SALINAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014; b. bahwa rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman dalam menetapkan capaian rencana target prioritas nasional dan prioritas bidang rencana kerja pemerintah serta prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Mentei Dalam Negeri; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91); 11. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;
- 314. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8). MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Dalam Negeri adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2014. 2. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri. 3. Kepala Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Kepala Satker, adalah Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan yang dibiayai di DIPA Kementerian Dalam Negeri. 4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2014. 5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD. 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 7. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan. 8. Target Kinerja Kegiatan adalah sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh K/L, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
- 49. Komponen Input adalah tahapan aktifitas dalam rangka pencapaian kinerja/ouput kegiatan yang telah ditetapkan. 10. Rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, yang selanjutnya disebut APBNP, adalah perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun berjalan. 12. Rencana Kerja Unit Eselon I, yang selanjutnya disebut Renja Komponen adalah dokumen perencanaan Unit Eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 2 (1) Renja Kementerian dalam Negeri disusun sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dengan berpedoman pada RKP. (2) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir tanggal 31 Desember 2014. (3) Renja Kementerian Dalam Negeri dijabarkan lebih rinci dalam dokumen RKAk/L Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014. Pasal 3 (1) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Lampiran I memuat Latar Belakang, Kondisi Umum, Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2014, Program dan Anggaran Tahun 2014 dan Penutup; dan b. Lampiran II memuat Matriks Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 yang terdiri dari Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Kegiatan serta Alokasi Anggaran. (2) Lampiran Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 (1) Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 wajib melakukan: a. penyusunan Renja Satker yang memuat Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Kegiatan, Komponen Input dan Anggarannya;
- 5b. penyusunan Renja Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabarkan lebih rinci dalam dokumen RKA K/L; dan c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan Renja Satker kepada Menteri. (2) Penyusunan Renja Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan ditanda tangani oleh Kepala Satker. Pasal 5 (1) Dalam hal Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara diubah, Renja Kementerian dalam Negeri dapat dilakukan perubahan tanpa mengurangi target capaian IKK. (2) Perubahan Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen RKA K/L. Pasal 6 Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 30 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690824 199903 1 001
