MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 291/MPP/Kep/6/1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Menimbang
:
a.
bahwa
sehubungan
dengan
telah
ditetapkannya
kebijaksanaan
pengembangan industri kendaraan bermotor dan komponen kendaraan bermotor yang memiliki daya saing global serta peningkatan kemandirian industri kendaraan bermotor, maka dipandang perlu adanya masukan yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijaksanaan tersebut; b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Monitoring Industri Kendaraan Bermotor yang terdiri dari asosiasi, pakar otomotif dan pemerintah; c.
bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3274); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1998; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan; 8. Keputusan
Menteri
30/MPP/SK/2/1996
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam
Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 9. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 10. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 11. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 12. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor; 13. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor.
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
:
Membentuk Tim Monitoring Industri Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan dan pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan II keputusan ini;
KEDUA
:
Tim bertugas : 1. Mengadakan monitoring mengenai : a.
pelaksanaan impor kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) dan dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) serta komponen/bagian kendaraan bermotor;
b. pelaksanaan impor kendaraan bermotor lain daripada dalam keadaan terurai sama sekali yang diklasifikasikan pada Pos HS 8701.20, 8702, 8703, 8704, 8705 dan 8711; c.
penerapan Vehicle Identification Number (VIN) dari negara asal pabrik pembuatan dan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pelaksanaan ketentuan mengenai Pendaftaran Tipe dan Varian; e.
pelaksanaan impor bahan baku oleh industri komponen serta barang dan bahan untuk keperluan khusus;
2. Mengadakan evaluasi dan pengkajian dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas; 3. Memberikan masukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pengembangan industri kendaraan bermotor lebih lanjut. KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung-jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
KEEMPAT
:
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juni 1999 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
RAHARDI RAMELAN
SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada : 1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Dep. Perindustrian dan Perdagangan; 2. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. Keuangan; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag; 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta; 7. Yang bersangkutan; 8. Peringgal
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor
: 291/MPP/Kep/6/1999
Tanggal
: 24 Juni 1999 SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
1. Pengarah
:
Ir. Agus Tjahajana Direktur Jenderal ILMEA
2. Ketua
:
Ir. Noegardjito Direktur Industri Alat Angkut, Ditjen ILMEA
3. Wakil Ketua
:
DR. Budi Darmadi Sesditjen ILMEA
4. Sekretaris Tim
:
Ir. Lintong Manurung Kasubdit Pengembangan Program, Dit. IAA
1. Anggota a. Assosiasi Industri Otomotif :
b. Surveyor
:
c. Pakar Otomotif
:
1. Ir. Bambang Trisulo Ketua Umum GAIKINDO 2. Ir. Achmad Safiun Ketua Umum GIAMM 3. Ir. Ridwan Gunawan Ketua Umum PASMI Ir. Suyoso Soekandar General Manager PT. SUCOFINDO 1. Prop. Wiranto Arismunandar Perguruan Tinggi – ITB 2. Ir. Suhari Sargo IATO 3. DR. Achmad Shauki LPEM-UI MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
RAHARDI RAMELAN
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor
: 291/MPP/Kep/6/1999
Tanggal
: 24 Juni 1999 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MONITORING INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
1. Pengarah Memberi arahan terhadap pelaksanaan monitoring industri kendaraan bermotor 2. Ketua Mengadakan koordinasi pelaksanaan monitoring, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan pihak asosiasi terkait 3. Wakil Ketua Membantu Ketua Tim dalam mengadakan koordinasi pelaksanaan monitoring dan membentuk serta mengorganisasikan Sekretariat Tim 4. Anggota a. Ketua Umum GAIKINDO 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan impor kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) dan atau kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) dan atau komponen/bagian yang digunakan dalam perakitan/pembuatan kendaraan bermotor roda empat; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)/Vehicle Identification Nomor (VIN) bagi industri kendaraan bermotor roda empat dan importir kendaraan bermotor roda empat; 3. Mengadakan evaluasi terhadap hasil monitoring dari butir 1 (satu) diatas secara berkala; 4. Menyusun laporan hasil monitoring; b. Ketua Umum GIAMM 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring terhadap pengimporan bahan baku dan komponen dalam keadaan terurai tidak lengkap yang dilaksanakan oleh industri komponen kendaraan bermotor; 2. Mengadakan evaluasi terhadap hasil monitoring dan butir 1 (satu) diatas secara berkala; 3. Menyusun laporan hasil monitoring; c. Ketua Umum PASMI 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring terhadap pengimporan komponen dalam keadaan terurai sama sekali dan atau komponen/bagian yang digunakan dalam perakitan/pembuatan kendaraan bermotor roda dua; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)/Vehicle Identification Nomor (VIN) bagi industri kendaraan bermotor roda dua dan importir kendaraan bermotor roda dua; 3. Mengadakan evaluasi terhadap hasil monitoring dari butir 1 (satu) diatas secara berkala;
4. Menyusun laporan hasil monitoring; d. Surveyor PT. SUCOFINDO 1. Mengadakan evaluasi dan audit atas hasil monitoring yang dilaksanakan oleh GAIKINDO, GIAMM dan PASMI; 2. Melaporkan hasil evaluasi dan audit kepada Direktur Jenderal ILMEA. e. Pakar Otomotif 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas dampak yang timbul dari kebijaksanaan otomotif dilihat dari pertumbuhan/pengembangan industri kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi, teknologi; 2. Menyampaikan usul-usul yang dianggap perlu dalam upaya penyempurnaan kebijaksanaan berkaitan dengan pertumbuhan/pengembangan industri kendaraan bermotor, ekonomi dan teknologi.
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
RAHARDI RAMELAN
