpinan perusahaan pelayaran, Designated Person Ashore

(OPAl,dan awak kapal.

Sosialisasi Peraturan Menteri tentang Manajemen Keselamatan Kapal kepada pimpinan perusahaan pelayaran, Designated Person Ashore

(OPAl,nakhoda dan awak kapal; dan terlaksananya penerapan sistem manajemen keselamatan kapal.

Lanjutan sosialisasi Peraturan Menteri ten tang Manajemen Keselamatan Kapal dan terlaksananya penerapan sistem manajemen keselamatan kapal oleh perusahaan pelayaran, Designated Person

Ashore(OPAI, nakhodadan awakkapal.

Oit. Kappel Oitjen Hubla

2.

3.

Peningkatan Pengawasan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Pelaksanaan Kampanye Keselamatan Pelayaran

Meningkatkan pengawasan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. KM01 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Terbitnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB)sesuai ketentuan dan terlaksananya sosialisasi dan implementasi peraturan.

Melaksanakan kampanye Keselamatan Pelayaran secara terpadu

Terlaksananya kampanye Keselamatan Pelayaran

Meningkatnya peran serta masyarakat luas dan semua stakeholder di bidang pelayaran dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran

Melaksanakan workshop/ diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Melaksanakan pengawasan dan supervisi terhadap penerapan tugas aparat Syahbandar dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar(SPB).

Dit. KPLP Ditjen Hubla

Pelaksanaan kampanye Keselamatan Pelayaran secara berkelanju tan

Pelaksanaan kampanye Keselamatan Pelayaran secara berkelanjutan

Setditjen Hubla

.

Peningkatan penyusunan dan Penetapan Alur Pelayaran di pelabuhan

Menyusun dan menetapkan alur pelayaran di pelabuhan secara lengkap

Jumlah pelabuhan yang ditetapkan alur pelayarannya.

Tersusunnya penetapan alur pelayaran di pelabuhan secara lengkap untuk seluruh pelabuhan.

Tersusunnya penetapan alur pelayaran menuju pelabuhan pengumpul.

Tersusunnya penetapan alur pelayaran menuju pelabuhan pengumpan.

Dit. Navigasi Ditjen Hubla

2.

Penyusunan pedoman Lalu Lintas di Alur Pelayaran

Menyusun pedoman tata cara berlalu lintas di alur pelayaran

Proses pembuatan pedoman tentang tata cara berlalu lintas di alur pelayaran

Tersusunnya pedoman tata cara berlalu lintas di alur pelayaran; dan sosialisasi penerapannya

Sosialisasi pedoman tata cara berlalu lintas di alur pelayaran yang sempit dan padat yang telah disusun

Pengawasan pelaksanaan tata cara berlalu lintas di alur pelayaran di pelabuhan pengumpul lainn a


3.

Peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Menambah kelengkapan rambu-rambu penuntun di alur pelayaran menuju pelabuhan

Frekuensi sosialisasi dan pengawasan ramburambu penuntun di alur pelayaran menuju pelabuhan

Terpenuhinya kelengkapan ramburambu penuntun di alur pelayaran menuju seluruh pelabuhan

Menambah kelengkapan rambu -rambu penuntun di alur pelayaran menuju pelabuhan pengumpul

Menambah kelengkapan rambu-rambu penuntun di alur pelayaran menuju pelabuhan pengumpan


4.

5.

6.

Meningkatkan fasilitas dan peralatan stasiun radio pantai melalui pengembangan perangkat Automatic Identification System (AIS)dan perangkat pengamatan visual sesuai perkembangan teknologi dalam jumlahyang memadai Peningkatan Mewajibkan kapalFasilitas Kapal kapal berbendera Long Range Indonesia untuk melengkapi Identification and Tracking of fasilitas Long Ship (LRIT). Range Identification and Tracking of Ship (LRIT).

Peningkatan Fasilitas dan peralatan stasiun radio pantai

Pemeliharaan Alur Pelayaran

Mengoptimalkan pemeliharaan alur pelayaran, terutama di alur pelayaran sungai.

Cakupan area fasilitas dan peralatan stasiun radio pantai

Terpenuhinya fasilitas dan peralatan stasiun radio pantai yang memadai di area I, II dan III.

Menambah pengadaan fasilitas dan peralatan stasiun radio pantai melalui pengembangan perangkat Automatic Identification System (AIS)dan perangkat pengamatan visual pada SROP Area II

Menambah pengadaan fasilitas dan peralatan stasiun radio pantai melalui pengembangan perangkat Automatic Identification System (AIS)dan perangkat pengamatan visual pada SROPArea III


Jumlah kapal dengan LRIT.

Terlaksananya pemasangan fasilitas LRITpada kapal-kapal sesuai dengan kebutuhan

Meningkatkan pembangunan Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT)di darat dan di kapal untuk 100 kapal.

Oit. Navigasi Ditjen Hubla

Tersedianya standar pemeliharaan alur pelayaran yang sesuai dengan standar keselamatan dan operasi; dan melakukan pemeliharaan di pelabuhan yang diusahakan dan UPP.

Melakukan pemeliharaan alur pelayaran sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan pada pelabuhan yang diusahakan.

Meningkatkan pembangunan Long Range Identification and Tracking Ship (LRIT)di arat dan di kapal untuk 100 kaoal. Melakukan pemeliharaan alur pelayaran sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan pada pelabuhan yangdiselenggarakan oleh UPP

Proses penyusunan standar pemeliharaan alur pelayaran; dan frekuensi pemeliharaan alur pelayaran sungai.

%

Oit. Pelpeng Oitjen Hubla

l.

Peningkatan Pengawasan Penerapan Standar Kapal Non Konvensi

Meningkatkan penerapan aturan (NCYS)untuk kapal niaga domestik

Convention Vessel Staruiard (NCYS)

2.

Pelaksanaan Uji Petik Kondisi Teknis Kapal

Meningkatkan pengawasan /uji petik terhadap kesesuaian kondisi teknis kapal dengan kondisi yang tertera di dalam sertifikat kapal

Jumlah kapal diuji petik.

3.

Peningkatan Pengawasan Pengawakan Kapal Niaga

Meningkatkan penegakan aturan pengawakan kapal dengan menempatkan awak kapalnya sesuai dengan ketentuan pengawakan

Jumlah kapal yang diuji petik.

Non Convention Vessel Staruiard

Jumlah kapal niaga domestik yang memenuhi standar Non

Menerapkan standar kapal non-konvensi (NCYS)untuk kapal niaga domestik dan kapal niaga yang berlayar untuk pelayaran luar negeri yang berukuran dibawah GT 500 Terlaksananya pengawasan/uji petik kesesuaian kondisi teknis kapal dengan kondisi yang tertera di dalam sertifikat kapal (10 % kapal)

Terlaksananya pengawasan/uji petik kesesuaian kondisi teknis kapal dengan kondisi yang tertera di dalam sertifikat kapal (10 % kapal)

Penerapan Non

Penerapan Non

Convention Vessel Staruiard (NCYS)

Convention Vessel Staruiard

Dit. Kappel Ditjen Hubla

(NCYS)

Pelaksanaan pengawasan/uji petik kesesuaian kondisi teknis kapal dengan kondisi yang tertera di dalam sertifikat kapal (3 % kapal)

Pelaksanaan pengawasan /uji petik kesesuaian kondisi teknis kapal dengan kondisi yang tertera di dalam sertifikat kapal (4 % kapal).


Pelaksanaan pengawasan/uji petik kesesuaian kondisi teknis kapal dengan kondisi yang tertera di dalam sertifikat kapal (3 % kapal)

Pelaksanaan pengawasan /uji petik kesesuaian kondisi teknis kapal dengan kondisi yang tertera di dalam sertifikat kapal 4%ka al


\

4.

Penyusunan Standar Pelayanan Pemanduan

Menyusun standar pelayanan pemanduan kapal

Jumlah standar pelayanan pemanduan kapal

Mela.kukan penyusunan standar pelayanan pemanduan kapal pada 20 daerah wajib pandu.

Menyusun standar pelayanan pemanduan pada 10 daerah wajib pandu dan pandu luar biasa

Menyusun standar pelayanan pemanduan pada 10 daerah wajib pandu dan pandu luar biasa berikutnya

Dit. Pelpeng Ditjen Hubla

5.

Audit Keselamatan Kapal

Meningkatkan pengawasan dan audit kondisi perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal di pelabuhan

Jumlah kapal yang diawasi.

Meningkatkan pengawasan dan audit kondisi perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal secara periodik (100 %) ..

Melaksanakan pengawasan dan audit kondisi perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal secara periodik

Melaksanakan pengawasan dan audit kondisi perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal secara periodik

Dit. KPLP Ditjen Hubla

6.

Pembinaan Pemeliharaan Kapal

Meningkatkan pengawasanjuji petik terhadap pemeliharaan dan reparasi kapal non klas secara berkala

Jumlah Terlaksananya sosialisasi 12 kali; dan pengawasanjuji petik terhadap pengawasanjuji petik yang ketat. pemeliharaan dan reparasi kapal non klas secara berkala.

Terlaksananya pengawasan secara ketat tentang kepatuhan perusahaan pelayaran mela.kukan pemeliharaan dan reparasi kapal non klas secara berkala

Terlaksananya pengawasan secara ketat tentang kepatuhan perusahaan pelayaran mela.kukan pemeliharaan dan reparasi kapal non klas secara berkala


I

r

I :~, ~:''' %~":)~d~

i

:1

"

.• ~~

.. '

,

.•

.ee

\'

\'''l;- .

..

..'':,i~~'i~\' H

-'

•

-

e

"

f'

l' ~.:

.

.",. "

;

;. \

1

Peningkatan Kemampuan SOM

Meningkatkan kemampuan aparat Syahbandar dalam menangani kecelakaan kapal

Jumlah fasilitas, peralatan dan aparat Syahbandar

Terpenuhinya fasilitas, peralatan berupa kapal sebanyak 4 unit dan SOM pendukung Syahbandar dalam penanganan kecelakaan

Meningkatnya kemampuan SOM, penyediaan fasilitas dan peralatan di kantor Syahbandar beru pa 2 unit kapal

Meningkatnya kemampuan SOM, penyediaan fasilitas dan peralatan di kantor UPP berupa 2 unit kapal

2

Peningkatan Fasilitas dan Peralatan

Meningkatkan fasilitas dan peralatan pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai dalam penanganan kecelakaan kapal di masing-masing wilayah Pangkalan

Jumlah pangkalan lengkap fasilitas

Terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana Penjagaan Laut dan Pantai untuk tindakan penanganan pascakecelakaan di seluruh pangkalan

Menambah saranadan prasarana pendukung dalam penanganan pasca-kecelakaan pada Pangkalan PLP Kelas I

Menambah Oit. KPLP sarana dan Ditjen Hubla prasarana pendukung dalam penanganan pascakecelakaan pada Pangkalan KPLP Kelas II.

Oit. KPLP Ditjen Hubla

Pelaksanaan sanksi administratif terkait dengan penegakan hukum di bidang penerbangan

Melaksanakan pemberian sanksi administratif terkait dengan penegakan hukum di bidang penerbangan

Tingkat pelaksanaan pemberian sanksi administratif terkait dengan penegakan hukum di bidang penerbangan

Terlaksananya penegakan hukum terhadap pelanggaran sanksi administratif di bidang penerbangan 100%

1.Menetapkan mekanismej prosedur penegakan hukum

Telah dilaksanakannya penegakan hukum terhadap pelanggaran sanksi administratif di bidang penerbangan

2. Telah dilaksanakanny penegakan hukum terhadap (100%) pelanggaran sanksi administratif di bidang penerbangan (70%)

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Kelaikan Udaradan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara

2

3

Pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan oleh operator penerbangan

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemenuhan terhadap peraturan keselamatan penerbangan beserta sistem pelaporannya

Tingkat pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemenuhan terhadap peraturan keselamatan penerbangan

Penanggulangan gangguan penggunaan frekuensi komunikasi dan navigasi penerbangan

Melakukan Tingkat realisasi penataan frekuensi penertiban untuk bandara UPT, AP I dan AP II termasuk melaksanakan koordinasi dengan BALMON-Kominfo yang merupakan UPTuntuk mengatasi gangguan frekuensi yang disebabkan oleh para pengguna frekuensi radio amatiran. BALMON: Balai Monitoring frekuensi UPT Kominfo yang ada di daerah

Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pemenuhan terhadap peraturan keselamatan penerbangan beserta sistem pelaporannya 100 % dari operator

Melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan frekuensi komunikasi dan navigasi penerbangan sebanyak 100%

Telah dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi di bidang pemenuhan terhadap peraturan keselamatan penerbangan beserta sistem pelaporannya (70%) operator Melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan frekuensi komunikasi dan navigasi penerbangan(60%)

Telah dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi di bidang pemenuhan terhadap peraturan keselamatan penerbangan beserta sistem pelaporannya (100%)operator

Direktorat Kelaikan Udaradan Pengoperasian Pesawat Udara,

Melakukan Direktorat Navigasi penertiban Penebangan terhadap penyalahgunaan frekuensi komunikasi dan navigasi penerbangan( 100%)

4

Sosialisasi tentang ketentuan pengangkutan, prosedur penanganan dan penyimpanan barang berbahaya dalam upaya mendukung keselamatan penerbangan

Melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan pengangkutan, prosedur penanganan dan penyimpanan barangj bahan berbahaya dalam upaya mendukung keselamatan penerbangan

Frekuensi sosialisasi

Sosialisasi 30 kali selama 3 tahun (2012-2014)

Tingkat pemahaman masyarakat meningkat melalui sosialisasi sebanyak 20 kali

Tingkat pemahaman masyarakat meningkat melalui sosialisasi sebanyak 30 kali

Direktorat Keamanan Penerbangan

5

Peningkatan pengetahuan dan peran serta pengguna jasa penerbangan terhadap keselamatan penerbangan

Meningkatkan pengetahuan dan peran serta pengguna jasa penerbangan terhadap keselamatan penerbangan melalui sosialisasi Peraturan Perundangundangan terkait dengan keselamatan penerbangan

Frekuensi sosialisasi melalui berbagai media

Sosialisasi 30 kali selama 3 tahun (2012-2014)

Tingkat pemahaman masyarakat mencapai dengan sosialisasi sebanyak 20 kali

Tingkat pemahaman masyarakat mencapai dengan sosialisasi sebanyak 30 kali

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

6

Penerapan sistem manajemen· keselamatan (safety management system} secara

Menerapkan sistem manajemen keselamatan (safety management system} secara

Tingkat pelnksanaan sistem manajemen keselamatan (safety

Terpenuhinya penerapan Safety Management System secara penuh oleh seluruh operator penerbangan dan

Terpenuhinya penerapan Safety Management System secara penuh oleh seluruh

Terpenuhinya penerapan Safety Management System secara penuh oleh seluruh operator

Direktorat Bandar Udara, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat

penuh oleh seluruh operator penerbangan dan pendukung jasa penerbangan

penuh oleh seluruh operator penerbangan dan pendukung jasa penerbangan

management system)

pendukung jasa penerbangan 100%

operator penerbangan dan pendukung jasa penerbangan (70%)

penerbangan dan pendukung jasa penerbangan (100%)

Keamanan Penerbangan,Direk torat Navigasi Penerbangan

7

Peningkatan budaya keselamatan (safety culture) penerbangan dilingkungan pemangku kepentingan di bidang penerbangan

Meningkatkan budaya keselamatan (safety culture) penerbangan dilingkungan pemangku kepentingan di bidang penerbangan

Terciptanya budaya keselamatan (safety culture) penerbangan dilingkungan pemangku kepentingan di bidang penerbangan

TeIWUjuddan terbangunnya budaya keselamatan (safety culture) penerbangan dilingkungan pemangku kepentingan di bidang penerbangan (100%)

TeIWUjudnya budaya keselamatan (safety culture) penerbangan dilingkungan pemangku kepentingan di bidang penerbangan (70% )

TeIWUjudnya budaya keselamatan (safety culture) penerbangan dilingkungan pemangku kepentingan di bidang penerbangan (100%)

Direktorat Bandar Udara, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navig~si Penerbanga dan Tim State Safety Program (SSP)

8

Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) secara penuh dalam penyelenggaraan bandar udara

Meningkatkan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) secara penuh dalam penyelenggaraan bandar udara

Tingkat pelaksanaanSta ndard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan bandar udara

TeIWUjudnya pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) secara penuh 100% dalam penyelenggaraan bandar udara

Terpenuhinya pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) secara penuh dalam penyelenggaraan bandar udara (70%)

Terpenuhinya pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) secara penuh dalam penyelenggaraan bandar udara (100%)

Direktorat Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara Daerah

9

Pembentukan Badan Layanan Umum(BLU) Balai Kesehatan Penerbangan

10

11

y

Proses pembentukan BLU Balai Kesehatan Penerbangan

Terbentuknya BLU Balai Kesehatan Penerbangan

Melakukan pembahasan lintas sektoral terhadap rancangan Peraturan Menteri tentang pembentukan BLUBalai Kesehatan Penerbangan

Penetapan Peraturan Menteri ten tang pembentukan dan BLU Balai Kesehatan Penerbangan

Sekretariat Direktorat J enderal Perhu bungan Udara, Balai Kesehatan Penerbangan

Strukturisasi tata Meningkatkan struktur tata guna guna pemanfaatan pemanfaatan ruang ruangudara udara

Jumlah kelompok keIjayang menangani struktur tata guna pemanfaatan ruangudara

Terbentuknya kelompok keIja sejumlah 25 kelompok di 25 bandara yang diusahakan

Pembentukan kelompok keIja dan pembuatan prosedur keberangkatan dan kedatangan pesawat udara di 4 (empat) bandar udaraAP. I

Pembentukan kelompok keIja dan pembuatan prosedur keberangkatan dan kedatangan pesawat udara di 13 (tiga belas) bandar udara AP. I dan AP. II

Direktorat Navigasi Penerbangan, Pr. Angkasa Pura I, Pr. Angkasa Pura II/LPPNPI

Pembentukan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PPNPI) terpisah dari penyelenggaraan bandar udara

Terbentuknya Proses Pembentukan Lembaga Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penyelenggara Penerbangan Pelayanan Navigasi Indonesia (PPNPI) Penerbangan Indonesia (PPNPI)

Penyatuan secara bertahap unit pelayanan navigasi penerbangan ke LPPNPI

LPPNPIsecara menyeluruh

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udaradan Direktorat Navigasi Penerbangan

Membentuk BLU Balai Kesehatan Penerbangan

Membentuk Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PPNPI)

2

Peningkatan kineIja pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan karena: a. Kurangnya pemeliharaan peralatan navigasi dan komunikasi penerbangan b. Sistem serta Peralataan navigasi dan komunikasi penerbangan yang sudah tua. c. Kurangnya kapasitas pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan

Meningkatkan kineIja pelayanan navigasi dan komunikasi penerban~an melalui : a. Mening atkan pemeliharaan peralatan navigasi penerbangan melalui Perawatan sesuai dengan rekomendasi pabrik. b. Memperbaiki sistem, meremajakan peralatan navigasi penerbangan c. Meningkatkan kapasitas dan pelayanan navigasi penerbangan

Tingkat peremajaan sistem ~engaturan alu lintas penerbangan dan penerapan ADS-B

Peremajaan sistem pengaturan lalu lintas penerbangan wilayah barat dan timur 100 % dan penerapan ADS-B 100%

Sertifikasi bandar udara secara penuh sesuai dengan peraturan UU No. 1 Tentang Penerbangan

Melaksanakan sertifikasibandara secara penuh sesuai dengan peraturan UU No. 1 Tentang Penerbangan

Jumlah sertifikasi bandar udara

Terwujudnya sertifikasi bandar udara secara penuh (100%) pada bandara di seluruh Indonesia

Melaksanakan program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan yaitu : a. Meremajakan sistem pengaturan lalu lintas penerbangan terutama yang melayani ruang udara di wilayah barat dan timur Indonesia (JAATSdan MAATS)75% b. Penerapan ADS-B75 % Melaksanakan sertifikasi bandar udara pada bandara di seluruh Indonesia (70%)

Melaksanakan program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan yaitu : a Meremajakan sistem pengaturan lalu lintas penerbangan terutama yang melayani ruang udara di wilayah barat dan timur Indonesia (JAATSdan MAATS)100% b.Penerapan ADS-B 100%

Direktorat Navigasi Penerbangan Kementerian Perhu bungan

Melaksanakan sertifikasi bandar udara secara penuh pada bandara di seluruh Indonesia (100%)

Direktorat Bandar Udara

3

Peningkatan kuantitas dan rendahnya kualitas fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)sesuai kategori bandar udara di seluruh Indonesia

Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas PKP-PK sesuai kategori bandar udara di seluruh Indonesia

Jumlah PKPPKyang handal

Terwujudnya fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan danPemadam Kebakaran (PKP-PK)yang berkualitas sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 100%

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas PKP-PK yang handal sesuai kategori bandar udara di seluruh Indonesia mencapai 60%

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas PKP-PK yanghandal sesuai kategori bandar udara di seluruh Indonesia mencapai 100%

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udaradan Direktorat Kemanan Penerbanga, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah

4

Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas bandar udara di seluruh Indonesia

Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas bandar udaradi seluruh Indonesia

Jumlah fasilitas bandar udara di seluruh Indonesia sesuai dengan standar dan ketentuan teknis operasional di seluruh Indonesia

Terwujudnya fasilitas Bandar Udara sesuai dengan standar dan ketentuan teknis operasional di seluruh Indonesia mencapai 100%

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Bandar Udara sesuai dengan standar dan ketentuan teknis operasional di seluruh Indonesia mencapai 60%

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Bandar Udara sesuai dengan standar dan ketentuan teknis operasional di seluruh Indonesia mencapai 100%

Setditjen Perhubungan Udara, Direktorat Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah

1

Optimalisasi pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara yang berkelanjutan

Meningkatkan pemeriksaan kelaikudaraan dan ramp check pesawat udara

Frekuensi pemeriksaan kelaikudaraan dan ramp check pesawat udara

2

Peningkatan ketersediaan komponen suku cadangj spare part untuk mendukung operasi pesawat udara

Meningkatkan jumlah dan menurunkan harga suku cadanguntuk operasi pesawat udara

3

Implementasi Approach and Landing Accident Reduction (ALAR)Tool Kit pada pesawat udara

Mewajibkan operator pesawat udara untuk mengimplementasikan Approach and Landing Accident Reduction (ALAR)Tool Kit

Persentase tersedianya jumlah suku cadang dengan hargayang teIjangkau untuk mendukung operasi pesawat udara Jumlah implementasi Approach and Landing Accident Reduction (ALAR) Tool Kit

Terwujudnya pemeriksaan kelaikudaraan dan ramp check pesawat udara secara periodik satu kali semin Terpenuhinya 50% suku cadang untuk memenuhi kebutuhan perawatan pesawat

Melaksanakan pemeriksaan kelaikudaraan dan ramp check pesawat udara secara periodik (2 minggu sekali Terpenuhinya 30 % suku cadang untuk memenuhi kebutuhan perawatan pesawat

Operator yang mengimplen tasikan Approach and Landing Accident Reduction (ALAR)Tool Kit mencapai 100%.

Jumlah operator yang mengimplemen tasikan meningkat mencapai 100%

Melaksanakan pemeriksaan kelaikudaraan dan ramp check pesawat udara secara periodik (1 minggu sekali Terpenuhinya 50 % suku cadang untuk memenuh kebutuhan perawatan pesawat

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Direktorat Kelaikan Udara & Pengoperasian Pesawat Udara


4

Pembatasan atau pengurangan pengoperasian pesawat udarayang menggunakan teknologi lama

Mengurangi secara bertahap pengoperasian pesawat udara dengan teknologi lama

Peningkatan kualitas dan kuantitas inspektur penerbangan dan personel penerbangan yang antar lain meliputi : ATC (AirTraffic Control) , pilot, investigator kecelakaan penerbangan, personel PKP-PK,Teknik Bandar Udara, Elektronika Bandar Udara, Listrik Bandar Udara,Mecanical Bandar Udara, AMCofficer, Personel Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara, Personel Pemandu Parkir Pesawat Udara dan tenaga teknisi perawatan pesawat udara d sebagainya

f

Meningkatkan kualitas dan kuantitasinspektur penerbangan dan personel penerbangan yang antar lain meliputi : ATC (AirTraffic Control) , pilot, investigator kecelakaan penerbangan, personil PKP-PK, Teknik Bandar Udara, Elektronika Bandar Udara, Listrik Bandar Udara, Mecanical Bandar Udara, AMC officer, Personel Peralatan Pela anan

Jumlah penghapusan pengoperasian teknologi pesawat lama

Jumlah penyelenggara diklat mencapai 100%

Tern'Ujudnya penghapusan pengoperasian teknologi pesawat lama hinlZlZa100%

Pengurangan pesawat dengan teknologi lama 70%

Diklat inspektur penerbangan dan personel penerbangan yang antara lain meliputi : ATC (AirTraffic Control),pilot, investigator kecelakaan penerbangan, personil PKP-PK, Teknik Bandar Udara, Elektronika Bandar Udara, Listrik Bandar Udara, Mecanical Bandar Udara, AMC officer, Personel Pearalatan Pelayanan Darat Pesawat Udara,

Pengurangan pesawat dengan teknologi lama 100%

Melaksanakan diklat inspektur penerbangan dan personil penerbangan (70%)

Melaksanakan diklat inspektu penerbangan dan personil penerbangan (100%)


Kepala Pusat Pengembangan SDM

Perhubungan Udara, Sesditjen Hubud, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan

Darat Pesawat Udara, Personel Pemandu Parkir Pesawat Udara dan tenaga teknisi perawatan pesawat udaradan sebagainya Peningkatan pengawasan kesehatan terhadap personil dibidang penerbangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Belum tersedianya penelitian secara khusus terkait penyebab kecelakaan pesawat udara

Meningkatkan pengawasan kesehatan terhadap personil dibidang penerbangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Melaksanakan penelitian secara khusus terkait dengan kecelakaan pesawat udara

Cakupan pengawasan kesehatan terhadap personil dibidang penerbangan terkait dengan penyalahgun narkoba

Cakupan penelitian secara khusus terkait dengan penyebab kecelakaan pesawat udara

Personel Pemandu Parkir Pesawat Udara dan tenaga teknisi perawatan pesawat udara sesuai dengan kebutuhan industri enerban an 100% Terwujudnya pengawasan kesehatan terhadap personil dibidang penerbangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia hingga 100%

Tersusunnya laporan penelitian secara khusus dan terlaksananya pu blikasi hasil penelitian terkait dengan penyebab kecelakaan esawat udara

Balai elaksanakan elaksanakan Kesehatan ngawasan pengawasan esehatan kesehatan Penerbangan erhadap terhadap ersonil personil "bidang dibidang nerbangan penerbangan erkait dengan terkait dengan enyalahguna penyalahgun arkoba di narkoba di eluruh seluruh ndonesia 100% Indonesia 100%

Pelaksanaan penelitian secara khusus terkait dengan penyebab kecelakaan pesawat udara

Publikasi hasil penelitian terkait dengan penyebab kecelakaan pesawat udara

Pusat Litbang Perhubungan Udara

l.

Pelaksanaan Peraturan Menteri tentang perizinan penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum

Menyempurnakan Peraturan Menteri tentang perizinan penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang materinya memuat lzin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, lzin operasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sesuai dengan UU No 23 Tahun 2007 dan PP No 56 Tahun 2009

Proses penyelesaian Peraturan Menteri tentang perizinan penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum.

Telah Terbitnya Permen Nomor Sosialisasi 31 tahun 2012 tentang (2 kali) & perizinan penyelenggaraan implementasi sarana perkeretaapian umum yang materinya memuat Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, lzin operasi penyelenggaraan sarana perkeretaapi~ umum.

Implementasi

SetditjenKA Dit. LLAKA

2.

Penyusunan persyaratan teknis dan tata cara pengoperasian kereta api di lintas reI bergigi

Menyusun Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis dan tata cara pengoperasian kereta api di lintas reI bergigi

Proses penyelesaian pedoman tentang persyaratan teknis dan tata cara pengoperasian kereta api dilintas reI bergigi

Terbitnya Peraturan Menteri tentang persyaratan teknis dan tata cara pengoperasian kereta api di lintas reI bergigi

Implementasi

Setditjen KA Dit. LLAKA

Sosialisasi (2 kali) & implementasi

3.

Penyusunan Peraturan Menteri tentang perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum

Menyusun Peraturan Menteri tentang perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umumyang materinya memuat antara lain sebagai berikut: 1. Proses penetapan sebagai penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum; 2. Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum; 3. Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum; 4. Izin pembangunan prasarana penyelenggaraan perkeretaapian umum; 5. Izin operasi prasarana penyelenggaraan perkeretaapian umum;

Proses penyelesaian Terbitnya Peraturan Menteri Peraturan Menteri tentang perizinan tentang perizinan penyelenggaraan prasarana penyelenggaraan perkeretaapian umum prasarana perkeretaapian umum


Implementasi

Setdi1jen KA Dit. Prasarana KA Dit. LLAKA

4.

Peningkatan Pembinaan perkeretaapian

Menyusun Peraturan Menteri ten tang pembinaan perkeretaapian

Proses penyelesaian Terbitnya Peraturan Menteri Peraturan Menteri tentang pembinaan tentang pembinaan perkeretaapian perkeretaapian yang meliputi pengaturan, pengendalian, pengawasan


Implementasi

Setditjen KA

5.

Peningkatan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang

Menyusun MoU antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Dalam Negeri tentang perencanaan, pembangunan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan dan peningkatan perlintasan sebidang antarajalur kereta api dengan jalan di daerah

Proses penyusunan MoUtentang perencanaan, pembangunan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan dan peningkatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan j alan di daerah

Terbitnya MoUantara Menteri Perhubungan dengan Menteri Dalam Negeri tentang perencanaan, pembangunan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan dan peningkatan perlintasan sebidang antarajalur kereta api dengan jalan di daerah

Sosialisasi dan Implementasi MoU

Implementasi

Dit.Prasarana Dit. Keselamatan KA Setditjen KA, Kemdagri

6.

Penertiban bangunan tanpa izin di sekitar jalur kereta api

Menertibkan bangunan tanpa izin disekitar jalur kereta api

Jumlah bangunan liar yang dibongkar

Penurunan jumlah bangunan liar di sekitar jalur kereta api yang mengganggu pandangan masinis di sepanjang lintas

Penertiban

Penertiban

60%

100%

Dit. Prasarana KA Dit. Keselamatan KA

(100%)

7.

Peningkatan pelaksanaan audit manajemen Keselamatan perkeretaapian

Melaksanakan Audit keselamatan perkeretaapian

Laporan audit keselamatan

Tersedianya laporan hasH audit keselamatan 2011-2013

Laporan audit keselamatan Perkeretaapiar tahun 2012

Laporan audit keselamatan sarana tahun 2013

Dit. Keselamatan KA, Dit.Prasaran, Dit.Sarana

8.

Peningkatan kelaikan Sarana clan prasarana perkeretaapian yang akan dioperasikan

Melakukan Pengujian (pertama clan berkala ) clan sertifJ.kasi sarana clan prasarana perkeretaapian

Tingkat Pelaksanaan pengujian (pertama clan berkala) serta sertifJ.kasisarana clan prasarana perkeretaapian

Tersediannya sarana clan prasarana perkeretaapian yang telah cliuji clan disertifJ.kasi sebanyak 100 %

Pengujian (pertama clan berkala) clan sertifJ.kasi prasarana& sarana perkeretaapiar (60%)

Pengujian (pertama clan berkala) sertifJ.kasi prasarana& sarana perkeretaapian (100 %)

Dit. Prasarana KA, Dit. Sarana KA Dit. Keselamatan KA Dit. LLAKA

9.

Melakukan Penyiapan Akreclitasi Lembaga rencana SertifJ.kasiPengujian Pembentukan Saranaclan clan Prasarana Pengembangan Perkeretaapian. Lembaga SertifJ.kasi Pengujian sarana clan prasarana Perkeretaapian

Jumlah Lembaga SertifJ.kasi Pengujian yang terakreditasi

Terbentuknya Lembaga SertifJ.kasisarana clan prasarana Perkeretaapian (masing-masing 2 lembaga)

Pengoperasian lembaga sertifJ.kasidi jawa (21embaga)

Pengoperasian Dit. Keselamatan lembaga sertifJ.kasidi KA sumatera (21embaga)

Pembentukan clan Pengembangan Unit Pengujian pertama clan berkala prasarana clan

Jumlah Unit Pengujian pertama clan berkala prasarana clan sarana

Terbentuk clan Tersedianya 1 unit Pengujian Pertama clan Berkala Sarana clan 1 unit Pengujian Pertama clan Berkala Prasarana

Terbentuk clan tersedianya lembaga penguiian

10. Penyiapan rencana Pembentukan clan Pengembangan

f

-

Dit. Keselamatan KA

Unit Pengujian pertamadan berkala prasarana dan sarana

sarana

perkeretaapian

Perkeretaapian

masingmasing 1 unit

11. Penyiapan rencana Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan penguji prasarana dan sarana

Meningkatkan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penguji prasarana dan sarana

Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan penguji prasarana dan sarana

Terbentuknya jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan Penguji prasarana dan sarana yang mempunyai kompetensi sebanyak 3 (tiga) lembaga

Terbentuk 1 (satu) lembaga

Terbentuk 1 (satu) lembaga

Dit. Keselamatan KA

Penyusunan peraturan ten tang standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian

Menyusun Peraturan Menteri ten tang standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian

Proses penyelesaian Terbitnya Peraturan Menteri Peraturan Menteri ten tang standar spesifikasi tentang standar teknis sarana perkeretaapian spesifikasi teknis sarana kereta api sesuai UU No 23 tahun 2007

Final untuk Peraturan Menteri tentang standar spesifikasi teknis kereta gantung dan monorei

Final untuk Peraturan Menteri tentang standar spesifikasi teknis lokomotif uap

Dit. Sarana KA

Sosialisasi di bidang perkeretaapian

1. Sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang

12

, 13

1. Frekuensi Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-

1. Terselenggaranya sosialisasi 1. Sosialisasi di sumatera peraturan perundang1 kali, jawa undangan di bidang perkeretaapian yang meliputi 1 kali, Sulawesi 1 jawa dan sumatera (12 kali)

1. Sosialisasi di sumatera 1 kali, jawa 1 kali, Sulawesi 1

Setditjen KA, Dit. Keselamatan KA,Dit. Keselamatan

perkeretaapian 2. Sosialisasi di bidang keselamatan 3. Sosialisasi keselamatan di bidang perkeretaapian 4. Sosialisasi kampanye keselamatan 5. Peningkatan bimbingan teknis Pemerintah Daerah

undangan di bidang perkeretaapian ~. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana demi keselamatan bersama dan jumlah laporan sosialisasi ~. Frekuensi Pelaksanaan sosialisasi

14. Frekuensi Pelaksanaan sosialisasi kampanye keselamatan

Is. Frekuensi bimbingan teknis Pemerintah Daerah

2. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat (12 kali)

kali, Kalimantan 1 kali

kali, kalimantan 1 kali

2. Laporan 3. Terselenggaranya sosialisasi 2. Laporan sosialisasi sosialisasi keselamatan perkeretaapian tahun 2013 tahun 2014 (12 kali) (4 kali) (4 kali) 4. Terselenggaranya sosialisasi 3. Sosialisasi 3. Sosialisasi keselamatan perkeretaapian keselamatan keselamatan (12 kali) perkeretaapi perkeretaapi an 2 kali di an 2 kali di 5. Terlaksananya bimbingan jawa dan 2 jawadan 2 teknis Pemerintah Daerah kalidi kalidi (6 kali) sumatera sumatera 4. Sosialisasi

keselamatan perkeretaapi an 2 kali di jawa dan 2 kali di sumatera

4. Sosialisasi keselamatan perkeretaapi an 2 kali di jawadan 2 kali di sumatera

5. Pelaksanaan 5. Pelaksanaan bimbingan bimbingan teknis 6 teknis 6 Provinsi Provinsi

KA,Operator, Kepolisian, Pemda

l.

Peningkatan jalur kereta api

2. Peningkatan prasarana bangunan dan jembatan perkeretaapian

3. Peningkatan persinyalan mekanik menj adi elektrik 4.

Peningkatan sistem untuk telekomunikasi Fa (Fiber Optic)

Meningkatkan kelaikan jalur kereta api (penggantian reI, balas, bantalan, wessel, dIl)

Jumlah jalan reI, balas, bantalan, wessel, d11yang direhabilitasi

Meningkatnya jumlah jalan reI, balas, bantalan, wessel d11yang layak operasi sebanyak 100%.

Meningkat

Meningkat

60%

100%

Melakukan peningkatan dan rehabilitasi prasarana bangunan dan jembatan perkeretaapian (jembatan, terowongan, gorong-gorong)

Jumlah prasarana bangunan dan jembatan (jembatan, terowongan, goronggorong) yangdi rehabilitasi.

Meningkatnya jumlah prasarana (jembatan, terowongan dan goronggorong) yang layak operasi

Meningkat 60%

Meningkat

Meningkatkan persinyalan mekanik menjadi elektrik

Tingkat pemasangan persinyalan elektrik

Meningkatnya Jumlah pemasangan persinyalan elektrik 100 %

Pemasangan sinyal elektrik . sebanyak 60%

Pemasangan sinyal e1ektrik sebanyak

Memasang sistem telekomunikasi Fa dan penggantian saluran kawat udara men· adi kabel Fa

Tingkat pemasangan sistem telekomunikasi

Jumlah pemasangan sistem telekomunikasi FO 100 %

Pemasangan sistem telekomunikasi

Pemasangan sistem Dit. telekomunikasi Fa Prasarana (Fiber Optic) KA sebanyak 100%

Fa (Fiber Optic)

100%

Fa (Fiber Optic) sebanyak 60%

100%

Dit. Prasarana KA

Dit. Prasarana KA

Dit. Prasarana KA

5.

Peremajaan Gardu listrik dan jaringan LAA (Listrik Aliran Atas) di Jabodetabek sudah melebihi umur teknis dan ekonomisnya (20 thn)

Melakukan rehabilitasi gardu listrik dan penambahan catu daya serta penggantian kabel jaringan LAA

Terlaksananya rehabilitasi gardu listrik, bertambahnya catu daya dan jaringan LAA lookoperasi di Jabodetabek

Rehabilitasi gardu listrik, bertambahnya catu daya dan jaringan LAAlook operasi di Jabodetabek

Peremajaan & Peremajaa& peningkatan catu peningkatan catu daya gardu listrik daya gardu listrik ManggarOO-Bekasi Tanah AbangSerpong& perencanaan lintas Duri-Tanggerang dan lingkar Jakarta

Dit. Prasarana KA

6.

Peningkatan inspeksi

Melaksanakan inspeksi (random check) terhadap prasarana perkeretaapian

Frekuensi inspeksi prasarana perkeretaapian

Terlaksananya inspeksi (random check) sebanyak 100 kali

Terlaksana 60%

Terlaksana 100%

Dit. Keselamatan KA

Jumlah Jalan reI yang lulus uji dan tersertifikasi 100%

Dit. Prasarana KA

(random check)

prasarana jalan reI 7.

Peningkatan dan optimalisasi sertifikasi untuk kelOOkan prasaran

Melaksanakan sertifikasi kelOOkan prasarana

Jumlah prasarana perkeretaapian yang di sertifikasi

Meningkatnya jumlah prasarana jalan reI yang lulus uji dan disertifikasi sesuOOdengan standar teknis sebanyak 100%

Jumlah Jalan reI yang lulus uji dan tersertifikasi 60%

8.

Identifikasi daerah rawan kecelakaan kereta api.

Melaksanakan identifikasi daerah rawan kecelakaan kereta api

Luasan daerah rawan kecelakaan kereta api yang di identifikasi.

Identifikasi daerah rawan kecelakaan sebesar 100 %

Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan 70 %

9.

Peningkatan pemasangan Rambuj semboyan KA pada perlintasan sebidang resmi

Melengkapi rambujsemboyan KApada perlintasan sebidang resmi

Jumlah rambuj semboyan KA pada perlintasan sebidang resmi

Jumlah rambuj semboyan di perlintasan sebidang resmi yang memenuhi persyaratan teknis terpenuhi 100 %

Implementasi perbOOkan rambuj semboyan 70 %

f

Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan 100%

Implementasi perbOOkan rambuj semboyan 100%

Dit. PrasaranaKA Oit. Keselamatan KA Dit.Prasarana Dit. Keselamatan, Oit. LLAKA Dit;jenHudat

10. Peningkatan perlintasan sebidang resmi yang tidak berpintu

Memasang pintu perlintasan pada perlintasan sebidang resmi dan menutup perlintasan liar melalui keIjasama dengan Pemda dalam penyediaan dana untuk pembangunan, pengoperasian dan perawatan

Jumlah pintu perlintasan sebidang resmi dan penutupan perlintasan liar

Pemasangan pintu perlintasan pada perlintasan sebidang resmi sebanyak 20 unit dan penutupan perlintasan sebidang liar sebanyak 618 unit

Pemasangan pintu sebanyak 10 unit dan penutupan perlintasan liar sebanyak 300 unit.

Pemasangan pintu sebanyak 10 unit dan penutupan perlintasan liar sebanyak 318 unit.

Dit. Prasarana KA

11. Peningkatan pengawasan sistem Manajemen perawatan peralatan prasarana KA

Melakukan Evaluasi dan monitoring sistem manajemen perawatan peralatan prasarana KA

Laporan hasH evaluasi dan monitoring perawatan peralatan prasarana kereta api

Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem manajemen perawatan peralatan prasarana kereta api

Evaluasi dan monitoring perawatan peralatan KA tahun 2012

Evaluasi dan monitoring perawatan peralatan KA tahun 2013

Dit. Prasarana KA

12. Peningkatan perlintasan sebidang rawan kecelakaan

Membangun perlintasan tidak sebidang

Jumlah perlintasan tidak sebidang yang terbangun

Pembangunan perlintasan tidak sebidang 100 % dari jumlah perlintasan sebidang

Pembangunan Perlintasan tidak sebidang 60 % darijumlah perlintasan sebidang

Pembangunan Dit. Perlintasan tidak Prasarana sebidang 100 % dari KA jumlah perlintasan sebidang

Dit. Prasarana KA

13. Peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang

Meningkatkan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang

Jumlah fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang

Pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (100 %)

Pemasangan fasilitas keselamatan di 70 % perlintasan sebidang

Pemasangan fasilitas keselamatan di 100 % perlintasan sebidang

14. Peningkatan peralatan uji kelaikan prasarana

Peningkatan peralatan uji kelaikan prasarana

Tersedianya peralatan uji kelaikan prasarana

Penggunaan peralatan uji kelaikan prasarana

Pengadaan peralatan uji 1 set

Pengadaan peralatar Dit. Prasarana uji 1 set

Penyusunan Peratur Menteri tentang Spesifikasi teknis peralatan pengamanan peIjalanan kereta api otomatis ATP (automatic train protection)

f

Menyusun Peraturan Menteri tentang standar spesifikasi teknis ATP(automatic train protection)

Proses penyelesaian Peraturan Menteri ten tang standar spesifikasi teknis ATP (automatic train protection)

Terbitnya Peraturan Menteri tentang standar spesifikasi teknis ATP(automatic train protection)


Dit Keselamatan KA,Setditjen KA

2.

Peningkatan - sarana khusus MTT (Mechanic Tie Tammper)

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan uji kelaikan sarana

Menyediakan /pengadaan kebutuhan MTT

Jumlah kebutuhan MTT(Mechanic Tie Tammper)

Terpenuhinya Kebutuhan MTT (1 unit)

Pengadaan jumlah peralatan uji kelaikan sarana

Jumlah peralatan uji kelaikan sarana

Pengadaan peralatan uji kelaikan sarana

Pengadaan 1 paket alat uji dinamis

Pengadaan 1 paket alat uji statis

Dit. Sarana

Pengadaan 155 lokomotif, 750 kereta, 1600 gerbong

Dit. Sarana KA,Operator KA

-

Pengadaan 1 Unit

Dit. Sarana, Dit. Keselarnatan

(Mechanic Tie Tammper)

4.

Pengadaan lokomotif, kereta dan gerbong untuk sebagian lokomotif, kereta dan gerbong yang sudah melebihi batas umur teknis dan ekonomisnya (>40thn)

Mengadakan dan memodifikasi lokomotif, kereta dan gerbong

Jumlah lokomotif, kereta dan gerbong

Pengadaan lokomotif 460 unit, kereta 2250 unit, gerbong 4800 unit

Pengadaan 155 lokomotif, 750 kereta, 1600 gerbong

5.

Pengadaan jumlah kereta NR/ kcreta penolong

Menyediakan / Pengadaan kereta NR / kereta penolong

Jumlah kereta NR / kereta penolong

Meningkatnya jumlah ketersediaan kereta NR / kereta penolong sebanyak 1 rangkaian.

-

Pengadaan KeretaNR sebanyak 1 rangkaian

Dit. Sarana KA

6.

Pcngadaan jumlah kereta inspeksi

Menyediakan / Pengadaan kereta inspeksi

Jumlah kereta inspeksi

Meningkatnya jumlah ketersediaan kereta inspeksi sebanyak 1 rangkaian.

-

Pengadaan kereta inspeksi sebanyak 1 rangkaian

Dit. Sarana KA

l.

Penyiapan Pembentukan BalOO Perkeretaapian

Pembentukan BalOO Jumlah BalOO Perkeretaapian Perkeretaapian

Tersedianya BalOO Perkeretaapian sebanyak 4 balOO

Terbangun 2 balOO

Terbangun 2 balOO

Setditjen KA

2.

Pelaksanaan diklat untuk tenaga auditor perkeretaapian di lingkungan regulator

Menyediakan kebutuhan tenaga auditor perkeretaapian

Jumlah tenaga auditor

Terlaksananya diklat tenaga auditor sebanyak 60 orang

Pelaksanaan diklat 20 orang


Setditjen KA

3.

Pelaksanaan diklat tenaga penjaga pintu perlintasan

Menyediakan kebutuhan tenaga penjaga perlintasan kereta api book pemerintah maupun swasta yang bersertifikat

Jumlah tenaga penjaga pintu perlintasan yang di didik dan dilatih

Bertambahnya Jumlahtenaga penjaga pintu perlintasan yang bersertifikat sebanyak 150 orang



Setditjen KA

4.

Penertiban penumpang kereta apiyang membahayakan keselamatan peIjalanan kereta api

Melakukan Jumlah Penertiban penertiban penumpang kereta penumpang kereta apiyang membahayakan apiyang membahayakan keselamatan keselamatan peIjalanan kereta api

Terwujudnya penegakan hukum (implementasi sanksi) sebesar 100%.

Impelementasi sanksi sebesar 90%

Impelementasi Oit. Keselamatan sanksi sebes 100% KA

5.

Penegakan hukum terhadap pelanggaraan UU perkeretaapian dan UU pidana umum

Melakukan penegakan hukum kepada pelanggaran peraturan sesuai dengan UU pidana umumdan UU Perkeretaapian

Menurunnya Jumlah aksi vandalisme, pengerusakan dan pencurian

6.

Peningkatan kompetensi 80M Perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana clan sarana perkeretaapian

Melakukan pengujian serta sertifikasi awak sarana clan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian clengan menggunakan simulator

7.

Peningkatan kompetensi teknis tenaga penguji sarana,prasarana clan 80M perkeretaapian

Melakukan bimbingan teknis tenaga penguji sarana, prasarana clan 80M perkeretaapian

Terwujudnya implementasi sanksi sebesar90%

Impelementasi sanksi 60%

implementasi sanksi 90%

Oit. Keselamatan KA

Jumlah awak Tersedianya awak sarana dan petugas sarana clan petugas pengoperasian pengoperasian prasarana prasarana perkeretaapian yang perkeretaapian yang diuji clan telah diuji dan disertifikasi disertifikasi sebanyak 120 orang

Pengujian dan sertifikasi sebanyak 40 orang

Pengujian clan sertifikasi sebanyak 40 orang

Oit. Keselamatan KA

Jumlah tenaga penguji sarana, prasarana dan 80M perkeretaapian yang berkompeten

Bimbingan teknis kepacla 20 orang

Bimbingan teknis kepacla20 orang

Dit. Keselamatan KA

Tersedianya tenaga penguji sarana, prasarana dan 80M perkeretaapian yang berkompeten sebanyak 60 orang

Peningkatan fasilitas peralatan penanganan kecelakaan kereta api

Menyediakan / pengadaan peralatan penanganan kecelakaan KA

Jumlah peralatan penanganan kecelakaan kereta api

Tersedianya peralatan penanganan kecelakaan kereta api (100%)

Pemenuhan kebutuhan

Penyusunan Peraturan Menteri ten tang pedoman tanggap darurat

Menyusun Peraturan Menteri tentang pedoman tanggap darurat

Proses penyelesaian Peraturan Menteri ten tang pedoman tanggap darurat

Terwujudnya Peraturan Menteri tentang pedoman tanggap darurat

50%

Pemenuhan kebutuhan 100%

Dit. Keselamatan Ditjen Perkeretaapian

Sosialisasi & implementasi

Sosialisasi & implementasi


3.

Peningkatan sistem pelaporan kecelakaan kereta api

Membuat sistem informasi tanggap darurat

Prosesterbentuknya sistem informasi tanggap darurat

Terwujudnya sistem informasi kecelakaan kereta apt secara cepat

Pemenuhan kebutuhan sistem informasi



4.

Penanganan kecelakaan kereta api

Membentuk tim tanggap darurat

Jumlah tim tanggap darurat (f1ying gang)

Terbentuknya 6 tim tanggap darurat

Terbentuk4 tim tanggap darurat

Terbentuk 2 tim tanggap darurat

Oit. LLAKA Oitjen Perkeretaapian

(f1ying gang)

MENTER!PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA,

Salinan sesuai deng Kepala Biro Hukum

UMAR RIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents