MELENGKAPI CATATAN SEJARAH YANG TERLUPAKAN TENTANG KEPAHLAWANAN BUNG KARNO1 Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH2.
PENGANTAR Bulan Juni 2012 yang diperingati oleh banyak kalangan masyarakat, terutama para pencinta Bung Karno, sebagai Bulan Bung Karno telah berlalu. Kita telah mengisi bulan Juni 2012 sebagai Bulan Bung Karno dengan pelbagai kegiatan memperingati kembali nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan Bung Karno sebagai pelaku sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia modern. Tidak ada yang meragukan mengenai perjuangan, pengabdian, dan kepahlawanan Bung Karno dalam sejarah. Hanya saja, sebagai manusia biasa tentu Bung Karno juga tidak luput dari kekurangan dalam dirinya sendiri atau pun dalam sepak terjangnya selama mengabdi untuk bangsa dan negara. Segala bahan pembahasan riset, seminar, diskusi tentang Bung Karno selama ini dapat dikatakan sudah tersedia lengkap dalam pelbagai dokumen, buku-buku dan laporan-laporan penelitian mengenai Bung Karno dan perjuangannya. Namun demikian, tetap saja masih terdapat beberapa catatan yang dapat dinilai belum lengkap dan terabaikan. Di antaranya, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk melengkapi catatan sejarah Bung Karno, yaitu: Pertama, bahwa Bung Karno pernah dicabut mandatnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari kedudukannya sebagai Presiden pada tahun 1967 dengan alasan politik dan hukum. Pencabutan mandat oleh MPRS tersebut dikaitkan dengan peristiwa G.30.S/PKI dengan mengamanatkan pula agar masalah dugaan terjadinya pelanggaran hukum oleh Presiden Soekarno dapat diselesaikan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat Presiden Soeharto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kedua, nilai-nilai kepahlawanan Bung Karno telah dihargai oleh negara dengan mengaitkannya dengan status tokoh dwi-tunggal bersama dengan Bung Hatta, yaitu sebagai Pahlawan Proklamator 17 Agustus 1945. Status pahlawan proklamator ini menyebabkan 1
Keynote speech dalam acara Seminar Nasional di Universitas Surabaya (UBAYA) dengan tema: “Kepahlawanan dan Konsistensi Perjuangan Mewujudkan Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, di Surabaya, Senin, 16 Juli 2012. 2 Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pendiri dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003-2008), mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres, 20102011), Penasihat Komnasham dan Ketua Panitia Seleksi Komnasham 2012-2017, Ketua Panitia Seleksi Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi 2009-2013), Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI, 2010-2015), Ketua Dewan Pembina Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI, 20102015).
1
kebesaran Bung Karno terkungkung di dalam konsepsi mengenai dwi-tunggal Soekarno-Hatta dan menyebabkan kepahlawanannya di lapangan selalu terkait dengan Bung Hatta. Padahal, baik nilai-nilai kepahlwanan Bung Karno maupun Bung Hatta lebih tinggi dan lebih luas dari sekedar kepahlawanan mereka sebagai dwi-tunggal proklamator dan ko-proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua masalah inilah, antara lain, yang menurut saya perlu mendapat perhatian, sehingga catatan sejarah mengenai keduanya di masa depan dapat dilengkapi atau diluruskan sebagaimana mestinya.
TAP MPRS NO.XXXIII/MPRS/1967 Pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS menetapkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Soekarno. Ketetapan MPRS ini mengakhiri kedudukan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Bab II Pasal 6 TAP MPRS ini dinyatakan pula, “Menetapkan, penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”3. Rumusan Pasal 6 ketetapan tersebut sangat terang benderang atau secara ‘expressis verbis’ menegaskan bahwa proses hukum terhadap Dr. Ir. Soekarno diamanatkan untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum dan keadilan, dan bahwa proses hukum itu diperintahkan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pejabat Presiden. Dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu, jelas diasumsikan bahwa Dr. Ir. Soekarno ketika masih menduduki jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia telah melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, oleh karena proses hukum yang dimaksud tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Presiden Soeharto selama masa pemerintahan Orde Baru, maka asumsi mengenai adanya pelanggaran hukum atau tindakantindakan Bung Karno yang melanggar hukum tersebut tidak dapat dipandang benar meskipun juga tidak dapat dinafikan seolah-olah pasti tidak benar. Sampai sekarang persoalan ini dibiarkan tergantung, tanpa penyelesaian, seolah-olah dibiarkan sampai semua orang lupa sendiri. Padahal, masalah yang tidak selesai tidak akan pernah terlupakan dari catatan sejarah, sebaliknya malah menciptakan masalah baru berupa stigma dan trauma di kemudian hari. Inilah akibatnya apabila kita sebagai bangsa tetap memelihara kebiasaan untuk menunda dan menghindar dari keharusan membuat sesuatu keputusan untuk menyelesaikan masalah, masalahnya menjadi tidak terselesaikan dan malah menimbulkan masalah baru sebagai dampak ikutannya yang membuat keadaan menjadi semakin rumit dan tak 3
Lihat Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 21960 s/d 2002, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2002, hal. 271-275.
2
terselesaikan. Jikalau timbul sesuatu konflik, kita cenderung menghindar dari masalah (conflict avoidance), bukan menyelesaikan masalah (conflict resolution). Karena itu lah, maka di masa depan, sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban bangsa, cara kerja bangsa kita sudah seharusnya dikembangkan ke arah tipe ‘conflict resolution’, bukan lagi bertahan dengan kebiasaan ‘conflict avoidance’. Dengan adanya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu, reputasi Soekarno sebagai bapak bangsa tergerus secara mendasar. Ia diberhentikan dari jabatannya dan mandat kekuasaannya sebagai Presiden mandataris MPR dicabut oleh MPRS dengan alasan hukum dan politik yang pada masa selanjutnya menciptakan stigma bagi nama baik Soekarno dan keluarga beserta para pengikut dan pencintanya. Stigma ini sudah seharusnya dihilangkan agar rekonsiliasi antar kelompok pro dan kontra Bung Karno dapat berlangsung dengan tuntas dan menjamin kerukunan hidup bersama segenap anak bangsa dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Pandangan dan sikap pro dan kontra itu sendiri, sebenarnya, terutama di kalangan generasi muda sudah tidak banyak lagi terdengar dalam wacana publik dan dalam sikap umum masyarakat kita dewasa ini. Akan tetapi, kebutuhan untuk memperbaiki dan melengkapi catatan sejarah yang tertinggal dan bahkan terlupakan yang berkaitan dengan penghormatan bangsa kita akan nilai-nilai pengabdian, kejuangan, dan kepahlawanan Bung Karno harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh generasi penerus perjuangan bangsa. Memang benar pula bahwa TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu sendiri berlaku ‘einmalig’ dan tidak dapat dan tidak perlu lagi ditindaklanjuti sebagaimana amanat atau perintah yang terkandung di dalamnya. Oleh TAP No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2022, TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut dimasukkan ke dalam kategori TAP MPR/S yang tidak lagi memerlukan tindak lanjut. Dalam Pasal 6 butir 30 TAP No. I/MPR/2003 tersebut ditegaskan bahwa TAP No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut termasuk ke dalam kelompok “…. Ketetapan MPRS dan MPR-RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, ataupun telah selesai dilaksanakan.” Sebelum Rancangan Ketetapan No. I/MPR/2003 itu dirumuskan, saya sendiri adalah Ketua Tim Ahli dari Universitas Indonesia yang ditugaskan oleh Badan Pekerja MPR untuk melakukan kajian dan menyusun draf awal rancangan TAP MPR No. I/MPR/2003 itu. Pengelompokan-pengelompokan pelbagai ketetapan-ketetapan tersebut berasal dari usul saya dalam tim yang kemudian dijadikan masukan dalam rangka perancangan ketetapan yang selanjutnya diterima oleh Badan Pekerja MPR. Dapat dikemukakan bahwa ketika pengelompokan ketetapan-ketetapan MPR/S itu dilakukan yang terbayangkan adalah bahwa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa TAP MPRS Mo.XXXIII/MPRS/1967 itu bersifat ‘einmalig’ dan atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut tersebut di atas adalah bahwa 3
proses hukum yang diperintahkan oleh TAP MPR tersebut sudah tidak dapat lagi ditindak lanjuti karena subjek hukum yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, yaitu sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam perumusannya jelas digunakan perkataan “tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut”. Di samping itu, menyangkut hal-hal yang bersifat penetapan administratif, seperti tindakan pencabutan mandat kekuasaan Soekarno, dan lain-lain dipandang sebagai tindakan hukum yang bersifat ‘einmalig’, tindakan sekali dan final, sehingga tidak diperlukan lagi tindaklanjut sesudahnya. Dengan demikian, jika diurai, materi Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut pada pokoknya berisi dua kategori norma, yaitu (i) norma penetapan yang konkrit dan individual yang bersifat ‘einmalig’, dan (ii) norma yang berkenaan dengan perintah untuk dilakukannya proses hukum bagi Dr. Ir. Soekarno dan amanat kepada pejabat Presiden untuk menindaklanjuti perintah tersebut sebagaimana mestinya. Kedua kategori norma itu lah yang dinyatakan tidak lagi memerlukan tindak lanjut. Yang pertama bersifat ‘einmalig’, sedangkan yang kedua memang sudah tidak dapat lagi ditindak-lanjuti, berhubung subjek hukum yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak memerlukan tindak lanjut itu adalah sepanjang menyangkut tindakan hukum lebih lanjut. Akan tetapi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah psikologi politik, luka dan dan stigma sejarah, tentu tidak termasuk ke dalam kategori hal-hal tidak memerlukan tindak lanjut. Jika menurut pertimbangan kepentingan umum, atau pertimbangan politik yang lebih luas memang diperlukan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat saja mengeluarkan keputusan untuk memberikan rehabilitasi lebih lanjut kepada almarhum Dr. Ir. Soekarno, berhubung dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS1967 tersebut Presiden Soekarno secara terang-terang dikaitkan dengan peristiwa G.30.S./PKI dan secara implisit diasumsikan terlibat pelanggaran hukum sehingga memerlukan suatu proses hukum dan keadilan sebagaimana mestinya. Proses hukum itu sendiri ternyata tidak pernah dilaksanakan, bukan karena Bung Karno terbukti tidak bersalah, melainkan karena pejabat Presiden yang diperintahkan oleh Ketetapan MPRS tersebut, sampai akhir masa jabatannya, tidak pernah menjalankan proses hukum itu sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, trauma psikologis yang diakibatkan oleh stigma pemberhentian dari jabatan itu tetap mengganggu bagi sebagian rakyat Indonesia, terutama para pendukung yang merasa dekat dengan Bung Karno. Hal itu hanya dapat diselesaikan dengan diberikannya rehabilitasi bagi Bung Karno sebagaimana mestinya. Apakah trauma dan stigma sejarah yang diakibatkan oleh asumsi mengenai adanya pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh Bung Karno, khususnya berkaitan dengan peristiwa G.30.S/PKI, dapat dilupakan begitu saja tanpa diperlukan tindakan resmi dari negara melalui instrumen Keputusan Presiden dan upacara kenegaraan? Mungkin saja banyak orang 4
yang beranggapan bahwa dewasa ini trauma sejarah semacam itu terutama di kalangan generasi mudah sudah tidak ada lagi, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Karena itu, tindakan rehabilitasi bagi Bung Karno juga sudah tidak relevan lagi untuk diperbincangkan. Malahan, di tengah kenyataan bahwa generasi muda pada umumnya dewasa ini sudah tidak ada lagi yang mempersoalkan hal-hal buruk tentang Bung Karno, diangkatnya kembali persoalan pencabutan mandat kekuasaan Presiden Soekarno oleh MPRS berdasarkan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu dapat membuka kembali luka lama. Karena itu, terdapat juga alasan logis bagi sebagian orang untuk menolak ide pemberian rahabilitasi tersebut, bukan karena sikap negatif kepada Bung Karno, tetapi justru karena sikap positif. Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan peradaban Indonesia, catatan sejarah tidak akan pernah hilang dari ingatan koletif bangsa. Karena itu, jika ada catatan sejarah yang kurang, adalah kewajiban moral generasi kita sekarang ini untuk melengkapinya, atau pun jika ada catatan yang berlebihan, juga adalah kewajiban moral kita untuk menguranginya. Bangsa kita tidak boleh dibiarkan menyimpan hutang sejarah yang tidak dapat atau tidak pernah terselesaikan. Untuk menyelesaikan trauma psikologis dan melengkapi catatan yang terlupakan itu, justru diperlukan upaya pemberian rehabilitasi terhadap Bung Karno dengan Keputusan Presiden, setelah mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya dari Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 19454. Di samping itu, pemberian rehabilitasi tersebut sebaiknya dilakukan melalui upacara kenegaraan yang bersifat khusus pula yang dipimpin sendiri oleh Presiden, sehingga dengan demikian seluruh rakyat Indonesia dapat menyaksikan adanya tindakan resmi oleh negara untuk menghapus segala trauma sejarah dan stigma yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, tokoh pendiri bangsa dan negara serta Presiden pertama Republik Indonesia, terkait dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut.
GELAR PAHLAWAN NASIONAL Hal kedua yang juga cenderung diabaikan dan dilupakan, karena dianggap tidak begitu penting untuk dipermasalahkan adalah persoalan gelar kepahlawanan bagi Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno jelas bagi semua orang adalah seorang pahlawan bangsa. Namun oleh karena menurut undang-undang dasar, gelar kepahlawanan itu mesti lebih dulu diatur dengan undang-undang, maka acuan pemberian gelar kepahlawanan itu mestilah berdasarkan undang-undang. Sampai sekarang, terutama sebelum ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan5, belum ada Keputusan 4
Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 ini menyatakan, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. 5 LN-RI Tahun 2009 Nomor 94, TLN-RI Nomor 5023, diundangkan tanggal 18 Juni 2009.
5
Presiden yang menetapkan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soekarno sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan sebelum tahun 2009. Yang dapat dikatakan sudah ada adalah Keputusan Presiden No. 081 Tahun 1986 yang memberikan kepada Soekarno bersama-sama dengan Mohammad Hatta gelar Pahlawan Proklamator sebagai dwi tunggal proklamator dan ko-proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, pemberian gelar Pahlawan Proklamator ini tidaklah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang tentang Gelar Kepahlawan sebelumnya tidak mengenal istilah Pahlawan Proklamator. Yang ada hanyalah Pahlawan Nasional. Karena itu, Pahlawan Proklamator dalam Keputusan Presiden Tahun 1986 itu jelas tidak identik dengan dan bukanlah Pahlawan Nasional menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Malah sebaliknya, Keputusan Presiden No. 081 Tahun 1986 itu justru mengkerangkeng nama besar Bung Karno dan juga nama besar Bung Hatta dalam konsepsi dwi-tunggal sebagai Proklamator dan Ko-Proklamator yang berakibat sampai sekarang nama masing-masing Bung Karno dan Bung Hatta tidak pernah diabadikan sebagaimana mestinya secara sendiri-sendiri. Nama Soekarno dan Hatta secara sendiri-sendiri tidak pernah diabadikan, misalnya, dalam nama jalan ataupun bangunan dan ruangan, melainkan selalu dikaitkan secara bersama-sama sebagai dwi-tunggal. Tanpa disadari, akibat pemaksaan digunakannya perspektif dwi-tunggal itu, dalam praktik sangat terasa bahwa penghargaan dan penghormatan terhadap kebesaran masing-masing tokoh bangsa kita ini direduksikan secara tanpa sengaja (without intention) menjadi penghargaan terhadap dwi-tunggal yang terkait dengan 1 peristiwa sejarah saja, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika dipalajari kembali latar belakang perkembangan yang terjadi pada masa-masa sebelum penghargaan Pahlawan Proklamator itu diberikan, dapat dikatakan bahwa sebenarnya, Keputusan Presiden No. 081 Tahun 1986 tersebut merupakan bentuk diskresi atau kebijaksanaan yang bersifat politis. Tujuannya adalah untuk kepentingan akomodasi dan kompromi politik guna memberikan penghargaan yang pantas di tengah persepsi umum masyarakat yang sejak tahun 1965 sampai awal tahun 1980-an cenderung menempatkan Bung Karno dalam posisi yang negatif terkait peristiwa G.30.S/PKI yang menyebabkan mandatnya sebagai Presiden dicabut oleh MPRS. Oleh karena itu, penghargaan pahlawan itu diberikan kepada Bung Karno dalam kedudukannya sebagai dwi tunggal Proklamator dan Ko-Proklamator bersama-sama dengan Bung Hatta. Penghargaan tidak diberikan hanya kepada pribadi Bung Karno, tetapi diberikan dalam satu kesatuan dwi-tunggal yang dipaksakan. Apalagi, sesudah Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya, kesatuan kepemimpinan mereka berdua yang diidealkan dalam konsepsi dwi-tunggal menjadi relevan jika dikaitkan 6
hanya dengan peristiwa pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 saja, atau paling jauh dengan kekompakan kerjasama di antara mereka berdua pada masa perjuangan kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan, sebelum mereka berpisah jalan. Artinya, kepahlawanan mereka berdua di sepanjang sejarah pengabdian mereka kepada bangsa dan negara tidak semuanya terkait dengan kedudukan mereka sebagai dwi-tunggal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai dan makna kepahlawanan dalam konsepsi Pahlawan Proklamator bersifat terbatas dan lebih sempit daripada pengertian Pahlawan Nasional dalam pengertian yang lebih umum. Dewasa ini, tentu banyak juga orang yang beranggapan bahwa gelar Pahlawan Proklamator itu justru lebih tinggi dan lebih khusus, karena dalam sejarah proklamator kemerdekaan Indonesia hanya 2 orang, sedangkan pahlawan nasional banyak. Namun, jikalau latar belakang sejarah pemberian gelar Pahlawan Proklamator itu diungkap, maka tidak ada kesimpulan lain kecuali bahwa (i) istilah pahlawan proklamator itu hanya lah merupakan ciptaan Presiden Soeharto saja yang tidak berdasarkan pada ketentuan undang-undang, dan (ii) makna istilah pahlawan proklamator itu lebih sempit dan tidak lebih tinggi daripada nilai dan makna pahlawan nasional. Di samping itu, (iii) nilai kepahlawanan dalam konsepsi Pahlawan Proklamator dapat dikatakan terbatas hanya kepada 1 peristiwa proklamasi saja, tidak atau bukan dikaitkan dengan kebesaran pribadi Bung Karno dan Bung Hatta masing-masing sebagai tokoh besar bangsa Indonesia yang bernilai pahlawan di sepanjang sejarah hidupnya. Selain itu, (iv) karena konsep Pahlawan Proklamator itu sendiri terkait dengan konsep dwi-tunggal, maka di dalamnya tergambar adanya pemaknaan bahwa nilai kepahlawanan Bung Karno dan Bung Hatta itu sendiri merupakan satu kesatuan berdua, dimana keduanya seakan-akan secara mutlak dinilai sama, setara, dan sebanding. Karena itu, makna kepahlawan dalam konsepsi Pahlawan Proklamator tidak dapat diidentikkan dengan atau pun apalagi ditafsirkan seakan-akan lebih tinggi nilainya dari konsepsi Pahlawan Nasional. Pahlawan proklamator tidak sama dengan pahlawan nasional dan juga tidak lebih tinggi daripada pahlawan nasional, meskipun kebanyakan masyarakat dewasa ini cenderung menganggap bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu sendiri lebih tinggi penghargaannya daripada pahlawan-pahlawan lainnya. Pendek kata, penyatuan nilai kepahlawanan kedua tokoh ini sebagai satu kesatuan dwitunggal Soekarno-Hatta, tidak boleh menyebabkan penghargaan kita kepada kedua tokoh Soekarno dan Mohammad Hatta secara sendiri-sendiri menjadi berkurang. Pengabadian nama kedua tokoh besar Soekarno dan Mohammad Hatta ini secara sendiri dalam nama jalan dan gedung atau dalam bentuk lainnya juga jangan terkendala hanya karena konsepsi dwi-tunggal, Pahlawan Proklamator itu. Lihat lah bahwa sampai sekarang kita belum memiliki nama jalan dan nama bangunan yang dinisbatkan dengan nama Soekarno atau Mohammad Hatta. Yang ada selalu dinamakan Soekarno-Hatta, seperti Bandara Udara (Bandara) yang dulunya pada 7
tahun 1983 dikenal sebagai Cengkareng kemudian pada tahun 1986 diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan karena terasa kepanjangan, masyarakat kita biasa menyingkatnya menjadi Bandara Soetta yang dapat menimbulkan salah pengertian mengenai kebesaran nama Soekarno dan Mohammad Hatta. Status Pahlawan Proklamator itu sendiri di kemudian hari memang dilegalisasikan oleh undang-undang sebagai gelar yang dianggap sudah termasuk ke dalam pengertian pahlawan nasional. Akan tetapi, hal itu baru dilakukan pada tahun 2009. Legalisasi dilakukan dengan merumuskan definisi baru mengenai apa yang diartikan sebagai Pahlawan Nasional menurut UU tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang baru, yaitu UU No. 20 Tahun 2009. Ketentuan mengenai gelar Pahlwan Nasional dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menyatakan bahwa gelar diberikan berupa Pahlawan Nasional. Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 4 Undang-Undang ini, yang diartikan sebagai Pahlawan Nasional itu adalah: “Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia”. Sebenarnya, tidak ada masalah dengan rumusan definisi Pahlawan Nasional tersebut di atas. Akan tetapi, selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut dinyatakan pula bahwa: “Yang dimaksud dengan “Pahlawan Nasional” adalah Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera. Dalam ketentuan ini, tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia”. Dengan demikian, legalisasi Pahlawan Proklamator menjadi tercakup dalam pengertian Pahlawan Nasional itu dilakukan secara ‘post-factum’ dengan undang-undang, dan bukan atau belum pernah dilakukan dengan tindakan administrasi pemerintahan melalui Keputusan Presiden. Istilah Pahlawan Proklamator itu dilegalisasikan sebagai pahlawan nasional dengan instrument regulasi (regelingsdaad) bukan dengan beschikkingsdaad, yaitu dengan UU tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Tahun 2009 tanpa diikuti dengan beschikkingsdaad dalam bentuk Keputusan Presiden6. Lagi pula, legalisasi dilakukan secara sederhana hanya melalui perumusan definisi baru tentang Pahlawan Nasional. Itupun dilakukan melalui rumusan Penjelasan Pasal 4 ayat (1), seakan-akan pencakupan pengertian-pengertian baru yang tercermin dalam istilahistilah, seperti “Pahlawan Proklamator”, “Pahlawan Ampera”, dan lain-lain itu ke dalam pengertian Pahlawan Nasional merupakan persoalan sederhana saja yang tidak memerlukan tindakan administratif sama sekali. Dengan perumusan definisi baru dalam Penjelasan undangundang, muncul norma baru tentang Pahlawan Nasional yang lebih luas maknanya sehingga 6
LN-RI Tahun 2009 Nomor 94, TLN-RI Nomor 5023.
8
mencakup juga pengertian Pahlawan Proklamasi. Padahal, dalam pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Penjelasan UU tidak boleh membuat norma baru, selain apa yang sudah ditentukan dalam pasal7. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya, ketika Keputusan Presiden No. 081 Tahun 1986 yang memberikan gelar Pahlawan Proklamator kepada Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai dwi-tunggal ditetapkan, undang-undang yang dijadikan dasar adalah Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai Tanda-Tanda Kehormatan8, Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan9, beserta 15 (lima belas) undang-undang lain. Dalam semua undang-undang tersebut, tidak ada satupun yang mengatur adanya jenis gelar yang dinamakan Pahlawan Proklamator. Karena itu, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa gelar Pahlawan Proklamator yang diberikan kepada Soekarno dan Mohammad Hatta dengan Keputusan Presiden No. 081/1986 yang tidak didasarkan atas undang-undang yang resmi mengatur tentang gelar Pahlawan Nasional itu, secara serta merta berubah pengertiannya menjadi Pahlawan Nasional hanya karena Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merumuskan pengertian baru mengenai Pahlawan Nasional yang mencakup pengertian Pahlawan Proklamator. Ketika Keputusan Presiden Tahun 1986 itu ditetapkan, Pahlawan Proklamator itu jelas bukanlah Pahlawan Nasional. Bahwa di kemudian hari, yaitu dengan UU No. 20 Tahun 2009, pengertian Pahlawan Nasional berkembang menjadi mencakup pengertian Pahlawan Proklamator dapat saja diterima karena UU menyatakannya demikian. Tetapi makna yang terkandung dalam gelar Pahlawan Proklamator dalam Keputusan Presiden No. 081/1986 itu jelas berbeda muatannya. Belum lagi, pencakupan pengertian baru itu hanya dirumuskan sebagai penjelasan terhadap Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2009, bukan dalam rumusan pasal atau ayat tersendiri. Namun, sekiranya pun hal itu tidak perlu dipersoalkan, maka muatan atau kandungan makna istilah Pahlawan Proklamator dalam Keputusan Presiden jelas tidak sama dengan pengertian Pahlawan Nasional dalam undang-undang ketika Keputusan Presiden itu ditetapkan. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan gelar anugerah kepahlawanan bagi Bung Karno dan Bung Hatta, diusulkan agar dikeluarkan untuk masing-masing satu Keputusan Presiden baru yang terpisah sebagai tindakan asministratif yang dperlukan untuk menjalankan ketentuan UU No. 20 Tahun 2009 yang baru itu sebagaimana mestinya.
7
Baca Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajagrafindo, Jakarta, 2007, 2008. Dalam Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 dapat dibaca bahwa “Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan”. Di samping itu, “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan”. Demikian pula, “Dalam penjelasan harus dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. 8 TLN Nomor 1789. 9 LN Tahun 1964 Nomor 92, TLN Nomor 2685.
9
Dalam Keputusan Presiden yang baru itu dapat ditegaskan mengenai hal-hal sebagai berikut: Pertama, bahwa Pahlawan Proklamator yang telah dianugerahkan kepada Bung Karno berdasarkan Keputusan Presiden No. 081/1986 adalah Pahlawan Nasional sebagiaman dimaksud oleh Undang-Undang yang baru; Kedua, bahwa dengan pertimbangan bahwa Bung Karno telah berjasa sangat luar biasa kepada negara dan bangsa, Pemerintah menganggap perlu menegaskan sekali lagi memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Dr. Ir. Soekarno; dan Ketiga, khusus bagi Bung Karno, perlu ditegaskan pula bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan rehabilitasi untuk mengembalikan seluruh nama baik Bung Karno sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Ketetapan MPR No. XXXIII/MPRS/1967 yang tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses pemberian gelar kepahlawanan dan rehabilitasi yang dimaksud dapat dilakukan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap tidak diperlakukan sebagai usulan biasa yang memerlukan proses sebagaimana pengusulan calon pahlawan nasional yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Usul penegasan Gelar Pahlawan Nasional bagi Bung Karno dan Bung Hatta serta usul pemberian rehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi Bung Karno dapat dilakukan atas dasar niat baik dan kehendak politik serta prakarsa Presiden sebagaimana mestinya. Ada juga alternatif usul bahwa pemulihan nama baik itu dilakukan dengan cara Presiden atas nama negara menyampaikan permintaan maaf atau menyatakan penyesalan atas ternodanya nama baik Seokarno yang dikaitkan terlibat dengan peristiwa G30S/PKI, atau setidaknya ada pernyataan tertentu yang menegaskan sikap negara mengenai nama baik Bung Karno dimaksud. Namun, terlepas dari semua bentuk teknis dan cara pemulihan nama baik itu dilakukan, yang penting ada penegasan bahwa nama baik Bung Karno dipulihkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Keputusan Presiden yang dimaksud di atas sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memberikan rehabilitasi kepada Bung Karno guna mengembalikan seluruh nama baiknya dalam sejarah sebagai akibat tidak dilaksanakannya proses hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Tentu saja, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, pemberian rehabilitasi tersebut, sebagaimana telah dikemukakan di atas, harus dilakukan oleh Presiden dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Namun, sekiranya pun Presiden berkenan meneguhkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno sebagaimana diusulkan di atas, sebenarnya, sudah cukuplah bagi kita untuk memastikan status hukum dan persoalan stigma politik Bung Karno yang masih tersisa. Karena, pemberian gelar Pahlawan Nasional itu justru menegaskan bahwa asumsi atau anggapan adanya cacad hukum dalam diri Bung Karno di masa hidupnya tentu terhapus dengan sendirinya, oleh karena dengan pemberian gelar itu, jelas diasumsikan bahwa Bung Karno tidak pernah cacad hukum. Memang demikianlah persyaratan seseorang untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional menurut ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009, yaitu tokoh yang dimaksud dipersyaratkan tidak boleh cacad secara hukum. Karena itu, jika Bung Karno diberi 10
gelar Pahlawan Nasional, setidaknya meneguhkan lagi gelar yang sudah diberikan kepadanya dengan Keputusan Presiden No. 081 Tahun 1986, yaitu sebagai Pahlawan Proklamator bersama dengan Bung Hatta, maka berarti negara secara resmi melalui Keputusan Presiden menegaskan bahwa Bung Karno tidak pernah cacad hukum selama hidupnya. Dengan demikian, stigma mengenai asumsi keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa G30S/PKI secara alamiah akan hilang dengan sendirinya.
MOMEN PENGANUGERAHAN Keputusan Presiden yang diusulkan tersebut di atas sebaiknya diikuti pula dengan upacara kenegaraan yang bersifat khusus untuk menegaskan pengganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Bung Karno dan Bung Hatta, masing-masing dalam upacara yang tersendiri yang disesuaikan dengan tanggal yang secara simbolik berkaitan dengan jasa dan pengabdian terpenting Bung Karno dan Bung Hatta. Satu satu peristiwa yang dapat dinilai terpenting dalam sejarah pengabdian Bung Karno bagi bangsa dan negara kita adalah penemuan kelima nilai dan prinsip dasar Pancasila melalui Pidatonya dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno adalah peletak dasar Pancasila, meskipun dalam rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 mengalami penyempurnaan redaksional, dan lebih-lebih dalam rumusan resmi dalam naskah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 juga sekali lagi mengalami penyuempurnaan redaksional dan tata urutan. Untuk memahami Pancasila dengan tepat, ketiga peristiwa sejarah tersebut tidak boleh dipisah-pisah secara sendiri-sendiri. Ketiganya merupakan satu rangkaian peristiwa yang berkenaan dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kebangsaan kita. Tanggal 18 Agustus 1945 adalah tanggal ketika Pancasila disahkan secara resmi menjadi bagian tak terpisahkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, karena itu tercatat final dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia (the constitutional history). Tanggal 22 Juni 1945 adalah tanggal ketika rumusan Pancasila disepakati dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia (the political history) dalam Piagam Jakarta yang mencakup anak kalimat yang kemudian dihapuskan, yaitu “… dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya”. Sedangkan tanggal 1 Juni 1945 adalah tanggal ketika pertama kali Bung Karno menyampaikan pidato bersejarahnya, ketika pertama kali ide tentang kelima sila Pancasila itu secara cerdas dan mencerahkan ia kemukakan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ketiga peristiwa itu merupakan satu rangkaian peristiwa bersejarah tentang negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
11
Hanya saja, dari ketiga peristiwa bersejarah itu, dapat dikatakan bahwa rumusan pada tanggal 18 Agustus 194510 dalam konteks ‘the constitutional history of Pancasila’, dan rumusan tanggal 22 Juni 194511 dalam konteks ‘the political history of Pancasila’ sama-sama berkaitan dengan peran banyak orang atau banyak tokoh pendiri bangsa dan negara (the founding leaders). Sedangkan rumusan tanggal 1 Juni 194512 merupakan catatan tentang kejeniusan intelektualitas seorang tokoh bangsa, yaitu Bung Karno seorang. Karena itu, catatan sejarah tanggal 1 Juni 1945 itu dapat disebut sebagai ‘the intellectual history of Pancasila’ yang hanya terkait dengan peran satu-satunya tokoh bangsa dan negara kita, yaitu Soekarno13. Sebagai hasil dari suatu kreatifitas dan inovasi intelektual seorang pemimpin cerdas dan memiliki mimpi besar tentang bangsanya, urutan dan formulasi redaksional kelima sila Pancasila yang terdapat dalam Pidato 1 Juni 1945 itu tentu saja tidak perlu dipertentangkan dengan urutan dan formulasi redaksional Piagam Jakarta dan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta adalah dokumen politik dan UUD 1945 adalah dokumen hukum. sedangkan Pidato 1 Juni 1945 merupakan dokumen intelektual yang berisi prinsip-prinsip dasar, gambaran tentang nilai-nilai falsafah kebangsaan yang diabstraksikan oleh Soekarno menjadi impian bersama tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia merdeka. Dengan demikian, Pidato 1 Juni itu lah yang harus menjadi rujukan awal dalam cara kita memahami Pancasila, baik dalam rumusan Piagam Jakarta maupun dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 dengan tetap memperhatikan pelbagai ide-ide baru yang bersifat melengkapi dalam perjalanan sejarah redaksional Pancasila itu sampai ke pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Pidato 1 Juni 1945 itu lah yang menjadi momen yang sangat penting dalam sejarah perumusan cita-cita kebangsaan Indonesia sampai hari ini dan seterusnya untuk masa depan. Tanggal 1 Juni 1945 itu pula lah yang merupakan momentum yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah pemikiran Bung Karno tentang negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, saya mengusulkan kiranya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Rehabilisasi bagi Bung Karno tersebut di atas dapat dilakukan dalam satu upacara khusus di 10
Rumusan Pancasila dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 mencakup: “Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. 11 Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syai’at Islam bagi pemelukpemeluknya, menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”. 12 Rumusan Pancasila dalam Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 mencakup: (i) Nasionalisme atau Kebangsaan, (ii) Peri Kemanusiaan atau Internasionalisme, (ii) Mufakat atas dasar permusyawaratan dan perwakilan, (iv) Kesejahteraan, dan (v) Ketuhanan. Mufakat berkenaan dengan demokrasi politik, sedangkan kesejahteraan berkaitan dengan demokrasi ekonomi. Keduanya disarikan oleh Bung Karno sebagai paham sosio-demokrasi. 13 Yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Prof. Taufik Abdullah untuk membandingkan antara sejarah Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang disebutnya dengan istilah “the constitutional history” dengan tanggal 1 Juni 1945 yang disebutnya sebagai “the intellectual history”. Untuk melengkapinya,, saya tambahkan 1 istilah lagi, yaitu sejarah Pancasila dalam konteks dinamika politik Indonesia yang terkait dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang terakhir ini saya sebut sebagai sejarah Pancasila dalam konteks “the political history”.
12
Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 2013 atau setidaknya pada tanggal 1 Juni 201414, yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Bulan Bung Karno 2013 atau 2014. Sedangkan untuk penganugerahan gelar bagi Bung Hatta dapat dicarikan waktu lain yang tersendiri yang terkait dengan peristiwa sejarah yang terpenting dalam pengabdian Bung Hatta kepada bangsa dan negara, selain tanggal 17 Agustus sebagai hari Proklamasi.
PENUTUP Demikianlah makalah ini saya dedikasikan untuk melengkapi catatan sejarah dan sekaligus meluruskan sejarah khususnya mengenai kepahlawanan Bung Karno dan statusnya terkait dengan trauma sejarah sebagai akibat Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saya menyambut gembira dan sangat menghargai prakarsa Universitas Surabaya (UBAYA) yang menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional mengenai kepahlawanan Bung Karno hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai soal ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan saudara semua juga menyampaikan pandangan dan pendapat masing-masing mengenai hal ini. Kita perlu mengundang partisipasi semua kalangan untuk mendiskusikan gagasan rehabilitasi dan gelar kepahlawanan bagi Bung Karno, dan kemudian pada waktunya mengambil tindakan konkrit untuk menetapkan keputusan yang pasti terkait Soekarno sebagai tokoh bangsa yang sama-sama kita banggakan. Sebagai bangsa modern, kita tidak boleh lagi meneruskan kebiasaan yang tidak baik dari masa lalu bangsa kita, yaitu suka menunda masalah atau menghindar dari masalah, bukan tampil secara bertanggungjawab untuk membuat keputusan yang pasti guna menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Kita doakan siapa saja yang diberi amanat dengan kewenangan untuk menetapkan keputusan, kiranya dapat menjalankan segala tanggungjawab yang ada di balik kewenangannya itu dengan sebaik-baiknya, yaitu membuat keputusan dengan penuh rasa tanggungjawab bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau pun golongan sendiri.
14
Jadwal pada tahun 2013 atau 2014 ini diusulkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono untuk membuat keputusan yang bersejarah mengenai soal ini. Sebab, sesudah itu, Republik Indonesia akan memiliki Presiden baru sebagai hasil pemilihan presiden tahun 2014.
13
