MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

www.bphn.go.id

-24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Kabupaten Grobogan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2.

Kabupaten Demak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3.

Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

4.

Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.

Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6.

Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

7.

Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi

www.bphn.go.id

-3batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU. Pasal 2 Batas daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dimulai dari: 1.

Pertigaan Batas Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang, yang ditandai oleh PBU.001 dengan koordinat 07º 08' 53.2148” LS dan 110º 34' 11.4239” BT yang terletak pada batas Desa Prigi Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dengan Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.002 dengan koordinat 07º 07' 37.4124” LS dan 110º 34' 33.4239” BT yang terletak pada batas Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan Desa Ringinpitu Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan;

2.

PBU.0002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Jalan Desa, selanjutnya ke arah Barat Laut, selanjutnya menyusuri as (Median Line) Jalan Desa sampai pada PABA.001 dengan koordinat 07º 06' 22.2145” LS dan 110º 34' 29.2423” BT yang terletak di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan Kali Jragung, selanjutnya menyusuri as (Median Line) Kali Jragung sampai pada PABU.001 dengan koordinat 07º 05' 41.2140” LS dan 110º 33' 43.1423” BT yang terletak di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan;

3.

PABU.001 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Kali Jragung sampai pada PABA.002 dengan koordinat 07º 05' 13.5214” LS dan 110º 33' 40.4238” BT yang terletak di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Padang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Kali Jragung sampai pada PABA.003 dengan koordinat 07º 04' 33.2147” LS dan 110º 33' 55.2423” BT yang terletak di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Padang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Kali Jragung sampai pada PABU.002 dengan koordinat 07º 04' 15.3214” LS dan 110º 35' 23.4235” BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;

www.bphn.go.id

-44.

PABU.002 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Kali Jragung sampai pada PABA.004 dengan koordinat 07º 03' 9.2148” LS dan 110º 35' 48.4423” BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Kali Jragung sampai pada PABU.003 dengan koordinat 07º 03' 6.4214” LS dan 110º 35' 52.4239” BT yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;

5.

PABU.003 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Kali Jragung, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Jalan Desa sampai pada PABA.005 dengan koordinat 07º 02' 6.2145” LS dan 110º 36' 48.4028” BT yang terletak di Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Jalan Desa sampai pada PABU.004 dengan koordinat 07º 00' 44.1214” LS dan 110º 37' 28.3123” BT yang terletak di Desa Tlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;

6.

PABU.004 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Jalan Desa, selanjutnya ke arah Barat Laut as (Median Line) Jalan Desa sampai pada PABA.006 dengan koordinat 06º 58' 49.2269” LS dan 110º 37' 24.4263” BT yang terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) jalan desa, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) KB (Kali Baru) 10 sampai pada PBA.001 dengan koordinat 06º 58' 43.3264” LS dan 110º 38' 40.3123” BT yang terletak pada batas Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dengan Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.003 dengan koordinat 06º 58' 20.3214” LS dan 110º 39' 34.1463” BT yang terletak di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tlogomulyo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;

7.

PBU.003 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan Kali Tuntang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Tuntang sampai pada PABA.007 dengan koordinat 06º 59' 12.2128” LS dan 110º 40' 25.4423” BT yang terletak di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Sari Mulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Tuntang sampai pada PABA.008 dengan koordinat 07º 01' 2.2137” LS dan 110º 41'

www.bphn.go.id

-527.2423” BT yang terletak di Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Tuntang sampai pada PABA.009 dengan koordinat 07º 02' 6.2014” LS dan 110º 40' 41.1423” BT yang terletak di Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berbatatasan dengan Desa Pilangwetan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Tuntang sampai pada PABU.005 dengan koordinat 07º 03' 7.2145” LS dan 110º 40' 7.4239” BT yang terletak di Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Pilangwetan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak; 8.

PABU.005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Tuntang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Jalan Raya SemarangPurwodadi sampai pada PBA.002 dengan koordinat 07º 01' 46.1214” LS dan 110º 41' 26.4139” BT yang terletak di Desa Manggarmas Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Pilangwetan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Jalan Raya Semarang-Purwodadi sampai pada PABA.010 dengan koordinat 07º 01' 7.2128” LS dan 110º 41' 42.2239” BT yang terletak di Desa Manggarmas Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Jalan Raya Semarang-Purwodadi sampai pada PABU.006 dengan koordinat 07º 01' 28.4214” LS dan 110º 42' 31.4135” BT yang terletak di Desa Harjowinangun Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;

9.

PABU.0006 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Jalan Raya Semarang-Purwodadi sampai pada PABA.011 dengan koordinat 07º 01' 58.2146” LS dan 110º 43' 46.4243” BT yang terletak di Desa Harjowinangun Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Jalan Raya Semarang-Purwodadi sampai pada PABU.007 dengan koordinat 07º 01' 27.2314” LS dan 110º 45' 23.4273” BT yang terletak di Desa Ketitang Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Werdoyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

10.

PABU.007 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai dengan Kali Jajar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Kali Jajar sampai pada PABA.012 dengan koordinat 07º 01' 2.2169” LS dan 110º 45' 13.4237” BT yang terletak di Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa

www.bphn.go.id

-6Werdoyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.013 dengan koordinat 07º 01' 5.2214” LS dan 110º 45' 51.1423” BT yang terletak di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Kali Lusi sampai pada PABA.014 dengan koordinat 07º 00’ 01.2106”LS dan 110º 45’ 48.1023” BT yang terletak di Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Menawan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Kali Lusi selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.004 dengan koordinat 06º 59' 7.2107” LS dan 110º 45' 39.4037” BT yang terletak pada batas Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak; dan 11.

PBU.0004 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Kali Lusi, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Kali Lusi, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.002 dengan koordinat 06º 58' 3.2014” LS dan 110º 45' 51.4243” BT yang terletak pada batas Desa Jenengan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan Desa Brakas Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Kali Lusi, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Kali Lusi sampai pada PABA.015 dengan koordinat 06º 57' 35.1214” LS dan 110º 46' 25.2423” BT yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Kali Lusi sampai pada PABU.0008 dengan koordinat 06º 56' 55.2144” LS dan 110º 46' 44.4213” BT yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan. Pasal 4 Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.bphn.go.id

-7-

Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2011 MENTERI DALAM NEGERI, REPUBLIK INDONESIA ttd

GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ttd

AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 926 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001 n

www.bphn.go.id

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011

RENCANA AKSI YANG BERSIFAT CEPAT TERWUJUD PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 20112011-2012

www.bphn.go.id

-

2

-

PROGRAM BERSIFAT CEPAT TERWUJUD DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 20112011-2012 Proses dan langkah–langkah yang dilakukan dalam upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) sudah banyak, namun saat ini diperlukan program yang cepat diwujudkan, konkrit, dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua dan Papua Barat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, dan masyarakat turut berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan yang terjadi. Penetapan program quick wins mempertimbangkan potensi sumber daya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan skala yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan memadukan peran pemerintah, BUMN, dan swasta. Program yang bersifat cepat diwujudkan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2011-2012, dipilih dari daftar program/kegiatan dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 2011-2014, sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Program yang bersifat cepat diwujudkan tersebut, terutama: 1. Program Ketahanan Pangan a. Pengembangan peternakan babi di Kawasan Pegunungan Tengah - Provinsi Papua. b. Pengembangan peternakan sapi di Bomberai dan Kebar - Provinsi Papua Barat. 2. Program Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat melalui PNPM Mandiri, KUR, dan Respek - Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Program Pengembangan Ekonomi Rakyat Peningkatan industri pengolahan sagu rakyat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 4. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pelayanan pendidikan gratis sampai SMU menjangkau seluruh kampung di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

distrik dan

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan gratis menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 6. Program Pengembangan Pengembangan Infrastruktur Dasar a. Penyediaan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) - Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. b. Pembangunan …

www.bphn.go.id

-

3

-

b. Pembangunan Pabrik Semen di Timika - Provinsi Papua. c. Pembangunan Pabrik Semen di Manokwari - Provinsi Papua Barat. 7. Program Perlakuan Khusus PutraPutra-putri Asli Papua (Affirmative Actions) a. Pemberian kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi terbaik di luar Papua - Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. b. Pemberian kuota untuk menjadi anggota TNI/Polri bagi Putra/i asli Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. c. Pemberian kuota untuk masuk sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian bagi Putra/i asli Papua - Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. d. Pendirian sekolah kebidanan/keperawatan - Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. e. Pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN di Kota Sorong) - Provinsi Papua Barat. f. Pendirian sekolah pendidikan keguruan - Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam P4B salah satu pendekatannya adalah Kawasan Strategis, merupakan kawasan yang memiliki potensi daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Pada kawasan-kawasan strategis di Provinsi Papua dan Papua Barat telah ditetapkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 pada koridor Papua-Kepulauan Maluku. Dari segi bidang yang diintervensi, MP3EI menekankan pada bidang ekonomi, khususnya pada peningkatan investasi, upaya ini akan disinergikan dengan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) yang memfokuskan pada kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan pembangunan sosial politik dan budaya. Sinergi diperlukan agar menghasilkan dampak yang optimal terhadap upaya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Program MP3EI di Provinsi papua dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada tahun 2011-2012, terutama adalah: 1. Pembangunan fisik, yaitu program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mendukung pelaksanaan investasi yang dilakukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 2. Regulasi/kebijakan, yaitu program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

www.bphn.go.id

-

4

-

RENCANA AKSI BERSIFAT CEPAT TERWUJUD DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 20112011-2012 2012 No

Kegiatan

(1) (2) Program Ketahanan Pangan 1 Pengembangan Peternakan Babi di Kawasan Pegunungan Tengah

Program Penanggulangan Kemiskinan 2 Peningkatan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat melalui PNPM Mandiri, KUR, dan Respek

Lokasi Kab/Kota; Kab/Kota; Waktu Pelaksanaan (3)

Target / Sasaran / Kapasitas (4)

Instansi Penanggung Jawab (5)

Kab. Jayawijaya, Lani 1,5 juta ekor /tahun Jaya, Paniai, Nabire, Tolikara, Peg. Bintang; 2011 penyiapan, tahun 2012 mulai operasional

Kem.Pertanian, Pemda

Seluruh Kabupaten/Kota

Berkurangnya tingkat Kem. Kop UMKM, kemiskinan di Provinsi Pemda Papua pada tahun 2012 sebesar 27,79 persen dari tahun 2011 sebesar 31,98 persen

Sumber Pendanaan (6) APBN APBD Swasta

APBN APBD Perbankan

Program …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

Lokasi Kab/Kota; Kab/Kota; Waktu Pelaksanaan (3)

(1) (2) Program Pengembangan Ekonomi Rakyat 3 Peningkatan industri Papua : Kab. Jayapura, pengolahan sagu rakyat Waropen, Yapen, Nabire, Mappi, Keerom, Asmat, Merauke, Mimika. Pelaksanaan tahun 2012 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan 4 Pelayanan Pendidikan Gratis Seluruh Papua; Sudah sampai SMU menjangkau jalan untuk wajar 9 seluruh distrik dan kampung tahun, tahun 2012 dimulai untuk tingkat SMU Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5 Pelayanan Kesehatan Gratis Seluruh Papua; Tahun menjangkau seluruh distrik dan 2012 mulai, Tahun kampung 2013 mencapai target.

5



Sumber Pendanaan (6)

Papua : 1.000 KK

Kem. Pertanian, Kem. Kehutanan, Kem. Perindustrian

APBN APBD

Seluruh siswa SD sampai SMU/SMK

Kem.Diknas, Pemda

APBN APBD

Seluruh penduduk Papua (2.851.999 jiwa)

Kem.Kesehatan, Pemda

APBN APBD

Program …

www.bphn.go.id

Lokasi Kab/Kota; Kab/Kota; Waktu Pelaksanaan (1) (2) (3) Program Pengembangan Infrastruktur Dasar 6 Pembangunan Pabrik Semen di Kab. Mimika; Timika Ground Breaking (dapat segera dilaksanakan) tahun 2012 7 Penyediaan Sumber Energi Seluruh Papua; tahun alternatif terbarukan PLTMH 2011-2013 dan PLTS.

No

8

Kegiatan

Penyediaan Daya Listrik PLTU Jayapura dan Mimika

Kab. Jayapura, Mimika: 2012

6


Kapasitas produksi 500.000 ton/tahun

Instansi Penanggung Jawab (5) BKPM, BUMN, Kem. Perindustrian, Kem. ESDM, PT. Freeport Ind, Pemda Kem. ESDM, PLN, BPPT, Pemda

50 unit PLTMH 2.000 unit PLTS PLTM Kalibumi, Kombenmur, Mariarotu II, Mariarotu I, Amai, Waigo; dan PLTS untuk Lisdes di 8 lokasi 34 MW Kem. ESDM, PLN, BPPT, Pemda

Sumber Pendanaan (6) Swasta (CSR Freeport)

APBN APBD

APBN APBD

Program …

www.bphn.go.id

Lokasi Kab/Kota; Kab/Kota; Waktu Pelaksanaan (1) (2) (3) Program Pemihakan PutraPutra-putri Asli Papua (Affirmative Actions) 9 Pemberian Kuota kepada siswa Seluruh Papua; tahun berprestasi untuk menempuh 2011 sudah dimulai, pendidikan tinggi terbaik di tahun 2012 mencapai luar Papua target per tahun

No

10

Kegiatan

Pemberian kuota untuk menjadi Seluruh Papua; tahun anggota TNI/Polri bagi Putra/i 2011 mulai, tahun asli Papua 2013 mencapai target per tahun

7


Per Tahun : Fak. Kedokteran 100, F. Teknik 100, F. Pertanian 200, ST Penerbang 20, ST Statistik 30, ST Pertanahan 30, ST Akuntansi 30. 100 orang/tahun



Kem.Diknas, Kem. Kes, Kem.Keu., BPN, BPS, Kem.Hub., PTN, dan Pemda.

APBN APBD

Kemenhan, Polri, Pemda

APBN APBD

11. Pemberian …

www.bphn.go.id

No (1) 11

12

Kegiatan (2) Pemberian kuota untuk masuk sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian bagi Putra/i asli Papua Pendirian sekolah Kebidanan/keperawatan di seluruh Kab/Kota

13

Pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN di Jayapura dan Timika)

14

Pendirian Sekolah Pendidikan Keguruan

Lokasi Kab/Kota; Kab/Kota; Waktu Pelaksanaan (3) Seluruh Papua; tahun 2011 mulai, tahun 2013 mencapai target per tahun Di seluruh ibukota kabupaten/kota; sebagian kab sudah, tahun 2012 seluruh kab Kab.Jayapura, Mimika; tahun 2012 mulai penambahan kedua kabupaten Di seluruh ibukota kabupaten/kota; tahun 2013 target semua kab

8

-

Target / Sasaran / Kapasitas (4) 50 siswa/tahun

Instansi Penanggung Jawab (5) Kemenhan, Polri, Pemda


1 sekolah/kabupaten dengan daya tampung 30 siswa/tahun

Kem.Kesehatan, Kem.Diknas, Pemda

APBN APBD

Daya tampung 60 siswa/tahun/sekolah

Kem. Dalam Negeri, Pemda

APBN APBD


Kemenko Kesra, Kem. Diknas, Pemda

APBD

APBN APBD

RENCANA …

www.bphn.go.id

-

9

-

RENCANA AKSI BERSIFAT CEPAT TERWUJUD DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 20112011-2012 2012 No

Kegiatan

(1) (2) Program Ketahanan Pangan 1 Pengembangan Peternakan Sapi di Bomberai dan Kebar

Lokasi Kab/Kota Waktu Pelaksanaan (3) Kab.Fak Fak & Kab. Manokwari; tahun 2011 penyiapan, tahun 2012 mulai operasional

Program Penanggulangan Kemiskinan 2 Peningkatan permodalan UMKM Seluruh Kabupaten/Kota usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat melalui PNPM Mandiri, KUR, dan Pembangunan Kampung




30 ribu ekor /tahun Kem.Pertanian, Pemda penggemukan 15 ribu ekor/tahun produktif di Bomberai dan Kebar:

APBN APBD Swasta

Berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 sebesar 29,21 persen dari kondisi tahun 2011 sebesar 31,92 persen.

APBN APBD Perbankan

Kem. Kop UMKM, Pemda

Program …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

Lokasi Kab/Kota Waktu Pelaksanaan (3)

(1) (2) Program Pengembangan Ekonomi Rakyat 3 Peningkatan industri pengolahan Papua Barat : Sorong sagu rakyat Selatan, Kab.Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni, Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan 4 Pelayanan Pendidikan Gratis Seluruh Papua Barat; sampai SMU menjangkau Sudah jalan untuk wajar seluruh distrik dan kampung 9 tahun, tahun 2012 dimulai untuk tingkat SMU Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5 Pelayanan Kesehatan Gratis Seluruh Papua Barat; menjangkau seluruh distrik dan tahun 2012 mulai, kampung tahun 2013 mencapai target

10




Papua Barat : 600 KK

Kem. Pertanian, Kem. Kehutanan, Kem. Perindustrian

APBN APBD

Seluruh siswa SD sampai SMU/SMK (225.228 siswa)

Kem.Diknas, Pemda

APBN APBD

Seluruh penduduk Papua Barat

Kem.Kesehatan, Pemda

APBN APBD

Program …

www.bphn.go.id

Lokasi Kab/Kota Waktu Pelaksanaan (1) (2) (3) Program Pengembangan Infrastruktur Dasar 6 Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Manokwari; Manokwari o pengantongan semen curah. o Ground Breaking (dapat segera dilaksanakan) tahun 2012 No

7

Kegiatan

Penyediaan Sumber Energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS)

Seluruh Papua Barat; tahun 2012 mulai penambahan, tahun 2013 target tercapai

11




Kapasitas produksi 300 ribu ton/tahun

BKPM, BUMN, Kem. Perindustrian, Kem. ESDM, PT. Semen Gresik, Pemda

APBN Swasta BUMN

50 unit PLTMH 1000 unit PLTS

Kem. ESDM, PLN, BPPT, Pemda

APBN APBD

Program …

www.bphn.go.id

Lokasi Kab/Kota Waktu Pelaksanaan (1) (2) (3) Program Pemihakan PutraPutra-putri Asli Papua (Affirmative Actions) 8 Pemberian Kuota kepada siswa Seluruh Papua Barat; berprestasi untuk menempuh tahun 2011 sudah pendidikan tinggi terbaik di luar dimulai, tahun 2012 Papua mencapai target per tahun, melalui beasiswa daerah, dengan fasilitasi oleh pusat 9 Pemberian kuota untuk menjadi Seluruh Papua Barat; anggota TNI/Polri bagi Putra/i tahun 2011 mulai, asli Papua tahun 2013 mencapai target per tahun 10 Pemberian kuota untuk masuk Seluruh Papua Barat; sekolah Akademi Militer dan tahun 2011 mulai, Akademi Kepolisian bagi Putra/i tahun 2013 mencapai asli Papua target per tahun No

Kegiatan

12




Per Tahun: Fak. Kedokteran 30, F. Teknik 50, F. Pertanian 75, ST Penerbang 10, ST Statistik 10, ST Pertanahan 10, ST Akuntansi 15. 50 orang/tahun

Kem.Diknas, Kem. Kes,Kem.Keu.,BPN,BPS, Kem.Hub., PTN, dan Pemda.

APBN APBD

Kemenhan, Polri, Pemda

APBN

40 siswa/tahun

Kemenhan, Pemda

APBN APBD

11. Pendirian …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

(1) 11

(2) Pendirian sekolah Kebidanan/keperawatan

12

Pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN di Kota Sorong) Pendirian Sekolah Pendidikan Keguruan

13

13


Lokasi Kab/Kota Waktu Pelaksanaan (3) Di seluruh ibukota kabupaten/kota; sebagian kab sudah, tahun 2012 seluruh kabupaten Kota Sorong; tahun 2012

Target / Sasaran / Kapasitas (4) 1 sekolah/kabupaten dengan daya tampung 30 siswa/tahun

Instansi Penanggung Jawab (5) Kem.Kesehatan, Kem.Diknas, Pemda

Daya tampung 60 siswa/tahun/sekolah

Kem. Dalam Negeri, Pemda

APBN APBD

Di seluruh ibukota kabupaten/ kota; tahun 2012 mulai penambahan kedua kabupaten


Kem. Diknas, Pemda

APBD

APBD

RENCANA …

www.bphn.go.id

-

14

-

RENCANA AKSI P4B 20112011-2012 YANG MENJADI BAGIAN DARI PROGRAM MP3EI KORIDOR EKONOMI PAPUAPAPUA-KEPULAUAN MALUKU

No

Kegiatan

(1)

(2)

A.

PEMBANGUNAN FISIK

1

Pembangunan Jalan TransPapua Peningkatan Jalan Kumbe Okaba - Nakias (152 km) Jalan Propinsi dan Kabupaten Peningkatan Jalan Timika Nabire (407,7 Km) Pelabuhan Serui

2

3 4

Nilai Investasi (Milyar rupiah) (3)

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

50.000

2011

-

760

2011

2015

Pemprov Merauke, Papua, Pemkab Papua Merauke

Pemerintah

631

2011

2014

Kemen PU

Papua

Pemerintah

567

2011

2014

Kemenhub

Serui, Papua

Pemerintah

Kemen PU

Papua

Pemerintah

Infrastruktur Jalan Infrastruktur Jalan Infrastruktur Jalan Infrastruktur Pelabuhan

5. Peningkatan …

www.bphn.go.id

-

No

Kegiatan

(1)

(2)

5


15

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Merauke, Papua Jayapura, Papua Waren, Papua

Pemerintah

388

2011

2014

Kemen PU

6

Peningkatan jalan Merauke - Muting (204 km) Adpel Jayapura

328

2011

2014

Kemenhub

7

Pelabuhan Waren

306

2011

2014

Kemenhub

300

2011

2014

KKP

Merauke, Papua

Pemerintah

285

2011

2015

Kemen PU

Pemerintah

238

2011

2015

PLN

Merauke, Papua Papua

237

2011

2014

Kemenhub

Bade, Papua

Pemerintah

8

Lanjutan pembangunan Pelabuhan Samudera Perikanan Merauke 9 Pembangunan Jalan Okaba - Wambi 10 Pembangunan jaringan transmisi listrik di Papua 11 Pelabuhan Bade

Pemerintah Pemerintah

BUMN

Infrastruktur Jalan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Jalan Infrastruktur Power & Energi Infrastruktur Pelabuhan

12. Adpel …

www.bphn.go.id

-

No

Kegiatan

(1)

(2)


12 Adpel Merauke 13 Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre 14 Optimalisasi & ekstensifikasi lahan pertanian untuk pemberdayaan petani 15 Pelabuhan Sarmi 16 Pengadaan peralatan alsintan (traktor, planter,

16

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

210

2011

2014

Kemenhub

200

2011

2014

Kemenhub

186

2011

2014

169

2011

161

2011

Merauke, Papua Depapre, Papua

Pemerintah

Kementan

Merauke, Papua

Pemerintah

Fasilitas produksi

2014

Kemenhub

Sarmi, Papua

Pemerintah

2014

Kementan

Merauke, Papua

Pemerintah

Infrastruktur Pelabuhan Fasilitas produksi

Pemerintah

Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan

reaper, power threser, mini combine, pompa air) 17. Pelabuhan …

www.bphn.go.id


17

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

160

2011

2014

Kemenhub

Nabire, Papua

Pemerintah

18 Pelabuhan Agats

159

2011

2014

Kemenhub

Agats, Papua

Pemerintah

19 Pelabuhan Kokas

145

2011

2014

Kemenhub

Kokas, Papua

Pemerintah

20

135

2011

2014

Kemenhub

Pemerintah

106

2011

2014

Kemen PU

Amamapare, Papua Papua

100

2011

2013

BPPT

Mamberamo, Papua

Pemerintah

100

2011

2014

Kemenhub

Merauke, Papua

Pemerintah

No

Kegiatan

(1)

(2)

17

Pelabuhan Nabire

Unit Penyelenggara Pelabuhan Amamapare 21 Peningkatan Jalan Habema – Yaguru (110 + Km) 22 Feasibility Study Pengembangan PLTA Mamberamo 23 Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meterPelabuhan Merauke

Pemerintah

Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Jalan Infrastruktur Power & Energi Infrastruktur Pelabuhan

24. Pembangunan …

www.bphn.go.id

-

No

Kegiatan

(1)

(2)

24 Pembangunan industri pengolahan pupuk dan biogas 25 Pembangunan sektor pendukung pendidikan (kejuruan, perti masamus & yasanto, BLKT terampil, sarana pendukung BLK, pelatihan tenaga kerja terampil) 26 Penyediaan modal pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi 27 Pengembangan village breeding center sapi potong


18

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

75

2011

2014

Kemen perindustrian

Merauke, Papua

Pemerintah

Fasilitas produksi

72

2011

2014

Kemendiknas

Merauke, Papua

Pemerintah

Fasilitas produksi

69

2011

2014

Kemenkop

Merauke, Papua

Pemerintah

Fasilitas produksi

60

2011

2013

Kementerian PU

Merauke, Papua

Pemerintah

Fasilitas produksi

28. Pembangunan …

www.bphn.go.id

-

No

Kegiatan

(1)

(2)

28 Pembangunan SPAM Kota Pamekaran (Kota Timika) 200 L/s 29 Pembangunan IPA Reservoar dan Unit Distribusi Kab. Mimika 30 Pembangunan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor di Serapuh & Wogikel 31 Pengadaan Rangka Jembatan untuk Kali Koloy, Kali Hewa, dan Rawa Inggun 32 Perpanjangan Bandara Mopah Merauke


19

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

40

2011

2014

Kemen PU

Timika, Papua

Pemerintah

Utilitas Air

40

2011

2014

Kemen PU

Mimika, Papua

Pemerintah

Utilitas Air

33

2011

2014

Kemenhub

Serapuh, Wogikel, Papua

Pemerintah

Infrastruktur Pelabuhan

30

2011

2013

Kemen PU

Merauke, Papua

Pemerintah

Infrastruktur Jalan

25

2011

2014

Kemenhub

Merauke, Papua

Pemerintah

Infrastruktur Bandara

33. Pembangunan …

www.bphn.go.id

-

No

Kegiatan

(1)

(2)

33 Pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku Distrik Teluk Umar Kab. Nabire 150 liter/detik 34 Pengembangan Instalasi Air Bersih Morotai 13 liter/detik 35 Pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku Kab. Nabire 75 liter/detik 36 Pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku Distrik Kemtuk 45 liter/detik 37 Proyek Amoniak Urea di Tangguh


20

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

15

2011

2014

Kemen PU

Nabire, Papua

Pemerintah

Utilitas Air

12

2011

2014

Kemen PU

Morotai, Papua

Pemerintah

Utilitas Air

3

2011

2014

Kemen PU

Nabire, Papua

Pemerintah

Utilitas Air

3

2011

2014

Kemen PU

Kemtuk, Papua

Pemerintah

Utilitas Air

20.850

2011

2015

PT Pusri (persero)

Tangguh, Papua Barat

BUMN

Fasilitas produksi

38. Peningkatan …

www.bphn.go.id

-

No

Kegiatan

(1)

(2)


21

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

924

2012

2014

Pemkab Manokwari

Manokwari, Papua Barat

Pemerintah

Infrastruktur Jalan

T. Bintuni, Papua Barat Teminabuan, Papua Barat Kaimana, Papua barat Biak, Papua Barat Saunek, Papua Barat Merauke, Papua

Pemerintah

Infrastruktur Jalan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Pelabuhan

38 Peningkatan jalan Manokwari - Kebar (214 km) 39 Peningkatan jalan Kokas Fakfak - Bomberai (140 km) 40 Pelabuhan Teminabuan

911

2012

2014

Kemen PU

261

2011

2014

Kemenhub

41 Pelabuhan Kaimana

188

2011

2014

Kemenhub

42 Adpel Biak

168

2011

2014

Kemenhub

43 Pelabuhan Saunek

153

2011

2014

Kemenhub

44 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pomako

250

2012

2015

Kemenhub

Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah

45. Pengembangan …

www.bphn.go.id

-

No

Kegiatan

(1)

(2)

45 Pengembangan pelabuhan di Sorong 46 Pembangunan industri pakan 47 Pembangunan Pos IB dan Puskeswan Terpadu 48 Pembangunan/revitalisasi padang penggembalaan 49 Pembangunan balai latihan sumber daya manusia peternakan 50 Pengadaan sumber air bersih dari sumber sumur air dalam, dam, kolam penampungan air (pond), filterisasi air rawa


22

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

129

2011

2014

Kemenhub

Pemerintah

50

2011

2014

Pemerintah

Infrastruktur Pelabuhan Fasilitas produksi

50

2011

2012

Pemerintah

Fasilitas produksi

50

2011

2013

Pemerintah

Fasilitas produksi

50

2011

2013

Pemerintah

Fasilitas produksi

50

2011

2015

Kemen perindustrian Ditjen Peternakan Ditjen Peternakan BPSDM Kementerian Pertanian Pemprov Papua

Sorong, Papua Barat Manokwari, Papua Barat Manokwari, Papua Barat Manokwari, Papua Barat Manokwari, Papua Barat Manokwari, Papua Barat

Pemerintah

Utilitas Air


www.bphn.go.id

-

No

Kegiatan

(1)

(2)

51 Pengembangan Ketenagalistrikan untuk RPH dan pengolahan 52 Pelatihan meat cutting plant


23

-

Periode Mulai

Periode Selesai

Pelaksana utama

Lokasi

Penjelasan Kategori

Tipe Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

30

2011

2014

PLN


BUMN

3

2011

2013

Ditjen Peternakan


Pemerintah

Infrastruktur Power & Energi Fasilitas produksi

RENCANA …

www.bphn.go.id

-

No (1)

24

-

RENCANA AKSI P4B 20112011-2012 YANG MENJADI BAGIAN DARI PROGRAM MP3EI KORIDOR EKONOMI PAPUAPAPUA-KEPULAUAN MALUKU Lokasi Kab/Kota Target / Sasaran / Instansi Penanggung Kegiatan Waktu Pelaksanaan Kapasitas Jawab (2) (3) (4) (5)

B

KEBIJAKAN/REGULASI

1

Pengembangan Merauke

Integrated Food And Energy Estate (MIFEE) Kab. Merauke

Kab. Merauke, Prov Papua; 2011 mulai, Kem. Pertanian melakukan penyiapan lahan 400 ha dan jaringan irigasi (300 ha), tata air mikro (300 ha) dan embung 2 unit, dan 2012 Optimasi lahan 200 ha, perluasan sawah regional lahan hortikultura 100 ha; 2013 operasional

Target 1,2 juta ha Tersedia 220 ribu ha (reklamasi dan rehabilitasi rawa)

Kem. Pertanian, Kem. ESDM, BKPM, Pemda


APBN APBD Swasta

2. Pemberian …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

(1) 2

(2) Pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi) di kawasan strategis di Papua dan Papua Barat Pengembangan kawasan strategis minyak bumi di Sorong

3

4

Pengembangan kawasan strategis gas bumi di Teluk Bintuni

5

Pengembangan kawasan strategis minyak dan gas bumi di Sarmi

25

Lokasi Kab/Kota Waktu Pelaksanaan (3) Kab/Kota sebagai kawasan strategis di Papua dan Papua Barat; tahun 2011 mulai Kab. Sorong, Prov Papua Barat; tahun 2012 mencapai target Kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua; tahun 2012 mencapai target Kab. Sarmi, Provinsi Papua; tahun 2013 mencapai target

Target / Sasaran / Kapasitas (4) Meningkatnya investasi swasta di kawasan strategis

Instansi Penanggung Jawab (5) Kem. Keu., BKPM, Pemda

Produksi 125 ribu barel/hari) minyak bumi Potensi170 trilyun kaki kubik (TCF) gas bumi Potensi 100 juta barel minyak bumi; Potensi 1.214 trilyun kaki kubik (TCF) gas bumi

Kem. ESDM, Pemda

Kem. ESDM, Pemda

Kem. ESDM, Pemda

Sumber Pendanaan (6) APBN

APBN APBD Swasta APBN APBD Swasta APBN APBD Swasta

6. Pengembangan …

www.bphn.go.id

No (1) 6

7

26

Lokasi Kab/Kota Waktu Pelaksanaan (2) (3) Pengembangan Kawasan Strategis Mimika, Provinsi Papua; Mimika Sebagai Pusat 2011 sudah mulai, 2013 Pengembangan Industri dan tercapai target industri Tambang Percepatan Penetapan RTRW Seluruh Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota di Provinsi Papua di Prov. Papua dan Papua dan Papua Barat Barat; 2011 selesai Kegiatan

Target / Sasaran / Kapasitas (4) 66 ribu ton/hari

Instansi Penanggung Jawab (5) Kem. ESDM, Kem. Perindustrian, Pemda

Perda tentang RTRW Seluruh Provinsi/Kab/ Kota di Papua dan Papua Barat

Kem. PU, Bappenas, Kemendagri, Kemhut, Pemda

Sumber Pendanaan (6) APBN APBD Swasta APBN APBD

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti

www.bphn.go.id

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 – 2014

www.bphn.go.id

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2011 – 2014

www.bphn.go.id

-

3

-

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ..................................................................................................................... 3 I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 4 1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 4 1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 6 II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA .................................................................. 6 2.1. Kondisi Geografis Wilayah ............................................................................. 6 2.2. Demografi ........................................................................................................ 7 2.3. Perekonomian Wilayah .................................................................................. 8

III. JENIS KAWASAN, KAWASAN, SASARAN, DAN PROGRAM STRATEGIS .................................. 8 ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................... ................................................... 3.1. Jenis Kawasan di Provinsi Papua .................................................................... 8 3.2. Sasaran Pembangunan .................................................................................... 9 3.3. Program Strategis ............................................................................................ 10 3.4. Sinergi Kawasan Strategis dan MP3EI ............................................................ 14

DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 201116 2011-2014........................................................................................................ 2014

I. PENDAHULUAN …

www.bphn.go.id

-

I.

4

-

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Melalui UU 21/2001 tersebut, Provinsi Papua – yang kemudian dimekarkan menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di tahun 2006—diamanahkan tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga memiliki semangat rekonsiliasi dan penyelesaian masalah yang ada di Provinsi Papua secara menyeluruh, serta memberikan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Enam tahun setelah penetapan dan pelaksanaan UU Nomor 21/2001 tersebut, para pemangku kepentingan berpendapat bahwa perubahan kesejahteraan masyarakat terutama penduduk asli Papua masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk melakukan percepatan melalui penetapan Inpres 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai suatu kumpulan kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan di kedua provinsi tersebut dengan meningkatkan efektifitas koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antar sektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Inpres 5/2007 menekankan pendekatan kebijakan baru (the new deals policy for Papua) dengan lima aspek strategis yaitu: a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan. b. Peningkatan kualtias penyelenggaraan pendidikan. c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. d. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan Negara. e. Perlakuan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri asli Papua. Setelah 2 tahun pelaksanaan Inpres 5/2007, berbagai koordinasi antara pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah Provinsi Papua telah dilakukan dan menghasilkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun evaluasi Inpres 5/2007 menunjukkan bahwa percepatan pembangunan yang dilakukan terutama dalam kaitannya dengan program prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masih belum memberikan peningkatan yang signifikan karena tersendatnya pembangunan infrastruktur, belum terlaksananya ...

www.bphn.go.id

-

5

-

terlaksananya sistem pendidikan khusus yang menjangkau masyarakat Papua, dan terkendalanya penyiapan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta masih terisolirnya wilayah-wilayah sasaran. Salah satu penyebab lambatnya upaya percepatan adalah belum optimalnya pengelolaan dana yang ada, terutama terkait sinkronisasi program/kegiatan serta anggaran pusat dan daerah termasuk pendanaan sektoral pusat melalui K/L dan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur di kedua Provinsi. Untuk itu diperlukan kelanjutan upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat yang terdiri dari: a. Penguatan ketahanan pangan. b. Penanggulangan kemiskinan. c. Pengembangan ekonomi rakyat. d. Peningkatan pelayanan pendidikan. e. Peningkatan pelayanan kesehatan. f. Pengembangan infrastruktur dasar. g. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat. Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan sebagai berikut: a. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan. b. Keamanan dan ketertiban. c. Pengembangan kapasitas kelembagaan. Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, koridor ekonomi Papua-kepulauan Maluku. Dengan tetap memegang semangat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan percepatan pembangunan maka masing-masing kebijakan pokok percepatan dan faktor pendukung kebijakan pokok percepatan tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016. Penentuan program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana aksi merupakan prioritas dalam rangka percepatan yang sifatnya dikhususkan termasuk juga program dan kegiatan baru yang bersifat cepat terwujud, yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2011-2014.

1.2. MAKSUD …

www.bphn.go.id

-

6

-

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, khususnya untuk Provinsi Papua ini adalah: a. memberikan penjabaran dan arahan yang jelas dalam percepatan masingmasing kebijakan pokok percepatan maupun faktor pendukung kebijakan pokok percepatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2011-2014; b. memberikan penjelasan sasaran, kebijakan, strategi pelaksanaan serta pembiayaan agar memberikan hasil yang optimal; c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi berbagai sumber daya yang ada di tingkat pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategi yang menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua tahun 2011-2014. Program dan kegiatan strategis yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2011-2016; d. rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang mensinkronkan program/kegiatan pusat-daerah serta rencana pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kab/Kota serta kontribusi lembaga donor dan swasta (PPP); e. sebagai bagian dokumen yang dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Papua 2011-2016, maupun RPJM Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA 2.1. KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH WILAYAH

Provinsi Papua dengan luas 317.062 kilometer persegi terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk 2.851.999 jiwa (BPS, 2010). Provinsi Papua, kaya akan sumber daya alam seperti mineral (bahan tambang), hutan, dan kawasan yang heterogen seperti hutan, pegunungan, sungai, danau, rawa, dan gambut. Melimpahnya sumber daya alam, juga karena kebijakan desentralisasi fiskal dan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan otonomi, menyebabkan tingkat pertumbuhan tahunan Provinsi Papua jauh di atas rata-rata nasional untuk beberapa tahun, dan dari segi fiskal merupakan provinsi terkaya kedua di Indonesia. Sektor pertambangan, minyak dan gas (69%) mendominasi perekonomian di Provinsi Papua, diikuti oleh sektor pertanian (11%), administrasi pemerintahan (5%), sektor transportasi (4%), sektor komunikasi (4%), sektor konstruksi (4%), sektor perdagangan (4%) dan lainnya (3%).

Namun, …

www.bphn.go.id

-

7

-

Namun, pendapatan Provinsi Papua yang besar dan pertumbuhan PDB yang mengesankan tidak diimbangi dengan kinerja yang memadai dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan manusia. Pada tahun 2009, Provinsi Papua memiliki IPM terendah di Indonesia (64,3) dibandingkan dengan rata-rata nasional (71,5). Kebijakan nasional untuk memerangi kemiskinan, telah berhasil menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan persentase penduduk miskin saat ini 12,42% (BPS, 2011), tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat Provinsi Papua yang tetap mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, dengan 31,98% penduduk Provinsi Papua hidup di bawah rata-rata nasional (BPS 2011). Kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di beberapa pusat kota, sedangkan penduduk kurang berinteraksi satu sama lainnya karena kondisi ekstrim topografi daerah, terlihat pada pola permukiman yang tersebar dan sering hanya dihubungkan oleh angkutan udara, transportasi laut, atau dengan berjalan kaki. Selain itu infrastruktur juga terbatas dan terfragmentasi, kesenjangan gender yang parah dan meluas, HIV menyebar dengan cepat, dan tindak korupsi yang meluas di seluruh lapisan masyarakat. Tidak mengherankan jika Provinsi Papua tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam mencapai indikator Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals = MDG) dan dengan perkembangan yang ada mungkin tidak akan mencapai sejumlah tujuan MDGs, khususnya yang terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan taraf kesehatan. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.

Gambar 2.1 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Menurut Kabupaten

2.2. DEMOGRAFI …

www.bphn.go.id

-

8

-

2.2. DEMOGRAFI

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Provinsi Papua terus meningkat. Pada tahun 2003 jumlah penduduk sebesar 1.823.872 jiwa, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.015.616 jiwa. Sedangkan data terakhir berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua sementara adalah 2.851.999 orang, yang terdiri atas 1.510.285 laki-laki dan 1.341.714 perempuan. Dengan luas wilayah Provinsi Papua sekitar 317.062 km2 dan didiami oleh 2.851.999 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak sembilan orang per km2, hal ini mengindikasikan bahwa masih luasnya wilayah di Provinsi Papua yang tidak berpenghuni. 2.3. PEREKONOMIAN WILAYAH

Perekonomian Provinsi Papua yang kaya akan sumber daya alam berupa tambang migas dan non migas. Hasil dari kegiatan ekonomi di sektor pertambangan tersebut mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian Provinsi Papua. Sektor pertambangan konsentrat tembaga memberikan sumbangan yang sangat dominan terhadap perkembangan perekonomian Provinsi Papua. Sehingga peningkatan maupun penurunan laju pertumbuhan pada sektor konsentrat tembaga ini akan sangat berpengaruh terhadap arah pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua. Sejak tahun 2008, Perkembangan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Papua mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari -0,78% pada 2008 meningkat menjadi 20,34% pada tahun 2009. Sumbangan terbesar dalam peningkatan perkembangan ekonomi di Provinsi Papua ini adalah sektor pertambangan dan penggalian (14,23%). Sementara pada 2 triwulan pertama pada tahun 2010 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan, sehingga Perkembangan Ekonomi pada tahun 2010, sampai pada triwulan kedua tumbuh negatif (kontraksi) dan laju tumbuh lebih rendah (lambat) dibandingkan periode triwulan sebelumnya, yaitu (-15,69%) pada triwulan pertama, dan semakin menurun menjadi (-22,42%). III. JENIS KAWASAN, SASARAN, DAN PROGRAM STRATEGIS 3.1.

JENIS KAWASAN DI PROVINSI PAPUA

3.1.1. Kawasan Terisolir

Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang beraneka ragam, terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, pesisir, dan pegunungan. Kawasan Pegunungan Tengah merupakan daerah terisolir, karena secara umum hampir sebagian besar wilayah ini belum memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya pembangunan …

www.bphn.go.id

-

9

-

pembangunan, yang menyebabkan terkendalanya kinerja sektor pengembangan infrastruktur dasar, sektor transportasi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan; yang menyebabkan rendahnya pengembangan ekonomi kerakyatan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan. Ada pun kabupatenkabupaten yang berada di kawasan pegunungan tengah yang dikategorikan sebagai wilayah terisolir diantaranya: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Yahukimo. Yahukimo Kabupaten-kabupaten ini umumnya mempunyai kondisi topografi maupun geografi yang berbukit terjal, gunung-gunung serta lembah yang curam, juga dataran ngarai yang sulit ditembus melalui transportasi darat, sehingga masih sangat mengandalkan tranportasi udara. 3.1.2. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan di Provinsi Papua adalah daerah yang berada di luar perkotaan, namun tidak digolongkan ke dalam kawasan terisolir, di mana kondisi prasarana dan sarana infrastruktur baik jalan/jembatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya masih sangat tertinggal dan membutuhkan perhatian yang tinggi dari pemerintah. Kondisi perdesaan di Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang beraneka ragam, terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, pesisir, dan pegunungan. Dibandingkan dengan daerah pesisir, kawasan pegunungan tengah di Provinsi Papua merupakan daerah perdesaan yang hingga saat ini masih sangat sulit dijangkau dan sebagian besar mengandalkan moda transportasi udara dan sungai untuk mencapainya. Adapun kawasan perdesaan, melingkupi Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kep. Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Raya, Kabupaten Paniai, Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai. 3.1.3. Kawasan Perkotaan

Gambaran umum kawasan Perkotaan di Provinsi Papua dengan topografi Provinsi Papua yang begitu beragam kawasan pantai, kawasan pegunungan dan lembah, mempunyai karakteristik tersendiri meliputi karakteristik geografis yang beraneka ragam, terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, pesisir, dan pegunungan. Adapun kawasan perkotaan di Provinsi Papua, meliputi 29 kabupaten/ kabupaten/kota yang sekaligus menjadi ibuk ibukota kabupaten. kabupaten Jika dipandang dari sisi kependudukan, komposisi penduduk di kawasan ini bersifat sangat heterogen dan dari sisi penghidupan, yang sudah lebih maju dipandang dari aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur umum.

3.1.4. Kawasan …

www.bphn.go.id

-

10

-

3.1.4. Kawasan Strategis

Pembangunan Kawasan strategis adalah pembangunan yang difokuskan pada lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam (backward linkages) dan sumber daya manusia terampil, yang didukung infrastruktur wilayah yang mendukung investasi yang berbasis potensi ekonomi lokal dan membuka pasar domestik dan internasional (forward linkages). Kawasan strategis di Provinsi Papua adalah: Kabupaten Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Biak. Biak 3.2.

SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran akhir yang ingin dicapai melalui penetapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) yang merupakan keberlanjutan dari Inpres 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, adalah: 1. Meningkatnya ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi potensi bahan pangan lokal. 2. Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam. 3. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka keterisolasian wilayah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi dan informasi serta layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi) di kawasan terisolir. 4. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan terisolir. 5. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat di kawasan terisolir. 6. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi. 7. Terwujudnya kebijakan yang berpihak kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah, serta menuju kesetaraan dalam proses pembangunan di kawasan terisolir. 8. Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta penegakkan supremasi hukum di kawasan terisolir. 9. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi di kawasan terisolir.

3.3.

PROGRAM PENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA

Demi tercapainya sasaran akhir dari rencana aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka perlu ditentukan arah kebijakan percepatan pembangunan yang akan membantu mengarahkan setiap program strategis percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Arah …

www.bphn.go.id

-

11

-

Arah kebijakan maupun program strategis yang diambil harus berdasarkan gambaran kondisi dan karakteristik wilayah serta permasalahan yang dihadapi masing-masing kawasan. Untuk itu kebijakan yang diambil untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua tahun 2011-2014 adalah: 1. Program Ketahanan Pangan: a) peningkatan ketahanan pangan dengan peningkatan keanekaragaman

produksi makanan berbahan baku lokal (sagu, ubi jalar, padi, jagung, perikanan); b) pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (terutama sagu, ubi kayu, jagung, ikan) di kawasan terisolir; c) peningkatan distribusi hasil pertanian/pangan ke seluruh wilayah terpencil/terisolir. 2. Program Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan: a) peningkatan kemampuan masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan b) c) d) e) f) g) h)

Menengah (UMKM); pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat; peningkatan permodalan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat; pendampingan dan penyuluhan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat; peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui pendirian BLK Pertanian; pendampingan pertanian; pengembangan teknologi tepat guna usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat; distribusi dan pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat.

3. Program Pengembangan Ekonomi Rakyat: Rakyat: a) pengembangan b) c) d) e) f)

agroindustri perikanan (tangkap dan budidaya laut/tawar); pengembangan agroindustri peternakan (ayam, babi, sapi dan kelinci); pengembangan hasil hutan kayu dan non kayu (madu, rotan, gaharu, sagu, buah merah); pengembangan agroindustri hortikultura (sayur dan buah-buahan); pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, kelapa, kakao dan karet); pengembangan industri kecil dan kerajinan. 4. Program …

www.bphn.go.id

-

12

-

4. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan: Pendidikan: pendidikan dasar dan menengah secara gratis; peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama; pendirian sekolah unggulan; pendirian sekolah bertaraf internasional di wilayah perbatasan negara; pendirian Sekolah Menengah Kejuruan; pengadaan tenaga guru kontrak; Sertifikasi guru; peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pola pemagangan kepala sekolah di luar Provinsi Papua; i) pendirian dan pengembangan Sekolah Pendidikan Keguruan; j) peningkatan kualitas perguruan tinggi di Provinsi Papua melalui kerjasama dengan PTN unggulan di luar Provinsi Papua; k) penyediaan perumahan guru. a) b) c) d) e) f) g) h)

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan a) pelayanan kesehatan keliling (mobile clinic); b) asuransi kesehatan; c) pelayanan kesehatan gratis dan bebas biaya rawat inap untuk pasien d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)

kelas 3 RSUD; pendirian Sekolah Kebidanan/Keperawatan; pengadaan dokter spesialis melalui kontrak; pendirian rumah sakit pendidikan; pendirian rumah sakit rujukan; peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu; peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan; peningkatan status gizi siswa melalui PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah); penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan); pemberantasan penyakit menular (malaria, HIV AIDS, TBC); penyediaan Pusat Pelayanan Malaria (Malaria Center); penyediaan perumahan bagi tenaga medis.

6. Program Pengembangan Infrastruktur Dasar penyediaan 750.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni; pembangunan dan pengembangan infrastruktur makro; pembangunan irigasi dan pencetakan sawah; peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh wilayah; e) pembangunan dan peningkatan lapangan udara; f) peningkatan frekuensi penerbangan udara perintis; a) b) c) d)

g) pembangunan …

www.bphn.go.id

-

13

-

pembangunan dan Peningkatan Dermaga Sungai; pembangunan pusat logistik (logistic center); pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut; pembangunan pelabuhan perikanan; penyediaan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS); peningkatan jaringan distribusi PLN; pembangunan PLTA Memberamo; pembangunan PLTA Sungai Yawei di Urumuka; pemanfaatan potensi sumberdaya mineral bagi kesejahteraan masyarakat p) peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/perbatasan negara; q) peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama operator seluler (swasta); r) peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di bidang penerbangan. g) h) i) j) k) l) m) n) o)

7. Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua a) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk

menjadi anggota TNI; b) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

menjadi anggota Polri; pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk mengikuti pendidikan Akmil dan Akpol; pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk sekolah penerbangan; pemberian fasilitas bagi putra/putri asli Papua untuk pengembangan bakat/potensi olahraga; pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN unggul di luar Provinsi Papua; pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi di PTN fakultas kedokteran; pemberian kesempatan bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi PNS di wilayah lain di luar Provinsi Papua; pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STAN; pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STPDN; pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi statistik; pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi pertanahan. 8. Program …

www.bphn.go.id

-

14

-

8. Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan a) b) c) d) e)

percepatan penetapan RTRW provinsi dan kabupaten/kota; penyusunan dan penetapan masterplan kawasan strategis; dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat; sertifikasi tanah non ulayat; penyelesaian sengketa pertanahan.

9. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban a) pemetaan

masalah sumber konflik antara pemerintah dengan masyarakat; b) pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya; c) penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya; d) penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah-masalah sosialpolitik dan sosial-budaya dalam kerangka NKRI. 10. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan a) penetapan peraturan turunan (operasional) dari UU 21/2001 (Perdasi, b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Perdasus dan Pergub); peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (pusat-provinsikabupaten/kota); pendidikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur (kepamongprajaan, perencanaan, dan pelaporan keuangan); penyusunan dokumen perencanaan; peningkatan kemampuan sumberdaya manusia aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah; pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN) di Jayapura; evaluasi berbagai peraturan daerah yang menghambat pembangunan (investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat); evaluasi terhadap pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kampung; peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; peningkatan penanganan di wilayah perbatasan negara.

3.4 SINERGI …

www.bphn.go.id

-

3.4.

15

-

SINERGI KAWASAN STRATEGIS STRATEGIS DAN MP3EI

Pembangunan kawasan strategis di Provinsi Papua dimaksudkan untuk meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan pengembangan klaster industri dan atau kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan di kawasan strategis sesuai dengan arahan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 pada Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Kawasan strategis di Provinsi Papua dalam MP3EI 2011-2025 adalah Jayapura, Timika, dan Merauke.

Gambar 3.4 Peta Koridor Ekonomi PapuaPapua-Kepulauan Maluku Adapun program/kegiatan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada kawasan strategis yang termasuk di dalamnya program/kegiatan MP3EI adalah: a) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi);

b) pengembangan …

www.bphn.go.id

-

16

-

b) pengembangan

c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

kawasan strategis Merauke sebagai Pusat Pengembangan Pangan dan energi Terpadu/Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE); pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai pusat pengembangan minapoliltan; pengembangan kawasan strategis Mimika sebagai pusat pengembangan industri dan pertambangan; pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat pengembangan perikanan dan pariwisata; pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat peluncuran satelit; pengembangan kawasan strategis Jayapura sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa; pengembangan Skouw sebagai pusat perdagangan antar negara; pembangunan pabrik semen; pendirian sekolah penerbangan; pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan di Merauke; membangun Kawasan Industri Tembaga di Timika sebagai lokasi industri pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga dan industriindustri hilir lainnya (anoda, katoda, slab, billet, powder, wire, wire rod, cable).

DAFTAR …

www.bphn.go.id

-

17

-

DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 20112011-2014 A. Program Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (1) Program Ketahanan Pangan No. No.

Kegiatan

Lokasi

Instansi Pelaksana

(1) 1

(2) Peningkatan produksi tanaman pangan lokal (ubi jalar, sagu, padi, jagung, ikan)

(3) Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

(4) – Kem. Pertanian – Kem. Kehutanan – Kem. Kelautan dan Perikanan – Pemda

2

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Pengolahan hasil Kawasan Terisolir : pertanian menjadi Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, bahan makanan (sagu, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, ubi kayu, jagung, ikan) Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

– Kem. Pertanian – Kem. Kehutanan – Kem. Kelautan dan Perikanan – Kem. Perindustrian – BPPT – Pemda

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai

3. Peningkatan …

www.bphn.go.id

-

18

-

No. No.

Kegiatan

Lokasi

(1) 3

(2) Peningkatan distribusi hasil Pertanian/Pangan ke seluruh wilayah terpencil/terisolir


Instansi Pelaksana (4) – Kem. Pertanian – Kem. Perdagangan – Pemda


(2) Program Penanggulangan Kemiskinan No. No. (1) 1

Kegiatan (2) Peningkatan kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Lokasi (3) Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

Instansi Pelaksana (4) – Kem. Kop & UMKM – Pemda


2. Pengembangan …

www.bphn.go.id

-

19

-

No. No.

Kegiatan

Lokasi

(1) 2

(2) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat


3

4

Peningkatan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat

Pendampingan dan Penyuluhan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

Instansi Pelaksana – – –

– –

(4) Kem. Pertanian Kem. Kehutanan Kem. Kelautan dan Perikanan Kem. Perindustrian Pemda

– Kem. Kop & UMKM – Kem. Pertanian – Kem. Kehutanan – Kem. Kelautan dan Perikanan – Kem. Perindustrian – Pemda

– Kem. Kop & UMKM – Kem. Pertanian – Kem. Kehutanan – Kem. Kelautan dan Perikanan – Kem. Perindustrian – Pemda

Kawasan …

www.bphn.go.id

No. No. (1)

Kegiatan (2)

20

-

Lokasi (3) Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai

5

6

Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui Pendirian BLK Pertanian Pendampingan Pertanian

Instansi Pelaksana (4) –

Kawasan Strategis : Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Jaya Wijaya, Timika, Nabire

– Kem. Nakertrans – Pemda

Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab.Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

– Kem. Pertanian – Kem. Nakertrans – Pemda

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai 7

Pengembangan Teknologi Tepat Guna usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat

Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

– Kem. Kop & UMKM – Kem. Pertanian – Kem. Kehutanan – Kem. Kelautan dan Perikanan – Kem. Perindustrian – BPPT – Pemda

Kawasan …

www.bphn.go.id

No. No. (1)

8

Kegiatan (2)

Distribusi dan Pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat

21

-

Lokasi

Instansi Pelaksana

(3) Kawasan Perdesaan : – Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai

(4)

– Kem. Kop & UMKM – Kem. Pertanian – Kem. Kehutanan – Kem. Kelautan dan Perikanan – Kem. Perindustrian – BPPT – Pemda

(3) Program Pengembangan Ekonomi Rakyat No. No.

Kegiatan

(1) (2) 1 Pengembangan agroindustri Perikanan (tangkap dan budidaya laut/tawar)

Lokasi (3) Kawasan Terisolir : Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Memberamo Tengah

Instansi Pelaksana (4) – Kem. Kelautan dan Perikanan – Pemda

Kawasan …

www.bphn.go.id

No. No.

Kegiatan

(1)

(2)

2

3

Pengembangan agroindustri Peternakan (ayam, babi, sapi dan kelinci)

Pengembangan hasil hutan kayu dan non kayu (madu, rotan, gaharu, sagu, buah merah)

22

-

Lokasi

Instansi Pelaksana

(3) (4) Kawasan Perdesaan : – Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Kawasan Terisolir : – Kem. Pertanian Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, – Pemda Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Kawasan Terisolir: Terisolir: – Kem. Perindustrian Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, – Kem. Kehutanan Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, – Pemda Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai 4. Pengembangan …

www.bphn.go.id

No. No.

Kegiatan

(1) (2) 4 Pengembangan agroindustri Hortikultura (Sayur dan Buah-buahan)

5

6

Pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, kelapa, kakao dan karet)

Pengembangan industri kecil dan kerajinan

23

-

Lokasi

Instansi Pelaksana


(4) – Kem. Pertanian – Kem. Perindustrian – Pemda

Kawasan Perdesaan : Kab. Waropen, Kab. Nabire, Kab. Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Mimika dan Kab. Paniai Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

Kem. Pertanian Kem. Perindustrian Kem. Kehutanan Kem. Kelautan dan Perikanan – Pemda – – – –

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Seluruh Kawasan : – Kem. Perindustrian Seluruh Kabupaten/Kota di – Pemda Prov. Papua

(4) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan No. No. (1) 1

Kegiatan (2) Pendidikan dasar dan menengah gratis

Lokasi (3) Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua

Instansi Pelaksana (4) – Kem. Pendidikan Nasional – Pemda 2. Peningkatan …

www.bphn.go.id

-

No. No. (1) 2

Kegiatan (2) Peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama

3

Pendirian sekolah unggulan

4

Pendirian sekolah bertaraf internasional di wilayah perbatasan negara

5

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan

6

Pengadaan tenaga guru kontrak

24

-

Lokasi (3) Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

Instansi Pelaksana (4) – Kem. Pendidikan Nasional – Pemda

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Kawasan Perkotaan : – Kem. Pendidikan Di seluruh ibukota Nasional kabupaten/kota di Prov.Papua – Pemda Kawasan Terisolir/Perbatasan Negara : Kab. Merauke, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Pegunungan Bintang, Kawasan Strategis : Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Kab. Timika, Kab. Biak

– Kem. Pendidikan Nasional – Pemda – Kem. Pendidikan Nasional – Pemda

Kawasan Perdesaan : Kab. Nabire, Kab. Boven Digoel, Kab. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai Kawasan Terisolir: Terisolir: – Kem. Pendidikan Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Nasional Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, – Pemda Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

Kawasan …

www.bphn.go.id

-

No. No.

Kegiatan

25

-

Lokasi

Instansi Pelaksana

(1)

(2)

(3) Kawasan Perdesaan : – Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai

(4)

7

Sertifikasi guru

Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua

– Kem. Pendidikan Nasional – Pemda

8

Peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pola pemagangan Kepala Sekolah di Luar Papua

Kawasan Terisolir: Terisolir: Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo



Pendirian dan Kawasan Terisolir: Terisolir: pengembangan Sekolah Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Pendidikan Keguruan Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo


Kawasan …

www.bphn.go.id

-

No. No. (1)

10

11

Kegiatan (2)

Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi di Papua melalui kerjasama dengan PTN unggulan di luar Papua Penyediaan rumah guru

26

-

Lokasi (3) Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Kawasan Perkotaan : Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Merauke, Kab. Mimika, Kab. Jayawijaya, Kab. Biak, Kab. Kep. Yapen, Kab. Nabire Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua

Instansi Pelaksana (4) –

– Kem. Pendidikan Nasional – Pemda – Kem. Pendidikan Nasional – Kem. PU – Pemda

(5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan No. No. (1) 1

Kegiatan (2) Pelayanan Kesehatan Keliling (Mobile Clinic)

Lokasi (3) Kawasan Terisolir: Terisolir: Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

Instansi Pelaksana (4) – Kem. Kesehatan – Pemda

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai 2. Asuransi …

www.bphn.go.id

-

No. No. (1) 2 3

4

5

Kegiatan (2) Asuransi Kesehatan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bebas Biaya Rawat Inap Untuk Pasien kelas 3 RSUD Pendirian Sekolah Kebidanan/keperawatan;

Pengadaan Dokter Spesialis melalui Kontrak

27

-

Lokasi

Instansi Pelaksana

(3) Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua

(4) – Kem. Kesehatan – Pemda

Kawasan Terisolir: Terisolir: Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

– Kem. Kesehatan – Pemda


Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Kawasan Terisolir: Terisolir: – Kemenko Kesra* Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, – Kem. Kesehatan Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, – Pemda Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai 6. Pendirian …

www.bphn.go.id

-

No. No.

Kegiatan

28

-

Lokasi

Instansi Pelaksana

(1) 6

(2) Pendirian Rumah Sakit Pendidikan

(3) Kawasan Perkotaan : Kota Jayapura


7

Pendirian Rumah Sakit Rujukan


8

Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu

Kawasan Perkotaan : Kab. Biak, Kab. Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, Kab. Nabire Kawasan Terisolir: Terisolir: Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo



Peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan

10

Peningkatan Status Gizi Siswa melalui PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah) Penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan)

11

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua





12. Pemberantasan …

www.bphn.go.id

-

No. No.

Kegiatan

29

-

Lokasi

Instansi Pelaksana

(1) 12

(2) Pemberantasan penyakit menular (Malaria, HIV AIDS, TBC)

(3) Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua


13

Pendirian Pusat Pelayanan Malaria (Malaria Centre)


14

Penyediaan rumah tenaga medis

Kawasan Perkotaan : Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Kab. Biak, Kab. Mimika, Kab.Nabire Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua

– Kem. Kesehatan – Kem. PU – Pemda

(6) Program Pengembangan Infrastruktur Dasar No. No.

Kegiatan

(1) 1

(2) Penyediaan 750.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni

2

Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur makro

Lokasi

Instansi Pelaksana

(3) – (4) Seluruh Kawasan : – Kem. PU Seluruh Kabupaten/Kota di – Kem. Pera Prov. Papua – Kem. Nakertrans – Pemda Kawasan Strategis : – Kem. PU Kab. Jayapura, Kab. – Pemda Merauke, Kab. Mimika, Kab. Biak Kawasan Perdesaan: Perdesaan Kab Timika, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai , Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya Kawasan Perkotaan : Di seluruh ibukota kabupaten/kota di Prov.Papua

3

Pembangunan Irigasi dan pencetakan sawah;

Kawasan Perdesaan : – Kem. PU Kab. Keerom, Kab. – Pemda Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai 4. Peningkatan …

www.bphn.go.id

No. No.

Kegiatan

(1) 4

(2) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh wilayah

30

Lokasi

Instansi Pelaksana

(3) – (4) Kawasan Terisolir : – Kem. PU Kab. Jayawijaya, Kab. – Pemda Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai

5

Pembangunan dan peningkatan lapangan udara

Kawasan Terisolir : – Kem. Perhubungan Kab. Jayawijaya, Kab. – Pemda Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Perdesaan : Kab. Nabire, Boven Digul, Asmat, Mappi, Mimika, Biak, Kep. Yapen, Mamberamo Raya Kawasan Perkotaan Perkotaan : Kab. Jayapura, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Jayawijaya, Kab. Biak

6. Peningkatan …

www.bphn.go.id

No. No.

Kegiatan

(1) 6

(2) Peningkatan frekuensi penerbangan udara perintis

7

Pembangunan dan Peningkatan Dermaga Sungai

8

Pembangunan logistic

center

9 10

11

12

Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Laut Pembangunan Pelabuhan Perikanan Penyediaan Sumber Energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) Peningkatan jaringan distribusi PLN

13

Pembangunan PLTA Memberamo

14

Pembangunan PLTA Sungai Yawei di Urumuka

31

Lokasi

Instansi Pelaksana

(3) Kawasan Terisolir : Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Terisolir : Kab. Nduga, Kab. Memberamo Tengah

– (4) – Kem. Perhubungan – Pemda

Kawasan Perdesaan : Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Mamberamo Raya Kawasan Terisolir : Kab. Nduga, Kab. Memberamo Tengah Kawasan Perdesaan : Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Mamberamo Raya Kawasan Perdesaan : Kab. Nabire, Merauke, Sarmi, Biak, Jayapura Kawasan Perkotaan: Kab. Mimika, Kab. Merauke, Kab. Biak, Kab. Jayapura Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Kab. Deiyai dan Kab. Dogiyai

– Kem. Perhubungan – Pemda

– – – –

Kem. Perhubungan Kem. ESDM Kem. PU Pemda

– Kem. Perhubungan – Pemda – Kem. KP – Pemda – Kem. ESDM – Pemda – Kem. ESDM – Pemda – Kem. ESDM – Pemda – Kem. ESDM – Pemda

15. Pemanfaatan …

www.bphn.go.id

-

32

-

No. No.

Kegiatan

Lokasi

(1) 15

(2) Pemanfaatan potensi Sumberdaya Mineral bagi kesejahteraan masyarakat Peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/perbat asan negara

(3) Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Kawasan Terisolir: Terisolir: Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

16

17

Instansi Pelaksana – (4) – Kem. ESDM – Pemda – Kem. Kominfo – Pemda

Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai Peningkatan Kawasan Terisolir: Terisolir: – Kem. Kominfo keterjangkauan informasi Kab. Jayawijaya, Kab. – Pemda seluler melalui kerjasama Yalimo, Kab. Nduga, Kab. operator seluler (swasta) Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo Kawasan Perdesaan : Kab. Keerom,Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Mimika, Kab. Biak, Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen, Kab. Mamberamo Raya dan Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.Deiyai

18. Peningkatan …

www.bphn.go.id

No. No. (1) 18

Kegiatan (2) Peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di bidang penerbangan

33

Lokasi

Instansi Pelaksana

(3) – (4) Kawasan Terisolir : – Kem. Perhubungan Kab. Jayawijaya, Kab. – Pemda Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Lani Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo

(7) Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua No. No.

Kegiatan

(1) (2) 1 Pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota TNI 2 Pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota Polri 3 Pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk mengikuti pendidikan Akmil dan Akpol 4 Pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk sekolah pilot 5 Pemberian fasilitas bagi putra/putri asli Papua untuk pengembangan bakat/potensi olahraga 6 Pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN unggul di luar Papua

Lokasi

Instansi Pelaksana


– (4) – Pemda


– Pemda


– Kemhan – Pemda


– Kem.Pehubungan – Pemda


– Kem.Diknas* – Pemda



7. Pemberian …

www.bphn.go.id

No. No.

Kegiatan

(1) (2) 7 Pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi di PTN fakultas kedokteran 8 Pemberian kesempatan bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi PNS di wilayah lain di luar Papua 9 Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STAN 10 Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STPDN 11 Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi statistik 12 Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi pertanahan

34

Lokasi

Instansi Pelaksana


– (4) – Kem.Diknas* – Pemda


– Kemendagri – Kem. PAN dan RB – Pemda


– Kemkeu – Pemda


– Kemendagri – Pemda


– BPS – Pemda


– BPN – Pemda

(8) Program

Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

No. No.

Kegiatan

(1) (2) 1 Percepatan penetapan RTRW prov/kab/kota

2

Penyusunan dan penetapan masterplan kawasan strategis

3

Dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat

Lokasi (3) Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Mimika, Merauke, Jayawijaya, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Keerom Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua

Instansi Pelaksana – – – – – –

(4) Kem. PU Bappenas Kemendagri Pemda Kem. PU Pemda

– – – –

BPN Kem. Sosial Kem. Kehutanan Pemda 4. Sertifikasi …

www.bphn.go.id

No. No.

Kegiatan

35

Lokasi

4

Sertifikasi tanah non ulayat


5

Penyelesaian sengketa pertanahan


Instansi Pelaksana – – – – – – – –

BPN Kem. Sosial Kem. Kehutanan Pemda BPN Kem. Sosial Kem. Kehutanan Pemda

(9) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban No. No.

Kegiatan

(1) (2) 1 Pemetaan masalah sumber konflik antara Pemerintah dengan masyarakat 2

3

4

Lokasi (3) Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua

Pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya Penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya


Penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah-masalah sosial politik dan sosial budaya dalam kerangka NKRI



Instansi Pelaksana – – – – – – –

– (4) Kemendagri Kemhan Polri Pemda Kemendagri Kemhan Pemda

– – – – – – –

Kemendagri Kemhan Pemda Kemendagri Kemhan Polri Pemda

(10) Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan No. No.

Kegiatan

(1) (2) 1 Penetapan Peraturan Turunan (Operasional) dari UU Nomor 21/2001 (Perdasi, Perdasus dan Pergub) 2 Peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (PusatProvinsi-Kab/Kota)

Lokasi

Instansi Pelaksana


– (4) – Kemendagri – Pemda



3. Pendidikan …

www.bphn.go.id

No. No.

Kegiatan

(1) (2) 3 Pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur (Kepamongprajaan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan) 4

Penyusunan dokumen perencanaan

5

Peningkatan kemampuan SDM aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah Pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN) di Jayapura

6

7

8

9

10

36

Lokasi


Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua

Instansi Pelaksana – – – – – – – –

– (4) Bappenas Kemendagri Kemkeu BPKP UKP4 Pemda Bappenas Pemda

– LKPP – Pemda

Kawasan: Kabupaten Jayapura


Evaluasi berbagai Peraturan Daerah yang menghambat pembangunan (investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat) Evaluasi terhadap pemekaran wilayah Prov, Kab/Kota, Kecamatan dan Kampung Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa






Peningkatan penanganan di wilayah perbatasan negara.


– – – – –

Kem.PAN dan RB Kemendagri Pemda Kemendagri Pemda

B. Sinergi Kawasan Strategis dengan MP3EI No. No.

Kegiatan

(1) (2) 1 Pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi)

Lokasi

Instansi Pelaksana

(3) (4) Kawasan Strategis : – BKPM Kab. Jayapura, Kab. – Pemda Mimika, Kab. Merauke dan Kab. Biak

2. Pengembangan …

www.bphn.go.id

No. No. 2

37

Kegiatan Pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai Pusat Pengembangan Pangan dan Energi Terpadu/Merauke

Lokasi

Instansi Pelaksana

Kab. Merauke

– – – –

– BKPM – Kem. Kelautan Perikanan – Pemda – BKPM – Kem. Pertanian – Pemda

BKPM Kem. ESDM Kem. PDT Pemda

Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) 3

Pengembangan kawasan strategis Merauke sebagai pusat pengembangan minapolitan

Kab. Merauke

4

Pengembangan kawasan strategis Mimika sebagai pusat pengembangan industri dan pertambangan

Kab. Mimika

5

Pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat pengembangan perikanan dan pariwisata Pengembangan kawasan strategis Biak sebagai pusat peluncuran satelit Pengembangan kawasan strategis Jayapura sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa

Kab. Biak

– Kem. Budpar – Pemda

Kab. Biak

– BPPT – Pemda

Kab. Jayapura

8

Pengembangan Skouw sebagai pusat perdagangan antar negara

Kota Jayapura

9

Pembangunan Pabrik Semen

Kab. Mimika

10

Pendirian Sekolah Penerbang

Kab. Biak

– BKPM – Kem. Perdagangan – Kem. Perindustrian – Pemda – BKPM – Kem. PDT – Kem. Perdagangan – Kem. Perindustrian – Pemda – BKPM – BUMN – Kem. Perindustrian – Pemda – Kem. Pertahanan – Kem. Perhubungan – BPPT – Pemda

6 7


www.bphn.go.id

No. No.

Kegiatan

38

Lokasi

11 Pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan di Merauke;

Kab. Merauke

12 Membangun Kawasan Industri Tembaga di Timika sebagai lokasi industri pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga dan industriindustri hilir lainnya (anoda, katoda, slab, billet, powder, wire, wire rod, cable).

Kab. Mimika

Instansi Pelaksana – Kem. Pertanian – BPPT – Kem. Kelautan dan Perikanan – Pemda – Kem. Perindustrian – Kem. ESDM – Pemda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti

www.bphn.go.id

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 - 2014

www.bphn.go.id

-

2

-

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ..................................................................................................................... 2 I. PENDAHULUAN ................................................................ ................................................................................................ ...................................................................... ...................................... 3 1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 3 1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 4 II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT................................ BARAT.................................................... .................................................... 5 2.1. Kondisi Geografis Wilayah ............................................................................. 5 2.2. Demografi ........................................................................................................ 6 2.3. Perekonomian Wilayah ................................................................................... 6 III.JENIS KAWASAN, SASARAN, DAN PROGRAM STRATEGIS STRATEGIS .................................. .................................. 6 3.1. Jenis Kawasan di Provinsi Papua Barat ...................................................... 6 3.2. Sasaran Pembangunan ................................................................................... 7 .......................................................................................................................... 3.3. Program Pendukung Percepatan ................................................................... 9 3.4. Sinergi Kawasan Strategis dan MP3EI .......................................................... 11 DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 20112011-2014 ........................................................................................... 15

www.bphn.go.id

I. 1.1.

3

-

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Sejak ditetapkannya UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Melalui payung hukum ini, Provinsi Papua Barat dan rakyat Papua Barat memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-undang ini memiliki semangat untuk rekonsiliasi dan penyelesaian masalah Provinsi Papua Barat secara menyeluruh maupun pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua Barat serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Namun dalam proses, masih belum terlihat perubahan kesejahteraan masyarakat terutama penduduk asli Papua Barat secara signifikan. Melihat perkembangan pembangunan yang berjalan dengan lambat, pemerintah berinisiatif untuk melakukan percepatan melalui penetapan Inpres 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan di kedua provinsi tersebut melalui peningkatan efektifitas koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antarsektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Inpres 5/2007 menekankan pendekatan kebijakan baru (the new deals policy for Papua) dengan lima aspek strategis yaitu: a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan, b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan d. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara, e. Perlakuan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri asli Papua. Setelah 2 tahun pelaksanaan Inpres 5/2007, telah dilakukan berbagai koordinasi antara pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah Provinsi Papua Barat dan dihasilkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Namun berdasarkan evaluasi Inpres 5/2007 menunjukkan bahwa percepatan pembangunan yang dilakukan terutama dalam kaitannya dengan program prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masih belum memberikan dampak yang signikan yang disebabkan masih tersendatnya pembangunan infrastruktur dan belum dilaksanakannya sistem pendidikan khusus bagi masyarakat Papua Barat, serta sarana prasarana pelayanan kesehatan yang masih minim dan kondisi wilayah yang umumnya masih terisolir. Salah …

www.bphn.go.id

-

4

-

Salah satu penyebab kurang berhasilnya upaya percepatan adalah belum optimalnya pengelolaan dana yang ada terutama sinkronisasi program/kegiatan serta anggaran pusat dan daerah termasuk pendanaan sektoral pusat melalui K/L dan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur di kedua Provinsi. Untuk itu diperlukan kelanjutan upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat yang terdiri dari: a. Penguatan ketahanan pangan. b. Penanggulangan kemiskinan. c. Pengembangan ekonomi rakyat. d. Peningkatan pelayanan pendidikan. e. Peningkatan pelayanan kesehatan. f. Pengembangan infrastruktur dasar. g. Perlakuan khusus terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat. Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan, terutama : a. penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan; b. keamanan dan ketertiban; c. pengembangan kapasitas kelembagaan. Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, koridor ekonomi Papua-kepulauan Maluku. Dengan tetap memegang semangat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan percepatan pembangunan maka masing-masing kebijakan pokok percepatan dan faktor pendukung kebijakan pokok percepatan tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Percepatan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada RPJMN Nasional 2010-2014 dan RPJM Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat disusun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melibatkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat serta perwakilan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan, untuk melakukan konsultasi penyusunan Rencana Aksi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Penentuan …

www.bphn.go.id

-

5

-

Penentuan program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana aksi merupakan priortas dalam rangka percepatan yang sifatnya dikhususkan termasuk juga program dan kegiatan baru yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2011-2014.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Provinsi Papua Barat ini adalah untuk : a. memberikan penjabaran dan arahan yang jelas dalam percepatan masing-masing kebijakan pokok percepatan maupun faktor pendukung kebijakan pokok percepatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2011-2014; b. memberikan penjelasan sasaran, kebijakan, strategi pelaksanaan serta pembiayaan agar memberikan hasil yang optimal; c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi berbagai sumber daya yang ada di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategi yang menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat tahun 20112014. Program dan kegiatan strategis yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat 2011-2016; d. rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang mensinkronkan program/kegiatan pusat-daerah serta rencana pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kab/Kota serta kontribusi lembaga donor dan swasta (public-private partnership); e. sebagai bagian dokumen yang dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Papua Barat 2011-2016, maupun RPJM Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

IV. GAMBARAN …

www.bphn.go.id

-

6

-

IV. GAMBARAN UMUM UMUM PROVINSI PAPUA BARAT 2.1. KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH WILAYAH

Pada tahun 2010, tercatat luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 143.945,62 km2 yang tercatat terdapat 10 kabupaten dan satu kota seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Peta Administratif Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten Topografi wilayah kepala burung yang menjadi wilayah Provinsi Papua Barat sangat bervariasi dari datar, perbukitan hingga pegunungan tinggi. Daerah lembah-lembah yang datar tersebar di Teluk Bintuni, Isim, Prafi, Warsamson, Wosimi dan Teluk Arguni. Sementara kelompok pegunungan dengan puncak yang mencapai 3.000 m dpl yaitu Pegunungan Arfak, Pegunungan Tambrauw, Pegunungan Kumawa, Pegunungan Fakfak dan Wondiwoi. Kondisi geografi dan topografi Provinsi Papua Barat yang bervariasi ini sangat mempengaruhi pembangunan yang dilakukan dan juga mempunyai andil pada kompleksnya pembangunan di provinsi ini. 2.2. DEMOGRAFI

Berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk Tahun 2010, Provinsi Papua Barat dihuni oleh 760.855 jiwa yang terdiri dari 402.587 penduduk laki-laki dan 258.268 penduduk perempuan. Penduduk terkonsentrasi di Kota Sorong (25,03%) dan Kabupaten Manokwari (24.66%) sedangkan kabupaten lain dihuni kurang dari 10% total penduduk. Kabupaten dengan penduduk terkecil terdapat di kabupaten pemekaran baru yaitu Kabupaten Tambrauw yang hanya didiami oleh 6.393 jiwa atau 0,85% dari total penduduk Provinsi Papua Barat. Sejak …

www.bphn.go.id

-

7

-

Sejak tahun 2000 hingga 2010, penduduk di Papua Barat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sebesar 3,6% per tahun, di atas laju pertumbuhan rata-rata Indonesia yang hanya sebesar 1,47% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu di Kota Sorong yaitu 4,74% pertahun.

2.3. PEREKONOMIAN WILAYAH

Karena melimpahnya sumber daya alam di Provinsi Papua Barat seperti potensi mineral, kehutanan, dan perikanan maka perekenomian di Provinsi Papua Barat masih didominasi oleh ekonomi ekstraktif. Potensi mineral yang diduga ada di wilayah kepala burung diantaranya gas bumi dan batubara di cekungan Bintuni, emas di Aifat, uranium di Manokwari, minyak bumi di Sorong dan Raja Ampat. Sementara itu, dari potensi hutan diperoleh hasil kayu dari hutan produksi yang bernilai ekonomis tinggi, dan umumnya menjadi komoditi ekspor, seperti jenis merbau, matoa, nyatoh, pulai, mersawa, resak, medang dan bintangur. Potensi bahan tambang yang siap dieksploitasi antara lain batu bara, emas, uranium dan tembaga serta batu kapur, granit dan pasir kuarsa. Potensi minyak dan gas alam terdapat di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni. Potensi ini yang terbesar adalah di Distrik Merdey, Aranday dan Babo dengan Cadangan Minyak Bumi sebesar 20 TB dan Gas Bumi (LNG) 14 TCF. Potensi minyak yang terdapat di Kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni merupakan komoditas unggulan Provinsi Papua Barat yang saat ini sedang dieksploitasi.

V. JENIS KAWASAN, SASARAN SASARAN DAN PROGRAM STRATEGIS STRATEGIS

JENIS KAWASAN DI PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT 3.1.1. Kawasan Terisolir 3.1.

Secara geografis, kabupaten dikategorikan masuk dalam Kawasan Terisolir di Provinsi Papua Barat adalah:: Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Maybrat Kabupaten ini dikategorikan masuk dalam kawasan terisolir karena secara umum hampir sebagian besar wilayah di kabupaten ini belum memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya pembangunan, baik infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan.

3.1.2. Kawasan …

www.bphn.go.id

-

8

-

3.1.2. Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan atau perkampungan di Provinsi Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan dan Kabupaten Teluk Bintuni yang secara geografis dan administratif pemerintahan berdekatan satu sama lainnya serta memiliki potensi yang besar di sektor pertanian dalam arti luas. 3.1.3. Kawasan Perkotaan

Secara geografis dan administratif kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat, meliputi 11 ibukota kabupaten/kota. kabupaten/kota Manokwari sebagai ibukota Kabupaten Manokwari sekaligus sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Sedangkan Sorong secara administratif pemerintahan telah ditetapkan sebagai Kota karena kondisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang telah berkembang pesat. 3.1.4. Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Provinsi Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Sorong Pemilihan dan penetapan daerah administratif pemerintahan yang masuk ke dalam kawasan strategis ini, berkaitan dengan rencana akan dibangunnya industri yang bersifat strategis dan berskala nasional. Di samping itu juga sangat berhubungan dengan konsep pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam RTRW Provinsi Papua Barat yang telah disetujui oleh Pemerintah, dimana telah diusulkan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II yang meliputi Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kota Sorong dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang sekaligus Sorong ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di dalam RTRWN.

3.2.

SASARAN PEMBANGUNAN

3.2.1. Sasaran Pembangunan Kawasan Terisolir Sasaran akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan kawasan terisolir di Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B), adalah : 1. Meningkatnya ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi potensi bahan pangan lokal. 2. Berkurangya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam. 3. Terbangunnya …

www.bphn.go.id

-

9

-

3. Terbangunnya

4. 5. 6. 7.

8. 9.

infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka keterisolasian wilayah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi dan informasi serta layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi) di kawasan terisolir. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan terisolir. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat di kawasan terisolir. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua Barat, golongan ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam proses pembangunan di kawasan terisolir. Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta penegakaan supremasi hukum di kawasan terisolir. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi di kawasan terisolir.

3.2.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan 1. Meningkatnya ketahanan pangan di kawasan perdesaan di Provinsi

Papua Barat. 2. Berkurangnya kemiskinan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua 3. 4. 5.

6. 7.

Barat. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat. Meningkatnya kesehatan masyarakat di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka akses transportasi dan informasi serta layanan dasar kehidupan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam proses pembangunan di kawasan perdesaan di Provinsi Papua Barat.

3.2.3. Sasaran Pembangunan Kawasan Perkotaan 1. Terbangunnya

infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka akses transportasi dan informasi serta layanan dasar kehidupan di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat. 2. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat. 3. Terjangkaunya pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat. 4. Meningkatnya …

www.bphn.go.id

-

10

-

4. Meningkatnya kesehatan masyarakat di kawasan perkotaan di Provinsi

Papua Barat. 5. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan

ekonomi kecil dan menengah serta wanita menuju kesetaraan dalam proses pembangunan di kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat.

3.2.4. Sasaran Pembangunan Kawasan Strategis 1. Terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama infrastruktur

industri strategis dan pedukungnya di Provinsi Papua Barat. 2. Berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan strategis yang pada

gilirannya akan mendongkrak perekonomian daerah di Provinsi Papua Barat dan Nasional. 3. Semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam proses pembangunan di kawasan startegis di Provinsi Papua Barat. 4. Terbentuknya kawasan pertumbuhan ekonomi khusus dan industri strategis di Provinsi Papua Barat.

3.3.

PROGRAM PENDUKUNG PERCEPATAN

Demi tercapainya sasaran akhir dari rencana aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat, maka diperlukan program strategis Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Untuk itu program strategis yang ditetapkan untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 20112014 adalah: 1. Program Ketahanan Pangan: a) peningkatan produksi tanaman pangan lokal (sagu, ubi jalar, padi, jagung, ikan); b) pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (sagu, ubi kayu, jagung, ikan); c) peningkatan distribusi hasil pertanian/pangan ke seluruh wilayah terpencil/terisolir. 2. Program Penanggulangan Kemiskinan: a) peningkatan kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM); b) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat; c) Peningkatan …

www.bphn.go.id

-

11

-

c) peningkatan permodalan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan, d) e) f) g) h)

kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat; pendampingan dan Penyuluhan UMKM dalam usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat; peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) pertanian; pendampingan pertanian melalui penyediaan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kontrak; pengembangan teknologi tepat guna usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat; distribusi dan pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri rakyat.

3. Program Pengembangan Ekonomi Rakyat : a) pengembangan b) c) d) e) f)

agroindustri perikanan (tangkap dan budidaya

laut/tawar); pengembangan agroindustri peternakan (ayam, babi, sapi); pengembangan hasil hutan (kayu, madu,sagu, buah merah); pengembangan agroindustri hortikultura (sayur dan buah); pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, pala, cengkeh, kelapa, dan kakao); pengembangan industri kecil dan kerajinan.

4. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan : pendidikan dasar dan menengah gratis; peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama; pendirian sekolah unggulan; pendirian Sekolah Menengah Kejuruan; pengadaan tenaga guru kontrak; peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan, studi lanjut kedalam dan keluar negeri serta pemagangan di luar Provinsi Papua Barat; g) pendirian Sekolah Pendidikan Keguruan; h) peningkatan kualitas PTN di Provinsi Papua Barat melalui kerjasama dengan PTN unggulan di luar Provinsi Papua Barat; i) peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. a) b) c) d) e) f)

5. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a) pelayanan kesehatan keliling (mobile clinic); b) asuransi kesehatan;

c) Pelayanan …

www.bphn.go.id

-

12

-

c) pelayanan kesehatan gratis dan bebas biaya rawat inap untuk pasien d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

kelas 3 RSUD; pendirian sekolah kebidanan/keperawatan; pengadaan dokter spesialis melalui kontrak; pendirian rumah sakit rujukan di Sorong dan Manokwari; peningkatan jumlah puskesmas pembantu; peningkatan jumlah puskesmas perawatan; peningkatan status gizi siswa melalui PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah); penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan); peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat; pemberantasan penyakit menular (Malaria, HIV AIDS, TBC); pendirian pusat pelayanan malaria (malaria centre).

6. Program Pengembangan Infrastruktur Dasar a) penyediaan 250.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni; b) pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Manokwari – Sorong – c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

Makbon – Mega; pembangunan jalan Bintuni – Susumuk; pembangunan jalan Mameh – Windesi – Wasior; pembangunan jalan Bomberai – Windesi – Kaimana; pembangunan irigasi dan pencetakan sawah; peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh wilayah; pembangunan dan peningkatan lapangan udara perintis; peningkatan kapasitas infrastruktur layanan jasa penerbangan bandara udara Manokwari dan Sorong pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut; penyediaan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS); peningkatan jaringan distribusi PLN; pembangunan PLTU di Manokwari dan Sorong; pemanfaatan potensi sumberdaya mineral bagi kesejahteraan masyarakat; peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/ perbatasan negara; p) peningkatan …

www.bphn.go.id

-

13

-

p) peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama

operator seluler (swasta); q) peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di bidang penerbangan. 7. Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Barat a) pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk b) c) d) e) f)

g) h) i) j) k) l)

menjadi anggota TNI; pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi anggota Polri; pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk sekolah Akmil dan Akpol; pemberian kesempatan dan kuota bagi putra/putri asli Papua untuk sekolah pilot; pemberian fasilitas bagi putra/putri asli Papua untuk pengembangan bakat/potensi olahraga; pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN unggulan di luar Provinsi Papua Barat; pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi di PTN fakultas kedokteran; pemberian kesempatan bagi putra/putri asli Papua untuk menjadi PNS di wilayah lain di luar Provinsi Papua Barat; pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STAN; pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STPDN; pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi statistik; Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi pertanahan.

8. Program Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Adapun program/kegiatan strategis yang akan dilaksanakan adalah : a) b) c) d) e)

percepatan penetapan RTRW prov/kab/kota; penyusunan dan penetapan masterplan kawasan strategis; dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat; sertifikasi tanah non ulayat; penyelesaian sengketa pertanahan.

9. Program …

www.bphn.go.id

-

14

-

9. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban a) pemetaan

masalah sumber konflik antara Pemerintah dengan

masyarakat; b) pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua

Barat, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya; c) penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya; d) penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah sosial-politik dan

sosial-budaya dalam kerangka NKRI.

10. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan a) penetapan peraturan turunan (operasional) dari UU Nomor 21/2001

(Perdasi, Perdasus dan Pergub); b) peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (pusat-provinsi-

kabupaten/kota); c) pendidikan

dan peningkatan kualitas SDM (kepamongprajaan, perencanaan, dan pelaporan keuangan);

aparatur

d) penyusunan dokumen perencanaan; e) peningkatan kemampuan SDM aparatur pengadaan barang dan jasa

pemerintah; f) pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN di Jayapura, Manokwari,

Mimika dan Sorong); g) evaluasi berbagai peraturan daerah yang menghambat pembangunan

(investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat); h) percepatan pembentukan Kota Manokwari sebagai daerah otonomi

baru di ibu kota Provinsi Papua Barat; i) evaluasi terhadap pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan dan kampung; j) peningkatan

tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa; k) peningkatan pengelolaan kawasan di wilayah perbatasan negara.

3.4. SINERGI …

www.bphn.go.id

-

3.4.

15

-

SINERGI KAWASAN STRATEGIS STRATEGIS DAN MP3EI

Pembangunan kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan pengembangan kluster industri dan atau kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan di kawasan strategis sesuai dengan arahan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 pada Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dalam MP3EI 2011-2025 adalah Sorong dan Manokwari.

Gambar 3.4 Peta Koridor Ekonomi PapuaPapua-Kepulauan Maluku Program Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis (Termasuk MP3EI dan lainnya) a) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi); b) pengembangan …

www.bphn.go.id

-

16

-

b) pengembangan kawasan industri dan perdagangan di Arar Sorong; c) pengembangan kawasan ekonomi khusus Teluk Bintuni; d) pengembangan kawasan strategis Sorong dan Kaimana sebagai pusat pengembangan minapolitan; e) pengembangan kawasan strategis Fak Fak dan Kaimana sebagai pusat pengembangan perkebunan pala; f) pengembangan kawasan strategis Raja Ampat sebagai pusat pengembangan perikanan dan pariwisata; g) pengembangan kawasan hutan Gunung Meja sebagai Kebun Raya Manokwari/ Ayambori; h) pembangunan pabrik semen di Manokwari; i) pengembangan peternakan terpadu di Kebar; j) pengembangan pertanian dan peternakan terpadu di Bomberai; k) pengembangan kawasan minapolitan Weri; l) pengembangan agrowisata Kramomongga; m) pengembangan objek wisata situs sejarah peradaban orang Papua di Pulau Mansinam, Manokwari; n) Pengembangan Migas menjadi pilar yang kuat dalam pertumbuhan Provinsi Papua Barat. Selain dari program dan kegiatan di atas dalam kawasan strategis telah ditetapkan beberapa program pendukung yang dapat mengungkit pertumbuhan wilayah dalam waktu yang cepat dan menyerap banyak tenaga kerja yang berasal dari masyarakat asli Papua. Beberapa program pendukung P4B yang juga termasuk di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), koridor Papua – kepulauan Maluku antara lain: a) pembangunan pabrik semen di Manokwari; b) pengembangan peternakan terpadu di Kebar; c)

pengembangan perrtanian dan peternakan terpadu di Bomberai;

d) pengembangan kawasan minapolitan Weri; e) pengembangan agrowisata Kramomongga; f)

pengembangan kawasan industri dan perdagangan di Arar, Sorong;

g) pengembangan kawasan ekonomi khusus Teluk Bintuni; h) pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi); i)

pengembangan kawasan strategis Sorong dan Kaimana pengembangan minapolitan;

sebagai pusat

j)

Pengembangan kawasan strategis Fak Fak dan Kaimana pengembangan perkebunan pala;

sebagai pusat

k) pengembangan …

www.bphn.go.id

-

17

-

k) pengembangan kawasan strategis Raja Ampat sebagai pusat pengembangan

Perikanan dan Pariwisata; l)

pengembangan objek wisata situs sejarah peradaban orang papua di Pulau Mansinam, Manokwari;

m) pengembangan kawasan hutan gunung Meja sebagai Kebun Raya

Manokwari/ Ayambori.

DAFTAR RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 20112011-2014 A. Program Pendukung Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat Program Ketahanan Pangan

(1)

No

Kegiatan

(1) (2) 1 Peningkatan produksi tanaman pangan lokal (ubi jalar, sagu, padi, jagung, ikan)

2

Pengolahan hasil pertanian menjadi bahan makanan (sagu, ubi kayu, jagung, ikan)

Lokasi (3) Kawasan Terisolir : – Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat –

Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat

– –

Instansi Pelaksana (4) Kem. Pertanian Kem. Kehutanan Kem. Kelautan dan Perikanan Pemda

– Kem. Pertanian – Kem. Kehutanan Kawasan Perdesaan : – Kem. Kab. Manokwari, Kab. Kelautan dan Teluk Wondama, Kab. Perikanan Teluk Bintuni, Kab. – Kem. Sorong Selatan, Kab. Perindustrian Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. – BPPT Kaimana – Pemda 3. Peningkatan …

www.bphn.go.id

No 3

(2)

No

-

Instansi Pelaksana Peningkatan distribusi hasil Kawasan Terisolir : – Kem. Pertanian/Pangan ke Kab. Raja Ampat, Kab. Pertanian seluruh wilayah Tambrauw, Kab. Maybrat – Kem. terpencil/terisolir Perdagangan Kawasan Perdesaan : – Pemda Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Kegiatan

Lokasi

Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan

(1) (2) 1 Peningkatan kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2

18

Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat

Lokasi (3) Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat

Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana

Instansi Pelaksana (4) – Kem. Kop & UMKM – Pemda

– Kem. Pertanian – Kem. Kehutanan – Kem. Kelautan dan Perikanan – Kem. Perindustrian – Pemda

3. Peningkatan …

www.bphn.go.id

No 3

Kegiatan Peningkatan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat

19

Lokasi

Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat

Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana 4

5

6

Pendampingan dan Penyuluhan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat

Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui Pendirian BLK Pertanian Pendampingan Pertanian melalui Penyediaan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kontrak


Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Kawasan Strategis : Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kota Sorong Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat

Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana

– – – – – – – – – – – – – –

Instansi Pelaksana Kem. Kop & UMKM Kem. Pertanian Kem. Kehutanan Kem. Kelautan dan Perikanan Kem. Perindustrian Pemda Kem. Kop & UMKM Kem. Pertanian Kem. Kehutanan Kem. Kelautan dan Perikanan Kem. Perindustrian Pemda Kem. Nakertrans Pemda

– Kem. Pertanian – Kem. Nakertrans – Pemda

7. Pengembangan …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

7

Pengembangan Teknologi Tepat Guna usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat

20

Lokasi



Distribusi dan Pemasaran hasil usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat



(3)

No 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Instansi Pelaksana Kem. Kop & UMKM Kem. Pertanian Kem. Kehutanan Kem. Kelautan dan Perikanan Kem. Perindustrian BPPT Pemda Kem. Kop & UMKM Kem. Pertanian Kem. Kehutanan Kem. Kelautan dan Perikanan Kem. Perindustrian Kem. PDT BPPT Pemda

Program Pengembangan Ekonomi Rakyat Kegiatan Pengembangan agroindustri Perikanan (tangkap dan budidaya laut/tawar)

Lokasi Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat

Instansi Pelaksana – Kem. Kelautan dan Perikanan – Pemda

Kawasan …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

21

Instansi Pelaksana

Lokasi Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana

2

Pengembangan agroindustri Kawasan Terisolir : Peternakan (Ayam, Babi, Sapi) Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat

–

– Kem. Pertanian – Pemda


Pengembangan Hasil Hutan (Kayu, Madu, Sagu, Buah Merah)



Pengembangan agroindustri Hortikultura (Sayur dan Buah)


– Kem. Perindustrian – Kem. Kehutanan – Pemda

– Kem. Pertanian – Kem. Perindustrian – Pemda

5. Pengembangan …

www.bphn.go.id

No 5

6

(4)

No 1

2

3

Kegiatan Pengembangan agroindustri perkebunan (kopi, pala, cengkeh, kelapa, kakao)

Pengembangan industri kecil dan kerajinan

22

Lokasi


Kawasan Strategis : Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kota Sorong

– – – – – – –

Instansi Pelaksana Kem. Pertanian Kem. Perindustrian Kem. Kehutanan Kem. Kelautan dan Perikanan Pemda Kem. Perindustrian Pemda

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kegiatan

Lokasi

Pendidikan dasar dan menengah gratis

Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Peningkatan pendidikan dasar Kawasan Terisolir : dan menengah berpola Kab. Raja Ampat, Kab. asrama Tambrauw, Kab. Maybrat

Pendirian sekolah unggulan

Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Kawasan Perkotaan : Di seluruh ibukota kabupaten/kota di Prov.Papua Barat

– – – –

Instansi Pelaksana Kem. Pendidikan Nasional Pemda Kem. Pendidikan Nasional Pemda

– Kem. Pendidikan Nasional – Pemda 4. Pendirian …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

4

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan

5

6

7

Pengadaan tenaga guru kontrak

Peningkatan kualitas kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan, studi lanjut dalam negeri dan luar negeri serta pemagangan di luar Papua

Pendirian Sekolah Pendidikan Keguruan

23

Lokasi

Kawasan Strategis : Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak, Kota Sorong Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat

– – – –






Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Kawasan Perkotaan: Manokwari, Kota Sorong, Fak Fak 8. Peningkatan …

www.bphn.go.id

No 8

9

(5)

Kegiatan Peningkatan kualitas PTN di Papua Barat melalui kerjasama dengan PTN unggul di luar Papua Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Swasta di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat

24

Lokasi

Kawasan Perkotaan : Kab. Manokwari

Kawasan Perkotaan: Manokwari, Kota Sorong, Fak Fak

– – – –


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No

Kegiatan

1

Pelayanan Kesehatan Keliling

Lokasi Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat

Instansi Pelaksana – Kem. Kesehatan – Pemda


Asuransi Kesehatan

Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat


3

Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bebas Biaya Rawat Inap Untuk Pasien kelas 3 RSUD



4

Pendirian Sekolah Kebidanan/keperawatan



Kawasan …

www.bphn.go.id

No

5

Kegiatan

Pengadaan Dokter Spesialis melalui Kontrak

25

Instansi Pelaksana

Lokasi Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana

–




Pendirian Rumah Sakit Rujukan di Sorong dan Manokwari

Kawasan Perkotaan : Kab. Sorong, Kab. Manokwari


7

Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu




8. Peningkatan …

www.bphn.go.id

No 8

Kegiatan Peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan

9

Peningkatan Status Gizi Siswa melalui PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah) 10 Penyuluhan kesehatan lingkungan (sanitasi lingkungan) 11 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kab/ Kota di Provinsi Papua Barat 12 Pemberantasan penyakit menular (Malaria, HIV AIDS, dan TBC) 13 Pendirian Pusat Pelayanan Malaria (Malaria Centre)

(6)

26

Lokasi


Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat

Instansi Pelaksana – Kem. Kesehatan – Pemda

– Kem. Kesehatan – Pemda – Kem. Kesehatan – Pemda – Kem. Kesehatan – Pemda – Kem. Kesehatan – Pemda – Kem. Kesehatan – Pemda

Program Pengembangan Infrastruktur Dasar

No

Kegiatan

1

Penyediaan 250.000 unit rumah rakyat sehat dan layak huni

Lokasi Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat

Instansi Pelaksana – Kem. PU – Kem. Sosial – Pemda

2. Pembangunan …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

27

Instansi Pelaksana – Kem Kehutanan – Kem. PU – Pemda

Lokasi

2

Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Manokwari – Sorong Makbon - Mega

Kawasan Strategis : Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari

3

Pembangunan jalan Bintuni – Susumuk

Kawasan Pedesaan: Kab Bintuni, Kab. Sorong Selatan

– Kem. Kehutanan – Kem. PU – Pemda

4

Pembangunan jalan Mameh – Windesi - Wasior

Kawasan Pedesaan: Kab Manokwari, Kab. Teluk Wondama


5

Pembangunan jalan Bomberai – Windesi - Kaimana

Kawasan Pedesaan: Kab. Fak Fak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Kaimana


6

Pembangunan irigasi dan pencetakan sawah

Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari,Kab. Sorong Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Fak Fak

– Kem. PU – Pemda

7

Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di seluruh wilayah



Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana

8. Pembangunan …

www.bphn.go.id

No 8

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan lapangan udara perintis

28

Instansi Pelaksana – Kem. Perhubungan – Pemda

Lokasi Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat

Kawasan Perdesaan : Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana 9

Peningkatan Kapsitas Infrastruktur Layanan Jasa Penerbangan Bandara Udara Manokwari dan Sorong

10 Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Laut

Kawasan Perkotaan: Perkotaan Kab. Manokwari, Kota Sorong


Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat


Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kab. Kaimana, Kab. Fak Fak 11 Penyediaan Sumber Energi Seluruh Kawasan : alternatif terbarukan (PLTMH, Seluruh PLTS) Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat

– Kem. ESDM – Pemda

12 Peningkatan jaringan distribusi PLN



13 Pembangunan PLTU di Manokwari dan Sorong

Kab. Manokwari dan Kab. Sorong


14 Pemanfaatan potensi sumber daya mineral bagi kesejahteraan masyarakat



15. Peningkatan …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

15 Peningkatan aksesibilitas komunikasi di wilayah terisolir/terpencil/perbatasan negara

16 Peningkatan keterjangkauan informasi seluler melalui kerjasama operator seluler (swasta)

17 Peningkatan pelayanan melalui pemberian izin kepada swasta di bidang penerbangan

(7)

No 1

2

29

Lokasi

Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab Maybrat

Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat Kawasan Perdesaan : Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana Kawasan Terisolir : Kab. Raja Ampat Kawasan Perdesaan : Kab. Teluk Bintuni, Kab. Fak Fak, Kab. Kaimana

Instansi Pelaksana – Kem. Kominfo – Pemda

– Kem. Kominfo – Pemda


Program Pemihakan Terhadap Masyarakat Asli Tanah Papua Kegiatan Pemberian kesempatan dan kuota bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk menjadi anggota TNI Pemberian kesempatan dan kuota bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk menjadi anggota Polri

Lokasi Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat

Instansi Pelaksana Pemda

– Pemda

3. Pemberian …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

3

Pemberian kesempatan dan kuota bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk sekolah Akmil dan Akpol Pemberian kesempatan dan kuota bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk sekolah pilot Pemberian fasilitas bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk pengembangan bakat/potensi olahraga Pemberian beasiswa dan kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN unggul di Luar Papua Barat Pemberian beasiswa dan kouta bagi siswa berprestasi di PTN Fak. Kedokteran

4

5

6

7

8

Pemberian kesempatan bagi Putra/Putri Asli Papua Barat untuk menjadi PNS diwilayah lain di luar Papua Barat 9 Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STAN 10 Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di STPDN 11 Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Statistik 12 Pemberian kuota bagi siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan

30

Lokasi

Instansi Pelaksana

Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat

– Kemhan – Pemda

Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat


Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat

– Kemkeu – Pemda

– Kem.Pehubunga n – Pemda – Kem.Diknas* – Pemda – Kem.Diknas* – Pemda

– Kemendagri – Kem. PAN dan RB – Pemda

– Kemendagri – Pemda – BPS – Pemda – BPN – Pemda

8. Program …

www.bphn.go.id

(8) Program

Penguatan dan Pengelolaan Pertanahan

No

Kegiatan

31

-

Pengendalian

Pemanfaatan

Lokasi

Ruang

dan

Instansi Pelaksana Kem. PU Bappenas Kemendagri Pemda

1

Percepatan penetapan RTRW Kab/Kota


– – – –

2

Penyusunan dan penetapan Masterplan Kawasan Strategis

Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kota Sorong


3

Dilenisasi/pemetaan tanah terhadap hak ulayat


4

Sertifikasi tanah non ulayat


5

Penyelesaian sengketa pertanahan


– BPN – Kem. Sosial – Kem. Kehutanan – Pemda – BPN – Kem. Sosial – Kem. Kehutanan – Pemda – BPN – Kem. Sosial – Kem. Kehutanan – Pemda

(9)

No

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kegiatan

Lokasi

Instansi Pelaksana Kemendagri Kemhan Polri Pemda

1

Pemetaan masalah sumber konflik antara Pemerintah dengan masyarakat


– – – –

2

Pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Tanah Papua, dalam rangka membangun kesepahaman bidang politik dan budaya


– Kemendagri – Kemhan – Pemda

3. Penyusunan …

www.bphn.go.id

No

Kegiatan

32

Lokasi

3

Penyusunan rencana kebijakan politik dan budaya


4

Penyiapan mekanisme penyelesaian bersama masalah-masalah sosial politik dan sosial budaya dalam kerangka NKRI


(10)

Instansi Pelaksana – Kemendagri – Kemhan – Pemda – – – –

Kemendagri Kemhan Polri Pemda

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kegiatan

1

Penetapan Peraturan Turunan (Operasional) dari UU Nomor 21/2001 2001 (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Perdasus) Peningkatan koordinasi antartingkat pemerintahan (Pusat-Provinsi-Kab/Kota)

Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Seluruh Kawasan : Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat


3

Pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur (Kepamongprajaan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan)


4

Penyusunan dokumen perencanaan


– – – – – – – –

5

Peningkatan kemampuan SDM aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah


2

Lokasi

Instansi Pelaksana – Kemendagri – Pemda

No

Bappenas Kemendagri Kemkeu BPKP UKP4 Pemda Bappenas Pemda

– LKPP – Pemda

6. Pendirian …

www.bphn.go.id

-

33

-

Kegiatan

6

Pendirian sekolah kepamongprajaan (STPDN di Jayapura, Manokwari, Mimika, Sorong)


7

Evaluasi berbagai Peraturan Daerah yang menghambat pembangunan (investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat) Percepatan Pembentukan Kota Manokwari sebagai Daerah Otonomi Baru di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Evaluasi terhadap pemekaran wilayah Prov, Kab/Kota, Kecamatan



Kab. Manokwari




10 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa


– Kem.PAN dan RB – Kemendagri – Pemda

11 Peningkatan penanganan di wilayah perbatasan negara

Kab. Raja Ampat

– BNPP – Kemendagri – Pemda

8

9

Lokasi

Instansi Pelaksana – Kemendagri – Pemda

No

B. Sinergi Kawasan Strategis dengan MP3EI No

Kegiatan

1

Pemberian kemudahan berinvestasi (insentif investasi)

2

Pengembangan kawasan industri dan Perdagangan di Arar Sorong

Instansi Pelaksana Kawasan Strategis : – BKPM Kab. Manokwari, – Pemda Kab. Sorong, Kota Sorong Kawasan Strategis: – BKPM Kab. Sorong – Kem. Perindustrian – Perdagangan – Pemda

Lokasi

3. Pengembangan …

www.bphn.go.id

No 3

4

Kegiatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Bintuni

34

Lokasi Kawasan Strategis: Kab. Teluk Bintuni

Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Strategis: Sorong dan Kaimana sebagai Kab. Sorong, Kab. pusat pengembangan Kaimana Minapolitan

5

Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Strategis: Fak Fak dan Kaimana sebagai Kab. Fak Fak, Kab. pusat pengembangan Kaimana Perkebunan Pala

6

Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Strategis: Raja Ampat sebagai pusat Kab. Raja Ampat pengembangan Perikanan dan Pariwisata

7

Pengembangan Kawasan Hutan Gunung Meja sebagai Kebun Raya Manokwari/Ayambori Pembangunan Pabrik Semen di Manokwari

Kawasan Strategis: Kab. Manokwari

Pengembangan peternakan terpadu di Kebar


10 Pengembangan pertanian dan peternakan terpadu di Bomberai

Kawasan Strategis: Kab. Fak Fak

8

9


– – – – – – – – – – – – – – –

Instansi Pelaksana BKPM Kem. Perindustrian Perdagangan Pemda BKPM Kem. Kelautan Perikanan Pemda BKPM Kem. Pertanian Pemda Kem. Kelautan Perikanan Kem. Budpar Pemda Kem. Budpar Pemda

– BKPM – BUMN – Kem. Perindustrian – Pemda – BKPM – BUMN – Kem. pertanian – Pemda – BKPM – BUMN – Kem. pertanian – Pemda


www.bphn.go.id

No

Kegiatan

11 Pengembangan Kawasan Minapolitan Weri

12 Pengembangan Agrowisata Kramomongga

13 Pengembangan Objek Wisata Situs Sejarah Peradaban Orang Papua di Pulau Mansinam, Manokwari 14. Pengembangan Migas menjadi pilar yang kuat dalam pertumbuhan Provinsi Papua Barat

35

Lokasi Kawasan Strategis: Kab. Fak Fak

– – –

Instansi Pelaksana BKPM BUMN Kem. Kelautan dan Perikanan Pemda BKPM BUMN Kem. pertanian Pemda Kem. Budpar Pemda

Kawasan Strategis: Kab. Fak Fak

– – – –


– – –

Kawasan Strategis: Kab. Sorong dan Kab. Teluk Bintuni


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti

www.bphn.go.id

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG

Recommend Documents