MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAVA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN IZIN INTERKONEKSI JA,RINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik serta Pasal 8 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian, dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lin tas Negara;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lem baran __ Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297); 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan ...
-2 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552); MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin un tuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.
BAB II JUAL BELl TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA Pasa12 (1) Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui penjualan atau pembelian tenaga listrik. (2) Jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setelah memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara atau izin pembelian tenaga listrik lin tas negara. (3) Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. kebutuhan tenaga listrik sekitarnya telah terpenuhi;
setempat
dan
wilayah
b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan c.
tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat. (4) Pern belian ...
-3 -
(4) Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a.
belum terpenuhinya setempat;
kebutuhan
tenaga listrik
b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat; c.
tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
d. untuk meningkatkan mutu dan penyediaan tenaga listrik setempat;
keandalan
e.
tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan
f.
tidak menimbulkan ketergantungan tenaga listrik dari luar negeri.
pengadaan
BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA Pasa13 Permohonan izin penjualan tenaga listrik lin tas negara diajukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melengkapi: a.
salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c.
salinan tanda daftar perusahaan (TD P) ;
d. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik; e.
neraca daya di wilayah usahanya;
f.
rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
g.
data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah seki tar. Pasa14
(1) Menteri menetapkan izin penjualan tenaga listrik lintas
negara atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Izin ...
-4(2) Izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan izin penjualan tenaga listrik
lintas negara diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin penjualan tenaga listrik lintas negara berakhir. (4) Dalam hal permohonan izin penjualan tenaga listrik
lintas negara ditolak harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya. (5) Izin penjualan tenaga listrik lintas negara harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas penjualan. (6) Untuk mendapatkan perubahan izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud ayat (4), pemegang izin penjualan tenaga listrik lin tas negara harus mengajukan permohonan perubahan izin penjualan tenaga listrik lintas negara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
BABIV TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA Pasal5 Permohonan izin pembelian tenaga listrik lintas negara diajukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melengkapi: a. salinan Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik; b. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik; c. neraca daya di wilayah usahanya; d. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan e. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa16 (1) Menteri menetapkan izin pembelian tenaga listrik lintas
negara atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Izin ...
- 5 -
(2) Izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanj ang. (3) Permohonan perpanjangan izin pembelian tenaga listrik lintas negara diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin pembelian tenaga listrik lintas negara berakhir. (4) Dalam hal permohonan izin pem belian tenaga listrik lintas negara ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya. (5) Izin pembelian tenaga listrik lintas negara harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas pembelian. (6) Untuk mendapatkan perubahan izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud ayat (5), pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara harus mengajukan permohonan perubahan izin pembelian tenaga listrik lintas negara kepada Menteri melalui Direktur J enderal.
BABV TATA CARA PERMOHONAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA
Pasal7 Permohonan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara diajukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melengkapi: a. salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan b. perjanjian kerja sarna interkoneksi jaringan tenaga listrik termasuk memuat materi kerja sarna teknis jaringan tenaga listrik. Pasal8 (1) Menteri menetapkan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untukjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Permohonan ...
-6 -
(3) Permohonan perpanjangan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara berakhir. (4) Dalam hal permohonan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya. Pasal9 (1) Pelaksanaan interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai aturan jaringan sistem tenaga listrik atau peraturan perundang-undangan mengenai aturan distribusi tenaga listrik. (2) Dalam hal belum ada peraturan perundang-undangan mengenai aturan jaringan sistem tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan.
BAB VI KETENTUAN LAIN
Pasal 10 Izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sekaligus sebagai izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
BAB VIII ...
-7 BAB VIn KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Izin Penjualan dan Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal30 Oktober 2012 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JERO WACIK Diundangkan di Jakarta padatanggal30 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1064
LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran: Hal Permohonan Izin Penjualan Tenaga Listrik Lin tas Negara
................... 20 ...
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8, Kuningan Jakarta Dalam rangka penjualan tenaga listrik lintas negara, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penjualan tenaga listrik lin tas negara dengan kelengkapan dokumen: 1. salin an Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. salinan Surat Izin U saha Perdagangan (SIUP); 3. salinan tanda daftar perusahaan (TD P); 4. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik; 5. neraca daya di wilayah usahanya; 6. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 7. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Pemohon, Meterai Rp 6.000,00
Nama Jelas Jabatan Tembusan: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JERO WACIK
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOM OR 26 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran: Hal Permohonan Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara
................... 20 ...
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8, Kuningan Jakarta Dalam rangka pembelian tenaga listrik lintas negara, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara dengan kelengkapan dokumen: 1. salinan Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik; 2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik; 3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 5. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Pemohon, Meterai Rp 6.000,00
Nama Jelas Jabatan
Tembusan: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JERO WACIK
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTR.IK LINTAS NEGARA
KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran: Hal Permohonan Izin In terkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara
................... 20 ...
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8, Kuningan Jakarta
Dalam rangka interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara dengan kelengkapan dokumen: 1. salinan Izin U saha Penyediaan Tenaga Listrik; dan 2. perjanjian kerja sama interkoneksi jaringan tenaga listrik termasuk memuat materi kerja sama teknis jaringan tenaga listrik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Pemohon, Meterai Rp 6.000,00
Nama Jelas Jabatan Tembusan: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JERO WACIK
