Memori Akhir Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Periode

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Memori Akhir Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2014 – 2016 Jakarta, 27 Juli 2016

Kementerian ESDM Republik Indonesia

0


1

Kata Pengantar Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berkenan menyampaikan buku kecil ini, yang merupakan ringkasan pelaksanaan tugas-tugas kementerian dalam melaksanakan pengelolaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada kurun waktu 27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016 dalam periode Kabinet Kerja. Buku ini diharapkan menjadi suatu bahan acuan bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru dalam periode kabinet kerja sampai dengan 2019. Memori Akhir Jabatan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan pada institusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna mendukung tercapainya Visi Kementerian ESDM yaitu “terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Uraian dalam buku ini meliputi capaian-capaian penting yang berhasil dilaksanakan, beberapa hal yang masih perlu disempurnakan beserta strategi penyempurnaannya. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi jembatan, yang mampu mengakselerasi kesinambungan dalam pengambilan kebijakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru, sekaligus sebagai cermin bagi Kementerian ESDM agar bekerja lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dan mendukung kami selama menjabat sebagai Menteri ESDM. Apresiasi juga dihaturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kepemimpinan saya. Salam sukses selalu.

Jakarta, Juli 2016 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said Kementerian ESDM Republik Indonesia

2


3

Daftar Isi 1.

lingkup ESDM dan beberapa kemajuan

2.

capaian 2015

12

3.

capaian semester I 2016

26

4.

capaian regulasi

36

5.

penyederhanaan perizinan

48

6.

mengelola investasi sektor ESDM

52

7.

investasi Timur Tengah

60

8.

Indonesia di masa depan

70

9.

mendorong perubahan

74

10.

menjangkau yang tak tersentuh

82

11.

menjaga arah reformasi

88


6

4


5

lingkup ESDM dan beberapa kemajuan…


6

Garis Besar Program Kerja ESDM 2015–2019 Membangun Kedaulatan Energi Dan Sumber Daya Mineral Akses

Ketersediaan

Menangani Krisis

Kemampuan

9 Program Strategis

Daya saing

Sinergi & Penguatan Kelembagaan

1. Perbaikan bauran energi25% @2025 1. Subsidi BBM

2. Pembudayaan Konservasi Energi

1. Penguatan KESDM

2. Efisiensi pasokan

3. Eksplorasi migas secara agresif

2. Perbaikan regulasi

3. Keputusan penting yang tertunda

4. Peningkatan produksi dan lifting migas

3. Sinergi BUMN sektor energi

4. Kick off Program 35.000MW 5. Konsolidasi Organisasi 6. Stakeholder Manajemen

5. Pembangunan infrastruktur migas 6. Pembangunan pembangkit 35.000 MW 7. Pembangunan industri penunjang sektor energi

4. Transformasi PLN dan Pertamina 5. Kerjasama PemerintahSwasta 6. Kerjasama Internasional

8. Hilirisasi industri mineral dan batubara 9. Konsolidasi industri tambang Kepemimpinan & sumber daya manusia: Peningkatan kepemimpinan dan profesionalitas SDM National Capacity Building: alih teknologi, keterlibatan industri nasional, informasi Tata kelola: Transparansi, akuntabilitas, fairness dan independensi


7

Ruang Lingkup Pengelolaan Sektor ESDM SUMBER DAYA Cadangan Minyak

ENERGI

Gas Batubara

288 Juta bbl/Thn

98 TCF

3 TCF/Thn

32,4 MTon

393 JutaTon/Thn

1.438

532.579

78,5

Air

75.000

5.024

Bioenergi

32.654

1.671

Logam Non Logam

PEMANFAATAN Transportasi

Kilang 8 Kilang Kap. 800 Ribu bph Tambahan 2 Kilang baru dan 4 RDMP

Rumah Tangga

Pembangkit Listrik

Komersial

Produksi (MW)

29.544

Surya

MINERAL

Produksi

3,6 MBBL

Potensi (MW) Panas Bumi

KONVERSI

Kap. saat ini: 55.000 MW Tambahan: 42.000 MW Kap. EBT saat ini:8,6 GW Tambahan: 46 GW (pada 2025)

Industri & Pupuk

Pengolahan dan Pemurnian

Industri

30 Unit Smelter

Kerajinan

Kontribusi PDB Sektor ESDM: Investasi Sektor ESDM 2015-2019: Rp. 3.526 Triliun (APBN Rp 72 Triliun) Rp. 1.402 Triliun (Tahun 2015) (12,1% dari total Rp. 11.541 T)


8

Perubahan Tata Kelola Kementerian ESDM 7 Perubahan Sistemik KESDM

PenguatanTata Kelola

Promosi, rotasi, & demosi Kepemimpinan dan Kaderisasi Simplifikasi Perizinan Perencanaan Strategis Pengelolaan APBN

• 617 orang telah dirotasi & 445 orang berikutnya • 1.116 PETA dan 80 Patriot Energi

Peningkatan profesionalisme • Peningkatan level auditor • Serah terima BMN ke Pemda • Sertifikasi Pegawai ESDM

LHKPN PNS: 100% (per 12 Juli 2016) • PNS Wajib lapor : 916, Non PNS Wajib lapor: 16 • Yang sudah menyerahkan: PNS 916 Non PNS 5

Pengelolaan APBN Pengelolaan Subsidi Efisiensi Rantai Pengelolaan Minyak Mentah & BBM

• 7 Bulan lebih cepat Pelaksanaan APBN 2016 • Lelang sebelum tahun anggaran mulai

Membangun budaya bersih tanpa korupsi • Pengendalian gratifikasi • Whistleblowing system

Pengelolaan anggaran terpadu Kerja Sama Internasional


• Pengadaan sebelum tahun anggaran • Lelang dilaksanakan pada awal tahun

9

Realisasi Anggaran KESDM Realisasi Anggaran (%)

100%

100

Target 2016

90 % 75%

75 2013: 64 % 2015: 64 %

50%

2012: 60 %

50

2014: 51 %

Realisasi Jul’16

28,5 % 25%

25

0%

0

JAN


FEB

MAR APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOV

DES 10


11

capaian 2015 …


12

Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi (1/2) Bahan Bakar Nabati

15%

Panas Bumi

5 blok

bahan bakar nabati

Penerapan mandatory campuran pada bahan bakar minyak mulai April 2015

Hasil lelang wilayah kerja panas bumi

Listrik EBT

8.602 megawatt Kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT


54.352 rumah tangga Mendapat listrik dari pembangkit listrik EBT

14,5

megawatt Pembangunan PLTS, PLTMH dan PLT biomasa tahun 2015

13

Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi (2/2)

1 2

Pengadaan

3

Lampu SEHEN (Super Ekstra Hemat Energi) untuk nelayan dan PJU Tenaga Surya

Sertifikasi untuk

produk efisien

Kawasan Energi Bersih 1.Sumba Iconic Island 2.Kawasan Nasional Energi Bersih Bali

$

Investasi Sektor EBTKE Desember 2015

44%

48%

Dipasang sistem monitoring energi

TKDN 32,8%

33.24%

USD 2,92 M Target: USD 4,5 M


4

Gedung ESDM

Pengeboran 2014

Pembangkitan 2015

14

Minyak dan Gas Bumi (1/3)

17 Blok Keputusan Pengelolaan WK (12 WK Baru : 8 K + 4NK serta 5 WK Pengelolaan lanjut)

21,8 miliar BOE eksplorasi cadangan migas

Investasi Sektor Migas

Tingkat Komponen Dalam Negeri 65%

Desember 2015

65%

$

%

60%

55%

54%

50%

11% 2014


30% impor BBM berkurang (90rb barel/hr=USD5,4 juta) Pengoperasian kilang TPPI & RFCC Cilacap

USD 15,934 M

Target: USD 23,7 M

2015

15

Minyak dan Gas Bumi (2/3) Target

2015

828 + 1.221 = 2.049

Realisasi Desember 2015

788 + 1.194 = 1.982

Target 2016

830 + 1.155 = 1.985

Lifting minyak bumi (ribu BOPD) & Lifting Gas Bumi (ribu BOEPD)

Pasokan BBM 2014

2015 Ketahanan 27-30 hari

Ketahanan 18-22 hari Kapasitas 4,6 juta KL


Konsumsi 194 ribu KL/hari

Kapasitas 5 juta KL

Konsumsi 184 ribu KL/hari

16

Minyak dan Gas Bumi (3/3) Subsidi BBM Agustus 2015

Proyeksi Desember 2015

Premium = 0 KL Minyak Tanah : 0,5 juta KL Solar : 8,8 juta KL

Premium = 0 KL Minyak Tanah : 0,7 juta KL Solar : 16 juta KL

Success story Pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif • Dana Desa 11,7 T • Pembangunan Kapal dan Pelabuhan 11,9 T • Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Harapan 14,3 T • Subsidi Pertanian 16,9 T • Dana Alokasi Khusus 19,7 T • Kartu Indonesia Sehat 2,6 T • Armada Perbatasan, Sistem Informasi dan Logistik Kelautan 3,3 T • Proyek Infrastruktur : waduk, air minum, jalan dan jalan tol 33,2 T • Kartu Indonesia Pintar 6,4 T


APBN-P 2015

APBN 2016

Rp

Rp

Rp

Rp 276 Triliun

Rp 64,7 Triliun

Rp 63,7 Triliun

APBN 2015 Rp

Rp

17

Ketenagalistrikan (1/3) Program 35.000 MW (dan 7.400 MW)

13.370MW 7.648MW

Pengadaan

Power Purchase Agreement /Financial Close and Construction

Kapasitas Pembangkit Terpasang (2014)

53.065MW

+ 2.458

(2015)

MW

di tahun 2015 Kementerian ESDM Republik Indonesia

1.769MW

Penandatangan Kontrak

17.346MW

41%

21%

38% Perencanaan

14.525MW

Operasi (bagian 7.400 MW)

PPA IPP 14.525 MW

EPC PLN 2.815 MW

Target Pembangunan Transmisi 2015 11.805kms

3.941kms selesai

18

Ketenagalistrikan (2/3) Rasio Elektrifikasi 2015

87,4%

88,5%

target

outlook 2015

87,5% Oktober

Bauran Energi Primer 2015

Target

8,85%

November

8,74%

Outlook

8,85%

Realisasi 140.375 RTS

Listrik untuk Masyarakat Kurang Mampu

121.398 RTS target 2015


19

Ketenagalistrikan (3/3) Investasi Sektor Ketenagalistrikan

TKDN 64%

$

November 2015 47%

USD 6,93 M

40,80% 29,70%

Target: USD 11,2 M

Subsidi Listrik 2015 TARGET Rp

Rp

OUTLOOK Rp

Rp

Rp 66 triliun*

92%

OKTOBER

73% Rp

Rp

Rp. 61 triliun

Rp. 48,3 triliun

*) tidak termasuk 7T pelunasan subsidi tahun sebelumnya Kementerian ESDM Republik Indonesia

Pembangkitan 2014

Gardu induk 2015

Catatan: Pembangunan transmisi dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) menggunakan kandungan lokal semaksimal mungkin 20

Mineral dan Batubara Penandatanganan amandemen

10

22

KK

PKP2B

Investasi Sektor Minerba

$

USD 5,15 M Target: USD 6,1 M

Proses renegosiasi 24 KK dan 51 PKP2B masih dalam tahap finalisasi.

Penataan IUP Pembangunan smelter

Target

12 smelter

10.364

6.404

Jumlah IUP

IUP CNC

6 telah beroperasi 3.960 IUP masih berstatus Non CnC


21

Realisasi APBN-P 2015

62,88% 57,50% 15,69

16

15,80

realisasi belanja

62,88%

62,57% 51,36% 14,34

15,1

14 12 10 8

68.34% 90.71% 8,06

7,25

6 4

Pagu Anggaran

2

Serapan

0

2009

2010


2011

2012

2014

2015

15,1 Triliun

22

Transparansi dan Percepatan Pelaksanaan APBN

Lelang dipercepat 3002 5020 0150

Paket 1005

299 54%

0

Tahap 1

87

86

Tahap 2

Tahap 3

Jumlah paket


23

Tata Kelola 503 orang rotasi, mutasi dan promosi pejabat

• Profesionalisme auditor dari level 2 ke level 3 • Serah terima BMN kepada Pemda Rp 1,09 T Pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM

dan sertifikasi sektor ESDM

Penggerak energi tanah air 1165 orang

52 regulasi (48 Permen ESDM dan 2 Perpres) diterbitkan 1 tahun terakhir

Peningkatan kualitas data keprospekan dalam rekomendasi WK

Peningkatan jumlah rekomendasi mitigasi bencana geologi


24


25

capaian semester I 2016 …


26

EBTKE Kapasitas Terpasang EBT PLT Panas Bumi

Pemanfaatan BBN pada BBM

1.438 MW (86%)

1.40 juta KL

Tambahan COD 4 PLTP di 2016 sebesar 215 MW

88 % BBM PSO 12 % BBM Non PSO

Target 2016: 20% BBM PSO 20% BBM Non PSO

Target 2016: 1.657,5 MW

Pembangunan PLTS & PLTA dalam tahap Konstruksi dan Pengadaan

Rp

Penerimaan Negara Subsektor EBTKE Rp. 236 Miliar (37,5%)

21,7 MW Target 2016: 21,7 MW Terbangun Kementerian ESDM Republik Indonesia

Target 2016: Rp. 630 Miliar

27

Minyak dan Gas Bumi Presentase Alokasi Gas Domestik

Lifting Gas Bumi

Lifting Minyak Bumi

4.016 BBTUD 58 %

817 MBOPD (98%) 1.178 MBOEPD (102%) Target 2016: 1.150 Ribu BEOPD

Target 2016: 820 Ribu BOPD

Kapasitas Kilang BBM dalam Negeri

Pembangunan Jargas on Progress

1.169 MBCD

Target 2016: 61 %

Produksi BBM Kilang dalam Negeri

22,10 Juta KL (56%) Non APBN : 28.242 SR APBN : 89.000 SR

Target 2016: 1.167 MBCD

Target 2016: 89.000 SR

Penerimaan Negara Subsektor Migas

Jumlah penandatanganan

3 WK Migas WK East Ambalat, WK MNK Central Bangkanai, dan Lematang Target 2016: - 6 KKS Konvensional - 2 KKS Non-Konvensional Kementerian ESDM Republik Indonesia

Target 2016: 39 Juta KL

WK

Rp. 18,46 Triliun (27%) Target 2016: 68,69 T 28

Ketenagalistrikan Program 35.000 MW (dan 7.400 MW) 10.405 MW

9.790 MW

12.620 MW

Belum Konstruksi

Konstruksi (+bagian 7.400 MW)

8.080 MW

Pengadaan

Perencanaan

Rasio Elektrifikasi 2016

88,99%

3.203 MW

COD/SLO (+bagian 7.400 MW)

Kapasitas Pembangkit Terpasang 2016 982,3 MW (23%) Target 2016: 4.212 MW

Target 2016: 90,15%

Pembangunan Transmisi 2016 3.138 KMS (39%) Target 2016: 8.295 KMS Kementerian ESDM Republik Indonesia

29

Mineral dan Batubara Penandatanganan amandemen kontrak • • • •

1 PKP2B Generasi I 9 PKP2B Generasi II 12 PKP2B Generasi III 9 Kontrak Karya

Produksi Batu Bara

Produksi Batubara 101,22 Juta Ton

Pembangunan Smelter

DMO 25,52 Juta Ton

Penataan IUP

24 Smelter Telah Beroperasi Tambahan 1 Smelter Pada April 2016 oleh PT Well Harvest Mining

10.379

6.356

Jumlah IUP

IUP CNC

Penerimaan Negara Sektor Minerba Rp


Rp. 12,3 Triliun

1.079 IUP Non CNC direkomendasikan kepada Ditjen Minerba oleh Pemerintah Provinsi untuk menjadi IUP CNC 30

Unsur Pendukung (1/2) Badan Geologi

Inspektorat Jenderal

Peningkatan kompetensi auditor (Internal Audit – Capability Model) => menjadi level 3 • Peningkatan penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah => 200 titik • Peningkatan jumlah rekomendasi mitigasi bencana geologi Badan Litbang

Meningkatnya penemuan dan terobosan dalam litbang untuk peningkatan Ketahanan Energi dan peningkatan Nilai Tambah Kementerian ESDM Republik Indonesia

9 Unit eselon I telah memiliki peta resiko

Badan Litbang

• Peningkatan kompetensi Widyaiswara • Peningkatan jumlah penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi => 80% 31

Unsur Pendukung (2/2) BPH Migas

Peningkatan persentase pengendalian kuota volume BBM jenis tertentu => 100% Pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa => 9.215,75 Km dari target 10.296 Km

Patriot Energi

Telah diberangkatkan 120 orang Patriot

Energi

ke daerah terpencil, terdepan dan terluar


32

Prioritas Pembangunan Pantauan KSP (Periode Januari – Juni 2016)...1/2 Pembangunan Pembangkit Listrik (35.000 MW)

Rasio Elektrifikasi

Target Sinkron Pembangkit 849,5 MW dan COD 1.660 MW

Target Rasio Elektrifikasi 88,75%

Capaian 100 %

Capaian 100 %

Pembangunan LNG Receiving Terminal and Liquefication

Percepatan Penerapan EOR

Target Pembebasan Lahan dan Persiapan Pembangunan Fasilitas

Target Road map Penerapan EOR dan Penyederhanaan Perizinan

Capaian 100 %

Capaian 100 %

Peningkatan Eksplorasi Cadangan Baru Migas

Pendistribusian Konverter Kit untuk Kendaraan

Target Sinkronisasi Tim Penyederhanaan Perizinan

Target Pengadaan Konverter Kit (Impor) dan Sertifikasi

Capaian 100 %

Capaian 100 %


33

Prioritas Pembangunan Pantauan KSP (Periode Januari – Juni 2016)...2/2 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Target Konstruksi dan Penetapan Pengelola Pembangkit

Target Verifikasi oleh BPKP dan Pengawasan Back Feeding

Capaian 95 %

Capaian 100 %

Pembangunan Pipa Transmisi Gas

Pembangunan Jaringan Gas Kota

Target Konstruksi Ruas Transmisi Gas

Target Pemenang Lelang, Kontrak dan Konstruksi

Capaian 85%

Capaian 95 %


34


35

capaian regulasi …


36

Regulasi Sektor ESDM Regulasi Sektor ESDM dikeluarkan dalam 17 bulan terkahir

No.

Keterangan

“

Dalam rangka Penyederhanaan, Pemangkasan, dan Mengurangi Diskresi Menteri ESDM. Mengembalikan kepada sistem dengan tujuan memberikan iklim kenyamanan dan keterbukaan....

Jumlah

1. Pemangkasan dan Penyederhanaan

14

2.

Pembatasan Diskresi Menteri ESDM

20

3

Lainnya

48

Jumlah


82

3 11 1 5 14 1 5 42 2 13 67

Jumlah Peraturan Identifikasi Peraturan Perpres Permen ESDM PP Perpres Permen ESDM PP Perpres Permen ESDM PP Perpres Permen ESDM

”

37

Percepatan Regulasi (1/4) Paket Kebijakan Ekonomi: 1. 12 Regulasi dalam Paket Kebijakan Ekonomi: 9 regulasi telah terbit; 1 regulasi masih dalam pembahasan (Rancangan Perpres tentang Tata kelola Gas Bumi, untuk membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator); 1 regulasi tidak dilanjutkan; dan 1 regulasi telah selesai dengan Surat Direktur Jenderal (yaitu Permen ESDM untuk menegaskan tugas Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU); 2. 9 Regulasi yang telah terbit: a. Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Perpres No. 125/2015); b. Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga Liquefied Petroleum gas Untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil (Perpres No. 126/2015); c. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengambangan Kilang Minyak di Dalam Negeri (Perpres No. 146/2015); d. Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (Perpres No. 41/2016); e. Penetapan Harga Gas Bumi (Perpres No. 40/2016); f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Perpres No. 4/2016);

g. Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 32/2013); h. Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Permen ESDM No. 8/ 2016); i. Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu (Permen No. 16/2016). Kementerian ESDM Republik Indonesia

38

Percepatan Regulasi (2/4) Posisi Revisi UU Migas saat ini: 1. RUU Migas adalah Inisiatif DPR-RI: • Surat Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/III/2015 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2016;

• Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019 tanggal 26 Januari 2016 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disiapkan oleh DPR RI. 2. Kementerian ESDM menyiapkan naskah:

• Dirjen Migas telah mengirimkan Surat kepada Sekjen Kementerian ESDM Nomor 4673/04/DJM.S/2016 tanggal 15 April 2016 mengenai Penyampaian Naskah Akademik dan Naskah RUU tentang Minyak dan Gas Bumi; 3. Kementerian ESDM mengusulkan pembahasan/penyamaan persepsi: • Dirjen Migas telah mengirimkan Surat kepada Ketua Komisi VII DPR RI Nomor 5860/04/DJM.S/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Pembahasan/Penyamaan Persepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.


39

Percepatan Regulasi (3/4) Usulan Revisi PP 79/2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Komite Eksplorasi Nasional (KEN) mengusulkan untuk dilakukan revisi, dalam hal: a. Perubahan pengelolaan wilayah kerja migas berbasis pengembangan lapangan (field/PoD basis), menjadi berbasis blok (block basis)  tujuannya adalah mempermudah izin, serta meningkatkan kegiatan eksplorasi; b. Memberlakukan kembali Prinsip “Assume and Discharge” atas pajak-pajak selain PPh Badan dan Pajak Dividen (Branch Profit Tax). Penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN): a. Telah ditetapkan pokok-pokok RUEN pada Sidang Paripurna ke-3 DEN, 22 Juni 2016; b. Proses harmonisasi penyiapan Perpres; Cadangan Penyangga Energi (CPE): • Telah ditetapkan pokok-pokok Rancangan Perpres melalui Sidang Den ke 18 pada tanggal 21 Juli 2016. Kementerian ESDM Republik Indonesia

40

Percepatan Regulasi (4/4) Usulan Revisi UU No 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa Pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Sinkronisasi dengan UU 23/2014 Penyesuaian kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Pasal-pasal yang tidak terimplementasikan Terdapat beberapa Pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. 4. Naskah Akademik dan RUU Tentang Minerba Berdasarkan hasil kajian dan penyusunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, NA dan RUU merupakan pengganti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan judul NA dan RUU tentang Mineral dan Batubara.

Pokok-Pokok Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 1. 2. 3. 4. 5.

Kewenangan Wilayah Pertambangan Konsep Perizinan Divestasi Pembinaan dan Pengawasan


6. 7. 8. 9.

Sanksi administratif untuk pemerintah daerah Sanksi Pidana Bagi Pejabat Penerbit Izin Peningkatan Nilai Tambah (Pengolahan dan Pemurnian) Ketentuan Peralihan 41

Regulasi Sektor ESDM: Pemangkasan & Penyederhanaan (1/2) No.

Peraturan

Tentang

Peraturan Presiden RI No. 193/2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas

2.


Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

3.

Peraturan Presiden RI No. 4/2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

4.

Permen ESDM No. 44/2015

Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

Permen ESDM NO. 03/2015

Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung Dan Penunjukkan Langsung


Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 Mw (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

1.

5.

6.

7.


42

Regulasi Sektor ESDM: Pemangkasan & Penyederhanaan (2/2) No.

Peraturan

Tentang


Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal


Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait

10.


Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

11.


Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional

12.


Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

13.


Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

14.


Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

8.

9.


43

Regulasi Sektor ESDM: Pembatasan Diskresi MESDM (1/2) No.

Peraturan

Tentang

1.

Peraturan Pemerintah No. 23/2015

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh

2.


Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

3.


Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

4.


Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petrolueum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

5.


Penetapan Harga Gas

6.


Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

7.


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015

8.


Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

9.


Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan

10.


Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya


44

Regulasi Sektor ESDM: Pembatasan Diskresi MESDM (2/2) No.

Peraturan

Tentang

11.


Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Pemerintah

12.


Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

13.


Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

14.


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

15.


Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi

16.


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

17.




Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri

19.


Kriteria dan/atau Persyaratan dalam Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

20.


Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

18.


45

Beberapa Regulasi Strategis 2014-2016 No.

Peraturan

Tentang

1.

Perpres 4/2016

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

2.

Perpres 125/2015

Perubahan Atas Perpres 64/2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG Untuk Transportasi Jalan

3.

Perpres 126/2015

Penyediaan, Pendistribusian, & Penetapan Harga LPG Untuk Kapal Nelayan Kecil

4.

Perpres 146/2015

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

5.

Permen ESDM 12/2015

Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM 32/2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga BBN (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

6.

Permen ESDM 44 /2015

Pembelian Listrik oleh PT PLN dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

7.

Permen ESDM 35/2014

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM

8.

Permen ESDM 3/2015

Prosedur Pembelian Listrik Dan Harga Patokan Pembelian Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT PLN (Persero) Melalui Pemilihan Langsung Dan Penunjukkan Langsung

9.

Permen ESDM 19/2015

Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW oleh PT PLN

10. Permen ESDM 15/2015

Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya

11.

Permen ESDM 6/2016 (Revisi Permen 37/2015)


12.

Permen ESDM 43/2015

Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara


46


47

penyederhanaan perizinan…


48

Penyederhanaan Izin (1/3)

60%

izin dipangkas dalam 6 bulan dari 218 izin menjadi 89 izin.

Dari 89 izin, sebanyak 63 izin dilimpahkan ke PTSP

Kedepan, Perizinan Sektor Energi akan menjadi hanya 10 Perizinan

2.271

Izin/rekomendasi telah dikeluarkan sejak Januari 2015  Ketenagalistrikan : 481 buah, rata-rata 4,7 hari  Mineral dan batubara : 122 buah, rata-rata 7 hari, US$ 355 juta  Minyak dan gas bumi : 1.668 buah, rata-rata 7 hari

Perizinan Listrik di PTSP

49 Izin 923 Hari

25 Izin 256 Hari

Terdapat 22 Perusahaan Kapasitas 23.132 MW dengan nilai investasi US$ 34,6 miliar yang ingin masuk dalam review RUPTL Kementerian ESDM Republik Indonesia

49

Penyederhanaan Izin (2/3) Pelimpahan Kewenangan ke PTSP Jumlah Perizinan Bidang 1

Listrik & EBTKE

Sebelum 52

Saat ini

Dilimpahkan ke PTSP

29

10

Keterangan

• Dilakukan dalam 3 tahap (Aug, Sept, Okt)

2

Migas

3

Minerba Total

104

42

42

62

18

11

218

89

63

Dalam 6 bulan terakhir • Memangkas  40% perizinan • Melimpahkan  60% perizinan ke PTSP


• 10 izin dilimpahkan pada bulan Augustus. Selebihnya Sept & Okt)

Penyederhanaan Perizinan: Izin yang tumpang tindih, atau bersifat pengulangan dalam durasi waktu yang pendek, atau izin-izin yang bersifat parsial 50

Penyederhanaan Izin (3/3) SAAT INI

89

Perizinan

RENCANA KEDEPAN disederhanakan lagi menjadi hanya:

10

Perizinan

1. Ijin Usaha Hulu Migas 2. Ijin Usaha Hilir Migas 3. Ijin Usaha Penunjang Migas 4. Ijin Usaha Hulu Minerba 5. Ijin Usaha Hilir Minerba 6. Ijin Usaha Penunjang Minerba

Tindak Lanjut • Penyederhanaan Izin yang Berdampak perubahan UU  perlu pendekatan ke DPR (UU Migas) • Penyederhanaan izin yang hanya berdampak pada perubahan PP dan Permen, perlu segera diproses; • Target penyederhanaan perizinan selesai tahun 2016

7. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 8. Ijin Usaha Transmisi dan Distribusi Kelistrikan 9. Ijin Usaha Penunjang Kelistrikan 10. Ijin Usaha Konservasi Energi


51

mengelola investasi sektor ESDM …


52

Investasi Sektor ESDM Realisasi 2006 - 2015

BUMN/Swasta Rp 2.930 Triliun APBN Rp 112 T


Target 2015 - 2019

BUMN/Swasta Rp 3.270 Triliun

APBN Rp 75 T* * Asumsi Rp 15 Triliun per tahun

53

Investasi Nasional Rp Triliun 2015-2019

Rp. 5.186 Triliun 2010-2014

Rp. 2.597 Triliun Investasi Migas Meningkat +23%

Investasi Nasional via BKPM (tanpa Migas)

Meningkat +12%

• Tren investasi 5 tahun terakhir meningkat 19 % per tahun. • Ke depan, peningkatan investasi nasional (tanpa migas) 12% per tahun dan 16% per tahun untuk investasi migas. Sumber: Statistik BKPM (Data Investasi Nasional); Renstra KESDM (Data Investasi Migas) Kementerian ESDM Republik Indonesia

54

Investasi EBTKE

MIGAS Juni 2016:

0,714 Milyar USD

Target 2016: 1,370 Milyar USD

LISTRIK Juni 2016:

5,7 Milyar USD


MINERBA 1,85 Milyar USD



Juni 2016:

Juni 2016:

3,8 Milyar USD


55

Contoh Proyek Investasi Sektor ESDM

(1/2)

Proyek Langkah percepatan Freeport *Nilai investasi hingga tahun 2041

Masela *Perkiraain nilai investasi

Pembangunan Kilang baru dan RDMP *Perkiraan nilai investasi belum termasuk Dumai dan Balongan

Blok Rokan | Chevron *Nilai investasi s.d. 2021

Blok Corridor | ConocoPhilips *Nilai investasi s.d. 2023

Program 35.000 MW *Perkiraan Nilai Investasi

EBT Skala Besar *Perkiraan Nilai Investasi

TOTAL *1 USD : Rp. 13,000 Kementerian ESDM Republik Indonesia

Investasi/ Nilai Investasi tenaga kerja 246 triliun Rp 270 triliun Rp 462 triliun Rp

234 triliun Rp 54 triliun Rp 1.127 triliun Rp 192 triliun Rp 2.585 triliun Rp 56

Contoh beberapa Proyek Investasi Sektor ESDM Proyek

(2/2)

Keterangan • Smelter : US$ 2,1 M (Rp. 27,3 T)

Freeport

• Underground mining 2016-2041 : US$ 16,8 M (Rp. 218,4 T) Total : US$ 18,9 M (Rp. 245,7 T)

• Subsea facilities : US$ 2,9 M (Rp. 37,7 T)

Masela

• FPSO : US$ 4,8 M (Rp. 62,4 T); Pipeline : US$ 2,1 M (Rp. 27,3 T) • OLNG : US$ 10,6 M (Rp. 137,8 T); Logistics Base : US$ 0,4 M (Rp. 5,2 T) Total : US$ 20,8 M (Rp. 270,4 T) Kilang Baru dan RDMP

Pembangunan Kilang baru dan RDMP

• Kilang Baru (Tuban dan Bontang): @ US$ 14 M (Rp. 182 T) • RDMP  Balikpapan : US$ 2,6 M (Rp. 33,8 T); Cilacap : US$ 5 M (Rp. 65 T) Total : US$ 35,6 M (Rp. 462,8 T) Program 35.000 MW

Pembangunan Pembangkit 35 GW

• Pembangkit : Rp. 814 T • Transmisi dan gardu induk : Rp. 313 T Total investasi : Rp. 1.127 T


57

Kondisi yang Menghambat Laju Investasi Migas • Meningkatkan produksi dan eksplorasi migas

Sasaran sektor ESDM 2015-2019

• Penambahan kapasitas kilang

Minerba

Ketenagalsitrikan

• Pembangunan 30 unit smelter

• Rasio Elektrifikasi 97%

• Divestasi tambang

• Program Indonesia Terang

• Program 35.000 MW

EBTKE Meningkatkan bauran EBT menjadi 17%

• Jargas untuk 1,3 juta RT • SPBG di 118 lokasi

Investasi ESDM 2015-2019

Rp. 1.721 Triliun

Rp. 458 Triliun

Rp. 1.127 Triliun*)

Rp. 265 Triliun

• Penyediaan lahan • Konsistensi proses pengambilan keputusan Hambatan

• Sinkronisasi antara kebijakan dan eksekusi • Kejelasan tugas dan tanggung jawab sektor

*) Hanya

Investasi Program 35.000 MW


58


59

investasi Timur Tengah …


60

Potensi Investasi Timur - Tengah

~ 50% Global Oil Reserve ..

~ 65% Global SWFs..

dalam Milyar USD 2014


61

Perkembangan Investasi Timur - Tengah

Penugasan sebagai Menteri Penghubung Investasi NegaraNegara TimurTengah

Laporan Ke Presiden :  Telah tandatangan kontrak 3 proyek  Total 23 Potensi Proyek  Estimasi total nilai investasi mencapai lebih dari USD 40.6Milyar hingga akhir masa proyek.

Laporan Ke Presiden :  Telah tandatangan kontrak 3 proyek 

Total 40 Potensi Proyek



Estimasi total nilai investasi mencapai lebih dari USD 43Milyar hingga akhir masa proyek.

Jan 2016

Sept 2015 Nov 2015

HoA Sign (PTMN – Aramco) Milestone: Pembangunan Kilang yang Pertama setelah 22 Tahun

Mei 2016 Mei 2016

Contract Sign PTMN – NIOC Milestone: Pembelian langsung produk secara G to G.

29 Juni 2016 Pertamina – NIOC akan menandatangani MoU di bidang Hulu di Iran dan Perniagaan Migas di Tehran, Iran Kementerian ESDM Republik Indonesia

Telah SIGNING kontrak

7 Proyek 12.2 Miliar USD Tahap NEGOSIASI

12

Proyek

Tahap POTENSI

22

Proyek

Status : Juni 2016 62

Beberapa Daftar Kerjasama Telah Signing Kontrak & Berjalan – Juli 2016 No

Informasi Proyek

Status

Tindak Lanjut

1

Kerjasama Pendanaan Proyek PPP (SMI-QIA)

• Disepakati Co-funding project by project (Infrastruktur). • Pihak Qatar meminta ratifikasi MoU

• Konfirmasi ke pihak Qatar melalui Dubes Qatar di RI

1.000,-

2

Pembangkit 2x250 MW Sumut (PJB-Nebras)

• Tahap pembentukan JV • Persiapan FEED

• Persiapan signing JV Agreement

350,-

3

RDMP Kilang Cilacap

• Pertamina telah sign HoA dengan ARAMCO Nov 2015 • Contract Award BED Maret 2016

• JV Agreement Dec 2016 • 9 bulan untuk pelaksanaan BED • Selanjutnya memasuki tahap FEED di Jan 2017

5.500,-

4

Lulu Hypermarket

• Gerai ke-1 di Cakung telah diresmikan 4 Jun16

•

300,-

5

Pasokan LPG 80.000 ton

• Pertamina-NIOC menandatangani purcahse agreement 30 Mei 2016

• Kontrak Pembelian jangka panjang 500.000 ton

60,-

6

Kilang Swasta Jawa Timur (Situbondo) Kapasitas 150.000 BPD

• Finance agreement sudah diperoleh • Signing MoU (KGS – NIOC) untuk • Investment 20% Share dan • Crude Supply pada 31 Mei 2016 di Tehran

• Due Dilligence untuk Offtake agreement dengan Pertamina • Due Dilligence untuk ijin pengolahan dengan ESDM

~5.000

7

JV Farmasi di KSA Kimia Farma – Ad Dwaa

• Telah Sign MoU di Mekkah Maret 2016

• Implemetasi Feasibility Study untuk akuisi 30 jaringan Apotik di KSA • Target market Jemaah Haji Indonesia

15

Pembukaan 9 gerai tersisa dengan total investasi

TOTAL

Nilai Investasi (dalam juta USD)

12.225,-

Catatan: RTS = Ready To Sign Kementerian ESDM Republik Indonesia

63

Berbagai Langkah yang telah dilakukan 

Membentuk Unit (ad hoc) Investasi Timur Tengah di KESDM melalui penerbitan Kepmen ESDM



Membangun portfolio investasi Indonesia bersama K/L lainnya seperti:



Intensif melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan negara-negara Timur Tengah a.l. Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, dan Iran.



Aktif dalam Misi Dagang Indonesia ke Timur Tengah bersama Kementerian Perdagangan



Menyelenggarakan event promosi tahunan ADIPEC (sektor Migas) di Abu Dhabi, UAE Nov-2015. Selanjutnya 7-10 Nov 2016 membangun Pavilion Indonesia dengan 14 perusahaan penunjang Migas Nasional skala besar.



Memperkuat koordinasi investasi teknis bersama Kementerian Luar Negeri dan BKPM


64

Kendala dalam Penanganan Investasi dan Langkah ke depan ISU 1 Data Investasi Indonesia 2

3

Langkah ke Depan

•

• •

Menyusun Portfolio Investasi Indonesia. Mendorog KADIN Timur Tengah membentuk data potensi investasi di ingkup swasta

Membentuk dan memerkuat Unit Investasi Timur Tengah (ad hoc) di KESDM membentuk untuk permanen ke depannya di bawah Setjen KESDM

•

Tidak adannya 1 Peta Investasi yang dapat menjadi rujukan bagi investor LN baik di lingkup pemerintah maupun di lingkup swasta Data investasi yang ada umumnya masih bersifa makro dan “green field” project

Kelembagaan Investasi di tingkat K/L

Selama ini belum jelasnya instansi/lembaga di tiap K/L yang mengemban peran pengelolaan potensi investasi

•

Fungsi Promosi di Luar Negeri

Peran promosi di LN saat ini diemban oleh Kedubes RI. Potensi yang terjaring sering tidak tertindaklanjuti dengan di dalam negeri

•

Selama ini partisipasi dalam event internasional belum terkelola dan dikelola secara sendiri-sendiri

•

Mengefektifkan penyelenggaraan event dengan konsep Indonesia Inc. melibatkan berbagai K/L dengan target investasi terukur. (Misi Dagang, ADIPEC 2016)

Kerjasama Bilateral selama ini lebih bersifat seremonial tanpa kejelasan tindak lanjut secara B2B

•

Mengubah konsep G2G MoU berdasarkan potensi kerjasama secara B2B yang ada (bottom up).

Pengelolaan 4 Event Promosi di Luar Negeri

5

Kendala

Kerjasama Bilateral (G2)


•

•

Memperkuat kerjasama teknis antara Kemlu – BKPM – ESDM untuk Wilayah Timur Tengah Mebangun sistem data berbasis IT untuk dimanfaatkan ketiga lemabaga.

65

Penanganan Investasi dan Langkah ke depan di KESDM ISU

1

Langkah ke Depan •

Data Potensi Investasi

• •

PIC

Pemetaan potensi / portofolio di KESDM sub Ditjen dan di LN Membangun katalog investasi Diseminasi ke K/L (BKPM, Kemlu, KBUMN dan Kedubes)

UIT

2

Integrasi sistem antar K/L

•

Pembangunan system IT untuk monitor, pemetaan data di ESDM (per-Negara) dan terinterasi ke BKPM dan Kemlu

UIT - PUSDATIN

3

Kelembagaan Investasi K/L (ESDM)

•

Menyiapkan lembaga baru dan permanen di ESDM untuk mengelola investasi Menerbitkan payung hukum untuk kelembagaan Unit Investasi.

UIT KEPEGAWAIAN

4

Tata Kelola Promosi Investasi

5

Bilateral Effectiveness

•

• •

Identifikasi event Utama untuk promosi per-Ditjen UIT - PUSKOM Desain event khusus di RI untuk promosi Industri penunjang ESDM

• •

Identifikasi G2G MoU “Zombie” UIT - KERJASAMA Membangun Standar Operating Procedure (SOP) untuk G2G MoU kedepan

6 Realisasi Investasi Kementerian ESDM Republik Indonesia

66

Karateristik INVESTOR dalam Konteks Kegiatan Investasi Timteng Parameter Penting

1

2

Scouting/ Match Making

Negosiasi B2B

Data Potensi Investasi

v

v

v

v

v

Partner Domestic

o

v

v

v

v

Project diminati

o

o

v

v

v

Studi-studi

x

o

v

v

v

Ijin-ijin

x

o

o

v

v

Kebutuhan Insentif

x

o

o

v

v

Multiplier

x

x

o

v

v

CAPEX/FDI

x

x

o

v

v

Financial Close

x

x

x

v

v

Tahapan

MoU

Keterangan: V: Sangat diperlukan O: Belum Mendesak X: Belum diperlukan Kementerian ESDM Republik Indonesia

3

HoA

4

Feasibility Study

Contract

EPC

5 Operational

Commissioning

• Tata kelola investasi belum terkelola dengan baik • Menentukan keberhasilan pada tahap berikutnya 67

Contoh: Katalog Investasi Guna Menarik Investor Kategori 1 INFORMASI MINIMUM Deskripsi & Lokasi Proyek Manfaat Proyek

Status Proyek Estimasi Nilai Investasi Proyek

Skema & Tahapan Investasi Peluang & Cakupan Investasi

Sumber: Kroasia Kementerian ESDM Republik Indonesia

Contact Center 68

Event Promosi Penting di Timur Tengah – ADIPEC 2016 Konsep “Paviliun Indonesia” dengan luas 164m2. Bersebelahan dengan USA dan India

Target partisipan 14 Industri Penunjang Migas Nasional Kegiatan selama 4 hari ( 7-10 November 2016) diisi dengan acara : • Ministerial Meeting “ Investment For Growth” • Indonesia Country Briefing “Indonesia Investment Partnership” • Signing • Business presentations & Business Matching • “Women in Energy” Potential market dengan total 125 negara yang berpartisipasi. Acara di hadiri oleh 4 Kepala Negara: Arab Saudi, Inggris, India, Jepang. Kementerian ESDM Republik Indonesia

69

Indonesia di masa depan…


70

Membayangkan Indonesia 2045

Populasi penduduk 321 juta jiwa, peringkat nomor 5 dunia

GDP Indonesia peringkat 4 dunia dengan nilai 12,210 Milyar US$

Seluruh rakyat indonesia memiliki akses listrik

Ketahanan pangan dan energi

Infrastruktur yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia

Sumber daya manusia yang unggul dalam persaingan regional dan global

Pusat perekonomian regional dan dunia

Indonesia berbasis energi bersih


71

Indonesia Diproyeksikan menjadi Negara Terbesar ke Empat dalam PDB di tahun 2050 Ranking PDB/GDP 2014, 2030 dan 2050 2014

2030

2050

1.

China

1.

China

1.

China

2.

United States

2.

United States

2.

India

3.

India

3.

India

3.

United States

4.

Japan

4.

Japan

4.

Indonesia

5.

Germany

5.

Indonesia

5.

Brazil

6.

Russia

6.

Brazil

6.

Mexico

7.

Brazil

7.

Russia

7.

Japan

8.

France

8.

Germany

8.

Russia

9.

Indonesia

9.

Mexico

9.

Nigeria

10.

United Kingdom

10.

United Kingdom

10.

Germany

Sumber: IMF estimates for 2014, PwC projections for 2030 and 2050 Kementerian ESDM Republik Indonesia

72

Menuju Indonesia 2045: Tantangan kita

“

Indonesia beralih dari pola pertumbuhan yang digerakkan oleh sumber daya serta bergantung pada modal dan tenaga kerja, menjadi pola pertumbuhan yang berbasis produktivitas tinggi serta inovasi. Kunci nya adalah:

”

1. Pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. 2. Infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan. 3. Inovasi dan teknologi dalam mendorong pemanfaatan sumber daya. 4. Kualitas sumber daya manusia yang handal untuk bersaing secara global. 5. Ketahanan pangan dan energi.

Prasyarat: Reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi Kementerian ESDM Republik Indonesia

73

mendorong perubahan …


74

7 Mitos Penghalang Kedaulatan Energi “Subsidi adalah hak rakyat miskin dan harus terus diberikan.” “Pencarian sumber/ladang baru migas sangatlah mahal sehingga tidak perlu dikembangkan.”

“Petral tak boleh disentuh, karena mafia migas akan selalu menguasai penguasa.” “Membangun kilang dan infrastruktur tidak ekonomis, biarkan republik bergantung pada impor.” “Pembangunan listrik 35.000 MW terlalu berat, yang dulu saja 10.000 MW tidak beres”

“Pembangunan Energi Baru Terbarukan tidak memungkinkan karena lebih mahal dari harga energi fosil.” “Konservasi energi hanya akan jadi slogan.” Kementerian ESDM Republik Indonesia

75

Pemberhentian Dirjen Migas

4 Nov 2014

“

• Dilakukan 1 minggu setelah Menteri Kabinet Kerja dilantik. • Perubahan fundamental dan Penyegaran organisasi • Menciptakan organisasi yang lebih bersih, transparan, akuntabel. • Respon positif dari stakeholders


76

Pembentukan Tim Reformasi Migas

14 Nov 2014 Rekomendasi, antara lain:

“

1. Persentase tertentu penerimaan migas disisihkan/ditabung 2. Membuka peluang penerapan sistem fiskal selain yang berlaku saat ini 3. Menghapus aturan terkait biaya tinggi 4. Pertamina diberi kesempatan lebih besar 5. Menghentikan impor Premium & Solar 6. Harga BBM ditetapkan based on rumusan pasti dan stabil


77

Penghapusan Subsidi BBM (1/2)

1 JAN 2015

“

• Subsidi reform Indonesia mendapat apresiasi dari organisasi internasional


78

Penghapusan Subsidi BBM (2/2)

“

5 Tahun yang lalu subsidi energi mencapai Rp 1.340 triliun, tetapi 5 tahun ke depan diperkirakan turun 53% menjadi sekitar Rp 561 Triliun

“

Beralih ke sektor produktif


Infrastruktur Nasional

Rp Triliun

Catatan: • Subsidi 2016-2019 bersifat indikatif mengacu pada pertumbuhan ekonomi. • Asumsi Subsidi tergantung pada perubahan kebijakan dan APBN tahun berjalan.

79

Pengoperasian Kilang TPPI dan Perpres Kilang

Mei 2015

“ Kementerian ESDM Republik Indonesia

• Menerbitkan Perpres No. 146/2015 terkait Pembangunan Kilang • Potensi penghematan • Rencana pembangunan 3 kilang dan revitalisasi 4 kilang s.d. 2025

80

Pembubaran Petral

Mei 2015

“

1. Efisiensi rantai pasok BBM 2. Impor crude dan BBM lebih murah


81

menjangkau yang tak tersentuh …


82

Patriot Energi Batch 1

20 Okt 2015

AntaraNews

Batch 2

16 Jul 2016

“

KESDM mengirimkan kader-kader terbaik yang ditempatkan pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar Nusantara untuk membangun energi.

Listrik Indonesia Kementerian ESDM Republik Indonesia

83

Arahan Presiden 29 Februari 2016 Program Indonesia Terang (1/2)

21 Apr 2016

12.659 desa yang belum sepenuhnya menikmati listrik 2.519 desa diantaranya masih gelap gulita

“

LISTRIK tidak hanya mengalirkan lampu, tapi jalan ke PERADABAN yang lebih baik. Pernyataan MESDM pada Pencanangan PIT di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, 21 Apr 2016


84

Arahan Presiden 29 Februari 2016 Program Indonesia Terang (2/2) Desa tempat PLN telah hadir (86% wilayah Indonesia)

12.659 desa belum sepenuhnya berlistrik (2.519 desa diantaranya masih gelap gulita)

Meningkatkan Elektrifikasi 86% menjadi 97% di 2019

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2014, Badan Pusat Statistik Kementerian ESDM Republik Indonesia

85

Konservasi Energi … kebijakan yang terlupakan

“

Potong 10% (sosialisasi hemat energi)


86


87

menjaga arah reformasi …


88

Roadmap energi jangka panjang 22 Juni 2016

“

• RUEN turunan UU No. 30/2007 tentang Energi dan PP No.79/2014 tentang KEN • Saatnya pembangunan energi dilakukan lebih komprehensif dengan visi jangka panjang • RUEN menjadi pedoman nasional Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Energi sebagai Modal Pembangunan

Energi Baru dan Terbarukan Minyak bumi Minyak Bumi

Batu bara Gas bumi

Gas Bumi Batubara

Energi baru dan terbarukan

25%

30%

31%

Kemandirian & Ketahanan Energi

25%

20%

2015

2025

2050

55 GW

135 GW

445 GW

8 GW

45 GW

169 GW

(16%)

(34%)

(38%)

Penguasaan Teknologi dan Peningkatan Nilai Tambah

Efisiensi, Konservasi Energi dan Lingkungan

INTI RUEN Kementerian ESDM Republik Indonesia

Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi

1.032 MTOE

405 MTOE

46%

26%

Pembangkit EBT

24%

23%

166 MTOE

Total Pembangkit Listrik

23%

22%

5%

Pengembangan Infrastruktur Energi

89

Energi global dan inisiatif Indonesia COP21

Global New Record 2015

Target Suhu Global di bawah 2°C COP 21 Deklarasi Paris

•

CEM7 | Mission Innovasion

•

24 Negara| Breakthough Energy Coalition (Bill Gates, Richard Bronson, etc.)

Investasi EBT mencapai level tertinggi $268 Miliar Lebih dari setengah kapasitas pembangkit berasal dari EBT.

Inisiatif Indonesia: Rencana Umum Energi Nasional • • • •

Energi sebagai modal pembangunan bukan komoditas. Bauran EBT 23% pada 2025 dan 31% pada 2050 Kapasitas Pembangkit 45 GW pada 2025 dan 169 GW pada 2050 Konservasi Energi dengan mengurangi intensitas energi 1% per tahun

Aktif dalam kemitraan global OPEC | International Energy Agency | Clena Energy Ministerial | Mission Innovation | Internationa Energy Forum

Bali Clean Energy Forum Center of Exellence 1.000 partisipan, lebih dari 50 Negara (Menteri, Pemimpin/Duta Besar, Investor, Peneliti, Masyarakat Sipil, dan lainnya) Kementerian ESDM Republik Indonesia

• Berlokasi di Bali • Pusat clean energy development: Data Information | Technology |Investment | Decission support | Program support | Collaborative learning | Join research

Program Indonesia Terang • •

Solusi 12.000 desa tak berlistrik (termasuk 2.500 desa gelap gulita) di indonesia timur Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dari 88% pada 2016 menjadi 97% pada 2019. 90

Dampak keanggotaan OPEC

“

• Kemudahan akses energi global langsung dengan produsen • Kontrak pembelian LPG dari Iran mendapat diskon • Sedang dijajaki impor crude dari Iran (dapat lebih murah dari Arab)


91

Melanjutkan Reformasi Energi Kondisi Awal

Kondisi yang Ingin Dicapai

Migas

Tidak ada penambahan infrastruktur (kapasitas terbatas); hilir Migas dikuasai kartel

Kapasitas kilang 2,4 juta bph pada 2025; Penggunaan gas di semua sektor

Minerba

Cad batubara 3% dunia, eksportir terbesar, masih ekspor mineral mentah

Membatasi ekspor; Peningkatan nilai tambah (Smelter: 30 Unit)

Ketenagalistrikan

RE dibawah 90%; Kap terpasang 57.000 MW (787 Kwh/kapita terkecil di ASEAN)

RE mendekati 100% di 2020; Kapasitas terpasang: 88.000 MW

EBTKE

Kapasitas terpasang 8,6 GW (6% total bauran energi); Konservasi energi hanya slogan

Kapasitas terpasang 46 GW (23% di 2025); Gerakan hemat energi digalakkan

Governance

Serapan anggaan rendah, izin berbelit; Pemimpin tak tergantikan; Subsidi adalah hak rakyat miskin yang harus terus diberikan

60% izin dipangkas, APBN maju 7 bulan; Penyegaran organisasi; Subsidi ke sektor produktif

Kerjasama Int’l

Pasif dalam hubungan luar negeri

Aktif dalam diplomasi energi global (OPEC, IEA, IEF, IRENA, Mission Innovation, G20)

Kemajuan 20 Bulan 1. Pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif: fiskal membaik 2. Likuidasi Petral: Penghematan Rp 8,5 T hingga 2017 3. Pengaktifan kilang TPPI: Impor turun 30% 4. Pengarusutamaan EBTKE dan Inisiasi Energi Bersih 5. APBN: serapan membaik dan persiapan 7 bulan lebih maju 6. Deregulasi perizinan: 60% izin dipangkas 7. Kerjasama internasional lebih aktif: OPEC, IEA, IEF, IRENA Investasi ESDM 2015-2019: Rp. 3.526 T (APBN Rp. 72 T) Kementerian ESDM Republik Indonesia

Program Strategis

Tindakan/prasyarat

1. Program 35.000 MW 2. Program Indonesia Terang (PIT) 3. Infrastruktur Migas (Kilang, Pipa, Depo, Jargas) 4. Energi Bersih, DKE, CoE, dan Konservasi Energi 5. Peningkatan nilai tambah mineral

1. Koordinasi arah kebijakan 2. Transformasi BUMN (PLN dan Pertamina) 3. Reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi 4. Good governance

600 Pemimpin kredibel

92

Kunci Penentu Kelanjutan Reformasi Energi

• • •

•

Vested Interest

Integritas

Politik populis

•

Konsistensi

Cara pandang myopic

•

Kompetensi


93

TERIMA KASIH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta


94

Memori Akhir Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Periode

Recommend Documents