MENTERI N EGA RA BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI N EGA RA BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : SK - 165/MBU/2012 TENTANG PENETAPAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMILIK MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) MENJADI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perusahaan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memiliki kedudukan, tugas dan kewenangan sebagai wakil Pemerintah selaku Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum); b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMN, serta ketentuan Anggaran Dasar Perum perlu menetapkan sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi; c. bahwa penetapan sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN menjadi kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan bahwa hal-hal yang dianggap "sangat strategis", tetap menjadi kewenangan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal; d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, telah ditetapkan pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi; e. bahwa untuk lebih memperjelas dan menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali penetapan sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN menjadi kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2.Peraturan

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN TENTANG PENETAPAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMILIK MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) MENJADI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI. KESATU.../S

MENTERT NEGARA BADANr USAHA MILIK NEGARA

-3KESATU

Menteri Negara BUMN, yang selanjutnya disebut Menteri, menetapkan sebagian kewenangannya sebagai wakil Pemerintah selaku Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum), yang selanjutnya disebut Perum, menjadi kewenangan : 1. Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini; atau 2. Direksi Perum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Dewan Pengawas dan Direksi, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Dewan Pengawas dan Direksi, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri setiap bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Penetapan sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN menjadi kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, berlaku bagi Perum sepanjang dimungkinkan dalam Anggaran Dasar Perum yang bersangkutan. : Dalam hal Anggaran Dasar Perum tidak memungkinkan, maka segera melakukan perubahan Anggaran Dasar Perum untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini. 1. Keputusan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diambil berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, disetujui dan dinyatakan sah sepanjang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor ICEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (PERUM) Kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN, sepanjang yang berkaitan dengan pendelegasian dan/atau pemberian kuasa kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH .../4i

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wahl Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemerilcsa Keuangan; 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Keuangan; 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN; 8. Direksi dan Dewan Pengawas Perum

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

uai dengan aslinya Satin alaHito Hukum, 13

010 199603 1 001

ttd. DAHLAN ISICAN

Lampiran I (1/3) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-165/MBU/2012 Tanggal: 13 April 2012

MENTERI NEGARA BADAN LISAHA MILIK NEGARA

SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMILIK MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) YANG MENJADI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS NO 1.

2.

3.

4.

KEWENANGAN MENTERI YANG MENJADI KEWENANGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN

DEWAN PENGAWAS Pengesahan Rencana Kerja dan 1) Bagi Perum yang penilaian tingkat kesehatannya masih Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : yang tingkat kesehatannya 2 (dua) 826/KMK.013/1992, maka yang dimaksud Sehat adalah tahun berturut-turut dikategorikan sehat "Sehat" (tanpa kategori minimal AA). 2) RKAP disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh (minimal AA). Menteri dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam aspirasi pemilik modal (shareholder aspiration) oleh Menteri. Kerja dan 1) Bagi Perum yang penilaian tingkat kesehatannya masih Pengesahan Rencana menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Anggaran (RICA) PKBL BUMN yang 826/KMK.013/1992, maka yang dimaksud Sehat adalah tingkat kesehatannya 2 (dua) tahun "Sehat" (tanpa kategori minimal AA). berturut-turut sehat (minimal AA). 2) RKA PKBL disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam aspirasi pemilik modal (shareholder aspiration) oleh Menteri. Kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh Dewan Pengawas, tugas dan wewenang Pembagian apabila Menteri tidak menetapkan pembagian tugas dan anggota Direksi Perum. kewenangan anggota Direksi. Persetujuan untuk melepaskan, dan 1) Melepaskan dan mengagunkan aktiva tetap dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar mengagunkan aktiva tetap untuk rupiah) tersebut, tidak menjadi kewenangan Dewan penarikan kredit jangka menengah atau Pengawas apabila : jangka panjang dengan nilai : a. Jumlah tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari dengan a. sampai kekayaan bersih Perum, dan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus b. Ekuitas perusahaan negatif. miliar rupiah); atau 2) Persetujuan melepaskan dan mengagunkan aktiva tetap Perum sebagaimana dimaksud pada angka 1), menjadi b. sampai dengan 20% (dua puluh kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. persen) dari jumlah kekayaan 3) Pelepasan aktiva tetap dilakukan dengan ketentuan: bersih Perum; a. memenuhi salah satu syarat sebagai berikut : dalam 1 (satu) transaksi atau lebih mana (1) secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak yang lebih kecil, baik yang berkaitan menguntungkan; satu sama lain maupun tidak {khusus (2) diperuntukkan bagi Kepentingan Umum; terhadap pengalihan aktiva tetap, nilai (3) diperlukan oleh kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah; sebagaimana tersebut di atas merupakan (4) bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan nilai akumulatif dalam 1 (satu) tahun}. Perum; atau (5) satu-satunya alternatif sumber dana bagi Perum untuk kebutuhan yang sangat mendesak. b. tidak dipergunakan dalam operasional perusahaan, baik saat ini maupun sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan ke depan; c. berdasarkan kajian, sudah tidak dapat dioptimalisasi; dan d. tidak dalam bentuk hibah atau pengalihan tanpa kompensasi apapun.

Lampiran I (2/3) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-165/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012

MENTERI NEGARA B JAN USAHA MILIK NEGARA

NO 5.

6.

KEWENANGAN MENTERI YANG MENJADI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS Persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap karena kondisi tertentu (hilang, total lost, biaya musnah, pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut, dibongkar, tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap). melakukan Persetujuan untuk penyertaan modal pada perusahaan lain (termasuk penambahan penyertaan modal) dan penyertaan modal untuk mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan nilai : sampai dengan a. penyertaan (lima ratus Rp500.000.000.000,00 miliar rupiah); atau b. sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perum; (mana yang lebih kecil).

PEDOMAN PELAKSANAAN 1) pelaksanaannya harus berdasarkan kajian atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. . .• 2) adaporkan secara khusus dalam laporan tahunan.

1) Penyertaan modal dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tersebut, tidak menjadi kewenangan Dewan Pengawas apabila : a. Jumlah tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari kekayaan bersih Perum, dan b. ekuitas perusahaan negatif. 2) Persetujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 1), menjadi kewenangan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. 3) Penyertaan modal dilakukan dengan ketentuan : a. dilakukan berdasarkan kajian kelayakan usaha; b. penyertaan tidak berupa tanah; c. penyertaan modal tidak mengganggu likuiditas Perum; dan d. pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan, dilakukan hanya dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Perum dan bukan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama Perum yang telah berjalan, kecuali perusahaan holding

7.

Persetujuan untuk mengikat perusahaan 1) Penjaminan hanya diberikan terhadap: a. BUMN. sebagai penjamin (borg atau avalist), b. anak perusahaan yang kepemilikan saham Perum yang dengan nilai pinjaman yang dijamin : bersangkutan minimal 90% (sembilan puluh persen). a. sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 c. kemitraan dengan petani. (lima ratus miliar rupiah); atau 2) Nilai pinjaman yang dijamin tidak melebihi 20% (dua puluh dengan 20% (dua puluh b. sampai persen) dari jumlah kekayaan bersih Perum. persen) dari jumlah kekayaan bersih 3) Penjaminan ini tidak termasuk penjaminan yang dilakukan Perum; Perum tertentu yang kegiatan usaha utamanya di bidang (mana yang lebih kecil). penjaminan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penjaminan.

8.

Persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) {berupa kerja sama lisensi, tahun kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Operate Serah (Build Guna TransferIBOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Transfer (Build Serah Guna OperateIBTO)).

Kerjasama dilakukan dengan ketentuan : 1) Berdasarkan kajian kelayakan usaha; 2) Tidak mengganggu kegiatan usaha utama Perum; 3) Tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan aktiva tetap Perum, kecuali kerjasama dilakukan dalam rangka peningkatan nilai aset untuk dipindahtangankan; 4) Menguntungkan Perum; 5) Menyesuaikan pola kerjasama dengan rencana pemanfaatan aset yang dikerjasamakan sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan.

Lampiran I (3/3) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-165/MBU/2012

Tanggal: 13 April 2012

MENTERI NEGARA BADAN USATIA MILIK NEGARA

NO 9.

KEWENANGAN MENTERI YANG MENJADI KEWENANGAN PEDOMAN PELAKSANAAN DEWAN PENGAWAS Persetujuan untuk menetapkan blue Blue print organisasi perusahaan disesuaikan dengan rencana pengembangan perusahaan jangka panjang. print organisasi perusahaan.

10.

Persetujuan untuk menetapkan dan Perubahan logo harus didasarkan pada hasil pengkajian cost and benefit. mengubah logo perusahaan.

11.

yayasan, organisasi, Membentuk dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang dapat berdampak bagi perusahaan.

12.

Pembebanan biaya perusahaan yang Pembebanan biaya perusahaan yang bersifat tetap dan rutin bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, dimaksud hanya dapat dilakukan oleh perusahaan apabila organisasi dan/atau perkumpulan baik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

13.

Persetujuan untuk pengusulan wakil 1) Penetapan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan perusahaan untuk menj adi calon dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas Menteri Negara BUMN. pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan. 2) Dewan Pengawas dapat menetapkan bahwa pencalonan Anak dan Dewan Komisaris Direksi Perusahaan/Perusahaan Patungan, menjadi kewenangan penuh Direksi tanpa perlu persetujuan Dewan Pengawas.

Yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan dimaksud hanya dapat dibentuk oleh perusahaan apabila : 1. Dibutuhkan atau diperlukan oleh perusahaan. 2. Tidak membebani keuangan perusahaan dan/atau memanfaatkan kekayaan perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

sesuai dengan aslinya iro Hukum,

a 9681010 199603 1 001

ttd. DAHLAN ISKAN

Lampiran II (1/1) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-165/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PENETAPAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMILIK MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) MENJADI KEWENANGAN DIREKSI NO 1.

KEWENANGAN MENTERI YANG PEDOMAN PELAKSANAAN MENJADI KEWENANGAN DIREKSI Persetujuan untuk melakukan 1) Kerjasama dilakukan dengan ketentuan: kerjasama dengan jangka waktu sampai a. tidak mengganggu kegiatan usaha utama Perum; b. tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan aktiva dengan 5 (lima) tahun {berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, tetap; menyewakan aset, Kerja Sama Operasi c. menguntungkan Perum. (KSO), Bangun Guna Serah (Build 2) Untuk kerjasama sampai dengan 5 (lima) tahun, Direksi dapat melakukan kerjasama tersebut tanpa perlu lagi Operate Transfer/BOT), Bangun Milik meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Serah (Build Own TransferIBOwT), Pengawas maupun Menteri (Pemilik Modal). Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO)).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum,

9681010 199603 1 001

ttd. DAHLAN ISICAN