KONSEP/DRAFT (I) RAPAT TGL 22 DES 2016
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KARIER LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
b. c.
Mengingat
:
1. 2.
3.
bahwa Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan dan berwawasan nusantara, berkode etik, dan berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika; bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah pengembangan PNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembinaan Karier Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
-24.
5. 6.
7.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1286). MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KARIER LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 4. CPNS Lulusan IPDN adalah CPNS yang diangkat dari Praja yang telah wisuda dan dilantik sebagai Pamong Praja Muda. 5. PNS Lulusan IPDN adalah PNS yang berasal dari Praja yang telah wisuda dan dilantik sebagai Pamong Praja Muda. 6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 7. Karier adalah Pengembangan individu dalam jenjang jabatan/Pangkat yang dapat dicapai selama pengabdiannya sebagai PNS. 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi negara. 9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
-310. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. 13. Orientasi Tugas adalah program kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pengenalan organisasi, tugas pokok dan fungsi dan regulasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan/atau lingkungan daerah, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, serta pembentukan sikap dan karakter kerja yang profesional. 14. Pembekalan adalah proses pembelajaran dalam ruangan (in house training) dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan teknis bagi CPNS dalam melaksanakan pemagangan kerja. 15. Pemagangan Kerja adalah proses pembelajaran kerja langsung (learning by doing) melalui kegiatan praktek kerja CPNS pada perangkat daerah yang telah ditentukan 16. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. 17. Diklat Prajabatan adalah Diklat yang merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. 18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara serta pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan. 19. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 20. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 21. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN Pasal 2 (1)
Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS Lulusan IPDN berdasarkan: a. analisis Jabatan; b. analisis beban kerja; dan c. kelulusan Praja IPDN sesuai program studi.
-4(2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyusun kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. BAB III PENGANGKATAN CPNS Pasal 3 (1) (2) (3)
Praja Lulusan IPDN diangkat menjadi CPNS Kementerian Dalam Negeri setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pasal 4
(1) (2)
CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menjalani masa percobaan sebagai CPNS selama 1 (satu) tahun. CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa percobaan dengan melaksanakan tugas melalui proses Diklat terintegrasi yang meliputi: a. Orientasi Tugas; dan b. Diklat Prajabatan. Pasal 5
(1)
(2) (3)
Pelaksanaan Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahapan pada Instansi Daerah sebagai berikut: a. 3 (tiga) bulan ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; b. 3 (tiga) bulan ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan c. 2 (dua) bulan ditempatkan di lingkungan kantor Kecamatan dan/atau Kelurahan. Penempatan Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi: a. alokasi Lulusan IPDN tiap Provinsi; b. peringkat indeks prestasi kumulatif (ipk); c. keterwakilan pada Provinsi asal pendaftaran; dan d. keterwakilan lintas Provinsi.
-5(4)
Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan perhitungan prosentase: a. 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi Lulusan IPDN tiap Provinsi yang memperoleh peringkat indeks prestasi kumulatif (ipk) terbaik ditempatkan kembali pada Provinsi asal pendaftaran; dan b. 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi Lulusan IPDN tiap Provinsi yang memperoleh peringkat indeks prestasi kumulatif (ipk) terbawah ditempatkan lintas Provinsi di luar asal pendaftaran. Pasal 6
CPNS Lulusan IPDN yang mengikuti Orientasi Tugas wajib: a. mengisi daftar hadir; b. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab; c. mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan perundangundangan; dan d. menyusun laporan pelaksanaan Orientasi Tugas. Pasal 7 (1)
(2)
Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dalam: a. penyusunan dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Orientasi Tugas; b. pembekalan penempatan pelaksanaan Orientasi Tugas; dan c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Orientasi Tugas. Sekretaris Daerah Provinsi melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dalam: a. penyusunan jadwal dan lokasi penempatan sesuai siklus pelaksanaan Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5); b. pembekalan dan Pemagangan Kerja dalam pelaksanaan Orientasi Tugas; c. fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan Orientasi Tugas; dan d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan rekapitulasi daftar kehadiran setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian. Pasal 8
(1)
(2)
Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal. Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-6BAB IV PENGANGKATAN PNS Pasal 9 (1)
CPNS Lulusan IPDN diangkat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan, meliputi: a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik; b. lulus Diklat Prajabatan dan Orientasi Tugas; dan c. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani. (2) CPNS Lulusan IPDN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) CPNS Lulusan IPDN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS. (4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 10 (1) Setiap CPNS Lulusan IPDN pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji PNS. (2) Menteri menyelenggarakan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V ALIH STATUS PNS Pasal 11 (1)
(2) (3) (4)
Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyusun usulan alih status PNS Lulusan IPDN menjadi PNS Instansi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penempatan Orientasi Tugas dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Usulan alih status PNS Lulusan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyerahkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 12 Dalam hal terdapat kebutuhan pengisian jumlah dan jenis jabatan berdasarkan prioritas skala nasional dari Lulusan IPDN, maka dapat ditempatkan pada: a. daerah perbatasan/tertinggal; b. daerah pemekaran; c. pemerintah Provinsi; atau d. Instansi Pusat.
-7BAB VI POLA KARIER Bagian Kesatu Jenis Pola Karier Pasal 13 (1)
(2)
(3)
(4)
Setiap PNS Lulusan IPDN berhak mengembangkan kariernya berdasarkan sistem pola Karier yang meliputi: a. pola Karier instansional; dan b. pola Karier nasional. Pola Karier instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pelaksanaan pola Karier yang dapat dilakukan secara berjenjang dalam Jabatan Pengawas setara eselon IV dan/atau Jabatan Administrator setara eselon III di tingkat kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota. Pola Karier nasional dimaksud pada ayat 1 huruf b, adalah pelaksanaan pola Karier yang dapat dilakukan secara berjenjang dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II di lingkungan kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I di tingkat antar provinsi atau Instansi Pusat dan/atau jabatan Pimpinan Tinggi Utama setara eselon Ia di lingkungan Instansi Pusat. Pelaksanaan pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pola Karier Instansional Pasal 14
(1) PNS Lulusan IPDN yang telah alih status menjadi PNS Instansi Daerah diangkat dalam Jabatan Pengawas setara eselon IV di tingkat Kecamatan atau Kelurahan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan. (2) PNS Lulusan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk mengembangkan Kariernya dalam Pola Karier instansional, meliputi: a. perpindahan Jabatan secara horizontal; b. perpindahan Jabatan secara vertikal; dan/atau c. perpindahan Jabatan secara diagonal. (3) Perpindahan jabatan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam Pola Karier instansional dilakukan melalui proses mutasi dalam tingkat Jabatan Pengawas setara eselon IV dan/atau Administrator setara eselon III. (4) Perpindahan Jabatan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam Pola Karier instansional dilakukan dalam rangka promosi untuk menduduki jabatan setingkat lebih tinggi Jabatan Administrator setara eselon III pada Kecamatan atau Kabupaten/Kota.
-8(5) Perpindahan Jabatan secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam Pola Karier instansional dilakukan antara Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional atau sebaliknya yang setara. Pasal 15 Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pola Karier Nasional Pasal 16 (1)
(2)
PNS Lulusan IPDN yang telah menduduki Jabatan Administrator setara eselon III berhak untuk mengembangkan Kariernya melalui perpindahan Jabatan secara vertikal dalam pola Karier nasional dalam seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II. Perpindahan Jabatan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi daerah dan/atau Instansi Pusat. Pasal 17
(1) PNS Lulusan IPDN yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II berhak untuk mengembangkan Kariernya dalam Pola Karier nasional, meliputi: a. perpindahan Jabatan secara horizontal; b. perpindahan Jabatan secara vertikal; dan/atau c. perpindahan Jabatan secara diagonal. (2) Perpindahan jabatan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Pola Karier nasional dilakukan melalui mutasi dalam tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II pada: a. Dalam dan/atau antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. Dalam dan/atau antar Pemerintah Daerah Provinsi; c. Dalam dan/atau antar Instansi Pusat; d. Antar Instansi Daerah atau Instansi Pusat. (3) Perpindahan Jabatan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam Pola Karier nasional dilakukan dalam rangka promosi melalui seleksi terbuka untuk menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dalam jabatan Pimpinan Tinggi atau setara eselon I pada Instansi Daerah Provinsi dan Instansi Pusat. (4) Perpindahan Jabatan secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam Pola Karier nasional dilakukan antara Jabatan Pimpinan Tinggi ke dalam Jabatan fungsional dan sebaliknya.
-9Pasal 18 (1) PNS Lulusan IPDN yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I berhak untuk mengembangkan Kariernya dalam Pola Karier nasional, meliputi: a. perpindahan Jabatan secara horizontal; b. perpindahan Jabatan secara vertikal; dan/atau c. perpindahan Jabatan secara diagonal. (2) Perpindahan jabatan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Pola Karier nasional dilakukan melalui seleksi terbuka dalam tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I pada: a. antar Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau b. dalam dan/atau antar Instansi pusat. (3) Perpindahan Jabatan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam Pola Karier nasional dapat dilakukan melaui promosi/mutasi atau seleksi terbuka untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama atau setara eselon I pada Instansi Pusat. (4) Perpindahan Jabatan secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam Pola Karier nasional dilakukan antara Jabatan Pimpinan Tinggi ke dalam Jabatan fungsional dan sebaliknya. Pasal 19 Pengembangan Karier PNS Lulusan IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18, dengan mempertimbangkan kualifikasi, Kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi pemerintah, integritas dan moralitas setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB VI PENGEMBANGAN KOMPETENSI Pasal 20 (1)
(2)
Setiap PNS Lulusan IPDN berhak mengembangkan Kompetensi melalui Diklat dalam Jabatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundangundangan. Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. Diklat kepemimpinan; b. Diklat fungsional; dan c. Diklat teknis. BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 21
(1)
Monitoring dan evaluasi PNS Lulusan IPDN terdiri dari: a. monitoring dan evaluasi masa percobaan; dan b. monitoring dan evaluasi pengembangan Karier.
-10(2)
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan bersama-sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22
(1)
(2)
(3)
Menteri melalui Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan/atau Rektor IPDN melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan Karier PNS Lulusan IPDN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Pusat. Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pola Karier dan pengembangan Karier PNS Lulusan IPDN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 23
(1) Biaya dalam rangka: a. gaji dan tunjangan CPNS; b. penyelenggaraan Diklat Prajabatan; c. pelaksanaan sumpah/janji PNS; d. transportasi mengikuti Diklat Prajabatan; dan e. transportasi pelaksanaan sumpah/janji PNS dan penempatan PNS Lulusan IPDN Lintas Provinsi. dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Biaya dalam rangka penyelenggaraan Orientasi Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Lulusan IPDN yang diangkat menjadi CPNS yang diangkat terhitung mulai tahun 2016 wajib mengikuti orientasi. (2) Lulusan IPDN yang diangkat menjadi CPNS sebelum tahun 2016 dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.
-11BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan pada tanggal MENTERI DALAM NEGERI,
TJAHJO KUMOLO
