FFFaaakkkuuullltttaaasss H m m H Huuukkkuuum U U Aiiirrrlllaaannnggggggaaa A Unnniiivvveeerrrsssiiitttaaasss A
ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA KONFERENSI NASIONAL KE-3 Call for Papers
MELAMPAUI PERDEBATAN POSITIVISME HUKUM dan TEORI HUKUM KODRAT Pengantar Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) adalah perhimpunan dosen dan peminat filsafat hukum yang didirikan tanggal 9 Maret 2011. Asosiasi mempunyai tujuan untuk menjadi wahana pertukaran pemikiran, pengembangan jaringan kerja, pusat informasi dan pusat belajar yang berkontribusi aktif dan positif bagi kemajuan pengembanan hukum di Indonesia. Setelah melaksanakan konferensi pertama di Bandung (2011) dan di Semarang (2012), AFHI akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Filsafat Hukum ketiga di Surabaya pada tanggal 27-29 Agustus 2013. Konferensi ini diselenggarakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Epistema Institute. Panitia mengundang para peserta untuk mengirimkan abstrak dan membawakan makalah dalam konferensi ini.
Nalar Norma hukum terdiri dari bentuk dan materi (isi) hukum. Bentuk norma hukum ditentukan oleh prosedur dan asas-asas pembuatan dan penegakannya, serta tersedianya otoritas resmi yang berintegritas untuk menegakkan dan menjatuhkan sanksi. Semua ini akan menentukan kepastian hukum. Sedangkan materi (isi) hukum adalah relasi antara hak dan kewajiban dalam mempraktekkan kehidupan privat, pidana dan administrasi negara. Pada aspek materi (isi) hukum inilah persoalan moral atau keadilan diwujudkan. Pembahasan hukum tidak mungkin dilepaskan dari wacana bentuk dan materi (isi) hukum ini. Meskipun demikian, masih banyak pembahasan hukum yang secara berat sebelah mementingkan aspek bentuk atau isinya saja. Pembahasan seperti ini terkait dengan perdebatan panjang antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum di Eropa dan Amerika Serikat sejak abad ke-19. Mazhab Hukum Kodrat atau Hukum Alam menganggap kepastian dan keadilan hukum buatan manusia (hukum positif buatan negara) hanya ada bila hukum itu tidak bertentangan dengan kodrat manusia dan kodrat alam. Istilah kodrat ini menunjuk pada anggapan tentang adanya hukum-hukum bawaan di alam dan diri manusia yang memungkinkan mereka berproses dan hidup. Kodratlah yang mewujudkan moralitas sehingga kepatuhan pada kodrat adalah keadilan. Hugo Grotius (1583-1645) mengatakan bahwa rasionalitas hukum-hukum bawaan ada bukan hanya karena mereka diciptakan oleh Tuhan, sehingga penyimpangannya akan berujung anomali, tetapi terutama karena hukum bisa dipahami secara rasional. Karena itu legalitas hukum negara ada hanya jika hukum itu mampu mewujudkan dan
1
menjamin kodrat para subjek hukum. Tampak di sini bagaimana teori hukum kodrat menekankan legalitas dan kepastian hukum pada isi hukum, yaitu pada kodrat atau moralitas. Pada masyarakat dengan kemajemukan nilai dan pandangan hidup, argumentasi mazhab Hukum Kodrat atau Hukum Alam itu tampak kedodoran. Kemajemukan masyarakat membuat setiap orang dan kelompok punya pandangan moralitasnya sendiri. Apa yang baik menurut orang atau kelompok tertentu belum tentu baik menurut orang atau kelompok lain. Di sini, mazhab hukum kodrat tidak punya metode untuk memastikan apa yang merupakan kodrat dan bukan, atau apa yang baik dan buruk. Mazhab Positivisme Hukum muncul sebagai alternatif. Mazhab ini adalah varian dari positivisme humaniora di Eropa abad 19 dimana saintisme berkembang. Saintisme memandang hanya sains dan ilmu sosial (humaniora) bermetode kuantitatif―dan bukan agama atau moralitas―yang bisa memecahkan segala masalah manusia di bumi. Berbagai klaim validitas saintisme, positivisme ilmu sosial dan positivisme hukum didasarkan pada filsafat empirisme. Bagi empirisme setiap pemikiran hanya akan objektif dan pasti bila didasarkan pada data-data inderawi. Di luar itu pemikiran hanya akan berspekulasi dan subjektif. Mengikuti cara kerja filsafat empirisme tersebut, positivisme hukum menganggap, bahwa yang ada dan yang mengatur hidup hanyalah hukum positif (hukum yang berlaku). Walau isi hukum tak adil, tetapi selama ia berlaku, maka ia harus dipatuhi. Keberlakuan hukum tidak ditentukan oleh isinya, tetapi oleh apakah ia dibentuk, diberlakukan dan ditegakkan oleh sebuah otoritas resmi berdasarkan asas-asas hukum dan prosedur hukum yang sah. Pendasaran diri pada otoritas, asas dan prosedur resmi itu akan menghindarkan hukum dari tafsir spekulatif dan dengan demikian memberikan kepastian hukum. Positivisme hukum menetapkan legalitas dan kepastian hukum pada bentuk hukum sebagai norma, bukan pada isi hukum. Walau demikian, positivisme hukum terbukti memiliki kelemahan pula. Ia dapat dimanfaatkan untuk melegitimasikan kekuasaan otoriter. Kritik-kritik terhadap kelemahan teori hukum kodrat dan positivisme hukum menyatakan perlunya analisa hukum yang memberi perhatian pada aspek bentuk dan isi hukum secara seimbang. Dengan kata lain analisa hukum yang memadai harus melampaui perdebatan dualisme tentang bentuk atau isi hukum.
Tujuan Konferensi 1. Untuk menunjukkan kelemahan kajian dualisme bentuk atau isi hukum yang pernah disampaikan oleh teori hukum kodrat dan positivisme hukum. 2. Untuk memperluas dan memperdalam materi mata kuliah Filsafat Hukum dengan memasukkan berbagai pemikiran hukum kontemporer yang lebih memadai untuk menelaah hukum.
Panel-panel: Panel 1: Pemikiran Positivisme dan Teori Hukum Kodrat: Kritik dan Perdebatan yang melampauinya Makalah-makalah dan diskusi pada panel ini akan mengkaji secara kritis pemikiran filsuf atau pemikir hukum yang menyeimbangkan kaitan antara bentuk dan isi hukum. Kajian dapat merupakan kritik terhadap positivisme hukum dan teori hukum kodrat, atau kritisisme hukum yang lain. Panel 2: Positivisme, Hukum Kodrat dan Berbagai Perspektif lain dalam Pembentukan Hukum Makalah-makalah dan diskusi pada panel ini akan mengkaji proses pembentukan hukum yang menekankan keseimbangan aspek bentuk dan isi hukum berdasarkan perspektif Pluralisme Hukum, Socio-Legal Studies, Geography of Law dan perspektif-perspektif hukum yang lain. Panel 3: Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum: Sejumlah Tantangan dan Harapan
2
Makalah-makalah dan diskusi pada panel ini diharapkan mengkaji proses penegakan hukum yang menekankan keseimbangan aspek bentuk dan isi hukum berdasarkan perspektif Pluralisme Hukum, Socio-Legal Studies, Geography of Law dan perspektif-perspektif hukum yang lain.
Sesi Pleno Pleno 1: Narasumber:
Pleno 2: Narasumber:
Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat: Kepastian Hukum dan Keadilan 1. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M 2. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum Bahasa, Positivisme Hukum dan Keadilan 1. Dr. Karlina Supelli 2. Donny Danardono, S.H., M.A
Jadwal Konferensi AFHI 3 Agenda 27 Agustus 2013 09.00 – 10.30
Pembicara -
Pembukaan
-
10.30 – 11.00
11.00-12.30
12.30-13.30 13.30-15.00 15.00-15.30 15.30-17.00 28 Agustus 2013 08.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.30
Sambutan Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Sambutan dan Pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ceramah Kunci “Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat dalam Penegakan Hukum di Indonesia” Pleno I Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat: Kepastian Hukum dan Keadilan Makan Siang Panel paralel sesi 1 Rehat Panel parelel sesi 2
Ketua Mahkamah Agung R.I
Pleno II Bahasa, Positivisme Hukum dan Keadilan Rehat Peluncuran dan bedah buku
Dr. Karlina Supelli dan Donny Danardono, S.H., M.A
3
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M dan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum
11.30-17.00 29 Agustus 2013 08.30-10.00 10.00-10.30 10.30-12.30 12.30-13.00 13.00-14.00
Seri Tokoh Hukum Indonesia Kunjungan wisata ke Pulau Madura Panel Paralel sesi 3 Rehat Rapat Anggota AFHI dan pemilihan Ketua periode 2013-2014 Penutupan Makan siang
Pengiriman Abstrak Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia maksimal 300 kata. Satu orang boleh mengirimkan lebih dari satu abstrak sepanjang mengenai topik panel yang berbeda. Abstrak diawali dengan judul, nama penulis, dan asal perguruan tinggi/lembaga, dan kata-kata kunci. Format abstrak dapat diunduh, diisi, dan dikirim langsung pada alamat situs: www.afhi.epistema.or.id.
Tanggal Penting • • • • • • • •
Penerimaan abstrak: 1 Februari 2013-30 April 2013 Pengumuman penerimaan abstrak: 31 Mei 2013 Batas akhir penerimaan makalah lengkap: 15 Agustus 2013 Registrasi awal (early bird registration): 1 Juni 2013 – 30 Juni 2013 Registrasi periode II: 1 Juli – 25 Agustus 2013 Pelaksanaan Konferensi: 27-29 Agustus 2013 Pertemuan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia: 29 Agustus 2013 Tempat Pelaksanaan: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Selatan 4-6 Surabaya 60283
Pendaftaran dan Biaya Konferensi Pendaftaran peserta pemakalah maupun bukan pemakalah dilakukan secara on-line melalui website http://afhi.epistema.or.id/ atau dengan mengirimkan formulir yang tersedia melalui faksimile ke: 021 – 7823957. Peserta membayar kontribusi sesuai dengan pilihan jenis kepesertaannya, dengan rincian sebagai berikut: • Anggota AFHI: (a) Menginap: Rp. 550.000,(b) Tidak Menginap: Rp. 350.000.•
Bukan Anggota AFHI:
−
Early Bird (a) Menginap: Rp. 750.000,(b) Tidak Menginap: Rp. 450.000,Periode II: (a) Menginap: Rp. 850.000,-
−
4
(b) Tidak Menginap: Rp. 550.000,-
Fasilitas: ¾ Akomodasi selama 3 (tiga) malam untuk peserta yang menginap, konsumsi selama acara konferensi, materi konferensi, sertifikat, buku gratis 2 buah, seminar kit dan kunjungan lapangan ke Pulau Madura. Biaya kepesertaan ditransfer ke: Bank BRI Kantor Kas Ragunan a/n: Yayasan Epistema No. Rek: 1428-01-000015-309 Bukti transfer harap dikirim melalui fax ke: 021 – 7823957 dan e-mail
[email protected] Bukti transfer harap dikirim tidak lewat dari tanggal 1 Juli 2013 untuk peserta early bird dan tanggal 26 Agustus 2013 untuk peserta periode II.
ke:
Tata Tulis Makalah 1. 2. 3. 4.
Dengan huruf Times New Romans 12 Spasi 1,5 10-15 halaman di kertas ukuran A4 Teknik mengutip: a. Kutipan pendek (tak lebih dari 3 baris): kutipan ini digabung dengan alinea dan menggunakan tanda petik. Contoh: Susilo mengatakan “………” (Susilo, 2010: 55) b. Kutipan panjang (lebih dari 3 baris): kutipan ini terpisah dari alinea dan tak menggunakan tanda petik. Kutipan ini ditulis dengan paragraf inden Kiri dan Kanan 4 spasi; huruf Times New Romans 11. Contoh: Kelly D. Weisberg menulis sebagai berikut: The primary antiessentialist critique is that feminists have taken the experiences of white middle-class women to be representative of the experiences of all women. In so doing, it may be argued, they obscure women’s diversity. […]. Antiessentialism captures a paradox at the heart of feminism: any attempt to talk about all women in terms of what women have in common undermines attempts to assess the significance of women’s differences. (Weisberg, 1993 : 336).
5. Catatan Kaki: hanya digunakan untuk informasi yang tak bisa dimuat di body text. Pustaka yang dirujuk tak dicantumkan di catatan kaki, tapi di body text. 6. Daftar Pustaka (alfabetis dan urut tahun penerbitan): Perhatikan teknik penulisan buku editorial yang terdiri dari beberapa artikel, buku single, journal, dan sumber bacaan dari internet Budianta, Melani, 2002, “Pendekatan Feminis terhdap Wacana: Sebuah Pengantar” dalam Kris Budiman (ed.), Analisis Wacana: dari Linguistik sampai Dekonstruksi, Yogyakarta, Penerbit Kanal. Budianta, Melani, 2005, “Perempuan, Seni Tradisi, dan Subaltern: Pergulatan Di Tengah-tengah Lalu Lintas Global-Lokal” dalam Edi Hayat dan Miftahus Surur (eds.), Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi, Jakarta, Desantara. Butler, Judith, 2006, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge.
5
Cain, Patricia, 1993, “Feminism and the Limits of Equality” dalam D. Kelly Weisberg (ed.), Feminist Legal Theory: Foundations, Philadelphia, Temple University Press. Dallmayr, Fred, 1996, “Democracy and Multiculturalism” dalam Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton, Princeton University Press. Denis, Ann B., 2001, “Multiple Identities, Multiple Marginalities: Franco Ontarian Feminism”, Gender & Society, Vol. 15, No. 3. Foucault, Michel, 2002, “Truth and Power” dalam Michel Foucault: Essential Works of Foucault 1954-1984, vol. 3, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books. Korets, Gene and Susan Gubar, 1997, “Economic Trends”, Business Week, 21 July, Electric Lib. Sam Barlow High School Lib., Gresham. http:/www.elibrary.com, diunduh 23 Februari 2011. 7. Kata-kata asing (Jawa, Inggris, dll) hendaknya dicetak miring.
Penyelenggara Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) adalah perhimpunan para dosen dan peminat filsafat hukum yang didirikan tanggal 9 Maret 2011 di Bandung. Asosiasi ini digagas dengan tujuan untuk menjadi: (1) wahana pertukaran pemikiran yang sehat dan bernas bagi pengembanan filsafat hukum di Indonesia, (2) jaringan kerja yang sinergis dan berkelanjutan bagi aktivitas pembelajaran filsafat hukum di perguruan tinggi dan forum ilmiah lainnya, (3) pusat informasi yang relatif lengkap terkait pemikiran-pemikiran mendasar tentang hukum, dan (4) pusat belajar yang berkontribusi aktif dan positif bagi kemajuan pengembanan hukum di Indonesia. Ketua dari Asosiasi ini adalah P. Donny Danardono, S.H., M.A, sekretaris Rival G. Ahmad, S.H., LL.M, bendahara Myrna Safitri, Ph.D. Alamat sekretariat: Jalan Jatimulya IV/23, Jakarta 12540, telp. 021-78832167, fax. 021-7823957, e-mail:
[email protected]; website: www.afhi.epistema.or.id. Epistema Institute Epistema Institute adalah sebuah lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan hidup yang didirikan oleh Yayasan Epistema pada tanggal 1 September 2010. Yayasan Epistema dan juga Epistema Institute berdiri atas gagasan anggota Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Program Epistema bertujuan untuk mendukung gerakan pembaruan hukum yang berbasis masyarakat, kelestarian ekosistem, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keragaman budaya. Alamat: kantor: Jalan Jatimulya IV/23, Jakarta 12540, telp. 021-78832167, fax. 021-7823957, e-mail:
[email protected], website: www.epistema.or.id Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Didirikan pada tahun 1954, Fakultas Hukum Universitas Airlangga merupakan salah satu fakultas hukum tertua di Indonesia. Beberapa Sarjana Hukum terkemuka di Indonesia menjadi pendiri Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan reputasi yang sangat baik dalam melaksanakan pendidikan tinggi hukum, maka sejak tahun 1970-an Fakultas Hukum Universitas Airlangga dipercaya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi pembina untuk pengembangan fakultas hukum lain di Indonesia timur. Alamat: Jalan Dharmawangsa Selatan 4-6 Surabaya 60283.
Kontak Person: Tanius Sebastian E-mail:
[email protected] HP: 081214493199
6
