MEKANISME PENEGAKAN HAK DAN PENCARIAN KOMPENSASI PROGRAM ASURANSI BURUH MIGRAN Oleh: Linda Ikawati Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Email:
[email protected] Abstrak Program Asuransi Pekerja Migran Indonesia adalah skema khusus yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 sebagai: Suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. Menurut UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan, semua buruh migran diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program ini, sehingga dapat mengurangi resiko di kalangan para buruh migran saat bepergian ke luar negeri, mirip dengan asuransi kesehatan atau program jaminan sosial. Perlindungan buruh migran melalui asuransi dimulai pada tahun 1998 melalui sebuah yayasan yang dijalankan oleh agen tenaga kerja, dan skema yang ada saat ini didirikan pada tahun 2006. Perundangundangan asuransi nasional juga menetapkan kerangka kerja bagi industri asuransi secara keseluruhan, yang kemungkinan mencakup asuransi buruh migran, dengan pengawasan dari Menteri Keuangan. Hubungan antara Program Asuransi TKI dan kerangka peraturan asuransi umum semakin banyak memperoleh perhatian, dan dilaporkan menjadi dasar keputusan Mahkamah Agung pada bulan Juli 2013. Kata kunci: Asuransi, Tenaga Kerja, Peraturan, Migran, Luar Negeri.
A. Pendahuluan
kondisi pekerjaan atau visa mereka yang
Migrasi tenaga kerja global telah
berubah.
Di
seluruh
dunia,
lembaga
meningkat secara eksponensial selama dua
komersial swasta, perantara swasta, dan
puluh tahun terakhir. Saat ini, sekitar 90
para pelaku usaha di negara asal dan
juta buruh
memberikan
negara tujuan melakukan sebagian besar
layanan penting dalam pekerjaan rumah
perekrutan dan penempatan para buruh
tangga, perawatan, konstruksi, pertanian,
migran yang bergaji rendah.
migran
telah
perikanan, manufaktur dan bidang jasa
Di Negara Indonesia selama satu
(Auwal, 2000:87). Sebagian para buruh
dekade
migran ini berangkat melalui jalur resmi
berupaya secara aktif untuk mengatur
pemerintah,
diantaranya
perekrutan dan penempatan pekerja di
persyaratan
luar negeri serta telah mengembangkan
imigrasi dan perijinan kerja (misalnya
proses dan program yang memungkinkan
jalur ilegal), dan beberapa diantaranya
para buruh migran untuk
berangkat melalui perubahan status karena
keadilan
berangkat
sebagian tanpa
melalui
terakhir,
di
pemerintah
Indonesia.
telah
mengakses Selama
ini,
Vol. II No. 02, November 2016
pemerintah Indonesia telah memperluas
atau pindah pekerjaan dan memperoleh
tanggungjawab perlindungan bagi buruh
penghasilan yang layak di dalam atau di
migran,
luar negeri (Undang-Undang No. 13
termasuk
melalui
konsulat.
yang
disediakan
Selanjutnya,
upaya
Tahun 2003).
reformasi hukum di dalam negeri sedang berlangsung Indonesia
dan
pada
melakukan
Memahami
bahwa
hukum
tidak
tahun
2012
sebatas perangkat norma atau sejumlah
langkah
yang
kaidah, tetapi hukum merupakan fakta
bersejarah dengan meratifikasi Konvensi
sosial
PBB tentang Buruh Migran (Konvensi
dikonsepsikan sebagai law as what it is in
Internasional 18 Desember 1990).
the books, hukum juga dikonsepsikan
Meskipun telah ada upaya yang menjanjikan
ini,
tantangan
signifikan masih tetap
ada.
yang Sebagian
yang
(functioning)
yang
Indonesia
studi
ini
selain
in
society
(Soetandyo
Wignjosoebroto, 2003:3). Melihat kasus yang
dalam
Hukum
secara empiris sebagai law as what is
besar buruh migran dan masyarakat sipil berpartisipasi
empiris.
dialami
oleh
buruh
belum
migran
mendapatkan
menyatakan rasa frustrasi, kecewa, dan
perlindungan dan keadilan, UU No. 39
umumnya
bahwa
belum berpihak pada migran Indonesia.
sebagian besar buruh migran tidak dapat
Akses buruh migran terhadap keadilan di
mengakses keadilan di Indonesia.
Negara
memiliki
pandangan
Sangat ironis sekali jika kita melihat
asal
hambatan
menjumpai
sistemik
yang
menghalangi
yuridis konstitusional hak para pekerja
kebanyakan
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
memperoleh
telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2)
kerugian
UUD 1945, yang menyebutkan bahwa
sebelum, selama dan setelah bekerja di
Tiap-tiap warga negara berhak atas
luar negeri, terutama persoalan asuransi.
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
1945,
2011:44),
pengiriman
tenaga
(Undang-Undang
buruh
sejumlah
ganti
yang
Program
migran rugi
telah
untuk
penuh mereka
Asuransi
atas alami
memerlukan
reformasi struktural dan reformasi praktis
berkaitan
dengan
yang
ke
negeri,
mekanisme ganti rugi yang bermakna
luar
signifikan
migran
dapat
menjadi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
bagi
tentang Ketenagakerjaan BAB VI Pasal
sebagaimana yang dikehendaki. Program
31 menyebutkan bahwa Setiap tenaga
ini harus
kerja mempunyai hak dan kesempatan
pengkajian operasi yang ada saat ini
yang sama untuk memilih, mendapatkan,
secara menyeluruh berdasarkan kualitas
228
pekerja
agar
bergaji
dimulai dengan
rendah
melakukan
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
data
terhadap
kondisi
klaim
yang
Diskusi di
bulan
September
ini
dibayarkan dan yang ditolak, interpretasi
kemudian dilanjutkan dengan wawancara
klaim dan alasan penolakan klaim, waktu
mendalam dan diskusi kelompok terarah
pemprosesan yang relevan, serta seluruh
(FGD) bersama buruh migran perempuan
aspek-aspek
yang telah kembali serta keluarganya,
lainnya
dari
proses
penentuan klaim.
pakar dan pemangku kepentingan juga
Atas dasar alasan ini, saat sekarang
diwawancarai tentang struktur, operasi
ada kebutuhan yang mendesak untuk
dan efektivitas dari mekanisme khusus
melakukan pengkajian atas akses buruh
untuk
migran terhadap keadilan di negara asal
yang terlibat ini mencakup para pejabat
mereka
dinas
serta
untuk
mengidentifikasi
memperoleh
keadilan.
pemerintah
Wonosobo,
migran
seiring dengan upaya untuk memperkuat
masyarakat sipil dari organisasi advokasi
akses terhadap keadilan di negara tujuan.
di tingkat nasional hingga kelompok kecil
B. Metode Penelitian Temuan
lokal
yang
organisasi
memberikan
bantuan penanganan kasus kepada para
penelitian
ini
didasarkan
pada penelitian lapangan di Indonesia, serta hasil analisa
tingkat
perwakilan
buruh
langkah-langkah bagi upaya perbaikan
di
serta
Mereka
FGD digunakan untuk memperoleh
peraturan,
pandangan dari para buruh migran dan
literatur akademik dan sumber-sumber
keluarga mereka tentang upaya mereka
sekunder lainnya dalam bahasa Inggris
mencari keadilan, serta persepsi mereka
maupun
terhadap
lapangan
bahasa
hukum,
pekerja.
Indonesia.
yang
ada.
Diskusi
tersebut memiliki konteks yang sangat
September dan Oktober 2016. Kegiatan
luas, dan data yang dikumpulkan lebih
dimulai
bersifat kualitatif (pengalaman
dengan Kita
antara
sistem
bulan
Lembaga
berlangsung
Penelitian
sebuah Institute
diskusi pada
di
bulan
September 2016 tentang jalur utama dan hambatan yang
dihadapi para
pribadi,
pendapat). FGD diadakan pada lima lokasi di
buruh
Wonosobo
Jawa
Tengah,
yang
migran dalam mengakses keadilan. Dua
merupakan
daerah
pengirim
buruh
puluh tiga orang telah ikut berpartisipasi,
migran dari buruh migran yang berangkat
termasuk para ahli hukum dan hak-hak
ke luar negeri setiap tahunnya. Desa-desa
perempuan (LBH UNSIQ),
dipilih
organisasi
mahasiswa PMII HMI UNSIQ, pengacara swasta. Mekanisme Penegakan Hak
dan
berdasarkan
Kecamatan
yang
dikenal oleh organisasi setempat sebagai basis desa yang banyak mengirim buruh 229
Vol. II No. 02, November 2016
migran khususnya ke Hongkong. Para
keluarga buruh migran; dalam banyak
peserta FGD (diskusi kelompok terarah)
kasus, para anggota keluargalah yang
merupakan:
telah menggunakan berbagai mekanisme
a. Mantan mengalami
buruh
migran
yang
di Indonesia atas nama buruh migran di
masalah
selama
proses
luar negeri, atau yang telah memberikan
migrasi (atau saat mengajukan aplikasi
bantuan
migrasi) ke Hongkong untuk bekerja,
setelah
termasuk sebelum, selama atau setelah
kembali pulang.
bekerja di luar negeri dan yang telah kembali sejak tahun 2009; atau
kepada para
para
buruh
Penelitian
ini
buruh
migran
migran
tersebut
bersifat
kualitatif
sehingga banyak ulasan yang diberikan
b. Anggota keluarga buruh migran yang
secara
rinci
dan
banyak
memenuhi kriteria di atas atau yang
tentang
masih
berarti mewakili seluruh buruh migran
di
luar
negeri
pada
saat
diselenggarakan FGD.
pengalaman,
membahas
mengambil
setempat di Kabupaten memainkan peran
tentang
sentral,
mengamati
dalam
tidak
atau peserta lainnya. Penelitian ini juga
Organisasi masyarakat sipil (OMS)
termasuk
walaupun
membantu
pendekatan akses
yang
terhadap
seluruh
keadilan,
mekanisme
pengguna
mengundang mereka untuk terlibat dalam
memberikan
FGD. Banyak mantan buruh migran yang
mengidentifikasikan
masalah-masalah
agak enggan untuk bergabung dengan
dan
penelitian
kelompok terarah dan berbagi tentang
lebih lanjut tentang mekanisme tertentu
detail pengalaman mereka dengan orang
akan sangat bermanfaat. Sementera itu,
lain,
karena keterbatasan waktu dan ruang,
masyarakat
sipil
ini
Meskipun
dan
mengidentifikasi peserta yang sesuai dan
organisasi
sistem.
luas
hal
manfaat
hambatan
merasa aman dalam lingkungan ini. Pada
investigasi
banyak kasus, OMS telah membantu
kelompok-kelompok
buruh migran perempuan dan laki-laki
seperti buruh migran perempuan atau
ini, dan kemudian para buruh migran
buruh migran ilegal serta dampak jender
tersebut merekomendasikan warga lain
dan
untuk
kemampuan
sampling).
Dengan
snowball
rekomendasi
dari
terhadap
status
melakukan
dapat
rinci
studi
(metode
tidak
dalam
berperan dalam meyakinkan mereka agar
bergabung
ini
kunci,
ini
melakukan pengalaman
migran
pengalaman buruh
akses
migran terhadap
tertentu
maupun untuk keadilan.
organisasi ini, diskusi kelompok terarah
Sasaran penelitian tersebut akan menjadi
atau FGD juga menyertakan anggota
studi lanjut yang bermanfaat.
230
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
C. Temuan dan Pembahasan 1. Program Migran
oleh agen tenaga kerja, dan skema yang
Asuransi
Buruh
ada saat ini didirikan pada tahun 2006 (SK
Menteri
Program Asuransi Pekerja Migran
92/Men/1998).
Indonesia adalah skema khusus yang
Meskipun
Tenaga
Kerja.
pengacara,
Kep-
kelompok
dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun
masyarakat sipil dan para buruh migran
2004 sebagai: Suatu bentuk perlindungan
meyakini bahwa
bagi TKI dalam bentuk santunan berupa
diasuransikan,
uang sebagai akibat risiko yang dialami
sikap frustrasi dan sinis terhadap program
TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja
khusus ini. Banyak diantara mereka yang
di luar negeri (Perkemenakertrans No. 7
menggambarkan bahwa program ini pada
Tahun 2010, Pasal 1).
dasarnya hanya pemerasan, dimana buruh
Program
Asuransi
dan
migran
diawasi oleh Menteri Tenaga Kerja dan
kepada
Transmigrasi,
memperoleh
dan
didirikan
berfungsi
sebagai
buruh migran mereka
diharuskan
harus
menunjukkan
membayar
uang
asuransi
untuk
perusahaan
persetujuan
untuk
untuk
bepergian, tetapi tidak menerima manfaat
memberikan ganti rugi dan melindungi
nyata sebagai imbalan karena mereka
kesejahteraan
jarang
strategi
utama
Kementerian
finansial
buruh
migran
menerima
pembayaran
atas
27 Maret
kerugian yang dialami. Bank Dunia di
2008). Skema ini memiliki cakupan yang
Indonesia juga bersikap kritis terhadap
luas, dan jika berfungsi secara efektif
skema ini,
dapat memberikan ganti rugi keuangan
adanya masalah
yang cukup berarti atas banyak masalah
maupun pelaksanaannya
yang biasa dialami oleh buruh migran.
2010:43).
Indonesia (Erman Suparno,
Menurut UU No. 39 Tahun 2004,
mereka mengidentifikasikan baik
dalam struktur (Bank
Dunia.
Pada saat dipublikasikannya studi
semua buruh migran diwajibkan untuk
ini,
berpartisipasi
migran masih belum jelas. Pada tanggal
dalam
program
ini,
sehingga dapat mengurangi resiko kalangan
para
buruh
migran
di saat
16
nasib
Juli
dilaporkan
Program
2013,
Asuransi
Mahkamah
membatalkan
Buruh
Agung
pemberlakuan
bepergian ke luar negeri, mirip dengan
peraturan utama skema tersebut karena
asuransi kesehatan atau program jaminan
tidak konsisten dengan undang-undang
sosial.
migran
lebih tinggi, yaitu tentang Perasuransian
melalui asuransi dimulai pada tahun 1998
yang lebih luas dan perundang-undangan
melalui sebuah yayasan yang dijalankan
anti
Perlindungan
Mekanisme Penegakan Hak
buruh
monopoli,
namun
keputusannya 231
Vol. II No. 02, November 2016
masih
belum
dipublikasikan
(Herman
Sina. 2013:12).
kesenjangan yang tidak pantas dalam polis asuransi, kegagalan perekrut untuk
Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli
menginformasikan dengan baik kepada
2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
para buruh migran tentang tanggungan
Indonesia
asuransi mereka dan prosedur untuk
membekukan
konsorsium perusahaan ditunjuk
untuk
operasi
asuransi
menyediakan
yang
asuransi
mengajukan
klaim
serta
kejelasan prosedural,
transparansi dan
terhadap TKI dalam program tersebut.
akuntabilitas
Perlu dicatat bahwa, “beberapa hal yang
proses pengajuan klaim.
perlu diperbaiki dari skema asuransi TKI
yang
Dalam
perlunya
lebih
tinggi dalam
melakukan
reformasi
yang ada saat ini”, dan mengumumkan
program menggunakan, istilah “Proteksi”
bahwa
konsorsium
atau
akan diaudit (Friska Yolandha: 15 Juli
pada
2013). Pada tanggal 30 Juli 2013, Menteri
sebelumnya. Jika pembahasan mengacu
Tenaga Kerja menunjuk tiga konsorsium
pada
baru yang terdiri dari 32 perusahaan
beberapa
anggota
“Konsorsium Proteksi” konsorsium
asuransi
spesifik
dan
fungsi umum
konsorsium
yang
ditunjuk
asuransi, yang semuanya belum pernah
menyediakan
asuransi terhadap
berpartisipasi dalam skema sebelumnya
migran,
(Tempo: 1
“konsorsium”,
Agustus
2013).
pembatalan
regulasi
2010
Mahkamah
Agung
Namun, oleh
menimbulkan
peran
mengacu
maka
dari untuk
menggunakan
buruh istilah
hal ini mengacu
pada
7 Tahun 2010
yang
Peraturan No.
menetapkan bentuk Program Asuransi.
pertanyaan terhadap validitas penunjukan dan
keberlanjutan
operasi
program
tersebut. Meskipun adanya ketidakjelasan ini, analisa Program Asuransi berdasarkan
2. Kerangka Kerja Hukum dan Lembaga Hukum Bagi Asuransi a. Pemberian Ijin dan Regulasi bagi Perusahaan Penyedia Asuransi
penelitian yang dilakukan pada tahun
UU
No.
39
Tahun
2004
2016 masih dipandang relevan terhadap
mewajibkan pembelian asuransi yang
setiap upaya untuk melakukan reformasi
menyeluruh
program. Pengkajian struktur dan operasi
UU
program menunjukkan adanya masalah
tanggungjawab
sistemik dengan program yang berjalan di
penempatan
luar
mengikutsertakan TKI dalam program
jangkauan
spesifik. 232
Hal
anggota ini
konsorsium
mencakup
adanya
sebelum
keberangkatan.
tersebut
membebankan kepada
pelaksana
TKI
untuk
asuransi (Pasal 68 ayat 1), meskipun Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
peraturan
membolehkan
penempatan
buruh
pelaksana
migran
untuk
diatur, Menteri Tenaga Kerja telah mengadopsi
berbagai
menarik biaya asuransi dari pekerja
menteri
sebagai komponen biaya penempatan
asuransi (lihat Tabel 1, dibawah ini).
(Permenakertrans No. 14 Tahun 2010:
Peraturan
Pasal 45). Jenis program asuransi yang
perijianan untuk perusahaan asuransi
harus diikuti oleh TKI diatur oleh
yang
Peraturan Mentri (Pasal 68 ayat 2).
buruh migran, dan telah menetapkan
Berbeda
dengan
mekanisme
yang
peraturan
telah
mengatur
membentuk
menyediakan
sebagian
besar
pertanggungan
non-litigasi yang
belum
persyaratan klaim.
program
skema
asuransi
asuransi
bagi
dan
Tabel: 1 Undang-Undang dan Peraturan Asuransi Buruh Migran Undang-Undang / Peraturan UU No. 39 Tahun 2004
23 Tahun 2006
7 Tahun 2010
14 Tahun 2010
1 Tahun 2012
Perundang-undangan
Isi Terfokus pada perekrutan, penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia; menetapkan persyaratan asuransi serta tanggung Kemenaker dan agen tenaga kerja. Permenakertrans. Peraturan awal yang mengatur asuransi bagi buruh migran; kemudian diubah dengan adanya Peraturan berikutnya. Permenakertrans Peraturan tentang sistem asuransi bagi buruh migran yang ada saat ini. Dilaporkan dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juli 2013 Permenakertrans Peraturan tentang proses perekrutan dan pelatihan bagi buruh migran yang ada saat ini, termasuk kewajiban untuk mengikuti asuransi. Permenakertrans Perubahan persyaratan pembuktian dalam Peraturan No. 7 Tahun 2010 untuk klaim asuransi. Berpotensi dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juli 2013.
asuransi
dengan
pengawasan
dari
Menteri
nasional juga menetapkan kerangka
Keuangan (UU No. 2 Tahun 1992).
kerja bagi industri asuransi secara
Hubungan antara Program Asuransi
keseluruhan,
TKI dan kerangka peraturan asuransi
mencakup
yang asuransi
Mekanisme Penegakan Hak
kemungkinan buruh
migran,
umum semakin banyak memperoleh 233
Vol. II No. 02, November 2016
perhatian,
dan
dilaporkan
menjadi
dan
Februari
2012,
BNP2TKI
dasar keputusan Mahkamah Agung
melaporkan bahwa 1.028.243 orang
pada bulan Juli 2013.
telah
membeli polis
Konsorsium b. Konsorsium Asuransi
konsorsium
dari
(Komisi
IX,
DPR RI, 2013). Untuk sejumlah alasan, termasuk
Asuransi buruh migran disediakan oleh
Proteksi
asuransi
asuransi
tunggal
tingkat
pembayaran
yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga
keberadaan
Kerja. Pada tahun 2010,
menjadi
Menteri
yang
Konsorsium
kontroversi
rendah, ini
di
telah
Indonesia.
Tenaga Kerja menunjuk Konsorsium
Pada tahun 2012, Komisi IX DPR
Proteksi
membentuk
sebagai
satu-satunya
panitia
kerja
untuk
penyedia asuransi bagi buruh migran
meninjau Konsorsium Proteksi, dan
untuk selama periode empat tahun
menemukan bahwa Konsorsium “telah
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
gagal menjalankan tugasnya sebagai
Transmigrasi
penyelenggara
No.
209,
Konsorsium
Proteksi
kumpulan
sepuluh
2010).
terdiri
dari
memberikan
asuransi jaminan
dalam
perlindungan
perusahaan
terhadap TKI yang bekerja di luar
asuransi: tiga perusahaan asuransi jiwa
negeri atas resiko yang timbul sejak
dan tujuh perusahaan asuransi umum
pra, masa dan pasca penempatan”
(Mahkamah
(Arif Minardi, 19 Juni 2012).
Agung
Indonesia,
Keputusan
Republik No.
komite
P/HUM/2010). Proteksi
Melihat
61
berkantor
pusat
di
kenyataan
tersebut
panitia
merekomendasikan
konsorsium
Jakarta, namun memiliki cabang di
dibubarkan
kota-kota besar di seluruh Indonesia.
konsorsium “yang lebih berkompeten”
Berdasarkan Peraturan No. 7 Tahun
dalam waktu tiga bulan. Kemenaker
2010,
menolak
Proteksi
wajib
memberikan
dan
agar
kerja
diganti
dengan
rekomendasi
ini,
pelayanan asuransi bagi buruh migran,
mengingatkan bahwa Proteksi sudah
termasuk
pendaftaran
kepesertaan
dua kali diberikan sanksi. Otoritas Jasa
asuransi,
perpanjangan
kepesertaan,
Keuangan
penyerahan (KPA)
kartu
dan
peserta
pembayaran
(OJK)
Indonesia
asuransi
membekukan operasi Proteksi pada
klaim
bulan Juli 2013 dan digantikan dengan
(Permenakertrans No. 7 Tahun 2010,
tiga
Pasal 14). Antara bulan Oktober 2010
Novita Nabebam. 2011:12).
234
telah
konsorsium
baru
(Christine
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
c. Polis Asuransi Standar Di
bawah
dibayarkan, sebagian karena terlalu
polis
Konsorsium Proteksi TKI
asuransi
luasnya cakupan dan tidak jelasnya
standar,
pertanggungan di bawah polis. Bank
pertanggungan yang sama disediakan
Dunia
bagi semua buruh migran, terlepas
Internasional di Indonesia melakukan
apakah
untuk
analisa terhadap sejumlah data yang
bekerja atau faktor resiko individu (C.
terbatas dari Konsorsium sejak tahun
Siahaan,
ini
2010. Karena kurangnya data publik
didasarkan pada persyaratan Peraturan
yang terpercaya, tidak jelas apakah
No. 7 Tahun 2010 yang menetapkan
premi yang ada saat ini merupakan
premi yang dapat dikenakan oleh
mekanisme ganti rugi yang efektif
konsorsium,
resiko
yang
harus
untuk pelanggaran kontrak lain seperti
ditanggung,
jumlah
pertanggungan
upah yang tidak dibayar, perubahan
mereka
bepergian
2012:32).
Polis
dan
Korporasi
untuk resiko yang berbeda, serta durasi
jenis
pertanggungan (The Jakarta
dengan keinginan buruh migran, atau
2013:42).
Pertanggungan
Post, asuransi
pekerjaan
pelanggaran
yang
Keuangan
kondisi
kerja
kerja
yang
lainnya
masing
berlebihan atau kondisi kerja yang
premi
terpisah:
prakeberangkatan (Rp 50.000), selama
jam
tenaga
dibagi menjadi tiga periode, masingdengan
seperti
bertentangan
tidak aman.
penempatan (Rp 300.000) serta pasca-
Masih belum jelas juga apakah
penempatan dan kembali (Rp 50.000).
klaim tersebut bersifat efektif untuk
Total premi untuk ketiga periode bagi
kecelakaan dan cedera yang dialami
semua
Rp
buruh migran saat bekerja di luar
400.000 (sekitar AS $40). Polis ini
negeri. Yang jelas adalah bahwa klaim
memiliki manfaat kepraktisan (polis
kerugian yang serius seperti kekerasan
standar
luas
fisik atau kekerasan seksual tidak
(menggabungkan
dibayar (World Bank and IFC Review
kehidupan, kesehatan, pekerjaan dan
of Migrant Worker Insurance, 2012:5).
asuransi umum). Namun polis tersebut
Biro Perasuransian Bapepam-LK telah
memiliki beberapa kekurangan yang
mengkritik lingkup pertanggungan dan
signifikan yang telah menjadi bahan
menyarankan bahwa kerugian tersebut
kritik dari banyak pihak.
semestinya
buruh
migran
tunggal)
pertanggungan
adalah
dan
Kritik utama adalah bahwa klaim yang
lebih
kompleks
Mekanisme Penegakan Hak
tidak
akan
ditanggung
oleh
pemerintah, dan kerugian tersebut tidak sesuai untuk skema asuransi. 235
Vol. II No. 02, November 2016
Akhirnya, polis asuransi standar
pada saat para buruh migran sangat
berisi sejumlah pengecualian penting
membutuhkannya,
untuk pertanggungan seperti kondisi
mereka
awal untuk pertanggungan kesehatan,
kerugian yang signifikan.
perang, dan kerugian akibat pekerja
begitu,
migran yang terkena tuntutan pidana.
keleluasaan kepada pihak
Polis
mengecualikan
“dalam
pertanggungan jika di negara tujuan
sosial”,
pekerja melakukan pekerjaan yang
kompensasi kepada TKI/calon TKI
berbeda dari apa yang tertuang dalam
yang tidak tercakup dalam jenis polis
Perjanjian
asuransi
ini
juga
Penempatan,
memperhitungkan
tanpa
tanpa
kompensasi
peraturan rangka
atas
Meskipun memberikan asuransi,
menjalankan
untuk
fungsi
memberikan
(Permenakertrans
No.
1
praktek
Tahun 2012:Pasal 1 ayat 3). Tidak ada
yang sering terjadi ini jarang akibat
panduan tentang kapan dan bagaimana
dari kesalahan pekerja. Selanjutnya,
keleluasaan
ini
buruh
kelihatannya
justru
migran
tidak
pertanggungan kehilangan
bahwa
membiarkan
memperoleh
asuransi
pekerjaan
meninggalkan
terlepas dari alasan
seluruhnya
atas
dilaksanakan secara ad hoc dan tidak
mereka
transparan dengan dalih “amal” yang
mereka,
sebagian besar dari jumlah tersebut
jika
majikan
dilaksanakan;
apapun
yang
adalah
klaim
buruh
migran
yang
diberikan atas kepergiannya. Hal ini
dimana jika tidak, klaim tersebut akan
akan
ditolak. Problem struktural ini masih
menjadi
problematis pekerjaan
masalah
karena seringkali
yang
meninggalkan
harus
buruh
Buruh Migran.
lakukan
untuk
menghindarkan
diri
dari situasi pelecehan, terutama dalam konteks pekerjaan rumah tangga.
dan
mungkin
Selain adanya kekurangan struktural
pengecualian
standar
dari Program Asuransi Buruh Migran,
hal
untuk kontrak asuransi kerja, kontrak tidak
mengakui
keadaan
tertentu dari buruh migran sehingga
236
3. Pembelian Asuransi Prosedur Pengajuan Klaim
ini
Meskipun
pengecualian
sistemik
dalam pelaksanaan Program Asuransi
yang
kemungkinan
masalah
satu-
pilihan
tersebut
oleh
sebagai
satunya
merupakan
diperparah
memperoleh pertanggungan
justru
mekanisme ada membuat para buruh migran
mengalami
kesulitan
mengajukan
klaim
dan
kompensasi.
Menggarisbawahi
untuk
mendapatkan sulitnya
akses sistem saat ini terutama rumitnya
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
prosedur untuk pengajuan klaim, dan
Setelah
pembayaran
premi,
menyatakan kekecewaan yang mendalam
konsorsium harus menerbitkan bukti
dengan jumlah klaim yang disetujui dan
pembayaran kepada PPTKIS,
jumlah uang yang dibayarkan.
salinan polis asuransi atas nama calon
a. Memperoleh asuransi
buruh
Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004,
kewajiban
untuk
migran/buruh
dan
migran,
serta
Kartu Peserta Asuransi (‘KPA’) untuk kemudian diberikan kepada pekerja.
mengikutsertakan calon buruh migran
Perusahaan
asuransi
dalam program asuransi bersandar
memberikan
salinan
secara eksklusif pada kantor pusat
kepada Direktur Jenderal Kemenaker,
PPTKIS yang menempatkan pekerja
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi,
(Pasal
Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan
68).
prasyarat KTKLN
Asuransi untuk
(Pasal
diperoleh
merupakan mendapatkan
63),
sebelum
dan
buruh
harus migran
juga polis
harus asuransi
Pimpinan PPTKIS. Kementerian Tenaga Kerja dapat memberikan
sanksi
administratif
berangkat ke luar negeri. Penempatan
kepada
buruh migran di luar negeri tanpa
membuat serta memberikan KPA dan
perlindungan
polis asuransi kepada buruh migran,
asuransi
merupakan
Konsorsium
jika
tidak
tindak pidana dengan hukuman yang
dan salinan dokumen tersebut
berat (Pasal 103).
kantor dinas pemerintah yang relevan
Berdasarkan Permenakertrans No.
lainnya. Sanksi termasuk peringatan
7 Tahun 2010, PPTKIS diwajibkan
tertulis,
untuk membayar premi atas nama
beberapa
buruh migran.
pra
penghapusan
dibayar sebelum
berpartisipasi
menandatangani
Kementerian
Asuransi untuk
penempatan harus buruh
migran
perjanjian
penempatan
ke
penghentian fungsi
sementara
dan
akhirnya
lisensi
untuk
dalam
program
tidak
ini. harus
dengan
mempublikasikan rincian sanksi atau
PPTKIS tersebut, dan asuransi untuk
tindakan perbaikan yang diambil oleh
pertanggungan selama masa kerja dan
Konsorsium sebagai respon.
pasca kerja harus dibayar sebagai
itu, tidak jelas kondisi bagaimana yang
bagian
pra
dapat memicu sanksi, dan hukum tidak
kemudian
menyediakan mekanisme yang dapat
dari
keberangkatan. dapat
persiapan PPTKIS
memperoleh
kembali
premi dari buruh migran. Mekanisme Penegakan Hak
biaya
dilalui
pekerja
mengajukan
migran keluhan
Selain
untuk kepada 237
Vol. II No. 02, November 2016
Kementerian
tentang
belum
diterimanya KPA atau polis mereka.
dalam penelitian ini yang tahu tentang
Dokumen ini mencakup kuitansi biaya medis seperti tagihan
pun dari peserta yang diwawancarai
biaya
kasus yang dibawa ke arbitrase, atau diajukan ke pengadilan, dan mereka
rumah sakit, perjanjian kerja, atau
pesimis
terhadap
surat dari kedutaan yang mendukung
keberhasilannya.
prospek
dasar dari gugatan. Bukti kerugian yang terjadi di luar negeri memerlukan dokumentasi dari luar negeri, yang
4. Persepsi Tingkat Efektifitas a. Kesadaran Terhadap Program
memperolehnya
Meskipun Program Asuransi TKI
ketika masih berada di luar negeri
merupakan program yang diwajibkan
daripada setelah kembali pulang.
bagi buruh migran, kesadaran atas
jauh
lebih
mudah
program di kalangan peserta diskusi b. Sengketa Atas Keputusan Klaim Jika klaim ditolak atau buruh
kelompok
terarah
masih
sangat
rendah. Hampir tidak ada peserta yang
merasa puas dengan
menyebutkan pertanggungan asuransi
pembayaran, buruh migran tersebut
ketika ditanya tentang dokumen atau
dapat
langkah-langkah yang mereka ambil
migran tidak
mengajukan
keluhan
ke
Kemenakertrans (di tingkat lokal atau
untuk
nasional)
Ketika ditanyakan
atau
meminta
BNP2TKI,
fasilitasi
dan
penyelesaian
mengupayakan
secara
rugi.
langsung
kepada lima peserta, mereka hanya
pembayaran klaim. Peraturan No. 7
mengatakan
bahwa
Tahun 2010 tidak mengatur rincian
diasuransikan
dan
tentang proses ini (Bambang Sarjito,
kartu asuransi. Meskipun
2012:45). Polis asuransi standar memiliki
ganti
mereka tidak
sampel
representatif,
dan
tidak
menerima
ini
para
tidak pekerja
klausul penyelesaian konflik tersendiri
berangkat ke luar negeri pada waktu
yang tidak konsisten dengan peraturan
yang
yang ada. Penyelesaian ini memberikan
menunjukkan
pilihan
dan
kepada
tertanggung
(buruh
berbeda,
laporan
kurangnya
pemahaman
ini
kesadaran
umum
tentang
migran) memilih dari (1) penyelesaian
program asuransi di kalangan buruh
sengketa melalui arbitrase di depan
migran.
Seorang
Majelis Arbitrase; atau (2) mengajukan
asuransi
yang
klaim di pengadilan negeri. Tidak satu
penelitian ini menyalahkan kurangnya
238
mantan
diwawancarai
broker untuk
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
kesadaran
buruh
mengatakan hanya
migran,
bahwa
akan
buruh
mencampakkan
mereka
menegaskan bahwa jumlah klaim yang
migran
diajukan sangat rendah dibandingkan
polis
dengan jumlah buruh migran yang
asuransi yang mereka terima di lantai,
kemungkinan
tidak
valid. Panitia kerja DPR menyebutkan
memahami apa kegunaannya.
Pada
akhirnya
perusahaannya
menghentikan
pemberian
asuransi
menghemat
untuk
polis kertas
bahwa
memiliki
menurut
klaim
BNP2TKI,
yang
pada
rentang tahun 2010-2011, sejumlah 113.910
pekerja
yang
kembali
(Wawancara Agen dan mantan broker
melaporkan mengalami masalah saat
asuransi, Muryanti, 2016).
diwawancarai di bandara, tetapi hanya
Ahli kriminalogi Apple dan Robert mengaitkan
kurangnya
kesadaran
15.874 (atau 14 persen) dari para buruh migran yang mengajukan klaim
tersebut dengan itikad buruk transaksi.
asuransi.
Itikad
pada
permasalahan,
dapat
banyak buruh migran yang kembali
kesadaran
dengan klaim yang sah yang sama
buruk
rendahnya
berdampak kesadaran,
disimpulkan
rendahnya
Mengingat
tidak
luasnya
kemungkinan
melaporkan
akan
buruh migran dengan kegagalan agen
sekali
masalah
untuk menginformasikan para buruh
mereka (Komisi IX DPR RI 2013).
migran tentang isi dan pentingnya polis
Sebagaimana yang disebutkan di
asuransi sehingga buruh migran tidak
atas, rintangan terbesar yang dihadapi
berkeinginan
oleh buruh migran adalah kurangnya
Kurangnya
menyimpan informasi
salinannya. buruh
kesadaran dan pemahaman tentang
migran seringkali tidak tahu perlunya
asuransi dan prosedur atas klaim yang
mengumpulkan
bukti
terkait. Rintangan utama kedua adalah
sebelum kembali ke tanah air, atau
faktor geografi. Proteksi berbasis di
untuk mengajukan klaim dalam jangka
Jakarta,
waktu 12 bulan setelah kembali pulang
memiliki perwakilan di seluruh negeri,
(Apple, dan Robert, 1995:34).
sejumlah orang yang
1) Aksesibilitas
meragukan bahwa kantor-kantor ini
Buruh hambatan
berarti
dokumen
migran besar
untuk
dan
meskipun
dilaporkan
diwawancarai
menghadapi
secara efektif dapat menerima dan
memproses
memproses
klaim.
klaim asuransi, meskipun aksesibilitas
Konsorsium
pertanggungan
sendiri
perwakilan di negara-negara tujuan
diatur oleh PPTKIS. Data empiris
utama, sehingga buruh migran tidak
asuransi
Mekanisme Penegakan Hak
itu
tidak
Selanjutnya, memiliki
239
Vol. II No. 02, November 2016
dapat mengajukan klaim mereka di
di bandara. Ketua AAI melaporkan
luar
bahwa pengacara mendampingi 5.889
negeri (Hamim,
A.
dan
R.
Rosenberg, 2003:195-215). Dikombinasikan
pekerja selama wawancara dengan
dengan
batas
petugas
yang
menangani
klaim
waktu satu tahun untuk pengajuan
asuransi di Terminal 4, dan sejumlah
klaim, hal ini tidak termasuk sejumlah
2.750 orang (47 persen) memperoleh
besar
mengakses
pembayaran
yang
semestinya
Perlindungan WNI, 2013:4)
menerimanya.
Proteksi
pekerja
manfaat
yang
asuransi
berhak
gantirugi
(Direktorat
Hal ini secara signifikan tidak
memiliki konter di bandara bagi para
lebih
buruh
migran
mengajukan
keberhasilan klaim yang dilaporkan
klaim
segera
kembali,
secara lebih umum oleh Proteksi.
meskipun pengajuan di bandara tidak
Namun demikian, sepertinya terdapat
diperlukan.
untuk
Hal
setelah
ini
besar
dapat
sedikit
lebih banyak
memperbaiki kondisi buruh
migran
daripada
daripada
proporsi
klaim yang diajukan
jika
dilakukan
dengan
sehingga dapat kembali ke tanah air
keberadaan pengacara, dan karenanya
dalam
pembayaran ganti ruginya lebih besar.
waktu
satu
tahun
sejak
terjadinya kerugian, akan tetapi hal
Perlu dilakukan lebih banyak
tersebut sia-sia saja bagi mereka yang
penelitian untuk menentukan dampak
mengalami kerugian atau kehilangan
bantuan
pada bagian awal dari periode waktu
buruh
mereka di luar negeri.
kompensasi melalui program asuransi.
Data statistik yang dikutip dari
Selain
hukum migran
lagi
pada
kemampuan
untuk
mengakses
hambatan
dalam
pengajuan
kelompok kerja DPR mengungkapkan
klaim, buruh migran dan keluarga
bahwa bahkan dengan fasilitas ini,
mereka juga menghadapi hambatan
hanya 14 persen buruh migran yang
karena harus melakukan perjalanan ke
mempunyai
Jakarta
masalah
mengajukan
untuk
klaim. Pada bulan Juni 2012, Asosiasi
penolakan klaim.
Advokat
2) Keadilan Prosedur
BNP2TKI
Indonesia
(AAI)
meluncurkan
dan proyek
bersama selama tiga bulan (Juni hingga
menegosiasikan
dan
Transparansi
Peserta penelitian
klaim
kritis
September 2012) untuk memberikan
terhadap
bantuan hukum kepada buruh migran
Hampir semua OMS yang menangani
yang ingin mengajukan klaim asuransi
kasus, yang membantu buruh migran
240
prosedur
sangat
asuransi.
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
untuk
menyerahkan
klaim
asuransi
menangani kasus dan para pengacara,
menjelaskan bahwa sebenarnya proses
karena
tersebut tidak harus rumit, mereka
tantangan lainnya, hampir semua klaim
mengamati bahwa jarang sekali buruh
yang diajukan ditolak mentah mentah atau
migran
memenuhi
tidak dibayarkan secara penuh. Data dari
Sebagai contoh,
BNP2TKI mengungkapkan bahwa pada
banyak buruh migran yang tidak bisa
tahun 2010 dan 2011 hampir separuh dari
mengajukan
klaim (masing-masing sebesar 45 persen
yang
bisa
persyaratan klaim.
tidak
klaim
karena
memiliki KPA
mereka
asli mereka,
dan
perlunya
48
pembuktian
persen)
Kelompok
karena mereka tidak pernah menerima
masyarakat
atau
harus
kadang-kadang hal ini disebabkan karena
mereka
tidak lengkapnya dokumen, tetapi di lain
melarikan diri dari rumah majikan
waktu tuntutan tersebut ditolak begitu
mereka. Peraturan yang ada tidak
saja.
mensyaratkan penggantian KPA yang
klaim biasanya ditolak karena pekerja
hilang (Data Lembaga Kita Institute
dipulangkan akibat kesehatan fisik atau
Wonosobo, 2016: 9).
mental yang buruk, karena pekerja tidak
karena
mereka
meninggalkannya
Organisasi
ketika
juga
sipil
ditolak.
dan
menerangkan
Konsorsium menjelaskan
bahwa
bahwa
mengeluhkan
memiliki keterampilan yang dibutuhkan,
kurangnya transparansi dalam proses
atau karena buruh migran menginginkan
klaim
dirinya kembali pulang, tidak satupun hal
asuransi.
seringkali tidak
Buruh dapat
migran
menetapkan
tersebut yang
tertanggung
asuransi.
kapan akan diputuskan, sehingga sulit
mensyaratkan adanya alasan yang harus
bagi mereka untuk membuat keputusan
diberikan kepada penggugat ketika klaim
finansial dan keputusan penting lainnya
ditolak, dan karena tidak ada data yang
yang
mereka.
dengan
Pada
peraturan
polis
status klaim mereka, atau jangka waktu
terkait
Karena
oleh
tidak
masa
depan
tersedia untuk publik tentang jenis klaim
penolakan
klaim,
yang dibuat, sangat sulit untuk menilai
terdapat kekurangan transparansi dan proses hukum, tanpa ada alasan yang diberikan kepada buruh migran.
tingkat akurasi dari penjelasan ini. Data
tentang
jumlah
yang
dibayarkan, termasuk apakah klaim yang diterima dibayar penuh atau sebagian,
5. Temuan Penelitian Menurut Organisasi Masyarakat sipil (Lembaga Kita Institute Wonosobo) yang Mekanisme Penegakan Hak
juga tersedia dengan kondisi yang sama. Namun,
persepsi di kalangan
OMS
adalah
bahwa
jarang
penggugat
241
Vol. II No. 02, November 2016
memperoleh pembayaran klaim dalam
bantuan jika klaim asuransi ditunda atau
jumlah
ditolak.
penuh
karena
mengalami
kesulitan dokumentasi. Salah seorang buruh migran yang kembali,
mengajukan
Program Asuransi TKI merupakan
klaim atas upah yang belum dibayar
skema yang secara unik dikelola oleh
sebesar Rp 15 juta ($ 1.560), tetapi hanya
sektor
menerima Rp 3 juta (US $ 312) dari
migran harus memperoleh perlindungan
Konsorsium.
asuransi sebagai syarat untuk melakukan
bahwa
misalnya,
telah
D. Simpulan
Konsorsium
karena
buruh
menetapkan migran
swasta
dimana
setiap
buruh
tidak
migrasi ke luar negeri. Polis asuransi
memiliki bukti upah yang belum dibayar,
standar mencakup tanggungan kerugian
maka Konsorsium hanya
yang
memberikan
dialami selama
migrasi.
kompensasi untuk klaim terminasi dini
Program
dengan pembayaran yang lebih kecil
pembayaran yang rendah dan menuai
(Wawancara
banyak
Masitoh
buruh
migran
ini
proses
kritik
mencatat
dari
tingkat
berbagai
pihak.
Tempuran Duwur Sapuran Wonosobo).
Masyarakat sipil dan profesional dari
Pembayaran dalam kasus seperti itu
kalangan
hukum
sering
sebagai
kemampuan
program
ini
untuk
“pembayaran ex gratia” atau “kasus
memastikan
kompensasi
bagi
buruh
amal”,
migran
digambarkan dimana
perusahaan
asuransi
dan
meragukan
menganggap
program
menyatakan bahwa klaim penuh adalah
tersebut bersifat memeras. Bank Dunia
tidak sah, tetapi akan membayar sejumlah
berpendapat
uang sebagai bentuk amal.
terkait dengan program tersebut tidak
Perwakilan frustrasi
dengan
mereka
yakin
digunakan
buruh
migran
praktek bahwa
untuk
ini hal
merasa
efektif,
karena
DPR
tersebut
menghentikan
buruh
bahwa
sementara RI
peraturan
salah satu
menyarankan
yang
Komisi
pembubaran
konsorsium asuransi. Otoritas
Jasa
Keuangan
migran agar tidak menentang penolakan
Indonesia
seluruh klaim mereka. Dalam beberapa
konsorsium
kasus, penundaan dalam menilai klaim
menjual asuransi kepada buruh migran
asuransi membuat terhalangnya keadilan.
karena adanya penggelapan dana oleh
Memang, peserta melaporkan pernah ada
pialang
kasus
Mahkamah
dimana
melangkah 242
pemerintah
masuk
untuk
dilaporkan memberikan
telah
(OJK)
memerintahkan
tersebut
untuk
konsorsium. Agung
telah
Selain
berhenti
itu,
menyatakan
bahwa peraturan pelaksanaan sudah tidak Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
berlaku lagi.
Pada bulan Juli 2013,
besar tidak tahu jika mereka terlindungi
Kementerian
Tenaga
menetapkan
3
Kesadaran cakupan
dan
Kerja
telah
oleh
konsorsium
baru.
mempunyai pemahaman yang
terbatas
tentang
asuransi
pemahaman
pertanggungan
tentang
asuransi
bagi
peserta dari buruh migran yang kembali
asuransi,
cara
sementara
kerja
yang
skema
lain
mereka. ***
ke tanah air sangat rendah. Sebagian
DAFTAR PUSTAKA Apple, J. dan Robert Deyling. 1995. A Primer on the Civil Law System, Washington, D.C.: Federal Judicial Center.
tentang Penunjukan Satu Konsorsium Asuransi Proteksi (209/MEN/IX/2010), 6 September 2010.
Auwal, M. A. 2000. Ending the Exploitation of Migrant Workers in the Gulf (Menghapus Eksploitasi Buruh Migran di Kawasan Teluk), Fletcher Forum of World Affairs. Jakarta: Gramedia.
Komisi IX, DPR RI. (2013) Rekomendasi Panitia Kerja Konsorsium Asuransi TKI, 17 April 2013.
Bank Dunia. 2010. Enhancing Access to Finance for Indonesia Overseas Migrant Workers: Evidence from a Survey of Three Provinces (Meningkatkan Akses Terhadap Keuangan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Bukti dari Survei di Tiga Provinsi), Jakarta: Bank Dunia. Direktorat Perlindungan WNI. 2011. TKI, Antara Aset dan Pencitraan Negara, Tabloid Diplomasi, 15 September – 14 Oktober 2013. Hamim, A. dan R. Rosenberg. 2003. Review of Indonesian Legislation [Kajian Tentang Legislasi Indonesia]. Dalam Trafficking of Women and Children in Indonesia [Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak di Indonesia], 195–215. Indonesia: International Catholic Migration Commission Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 209 Tahun 2010
Mekanisme Penegakan Hak
Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, terbuka untuk penandatanganan ratifikasi 18 Desember 1990, (mulai diberlakukan 1 Juli 2003), International Labour Organization. Migrant Workers. Lembaga Kita Institute Wonosobo. 2016. Kajian Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himsatakiv. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan No. 61 P/HUM/ 2010. Mahkamah Konstitusi. 2011. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Minardi, Arif. 2012. Anggota Komisi IX DPR, dalam forum rapat dengar pendapat Komisi, Jakarta, 19 Juni 2012, dikutip dari siaran pers BNP2TKI. BNP2TKI (2012).
243
Vol. II No. 02, November 2016
Nabebam, Christine Novita. 2011. Asosiasi Broker Asuransi Indonesia Memaklumi Soal Komisi Broker Asuransi TKI Hingga 50% Dari Premi, Kontan News, 20 September 2011. Perkemenakertrans No. 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Permenakertrans No. 1 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/MEN/V/2010tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. SK Menteri Tenaga Kerja. Kep92/Men/1998 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Asuransi. Sarjito, Bambang. 2012. Pialang Asuransi TKI Untuk Periode 2006– 2010. Paper. Jakarta, 27 Juni 2012. Siahaan, C. 2012. Kemenkeu Evaluasi Peran Broker di Asuransi TKI. Inilah news, 10 September 2012. Sina, Herman. 2013. MA Batalkan Permenakertrans Tentang Asuransi TKI. Jurnas, 1 Agustus. Suparno, Erman. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2008. Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 27 Maret 2008. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
244
The Jakarta Post. 2013. Misappropriation in workers’ insurance funds [Penyalahgunaan dana asuransi pekerja]. The Jakarta Post, 16 Juli 2013. Tempo. 2013. Ini Daftar Asuransi TKI pada Konsorsium Baru. Tempo Bisnis, 1 Agustus. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, diratifikasi pada tanggal 11 Februari 1992, Bab 10: Pembinaan dan Pengawasan. Wawancara Muryanti agen dan mantan broker asuransi. 2016. Wawancara Muryanti Buruh Migran Indonesia Tempuran Duwur Sapuran Wonosobo. 2016. Wignjosoebroto, Soetandyo, 2003. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM dan HUMA. World Bank and IFC (International Finance Corporation) Review of Migrant Worker Insurance, Indonesia. 2012. Improving IOMW’s Protection Scheme: Review on [sic] Asuransi TKI [Memperbaiki Skema Proteksi TKILN: Kajian terhadap Asuransi TKI]”, Paparan pada Seminar Nasional tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 25 Juni 2012. Yolandha, Friska. 2013.OJK Bekukan Konsorsium Asuransi TKI. Republika Online. 15 Juli.
Mekanisme Penegakan Hak
