Menteri PerdaganganRepublikIndonesia
PE R A T U R A NME N T E R PERDAGANGAN I REPUBLIKINDONESIA Nomor : 53A4-DAG lpw"lr2l2ool TENTANG P E D OMA NP E N A T A A NDAN PEM BINAANPASARTRADISIONAL, P U S A TP E R B ELANJAANDAN TOKO M ODERN D E N GA NR A H MATTUHANYANG M AHA ESA ME N T E R P I E R D AGANGANREPUBLIKINDONESIA. Menimbang: a
Mengingat .
1
bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 14 Peraturan P re si d e nR e publikIndonesiaNom or 112 Tahun 2OO7tentang P e n a ta a n dan Pem binaan Pasar Tr adisional, Pus at Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu diatur Pedoman P e n a ta a n dan Pem binaan Pasar Tr adisional. Pus at Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri P e rd a g a n g an.
Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BRO) Tahun 1934 (Sfaafsb/ad1938 Nomor86); 2. Undang-UndangRepublik lndonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentangWajib Daftar Perusahaan(LembaranNegara Republik lndonesiaTahun 1982 Nomor7, TambahanLembaran'Negara RepublikIndonesiaNomor3214), Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun 1997 Nomor68, TambahanLembaran NegaraRepubliklndonesiaNomor3699); Undang-Undang RepubliklndonesiaNomor5 Tahun1999tentang LaranganPraktekMonopolidan PersainganUsaha Tidak Sehat (LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 1999 Nomor 33, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3817)', Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 32 Tahun 2AO4 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik l n d o n e si aT ahun 2OO4 Nomor 125, Tam bahan Lembar an Negara RepublikIndonesiaNomor 4437) sebagaimanatelah beberapakali diubahterakhirdenganUndang-Undang Republik lndonesiaNomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik lndonesiaTahun2008 Nomor59, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4844\,
RI Pcraluran McntcriPcrdagangan Nornor: 53pI-DAG /PW"/72/2OAS
6.
U n d a n g -U n dangRepublikIndonesiaNom or 25 Tahun 2O O7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2OO7Nomor67, TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor4724\', U n d a n g -U n dangRepublikIndonesiaNom or 29 Tahun 20 07 tentang Pemerintah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (L e mb a ra nNegar aRepublikIndonesiaTahun2007 Nom or9 3, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4744), 8 . U n d a n g -U n dang Nom or20 Tahun 2008 tentangUsaha M ikr o, K e ci l d a n Menengah( Lem bar anNegar a RepublikIndones i a T a h u n2 0 0 8 Nomor93, Tam bahanLem bar anNegar aRepubl i k IndonesiaNomor4866); o PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor 44 Tahun 1997tentangKemitraan(LembaranNegaraRepublikIndonesia T a h u n 1 9 9 7 Nomor91, Tam bahanLem bar anNegar aRepubl i k In d o n e si aN om or3718) ; 1 0 . PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara P e me ri n ta h, Pemer intahan Daer ahPr opinsi,dan Pem er intahan (LembaranNegaraRepublikIndonesia DaerahKabupaten/Kota T a h u n2 OO7Nomor82, Tam bahanLembar anNegar aRepu bl i k IndonesiaNomor4737), 44 tl PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor 77 f ahun 2AO7 tentangDaftarBidangUsahaYang Tertutupdan BidangUsaha Yang Terbuka Dengan PersyaratanDi Bidang Penanaman Modal sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanPresiden R e p u b l i kIn d onesiaNom or111 Tahun2OO7' , 12. PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor 112Tahun2007 te n ta n g P e nataandan PembinaanPasar Tr adisional,Pu s at Perbelanjaan dan Toko.Modern; 1 3 PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor 9 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi,dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor20 Tahun2008; 1 4 . PeraturanPresidenRepubliklndonesiaNomor 1OTahun 2OO5 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesiasebagaimanatelah beberapakali diubahterakhirdengan PeraturanPresidenRepublikIndonesia Nomor21 Tahun2008; 4t r . Keputusan PresidenRepublikIndonesiaNomor 1B7lM Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R e p u b l i kl n d onesiaNom or171|MTahun2005;
PeraluranlvlcnteriPerdugirnganR I
Nornor : 53/M-DAG /Ptr"/12 /2OOB to
.t -7 II
Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 01/M-DAGlPERl3l2OOs tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenPerdagangansebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan RepubliklndonesiaNomor34/M-DAGlPERl8l2OO7, PeraturanMenteri PerdaganganRepublik IndonesiaNomor 36/M-DAGlPERl9l2O07 tentanq PenerbitanSurat lzin Usaha Perdagangan. INEM UTUSKAN :
Menetapkan P E R A T U R A NMENTERIPERDAGANGANTENTANGPEDOMAN P E N A T A A N D A N PEM BINAANPASAR TRADISIONAL,PUSAT P E R B E L A N JA ANDAN TOKO MODERN. BAB I K ETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanMenteriini yangdimaksuddengan: 1.
P a sa r a d a l ah ar ea tempat jual beli bar ang dengan jum l ah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,pasar tradisional,pertokoan,mall, plasa, pusat p e rd a g a n g an maupunsebutanlainnya.
2.
P a sa rT ra d i s ional adalahpasaryang dibangundan dikelolaol eh P e me ri n ta h,Pemer intahDaer ah,Swasta,Badan Usaha Mi l i k N e g a ra d a n Badan Usaha Milik Daer ahter m asukker jas am a denganswastadengantempatusaha berupatoko,kios, los dan te n d a ya n g dim iliki/dikelola oleh pedagangkecil, menengah, swadayamasyarakatatau koperasidengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawarmenawar.
3.
Pusat Perbelanjaanadalahsuatu area tertentuyang terdiridari satu atau beberapa bangunan yang didirikansecara vertikal maupun horisontal,yang dijualatau disewakankepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan keoiatan perdaganganbarang.
4.
Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakanuntuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
5.
Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayananmandiri, menjualberbagaijenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Depaftment Sfore, Hypermarket ataupungrosiryang berbentukPerkulakan.
PeraturanMenlcri Pcrdagangrur RI
Ncrrtror : 53/ft{-DAG /Pm"I 72/ 2AAB
o.
Pengelola Jaringan Minimarkefadalah pelaku usaha yang melakukankegiatanusaha di bidang Minimarkefmelalui satu kesatuan n'ranajemendarr sisienr pendistribusianbarang ke outletyang merupakanjaringannya.
7.
Pemasokadalah pelaku usaha yang secarateratur memasok barangkepadaToko Moderndengantujuanuntukdijualkembali me l a l uke i rj a samausaha.
B
U sa h a Mi kro, Kecil dan M enengahyang selanjutnyadise but UMKMadalah kegiatanekonomiyang berskalamikro,kecildan me n e n g a h s ebagaimanadim aksud dalam Undang- Und ang Nomor 20 tahun 2OOB tentanq Usaha Mikro. Kecil dan Me n e n g a h .
9
Kemitraanadalah kerjasamausaha antarausaha kecil dengan usaha menengahdan usaha besar disertaidengan pembinaan dan pengembanganoleh usaha menengahdan usaha besar d e n g a n me mper hatikanpr insip saling m emer lukan,sali ng me mp e rku at dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksuddalam PeraturanPemerintahNomor 44 tahun 1997 tentangKemitraan.
1 0 . Syaratperdagangan(tradingterms)adalahsyarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/ Pengelola Jaringan Minimarkel yang berhubungan dengan pemasokanproduk-produkyang diperdagangkandalam Toko Modernyang bersangkutan. 1 1 l zi n U sa h a P engelolaanPasarTr adisionalselanlutnyadise but l U P 2 T ,l zi n U sahaPusatPer belanjaan selanjutnya disebutIUPP dan lzin Usaha Toko ModernselanjutnyadisebutIUTM adalah izin untuk dapat melaksanakanusaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh PemerintahDaerahsetempat.
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuanPemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatanruang dan unsur-unsurpengendalianyang disusun untuk setiap zona peruntukansesuaidenganrencanarincitata ruang.
13. PejabatPenerbitlzin UsahaPengelolaanPasarTradisional,lzin Usaha Pusat Perbelanjaandan lzin UsahaToko Modern,yang selanjutnyadisebut Pejabat Penerbit adalah BupatiAl/alikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta. 1 4 Surat Permohonanadalah surat permintaanpenerbitan lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, lzin Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin UsahaToko Modern. 1 5 . Menteriadalah Menteriyang tugas dan tanggungjawabnyadi bidangperdagangan.
Peralurau Mentcri PcrdagangauRI Nonror : 5S/M-DAG /pg"/ 12 /2OOB
BAB II P E N D IR IA NP ASARTRADISIONAL, PUSATPERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Pasal 2 (1 ) L o ka siu n tu k Pendir ianPasar Tr adisional, Pusat Per belanj aan pada dan Toko Modern wajib mengacu RencanaTata Ruang Wilayah KabupatenlKotadan Rencana Detail Tata Ruang WilayahKabupaten/Kota, termasukperaturanzonasinya. (2) Kabupaten/Kotayang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotadan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotatidak diperbolehkanmemberi izin l o ka si u n tuk pembangunan Pasar Tr adisional, Pus at Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal3 (1 ) P e n d i ri a nP asarTr adisional atauTok o atau PusatPer belanjaan Modern selain Minimarkef harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus me l a ku ka n analisa kondisi sosial ekonomi masyar ak at, keberadaan Pasar Tradisionaldan UMKM yang berada di wilayahbersangkutan. (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakatdan keberadaan P a sa r T ra d isionaldan UMKM sebaqaimanadim aksudp ada a ya t(1 ) me l iputi a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan p e n d i d i kan; b. Tingkatpendapatanekonomirumahtangga; c. Kepadatanpenduduk; penduduk; d . P e rtu mbuhan e . K e mi tra andenganUM KMlokal; f . Penyerapantenagakerjalokal; g Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisionalsebagai saranabagi UMKMlokal; h. Keberadaanfasilitassosial dan fasilitasumum yang sudah ada; i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkanoleh jarak antara Hypermarkefdengan Pasar Tradisionalyang telah a d a se b elum nya; dan j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
Pcrattuan Mcnteri PerdaganganRI
Nornor : 53/M-DAG /Pm /12 /2OOS
(3) Penentuanjarak sebagaimanadimaksudpada ayat (2) huruf i harusmempertimbangkan: a. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarkefatau PasarTradisionalyang sudah ada se b e l u mnya; b. lklim usaha yang sehat antara Hypermarkefdan Pasar T ra d i si o nal, c. A kse si b i litas wilayah( ar uslalulintas) ; d. Dukungan/ ketersediaan infrastruktur; dan pem ukimanbar u. e . P e rke mb angan (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayal (2), berupa kajian yang dilakukanoleh badan/lembaga independenyang berkompeten. (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayal (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakatdi wilayahyang bersangkutan. (6 ) H a si la n a l i sakondisisosialekonomim asyar akatsebagaimana dimaksudpada ayat (2) merupakandokumenpelengkapyang tidak terpisahkandengan syarat-syaratdalam mengajukan SuratPermohonan: a. lzin pendirianPasar Tradisionalatau Pusat Perbelanjaan atau Toko ModernselainMinimarkef;atau b. lzin usaha PasarTradisionalatau Pusat Perbelanjaanatau Toko ModernselainMinimarket. (7) Toko Modernyang terintegrasi denganPusatPerbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat(2) (B) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat dikecualikanuntuk Minimarket.
(7)
(9) PendirianMinimarkefbaik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasidengan Pusat Perbelanjaanatau bangunan lain wajibmemperhatikan: a. b. c. d. e.
Kepadatanpenduduk; pemukimanbaru; Perkembangan A kse si b i l itas wilayah( ar uslalulintas) ; Dukungan/ ketersediaan infrastruktur; dan KeberadaanPasar Tradisionaldan warung/tokodiwilayah sekitaryang lebihkecil daripadaMinimarkettersebut.
(10)PendirianMinimarkefsebagaimanadimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinyasesuaidenganlokasiMinimarkefdimaksud.
Peraluran Mcnlcri Perdag:urganRI
Nomor: 5344-DAG /pW / 72/2OOB
Pasal4 (1 ) Pasar Tradisionalatau Pusat Perbelanjaanatau Toko Modern harus menyediakanareal parkiryang cukup dan saranaumum l a i n n ya . (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukanberdasarkankerjasamadengan pihak lain. BAB III KEMITRAANUSAHA Pasal5 (1 ) Kemitraandengan pola perdaganganumum dapat dilakukan d a l a m b e n tu kker jasam apem asar an,penyediaanlokasiusaha, atau penerimaanpasokandari PemasokkepadaToko Modern yang dilakukansecaraterbuka. (2) K e rj a sa map em asar ansebagaim anadimaksudpada ayat ( 1) d a p a td i l a ku kan dalambentuk: a. Memasarkanbarang produksi UMKM yang dikemas atau dikemasulang (repackagrng) denganmerek pemilikbarang, Toko Modernatau merek lain yang disepakatidalamrangka meningkatkan nilaijual barang;atau b. Memasarkanproduk hasil UMKM melaluietalaseatau outlet dari Toko Modern. (3 ) P e n ye d i a a nl okasiusaha sebagaim ana dim aksudpada ayat ( 1) dilakukanoleh pengelolaPusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakanruang usaha dalam areal PusatPerbelanjaan atau Toko Modern. (4 ) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkanruang usaha sesuai dengan peruntukanyang disepakati. Pasal6 (1 ) Kerjasamausaha dalam bentuk penerimaanpasokan barang dari PemasokkepadaToko Moderndilaksanakandalamprinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. (2) Toko Modern mengutamakanpasokan barang hasil produksi UMKM nasionalselamabarangtersebutmemenuhipersyaratan atau standaryang ditetapkanToko Modern. (3) Pemasokbarangyang termasukke dalam kriteriaUsahaMikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaranbarang (listing fee) (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasamakomersial pembinaan/pendidikan berupapenyediaantempatusaha/space, atau permodalanatau bentukkerjasamalain.
Pcraturan Mcntcri PcrdaganganRl
Nornor: 534,{-DAG /pm./ 12/2OOB (5) Kerjasamasebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkanhukum Indonesiayang disepakatikedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajibanmasing-masingpihak serta cara dan tempat p e n ye l e sa i an per selisihan. Pasal7 (1 ) D e n g a nti d a kmengur angi pr insipkebebasanber kontr ak, sya r atsyarat perdaganganantara Pemasok dengan Toko Modern harusjelas,wajar,berkeadilan, dan salingmenguntungkan serta disepakatikeduabelahpihaktanpatekanan. (2 ) D a l a m ra n g ka m ewujudkanpr insip sebagaimanadim ak s ud p a d a a ya t(1 ),m akawajibmemenuhipedomansebagaiber ik ut: a. Potonganharga reguler (regulardiscount)berupa potongan harga yang diberikanoleh Pemasokkepada Toko Modern pada setiap transaksijual-beli.Potonganharga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukansistem harganettoyang dipublikasikan secaratransparanke semua Toko Moderndan disepakatidenganToko Modern; b. Potonganharga tetap (fixedrebate)berupapotonganharga yang diberikanoleh Pemasokkepada Toko Modern tanpa dikaitkandengan target penjualanyang dilakukansecara p e ri o d i kmaksim um3 ( tiga)bulanyang besar nyamaksim um 1 % (sa tuper sen) ; c. Jumlah dari Potongan harga reguler (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkanpresentaseterhadap transaksi penjualan dari pemasokke Toko Modernbaik pada saat transaksimaupun secaraperiodik; d. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potonganharga yang diberikanoleh Pemasok,apabilaToko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuaiperjanjiandagang,dengankriteriapenjualan: 1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar IOOYI (seratus persen) mendapat potongan hargakhususpalingbanyaksebesar1% (satupersen); 2 . Me l e bihi jumlah yang ditar getkan sebesar 101o/o (seratussatu persen)sampaidengan 115o/o (seratuslima belas persen), maka kelebihannyamendapatpotongan hargakhususpalingbanyaksebesar5% (limapersen); 3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115o/o (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapatpotonganhargakhususpalingbanyaksebesar 1 0 % (sepuluhper sen) .
RI MerlteriPcrdlgangan Peraturan Nonror: 53[,{-DAG /Pffi,/12 I2OOB
e. Potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan
oleh PemasokkepadaToko Moderndalam rangka kegiatan p ro mo sib aik yang diadakanoleh Pemasokmaupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau ko n su me n akhir dalam waktu yang dibatasi sesu ai kesepakatanantaraToko Moderndengan Pemasok; Biaya Promosi (Promotion Cosf) yaitu biaya yang dibebankankepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatankeduabelahpihakyang terdiridari: 1 . B i a yapr om osim elaluim ediam assaatau cetakansepe r ti brosur alau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan lainnYa; biaya-biayakreativitas 2. Biaya Promosipada Toko Setempat(ln-StorePromotion) dikenakan. hanya untuk area promosi di luar disptaylpa1anganreguler toko seperti floor display, gondolapromosi,block shelving,tempat kasir (Check out Counter), wing gondola. papan reklame di dalam dan d i l u a r toko, dan tempat lain yang m emangdigunak an u n tu ktem Patpr omosi; 3. Biaya promosi yang dilakukanatas kerjasamadengan p e ma sok untuk melakukan kegiatan m empr om osi k an produkpemasoksepertisampling,demo produk,hadiah, g a me s ,dan lain- lain; 4. Biaya yang dikurangkanatau dipotongkanatas aktivitas promosidilakukanmaksimal3 (tiga)bulan setelahacara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosiyang belum terpakaiharus dimanfaatkanuntuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang maupununtukperiodeyang berikutnya. bersangkutan dim aksudpada lain di luar biaya sebagaimana g B i a ya -b i aya huruf f tidak diperkenankanuntuk dibebankan kepada Pemasok; h. Biaya yang dikeluarkanuntuk promosi produk baru sudah te rma su kdi dalam Biaya Pr omosisebagaim anadim ak s ud pada huruff; Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaanpromosibaik untuk produkbaru maupununtuk produklama untukjangkawaktuyang telahdisepakati; Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakankepada Pemasokyang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk,jumlah) yang disepakatikedua belah pihak;
v
PeraturanMcntcri Perdagangan RI
Norrror . 53[{-DAG/pW /I2 /Z0OB
k. Biaya administrasipendaftaranbarang (Lrsfrngfee) hanya untukprodukbarudenganbesaransebagaiberikut. 1. Kategori Hypermarket paling banyak Rp150000,00 (se ra tuslimapuluhr ibu r upiah)untuksetiapjenis pr oduk paling banyak setiap gerai dengan biaya R p 1 0000 000,00( sepuluhjuta r upiah)untuksetiapje ni s p ro d u kdi sem uager ai; 2. Kategori Supermarket paling banyak Rp75.000,00 (tu j u hpuluh lima r ibu r upiah)untuk setiapjenis pr oduk se ti a p ger ai dengan biaya paling ban y ak R p 1 0000 000,00( sepuluhjuta r upiah)untuksetiapje ni s p ro d u kdi sem uager ai, 3 Kategori Minimarkef paling banyak Rp5 000,00 (l i ma ribu r upiah)untuk setiapjenis pr oduksetiapger ai dengan biaya paling banyak Rp20000 000,00 (d u a puluh juta r upiah) untuk setiap jenis pr oduk di se mu ager ai. l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimanadimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiaptahun berdasarkanperkembangan inflasi; m. Toko Modern dapat mengembalikanproduk baru kepada Pemasoktanpa pengenaansanksiapabilasetelahdievaluasi se l a ma3 (tiga)bulantidakm emilikipr ospekpenjualan; n. Toko Modern harus memberikaninformasitertulis paling se d i ki t3 (tiga)bulansebelum nyakepadaPem asokapa bi l a akan melakukan stop order delistingatau mengurangiitem produkatau SKU (SfockKeeping Unit)Pemasok, o. Pusat Perbelanjaandan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberlan pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; p Toko Moderndilarangmelakukanpromosipenjualandengan harga lebih murah dibandingkandengan harga di Pasar Tradisionalterdekatuntuk barang-barangkebutuhanpokok masyarakat. Pasal8 (1 ) Pembayaranbarangdari Toko ModernkepadaPemasokUsaha Mikro dan Usaha Kecilwajib dilakukansecaratunai untuk nilai p a so ka nsa mpaidenganRp10.000.000,00 ( sepuluhjuta r upi ah) , atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumenpenagihanditerima.
(2) Ketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (1) berlakuuntuk 1 (satu)outletatau 1 (satu)jaringanusaha. 10
PeraturanMcnteri PerdaganganRI
Nomor: 53pI-DAGIPFF,/IZ / 2OOB
BAB IV BATASAN LUAS LANTAI PENJUALANTOKO MODERN Pasal9 (1) Batasan luas lantai penjualanToko Modern adalah sebagai b e ri ku t: a. Minimarkef, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter p e rse g i ) ; b. Supermarket,4AOm2 (empat ratus meter persegi)sampai d e n g a n5.000m2 ( lim ar ibu m eterper segi) ; c. Hypermarkef,lebihdari 5.000m2 (limaribu meterpersegi); d. Department Store,lebih dari 4OOm2 (empat ratus meter p e rse g i )dan ; e . P e rku l a kan, lebihdar i5.000m 2 ( limar ibum eterper segi ) . (2) UsahaToko ModerndenganmodaldalamnegeriloAo/o(seratus p e rse n )a d a l ah: a. Minimarkefdenganluas lantaipenjualankurangdari 400 m2 (empatratusmeterpersegi); b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.20Om2 (seribudua ratusmeterpersegi);dan c. DepartmentStoredengan luas lantaipenjualankurangdari 2 .0 0 0m2 (duar ibum eterper segi) . BAB V JE N IS DAN KEW ENANGANPENERBITAN IZIN Pasal10 Pelakuusahayang akan melakukankegiatanusahadi bidangPasar T ra d i si o n aP l , u satPer belanjaan dan TokoModer n,wajibm emiliki : a . IU P 2 Tu n tu kPasarTr adisional; b. IUPPuntuk Pertokoan,Mall,Plasadan PusatPerdagangan; c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Sfore, Hypermarkefdan Perkulakan. Pasal11 (1 ) l zi n U sa h a sebagaim ana dim aksuddalam Pasal 10 diter bitk an oleh BupatiA//alikotaatau Gubernur Pemerintah Provinsi DaerahKhususlbukotaJakarta (2) BupatiA//alikota selain Gubernur PemerintahProvinsi Daerah KhususlbukotaJakartamelimpahkankewenanganpenerbitan: jawabdi a. IUP2TkepadaKepalaDinas/Unityang bertanggung bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisionalatau PelayananTerpaduSatu Pintusetempat; 44
tl
PerahrranMentcriPerdagangan RI Norrror: 53/A{-DAG/PFF',/ 12 / 2OOB
b. IUPP atau IUTM kepada Kepala 'Dinas/Unit yang bertanggungjawab di bidang perdaganganatau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan TerpaduSatuPintusetempat. (3) GubernurPemerintahProvinsiDaerahKhusus lbukotaJakarta melimpahkankewenanganpenerbitan: jawab di a. IUP2TkepadaKepalaDinas/Unityang bertanggung bidang perdaganganatau di bidang pembinaan Pasar Tradisionalatau PelayananTerpaduSatu Pintusetempat; b IU P P a tau IUTM kepada Kepala Dinas/Unit y ang bertanggungjawab di bidang perdaganganatau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan TerpaduSatu Pintusetempat. Pasal12 (1 ) P e rmo h o n anizin usahasebagaim ana dimaksuddalamPasal10 diajukankepadaPejabatPenerbitizinusaha. (2) Persyaratanuntuk memperolehIUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdirisendiriatau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri se n d i ria ta u IUPPbagiPusatPer belanjaan m eliputi: a . P e rsya ratan IUP2Tm elampir kan dokum en: 1. Copy Surat lzin Prinsip dari BupatiA//alikotaatau GubernurPemerintahProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta; 2. Hasil AnalisaKondisi Sosial Ekonomi Masyarakatserta rekomendasi dari instansiyang berwenang; 3. Copy Surat lzin Lokasi dari Badan PertanahanNasional (B P N) ; 4. CopySuratlzin Undang-Undang Gangguan(HO), 5 C o p ySur atlzinM endir ikan Bangunan( lM B) ; 6. Copy Akte PendirianPerusahaandan pengesahannya; dan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhiketentuanyang berlaku. b. PersyaratanIUPPdan IUTMmelampirkandokumen. 1. Copy Surat izin prinsip dari BupatiAiValikotaatau GubernurPemerintahProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta; 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;serta rekomendasi dari instansiyang benruenang; 3. Copy Surat lzin Lokasi dari Badan PertanahanNasional (B P N ) ; 4. CopySuratlzin Undang-Undang Gangguan(HO)',
PcraluranMenteri PerdaganganRI N omor:
5. CopySuratlzin MendirikanBangunan(lMB); 6. CopyAkte PendirianPerusahaandan pengesahannya; 7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikrc dan Usaha Kecil;dan 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhiketentuanyang berlaku. (3) Persyaratanuntuk memperolehIUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasidengan Pusat Perbelanjaan atau bangunanlainterdiridari. a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat se b a g a i m ana dim aksuddalamPasal3 ayat ( 2) ; b. Copy IUPP Pusat Perbelanjaanatau bangunan lainnya tempatberdirinyaPasarTradisionalatau Toko Modern; c. CopyAkte PendirianPerusahaandan pengesahannya; d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhiketentuanyang berlaku;dan e. Rencanakemitraandengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untukPusatPerbelanjaan atauToko Modern. (4 ) P e rmo h o n ansebagaimanadim aksudpada ayat ( 1) diaju k an kepada PejabatPenerbit izin usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonansebagaimanatercantumdalam Lampiran I Peraturanini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan d e n g a n P e ratur anM enter iini, dengan melampir kan dokum en persyaratansebagaimanadimaksudpada ayal (2). (5 ) P e rmo h o n an sebagaim ana dim aksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawabatau pengelolaperusahaan. (6 ) P e rmo h o n ansebagaimanadimaksud pada ayal ( 1) , yang diajukansecarabenar dan lengkap,maka PejabatPenerbitizin usaha dapat menerbitkanlzin Usahapalinglambat5 (lima)hari kerjaterhitungsejakditerimanyaSuratPermohonan. (7 ) A p a b i l a P e r m ohonansebagaim anadimaksud pada ayat ( 1) dinilai belum benar dan lengkap,maka Pejabat Penerbitizin usaha memberitahukanpenolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannyakepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyaSurat Permohonan. (B) Perusahaanyang ditolak permohonannyadapat mengajukan kembaliSurat Permohonanizin usahanyadisertaikelengkapan dokumenpersyaratansecarabenardan lengkap. (9) Rencana kemitraan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 sebagaimanatercantum dalam Lampiran ll PeraturanMenteriini. (10)Pengurusanpermohon an izin usahatidakdikenakanbiaya.
Petrturan Menteri Pcrdagang:lnRI
Nornor: 53/\{-DAG /pW / 12/ 2OOB
Pasal13 (1 ) P e j a b a t P e ner bit lzin Usaha sebagaim anadimaksud dal am P a sa l1 2 a yat( 1) sebagaiber ikut: a . P e n e rb i tIUP2T sebagaimanadim aksuddalam Pasal 10 yang bertanggungjawab di huruf a, Dinas Kabupaten/Kota bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisionalatau PelayananTerpaduSatu PintuSetempat; b . P e n e rb i tIUPP dan IUTM sebagaim anadimaksuddal am Pasal '10 huruf b dan c, Dinas Kabupaten/Kotayang bertanggungjawab di bidang perdaganganatau Pelayanan TerpaduSatu PintuSetempat; c. P e n e rb i tan izinusahasebagaim ana dim aksuddalamhur ufa dan huruf b sesuai dengan pelimpahanwewenang dari BupatiA//alikota atau Gubernur uniuk PemerintahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebaqaimanadimaksud d a l a mP a sal11. (2 ) A p a b i l ap e n er bitan IUP2Toleh
.
jawab di bidangpembinaanPa s ar a . D i n a sya ng ber tanggung Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka re ko me n dasi sebagaimanadim aksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2, diterbitkanoleh Dinas yang jawab di bidangperdagangan, bertanggung b . D i n a s ya ng ber tanggungjawab di bidang per dagan gan, ma ka re kom endasi sebagaimana dim aksuddalam Pasal 12 ayal (2) hurufa angka2 mengenaikelayakanpemberianizin usaha kepada perusahaanyang bersangkutan,dilakukan jawab di bidangperdagangan. oleh Dinasyang bertanggung
(3 ) A p a b i l ap e n er bitan IUPPatauIUTMoleh: a. Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan, maka rekomendasisebagaimanadimaksuddalam Pasal 12 ayal (2) hurufb angka2 mengenaikelayakanpemberianizin usaha kepada perusahaanyang bersangkutan,dilakukan jawab di bidangperdagangan; oleh Dinasyang bertanggung b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka rekomendasi se b a g a i m anadim aksuddalam Pasal 12 ayat ( 2) hur u f b angka 2, diterbitkanoleh Dinas yang bertanggungjawab di bidangperdagangan. Pasal14 (1 ) P e ru sa h a a npengelolaPasar Tr adisional,Pusat Per belan j aan dan Toko Modern yang telah memperolehlzin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 tidak diwajibkanmemperolehSurat l zi n U sa h aP er dagangan ( SIUP) .
Pcraturan McuteriPerdagangan RI Noruor: 53/M-DAG/PW /I2 /2OOB
(2) Apabila terjadi pemindahanlokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern,pengelola/penanggung jawab perusahaanwajibmengajukanpermohonanrzinbaru (3 ) l zi n U sa h asebagaim ana dimaksuddalamPasal' 10ber laku. a. hanyauntuk 1 (satu)lokasiusaha; b. selama masih melakukankegiatanusaha pada lokasi yang sa ma . (4 ) l zi n U sa h asebagaimana dimaksudpada ayat ( 3) hur uf b waj i b d i l a ku ka n d a ftarulangsetiap5 ( lim a)tahun. BAB VI PELAPORAN Pasal15 (1 ) P e j a b aP t e n er bitlzin Usahasebagaimana dimaksuddalam : a . P a sa l 1 1 ayat 2 hur uf a wajib m enyam paikanlapor an penyelenggaraan penerbitan rzin usaha kepada Bupatil/Valikotadengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangiperdaganganatau di bidang pembinaanPasarTradisionalatau PelayananTerpadu Satu Pintu setempat,setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuksemesterpertamadan bulan Januaritahun berikutnya untuksemesterkedua; b. Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib menyampaikanlaporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada BupatiA//alikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangiperdaganganatau Pelayanan TerpaduSatu Pintu setempat,setiap bulan Juli tahun yang bersangkutanuntuk semester pertama dan bulan Januari tahunberikutnyauntuksemesterkedua; c. Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b menyampaikanlaporankepadaGubernurdengantembusan kepadaDrrekturJenderalPerdaganganDalamNegeri,setiap bulanJuli tahun yang bersangkutan untuksemesterpertama dan bulanJanuaritahunberikutnyauntuksemesterkedua; d . P a sa l 1 1 ayat ( 3) wajib m enyam paikan lapo r an penyelenggaraanpenerbitanizin usaha kepada Gubernur Daerah Khusus lbukotaJakarta dengan tembusankepada DirekturJenderalPerdaganganDalam Negeri,setiap bulan Juli tahun yang bersangkutanuntuk semesterpertamadan bulanJanuaritahunberikutnyauntuksemesterkedua.
Pcralrrnrrr Mentcri PcrdaganganRI
Norrror: SSp{-DAG/Pr'" /12 | 2OOB
(2) Laporanpenyelenggaraan penerbitanizin usaha sebagaimana d i ma ksu dp a da ayat( 1) hur ufa meliputi: a . i u ml a h ci anjenisizinusahayangditer bitkan; b . Omse tp e njualansetiapger ai; c. Ju ml a hU MKMyangber m itr a; d . Ju ml a hte nagaker jayang diser ap. Pasal' 16 (1 ) P e l a ku u sa h a sebagaim anadimaksuddalam Pasal 10 waj i b meyampaikanlaporanberupa: a . Ju ml a hg e r aryangdimiliki; b . Omse tp e njualanselur uhger ai; c. Ju ml a hU MKMyang ber m itr adan polakemitr aannya; d. Jumlahtenagakerjayang diserap. (2 ) L a p o ra nse b agaim anadimaksudpada ayat ( 1) disam pai k an setiapsemesterkepada: yang a. Kepala Dinas m embidangi per dagangan Kabupaten/Kotakecualiuntuk PemerintahProvinsiDaerah KhususlbukotaJakarta; per dagangan b . K e p a l aD i nasPr ovinsiyang membidangi un tuk P e me ri n tah Pr ovinsiDaer ahKhususlbukotaJakar ta. (3 ) P e n ya mp a i anlapor ansebagaimanadim aksudpada ayat ( 2) d i l a ku ka nse tiap bulan Juli tahun yang ber sangkutanun tuk semesterpertama dan bulan Januari tahun berikutnyauntuk semesterkedua. BAB VII PEMBERDAYAANPASAR TRADISIONAL Pasal 17 (1) PengelolaanPasar Trao'isionaldapat dilakukan oleh Badan U sa h a Mi l i k Negar a ( BUM N) , Badan Usaha M ilik Dae r ah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah,maupun pemerintah daerah. (2) Pemerintahdaniatau pemerintahdaerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaanterhadap pengelolaanPasar Tradisionalberdasarkansistem manajemen profesional.
PcralurnnMeuleri PcrdaganganRI
Nonror: 5344-DAG/pW,/ U /2OOB
BAB VIII PEMBINAANDAN PENGAW ASAN Pasal' 18 (1) Menteri menetapkankebijakan pembinaandan pengawasan terhadap pengelolaanPasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. (2) Menteri menugaskanDirektur Jenderal PerdaganganDalam pembinaandan pelaksanaan N e g e riu n tu k m engkoor dinasikan p e n g a w a san sebagaimana dim aksudpadaayat( 1) . (3) Pelaksanaanpembinaan,pengawasandan evaluasiterhadap pengelolaanPasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan,dan Toko Modern dilakukanoleh BupatilWalikota atau Gubernuruntuk PemerintahProvinsiDaerahKhususlbukotaJakarta. Pasal19 (1 ) P e mb i n a a nsebagaim anadim aksuddalam Pasal 1B ayat ( 1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihanterhadap sumberdayamanusia,konsultasi,fasilitasi ke rj a sa n ra ,pembangunandan per baikan sar ana mau pun prasaranapasar. (2 ) P e n g a w a sansebagaimana dim aksuddalam Pasal 18 ayat ( 1) Pus at d i l a ku ka nte r hadappengelolaan usahaPasarTr adisional, Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal20 Gubernurdan/atauBupatiA//alikota melakukankoordinasiuntuk. a . me n g a n ti si pasi kemungkinantim bulnyaper masalahandal am pengelolaanPasar Tradisional,Pusat Perbelanjaandan Toko Mo d e rn ; b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk per m asalahansebagaiakibat pendir ianPas ar me n ye l e sa ikan Tradisional,PusatPerbelanjaan dan Toko Modern. BAB IX SANKSI Pasal21 (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana d i ma ksu dd a lam : a. Pasal 7 ayat (2), Pasal B, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 dikenakansanksiadministratif; b. Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 17
Rl PerahrralrMcnlcri Perdagangan Norrror: S3/M-DAG/pW 12 2OOB / /
(2) Sanksi administratifsebagaimanadim aksud pada ayat ( 1) hurufa, berupa: a . P e mb e kuanlzinUsaha; b. Pencabutanlzin Usaha. (3 ) Pembekuanizin usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut{urut3 (tiga) kali dengantenggangwaktu paling lama 1 (sa tu )b u l a n. (4 ) Pencabutanizin usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (2) h u ru f b d i l akukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatansebagaimana dimaksudpada ayat (3). BAB X KETENTUANPERALIHAN Pasal22 (1 ) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modernyang sudah operasional dan telah memperolehSurat lzin Usaha Perdagangan(SIUP) sebelum ditetapkannyaPeraturanini wajib mengajukanIUPP a ta u IU T M p alinglambat1 ( satu)tahun sejak diber lakuka nny a P e ra tu ra nMenterini. i
(2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modernyang sudah operasional dan telah memperoleh lzin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannyaPeraturan ini dipersamakandengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanMenteriini.
(3) l zi n p e n g e l olaan yang dimilikioleh Pasar Tr adisionalsebe l um berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjangtidakbertentangan denganPeraturanMenteriini. (4 ) Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan atau Toko Modernyang belum operasionaldan belum memperolehizin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannyaPeraturan ini wajib mengajukanpermohonanuntuk memperolehIUP2T atau IUPP atau IUTMsesuaidenganPeraturanMenteriini. (5 ) Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan atau Toko Modernyang telah memilikiizin lokasiyang diterbitkanoleh Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan belum dilakukanpembangunansebelum diberlakukannyaPeraturan ini wajib menyesuaikandengan PeraturanMenteriini. (o)
Pusat Perbelanjaanatau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraandalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannyaPeraturanMenteriini.
PeraluranMenteri PcrdaganganRI
Nomor: 53/M-DAG /pr,, /12 /2OOS (7 ) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan,Hypermarket, Department Store, Supermarkef dan PengelolaJaringanMinimarkefy"angsudah Cilakukanpada saat berlakunyaPeraturanMenteriini, tetap berlakusampaidengan berakhirnyaperjanjiandimaksud. (8 ) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket se b a g a i ma nadimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) yang b ar u memiliki izin prinsip dari BupatiAl/alikotaatau Gubernur PemerintahProvinsiDaerahKhususlbukotaJakartadan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikandengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu)tahun. Pasal23 (1 ) IUPM sebagaimanadimaksuddalam Pasal22 ayat(2) atau lzin pengelolaansebagaimanadimaksuddalam Pasal 22 ayat (3) w a j i b d a fta r ulang sebagaim anadimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
(2) Daftar ulang IUPM atau lzin Pengelolaan sebagaimana d i ma ksu dp a da ayat ( 1) dilakukanapabilaizr n yang diper ol eh te l a hme l a mpaui 5 ( lim a)tahunsejaktanggalpener bitan. BAB XI KETENTUANLAIN- LAIN Pasal 24 (1) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para p e ma n g ku kepentingandi bidang Pasar Tr adisional,Pus at Perbelanjaan dan Toko Modern,yang masing-masing bertindak atas namapribadisecaraprofesional. (2 ) F o ru m K o munikasisebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern. Pasal25 (1) Setiap pelakuusaha dilarangmelakukanpraktekmonopolidan persainganusahatidak sehat. (2) Penilaiandan penyelesaianpelanggaranpraktekmonopolidan persainganusahatidaksehatsebagaimanadimaksudpada ayat (1) baik antara sesama Pemasokatau sesama Toko Modern maupunantara Pemasokdengan Toko Modern dilakukanoleh KomisiPengawasPersainganUsaha(KPPU).
19
PeraluranMcnleri Pcrdagangan RI Nonror: S3/MJAG /pW/I2 /2OOB
Pasal26 PetunjukpelaksanaanPeraturanMenteriini ditetapkanlebih lanjut oleh DirekturJenderalPerdagangan DalamNegeri. BAB XII KETENTUANPENUTUP Pasal 27 Pada saat PeraturanM entenini m ulaiber laku. 1 . K e p u tu sa nB e r sam aMenter iPer industr ian dan Per dagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 \|MPPlKepl5l1997dan Nomor 5 7 T a h u n 1 9 97 tentano Penataandan Pem binaanPasar dan Pertokoan; 2. Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan Nomor 261lMPPlKepl711997 tentang PembentukanTim Penataan dan P e mb i n a a nP a sardan Per tokoan Pusat; 3. Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan Nomor 42OlMPPlKep/1011997tentang Pedoman Penataan dan PembinaanPasardan Pertokoan; 4. Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan Nomor 1O7|MPPlKepl2l1998tentang Ketentuan dan Tata Cara P e mb e ri a nl zi nUsahaPasarM oder n; d i ca b u td a n d i n yatakan tidakber laku Pasal28 PeraturanMenteriini mulaiberlakupada tanggalditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengumuman PeraturanMenteriini denganpenempatannya dalam Berita Negara R e p u b l i kl n d o n e sia. Ditetapkandi :
Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember2008 MENTERIPERDAGANGANR I ttd M ARI ELKA PANGESTU d e n g a na sl i n ya l a B i ro H u ku m Perdagangan
yubudi 20
LAMPIRANPERATURANME NTERIPERDAGANGAN REPUBLIKINDONES IA N OMOR
: 53/ttl-P467Pw"/ L2/ zCo,B TANGGAL : 12 Desember20OB
L A M P I R A NI
F OR MU L IRS URATPERMOHONAN IUP2T.IUPPDAN IUTM
L A M P I R A NII
R E N C A N AK E MITRAANDENGANUM KM
MENTERIPERDAGANGAN RI ttd MARI ELKA PANGESTU
sesuai dengan aslinya Sal-ipE;1 Ia B i ro Huk u m ,. -{rrFtf.:if,'epra agangan //*
ffi
LampiranI
PeraturanMenteriPerdaganganRl Nomor : 53/M-DAG/Pw" / 12/ 2oo\ Tanggal .12 Desember2008
FORMULIRP E RMOHONA N P A S A RT RA DI S I O NA L/ IZINUS A HAP E NG E L O L A A N PUSATPERBELANJAAN/TOKO MODERN Nomor : Lampiran: 1 (satuberkas) Perihal : Permohonanlzin Usaha Pengelolaan PasarTradisional/ PusatPerbelanjaan/ Toko Modern.)
KepadaYth. P E J A B A TP E NE RB I T di
Yang bertanda-tangan di bawah ini mengajukanpermohonanlzin UsahaPengelolaan Pasar Tradisional(|UPZT)llzin Usaha Toko Modern(IUTM)/lzinUsaha Pusat Perbelanjaan
(rUPP) -) . I
IDEN T ITA SP E MOHON l. N ama 2. JabatandalamPerusahaan 3 Alamattempattinggal 4 . Kode Pos 5 NomorTelp/Fax (). NomorKTP/Paspor 7
II.
Kewarganegaraan
ID ENTITA SP E RUS A HA A N l. Nama Perusahaan 2. Direktur/Penanggung Jawab 3. AlamatPerusahaan 4. NomorTelp/Fax. 5. Kelurahan/Desa 6. Kecamatan 7. Kode Pos 8. Kab.lKotalKotamadya 9. Propinsi
III.
LEGALITASPERUSAHAAN 1. BentukPerusahaan
: PerseroanTerbatas/Koperasi/CV/Firma ")
7. Copy Akta Pendirian; 3. Copy Akta Perubahan(bilaada);
Rl LampiranI Peraturan MenteriPerdagangan Nomor : 53A,1-DAG /p6"/rz/2w9 Tanggal . 12 Desenrlcer 2OOB IV
KEPEMILIK A N MODA LDA N S A HA M l.
Modal
2. Saham (khususuntukpenanammodal) a TotalNilaiS aham : b. KomposisiKepemilikan Saham b.1. Nasional . ........% (P ro s e n ) b.2. A sing : ........ % (P ro s e n ). 3 V.
StatusPerusahaan . PMDN/ PMA/ Non PMDN/ Non PMA *)
IDENTITASPASARTRADISIONAUPUSAT MODERN PERBELANJAAN/TOKO I. Nama PasarTradisional/Pusat Perbelaniaan/Toko Modern 2 i 4
Luas tanah/bangunan Luas lantaiPenjualan L u aslahanparkir
m2
5. Kapasitasparkir
. . . . . . .Ro d aE mp a t
C', Alamat 1. Kelurahan/ Desa
:
8
Kecamatan 9. Kode Pos 10.Kab/Kota I I Pr ovinsi Tambahankhusus untuk Pusat Perbelanjaan: l . JumlahP edagang . ....... a. UK M b . P enyewaUtama : ....... AnchorTenant(Bilaada)
.... Pedagang ....Pedagang
2. Nama PenyewaUtama/AnchorTenant a. . .... ...., LuasL a n t a P i e n ju a la n. . .. . .. M2 b. .., LuasL a n t a P i e n ju a la n. . . . . . . M2 c. .., Luas LantaiPenjualan. .. .... M2 Vl.
LEGALITASYANG DlMlLlKl(dilampirkan) 1. Copy Surat lzin Prinsippendiriandari BupatiAf/alikota atau Gubernuruntuk Provinsi DKI Jakarta; 2. HasilAnalisaKondisiSosialEkonomiMasyarakat; a. Nama konsultan b. AlamatKonsultan
LampiranI PeraturanMenteriPerdaganganRl Nomor . S3A_DAG/pw"/t2/2ffi8 Tanggal . 12 Deserrrber2OOB 3. Copy Suratlzin Lokasidari BadanPertanahanNasional(BPN); 4. Copy Suratlzin Undang-Undang Gangguan(HO); 5 . C opy lzinMendirikan B anguna n(lMB ); 6 . C opy HakGunaB angunan(H G B ); 7. Copy TandaDaftarPerusahaan (TDP); B. Kepemilikan Toko Modernoleh perusahaanasingwajib melampirkancopy suratizin dari BadanKoordinasiPenanamanModal(BKPM); 9. RencanaKemitraandenganUMKMdan Koperasi, 10.Surat Pernyataanatas kebenarandokumen persyaratanpermohonanlzin Usaha PusatPerbelanjaan (IUPP); 1 1. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakansesuai Peraturan PerundangUndanganyang berlaku. Khusus untuk Pasar Tradisionaldan Toko Modern yang terintegrasidalam Pusat Perbelanjaan: 1. HasilAnalisaKondisiSosialEkonomiMasyarakat, a. Namakonsultan : b. AlamatKonsultan 2. Copy IUPP Pusat Perbelanjaanatau bangunanlainnya tempat berdirinyaPasar Tradisional atau Toko Modern; 3. Copy TandaDaftarPerusahaan (TDP); 4
CopyAkte PendirianPerusahaan dan pengesahannya,
5. Surat Pernyataanatas kebenarandokumen persyaratanpermohonanlzin Usaha Pengelolaan PasarTradisional (lUP2T)atau lzin UsahaToko Modern(IUTM); 6
RencanakemitraandenganUsahaMikroatau UsahaKeciluntukPusatPerbelanjaan atau Toko Modern;
7. Surat pernyataankesanggupanmelaksanakandan mematuhi ketentuan yang berlaku; Demikian Surat Permohonanini, kami buat dengan sebenarnyadan apabila di kemudianhari ternyatadata atau informasidan keterangantersebuttidak benar atau palsu, kami menyatakanbersedia untuk dicabut izin, yang telah diterlcitkandan dituntut sesuai denganperaturanperundang-undangan yang berlaku.
200... Namadan Tandatangan PenanggungjawabPerusahaan Cap perusahaandan materaicukup Catatan: *) coret yang tidak perlu.
Rl Lampiranll PeraturanMenteriPerdagangan : S3/I{-DAG Nomor /pw/12/2m9 Tanggal :12 Desernber2O0g
RE NCA NAK E MITRA A N DENG A NUS A HAMI K RODA N US A HAK E CI L
1 . N am adan alamatmasing-masinpgih a k :
2. Bentukdan lingkupkegiatanusaha 3. Polakemitraanyang digunakan pihak 4. Hak dan kewajibanmasing-masing 5
Sanksiapabilaisi perjanjianyang telahdisepakati tidakdilaksanakan
:
6. Jangkawaktuberlakunyaperjanjian : perselisihan 7. Cara menyelesaikan B. Bentukpembinaanyang dilakukan kepadaUsahaMikrodan UsahaKecil 9. Cara pembayaran
Penanggungjawab Cap perusahaandan materaicukup
