'.{
BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SUI.AWESI SEL,ATAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR
4/r
/TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAI,AM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa8al 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang funcian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tadbahan lrmbaran Negara Republik IndoResia Nomor 427Olt
2.
Undan8-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor s49s);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaSaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahur 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor S79);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentarg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan lEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
"l
2OI5 tentang Perubahan AtaB Peraturan
Pemerintah Tahun 2014 tentarlg Peraturan Pelaksanaan
Nomor 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Peruelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun
2015 tentang Desa (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); Peratuian Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer,rh Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (L€mbaran Daeralt Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);
Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2Oi4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
8. Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1);
Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016
9. Peraturan
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
i
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAI.AM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGOARAN 2016 Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalalt Bupati Luwu Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat at8u yang disebut dengan nama lain, yarg selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum y{img memiliki batas wilayal yang berwenang y,rng mengatur untuk mengurus urusan Ircmerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yarg diakui dart dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Re publik Indonesia
et
5. Badan Permusyan aratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melalsanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkal keterwakilal wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturart Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adala-h rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 9.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangal yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening penyimpanan uang daerai yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan da€rah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkar.
disingkat RKD adalah rekening penyimpalan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa darr membayar seluruh
11. Rekening Kaa Desa, ya.rlg selanjutnya
pengeluarart desa pada bank yang ditetapkan. 12.
Sisa Lebih Perhitungar Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisish lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
13.
Keputusan Kepala Desa adalah keputusa! Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan des€, b€rsifat mengatirr dalam pelaksanaan p€raturan desa.
14.
Badan adalah Badan yang membidangi Pembcrdayaan Masyarakat dan Pemerintahal Desa Kabupaten Luwu Timur.
15.
Dinas
adalah Dinas yang membidangi Pendapataa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pasal 2
ADD dima.ksudkan untuk membiayai program pemerinta-h desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahar, pembangunan serta pelayanan dal pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian desa dan partisipasi masyarakat. Pasal 3
(1) ADD berasal dari APBD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Luwu Timur dan diperuntukkan kepada desa paling sedikit 10 o/o (sepuluh persen) setelah di kurangt Dana Alokasi Khusus.g,
(2) ADD dimanfaatlan oleh Desa untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Pasal 4
Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam l,ampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5
Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dalam Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung sebagai berikut : a. dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah, 90% (sembitan puluh persen) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsionai;
b.
10% (sepuluh p€rsen) dari total besaian pagu ADD dari Pemerintah Daerah dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan cara : = fO,26. zU + 1(,,36, z2l + lO,tO * z3l + lO,& * z4l Keterangan: W = ADD setiap Desa Zl = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/ kota yang bersangkutan 22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap tot€-l penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan 23 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/ kota yang bersangkutan 24 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
st
c.
Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pasal 6
Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pasal 7
(1) Kepata Desa bertanggungiawab sepenuhnya dalam penggunaan dan pengelolaan ADD.
(2) Pengelolaan ADD sebagaimana dirnaksud pada ayet (1) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APBDesa.
(3) Seturuh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakaa, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di desa
sr
(4) Seluruh kegiatan yang pendaaaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungiawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (5) ADD digunakan dengan menggunakaa prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pasal 8
Pengclolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa I (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 9
(1) ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun alggaran. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkar ke Rekening Desa setelah ditetapkannya APBD.
(3) Penya.luan ADD dari APBD ke Rekening Pemerintah Desa diLakukan Betelah ditetapkannya APBDesa oleh masing-masing Desa.
(4) Penya.luran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kae Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
Pasal lO
(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku&an dalam 4 tahap pada tahun anggaran berjalan.
(3) Penyaluran ADD sebagaimana dinaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan
:
I sebesar 2O%o (dua puluh persen); b. tahap II pada Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen); c. tahap IU pada Tri*'ulaa III sebesar 3oyo (tiga puluh persen); dan d. tahap lV pada Triwulan IV sebesar 2oolo (2O puluh persen). a. tahap I pada Triwulan
Pasal l1
(l)
I sebagaimana dimalsud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dari Rekening Kas Daerah Ke Rekening Kas Desa dilakukan Penya.luran ADD Tahap
dengan syarat:
a. APB Desa telah disahkan; b. Peraturart Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
telah
ditetapkan;
c.
melampirkal Rencana Kerja Pemerintah Desa; daIl
d.
melampirkan RPJM Desa.
(2) Penyaluran Dana ADD Tahap II dari Rekening Kaa Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan syarat:
$4
't
a. b.
telah disalurkan ADD Tahap I;
c.
menyampaikan Peraturan Desa Tentang Pertanggungiawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
d.
rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.
menyampaikan Laporarl Penyelenggalaan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;
(3) Penyaluran Dana ADD Tahap III dari Rekening kas Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan syarat:
a. b.
telah disalurkan ADD Tahap II;
c.
rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.
laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan; dan
(4) Penyaluran Dana ADD Tahap IV dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, dilakukan dengaa syarat:
a. b.
telah disalurkan Tahap IU;
c.
rekomendasi ponyaluran dari Kepaia Badan; dan
menyampaikan Peraturan Desa T€nta-ng Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya;
d. paling lambat untuk
penyaluran tahap IV pada bulan Nopember
tahun beialan.
(5) Rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupa.ti metalui Kepala Dinas berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan dan rekening setiap Desa yarlg telah memenuhi syaiat untuk disalurkar. (6) Kepa.la Dinas setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan sebagaimara dimaksud pada ayat (5) selarjutnya akan memproses p€nyeluran ADD untuk Desa dimaksud sebqgpi p€rsyaratan prencairan ADD oleh Pihak Bank. Pasal 12
(1) Pelaksanaan kegiat€r yarg pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dila.ksanakan oleh Pemerintah Desa yang berpedoman pada ketentuan pengelolaan keualgan Desa. (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepgla Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut : a. ADD yang berjumlah Rp5O0.OO0.O00,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan
juta
RpTOO.OOO.OOO,OO (tujuh ratus rupiah) Rp3OO.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah) sampai
digunakan antara dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
b.
ADD yang berjumlah lebih dari RpTOO.OOO.OOO,OO (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp9OO.00O.O00,00 (sembilan ratus juta rupiah) diguuakan antara Rp35O.O00.O00,O0 (tiga ratus lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh
v
per8en); dan
c.
ADD yang berjumlal lebih dari Rp900.0O0.000,0O (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.OO0.OOO,OO (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Pasal 13
(t) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa haru6 didukung dengan buldi yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( t ) harus mendapat pengesahan oleh Selsetaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari p€nggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkart beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancaagan peraturan desa tentang APBDesa dilstapkan menjadi peraturan desa.
(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yarg dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peratilran Ferufl dang-undaigan. Pasal 14
Pertanggungiawaban ADD terintegrasi dengan pertarggungjawaban APB Desa, schingga bentuk pertanggun&iawabannya merupalan pertanggungiawaban APB Desa. Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan kraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. $y' dTEMPtL P,li{At *or,.irr1L,, Ditetapkan di Malili
3.
lELAii
rip!tIil!;.\
SEKDA
+=
tanggal l5 Januari 201.6 TI LUWU TIMUR,
ci
ASl5Ttrl
I
YASIN LIMPO
Diundangkan di Malili
pada tanggal l5 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
BAHRI SULI BERITA DAERAH KAE}UPATEN LUWU TIMUR TAHUN 20
I6 NOMOR :
5
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LLIWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN AIOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGOAFIAN 2016 DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAI.^AM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
NO.
KECAMATAN
I
MANGKUTANA
MALEKU
2
MANGKL-TTANA
WONORE.JO
3 4 5 6
MANGKUTANA MANGKUTANA MANGKUTANA MANGKUTANA MANGKL'TANA MANGKUTANA MANGKUTANA MANCKUTANA MANCKUTANA NUHA
MARGOLEMBO TEROMU MANGGALA KASINTUWU BAI-AI KEMBANG PANCA KARSA SINDU ACUNG WONORE.JO TIMUR
7 8 9
l0 l1 t2 I3 t4 r5
l6 t7 18 19
2t
24 26 2a 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40
4t
NUI{A NUHA NUHA TOWIJTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTl TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWUTI TOWlJTI MALILI MALILI MALILI
MAIILI MALILI MALILI MALILI
MAIILI
DESA
KORONCTA
NUHA NIKKEL MATANO SOROWAKO LOEHA MAI{ALONA TIMAMPU WAWONDUI,\ LANGKEA RAYA TOXALIMBO BARUGA PEKALOA LIOKA ASULI BANTII-ANG MASIKU RANTE ANGIN MATOMPI TOLE LIBUKAN MANDIRI KALOSI BUANGIN HARAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Rps73.503.oOO.oO Rp544.l4O.OOO.OO Rp559. IE4.OOO.OO
Rp564.982.000.00 Rp533.451.OOO.OO Rp632.492.OOO.oO Rp546. 197.OOO.OO Rpss l.534.OOO.OO Rp536.522.OOO.OO Rp535.513.OOO.OO Rp533.527.OOO.OO Rp533.348.OOO.OO Rp561.552.OOO.OO Rp582.266.OOO.OO Rpsa 1.136.000.00 Rp557.39.1.OOO.OO
Rp569.45a.00O.0O Rp573.546.OOO.OO
Rp57l. I04,OOO,OO Rp573.438,o00,o0 Rp535.730,000,00 Rp557.669,0O0,O0 Rp552.448,000,00 Rp548.852,OOO,OO Rp560.655,OO0,OO
Rp534.721,oo0,00 Rp532.764,OOO,OO Rp54l.605,OOO,OO
Rp536.497,000,00 Rp537.472,OOO,OO
Rp529.841,OO0,OO Rp54O.788.OOO,OO
Rp528.166.OOO,OO
Rp559.452.0O0,0O
ti\SKAP
Rp58a.835.OOO,OO
MANURUNG WEWANG zuU BARUGA LAKAWALI USSU TARABBI
Rp567.253.000,O0 Rp564.352.000,O0 Rp542.3l0.OOO,OO Rp58l.931.OO0,OO Rp536.462.OOo,OO Rp553,699,OOO,OO
42 43 44 45 46 47 48 49 50
5l 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
6s 66 67 68 69 70
7l 72 74 75 76 78 79 80 81 a2
83 84 85 a6 E7
88 89 90
9l 92 93 94
MALILI MALILI MALILI
BAIINTANC
MAIILI
ATUE PONGKERU PUNCAK INDAH
MALTLI
PASIPASI
MALILI ANGKONA ANGKONA ANCKONA ANGKONA ANGKONA ANGKONA ANGKONA ANGKONA ANGKONA ANCKONA WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU WOTU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU BURAU TOMONI TOMONI TOMONI
1
470
00
Rp525,878,OOO,OO Rp53a,O64,oOO,0O
Rp570,918,000,00 Rp556,622.000,00
LAXAWALI PAMAI TAWAKUA TAMPINNA so1-o TARIPA MANTADULU BALIREJO MAI-IWOWO
Rp547.209.0OO.OO Rps89,498,OOO,0O Rp595,344,OOO,OO Rps60,366,OO0,OO Rp595,O98,OOo,OO
t.A.MAETO
Rp560.406.O00.00 Rp557.499.000.00
WATANGPANUA WANASARI
t.\MPENAI TARENGGE MARAMBA CENDANA HIJAU BAWALIPU KAI.AENA LERA KANAWATU BAHARI IS.RAMBUA PEPURO BARAT
Rp57l,543,00O,00 Rp567,957,OOO,OO Rp569,353,OOO,OO
Rp573.8Oa,OOO.OO
Rp597.155.000.00 Rp543,130,O0O,00 Rp536,a 19,OO0,00
Rp545,954,000,00 Rp602,208,000,00 RD541,294,000,00 Rp560,O5O,O0O,OO
Rp542.325.O00.O0 Rp546.104.000.00 Rp54O,283,OOO,0O
Rp529,946,0O0,00
BALOBALo RINJANI
Rp535,9O5,OOO,OO
TARENGGE TIMUR MADANI TABAROGE BURAU JAI24.IJA LEWONU LAMBARESE
Rp54O,768,OOO,OO
t {uwo
Rp569.274.OOO.OO Rp559,179,OOO,OO
BONEPUTE LUMBEWE
Rp544,l45,OOO,0O Rps36.006,OO0,oO Rp5a6,264,OOO,OO
Rp5s2,894,000,00 Rp575,072,OOO,OO
Rp536,606,000,00 Rp566,925.OOO.OO
MAE}ONTA
Rp562,604,OOO,OO Rp564,a31,O0O,OO
LARO BENTENG BATU PUTIH
Rp542,036,OOO,OO Rp552,781,OOO,OO Rp538,774,OOO,OO
t \NOSI
Rp542,I
LAGEGO CENDANA BURAU PAI.ITAI ASANA
Rp552.31a.OOO,OO
KAI,ITIRI T.AMBARA HARAPAN
BAYONDO MULYASRI LESTAzu
19,OOO,OO
Rp561,153,000,00 Rp546,938,OOO,OO
Rps4O,385,0O0,OO Rp566,4O4,OO0,Oo RD546,352,oOO,oo RD538,312,000,00 RDs68,985,OOO,OO Rps7o.3EO,OOO,0O
95 96 97 98 99 100
KAIPATARU TADULAKO BERINGIN JAYA BANGUN JAYA MANDIRI SUMBER AII.M UJUNG BARU BANGUN KARYA RANTE MARIO KERTORAHAR.IO CENDANA HTTAM PURWOSARI PATTENGKO MANUNGGAL MARGOMULYO AI.{M BUANA CENDANA HITAM TIMUR KALAENA KIRI SUMBER AGUNG PERTASI KENCANA NON BLOK ARGOMULYO SUMBER MAKMUR MEKAR SARI LEDU LEDU KAWATA TABARANO WASUPONDA PARUMPANAI BALAMBANO
TOMONI TOMONI TOMONI TOMONI TOMONI TOMONI TOMONI TOMONI TOMONI TOMONI TIMUR TOMONI TIMUR TOMONI TIMUR TOMONI TIMUR TOMONI TIMUR TOMONI TIMUR TOMONI TIMUR TOMONI TIMUR KALAENA KAI.AENA KAIAENA XALAENA KALAENA I(AI.AENA KAI-AENA WASUPONDA WASUPONDA WASUPONDA WASUPONDA WASUPONDA WASUPONDA
101
t02 103
l04 105 106
t07 108
l09 t10
lll 112 113 114 115 116 117
1la 119
120
12t 122 123 124
JUMl,lH r
;Erii,/.
lI rni,l_l !i:'r
:,:,_!.,r:.rr.,-.,-,
E
Rp560,790,000,00 Rp55l,375,OOO,OO Rp532,650.OOO.OO Rp550,692.OOo.OO Rp546.766.OOO.OO Rp54l,980,OOO,OO Rp548,O79,OO0,OO Rp550,O86.OOO.O0 Rp572,485,OOO,OO Rps54,199,OOO,OO
Rp563,521,000,00 Rp585,186,000,00 Rp536,439,OOO,OO
Rp547.392.000.00 Rp546,757,OOo,OO
Rp549,349,000,00 Rp546,10I,OOO,OO Rp544,810,000,O0
Rp551.791.000.00 Rp548.9l7.OOO.OO
Rp550,503,000,00 Rp617,409,OO0,OO
Rp577,937,oOO.Oo
Rp582,798.000.00 Rp559,69O,OOo,oo Rp61O.164.OOO.OO
Rp573,735,O00,00
LUWU TIMUR,
[."
t
i
Rp532,35l.OOO,OO Rp539.231.OOo.OO
Rp68,92O,OOO,OOO
t( I
I 317 oo0 oo
YASIN LIMPO
9t
