Menimbang
:
a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea sebagaimana teah diatur dalam Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kaledonia Baru Nomor SK146/NOU/VU2009/01 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Konsulat Jendera! Republik Indonesia di Noumea, perlu mengatur kemba!i jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Konsulat Jendera! Republik Indonesia di Noumea; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk rne!aksanakan ketentuan Fasa! 2 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasa! 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakiian Republik Indonesia tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pe!ayanan Keimigrasian dan Jasa Konsuler pada Konsulat Jendera! Republik Indonesia di Noumea;
Mengingat
:
1. Pasa! 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun Penerimaan (LembaranNegara
Or,heHncrue Lamardn - 3? 23 - 3333 'CL 'LE' CLEOC' TeL (687) 23 28 81 Fax. (587) 27 33 -mai. kjthaiocon.r,c
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 4. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541); 5. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor S K.061N0T1V11200410 I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013; Memperhatikan
: Surat Sekretaris Jenderat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor SEK.KU.02.02-82 tanggal 24 Juni 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ME MU T US KAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN JASA KONSULER PADA KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI NOUMEA.
PERTAMA
Mencabut dan menyatakan tidak bertaku atas Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kaledonia Baru Nomor Nomor SK/46/NOU/VI/2009/01 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea.
KEDUA
: Memberlakukan ketentuan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Dokumen Keimigrasian dan Jasa Konsuler yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan mi,
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ml, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestmnya.
Ditetapkan di Nouméa, pada tanggal 12 Januari 2015 KEPALA7KILAN RI
iV
DYARKA RYANANTA KONSULJENDERAL
IfThh1IK*1i. 1. Yth. Menteri Luar Negeri; 2. Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Yth. Menteri Keuangan; 4. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri; 5. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Yth. Sekretaris Janderal Kementerian Keuangan; 7. Yth, Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri; 8. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 10.Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri; 11.Yth. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 12.Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; 13.Yth. Arsip.
LAMP! RAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI UNTUK KALE DON IA BARU NOMOR SK/120/NOU/I/2015/01 TANGGAL 12 JANUARI 2014
I17
1I
JENIS PENERMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I PELAYANAN KEIMIGRASAN A.
SATUAN
TARIF
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA 1. PASPOR BIASA 48 HALAMAN UNTUK WNI 2. PASPOR BIASA 48 HALAMAN PENGGANTI YANG HILANG YANG MASH BERLAKU 3, PASPOR BIASA 48 HALAMAN PENGGANTI YANG RUSAK YANG MASH BERLAKU 4. PASPOR BIASA 48 HALAMAN PENGGANTI YANG HILANG/RUSAK DAN MASH BERLAKU D!SEBABKAN KARENA BENCANAALAM DAN AWAK KAPAL YANG KAPALNYA TENGGELAM 5. SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WNI PERORANGAN 6. SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WNI PERORANGAN YANG SELESAI MENJALANI HUKUMAN DI LUAR NEGERI ATAU DALAM PROSES DEPORTASI 7, FASILITAS KEMIGRASIAN (AFFIDA VII) BAG! ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA NON ELEKTRONIK
B.
iiluJ2L
PER BUKU
XPF
2500
XPF
4500
PER BUKU
XPF
2 500
PER BUKU
XPF
2 500
PER BUKU
XPF
1 000
PER BUKU
XPF
0
PER DOKIJMEN
XPF
1 500
PER ORANG PER ORANG
XPF XPF
5 500 12 000
PER ORANG PER ORANG PER ORANG
XPF XPF XPF
5500 12000 21000
PER BUKU
I
VISA 1. VISA KUNJUNGAN 2. VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN DIHITUNG PER TAHUN 1 VISA TIN GGAL TERBATAS a. PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN b. 1 (SATU) TAHUN c. 2(DUA)TAHUN
H. JASA HUKUM (KEWARGANEGARAAN) 1. PERMOHONAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURANKEWARGANEGARAAN GANDA 2. PERMOHONAN SAIJ NAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA 3. PERMOHONAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA 4. PERMOHONAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA 5. SURAT KETERANGAN TENTANG KEHI LANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
PER ORANG
XPF
9000
PER ORANG
XPF
9000
PER ORANG
XPF
6000
PER ORANG
XPF
6000
PER ORANG
XPF
4500
2. LEGALISASI TERJEMAHAN
PER DOKUMEN
XPF
20
3. SURAT KETERANGAN
PER DOKUMEN
XPF
20
4. SURAT PINDAHAN
A
.
Ak
PER DOKUMEN XPF ___1 5W
BARANG
I]
JENAZAH
Ditetapkan di Nouméa, Pada tanggal 12 Januari 2015 '- ALA
RI PX7KILAN
WfbYARKIA RYANANTA KONSUL JENDERAL
