Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.29 / M.PPN / HK/ 02 / 2077 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNLIED NANONS POPULANON FUND SIKLUS Ke-9 (2016-2020) TAHUN ANGGARAN 201 7
MENTf,RI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
Menimbang
a
bahwa dalarrr rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Kerjasama Penterintah Republik lndonesia dan United Nations Population Fund agar dapat terlaksan a *cara optimal, dcngan nteurberikalt dukurtgatl rlalaur berbagai kegiatan koordinasi yang dinrulai dari peretlcanaan, pelaksanaan, penuntauan,
pelaporan datr evaluasi, dalam rangka nlendukung pro8ralllprograrn Penlerintah Indonesia untuk mencapai target Rellcana Penrbangunarr Jangka Menengah Nasional 2015-2019, petlu membentuk Tinr Koordinasi Strategis Pengelolaan Pro8ral1l Kerjasar.rra Petrrerintah Republik Itrdonesia dan United Nations Population Fund Siklus Ke-9 (2016-2020\ Tahurr Anggaran 2Ol7; b
bahwa pejabat dan pegawai yal18 namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini clianggap mampu dan nrenrenuhi persyaratan ur.rtuk duduk datl ulelaksanakarl tugas sebagai ansSota Tim Koordinasi StrateSis Pengelolaan ProSranl Kerjasama Penrerintah Republik Indonesia dan Lhited Nations Population Fund Siklus Ke-9 (2O16-2020) Tahun Anggaran 2017;
Mengingat :
1
2.
Undang-Undanl; Nomor 18 Tahun 201,6 tentanS AnS&aran Penclapatan dan Belanja Negara TahuIr AnSSaran 2Ol7 (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Norrror 240, Tambahan lrmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5948); Peraturart Pemerintah Nolllor 45 Tahun 2O 1 3 tentan'r Tata Cata Pelaksanaan AnSSaran ctan Belanja Negaral
Peraturarl Presiclen Nontor
7
Tahun 2Ot5 tentan8 OrSanisasi
Kenrenterian Neg,ara;
4. Peraturan ..
2-
4.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kementerian Perencanaan Pentbangunan Nasional;
5.
Pemturan Presiden Nonror 66 Tahun 2O15 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebaSainuna telah diubah dengan Peraturan Presiden Nontor 20 Tahun 2016;
6.
Peraturan Menteri Pelrncanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahlun 2016 tentang Or8anisasi dan Tata Kerja. Kementerian Perencanaan Perrrbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantau'an dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaranl
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOOPDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM IGRJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
UNMD NAUONS POPULAUON TUIL
SIKLUS
Ke-9 (2076-2020)
TAHUN ANGGARAN 2017. PERTAMA
Membentuk Tim Kooldinasi Strategis Pengelolaan ProSrant Ketjasama Penrerintah Republik Indonesia dan tlnited Nations Population Fund Siklus Ke-9 (2016-2020) Tahun AnSSaran ZO17 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Penrerintah RI-UNFPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercanlunl dalanr Lantpiran Kepulusan ini.
I(EDLIA
Tinr Koordinasi StrateSis Pengelolaan ProSranl Kerjasanu Penlerintah RIUNFPA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukut.tg.
KETIGA
Tirrr Pengarah bertugas t.uerrtberikan arahan kebljakan,
KEEMPAT
Penan8SunS Jawab bertugas bertan88ul1g jawab terhadap pelaksanaan kegiatarr dan melaksatrakan arahan dari Tim Pengarah.
XELIMA
Tinr Pelaksana bertugas:
Iltengawasi, membimbing, dart memantau kemajuan dan mentberi saran penlecahan atas pernrasalah an pelaksanaan kegiatan.
a. b.
menjabarkan alah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;
dan urasukan teknis kepada National Plogtanune Manager (NPM) pada National Proglitttlttrc nremberikatr arahan
Coordinating .. .
Uzl
(NPCU) dalam peny,usunan kebijakan dan pelaksanaan program;
Qnrdinating
c. d. e. f. KEENAM
menyelaraskan hubungan antar program;
memantau pelaksanaan progrzm di tingkat nasional dan daerah; men)'usun jadwal dan tencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; dan
menyrrsun dan menyampaikan laporan secara reguler mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung lawab Kegiatan.
Tenaga Pendukung bertugas:
a.
nrenrbantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengun.rpulan data dan informasi; dan
b.
melakukan tugas kesek.retariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
KETUJUH
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RIUNFPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggarun 201,7 .
KDDELAPAN
Keputusan ini berlaku sejak tanSgal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 3 Jarutari 2077 . Ditetapkan di Jakafia pada tanggal 23 lebruari 2077 MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ IGPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Z-. RR. Rita
Erawati
SALINAN LAMPIRAN KXPUTUSAN MENTTRI PPN,/ KEPAI.A, BAPPENAS
NOMOR KEP.29 / M.PPN /HW 02 / 2017 TANGGAL 28 FEBRUARI 2017
SUSUNAN KXANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH R.EPUBLIK INDONESIA DAN UNITTD NANONS POPULANON FUND SIKLUS
Ke-g (2016-2020) TAHUN ANGGARAN 2017 A.
TIM PENGARAH Ketua
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Anggota
1.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Deputi Bidang
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Bappenas;
3.
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kenrenterian Pembetdayaan Perempuan dan Perlinrlung an Anak;
4.
Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5.
Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
6. B.
PENANGGUNGJAWAB
Ketua Komnas Perempuan.
: Deputi Bidang
Pembangunan Manusia,,
Masyarakat, dan Kebuday aan. C
T]M PEH.KSANA Ketua
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda
dan Olahraga.
Wakil Ketua
Direktur Perencanaan Kependudukan
dan
Perlindungan Sosial. AnSgota
1.
Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebwdayaan;
2. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
3. 4.
Direktur Pendidikan dan Agama; Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
5. Kepala ...
-2-
5.
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata l-zksana;
6. Direktur
Alokasi
Pendanaan
Pembangunan;
7.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan P
endanaan Pembangunanl
8. 9.
Inspektur Bidang Administrasi Umuml
1O.
Direktur Pendanaan Ltar
Kepala Biro Hukum;
Negeri
Multilateral;
Bagian Verifikasi
17. Kepala
An19aran)
Kementerian PPN/Bappenas;
72. Kepala Bagian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Bagian Perencanaan Progrzm dan An88aran, Kementerian PPN/Bappenas;
74. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan,
Kementerian
PPN/Bappenas;
15.
Sri Suharto, SE, QIA,
Kementerian
PPN/Bappenas;
16.
Ir. Ani
Pudyastuti,
MA,
Kementerian
PPN/bappenas;
17. Kepala
Sub Direktorat
Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutanuan Gender, Kenenterian PPN/Bappenas;
18. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala
Sub Direktorat Pemuda
dan
Olahr aga, Kenlente rian PPN/ Bappenas;
20. Kepala Sub Direktorat Keluarga Berencana, Kementerian PPN/Bappenas;
21.
Kepala Sub Direktorat
Agarna.'
Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian PPN/Bappenas;
23.
Kepala Sub Direktorat
Kesehatan
Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala ...
24. Kepala
Sub Direktorat Kebudayaan,
Kementelian PPN/Bappenas;
25. Kepala Sub Direktorat Difusi dan Inovasi, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala Sub Direktorat Aganu, Pendidikan ASama dan Pendidikan Keagamaan, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Usia Dini, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Kepala Sub Direktorat Riset dan Pengembangan IP|EK, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Suprapto Budi Nugroho, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Mahendra
Arfan Azhar,
S.Sos, M.Si,
Kementerian PPN/Bappenas;
26. Qurrota A'yrrn, S.Si, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;
27.
lcha Puspitasari S.Si, PPN/Bappenas.
D.
1. Edy Budi Utomo;
TENAGA PENDT]KUNG
2. Salamun.
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
nd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
--
z RR. Rita
Erawati
Kementerian
