BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, Menimbang : a. bahwa untuk menunjang biaya penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, tersistem dan dipertanggungjawabkan sehingga setiap perizinan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan, maka tarif retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditinjau kembali; b. bahwa selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, peninjauan kembali juga dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; c. bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b termasuk golongan retribusi perizinan tertentu dan belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1
www.peraturan.go.id
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167);
2
www.peraturan.go.id
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 4. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3
www.peraturan.go.id
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing. 12. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing. 13. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia. 14. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
4
www.peraturan.go.id
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: BAB III JENIS DAN PENGGOLONGAN Pasal 3 (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). (2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.
5
www.peraturan.go.id
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian tarif dasar bangunan dengan luas lantai bangunan, indeks letak bangunan, tingkat bangunan, zonasi dan konstruksi bangunan serta penambahan biaya administrasi. (2) Tarif dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). (3) Harga dasar bangunan per meter persegi diperoleh dari perkalian tarif dasar bangunan, luas lantai bangunan, indeks letak bangunan, tingkat bangunan, zonasi dan konstruksi bangunan. (4) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: NO
URAIAN
BIAYA (Rp)
1.
Biaya Pendaftaran
5.000,00
2.
Biaya Pemeriksaan Desain Konstruksi/Gambar Rencana Bangunan
50.000,00
3.
Biaya Pengawasan Selama Pelaksanaan Bangunan
50.000,00
4.
Biaya Gambar Peta Situasi, Gambar Letak Bangunan, Penggandaan Gambar dan Kelengkapannya
20.000,00
JUMLAH
125.000,00
6
www.peraturan.go.id
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Besarnya tarif untuk bangunan tertentu adalah sebagai berikut: NO.
JENIS BANGUNAN
1.
Pagar/relief Pemasangan Papan Reklame Sumur Dalam yang dikomersialkan Tempat Parkir/pelataran Tangki Terbuka Tangki Dalam Tanah Kolam Renang Pemasangan Tower/Pemancar Station Package Dealer Nelayan (SPDN) Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Monorail dan/atau bangunan yang mempunyai landasan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp) 6.000,00/M1 50.000,00/M² 2.500.000,00/unit 15.000,00/M² 75.000,00/M² 150.000,00/M² 125.000,00/M² 1.100.000,00/M1 10.000.000,00/unit pompa 12.500.000,00/unit pompa 15.000.000,00/unit pompa 50.000,00/M
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
7
www.peraturan.go.id
6. Ketentuan Bab III ditambah 1 (satu) bagian, yakni bagian Kelima dan diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 11 (sebelas) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Retribusi Perpanjangan IMTA Paragraf 1 Umum Pasal 46A (1) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran atas perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
Paragraf 2 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 46B Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA. Pasal 46C (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46B adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
8
www.peraturan.go.id
Pasal 46D (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. Paragraf 3 Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 46E Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 46F Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
jumlah
Pasal 46G (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA. (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerbitan dokumen izin; b. pengawasan di lapangan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA; dan f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
9
www.peraturan.go.id
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 46H (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46F. (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak USD100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang per bulan. (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran retribusi oleh wajib retribusi. (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 5 Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi Pasal 46I Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah dan disetor ke Kas Daerah. Pasal 46J Masa Retribusi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun. Paragraf 6 Tata Cara Pembayaran dan Restitusi Kelebihan Pembayaran Retribusi IMTA Pasal 46K (1) Pembayaran retribusi yang terutang sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.
harus dilunasi
10
www.peraturan.go.id
(2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi. (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, dan pengembalian retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 7 Pemanfaatan Pasal 46L (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendukung pendanaan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 329), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11
www.peraturan.go.id
Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 30 Juni 2014 BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Koba pada tanggal 1 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, Cap/dto IBNU SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 193 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.9/2014)
12
www.peraturan.go.id
