MEKANISME HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG DAN SEKITARNYA, PROVINSI LAMPUNG
WINDY MARDIQA RIANI
DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012
MEKANISME HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG DAN SEKITARNYA, PROVINSI LAMPUNG
WINDY MARDIQA RIANI
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012
RINGKASAN WINDY MARDIQA RIANI. Mekanisme Hubungan Para Pihak dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kota Bandar Lampung dan Sekitarnya, Provinsi Lampung. Dibimbing oleh E.K.S HARINI MUNTASIB dan RINEKSO SOEKMADI Kota Bandar Lampung (KBL) merupakan wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi sumberdaya alam beragam dan letak strategis. Pendapatan asli daerah KBL terbesar ke-dua berasal dari sektor pariwisata. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) untuk menggantikan RIPPDA Lampung 2002 yang sudah tidak dapat digunakan. Penyusunan RIPPDA Lampung 2011 tidak akan berdampak besar terhadap pengembangan wisata khususnya wisata alam KBL apabila Pemerintah Provinsi Lampung hanya menyerahkan tanggung jawab pada satu pihak saja. Padahal terdapat pihak lainnya yang juga ikut bertanggung jawab dan berperan. Penelitian ini bertujuan untuk merumumuskan mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di KBL dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan di KBL pada bulan September - November 2011. Penelitian menggunakan teknik penentuan informan secara purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara informan kunci, observasi lapang, dan penelusuran dokumen. Penentuan informan kunci menggunakan snowball method. Analisis data yang digunakan meliputi analisis stakeholder, analisis isi, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL meliputi Disbudpar Lampung, BKSDA Lampung, Disbudpar Bandar Lampung, Unit Pelaksana Teknis Dinas Tahura Wan Abdul Rachman, DKP Bandar Lampung, Bappeda Bandar Lampung, Watala, WWF, PT Bumi Kedaton, Perusahaan Wira Garden, Yayasan Taman Buaya Indonesia, PT Sutan Duta Sejadi, Yayasan Sahabat Alam, PT Alam Raya, Pengusaha Sukamenanti, PHRI, ASITA, HPI, Kelompok Sadar Wisata Taman Hutan Kera Tirtosari, dan masyarakat. Bentuk mekanisme hubungan diantara stakeholder ialah subordinate dan independent. Hal itu menyebabkan adanya stakeholder yang tidak memiliki mekanisme hubungan dengan stakeholder lainnya. Rumusan mekanisme hubungan stakeholder wisata alam KBL disusun untuk merubah mekanisme hubungan antara stakeholder yang bersifat subordinate dan independent menjadi subordinate dan dependent. Perubahan mekanisme hubungan dapat dilakukan melalui konsorsium. Konsorsium digerakkan Disbudpar Bandar Lampung dengan program kerja bersama berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Program kerja bersama disinkronisasikan dengan TUPOKSI/aturan kelembagaan masing-masing stakeholder yang akan menghasilkan partisipasi stakeholder. Selanjutnya dilakukan tahap pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kata kunci : Mekanisme, Hubungan, Stakeholder, Wisata Alam, Kota Bandar Lampung
SUMMARY WINDY MARDIQA RIANI. Mechanism of Stakeholder’s Relationship in Natural Tourism Management in Bandar Lampung Municipality and It’s Surrounding, Lampung Province. Under Supervision of E.K.S HARINI MUNTASIB and RINEKSO SOEKMADI Bandar Lampung Municipality (BLM) is one of areas in Lampung Province which has high diversity of natural resources and is located in a strategic area. It’s second highest of local revenue come from tourism sector. In 2011, Lampung Governance compose Tourism Development Master Plan (TDMP) to replace the 2002 TDMP. Composing Lampung TDMP wouldn’t give major impact on tourism development, particularly BLM’s natural tourism if Lampung Governance only gave responsibility to one of stakeholder. The aim of this research was to formulate mechanism of stakeholder’s relationship on natural tourism management in Bandar Lampung Municipality and It’s surronding. This research was done in Bandar Lampung Municipality on September until November 2011. Informant’s was determaining by purpossive sampling method. Data was collected through interview key informant, field observation, and document study. Key informants were determined through snowball sampling method. Stakeholder analysis, content analysis, and descriptive analysis were used in data analysis. The research revealed that stakeholder which involved on natural tourism in BLM were Disbudpar Lampung, BKSDA Lampung, Disbudpar Bandar Lampung, Local Technical Implementation Unit Wan Abdul Rachman Green Forest Park, DKP Bandar Lampung, Bappeda Bandar Lampung, Watala, WWF, PT Bumi Kedaton, Wira Garden Company, Indonesia Crocodile Park Foundation, PT Sutan Duta Sejadi, Natural Friend Foundation, PT Alam Raya, Sukamenanti Employers, PHRI, ASITA, HPI, Tourism Awarness Group of Tirtosari Monkey Forest Park, and communities. The type of relationship between stakeholders was subordinate and independent, which cause the absent of relationship mechanism of several stakeholder with the aothers. The formulation of stakeholder relationship mechanism in natural management in BLM was prepared to change the subordinate and independent relationship into subordinate and dependent relationship. The change of relathionship mechanism could be done within the consortium. Consortium was drived by Disbudpar Bandar Lampung in implementing which the joint program was composed based on descriptive analysis of stakeholder’s need. Joint program should be synchronized with TUPOKSI/role of institutional each stakeholder which produce stakeholder’s participation. After that it should be implemented the phases of organization, implementation, monitoring and evaluation. Keywords : Mechanism, Relationship, Stakeholder, Natural Tourism, Bandar Lampung Municipality
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Mekanisme Hubungan Para Pihak dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kota Bandar Lampung dan Sekitarnya, Provinsi Lampung adalah benar-benar hasil karya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Bogor, Februari 2012
Windy Mardiqa Riani NIM E34070020
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skipsi yang berjudul “Mekanisme Hubungan Para Pihak Dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kota Bandar Lampung Dan Sekitarnya, Provinsi Lampung”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya serta memberikan rumusan mekanisme hubungan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengembangan wisata alam Kota Bandar Lampung. Rumusan mekanisme yang telah dibuat diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan wisata alam di Kota Bandar Lampung. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengelola wisata alam Kota Bandar Lampung maupun semua pihak yang membutuhkan data tantang mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. .
Bogor, Februari 2012
Penulis
RIWAYAT HIDUP
Windy Mardiqa Riani dilahirkan di Lampung, 21 Desember 1989. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak H. Dede Mulyadi dan Ibu Marfu’ah. Pendidikan formal ditempuh di SD Madrassah Ibtidaiyah Muhammadiyah Braja Asri, SLTP Negeri 1 Way Jepara dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Pada tahun 2007, penulis diterima di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Selama perkuliahan, penulis aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tingkat Persiapan Bersama (TPB), Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA), DKM Ibadurrahman, dan Kelompok Pemandu Agroedutourism IPB. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pernah penulis ikuti meliputi Oryza in Action (OIA) dan Panitia Masa Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru 45 (MPKMB), Eksplorasi Flora dan Fauna Indonesia (RAFFLESIA) 2009 di Cagar Alam Rawa Danau Provinsi Banten dan Eksplorasi Flora dan Fauna Indonesia (RAFFLESIA) 2010 di Cagar Alam Gunung Burangrang Provinsi Jawa Barat, Malam Apresiasi Seni Konservasionis (MANSION) 2009, EDELWISE 2009 di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) 2009 di Taman Nasional Manupeu Tanadaru Provinsi Nusa Tenggara Timur, Muslimah In Action (MIA) 2009, Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) untuk Artikel Ilmiah tahun 2010, dan Program Kreatifitas Mahasiswa Wirausaha (PKMW) 2010. Penulis melaksanakan Group Project di Taman Nasional Way Kambas tahun 2008, Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di BKPH CikeongKarawang dan Cagar Alam Gunung Burangrang-Purwakarta tahun 2009, Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat Sukabumi-Jawa Barat tahun 2010, dan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Taman Nasional Kerinci Seblat tahun 2011.
UCAPAN TERIMAKASIH 1. Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia yang telah diberikan; 2. Kedua orangtua (H. Dede Mulyadi dan Marfu’ah) dan adik (Destian Ade Anggi) atas doa, motivasi, dan kesabaran yang diberikan; 3. Prof. Dr. E.K.S Harini Muntasib, MS. Dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F. atas bimbingan yang diberikan; 4. Paman Dzaril, Bibi Khosiah, Rifkika Izza Maorits dan Fakhri Habibi atas bantuan penginapan yang diberikan; 5. Nenek (Alm. Sobiha), Paman Sony, Bibi Atun, Bagus Nugraha, Bibi Zakia, dan Bibi Eva atas bantuan saran dan transportasi yang diberikan; 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bandar Lampung atas bantuan data dan informasi yang diberikan; 7. BKSDA Lampung, UPTD Tahura WAR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung atas bantuan data dan informasi yang diberikan; 8. PT Bumi Kedaton, LSM Watala dan WWF,
Perusahaan Wira Garden,
Yayasan Taman Buaya Indonesia, PT Sutan Duta Sejadi, Yayasan Sahabat Alam, PT Alam Raya, Pengusaha Sukamenanti, PHRI, ASITA, HPI, dan Kelompok Sadar Wisata Taman Hutan Kera Tirtosari atas bantuan data dan informasi yang diberikan; 9. Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Sukadanaham, Kelurahan Batu Putu, dan Kelurahan Sukamaju atas bantuan data dan informasi yang diberikan; 10. Bu Eva, Bu Resti, Mbak Jadda, Mbak Tri atas saran yang diberikan; 11. Sarah, Otentic, Indri, Yulia, Arini, Nalfa, Kamsuri, Ridwan, Armando, Hadi, dan semua teman SMALAN 2007 atas saran dan waktu yang diberikan; 12. Sahabat-sahabatku Retno Cahya, Heri Setiawan, Resi, Meli, Rurun, Cha-cha, Nori, Akbar, Anin, Fitrotul, Indah, Novriyanti, Dilla, Nana, Neina, Metha, Rakhmi, Hireng, Lynda, Desi atas persahabatan, kenangan, dan motivasi yang diberikan selama menjalanai perkuliahan dan penelitian; 13. Temen-teman KSHE 44 dan Hamassh atas persahabatan yang diberikan; 14. Berbagai pihak yang turut membantu, dan tidak dapat disebutkan satu persatu
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................
iv
DAFTAR TABEL .......................................................................................
vi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................
vii
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................
viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................
1
1.2 Perumusan Masalah .....................................................................
2
1.3 Tujuan..........................................................................................
3
1.3 Manfaat ........................................................................................
3
1.4 Kerangka Pemikiran ....................................................................
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pariwisata, Wisata dan Wisata Alam ..........................................
5
2.2 Sistem dan Kelembagaan Pariwisata ...........................................
6
2.3 Pelaku Kegiatan Pariwisata .........................................................
7
2.4 Governance dan Tata Kelola Wisata ...........................................
9
2.5 Stakeholder ..................................................................................
9
2.6 Analisis Stakeholder ...................................................................
10
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu........................................................................
11
3.2 Alat dan Bahan ............................................................................
12
3.3 Teknik Penentuan Informan ........................................................
12
3.4 Metode Pengambilan Data ..........................................................
13
3.5 Analisis Data ...............................................................................
17
iv
BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif ...............................
20
4.2 Iklim dan Topografi ....................................................................
20
4.3 Potensi Wisata Alam ...................................................................
21
4.4 Aksesbilitas .................................................................................
23
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Identifikasi stakeholder dan Peranannya ....................................
24
5.2 Pemetaan Stakeholder .................................................................
26
5.3 Identifikasi TUPOKSI dan Aturan Kelembagaan Stakeholder ...
31
5.4 Hubungan Stakeholder Wisata Alam ..........................................
33
5.4.1 Koordinasi .........................................................................
35
5.4.2 Kerjasama ..........................................................................
37
5.4.3 Komunikasi .......................................................................
42
5.5 Identifikasi Kebijakan Wisata Alam ...........................................
43
5.5.1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ............................
45
5.5.2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ..............................
46
5.5.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 .....................
47
5.5.4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 ...................
48
5.5.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 ......
49
5.5.6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2003 .......................................................................
50
5.5.7 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 .......................................................................
51
5.5.8 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 ......................................................................
52
5.6 Kebutuhan Stakeholder ...............................................................
53
5.7 Rumusan Mekanisme Hubungan Stakeholder ...........................
57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan..................................................................................
60
6.2 Saran ..........................................................................................
61
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................
62
LAMPIRAN .................................................................................................
65
v
DAFTAR TABEL
No.
Halaman
1 Matriks pengumpulan data .........................................................................
15
2 Tingkatan administratif stakeholder wisata alam ......................................
24
3 Tingkat kepentingan stakeholder ...............................................................
27
4 Tingkat pengaruh stakeholder ....................................................................
27
5 Hasil analisis TUPOKSI dan aturan kelembagaan Stakeholder ................
31
6 Hasil analis kebijakan wisata alam ............................................................
44
7 Kelompok kebutuhan stakeholder wisata alam .........................................
56
vi
DAFTAR GAMBAR
No.
Halaman
1 Kerangka pemikiran ...................................................................................
4
2 Sistem kepariwisataan ................................................................................
7
3 Matriks kepentingan-pengaruh...................................................................
18
4 Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholderwisata alam .....................
28
5 Peta hubungan stakeholder wisata alam berdasarkan dokumen dan hasil Wawancara ................................................................................................
vii
35
DAFTAR LAMPIRAN
No.
Halaman
1 Panduan wawancara instansi pemerintah ...................................................
66
2 Panduan wawancara lembaga/kelompok non pemerintah .........................
68
3 Panduan penilaian tingkat kepentingan ......................................................
70
4 Panduan penilaian tingkat pengaruh ..........................................................
72
5 Matrik hasil analisis isi TUPOKSI dan aturan kelembagaan .....................
74
6 Matrik hasil analisis isi Kebijakan .............................................................
85
viii
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Wisata alam merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang sedang berkembang pesat melebihi bentuk wisata lainnya (R. Buckley et al. 2001). Pemanfaatan potensi sumberdaya alam sebagai daya tarik wisata menjadikan jumlah kawasan wisata alam terus bertambah. Pertambahan ini disebabkan permintaan pasar wisata yang bergerak dari wisata buatan manusia ke arah wisata berbasis alam. Selain itu, wisata alam juga digunakan untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi sumberdaya alam disetiap daerah. Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi sumberdaya alam tinggi dan berdekatan dengan Jakarta. Potensi sumberdaya alam tinggi dan letak strategis menjadikan Lampung potensial sebagai provinsi tujuan wisata. Tetapi pada kenyataanya Lampung hanya menjadi tujuan wisata ke-18 di Indonesia dan kunjungan wisata didominasi wisatawan domestik. Hal itu terlihat dari data wisatawan tahun 2008, total wisatawan yang berkunjung ke Lampung sebesar 1.458.087 individu yang terdiri dari jumlah wisatawan domestik sebesar 1.448.059 individu dan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 10.028 individu (Disbudpar Lampung 2008). Kota Bandar Lampung (KBL) merupakan kota yang memiliki potensi sumberdaya alam beragam mulai dari pegunungan hingga pantai. KBL biasanya digunakan sebagai tempat persinggahan bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan menuju provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Sebagian besar potensi sumberdaya alam di KBL telah dikelola dan dikembangkan menjadi objek wisata alam. Objek wisata alam yang terdapat di KBL meliputi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Taman Kupu-Kupu Gita Persada, Taman Wisata Bumi Kedaton, Wira Garden, Air Terjun Batu Putu, Taman Hutan Kera Tirtosari, dan Tiga pantai di Teluk Lampung yaitu Taman Tirtayasa, Pantai Puri Gading, dan Duta Wisata.
2
Sektor pariwisata termasuk wisata alam merupakan sektor tertinggi ke-dua dalam membangun perekonomian KBL. Persentase kegiatan ekonomi dari sektor pariwisata sebesar 22,78% (PEMKOT KBL 2000). Sektor pariwisata yang potensial di KBL dan pertambahan obyek wisata alam beberapa tahun terakhir menjadikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Lampung 2002 yang memfokuskan wisata pada wisata perkotaan tidak dapat digunakan lagi. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Lampung menyusun kembali RIPPDA Lampung tahun 2011 (Utomo 2010). RIPPDA ini akan menjadi acuan bagi pemerintah KBL dalam pengembangan potensi pariwisata di KBL. Penyusunan RIPPDA tahun 2011 tidak akan berpengaruh besar terhadap pengembangan wisata khususnya wisata alam di KBL apabila tanggung jawab terhadap sektor pariwisata hanya diserahkan kepada satu pihak saja. Padahal terdapat pihak lain yang ikut berperan dan bertanggung jawab terhadap sektor pariwisata khususnya wisata alam. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam berasal dari instansi pemerintah, lembaga swasta, pengusaha pariwisata, kelompok masyarakat, dan masyarakat. Para pihak yang terlibat memiliki peran dan kegiatan yang berbeda. Peran dan kegiatan yang dilakukan suatu pihak mencerminkan kepentingannya. Kepentingan masing-masing pihak akan mempengaruhi mekanisme hubungan yang terjalin dalam pengelolaan wisata alam di KBL. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk merumuskan mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di KBL.
1.2 Perumusan masalah Penelitian ini akan mengkaji para pihak dan hubungan diantara para pihak dalam pengelolaan wisata alam di KBL. Hal yang akan dikaji dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut : 1. Bagaimana hubungan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL berdasarkan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan aturan kelembagaan?
3
2. Kebijakan apa saja yang diberlakukan oleh pemerintah KBL dalam kaitannya dengan wisata alam dan bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut? 3. Kebutuhan apa saja yang diperlukan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di KBL? 4. Bagaimana mekanisme hubungan diantara para pihak dalam pengelolaan wisata alam di KBL?
1.3 Tujuan Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di KBL. Tujuan utama penelitian ini akan dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi pihak-pihak dan peranan masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh. 2. Menganalisis tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan aturan kelembagaan serta hubungan yang terjadi diantara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL. 3. Menganalisis kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan wisata alam di KBL. 4. Menganalisis kebutuhan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di KBL.
1.4 Manfaat penelitian Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL. Sehingga pihak-pihak tersebut dapat menyusun rencana pengelolaan yang lebih baik.
1.5 Kerangka pemikiran Pengelola wisata alam terdiri
instansi pemerintah, lembaga swasta,
kelompok masyarakat, pengusaha dan masyarakat. Masing-masing pihak diambil
4
data tentang kebijakan, TUPOKSI/aturan kelembagaan, kebutuhan, dan hubungan dengan pihak lainnya. Keseluruhan data yang diambil dianalisis menggunakan analisis stakeholder, analisis isi kebijakan dan TUPOKSI, serta analisis deskriptif kebutuhan. Hasil dari ketiga analisis tersebut selanjutnya disintesis untuk dijadikan rumusan mekanisme hubungan para pihak (stakeholder) dalam pengelolaan wisata di KBL. Kerangka pemikiran mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di KBL secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.
WISATA ALAM KOTA BANDARLAMPUNG
INSTANSI PEMERINTAH
Kebijakan, TUPOKSI, Kebutuhan, hubungan dengan pihak lainnya
LEMBAGA SWASTA
KELOMPOK MASYARAKAT, PENGUSAHA, MASYARAKAT
Kebijakan, aturan lembaga, Kebutuhan, hubungan dengan pihak lainnya
Kebijakan, aturan lembaga, Kebutuhan, hubungan dengan pihak lainnya
ANALISIS
STAKEHOLDER - Identifikasi Stakeholder - Tingkat kepentingan dan Pengaruh - hubungan antar Stakeholder
ISI KEBIJAKAN DAN TUPOKSI
RUMUSAN MEKANISME HUBUNGAN STAKEHOLDER
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.
DESKRIPTIF KEBUTUHAN
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pariwisata, wisata dan wisata alam Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain yang bukan tempat tinggalnya dan menetap sementara waktu dengan tujuan bukan untuk mencari penghidupan (Pitana dan Diarta 2009).
Berdasarkan
Peraturan Pemerintahan nomor 36 tahun 2010 Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. Wisata merupakan perpindahan seseorang untuk melakukan liburan di tempat yang berbeda dari rumah, kota ataupun negaranya (Grunewald 2006). Perpindahan atau perjalanan seseorang untuk melakukan kegiatan wisata dilakukan kurang dari 1 tahun berturut-turut (UNEP 2002). Selain itu, wisata juga didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009). Wisata alam merupakan pengalaman wisata yang secara langsung dan tidak langsung tergantung pada alam (Tourism British Columbia 2004). Definisi lain dari wisata alam ialah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata (Kajala et al. 2004). Daya tarik wisata alam menurut Wahab (1992) terdiri dari: a. Iklim, meliputi: udara yang bersih, sinar matahari yang cerah, udara yang segar atau dingin. b. Topografi dan pemandangan, meliputi: pemandangan, sungai, danau, pantai, panorama alam, air terjun, goa dan lainnya.
6
c. Vegetasi, meliputi: hutan, pepohonan langka, habitat flora dan fauna, taman, campinground dan lainnya. d. Flora dan fauna, meliputi: flora dan fauna langka, endemik dan dilindungi. e. Pusat kesehatan, meliputi: sumber air panas atau mineral, kolam lumpur yang berkhasiat untuk mandi dan sebagainya. Komponen-komponen yang terdapat dalam wisata alam (Muntasib dan Rachmawati 2009) antara lain: a. Konservasi Melindungi sumberdaya dan lingkungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata b. Partisipasi Mengikutsertakan secara aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata c. Manfaat ekonomi Memberi sumbangan positif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan d. Pendidikan/Edukasi Menyajikan produk yang bermuatan pendidikan, pembelajaran dan rekreasi dari nilai-nilai alam dan budaya setempat e. Wisata Memberikan kepuasan berwisata dan menambah pengalaman
2.2 Sistem dan kelembagaan pariwisata Sistem pariwisata berasal dari definisi pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia dimana terdapat pergerakan manusia, barang dan jasa secara kompleks. Pariwisata juga terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya. Keseluruhan rangkaian elemen tersebut mempengaruhi atau menjalankan fungsifungsi tertentu agar pariwisata dapat berjalan semestinya. Kaitan antara elemen pariwisata membentuk suatu sistem yang disebut sistem pariwisata. Sistem pariwisata memiliki empat unsur pokok yang saling terkait yaitu permintaan atau kebutuhan, penawaran atau pemenuhan kebutuhan, pasar dan kelembagaan yang
7
berperan untuk fasilitas keduanya, dan pelaku/aktor yang menggerakkan ketiga elemen sebelumnya (Damanik dan Weber 2006). Hubungan diantara unsur-unsur pokok pariwisata dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Sistem kepariwisataan. (Steck et al. 1999 dalam Damanik dan Weber 2006) 2.3 Pelaku kegiatan pariwisata Jenis-jenis Pelaku pariwisata yang terlibat di dalam pasar pariwisata antara lain (Damanik dan Weber 2006): a. Wisatawan Wisatawan merupakan konsumen atau pengguna produk dan layanan pariwisata. Wisatawan memiliki beragam motif, minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi dan budaya yang berdampak langsung terhadap kebutuhan wisata atau permintaan wisata.
8
b. Industri pariwisata Semua usaha dan jasa yang berada di dalam bidang pariwisata. Industri pariwisata dikelompokkan ke dalam pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. pelaku langsung ialah usaha-usaha yang menawarkan jasa langsung kepada wisatawan, seperti hotel, restoran, pusat informasi dan biro perjalanan. Sedangkan pelaku tidak langsung ialah usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, seperti usaha kerajinan tangan, penerbit buku, penjual roti. Industri
pariwisata
dapat
dimanfaatkan
sebagai
kekuatan
untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Hal itu karena industri pariwisata memiliki empat unsur untuk mewujudkan kekuatan pasar yang dinamis di masa depan. Unsur-unsur yang dimiliki industri pariwisata ialah meningkatan kapasitas eksport, menarik para investor untuk menanamkan
modal,
meningkatkan
pendapatan
ekonomi
daerah,
dan
menciptakan lapangan pekerjaan (UNEP 2002). c. Pendukung jasa pariwisata Usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk yang dimiliki, seperti jasa fotografi, jasa kecantikan, olah raga, penjualan BBM. d. Pemerintah Pelaku pariwisata yang memiliki otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastuktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata serta bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. e. Masyarakat lokal Penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata. Masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan baik berupa air, tanah, hutan, lanskap maupun kesenian.
9
f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga non pemerintah lokal, regional dan internasional yang melakukan kegiatan di kawasan wisata sebelum pariwisata berkembang di kawasan tersebut. Kegiatan yang biasanya dilakukan berhubungan dengan konservasi dan regulasi kepemilikan serta pengusahaan sumberdaya alam setempat.
2.4 Governance dan tata kelola wisata Governance (pemerintahan) ialah semua hal yang berkaitan dengan kekuatan, hubungan, dan tanggung jawab. Governance dikelompokkan menjadi empat level meliputi lokal, nasional, regional dan internasional. Pembagian level tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Ketiga level tersebut harus saling menguatkan satu sama lain. Governance internasional tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari governance lokal yang baik. Sehingga partisipasi governance lokal yang baik memiliki arti penting dalam pencapaian hasil di level governance internasional (Scanlon dan Guilmin 2004). Tata kelola pariwisata merupakan bagian dari governance di sektor pariwisata untuk tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Definisi tata kelola pariwisata ialah mekanisme pengelolaan kolaboratif pariwisata yang melibatkan sektor pemerintah dan non pemerintah dalam suatu usaha kolektif (Muntasib 2009).
Sektor pemerintah
yang dimaksud ialah instansi pemerintah pusat
maupun daerah seperti Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan pengembangan pariwisata. Sektor non pemerintah dapat berupa LSM, pengusaha pariwisata, organisasi dan kelompok masyarakat, para pemikir pariwisata dari perguruan tinggi dan lembaga profit lainnya.
2.5 Stakeholder Stakeholder merupakan pemain baik dalam bentuk perorangan maupun organisasi yang memiliki kepentingan pada peningkatan kebijakan (Schmerr 2009). Keseluruhan aktor/group yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh
10
suatu kebijakan, keputusan dan kegiatan (proyek) juga disebut sebagai stakeholder (Groenendijk 2003). Stakeholder biasanya dikaitkan dengan kepentingan dan pengaruh. Kepentingan sangat berkaitan dengan kebutuhan individu ataupun organisasi (Groenendijk 2003). Besarnya kepentingan individu ataupun organisasi dinilai melalui keterlibatan (partisipasi), manfaat yang diperoleh, persentase program kerja yang berkaitan dengan wisata alam, tingkat ketergantungan dan peran individu/organisasi tersebut dalam pengelolaan wisata alam di KBL. Pengaruh merupakan proses mengubah pikiran, perilaku, perasaan orang lain dan kekuatannya tergantung pada kekuasaan (Nelson and Quick 1994; Reed et al. 2009). Analisis penilaian terhadap kekuasaan (power) dikembangkan oleh Gabriel 1983; Reed et al. 2009 melalui instrumen kekuasan dan sumber kekuasaan. Instrumen
kekuasaan
meliputi
condign
power
(keuangan,
hukuman),
compensatory power (hadiah, gaji/upah, bantuan kegiatan, penghargaan), dan conditioning power (pendidikan, propaganda, opini). Sumber kekuasaan meliputi personality power (kecerdasan, karisma, kekuatan fisik) dan organisation power (jejaring, fungsi, massa, kesusaian bidang fungsi).
2.6 Analisis stakeholder Analisis stakeholder merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan, mengetahui kepentingan dan pengaruh stakeholder, memetakan hubungan antar pihak berdasarkan besarnya pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder serta pemahaman stakeholder dalam pengembangan organisasi (Lindenberg dan Crosby 1981 dalam Reed et al. 2009). Stakaeholder dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Pengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya antara lain:
11
a. Key Player Key player merupakan stakeholder yang paling aktif dalam pengelolaan dikarenakan stakeholder tersebut memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar. b. Subject Subject merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan yang besar, tetapi pengaruhnya kecil. Stakeholder jenis ini bersifat supportive, mempunyai kapasitas yang kecil untuk mengubah situasi. Stakeholder ini mungkin akan dipengaruhi oleh stakeholder lainnya. c. Context Setter Context setter merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh yang besar, tetapi memiliki kepentingan yang kecil. Stakeholder jenis ini mungkin akan memberikan bahaya yang signifikan, sehingga harus dipantau dan dikelola. d. Crowd Crowd merupakan stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh yang kecil. Stakeholder ini akan mempertimbangkan segala kegiatan yang mereka lakukan.
12
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan waktu Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Sukadanaham, Kelurahan Batu Putu, dan Kelurahan Sukamaju dijadikan sampling untuk masyarakat sekitar objek wisata. Penelitian dilakukan selama 2 Bulan yaitu September-November 2011.
3.2 Alat dan bahan Alat-alat yang digunakan dalam penelitian antara lain: Panduan wawancara Voice recorder Camera digital Alat tulis Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian antara lain: Pihak-pihak pengelola wisata alam di KBL TUPOKSI instansi pemerintah dan aturan kelembagaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL Kebijakan pemerintah yang digunakan dalam pengelolaan wisata alam di KBL Kebutuhan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL
3.3 Teknik penentuan informan Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Purpossive sampling. Informan dianggap sebagai pelaku (instansi/lembaga/kelompok) yang mempunyai keterlibatan dalam pengelolaan wisata alam di KBL. Informan dapat
13
berasal dari instansi pemerintah, lembaga swasta, kelompok masyarakat, pengusaha pariwisata dan masyarakat. 3.4 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan stakeholder antara lain: a. Wawancara Informan Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara kepada informan kunci (Key informan) dari masing-masing stakeholder. Wawancara dengan informan kunci bertujuan untuk mendapatkan informasi khusus mengenai suatu topik (Mikkelsen 2003). Kajian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak (stakeholder) dan hubungan diantara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam. Informan kunci pertama dari masing-masing stakeholder yaitu kepala dinas, direktur perseroan, ketua organisasi atau staff yang ditunjuk para pemimpin stakeholder untuk mewakili stakeholder yang bersangkutan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan wisata alam di KBL. Informan kunci kedua berasal dari rekomendasi informan kunci pertama, informan kunci ketiga berasal dari rekomendasi informan kunci kedua dan begitu seterusnya hingga keseluruhan data penelitian terkumpulkan. Data dan informasi yang berasal dari informan kunci kedua dan informan selanjutnya digunakan untuk melengkapi data dan informasi dari informan awal. Metode penentuan informan kunci diatas biasanya disebut snowball sampling (Wildemuth 2009) . b. Observasi lapang Observasi lapang merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara teliti terhadap kajian yang diteliti. Observasi lapang dilakukan untuk mengetahui lokasi objek wisata alam terbaru dan mengetahui implementasi keteranganketerangan yang didapatkan dari hasil wawancara.
14
c. Penelusuran dokumen Penelusuran dokumen dilakukan terhadap dokumen TUPOKSI instansi pemerintah dan aturan kelembagaan milik swasta/kelompok masyarakat, kebijakan pemerintah tentang wisata alam dalam skala daerah maupun nasional, dan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Penelusuran dokumen dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian dan diperlukan untuk membantu analisis data.
15
Tabel 1 Matriks pengumpulan data No 1.
Jenis Data Instansi Pemerintahan
2.
Variabel
Metode Wawancara menggunakan panduan wawancara instansi pemerintah (Lampiran 1)
-
Identitas instansi TUPOKSI Kebijakan yang ditetapkan Bentuk Keterlibatan Kegiatan yang dilakukan Hubungan dengan stakeholder lain
Lembaga Swasta
-
Identitas lembaga/organisasi Aturan kelembagaan yang ditetapkan Bentuk keterlibatan Kegiatan yang dilakukan Hubungan dengan stakeholder lain
Wawancara menggunakan panduan wawancara lembaga swasta/kelompok non-pemerintah (Lampiran 2)
3.
Kelompok Masyarakat
-
Identitas kelompok Aturan yang ditetapkan Bentuk keterlibatan Kegiatan yang dilakukan Hubungan dengan stakeholder lain
Wawancara menggunakan panduan wawancara lembaga swasta/kelompok non-pemerintah (Lampiran 2)
4.
Besarnya kepentingan masing-masing pihak dalam pengelolaan wisata alam KBL
-
Keterlibatan stakeholder Ketergantungan stakeholder terhadap wisata alam Program kerja masing-masing stakeholder Manfaat wisata alam bagi stakeholder Peran stakeholder
Penghitungan nilai kepentingan dengan menggunakan panduan penghitungan nilai kepentingan (Lampiran 3)
5.
Besarnya pengaruh masing-masing pihak terhadap pengelolaan wisata alam KBL
-
Pengaruh kekuatan kondisi Pengaruh kekuatan kelayakan Pengaruh kekuatan kompensasi Pengaruh kekuatan Personality Pengaruh kekuatan organisasi
Penghitungan nilai kepentingan dengan menggunakan panduan penghitungan nilai kepentingan (Lampiran 4)
16
No 6.
7. 8.
Jenis Data Kebijakan
Variabel - Konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi, wisata - Kesenjangan antara kebijakan yang diberlakukan berdasarkan komponen konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi, wisata
TUPOKSI dan Aturan Kelembagaan
- Konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi, wisata - Kesenjangan antara TUPOKSI dan aturan kelembagaan berdasarkan komponen konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi, wisata
Kebutuhan
- Kemiripan kebutuhan dari semua kebutuhan stakeholder
Metode Penelusuran dokumen menggunakan analisis isi kebijakan (Lampiran 5) Penelusuran dokumen menggunakan analisis isi TUPOKSI (Lampiran 6)
Wawancara dengan menggunakan panduan wawancara kebutuhan/harapan ( Lampiran 7)
17
3.5 Analisis data Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis stakeholder, analisis isi (Content analysis), dan analisis deskriptif. analisis isi dilakukan terhadap TUPOKSI dan aturan kelembagaan, serta kebijakan pemerintah. 3.5.1
Analisis stakeholder Analisis stakeholder digunakan untuk menganalisis data mengenai stake-
holder. Model analisis stakeholder yang digunakan adalah model yang diperkenalkan oleh Reed et al. (2009). Tahapan dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi stakeholder dan perannya 2. Membedakan dan mengkategorikan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya Stakeholder dipetakan ke dalam matriks analisis stakeholder berdasarkan besarnya kepentingan dan pengaruh. Besarnya kepentingan dinilai berdasarkan keterlibatan stakeholder dalam wisata alam, ketergantuang stakeholder terhadap wisata alam, program kerja masing-masing stakeholder yang berkaitan dengan wisata alam, manfaat yang diperoleh stakeholder dari wisata alam, peran yang dimainkan oleh stakeholder dalam pengelolaan wisata alam. Besarnya pengaruh dinilai berdasarkan intrumen dan sumber kekuatan (power) yang dimiliki masing-masing stakeholder (Gabriel 1983; Reed et al. 2009). Instrumen kekuatan meliputi kekuatan kondisi (conditioning power), kekuatan kelayakan (condign power), kekuatan kompensasi (compesatory power) dan sumber kekuatan meliputi kekuatan individu (personality power), kekuatan organisasi (organization power). Penilaian besarnya kepentingan stakeholder menggunakan panduan kepentingan pada Lampiran 3 sedangkan penilaian besarnya pengaruh menggunakan panduan penilaian pengaruh pada Lampiran 4. Jumlah nilai yang didapatkan oleh masing-masing stakeholder adalah 25 poin untuk besarnya kepentingan dan 25 poin untuk besarnya pengaruh. Setelah diketahui besarnya nilai kepentingan dan pengaruh, masing-masing
18
stakeholder dipetakan ke dalam matriks kepentingan pengaruh pada Gambar 2 dengan menggunakan Software Minitab 15.
Gambar 3 Matriks Kepentingan-Pengaruh (Reed et al. 2009). 3. Mendefinisikan hubungan antar stakeholder Hubungan diantara stakeholder akan didefinisikan melalui dokumen dan hasil wawancara pada informan kunci. Dokumen
yang digunakan untuk
mendefinisikan hubungan ialah TUPOKSI instansi dan aturan kelembagaan swasta serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL. Hubungan tersebut akan dijelaskan melalui peta hubungan stakeholder wisata alam di KBL baik yang terdapat dalam dokumen maupun hubungan yang terjadi di lapangan.
3.5.2
Analisis isi kebijakan dan TUPOKSI/aturan kelembagaan Analisis isi kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan perundang-
undangan baik skala nasional maupun lokal yang berkaitan dengan wisata alam dan analisis isi TUPOKSI/aturan kelembagaan digunakan untuk menganalisis TUPOKSI diantara instansi pemerintah dan aturan kelembagaan milik lembaga swasta atau kelompok masyarakat yang terlibat pengelolaan wisata alam di KBL. Analisis isi kebijakan dilakukan dengan menggunakan matriks analisis isi kebijakan (Lampiran 5) dan analisis TUPOKSI/aturan kelembagaan dilakukan dengan menggunakan matriks analisis isi TUPOKSI (Lampiran 6). Analisis isi kebijakan dan TUPOKSI/aturan kelembagaan yang dilakukan dalam penelitian
19
ini menggunakan kata kunci (key word) berupa konservasi, partisipasi,ekonomi, edukasi dan wisata. 3.5.3 Analisis deskriptif kebutuhan Analisis deskriptif kebutuhan digunakan untuk menggambarkan kebutuhan masing-masing stakeholder terhadap pengelolaan wisata alam di KBL. Kebutuhan masing-masing stakeholder di kelompokkan menurut kemiripannya. Analisis deskriptif
kebutuhan
dilakukan
stakeholder (Lampiran 7).
dengan
menggunakan
daftar
kebutuhan
20
BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak geografis dan wilayah administratif Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung (KBL) berada antara 50º20’-50º30’ LS dan 105º28’-105º37’ BT. KBL memiliki luas wilayah 192.96 km2 dengan batas-batas sebagai berikut (PEMKOT KBL 2000) :
Batas Utara
Ba tas Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Ketibung dan Teluk Lam-
: Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
pung, Kabupaten Lampung Selatan
Batas Timur : Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
Batas Barat
: Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan
KBL dibentuk pada tanggal 17 juni 1983 sebagai bagian dari wilayah kota dalam bentuk kepresidenan Provinsi Lampung. Pembentukan KBL berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1964. Pada awalnya KBL terdiri dari 4 kecamatan dan 30 kelurahan namun dalam perkembangannya KBL mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Pada tahun 2001 berdasarkan paraturan daerah nomor 4 tahun 2001 wilayah administratif KBL ditetapkan menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.
4.2 Iklim dan topografi KBL memiliki iklim tipe A berdasarkan klasifikasi Scmidt dan Ferguson. Hal itu menunjukkan KBL lembab sepanjang tahun. KBL memiliki curah hujan berkisar antara 2.257 – 2.454 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 76-166 hari/tahun. Kelembaban KBL berkisar antara 60% - 85% dan suhu udara 230-370. KBL terletak pada ketinggian 0 - 700 mm di atas permukaan laut. KBL memiliki
21
luas wilayah datar sampai landai 60%, landai sampai miring 35%, miring sampai curam 4 % (PEMPROV LPG 2006). Topografi KBL terdiri dari : a. Daerah pantai meliputi Teluk Betung bagian selatan dan Panjang b. Daerah perbukitan meliputi Teluk Betung bagian utara c. Daerah dataran tinggi yang bergelombang meliputi Tanjung Karang bagian barat d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil berada di bagian selatan
4.3 Potensi wisata alam a. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Taman Hutan Raya Abdul Rahman (Tahura WAR) merupakan hutan pegunungan yang berisi koleksi tumbuhan dan satwaliar. Jenis tumbuhan yang terdapat di Tahura WAR ialah pulai, kenanga, durian, bintung, dadap, hopea dan berbagai macam jenis anggrek. Jenis satwaliar yang terdapat di Tahura WAR antara lain macan akar, babi hutan, rangkong, siamang dan ayam hutan (KEMENHUT 2011). Selain itu di kawasan Tahura WAR juga terdapat 5 air terjun yang biasa digunakan mandi oleh pengunjung. Kegiatan yang dapat dilakukan ialah berkemah, lintas alam dan mandi di air terjun. b. Taman Hutan Kera Tirtosari Taman Hutan Kera Tirtosari (THKT) merupakan sebuah hutan seluas 1 hektar dengan kemiringan tanah 60 derajat yang diperuntukkan untuk kehidupan satwaliar. Nama kera diambil dari bahasa Lampung yang artinya sama dengan monyet tetapi satwaliar yang berada didalamnya sebenarnya ialah monyet jenis Macaca fascicularis. Hal itu karena secara ekologi kera merupakan primata yang tidak memiliki ekor sedangkan monyet merupakan primata yang memiliki ekor. Pengunjung dapat melihat monyet yang hidup liar dihutan
dan memberikan
makan secara langsung. Selain sebagai habitat bagi monyet, fungsi lain dari hutan ini ialah sebagai sumber mata air dan oksigen bagi KBL.
22
c. Taman Wisata Bumi Kedaton Taman wisata bumi kedaton merupakan wisata yang dikembangkan oleh PT Bumi Kedaton sejak tahun 2004. Area Taman Wisata Bumi Kedaton berupa area perbukitan dengan berbagai jenis satwaliar dan air sungai yang berasal dari Gunung Betung. Satwaliar yang terdapat di taman wisata ini berupa jenis burung pegunungan dan beberapa satwaliar yang berada di dalam kandang serta satwaliar yang digunakan untuk atraksi seperti Gajah Sumatera. Satwaliar yang berada dalam kandang antara lain kuda, beruang madu, siamang, buaya, biawak, ular. Selain itu Taman Wisata Bumi Kedaton juga memiliki rumah khas Lampung yang digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan Lampung. d. Taman Kupu-Kupu Gita Persada Taman Kupu-Kupu Gita Persada (TKGP) merupakan area penangkaran kupu-kupu yang memiliki luasan 5 ha. TKGP memiliki koleksi kupu-kupu hidup maupun awetan kupu-kupu yang berasal dari Kabupaten Liwa Lampung Barat. Pengunjung dapat melihat dan menikmati berbagai jenis kupu-kupu dan membeli awetan kupu-kupu di Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Selain itu pengunjung juga dapat memesan kupu-kupu hidup yang diambil dari kepompong kupu-kupu. e. Wisata Alam Batu Putu Batu putu merupakan kawasan wisata yang memiliki keindahan alam yang indah dan air terjun yang mengalir di dalamnya. Batu putu juga memiliki berbagai macam tanaman buah seperti durian, duku, pisang, manggis dan palawija. Pengunjung dapat menikmati air terjun dan membeli buah-buahan segar di wisata alam batu Putu.
23
f. Wira garden Wira garden merupakan kawasan wisata yang menawarkan pemandangan alam yang indah di daerah Gunung Betung. Kegiatan yang dilakukan di Wira Garden ialah hicking, camping, dan arum jeram. Wira garden juga menyewakan cottage bagi para pengunjung yang ingin menginap di kawasan wisata. g. Pantai KBL yang berdekatan dengan Teluk Lampung menyebabkan KBL memiliki potensi pantai yang tinggi. Pantai-pantai di KBL yang sering menjadi tujuan wisata adalah Pantai Duta Wisata, Pantai Tirtayasa, dan Pantai Puri Gading. Potensi pantai di KBL terletak di Kecamatan Teluk Betung Barat.
4.4 Aksesibilitas Aksesibilitas menuju KBL dapat menggunakan jalur darat dan udara. Rute perjalanan jalur darat dan jalur udara antara lain : a. Jalur darat
: Jakarta – Serang - Merak – Bakauheni – Kalianda - Kota Bandar Lampung
b. Jalur Udara
: Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) – Bandara Raden Intan (Natar) – Kota Bandar Lampung
Pada jalur darat menuju KBL diselingi dengan jalur laut melalui penyebrangan dari pelabuhan Merak-Banten menuju Pelabuhan BakauheniLampung. Jalur darat menuju KBL dapat ditempuh selama 8 jam perjalanan sedangkan jalur udara ditempuh selama 45 menit di pesawat dan dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 1 jam. Penyebrangan dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni ataupun sebaliknya tersedia selama 24 jam dan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Raden Intan ataupun sebaliknya tersedia 5-8 kali penerbangan selama satu hari.
24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Identifikasi stakeholder dan peranannya Jumlah stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL ialah 21 Stakeholder. Stakeholder yang terlibat berasal dari instansi pemerintah provinsi dan kota, lembaga swasta, kelompok masyarakat, pengusaha perorangan, dan masyarakat. Hasil identifikasi stakeholder berdasarkan tingkatan administrasi disajikan pada Tabel 2. Peran stakeholder dalam pengelolaan wisata alam dalam penelitian ini dibedakan menjadi empat yaitu peran perlindungan sumberdaya, pemberdayaan masyarakat setempat, penyediaan pelayanan wisata, penyediaan data dan informasi wisata alam. Stakeholder yang berasal dari instansi pemerintah, lembaga swasta, kelompok masyarakat dan masyarakat dapat memiliki keempat peran tersebut ataupun hanya sebagian saja. Tabel 2 Tingkatan administratif stakeholder wisata alam No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Stakeholder Disbudpar Bandar Lampung PT Bumi Kedaton Perusahaan Wira Garden UPTD Tahura WAR Yayasan Taman Buaya Indonesia PT Sutan Duta Sejati Kelompok sadar wisata THKT Yayasan Sahabat Alam BKSDA Lampung DKP Bandar Lampung Disbudpar Lampung Beppeda KBL PT Alam Raya KPPH Sumber Agung Watala HPI PHRI ASITA WWF Pengusaha Sukamenanti Masyarakat
Prov.
Kota
Kelurahan
Kampung
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
25
5.1.1 Instansi pemerintah Peran instansi pemerintah dalam pengelolaan wisata alam KBL meliputi perlindungan sumberdaya, pemberdayaan masyarakat setempat, penyediaan pelayanan wisata, dan penyediaan data serta informasi wisata alam. Peran instansi pemerintah dalam perlindungan sumberdaya dilakukaan melalui pengawasan yang berkaitan dengan lingkungan terhadap kawasan wisata alam. Peran instansi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok sadar wisata THKT di KBL. Peran instansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan wisata dilakukan melalui perbaikan jalan menuju objek wisata. Peran instansi pemerintah dalam penyediaan data dan informasi dilakukan melalui inventarisasi atau kunjungan ke objek wisata dan dipublikasikan dalam media massa. 5.1.2 Lembaga swasta Pada umumnya peran lembaga swasta dalam pengelolaan wisata alam di KBL meliputi pemberdayaan masyarakat, penyediaan pelayanan wisata, penyediaan data dan informasi. Peran pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, pembinaan tentang pembibitan tanaman kehutanan oleh Yayasan Sahabat Alam dan pembinaan serta penyuluhan manfaat hutan oleh Watala. Peran penyediaan pelayanan wisata dilakukan melalui penyediaan penginapan, restoran, program wisata, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pengunjung. Peran penyediaan data dan informasi dilakukan melalui billboard, website, leaflet dan papan interpretasi yang menjelaskan flora dan fauna di dalam kawasan wisata alam. 5.1.3 Kelompok masyarakat Peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan wisata alam di KBL meliputi perlindungan sumberdaya, pemberdayaan masyarakat setempat dan penyediaan pelayanan wisata. Peran perlindungan sumberdaya dilakukan melalui menjaga habitat satwaliar, menanam dan memelihara tumbuhan di kawasan
26
Tahura WAR, tidak berburu satwaliar dan tidak melakukan penebangan pohon. Peran kelompok masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan yang bersifat persuasif untuk menjaga hutan dan melindungi satwaliar yang berada di daerah tempat tinggal. Peran penyediaan pelayanan wisata hanya dilakukan kelompok sadar wisata THKT dengan membangun penampungan air di sumber mata air dalam kawasan THKT. 5.1.4 Pengusaha perorangan dan masyarakat Peran pengusaha perorangan dalam pengelolaan wisata alam di KBL ialah penyediaan pelayanan wisata.
Peran penyediaan pelayanan wisata dilakukan
melalui pembangunan fasilitas mushola, toilet dan tangga di wisata alam batu putu. Dana yang digunakan untuk pembangunan fasilitas juga berasal dari Disbudpar Bandar Lampung selaku pemilik objek wisata alam Batu Putu. Peran masyarakat dalam pengelolaan wisata alam di KBL sebagai penyedia pelayanan wisata. Peran masyarakat dalam penyediaan pelayanan wisata dilakukan melalui pembuatan warung makan didalam kawasan wisata alam maupun disepanjang jalan menuju kawasan wisata alam.
4.2 Pemetaan stakeholder Stakeholder yang telah teridentifikasi memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh berbeda terhadap pengelolaan wisata alam di KBL. Perbedaan tingkat kepentingan masing-masing stakeholder dipengaruhi oleh bentuk keterlibatan stakeholder dalam wisata alam, ketergantuang stakeholder terhadap wisata alam, program kerja masing-masing stakeholder yang berkaitan dengan wisata alam, manfaat yang diperoleh stakeholder dari wisata alam, peran yang dimainkan oleh stakeholder dalam pengelolaan wisata alam. Perbedaan tingkat ketergantungan stakeholder dipengaruhi oleh kekuatan kondisi, kekuatan kelayakan, kekuatan kompensasi, kekuatan individu, kekuatan organisasi (Gabriel 1983; Reed et al. 2009). Hasil analisis tingkat kepentingan stakeholder dapat dilihat pada Tabel 3 dan hasil analisis tingkat pengaruh dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil analisis
27
kepentingan dan pengaruh dengan menggunakan matriks Reed et al. (2009) dapat dilihat pada Gambar 4. Tabel 3 Tingkat kepentingan stakeholder Nilai Total I II III IV V 1. Disbudpar Bandar Lampung 5 5 5 2 5 20 2. PT Bumi Kedaton 4 5 5 4 5 23 3. Perusahaan Wira Garden 3 5 5 5 3 21 4. UPTD Tahura WAR 5 5 4 5 4 23 5. Yayasan Taman Buaya Indonesia 3 4 5 5 3 20 6. PT Sutan Duta Sejati 3 4 5 5 4 21 7. Kelompok sadar wisata THKT 3 3 4 1 4 16 8. Yayasan Sahabat Alam 4 3 1 1 5 14 9. BKSDA Lampung 2 1 1 1 3 8 10. DKP Bandar Lampung 3 1 1 1 3 9 11. Disbudpar Lampung 2 3 1 1 2 9 12. Beppeda Bandar Lampung 2 3 1 1 2 9 13. PT Alam Raya 3 3 1 1 3 11 14. KPPH Sumber Agung 3 4 1 1 3 12 15. Watala 3 3 1 1 5 11 16. HPI 2 3 1 1 4 11 17. PHRI 4 1 1 1 3 10 18. ASITA 3 5 1 1 2 12 19. WWF 3 1 1 1 2 8 20. Pengusaha Sumamenanti 2 5 3 1 1 12 21. Masyarakat 1 3 1 1 2 8 Keterangan: I:keterlibatan; II: anfaat; III: persentase program kerja; IV: tingkat ketergantungan; V:peran No.
Nama Stakeholder
Tabel 4 Tingkat pengaruh stakeholder Nilai I II III 1. Disbudpar Bandar Lampung 5 2 4 2. PT Bumi Kedaton 3 1 2 3. Perusahaan Wira Garden 1 1 3 4. UPTD Tahura WAR 2 2 2 5. Yayasan Taman Buaya Indonesia 2 1 1 6. PT Sutan Duta Sejati 3 1 2 7. Kelompok sadar wisata THKT 2 1 1 8. Yayasan Sahabat Alam 3 2 2 9. BKSDA Lampung 1 3 2 10. DKP Bandar Lampung 2 1 1 11. Disbudpar Lampung 3 1 2 12. Beppeda KBL 2 2 2 13. PT Alam Raya 1 1 1 14. KPPH Sumber Agung 2 1 1 15. Watala 3 1 1 16. HPI 2 1 1 17. PHRI 3 1 3 18. ASITA 3 1 2 19. WWF 2 1 2 20. Pengusaha Sumamenanti 1 1 2 21. Masyarakat 1 1 1 Keterangan: I:kondisi; II: kelayakan; III: kompensasi; IV: kepribadian; V:organisasi No.
Nama Stakeholder
Total IV 1 2 5 1 5 4 4 4 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1
V 5 5 2 4 2 2 3 4 3 4 5 4 1 1 4 4 4 4 4 1 4
17 12 12 11 11 12 11 16 10 9 12 11 9 8 10 9 12 11 10 7 8
28
Hasil perhitungan total nilai kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder dipetakan dalam matriks kepentingan dan pengaruh pada Gambar 4. Gambar 4 menjelaskan pembagian stakeholder dalam empat kelompok yaitu key player, subject, context setter dan crowd. Masing-masing kelompok memiliki jumlah stakeholder yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Keterangan : 25,0 4 2
22,5
Subject
20,0
53
17,5 Ke pe ntingan
Key Player
1 6
7
15,0 12,5 10,0
Crowd
7,5
20 14 21
16 15 18 13 11 19 10 9
8
Context Setter
12 17
5,0 2,5 2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
Pengaruh
17,5
20,0
22,5
25,0
1. Disbudpar K ota Bandar Lampung 2. PT Bumi Kedaton 3. Perusahaan Wira Garden 4. UPTD Tahura WAR 5. Yayasan Taman Buaya Indonesia 6. PT Sutan Duta Sejadi 7. Kelompok Sadar wisata THKT 8. Yayasan Sahabat Alam 9. BKSDA Lampung 10. DKP Bandar Lampung 11. Disbudpar Lampung 12. Bappeda Bandar Lampung 13. PT Alam Raya 14. KPPH Sumber Agung 15. Watala 16. HPI 17. PHRI 18. ASITA 19. WWF 20. Pengusaha sukamenanti 21. Masyarakat
Gambar 4 Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder wisata alam a. Key player Key player merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar dan paling aktif dalam pengelolaan (Reed et al. 2009). Stakeholder yang dikategorikan kelompok key player dalam pengelolaan wisata alam di KBL ialah Disbudpar Bandar Lampung. Hal itu karena Disbudpar Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah daerah yang diberikan mandat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata di KBL. Sehingga semua sumberdaya alam milik pemerintah daerah yang akan dijadikan objek wisata alam harus melalui persetujuan Disbudpar Bandar
29
Lampung. Selain itu, Disbudpar Bandar Lampung juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan wisata alam di KBL. b. Subject Subject merupakan stkaeholder yang memiliki kepentingan yang besar tetapi pengaruh kecil. Stakeholder jenis ini bersifat supportive, mempunyai kapasitas yang kecil untuk mengubah situasi (Reed et al. 2009). Stakeholder yang dikategorikan dalam kelompok subject ialah PT Bumi Kedaton, Perusahaan Wira Garden, UPTD Tahura WAR, Yayasan Taman Buaya Indonesia, PT Sutan Duta Sejadi. Keseluruhan stakeholder yang masuk dalam kelompok subject merupakan para pemilik objek wisata alam di KBL. Kelompok subject memiliki kepentingan tinggi karena melakukan pengelolaan langsung terhadap objek wisata alam yang dimiliki baik berupa pembangunan fasilitas, pembuatan program wisata, pemasaran, dan penanganan pencemaran lingkungan dari kegiatan wisata alam. Pengelolaan yang dilakukan bertujuan untuk menarik pengunjung ke objek wisata alam yang dimilikinya. Kelompok subject memiliki pengaruh kecil karena kurangnya kerjasama dengan stakeholder lainnya. Kelompok subject hanya melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat setempat berupa pengamanan objek wisata alam. c. Context setter Context setter merupakan stkaeholder yang memiliki pengaruh besar tetapi kepentingan kecil (Reed et al. 2009). Stakeholder yang masuk dalam kelompok context setter ialah Yayasan Sahabat Alam. Yayasan Sahabat Alam memiliki kepentingan rendah karena kegiatan wisata yang dilakukan hanya berupa wisata pendidikan kepada anak sekolah dan wisata bukan merupakan tujuan utama yayasan. Tujuan utama Yayasan Sahabat Alam adalah konservasi kupu-kupu di KBL. Yayasan Sahabat Alam memiliki pengaruh yang besar karena pemilik dan sebagian besar pengurus yayasan bergerak dibidang akademisi yaitu sebagai dosen di Universitas Lampung (UNILA). Profesi yang dimiliki pemilik dan
30
pengurus yayasan dapat mempengaruhi instansi pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat. Pengaruh kepada instansi pemerintah dilakukan melalui pendapat dan saran dalam suatu kegiatan wisata seperti pameran. Pengaruh kepada LSM diberikan melalui kerjasama dalam bentuk project di bidang konservasi. Pengaruh kepada masyarakat diberikan melalui penyuluhan dan bimbingan dalam menanam bibit tanaman kehutanan. Bibit tanaman kehutanan masyarakat kemudian dibeli yayasan untuk ditanam di dalam kawasan Taman Kupu-Kupu Gita Persada. d. Crowd Crowd merupakan stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh yang kecil. Stakeholder ini akan mempertimbangkan segala kegiatan yang mereka lakukan (Reed et al. 2009). Stakeholder yang termasuk dalam kelompok crowd ialah DKP Bandar Lampung, Disbudpar Lampung, Bappeda Bandar Lampung, PT Alam Raya, KPPH Sumber Agung, Watala, HPI, PHRI, ASITA, WWF, Pengusaha
Sukamenanti
dan
Masyarakat.
Kelompok
crowd
memiliki
kepentingan dan pengaruh kecil karena sebagian besar wilayah kerjanya berada di tingkat provinsi seperti Disbudpar Lampung, BKSDA Lampung, Watala, HPI, PHRI, ASITA dan WWF. Sehingga program kerja para stakeholder tersebut tidak terfokus di KBL melainkan untuk seluruh Provinsi Lampung. Stakeholder yang memiliki wilayah kerja di KBL seperti DKP Bandar Lampung dan Bappeda Bandar Lampung juga memiliki kepentingan dan pengaruh kecil karena kedua instansi hanya terlibat dalam perencanaan wisata alam di KBL. Perencanaan wisata alam yang telah dibuat dalam bentuk zonasi diserahkan kepada Disbudpar Bandar Lampung untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata alam. PT Alam Raya memiliki kepentingan dan pengaruh kecil karena PT Alam Raya sebenarnya bergerak dibidang pembangunan dan pemasaraan perumahan Pantai Puri Gading. PT Alam Raya hanya memanfaatkan keberadaan pantai di dalam perumahan menjadi objek wisata alam meningkatkan nilai jual perumahan. KPPH Sumber Agung
untuk
dan Pengusaha
Sukamenanti memiliki kepentingan dan pengaruh kecil karena KPPH Sumber
31
Agung hanya sebagai mitra UPTD Tahura WAR dalam menjaga kawasan Tahura WAR sedangkan Pengusaha Sumanenanti hanya sebagai mitra Disbudpar Bandar Lampung pada pelaksanaan kegiatan wisata di Wisata Alam Batu Putu. Masyarakat memiliki kepentingan dan pengaruh kecil karena masyarakat belum dapat memanfaatkan peluang adanya objek wisata untuk menambah penghasilan kecuali sebagai pekerja di objek wisata. Selain itu masyarakat juga masih dianggap sebagai objek yang dipengaruhi bukan sebagai pelaku kegiatan wisata.
4.3 Identifikasi TUPOKSI dan aturan kelembagaan stakeholder Setiap instansi pemerintah memiliki Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sesuai bidang yang dimandatkan kepada instansi. Stakeholder yang berasal dari lembaga swasta dan kelompok masyarakat memiliki aturan kelembagaan yang menjelaskan fungsi dan tujuan lembaga. TUPOKSI instansi pemerintah dan aturan kelembagaan lembaga swasta serta kelompok masyarakat yang telah dianalisis dapat dilihat pada Tabel 5. TUPOKSI instansi pemerintah pada Tabel 5 telah mencakup seluruh instansi yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di KBL tetapi aturan kelembagaan yang tercantum pada Tabel 5 belum mencakup seluruh stakeholder wisata alam di KBL. Hal itu karena beberapa lembaga swasta dan kelompok masyarakat belum memiliki aturan kelembagaan secara tertulis meskipun telah memiliki struktur organisasi. Tabel 5 Hasil analisis TUPOKSI dan aturan kelembagaan Stakeholder No. 1.
2
Nama Instansi / Lembaga/ Kelompok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandar Lampung
Dinas Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung
Dokumen
Komponen
TUPOKSI
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
TUPOKSI
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Keterangan Pasal 21 Pasal 23,26 Pasal 24 Pasal 4,11 Pasal3,4,16,17,19,20,21, 25, dan 26 Pasal 23 – 24 Pasal 21 -
32
No.
Nama Instansi / Lembaga/ Kelompok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandar Lampung
TUPOKSI
BKSDA Lampung
TUPOKSI
5.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung
TUPOKSI
6.
UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman
TUPOKSI
7.
Kelompok sadar wisata THKT Taman Hutan
AD-RT
8.
Perhimpunan Hotel dan Retoran Indonesia
AD-RT
9.
Himpunan Pramuwisata Indonesia
AD-RT
10.
Asosiasi Tour dan Travel Indonesia
AD-RT
11.
Watala
Visi Misi
dan
12.
PT Sutan Duta Sejadi
Visi Misi
dan
3.
4.
Dokumen
Komponen
Keterangan
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat Ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Pasal 15,20,21 Pasal 2,3,11,12,14,15, 17 Pasal 3 Pasal 12,14,16,17 Pasal 3,14,16,17 Pasal 20 Pasal 20 Pasal 155 Pasal 157 Pasal 1 dan 7 Pasal 7 Pasal 7 Pasal 1 Pasal 1 Pasal 6 Pasal 6 Pasal 7
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Pasal 8 Pasal 6 Pasal 6 Pasal 8 Pasal 6 Pasal 6 Visi dan misi Tujuan khusus Tujuan khusus Visi dan misi
33
Analisis isi TUPOKSI dan aturan kelembagaan pada Tabel 4 menunjukkan komponen yang paling banyak dijelaskan dalam TUPOKSI dan aturan kelembagaan adalah komponen wisata sedangkan komponen yang paling sedikit dijelaskan dalam TUPOKSI dan aturan kelembagaan adalah komponen partisipasi. Komponen wisata paling banyak dijelaskan karena sebagian besar stakeholder merupakan pelaksana kegiatan wisata di KBL. Komponen partisipasi paling sedikit dijelaskan karena sebagian stakeholder
tidak melibatkan
masyarakat dalam bidang wisata melainkan melibatkan masyarakat dalam bidang kerja masing-masing misalnya UPTD Tahura WAR yang melibatkan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya alam.
5.4 Hubungan stakeholder wisata alam Hubungan stakeholder wisata alam dapat dilihat melalui dokumen dan wawancara kepada informan kunci. Dokumen yang dapat menjelaskan hubungan diantara stakeholder adalah dokumen TUPOKSI instansi pemerintah dan aturan kelembagaan lembaga swasta serta kelompok masyarakat. Hubungan antara stakeholder yang dilihat melalui wawancara informan kunci merupakan hubungan antara stakeholder yang terjadi di lapangan. Hubungan antara stakeholder melalui dokumen
dan
wawancara informan kunci dapat dikelompokkan menjadi
hubungan koordinasi, kerjasama, dan komunikasi. Masing-masing kelompok hubungan akan dilihat letak hubunganya berdasarkam komponen wisata alam meliputi konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi dan wisata. Peta hubungan diantara stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di KBL dapat dilihat pada Gambar 5.
34 UPTD Tahura WAR
BKSDA Lampung
Disbudpar Lampung
Disbudpar Bandar Lampung
Bappeda Bandar Lampung DKP KBL
Watala Kelompok Masyarakat sadar wisata taman hutan kera tirtosari KPH Sumber Agung Masyarakat
Pengembangan Wisata Alam di KBL
Yayasan Sahabat Alam
PHRI
WWF
ASITA
PT Bumi Kedaton
HPI Yayasan Taman Buaya Indonesia
Keterangan : : Koordinasi di lapangan; : Koordinasi dalam dokumen;
PT Sutan Duta Sejadi
PT Alam Raya
: Kerjasama di lapangan; : Kerjasama dalam dokumen;
Perusahaan Wira Garden
Pengusaha Sukamenanti
: Komunikasi di lapangan; : Komunikasi dalam dokumen
Gambar 5 Peta hubungan stakeholder wisata alam berdasarkan dokumen dan hasil wawancara.
35
5.4.1 Koordinasi Koordinasi merupakan proses penyatuan unit organisasi yang berbeda untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Denise 2011). Koordinasi juga merupakan suatu kesatuan usaha bersama dari beberapa bagian, komponen, kelompok, atau organisasi yang memiliki bermacam sikap, tugas dan wewenang masing-masing agar tercipta suatu keserasian, keselarasan, dan kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Damayanti 2006). Hubungan koordinasi antara stakeholder wisata alam di KBL
terletak
dalam komponen konservasi dan wisata. Hubungan koordinasi dalam komponen konservasi terjadi pada BKSDA Lampung dengan UPTD Tahura WAR, Disbudpar Bandar Lampung dengan Bappeda Bandar Lampung dan DKP Bandar Lampung. Hubungan koordinasi dalam komponen wisata terjadi pada Disbudpar Lampung dengan Disbudpar Bandar Lampung. Hubungan koordinasi diantara instansi pemerintah diatas terlihat dalam dokumen TUPOKSI dan kenyataan dilapangan. Hubungan koordinasi yang terjadi antara BKSDA Lampung dengan UPTD Tahura WAR, Disbudpar Bandar Lampung dengan Bappeda Bandar Lampung dan DKP Bandar Lampung disebut hubungan koordinasi horizontal sedangkan hubungan koordinasi antara Disbudpar Lampung dengan Disbudpar Bandar Lampung disebut hubungan koordinasi vertikal. Hubungan koordinasi horizontal
adalah
hubungan
koordinasi
yang
dilaksanakan
diantara
instansi/organisasi yang berada pada tingkat yang sama sedangkan hubungan koordinasi vertikal adalah hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh badanbadan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya terhadap badan-badan yang lebih rendah tingkatannya (Hadjan 1994). Hubungan koordinasi pada komponen konservasi antara BKSDA Lampung dengan UPTD Tahura WAR di dalam dokumen TUPOKSI terlihat pada pasal 15 TUPOKSI BKSDA Lampung dan pasal 155 TUPOKSI UPTD Tahura WAR. TUPOKSI BKSDA Lampung pasal 15 menjelaskan tentang
tugas BKSDA
Lampung khususnya bidang konservasi sumberdaya alam wilayah dalam
36
mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya di dalam dan di luar kawasan konservasi serta koordinasi teknis pengelolaan kawasan konservasi. TUPOKSI UPTD Tahura WAR pasal 155 menjelaskan tentang fungsi UPTD Tahura WAR untuk melakukan perencanaan, pembinaan, pemanfaatan dan perlindungan Tahura WAR. Kedua pasal yang telah disebutkan menjelaskan UPTD Tahura WAR melakukan koordinasi kepada BKSDA Lampung dalam melakukan pengelolaan Tahura WAR.
Hubungan
koordinasi antara BKSDA Lampung dan UPTD Tahura WAR di lapangan terlihat melalui adanya penyusunan rencana pengelolaan dan laporan evaluasi UPTD Tahura WAR kepada BKSDA Lampung terkait pengelolaan kawasan Tahura WAR. Hubungan koordinasi pada komponen konservasi antara Disbudpar Bandar Lampung, Bappeda Bandar Lampung dan DKP Bandar Lampung di dalam dokumen terlihat pada pasal 19-21 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung, pasal 15,20,21 TUPOKSI Bappeda Bandar Lampung, pasal 23-24 TUPOKSI DKP Bandar Lampung. Pasal 19-21 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung menjelaskan tugas Disbudpar Bandar Lampung untuk melakukan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi usaha rekreasi dan usaha objek wisata. Pasal 15,20 dan 21 TUPOKSI Bappeda Bandar Lampung menjelaskan tentang tugas Bappeda Bandar Lampung dalam penataan ruang, pengendalian pembangunan dan prasarana di bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan kelautan. Pasal 23-24 TUPOKSI DKP Bandar Lampung menjelaskan tugas DKP Bandar Lampung untuk melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Pasal-pasal yang telah disebutkan menjelaskan ketiga instansi memiliki tugas melakukan konservasi sesuai dengan cakupan kerjanya. Pelaksanaan tugas konservasi pada masing-masing instansi memerlukan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Hubungan koordinasi antara Disbudpar Bandar Lampung, Bappeda Bandar Lampung dan DKP Bandar Lampung di lapangan terlihat dari keseluruhan program kerja dan kegiatan Disbudpar Bandar Lampung dan DKP Bandar Lampung diserahkan
37
terlebih dahulu kepada Bappeda Bandar Lampung untuk dilakukan sinkronisasi recana kegiatan. Hubungan
koordinasi antara Disbubpar Lampung dengan Disbudpar
Bandar Lampung di dalam dokumen TUPOKSI terlihat pada pasal 20 TUPOKSI Disbudpar Lampung dan pasal 3-4 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung. Pasal 20 TUPOKSI Disbudpar Lampung menjelaskan tugas Disbudpar Lampung yaitu perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata. Pasal 3 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung menjelaskan tugas pokok Disbudpar Bandar Lampung yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan serta perundang-undangan yang berlaku sedangkan pasal 4 menjelaskan fungsi Disbudpar Bandar Lampung dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata. Ketiga pasal diatas menjelaskan adanya hubungan koordinasi dalam komponen wisata antara Disbudpar Lampung dengan Disbudpar Bandar Lampung dalam melakukan tugas dan fungsi berdasarkan tugas pembantuan. Hubungan koordinasi antara Disbudpar Lampung dengan Disbudpar Bandar Lampung di lapangan terlihat dari pembinaan dan pengarahan yang dilakukan Disbudpar Lampung kepada Disbudpar Bandar Lampung untuk perencanaan suatu acara dan pemberian laporan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Disbudpar Bandar Lampung setiap tahunnya kepada Disbudpar Lampung. 5.4.2 Kerjasama Kerjasama (Cooperation) adalah keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak dami tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal (Sunarto 1993). Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama (Soekanto 2009). Sehingga kerjasama merupakan suatu
38
keterlibatan/ usaha bersama diantara dua belah pihak (perorangan atau kelompok) untuk satu atau beberapa tujuan bersama serta menghadapi masalah secara optimal. Kerjasama dapat dibedakan menjadi tiga (Soekanto 2009) yaitu kerjasama spontan (spontaneous coorperation), kerjasama langsung (directed coorperation), kerjasama kontrak (contractual coorperation) dan kerjasama tradisional (traditional coorperation). Kerjasama spontan adalah kerjasama yang serta merta. Kerjasama langsung merupakan hasil dari perintah atasan atau penguasa. Kerjasama kontrak merupakan kerjasama atas dasar tertentu. Kerjasama tradisional merupakan kerjasama sebagai bagian dari unsur atau sistem sosial. Kerjasama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama kontrak. Kerjasama yang dilakukan antara stakeholder wisata alam di KBL atas dasar TUPOKSI, aturan lembaga, kesamaan tujuan atau visi dan misi diantara lembaga/instansi/kelompok masyarakat. Hubungan kerjasama antara stakeholder wisata alam di KBL terletak pada komponen konservasi, manfaat ekonomi, edukasi dan wisata. Stakeholder yang memiliki hubungan kerjasama pada komponen konservasi yaitu UPTD Tahura WAR dengan Yayasan Sahabat Alam, WWF, Watala dan KPH Sumber Agung. Stakeholder yang memiliki hubungan kerjasama pada komponen manfaat ekonomi yaitu Disbudpar Bandar Lampung dengan PHRI, ASITA dan HPI. Stakeholder yang memiliki hubungan kerjasama pada komponen edukasi ialah UPTD Tahura WAR dan Watala dengan KPH Sumber Agung, Disbudpar Bandar Lampung dengan Kelompok sadar wisata THKT, Disbudpar Bandar Lampung dengan PHRI. Stakeholder yang memiliki hubungan kerjasama dalam komponen wisata ialah Disbudpar Bandar Lampung dengan PHRI, ASITA, HPI, PT Sutan Duta Sejadi dan Pengusaha Sukamenanti. Hubungan kerjasama pada komponen konservasi antara UPTD Tahura WAR dengan Watala di dalam dokumen dijelaskan pada pasal 155 TUPOKSI UPTD Tahura WAR dan visi serta misi Watala. Pasal 155 UPTD Tahura WAR menjelaskan tentang tugas pelaksanaan teknis operasional dan Perencanaan, pembinaan, pamanfaatan dan perlindungan Tahura WAR. Visi dan misi Watala
39
berisi tentang mewujudkan lingkungan yang serasi, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat. TUPOKSI dan visi serta misi Watala menjelaskan tentang adanya kesamaan tujuan untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Hubungan kerjasama antara UPTD Tahura WAR dengan Watala dan KPH Sumber Agung di lapangan terlihat dari kerjasama dalam betuk kemitraan untuk melindungi Tahura WAR dengan berbagai proyek yang dilakukan seperti inventarisasi flora dan fauna, perlindungan kawasan hutan, dan penanaman tumbuhan dalam kawasan Tahura WAR. Hubungan kerjasama antara UPTD Tahura WAR, Yayasan Sahabat Alam, WWF dan KPH Sumber Agung tidak terdapat dalam dokumen melainkan terjadi di Lapangan. Hubungan kerjasama UPTD Tahura WAR dengan Yayasan Sahabat Alam terjadi melalui peminjaman kawasan Tahura WAR seluas 3,7 hektar oleh UPTD UPTD WAR kepada Yayasan Sahabat Alam agar dikelola sebagai tempat pelestarian kupu-kupu. Hubungan kerjasama antara Yayasan Sahabat Alam dan WWF terjadi dengan adanya bantuan dana dari WWF kepada Yayasan Sahabat Alam untuk kegiatan konservasi. Hubungan kerjasama pada komponen manfaat ekonomi antara Disbudpar Bandar Lampung, PHRI, ASITA dan HPI di dalam dokumen dijelaskan pada pasal 24 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung, ADRT PHRI pasal 7, ADRT HPI pasal 8 dan ADRT ASITA pasal 6. TUPOKSI Disbudpar pasal 24 menjelaskan tentang tugas Disbudpar dalam melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. ADRT PHRI pasal 7 menjelaskan tentang tujuan PHRI untuk berperan aktif dalam kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan dan memantapkan iklim usaha kepariwisataan. ADRT HPI pasal 8 mejelaskan tentang tugas dan usaha HPI untuk menciptakan kerjasama dengan pemerintah maupun komponen usaha jasa pariwisata demi terciptanya lapangan kerja yang layak dan merata bagi anggota. ADRT ASITA pasal 6 menjelaskan tentang tujuan ASITA untuk meningkatkan peran anggota sebagai salah satu pelaku utama pariwisata nasional, penghasil devisa dan peningkatan pendapatan serta pengembangan kapasitas usaha berdaya saing global. TUPOKSI dan ADRT ke-empat stakeholder tersebut saling mendukung
40
dalam mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata dengan peningkatan kegiatan promosi dan pengembangan kapasitas kerja. Hubungan kerjasama antara Disbudpar Bandar Lampung, PHRI, HPI dan ASITA pada komponen manfaat ekonomi tidak ditemukan dilapangan. sehingga hubungan kerjasama antara Disbudpar Bandar Lampung, PHRI, ASITA, dan HPI dalam komponen manfaat ekonomi disebut potensial kerjasama. Hubungan kerjasama pada komponen edukasi antara UPTD Tahura WAR dan Watala dengan KPH sumber agung terlihat dalam TUPOKSI UPTD Tahura WAR pasal 157 yang menjelaskan tugas UPTD Tahura WAR untuk melaksanakan pembinaan kepada masyarakat/lembaga masyarakat di sekitar kawasan hutan yang menjadi wilayah kerjanya dan tujuan khusus Watala untuk Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Hubungan kerjasama yang terjadi dilapangan antara ketiga stakeholder ialah penyuluhan dan pembinaan tentang kehutanan dari UPTD Tahura WAR dan Watala kepada KPH Sumber Agung yang tinggal di sekitar kawasan Tahura WAR. Penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan meliputi penyuluhan tentang pentingnya menjaga hutan dan pembinaan dengan cara pemberian lahan garapan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman tahunan. Pembinaan ini berdampak positif terhadap peningkatan perlindungan hutan oleh masyarakat dan peralihan profesi masyarakat dari petani tanaman semusim mejadi petani tanaman tahunan. Hubungan kerjasama pada komponen edukasi antara Disbudpar Bandar Lampung dengan Kelompok Sadar Wisata Taman Hutan Kera Tirtosar dalam dokumen dijelaskan pada pasal 4 dan 11 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung dan pasal 1 ADRT Kelompok sadar wisata THKT. Pasal 4 dan pasal 11 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung menjelaskan tentang pembinaan di bidang kebudayaan dan pariwisata kepada masyarakat. Pasal 1 ADRT Kelompok sadar wisata THKT menjelaskan peningkatan pendalaman masyarakat terhadap wisata. Hubungan kerjasama yang terjadi di lapangan antara Disbudpar Bandar Lampung dan Kelompok sadar wisata THKT ialah pembinaan Disbudpar Bandar Lampung
41
tentang sadar wisata terhadap kelompok sadar wisata yang telah dibentuk kemudian Kelompok sadar wisata THKT mengajak masyarakat disekitar kawasan untuk melakukan kegiatan sadar wisata. Hubungan kerjasama pada komponen edukasi Disbudpar Bandar Lampung dengan PHRI dalam dokumen dijelaskan pada pasal 4, pasal 11 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung dan pasal 7 ADRT PHRI. Pasal 4 dan 11 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung menjelaskan tentang pembinaan di bidang kebudayaan dan pariwisata kepada masyarakat. Pasal 7 ADRT PHRI menjelaskan tentang usaha PHRI dalam mencapai tujuan meliputi memajukan dan menumbuhkembangkan semangat kepariwisataan, menggalang kerjasama dan solidaritas sesama anggota dan seluruh unsur keperiwisataan nasional dan internasional. Hubungan kerjasama yang terjadi dilapangan antara Disbudpar Bandar Lampung dan PHRI tidak ditemukan. Hal itu karena masing-masing stakeholder melakukan kegiatan pelatihan pariwisata sendiri tanpa adanya kerjasama. Hubungan kerjasama pada komponen wisata antara Disbudpar Bandar Lampung, PHRI, HPI, ASITA dan PT Sutan Duta Sejadi dalam dokumen dijelaskan pada pasal 3,4,20 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung, pasal 6 ADRT PHRI, pasal 6 ADRT HPI, pasal 1 dan 8 ADRT ASITA dan visi PT Sutan Duta Sejadi sedangkan untuk kerjasama dengan Pengusaha Sukamenenti tidak berada dalam dokumen. Pasal 3, 4 dan 20 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung menjelaskan tentang tugas Disbudpar dalam mengurus urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata. Pasal 6 ADRT PHRI menjelaskan tujuan PHRI sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan pariwisata. Pasal 6 ADRT HPI menjelaskan tentang tujuan HPI dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan pariwisata. Pasal 1 dan 8 ADRT ASITA menjelaskan tentang fungsi ASITA untuk melakukan kerjasama dengan
42
para pihak untuk kepentingan pariwisata. Visi PT Sutan Duta Sejadi berisi tentang peningkatan pariwisata Lampung. Hubungan kerjasama antara Disbudpar Bandar Lampung, PHRI, HPI dan ASITA di lapangan terjadi saat adanya acara-acara yang digelar oleh Disbudpar Bandar Lampung. Pada acara tersebut Disbudpar melibatkan dengan PHRI, HPI dan ASITA dalam pelaksanaan acara dan kegiatan promosi. Selain itu PHRI, HPI dan ASITA dianggap sebagai mitra Disbudpar Bandar Lampung dalam menghimpun keluhan, saran dan pendapat para pengusaha pariwisata di KBL. Keluhan, saran dan pendapat tersebut disampaikan kepada Disbudpar Bandar Lampung setiap tahunnya dalam forum pertemuan yang membahas pariwisata. Hubungan kerjasama antara Disbudpar Bandar Lampung dan Pengusaha Sukamenenti terlihat dari peminjaman lahan wisata milik pemerintah daerah kepada Pengusaha Sukamenanti untuk dikelola dan pembagunan fasilitas oleh Disbudpar Bandar Lampung di kawasan wisata yang dikelola oleh pengusaha sukamenanti. Hubungan kerjasama PT sutan duta sejadi dengan stakeholder lainnya tidak ditemukan di lapangan. 5.4.3 Komunikasi Komunikasi merupakan proses memahami satusama lainnya dan proses informasi baik berupa fakta, kebijakan, prospek, rumor dan kegagalan dapat disebarkan dalam organisasi (Denise 2011). Komunikasi dalam organisasi juga merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah (Muhammad 2004). Definisi komunikasi muhammad 2004 mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian. Hubungan komunikasi antara stakeholder wisata alam di KBL terletak pada komponen konservasi dan wisata. Stakeholder yang memiliki hubungan komunikasi pada komponen konservasi ialah BKSDA Lampung dengan PT Bumi Kedaton. Stakeholder yang memiliki hubungan komunikasi pada komponen wisata ialah PHRI dengan PT Bumi Kedaton dan Perusahaan Wira Garden.
43
Hubungan komunikasi pada komponen konservasi di dalam dokumen antara BKSDA Lampung dan PT Bumi terdapat pada pasal 2 BKSDA Lampung yang menjelaskan tugas BKSDA Lampung untuk menyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan di luar kawasan konservasi. Hubungan komunikasi antara BKSDA Lampung dan PT Bumi kedaton di lapangan melalui laporan PT Bumi Kedaton terhadap BKSDA Lampung tentang kondisi dan keadaan satwaliar di dalam kawasan wisata dan komunikasi apabila terdapat pemindahan satwaliar dari kawasan wisata ataupun penambahan satwaliar dari tempat lain. Hubungan komunikasi antara PHRI dengan PT Bumi Kedaton
dan
Perusahaan
Wira
Garden
merupakan
komunikasi
antara
perhimpunan dengan anggotanya. Hubungan komunikasi pada komponen wisata dijelaskan pada pasal 8 ADRT PHRI yang berisi usaha PHRI untuk mencapai tujuan dengan cara membantu dan membina usaha para anggota, memberikan perlindungan, menerima masukan, memberi bimbingan dan konsultasi serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu anggota. Hubungan komunikasi yang terjadi dilapangan antara PHRI dengan PT Bumi Kedaton dan Perusahaan Wira Garden ialah bimbingan dan konsultasi serta penerimaan keluhan, saran dan kritik tentang pariwisata di KBL. keluhan, saran dan kritik yang telah diberikan akan disampaikan kepada pemerintah KBL dan pemerintah Provinsi Lampung.
4.4 Identifikasi kebijakan wisata alam Kebijakan yang digunakan untuk pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung berjumlah 8 kebijakan. Kebijakan yang digunakan terdiri dari 5 kebijakan nasional dan 3 kebijakan daerah. Kebijakan nasional yang digunakan dalam pengelolaan wisata alam di KBL meliputi undang – undang nomor 9 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, dan peraturan menteri kehutanan nomor 53 tahun 2006. Kebijakan daerah yang digunakan dalam
44
pengelolaan wisata alam di KBL meliputi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 16 tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2003 dan peraturan walikota Bandar Lampung nomor 31.A tahun 2010. Hasil anaslis kebijakan nasional dan daerah disajikan pada Tabel 6. Tabel 6 Hasil analis kebijakan wisata alam No. 1.
Kebijakan Undang- undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
Komponen Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
2.
UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 tentang Lembaga Konservasi
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi
5.
6.
Peraturan Daerah KBL nomor 9 tahun 2003 tentang izin usaha kepariwisataan
7.
Peraturan Daerah KBL nomor 16 tahun 2008 tentang Kepariwisataan
8.
Peraturan WaliKBL Nomor 31.A tahun 2010 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil KBL 2009-2029
Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Keterangan Pasal 4,6,12,23,24,25,26 27, 28,29,30,59,64 Pasal 1,2,9,12,26 Pasal 3,4,5,12 Pasal 4,26,30,52 Pasal 1,4,5,6,9,12,19, 23,24, 26-30, Pasal 1-5,11,28,31,37 Pasal 31,36,37 Pasal 31,36
Pasal 2,4,30,31,35, 40, Pasal 2,3 Pasal 3,4,31 Pasal 1,3 Pasal 1,2,5,18,21,28 Pasal 1,21 Pasal 14,21 Pasal 5 Pasal 1,7,8,30 Pasal 1,2,16,21,22,24, 25,29,31 Pasal 2,22 Pasal 4,8,9 Pasal 11,14 Pasal 1,3,11 Pasal 2,3,40 Pasal 79,80 Pasal 23 Pasal 1-3,12-17,31-33 Pasal 1,2,5,8,12,14 Pasal 8 Pasal 3,8
45
5.5.1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 merupakan kebijakan nasional tentang kepariwisataan. Undang-Undang Nomor10 Tahun 2009 digunakan sebagai dasar kebijakan nasional bagi pengembangan pariwisata termasuk wisata alam di KBL tetapi dalam pelaksanaanya undang-undang ini masih dalam tahap sosialiasi oleh Disbudpar Bandar Lampung. Proses aplikasi akan dilakukan apabila proses sosialisasi kebijakan telah selesai dilakukan. Proses sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengarahan tentang beberapa perubahan aturan tentang pariwisata sehingga pelaku kegiatan wisata mengetahui perubahan peraturan dan tidak merasa dirugikan akibat adanya perubahan peraturan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 berisi komponen-komponen wisata alam yang meliputi konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi dan wisata. Komponen yang paling banyak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu komponen wisata yang dijelaskan dalam 14 pasal sedangkan komponen yang paling sedikit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 yaitu komponen manfaat ekonomi dan komponen edukasi yang hanya dijelaskan dalam empat pasal.
Kompenen konservasi tedapat pada pasal
4,6,12,23,24,25,26 27, 28,29,30,59, dan 64, Komponen partisipasi terdapat pada pasal 1,2,9,12, dan 26, komponen manfaat ekonomi terdapat pada pasal 3,4,5,12, komponen edukasi terdapat pada pasal 4,26,30,52, dan komponen wisata terdapat pada pasal 1,4,5,6,9,12,19, 23,24, 26 sampai 30. Komponen konservasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan melalui tujuan kepariwisataan, prinsip kepariwisataan dan azas kepariwisataan untuk melestarikan daya tarik wisata, tanggung jawab pelaku kegiatan pariwisata, dan sanksi yang diberikan apabila merusak daya tarik wisata. Komponen partisipasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan melalui pemberian kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyediakan fasilitas wisata, pelibatan masyarakat dalam pembuatan rencana induk pembangunan kepariwisataan, dan mengutamakan masyarakat
46
sekitar daya tarik wisata untuk dijadikan tenaga kerja. Komponen manfaat ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan melalui tujuan dan prinsip pariwisata untuk mengatasi pengangguran, menghapus kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komponen edukasi dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan melalui tujuan pariwisata dan menyelenggarakan pelatihan dan penelitian tentang pariwisata. Komponen wisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan melalui pengertian wisata, tujuan kepariwisataan, azas kepariwisataan, prinsip kepariwisataan, pembuatan rencana induk pembangunan pariwisata, tanggung jawab pelaku kegiatan wisata, dan kewenangan pemerintah. 5.5.2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan kebijakan nasional tentang koservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 digunakan sebagai dasar konservasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berisi empat komponen wisata alam yaitu konservasi, manfaat ekonomi, edukasi dan wisata. komponen yang paling banyak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ialah komponen konservasi yang dijelaskan dalam 8 pasal dan komponen yang paling sedikit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ialah komponen manfaat ekonomi, edukasi dan wisata yang hanya dijelaskan dalam satu pasal. komponen konservasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat pada pasal 1-5, 11, 28 dan 37, komponen manfaat ekonomi terdapat pada pasal 36, komponen edukasi terdapat pada pasal 37, dan komponen wisata terdapat pada pasal 36. Komponen partisipasi tidak terdapat dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 karena partisipasi masyarakat lebih difokuskan pada kegiatan konservasi seperti menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan (pasal 37).
47
Komponen konsevasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dijelaskan melalui pengertian konservasi sumberdaya alam hayati (KSDAH), tanggung janggung jawab KSDAH di tangan pemerintah dan rakyat, kegiatan KSDAH
yang
meliputi
perlindungan
sistem
penyangga,
pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan lestari sumberdaya alam hayati, dan pengembangan peran masyarakat dengan menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Komponen manfaat ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dijelaskan melalui pemanfaatan tumbuhan dan satwaliar dalam bentuk
penangkaran, perburuan dan perdagangan. Komponen edukasi dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dijelaskas melalui bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan tumbuhan dan satwaliar. Komponen wisata dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dijelaskan melalui peragaan tumbuhan dan satwaliar kepada pengunjung. 5.5.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 merupakan kebijakan nasional tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 berisi empat komponen wisata alam yaitu konservasi, manfaat ekonomi, edukasi dan wisata. komponen yang paling banyak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 adalah komponen konservasi yang dijelaskan pada 8 pasal sedangkan komponen yang paling sedikit terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 adalah komponen wisata yang hanya dijelaskan dalam tiga pasal. Komponen konservasi terdapat pada pasal 2, 4, 30, 31, 33, 40, 45 dan 61, komponen manfaat ekonomi terdapat pada pasal 2, 3, 17 dan 21, komponen edukasi terdapat pada pasal 2, 3, 4 dan 31, komponen wisata terdapat pada pasal 1 dan 3. Komponen partisipasi tidak terdapat dalam peraturan pemrintah nomor 8 tahun 1999 karena partisipasi masyarakat hanya diarahkan pada pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar dalam bentuk penangkaran, perburuan dan perdagangan seperti yang terlihat pada pasal 12, 17, 19 dan 45.
48
Komponen konservasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan melalui pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar secara lestari. Hal itu berarti pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar dengan syarat dan ketentuan tertentu misalnya pemenfaatan jenis satwaliar dalam bentuk penangkaran wajib menjaga kemurnian jenis tumbuhan dan satwaliar yang dilindungi, pemanfaatan satwaliar dalam bentuk perburuan hanya dilakukan untuk keperluan olahraga berburu, perolehan trofi dan perburuan tradisional oleh masyarakat, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar dalam bentuk pertukaran dilakukan atas dasar keseimbangan nilai konservasi dan pemanfaatan untuk pemeliharaan kesenangan harus memperhatikan kesehatan satwa. Selain itu terdapat pembatasan kuota perburuan satwaliar secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar areal buru dengan menggunakan alat-alat tradisional. Komponen manfaat ekonomi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan melalui pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar dalam bentuk penangkaran, perburuan dan perdagangan. Komponen edukasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan melalui pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan. Komponen wisata dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan melalui pemanfaatan tumbuhan dan satwaliar dalam bentuk peragaan kepada pengunjung. 5.5.4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 merupakan kebijakan nasional tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 berisi empat komponen wisata alam yaitu konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, dan wisata. komponen yang paling banyak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 adalah komponen konservasi yang dijelaskan dalam 6 pasal sedangkan komponen yang paling sedikit adalah komponen partisipasi yang hanya dijelaskan pada satu pasal. Komponen konservasi terdapat pada pasal 1, 2, 5, 18, 21 dan 28, komponen partisipasi
49
terdapat pada pasal 21, komponen manfaat ekonomi terdapat pada pasal 14 dan 21, komponen wisata terdapat pada pasal 1, 5, 7 dan 8. Komponen edukasi tidak terdapat dalam peraturan peerintah nomor 36 tahun 2006 karena kebijakan ini lebih memfokuskan tentang teknis perizinan dan birokrasi dalam pengusahaan pariwisata alam, usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam. Komponen konservasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dijelaskan melalui pengusahaan pariwisata alam sesuai dengan azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan menjaga kelestarian alam, menjaga kebersihan lingkungan, dan merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan wisata. Komponen partisipasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dijelaskan melalui pelibatan masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan pariwisata. Komponen manfaat ekonomi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dijelaskan melalui iuran pemegang izin usaha wisata alam dan pungutan masuk kawasan wisata. Komponen wisata dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dijelaskan melalui penjelasan bentuk kegiatan pariwisata yang dapat dilakukan di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang meliputi mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pembanguan sarana pariwisata. Selain itu dijelaskan juga tentang perizinan dalam pengusahaan pariwisata alam, usaha penyedia jasa alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam. 5.5.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 tahun 2006 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 merupakan kebijakan nasional tentang lembaga konservasi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 berisi tiga komponen wisata alam yaitu konservasi, edukasi dan wisata. Komponen yang paling banyak terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 adalah komponen konservasi yang dijelaskan dalam 9 pasal sedangkan komponen yang paling sedikit adalah komponen wisata yang hanya dijelasakan dalam 2 pasal. Komponen konservasi terdapat pada pasal
50
1, 2, 16, 21, 22, 24, 25, 29 dan 31, komponen edukasi terdapat pada pasal 2, 22 dan 24, komponen wisata terdapat pada pasal 2, dan 22. Komponen partisipasi dan manfaat ekonomi tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 karena kebijakan ini menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik lembaga konservasi di Indonesia. Komponen konservasi dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 dijelaskan melalui pengerian, fungsi lembaga konservasi sebagai pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwaliar, perizinan lembaga konservasi, syarat-syarat perolehan tumbuhan dan satwaliar di lembaga konservasi yang berasal dari hasil sitaan maupun penangkapan di alam, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwaliar di lembaga konservasi untuk kepentingan pengembangbiakan dan pelepasaliaran di alam, perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga konservasi. Komponen edukasi dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 dijelaskan melalui fungsi lembaga konservasi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan spesimen untuk penelitian dan pendidikan. Komponen wisata dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006 dijelaskan melalui fungsi lembaga konservasi sebagai sarana rekreasi yang sehat dan pemanfaatan spesimen koleksi untuk kepentingan peragaan kepada pengunjung. 5.5.6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 tahun 2003 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2003 merupakan kebijakan daerah tentang izin usaha kepariwisataan. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2003 berisi tiga komponen wisata alam yaitu konservasi, manfaat ekonomi dan wisata. Komponen yang paling banyak terdapat dalam peraturan daerah KBL nomor 9 tahun 2003 adalah komponen manfaat ekonomi dan wisata yang dijelaskan dalam 3 pasal sedangkan komponen yang paling sedikit terdapat dalam peraturan daerah KBL nomor 9 tahun 2003 adalah komponen
konservasi yang dijelaskan hanya dalam satu pasal. Komponen
konservasi terdapat pada pasal 4, komponen manfaat ekonomi terdapat pada pasal
51
11, 14 dan 17, komponen wisata terdapat pada pasal 1, 3, dan 11. Komponen partisipasi dan edukasi tidak terdapat dalam peraturan daerah KBL nomor 9 tahun 2010 karena kebijakan ini labih fokus menjelaskan tentang penyelenggaraan usaha pariwisata bagi pengusaha ataupun pelaku kegiatan pariwisata lainnya. Komponen konservasi dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2003 dijelaskan melalui kewajiban pimpinan usaha pariwisata untuk memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan, kewajiban memiliki dokumen AMDAL dan melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) serta upaya pemantauan lingkungan (UPL). Komponen manfaat ekonomi dalam peraturan daerah KBL nomor 9 tahun 2003 dijelaskan melaui dana retribusi izin usaha pariwisata yang dipungut pemerintah KBL untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pemberian uang intensif sebesar 5 % dari penerimaan dengan rincian 4% untuk dinas kebudayaan dan pariwisata Bandar Lampung dan 1% untuk dana kesejahteraan sekretariat. Komponen wisata dalam pearturan daerah nomor 9 tahun 2003 dijelaskan melalui definisi dan penggolongan penyelenggaraan usaha pariwisata. 5.5.7 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 tahun 2008 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 merupakan kebijakan daerah tentang kepariwisataan. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 berisi lima komponen wisata alam meliputi konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi dan wisata. Komponen yang paling banyak terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 adalah komponen wisata yang dijelaskan dalam 18 pasal sedangkan komponen yang paling sedikit terdapat dalam peraturan Kota Bandar Lampung nomor 16 tahun 2008 adalah komponen manfaat ekonomi yang hanya dijelaskan dalam satu pasal. Komponen konservasi terdapat pada pasal 2, 3, 40 dan 53, komponen partisipasi terdapat pada pasal 33, 79 dan 80, komponen manfaat ekonomi terdapat pada pasal 2, komponen edukasi terdapat pada pasal 2, 23 dan 33, komponen wisata terdapat pada pasal 1, 2, 4, 5- 7, 12- 17, dan 31-34.
52
Komponen konservasi yang dijelaskan dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 16 tahun 2006 dijelaskan melalui tujuan penyelenggaraan pariwisata
untuk
memperkenalkan,
meningkatkan,
melestarikan
dan
meningkatkan mutu objek wisata dan adanya kewajiban pemilih objek wisata alam maupun minat khusus untuk menjaga kelestarian objek wisata dan tata lingkungannya. Komponen partisipasi dalam peraturan Kota Bandar Lampung nomor 16 tahun 2006 dijelaskan melalui penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat sekitar objek wisata alam untuk berperan dalam kegiatan wisata dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dengan cara menyampaikan saran, pertimbangan, pendapat dan tanggapan terhadap pengembangan pariwisata. Komponen manfaat ekonomi dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 16 tahun 2006 dijelaskan melalui tujuan penyelenggaraan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Komponen edukasi dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 16 tahun 2006 dijelaskan melalui tujuan penyelenggaraan pariwisata untuk memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antara bangsa melalui penyelenggaraan pertunjukan seni budaya di kawasan wisata. Komponen wisata dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 16 tahun 2006 dijelaskan melalui pengertian wisata, jenis usaha periwisata dan penjelasan masing-masing jenis. 5.5.8 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A tahun 2010 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 merupakan kebijakan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil KBL 2009-2029. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 digunakan sebagai dasar penentuan letak kawasan wisata alam yang berupa pantai. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 berisi tiga komponen wisata alam yaitu konservasi, edukasi, dan wisata. Komponen konservasi terdapat pada pasal 1, 2, 8, 12 dan 14, komponen edukasi terdapat pada
53
pasal 8, dan komponen wisata terdapat pada pasal 3. Komponen yang paling banyak terdapat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 adalah komponen konservasi yang dijelaskan dalam 5 pasal sedangkan komponen yang paling sedikit terdapat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 adalah komponen edukasi dan wisata yang hanya dijelaskan dalam satu pasal. Komponen partisipasi dan manfaat ekonomi tidak terdapat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 karena kebijakan ini lebih memfokuskan pada peruntukan wilayah pantai yang dapat dimanfaatkan dan dijaga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar pantai. Komponen konservasi yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 dijelaskan melalui pengertian konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan konservasi, adanya peruntukkan zonasi untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung, adanya larangan menambang dan mengambil terumbu karang dengan bahan peledak yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Komponen edukasi yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 dijelaskan melalui pemanfaatan pulau-pelau kecil dan perairan sekitarnya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Komponen wisata yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 dijelaskan melalui pemanfaatan pulau-pelau kecil dan perairan sekitarnya untuk pariwisata.
5.6 Kebutuhan stakeholder Stakeholder yang telah teridentifikasi memiliki keterlibatan dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung meliputi instansi pemerintah, perusahaan, LSM, yayasan, pengusaha perorangan, kelompok masyarakat dan masyarakat. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan untuk melaksanakan TUPOKSI/aturan kelembagaan/ visi misi/ tujuan lembaga/ dan kebijakan yang ditetapkan. Kebutuhan masing –masing stakeholder harus diketahui secara jelas
54
agar mekanisme yang dibuat dapat menguntungkan semua pihak dan tidak hanya menguntungkan salah satu atau beberapa pihak saja. Hasil identifikasi kebutuhan masing-masing stakeholder wisata alam berdasarkan wawancara dan observasi lapang sebagai berikut : a. Disbudpar Bandar Lampung -
Terciptanya multiplyer effect dalam sektor wisata
-
Fasilitas di dalam objek wisata menyatu dengan alam
-
Peningkatan frekuensi forum wisata
b. PT Bumi Kedaton -
Perbaikan jalan menuju objek wisata
c. Perusahaan Wira Garden -
Adanya bantuan promosi wisata dari pemerintah daerah
-
Adanya kerjasama diantara semua stakeholder dalam pengelolaan wisata alam
d. UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman -
Penambahan Sumberdaya manusia
-
Penambahan fasilitas, sarana dan prasarana
e. Yayasan Taman Buaya Indonesia -
Kerjasama diantara instansi terkait yang saling mendukung
-
Birokrasi yang dipermudah
-
Perbaikan infrastruktur menuju objek wisata
f. PT Sutan Duta Sejati -
Adanya bantuan promosi wisata
-
Penambahan sarana dan prasarana menuju objek wisata
-
Adanya pembinaan terkait wisata oleh pemerintah daerah
-
Penambahan model transportasi menuju objek wisata
g. Kelompok sadar wisata THKT -
Adanya bantuan dana pengelolaan
-
Pembinan dari tenaga ahli terkait pengelolaan wisata
55
h. Yayasan Sahabat Alam -
Perbaikan sarana dan prasarana
i. BKSDA Lampung -
Peningkatan kualitas perawatan satwaliar di objek wisata
j. DKP KBL -
Pembangunan pelabuhan di pulau kubur
k. Disbudpar Lampung -
Penambahan tenaga ahli di bidang pariwisata
-
Peningkatan frekuensi koordinasi diantara para pihak
-
Bantuan dana dari pusat dalam bentuk APBN
l. Beppeda Bandar Lampung -
Peningkatan pengelolaan wisata oleh pihak swasta
m. PT Alam Raya -
Pemberian masukan dan saran dari pemerintah terkait pengelolaan wisata
-
Perbaikan infrastuktur dan peningkatan keamanan
-
Bimbingan mengenai pengembangan sumber air panas
n. KPPH sumber agung -
Tetap adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata
o. Watala -
Perbaikan sarana dan prasarana
p. HPI -
Adanya bantuan dana operasional
q. PHRI -
Peningkatan industri pariwisata di Lampung
-
Adanya rancangan peraturan untuk mendorong masuknya investor
-
Penambahan pilihan transportasi
-
Adanya kesatuan pemikiran dari semua stakeholder
56
r. ASITA -
Penambahan objek wisata di Lampung
-
Adanya peran ASITA dalam pembuatan surat izin pengusahaan pariwisata
s. WWF -
Pembangunan pusat informasi wisata untuk seluruh Lampung
-
Adanya kejelasan mengenai tarif wisata di Lampung
t. Kampung Sukamenanti -
Adanya bantuan dana pengembangan wisata
u. Masyarakat -
Pelatihan pengolahan makanan khas dan pembuatan souvenir
-
Adanya homestay milik masyarakat
-
Peningkatan partisipasi masyarakat
-
Lapangan kerja diprioritaskan bagi masyarakat setempat
-
Adanya kerjasama dan kontribusi dari pihak pengelola
Hasil identifikasi kebutuhan masing-masing stakeholder yang telah dipaparkan dapat dikelompokan menjadi 8 kelompok kebutuhan berdasarkan kesamaan kebutuhan. Tujuh kelompok kebutuhan terdiri infrastuktur, regulasi, forum, promosi, dana, penyuluhan dan sumberdaya manusia. Masing-masing kelompok kebutuhan stakeholder disajikan pada Tabel 7. Tabel 7 Kelompok kebutuhan stakeholder wisata alam Aspek/Kebutuhan Infrastuktur
Promosi Dana
Stakeholder PT Bumi Kedaton, UPTD Tahura WAR, Yayasan Taman Buaya Indonesia, PT Sutan Duta Sejadi, Yayasan Sahabat Alam, Watala, PHRI Disbudpar Bandar Lampung, WWF, UPTD Tahura WAR, DKP Bandar Lampung, masyarakat Yayasan Taman Buaya Indonesia, PHRI Disbudpar Bandar Lampung, Disbudpar Lampung, PHRI, Yayasan Taman Buaya Indonesia, Masyarakat Perusahaan Wira Garden, PT Sutan Duta Sejadi Kelompok Sadar Wisata THKT, HPI, Pengusaha Sukamenanti
Penyuluhan dan Bimbingan
PT Sutan Duta Sejadi, Kelompok Sadar Wisata THKT, PT alam Raya, masyarakat
Sumberdaya Manusia
UPTD Tahura WAR, Kelompok sadar wisata THKT, Disbudpar Lampung
Fasilitas Regulasi Forum
57
Kebutuhan infrastruktur diperlukan lembaga swasta yang menjadi pemilik/pengelola objek wisata alam karena infrastruktur dapat mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang ke objek wisata. Pengaruh infrastruktur terletak pada kenyamanan pengunjung saat melakukan perjalanan. Apabila jalan menuju objek wisata baik (tidak bergelombang/berlubang), penerangan jalan yang cukup dan pilihan transportasinya beragam maka pengunjung akan merasa senang berkunjung ke objek wisata tersebut begitupun sebaliknya. Kebutuhan fasilitas diperlukan instansi pemerintah karena objek wisata yang dikelola instansi pemerintah memiliki fasilitas yang kurang memadai dan fasilitasi diperlukan masyarakat karena fasilitas terutama pembuatan homestay dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebutuhan pada aspek forum diperlukan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat karena forum dapat digunakan untuk menyatukan tujuan dan mengakomodasi kepentingan dan keluhan dari masingmasing stakeholder.
5.7 Rumusan mekanisme hubungan stakeholder Pada analisis isi Tupoksi dan aturan kelembagaan masing-masing stakeholder wisata alam KBL komponen partisipasi merupakan komponen yang paling sedikit ditemukan dalam dokumen. Komponen partisipasi hanya ditemukan pada pasal 26 TUPOKSI Disbudpar Bandar Lampung. Pada peta hubungan stakeholder berdasarkan isi TUPOKSI dan aturan kelembagaan serta hubungan yang terjadi di lapangan komponen partisipasi hanya dilakukan para pengelola/pemilik wisata alam. Hal itu menyebabkan rendahnya kemauan masyarakat untuk ikut berpartisipasi karena sedikitnya kesempatan dan kemampuan yang diberikan para stakeholder wisata alam (Slamet 2003). Pada analisis kebijakan yang telah dilakukan komponen partisipasi paling sedikit diatur dalam kebijakan. Partisipasi masyarakat di dalam kebijakan hanya terdapat pada tahap proses pengambilan keputusan tentang rencana kegiatan melalui saran, pendapat dan kritik terhadap rencana kegiatan. Pada tahap
58
pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap menikmati hasil masyarakat tidak lagi dilibatkan di dalamnya. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap wisata alam termasuk pada tingkat konsultasi berdasarakan Ifa dan Taseriro (2006). Tingkat konsultasi memberikan kesempatan dan hak kepada masyarakat setempat untuk menyampaikan pandangannya terhadap kegiatan wisata di wilayahnya melalui pengajuan usulan oleh masyarakat. Tetapi belum ada jaminan aspirasi masyarakat akan dilaksanakan atau mempengaruhi kebijakan/program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Kelompok-kelompok kebutuhan yang berasal dari analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan penawaran dan kebutuhan kebijakan berdasarkan Steck et al. (1999) dalam Damanik dan Weber 2006. Kebutuhan penawaran pada kelompok kebutuhan terdiri dari infrastruktur, fasilitas, dana, promosi, sumberdaya manusia dan penyuluhan. Kebutuhan kebijakan pada kelompok kebutuhan terdiri dari regulasi dan forum. Pemenuhan kebutuhan penawaran dan kebijakan dijadikan indikator keberhasilan pengembangan wisata alam di KBL. Mekanisme hubungan ialah tata kerja yang menghubungkan satu/beberapa pihak dengan pihak lainnya (Fatwa 2009). Mekanisme hubungan dalam ilmu pemerintahan
dibedakan
menjadi
coordinate/subordinate
dan
independ-
ent/dependent (Rusmawardi 2011). Mekanisme hubungan stakeholder wisata alam KBL termasuk dalam kategori subordinate dan independent. Mekanisme hubungan subordinate terjadi antara Disbudpar Lampung dengan Disbudpar Bandar Lampung, dan BKSDA Lampung dengan UPTD Lampung dalam pengelolaan Tahura WAR. Mekanisme hubungan independent terjadi pada sebagian besar stakeholder kecuali stakeholder dari instansi pemerintah. Perpaduan kedua mekanisme hubungan ini menyebabkan adanya stakeholder yang tidak memiliki mekanisme hubungan dengan stakeholder lainnya padahal stakeholder tersebut juga memiliki kepentingan dan terlibat dalam pengembangan wisata alam KBL. Rumusan mekanisme stakeholder wisata alam KBL disusun untuk merubah mekanisme hubungan antara stakeholder yang bersifat subordinate dan independent menjadi subordinate dan dependent agar keseluruhan stakeholder memiliki
59
mekanisme hubungan dan agar tata kelola wisata dapat berjalan. Perubahan mekanisme hubungan dapat dilakukan melalui konsorsium. Konsorsium merupakan gabungan para pihak baik dari instansi pemerintah, lembaga swasta, pengusaha perorangan, kelompok masyarakat, dan masyarakat untuk melaksanakan program kerja bersama (Indrajit 2011). Program kerja bersama didasarkan pada hasil analisis kebutuhan stakeholder yaitu infrastruktur, fasilitas, dan forum. Konsorsium ini digerakkan Disbudpar Bandar Lampung selaku stakeholder yang berada pada posisi key player. Pembuatan program kerja bersama didasarkan pada hasil analisis kebutuhan stakeholder yaitu infrastruktur, fasilitas, dan forum. Program kerja bersama yang telah disepakati kemudian disinkronisasikan dengan TUPOKSI/aturan
kelembagaan
masing-masing
stakeholder
wisata
alam.
Sinkronisasi yang telah dilakukan akan menghasilkan partisipasi masing-masing stakeholder yang sesuai dengan TUPOKSI/aturan kelembagaan yang dimiliki. Partisipasi stakeholder akan diwujudkan dalam bentuk implementasi program kerja bersama oleh masing-masing stakeholder. Implementasi program kerja bersama dilakukan melalui tahap pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tahap pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab, penempatan sumberdaya manusia, dan penyediaan dana program kerja bersama di dalam masing-masing stakeholder. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyusunan teknis program, persiapan perlengkapan teknis dan media publikasi. Tahap pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui penilaian pelaksanaan program berdasarkan tujuan dan pembuatan laporan evaluasi program. Ketiga tahap tersebut dilaksanakan di masing-masing stakeholder wisata alam KBL. Laporan evalusi program yang telah dilaksanakan dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan program kerja bersama dan partisipasi stakeholder selanjutnya. Laporan evaluasi sebaiknya dikumpulkan ke Disbudpar Bandar Lampung untuk disatukan kemudian didistribusikan ke seluruh stakeholder wisata alam KBL.
60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 1. Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam berdasarkan kepentingan dan pengaruh terdiri dari : a) Key Player yaitu Disbudpar Bandar Lampung; b) Subject yaitu PT Bumi Kedaton, Perusahaan Wira Garden, UPTD Tahura WAR, Yayaysan Taman Buaya Indonesia, PT Sutan Duta Sejadi dan Kelompok Sadar Wisata Taman Hutan Kera, c) Context Setter yaitu Yayasan Sahabat Alam;d) Crowd yaitu BKSDA Lampung, DKP Bandar Lampung, Disbudpar Lampung, Bappeda Bandar Lampung, PT Alam Raya, KPPH Sumber Agung, Watala, HPI, PHRI, ASITA, WWF, Pengusaha Sukemenanti dan masyarakat. Peran instansi pemerintah dalam pengelolaan wisata alam KBL
meliputi
perlindungan
sumberdaya;
pemberdayaan
masyarakat
setempat, penyediaan pelayanan wisata, dan penyediaan data serta informasi wisata alam. Peran lembaga swasta meliputi pemberdayaan masyarakat, penyediaan pelayanan wisata, penyediaan data dan informasi.
Peran
kelompok masyarakat meliputi perlindungan sumberdaya, pemberdayaan masyarakat setempat, penyediaan pelayanan wisata; peran pengusaha perorangan dan masyarakat ialah penyedia pelayanan wisata. 2. TUPOKSI dan aturan kelembagaan keseluruhan stakeholder wisata alam Kota Bandar Lampung telah memiliki komponen konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi dan wisata. Hubungan diantara stakeholder wisata alam dikelompokkan menjadi koordinasi, kerjasama dan komunikasi. 3. Kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan wisata alam di KBL meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006, Peraturan Daerah KBL Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Daerah KBL Nomor
61
16 Tahun 2008, dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010. Keseluruhan kebijakan telah memiliki komponen konservasi, partisipasi, manfaat ekonomi, edukasi dan wisata. 4. Kebutuhan stakeholder wisata alam dikelompokkan menjadi kebutuhan infrastruktur, fasilitas, regulasi, forum, promosi, dana, penyuluhan, dan sumberdaya manusia. 5. Rumusan Mekanisme hubungan stakeholder KBL dilakukan melalui konsorsium. Konsorsium digerakan Disbudpar Bandar Lampung dengan program kerja bersama yang sesuai hasil analisis kebutuhan. Program kerja bersama
yang
telah
disepakati
kemudian
disinkronisasikan
dengan
TUPOKSI/aturan kelembagaan masing-masing stakeholder wisata alam yang menghasilkan
partisipasi
stakeholder
dilanjutkan
dengan
tahap
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
6.2 Saran 1. Program kerja bersama yang direncanakan/disusun dalam konsorsium harus dapat mengakomodasi peran dan kepentingan seluruh stakeholder wisata alam KBL. 2. Pengawasan dan evaluasi program kerja bersama masing-masing stakeholder harus dilakukan secara akuntabel dan transparansi. Sehingga tidak ada kecurigaan diantara stakeholder satu-sama lainnya.
62
DAFTAR PUSTAKA
Damanik J dan Weber HF. Perencanaan Ekowisata. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta. Damayanti Y. 2006. Koordinasi antar instansi dalam perolehan ijin lokasi untuk perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan mega residence di Kota Semarang [tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro. Denise L. 2011. Collaboration vs. C-Three (Cooperation, Coordination, and Communication). http://www.ride.ri.gov/adulteducation. [15 November 2011]. [DISBUDPAR] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung. 2008. Kebudayaan dan pariwisata dalam angka tahun 2008. Lampung : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. Eagles PFJ, Stephen FM, Christopher DH. 2002. Suistaneble Tourism In Protected Area, Guidlenes For Palnning And Management. Switzerland and Cambridge: IUCN Publication service unit. Fatwa AM. 2009. Tugas dan fungsi MPR serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketetanegaraan. J Majelis 1 (1) : 23-20 Groenendijk L. 2003. Planning And Management Tool. Netherland: The international institut for Geo-information science and earth information. Grunewald RDA. 2006. Tourism and ethnicity. http://socialsciences.scielo.org/pdf [13 Juli 2011] Gulo W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia Hadjan PM. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ifa J dan Tesoriero F. 2006. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi.Yogyakarta: Pustakan Pelajar. Indrajit. 2011. Konsorsium pelaksana proyek pengembangan government . http://dosen.narotama.ac.id/ [ 2 Februari 2011].
electronic
Kajala L, Erkkonen J, Perttual M. 2004. Maesure for developing sustainability of nature tourism in protected area. http://www.metla.fi/julkaisut [13 Juli 2011].
63
[KEMENHUT] Kementerian Kehutanan. 2011. Taman hutan raya Wan Abdul Rachman Lampung.www.dephut.go.id/informasi/twa/tahura/wanabdul.htm [5 April 2011] Mikkelsen B. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapang, Penerjemah. Jakarta: Matheos Nalle-Ed.3. Terjemahan dari: Methods for development work and research: A Guide for Practitioners. Muhammad A. 2004. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara Muntasib EKSH. 2009. Tata Kelola Pariwisata Alam di Indonesia. Di Dalam Seminar Kebijakan, Tantangan dan Peluang Pariwisata Alam di Indonesia.Asosiasi Pariwisata Alam Indonesia (APAI). Gedung Manggala Wanabakti. Jakarta: 21-22 Juli 2009. Muntasib EKSH dan Rachmawati E. 2009. Rekreasi Alam, Wisata dan Ekowisata. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB. [PEMKOT KBL] Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2000. Profil kota. http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/Lampung.pdf [ 5April 2011]. [PEMPROV LPG] Pemerintah Provinsi Lampung. 2006. Potensi pariwisata Lampung.http://www.Lampungprov.go.id/?link=isi&id=125&level=2&na ma=Potensi%20Daerah+>+Pariwisata [5 April 2011]. _______. 1964. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Isumatera Selatan. _______. 2009. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. _______. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Pemerintah Provinsi Lampung. 2010. Peraturan Gubernur Lampung nomor 27 2010 tentang pembentukan, organisasi dan tatakerja unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada dinas daerah di provinsi Lampung. Pitana IGP dan Diarta IKS. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
64
R. Buckley, C Pickering, DB Weaver. 2001. Nature-Based Tourism, Environment and Land Management. London: CABI Publishing. Reed MS, Anil G, Norman D, Helena P, Klaus H, Joe M, Christina P, Claire HQ, dan Linsay C. Stringer. 2009. Who’s nad why? A Typology of Stakeholder Analysis Methids for Natural Resource Management. Journal of Environmental Management. Rusmawardi M. 2011. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di era pemberlakuan undang-undang pemerintahan daerah. J Sosioscientia 3 (11):95-102. Scanlon J and Guilmin FB. 2004. International Enviromental Governance An International Regime For Protected Area. Canada: IUCN Publication service unit. Schmerr K. 2009. Stakeholder analysis guidelines. http://www.lachsr.org [6 April 2011]. Slamet M. 2003. Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press. Soekanto S. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Sunarto K. 1993. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembang Penerbit. Suwantoro. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI. Tourism British Columbia. 2004. Economic value of the commercial nature-based tourism industry in british columbia. Canada: Pasific Analytics inc. http://www.jti.gov.bc.ca [13 Juli 2011]. Utomo
BU. 2010. Kembangkan wisata Lampung, susun http://www.rribandarLampung.co.id [ 2 Januari 2011].
RAPPIDA.
[UNEP] United Nations Environment Programme. 2002. Industry as a patner for sustainable development, tourism. United kingdom : United Nations Environment Programme. Wahab S. 1992. Manajemen Kepariwisataan. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Wildemuth BM. 2009. Application of Social Research Methods To Question In Informan and Libriry Science. London: Grennwood Publishing Group.
65
LAMPIRAN
Lampiran 1 Panduan Wawancara Instansi Pemerintah
66
Tanggal : Nama Instansi : Narasumber/Jabatan: A. Kepentingan Instansi 1. Bagaimanakah bentuk keterlibatan instansi Bapak/Ibu/Saudara dalam pengeolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung? 2. Manfaat apa saja yang diperoleh instansi Bapak/Ibu/Saudara dari wisata alam di Kota Bandar Lampung? 3. Apa sajakah program instansi Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan wisata alam di Kota Bandar Lampung? 4. Berapa persenkah program kerja instansi Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan wisata alam? 5. Bagaimanakah tingkat ketergantungan instansi Bapak/Ibu/Saudara terhadap wisata alam di Kota Bandar Lampung? 6. Bagaimanakah peran instansi Bapak/Ibu/Saudara dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung? B. Pengaruh 1. Apakah instansi Bapak/ibu/saudara memberikan pengaruh terhadap lembaga/kelompok lain di Kota Bandar Lampung? 2. Lembaga/kelompok apasajakah yang dipengaruhi oleh instansi Bapak/ibu/saudara? 3. Bagaimanakah cara instansi Bapak/ibu/saudara mempengaruhi lembaga/kelompok yang sesuai dengan kondisi instansi? 4. Apakah instansi Bapak/ibu/saudara memberikan sanksi untuk mempengaruhi Lembaga/kelompok lain di Kota Bandar Lampung? 5. Sanksi apasajakah yang dipergunakan instansi Bapak/ibu/saudara? 6. Kapankah masing-masing sanksi tersebut diberikan kepada Lembaga/kelompok lain di Kota Bandar Lampung? 7. Apakah instansi Bapak/ibu/saudara memberikan bantuan kepada lembaga/kelompok lain di Kota Bandar Lampung? 8. Apa sajakah bentuk bantuan yang diberikan? 9. Kapankah bantuan tersebut diberikan? 10. Apakah terdapat kekuatan kepribadian didalam instansi Bapak/ibu/saudara? 11. Berasal darimanakah kekuatan kepribadian tersebut? 12. Berapakah jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi Bapak/ibu/saudara saat ini? 13. Bagaimanakah klasifikasi pendidikan dari SDM yang dimiliki
67
14. Berapakan jumlah anggaran yang diterima oleh instansi Bapak/ibu/saudara setiap tahunnya? 15. Berapakah persentase alokasi anggaran untuk kegaiatan wisata alam? 16. Bagaimanakah cakupan jejaring kerja yang dilakukan instansi Bapak/ibu/saudara? 17. Bagaimanakah peran dan partisipasi pihak lain dalam penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan tersebut? C. Kebijakan 1. Peraturan/Kebijakan skala nasional dan lokal apasajakah yang digunakan instansi Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan wisata alam di Kota Bandar Lampung? 2. Apakah terdapat peraturan/kebijakan yang dibuat oleh instansi Bapak/ibu/saudara? 3. Apakah peraturan/kebijakan tersebut telah berjalan? 4. Bagaimanakah implementasi peraturan/kebijakan tersebut? Apakah kebijakan / aturan tersebut telah mencapai tujuan? 5. Kegiatan apa yang dilakukan dalam rangka menjalankan kebijakan / aturan tersebut? 6. Adakah keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan peraturan/kebijakan yang di tetapkan? 7. Siapa saja yang dilibatkan? D. Kerjasama dengan Pihak Lain 1. Siapa sajaka instansi/lembaga/kelompok yang melakukan kerjasama dengan instansi Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan wisata alam di Kota Bandar Lampung? 2. Sejak kapankah kerjasama dilakukan? dan kapan berakhirnya? 3. Bagaimanakah peran yang dilakukan instansi Bapak/ibu/saudara terhadap kerjasama yang dilakukan? 4. Bagimakankah respon pihak lain terhadap kerjasama yang dilakukan?
68
Lampiran 2 Panduan Wawancara Lembaga/kelompok non Pemerintah Tanggal : Nama organisasi / kelompok : Narasumber/Jabatan : A. Kepentingan 1. Bagaimanakah bentuk keterlibatan lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pengeolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung? 2. Manfaat apa saja yang diperoleh lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dari wisata alam di Kota Bandar Lampung? 3. Apa sajakah program lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan wisata alam di Kota Bandar Lampung? 4. Berapa persenkah program kerja lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan wisata alam? 5. Bagaimanakah tingkat ketergantungan lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terhadap wisata alam di Kota Bandar Lampung? 6. Bagaimanakah peran lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung? B. Pengaruh 1. Apakah lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara memberikan pengaruh terhadap pihak lain di Kota Bandar Lampung? 2. Siapasajakah pihak yang dipengaruhi? 3. Bagaimanakah cara lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara mempengaruhi pihak lainnya yang sesuai dengan kondisi lembaga/kelompok? 4. Apakah lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara memberikan sanksi kepada pihak lain di Kota Bandar Lampung? 5. Sanksi apasajakah yang dipergunakan lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara? 6. Kapankah masing-masing sanksi tersebut diberikan kepada pihak lain? 7. Apakah lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara memberikan bantuan pihak laindi Kota Bandar Lampung? 8. Apa sajakah bentuk bantuan yang diberikan? 9. Kapankah bantuan tersebut diberikan? 10. Apakah terdapat kekuatan kepribadian didalam lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara? 11. Berasal darimanakah kekuatan kepribadian tersebut?
69
12. Berapakah jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara saat ini? 13. Bagaimanakah klasifikasi pendidikan dari SDM yang dimiliki? 14. Berapakan jumlah pendapatan yang diterima lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara setiap tahunnya? 15. Berapakah persentase alokasi pendapatan untuk kegaiatan wisata alam? 16. Bagaimanakah cakupan jejaring kerja yang dilakukan lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara? 17. Bagaimanakah peran dan partisipasi pihak lain dalam penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan tersebut? C. Peraturan 1. Peraturan skala internasional, nasional dan lokal apasajakah yang dijalankan lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan wisata alam di Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimanakah implementasi peraturan/kebijakan tersebut? Apakah kebijakan / peraturan tersebut telah mencapai tujuan? 3. Apakah terdapat peraturan yang dibuat oleh lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara? 4. Apakah peraturan tersebut telah berjalan? 5. Adakah keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan peraturan yang di tetapkan? 6. Siapa saja yang dilibatkan? D. Kerjasama dengan pihak Lain 1. Siapa sajakah instansi/lembaga/kelompok yang melakukan kerjasama dengan instansi Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan wisata alam di Kota Bandar Lampung? 2. Sejak kapankah kerjasama dilakukan? dan kapan berakhirnya? 3. Bagaimanakah peran yang dilakukan lembaga/kelompok Bapak/ibu/saudara terhadap kerjasama yang dilakukan? 4. Bagimakankah respon pihak lain terhadap kerjasama yang dilakukan?
70
Lampiran 3 Panduan Penilaian Tingkat Kepentingan bentuk keterlibatan instansi/lembaga/kelompok 1. Bagaimanakah Bapak/Ibu/Saudara dalam pengeolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung? :Jika memiliki bentuk keterlibatan dalam perencanaan, kor 5 pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi wisata alam Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak memiliki bentuk keterrlibatan 2. Manfaat apa saja yang diperoleh instansi/lembaga/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara dari wisata alam di Kota Bandar Lampung? Skor 5 : Jika wisata alam bermanfaat sebagai sumber penerimaan, menciptakan lapangan pekerjaan, mempromosikan kota/daerah, membuka aksesibilitas Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak mendapat manfaat 3. Apa sajakah program kerja instansi/ lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara yang terkait dengan wisata alam di Kota Bandar Lampung? Skor 5 : Jika jumlah program kerja yang berkaitan dengan wisata alam > 20% Skor 4 : Jika jumlah program kerja yang berkaitan dengan wisata alam 15%20% Skor 3 : Jika jumlah program kerja yang berkaitan dengan wisata alam 10%15% Skor 2 : Jika jumlah program kerja yang berkaitan dengan wisata alam 5%10% Skor 1 : Jika jumlah program kerja yang berkaitan dengan wisata alam < 5%
71
4. Bagaimanakah tingkat ketergantungan instansi/lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terhadap wisata alam di Kota Bandar Lampung? Skor 5 : Jika 81-100 % sumber pendapatan berasal dari wisata alam Skor 4 : Jika 61-80 % sumber pendapatan berasal dari wisata alam Skor 3 : Jika 41-60 % sumber pendapatan berasal dari wisata alam Skor 2 : Jika 21-40 % sumber pendapatan berasal dari wisata alam Skor 1 : Jika < 20% sumber pendapatan berasal dari wisata alam 5. Bagaimanakah peran instansi/ lembaga/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung? Skor 5 : Jika memiliki peran dalam perlindungan sumberdaya, pemberdayaan masyarakat setempat, penyediaan pelayanan wisata, penyediaan data dan informasi Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak memiliki peran dalam pengelolaan wisata alam
72
Lampiran 4 Panduan Penilaian Tingkat Pengaruh 1. Bagaimanakah pengaruh kondisi kekuatan instansi Bapak/ibu/saudara lakukan? Skor 5 : jika pengaruh kondisi diperoleh melalui kekuatan opini, budaya, pendidikan, propaganda/iklan dan lainnya Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak memiliki pengaruh kondisi 2. Bagaimanakah pengaruh kelayakan instansi Bapak/ibu/saudara lakukan? Skor 5 : jika pengaruh kelayakan diperoleh melalui sanksi administrasi, sanksi finansial, ancaman fisik, sanksi hukum, atau sanksi lainnya Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak memiliki pengaruh kelayakan 3. Bagaimanakah pengaruh kekuatan kompensasi organisasi/lembaga Bapak/ibu/saudara lakukan? Skor 5 : jika pengaruh kompensasi diperoleh melalui kekuatan Pemberian gaji/ upah, pemberian bantuan/ kegiatan, pemberian sebidang lahan, pemberian penghargaan dan lainnya Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak memiliki pengaruh kompensasi 4. Bagaimanakah pengaruh kekuatan kepribadian instansi/lembaga Bapak/ibu/saudara? Skor 5 : jika pengaruh kepribadian diperoleh melalui kekuatan Pesona seseorang/karisma, kekuatan fisik, kecerdasan mental, kekayaan Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak memiliki pengaruh kekuatan personality
73
5. Bagaimanakah pengaruh kekuatan organisasi dari instansi/lembaga Bapak/ibu/saudara? Skor 5 : jika pengaruh organisasi diperoleh melalui kekuatan anggaran, sumberdaya manusia (SDM), kesesuaian bidang fungsi, jejaring kerja. Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak memiliki pengaruh sumber kekuatan Keterangan : Memiliki Kekuatan anggaran Memiliki kekuatan SDM
: Apabila jumlah anggaran instansi / lembaga/ kelompok yang dialokasikan untuk wisata alam ≥ 30% : Apabila SDM terdiri dari minimal tiga jenjang pendidikan dan salah satu jenjang pendidikan berasal dari Sarjana.
74
Lampiran 5 Hasil analisis TUPOKSI dan aturan kelembagaan stakeholder wisata alam di Kota Bandar Lampung No.
Instansi/Lembaga
1.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung
Pasal
1
3
4
11
16
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan k. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk di dalamnya usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan budaya
√ Dinas kebudayaan dan pariwisata memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembatuan serta perundang-undangan yang berlaku √
√ √
√
√
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 peraturan ini, dinas kebudayaan dan periwisata memiliki fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bisang kebudayaan dan pariwisata b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata 3) untuk melaksanakan tugas pada ayat 1, bidang kebudayaan mempunyai tugas : c. . pembinaan dan pengembangan nilai tradisi, karakter dan pekerti bangsa serta lembaga adat Seksi bina usaha akomodasi mempunyai tugas : c. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha akomodasi yang meliputi hotel berbintang, hotel melati, penginapan remaja wisata tirta dan bahari, pondok wisata dan bumi perkemahan
75
No.
Instansi/Lembaga
Pasal
17
19
20
21
23
24
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan Seksi bina usaha jasa pariwisata mempunyai tugas : d. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha jasa pariwisata yang meliputi usaha biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata,jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata dan usaha penunjang jasa pariwisata lainnya 3) untuk melaksanakan tugas pada ayat 1 diatas, bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai tugas : d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha destinasi pariwisata
√
√
Seksi bina obyek dan daya tarik wisata mepunyai tugas : b. menyusun rencana pengembangan obyek dan daya tarik wisata d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha obyek dan daya tarik wisata
√
Seksi bina rekreasi dan wisata minat khusus mempunyai tugas : b. menyusun rencana pengembangan wisata rekreasi dan wisata minat khusus d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha rekreasi dan minat khusus (1) Bidang pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemasaran meliputi : promosi, analisa pemasaran dan bina masyarakat sadar wisata
√
√ √
√
Seksi promosi mempunyai tugas : e. menyusun rencana melaksanakan dan evaluasi pengadaan alat dan bahan promosi melalui media cetak, elektronikserta kerjasama pemasaran e. menyiapkan bahan koordinasi internal dan eksternal
76
No.
Instansi/Lembaga
Pasal
. 25
26
2.
Dinas Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung
19
21
23
Kata Kunci Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Keterangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan Seksi analisis pasar mempunyai tugas : b. menyusun dan menganalisis potensi pasar wisata c. menyusun dan menganalisis produk wisata d. menyusun dan menganalisis profil wisata
√ √
Seksi bina sadar wisata mempunyai tugas : c. melaksanakan kegiatan penyuluhan sadar wisata d. membentuk dan membina kelompok masyarakat sadar wisata
√
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Implisit
√ √
(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai fungsi : e. Pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi pengolahan hasil periknan dan pengembangan pemasaran antar antar pulau/daerah serta memberikan rekomendasi/perizinan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Seksi teknik pengolahan hasil perikanan mempunyai tugas : c. Pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi pengolahan hasil periknan dan pengembangan pemasaran antar antar pulau/daerah serta memberikan rekomendasi/perizinan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (1) Bidang kelautan, pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelautan dan perikanan meliputi seksi kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil, seksi tata ruang dan konservasi SDKP, seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
77
No.
Instansi/Lembaga
Pasal
24
3.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
15
20
21
4.
BKSDA Lampung
2
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit √
Makna Implisit √
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Edukasi Wisata
√
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
√
√
Keterangan Seksi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) mempunyai tugas : b. melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya dan merehabilitasi kawsan pesisir dan pulaupulau kecil yang mengalami kerusakan c. . melaksanakan sistem perencanaan dan penataan serta riset potensi sumber daya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan serta melaksanakan bimbingan eksplorasi.ekploitasi,konservasi dan pengolahan plasmanutfah spesifik lokasi di wilayah kewenangan kota bandar Lampung - Sub bidang produksi dan keuangan mempunyai tugas : b. Mengendalikan pelaksanaan embangunan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan perikanan, penelolaan keuangan dan aset negara 3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi : b. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendaliaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana - Sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup mempuyai tugas : d. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertambangan, kebersihan dan pertamanan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
78
No.
Instansi/Lembaga
Pasal
3
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi
Makna Eksplisit √
Makna Implisit √
Edukasi Wisata
√
√
11
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
12
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
√
Keterangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; g. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; h. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; i. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; j. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungandan pariwisata alam; Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung, pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan hukum; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan tumbuhan dan satwa liar; e. penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, tumbuhan dan satwa liar; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan koperasi dan pemberdayaan masyarakat
79
No.
Instansi/Lembaga
Pasal
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit √
Makna Implisit √
√ √
14
15
16
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
√ √
Keterangan (1) Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan hukum, pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan teknis bidang informasi, perpetaan, sistem informasi geografis dan website, dan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan. (2) Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta pelaksanaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya: e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan masyarakat
80
No.
Instansi/Lembaga
Pasal
17
5.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung 20
6.
UPTD Taman Raya Wan Rachman
Hutan Abdul
155
157
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi
Makna Eksplisit √
Makna Implisit
√ √
√ √
√
√
Keterangan Seksi Konservasi Wilayah mempunyai tugas melakukan pengelolaan kawasan konservasi, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan dan pengamanan kawasan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas : a. perumusan kebijakan teknis di bisang kebudayaan dan pariwisata b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata d. pelaksanaan pengembangan kebudayaan, nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, perfilman, kesenian, kesejahteraan dan kepurbakalaan (1) UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mempunyai tugas melaksanakan teknik operasional pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mempunyai fungsi : a. Perencanaan, pembinaan, pamanfaatan dan perlindungan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman b. mengelola sarana dan prasarana Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 4) Seksi Bina Hutan memiliki tugas : c.melaksanakan pembinaan kepada masyarakat/lembaga masyarakat di sekitar kawasan hutan yang menjadi Wilayah Kerjanya
81
No. 7.
Instansi/Lembaga Kelompok Sadar Wisata Taman Hutan Kera Tirtosari Taman Hutan
Pasal
Kata Kunci Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi
1
7
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan
√
Ketua memiliki tugas : d. mengkoordinasikan kegiatan pengurus inti dan seksi-seksi yang terdapat di bawahnya dalam upaya melestarikan dan mengembangkan obyek wisata e. Taman hutan Kera f. Berupaya meningkatlan pendalaman masyarakat terhadap sadar wisata dan melaksanakan sapta pesona dilingkungan objek serta lingkungan masyarakat sekitar objek - Seksi umum bertugas mendidik pemandu yang memahami lingkungan obyek yang dapat mengantar dan menjelaskan kepada tamu - Seksi usaha bertugas mengatur penempatan kegiatan usaha masyarakat dengan tetap memelihara terciptanya sapta pesona - Seksi penyulih dan oengembangan sapta pesona bertuga memelihara lingkungan obyek dan sekitarnya agar bernuansa sapta pesona - Seksi pelestarian dan pengembangan bertugas melaksanakan pelesatrian dan pengembangan obyek, memelihara lingkukgan alam di dalam dan sekitar obyek dengan berpedoman pada lingkungan sapta pes
Edukasi Wisata
√
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√ √ √
82 No.
Instansi/Lembaga
Pasal
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Konservasi Partisipasi 8.
Perhimpunan Hotel dan Retoran indonesia
6
Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
4
√
√ √
7
9.
Himpunan Pramisiwata Indonesia
6
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Keterangan
√ √
Tujuan PHRI terdiri dari : Untuk pembinaan maka PHRI menempatkan diri sebagai wadah hotel dan restoran/rumah makan, jasa boga dan jasa pangan serta lembaga pendidikan pariwisata untuk menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan serta turut malaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada khusunya, sehingga mampu berperanserta, baik skala nasional maupun internasional Guna mencapai tujuannya, maka PHRI berusaha untuk : 1. Membina, membangun dan mengembangkan badan-badan usaha yang bergerak di bidang perhotelan,restoran/rumah makan, jasa boga dan jasa pangan serta pendidikan Hotel dan Restoran. 2. Turut serta mengembangkan potensi kepariwisataan nasional secara serasi, seimbang, selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. Memajukan dan menumbuhkan semangat kepariwisataan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan pada seluruh potensi bangsa 4. Membantu dan membina usaha para anggota, memberikan perlindungan, menerima masukan, memberi bimbingan dan konsultasi serta pendidikan da pelatihan untuk meningkatkan mutu anggota 5. Menggalang kerjasama dan solidaristas sesama anggota dan seluruh unsur serta potensi kepariwisataan nasional maupun internasional. 6. Berperan aktif dalam kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri, untuk meningkatkan dan memantapkan iklim usaha kepariwisataan Tujuan HPI terdiri dari : 2. Berupaya melaksanakan dan menyukseskan pembangunan, pembinaan dan penelitian wawasan pariwisata terkait, baik pemerintah maupun swasta.
83
No.
Instansi/Lembaga
Pasal
8
10.
Asosiasi Tour dan Travel Indonesia
6
7
8
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi
Makna Eksplisit
Makna Implisit √ √
√
√
Keterangan Tugas dan Usaha HPI terdiri dari : 3. Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional sebagai warga Negara Republik Indonesia serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia. 4. Menciptakan kerjasama dengan pemerintah maupun komponen usaha jasa pariwisata demi terciptanya lapangan kerja yang layak dan merata bagi anggota atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata, sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. 8. Usaha Objek Wisata adalah badan usaha yang bergerak di bidang kawasan objek wisata. Tujuan ASITA terdiri dari : 1. Meningkatkan peran anggota sebagai salah satu pelaku utama pariwisata nasional, penghasil devisa dan peningkatan pendapatan serta pengembangan kapasitas usaha berdaya saing global. 3.Meningkatkan peran anggota dengan melakukan usaha-usaha untuk memajukan kemampuan yang meliputi kemampuan profesional, teknis dan finansial sehingga bisa mencapai standar internasional. Tugas Pokok ASITA terdiri dari : 2. Memberikan bimbingan, arahan kepada anggota dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kemampuan
√ Fungsi ASITA terdiri dari 3. Mencari dan menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya di bidang kepariwisataan yang berkaitan
84
No.
Instansi/Lembaga
Pasal
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Edukasi Wisata
11.
Watala
-
-
-
12
PT Sutan Duta Sejadi
-
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Keterangan : √ : Tercantum dalam TUPOKSI / Aturan Kelembagaan
Makna Implisit √
√
√
√ √
Keterangan dengan usaha perjalanan wisata. Menjaga etika usaha, mencegah persaingan tidak sehat di antara sesama pengusaha perjalanan wisata Indonesia serta menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk kepentingan anggota khususnya dan kepentingan kepariwisataan pada umumnya. 5. Melaksanakan fungsi mediasi sesama anggota maupun pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah Visi Watala adalah Mewujudkan lingkungan yang serasi, berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 4.
Misi Watala terdiri dari : 1. Menjadi bagian penting dari berbagai upaya dunia untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan masyarakat yang berkeadilan, berke-Tuhan-an, dan berkelanjutan 5. Membangun kerjasama parapihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Tujuan khusus Watala adalah Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan -
√
Visi PT Sutan Duta Sejadi adalah meningkatkan pariwisata Lampung Misi PT Sutan Duta Sejadi adalah menciptakan tempat pariwisata untuk semua kalangan
85
Lampiran 6 Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung No.
1.
Peraturan
UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
Pasal
1
2
3
4
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan - Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. - Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangkawaktu sementara. Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan
√
√
√
Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani,rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
√
√ √ √ √
Kepariwisataan bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
86
No.
Peraturan
Pasal 5
6
9
12
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit
√ √ √
√ √
√ √ √
√
Keterangan Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; b. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; d. memberdayakan masyarakat setempat; Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan
(1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek: a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata; b. potensi pasar; c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah; d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan g. kekhususan dari wilayah. (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untukberpartisipasi
87
No.
Peraturan
Pasal
19
23
24
25
Kata Kunci
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit
√ √
Keterangan dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakatsetempat Setiap orang berhak: a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; b. melakukan usaha pariwisata; c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: nmemelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali
√ √
√
Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Setiap wisatawan berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
88
No.
Peraturan
Pasal 26
27
28
29
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit √ √
√ √
√
√
√
Keterangan Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; d. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; e. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; f. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pemerintah berwenang: memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
√ Pemerintah provinsi berwenang: memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi √
89
No.
Peraturan
Pasal 30
52
57
59
64
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
√
Makna Implisit √
√
Keterangan Pemerintah kabupaten/kota berwenang: - menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; - memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; - menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
√ Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
√
√
Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
√
1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
90
No. 2.
Pasal
Peraturan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
1
2
3
4
5
11
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit √
√
√
√
√
√
Makna Implisit
Keterangan Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan : a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan : a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
91
No.
Pasal
Peraturan 28
31
36
37
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar
1
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit √
Makna Implisit
Keterangan Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan Satwa liar Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam
√ √
√ √ √
√
√
√ √
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. pengkajian, penelitian dan pengembangan; b. penangkaran; c. perburuan; d. perdagangan; e. peragaan; f. pertukaran; g. budidaya tanaman obat-obatan; h. pemeliharaan untuk kesenangan (2) Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan Pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan;dan pemeliharaan untuk
92
No.
Pasal
Peraturan 2
3
4
12
Kata Kunci
Makna Eksplisit
√
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Implisit
√
√ √ √
√
√
√
Keterangan Kesenangan (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; b. Penangkaran; c. Perburuan; d. Perdagangan; e. Peragaan; f. Pertukaran; g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan h. Pemeliharaan untuk kesenangan (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi (3) Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar dari habitat alam untuk keperluan satwa liar dari habitat alam untuk keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penangkar wajib menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi sampai pada generasi pertama
93
No.
Pasal
Peraturan 17
19
21
30
31
35
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi
Makna Implisit √
√
√
√ √
Keterangan (1) Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (sport hunting), perolehan trofi (hunting trophy), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan tentang perburuan satwa Badan usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
√
Lembaga, badan atau orang yang melakukan peragaan tumbuhan dan satwa liar bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan
√
Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis yang bersangkutan Pertukaran dilakukan atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan
94
No.
Pasal
Peraturan 40
Kata Kunci Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan
√
(1) Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib: a. memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar peliharaannya; b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar Pemerintah menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi atas dasar klasifikasi yang boleh dan yang tidak boleh diperdagangkan
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
45
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
61
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
41
44
√
(1)
Pemerintah menetapkan kuota pengambilan dan penangkapan setiap jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil atau ditangkap dari alam untuk setiap kurun waktu 1 (satu) tahun (2) Penetapan kuota pengambilan dan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan pertumbuhan populasi tumbuhan dan satwa liar pada wilayah habitat yang bersangkutan Kuota penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) meliputi juga hasil perburuan satwa liar secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Buru dan di dalam atau di sekitar Areal Buru dengan menggunakan alat-alat tradisional Barangsiapa melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
95
No. 4.
Pasal
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
1
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
2
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
5
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
7
Konservasi Partisipasi
Makna Eksplisit
Makna Implisit √
Keterangan -
√ √
√
√
√
Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. Rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunandaerah/wilayah dalam rangka pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, tamanhutan raya, dan taman wisata alam
Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (2) Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa,taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (1) Dalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya. (2) Dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan (1) Pengusahaan pariwisata alam meliputi: a. usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
96
No.
Pasal
Peraturan
8
14
18
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi
Makna Implisit
√
√
Keterangan b. usaha penyediaan sarana wisata alam. (2) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi: a. jasa informasi pariwisata; b. jasa pramuwisata; c. jasa transportasi; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman. (3) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi: a. wisata tirta; b. akomodasi; dan c. sarana wisata petualangan Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan oleh: a. Menteri, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional kecuali zona inti, dan taman wisata alam; b. Menteri atau gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam taman hutan raya. (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pemohon wajib: e. membayar iuran usaha pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam atau jenis kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan dengan ketentuan: a. bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan taman nasional, taman hutan raya, atau taman
97
No.
Pasal
Peraturan
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Edukasi Wisata
21
28
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√ √ √
√
Keterangan wisata alam; b. tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan; c. hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya; d. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin; e. sarana wisata alam yang di bangun untuk wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat; dan f. dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam 1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam wajib: a. membayar iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai ketentuan yang ditetapkan; b. ikut serta menjaga kelestarian alam; d. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya f. menjaga kebersihan lingkungan 2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam wajib: h. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan; (6) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, natau taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d, dikenai kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
98
No.
Pasal
Peraturan
30
5.
Peraturan Menteri Kehutanan nomor 53 tahun 2006 tentang Lembaga Konservasi
1
2
16
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Implisit
√
√
√
√ √
√
Keterangan (7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (1) Setiap orang yang memasuki kawasan pengusahaan pariwisata alam dikenai pungutan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
1. Konservasi ex-situ adalah konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya; 2. Konservasi in-situ adalah konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di dalam habitat alaminya 3. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (exsitu) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya; (1 )Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utam pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya; (2 )Lembaga Konservasi selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembang ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis serta sarana rekreasi yang sehat. (1) Izin Lembaga konservasi dapat diberikan kepada : a. Lembaga Pemerintah, dan b. Lembaga Non Pemerintah. (3) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
99
No.
Pasal
Peraturan
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan a. b.
21
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidangservasi; Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang konservasi; c. Lembaga Penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa, dan; d. Lembaga Pendidikan Formal. (3) Lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: a. Koperasi; b. Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang konservasi; c. Badan Usaha Milik Perorangan yang bergerak di bidang konservasi; (1 ) Lembaga konservasi dapat memperoleh spesimen jenis tumbuhan dan satwa untuk koleksi dari: a. Hasil sitaan atau penyerahan dari pemerintah atau penyerahan dari masyarakat; b. Hibah atau pemberian atau sumbangan dari lembaga konservasi lainnya; c. Tukar-menukar; d. Pembelian untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi; e. Pengambilan atau penangkapan dari alam. (2 ) Pengambilan atau penangkapan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan apabila: a. Untuk kepentingan pemurnian genetik, dan atau b. Untuk kepentingan penyelamatan jenis, dan atau c. Tidak dapat memperoleh jenis dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, dan d.
100
No.
Pasal
Peraturan 22
24
25
29
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi
Makna Eksplisit
Makna Implisit √
√ √ √
√
√
√ √
Keterangan Spesimen jenis tumbuhan dan satwa koleksi lembaga konservasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan: a. Pengembangbiakan; b. Penelitian dan pendidikan; c. Pertukaran; d. Pelepasliaran di alam; e. Peragaan (1 ) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat dilakukan terhadap satwa hidup maupun mati oleh peneliti dari dalam negeri atau luar negeri, baik di dalam maupun di luar negeri; (2 ) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi atau lembaga pendidikan formal; (1 ) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, hanya dapat dilakukan antar lembaga konservasi dengan lembaga konservasi di dalam negeri atau luar negeri, dengan ketentuan: a. Untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis; b. Jenis tumbuhan dan satwa tersebut sudah dipelihara; c. Antara jenis tumbuhan dengan tumbuhan atau satwa dengan satwa (2) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa dengan lembaga konservasi luar negeri selain memenuhi ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, juga harus didasarkan atas keseimbangan nilai konservasi dan jumlah jenisnya. (2) Lembaga konservasi tumbuhan dan satwa berkewajiban untuk : f. Mengelola (memelihara, merawat, memperbanyak tumbuhan dan mengembangbiakan jenis satwa) sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa;
101
No.
Pasal
Peraturan
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Wisata
31
6.
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 9 tahun 2003 tentang izin usaha kepariwisataan
1
3
4
√
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi
Keterangan g. Melakukan upaya penyelamatan tumbuhan dan satwa; h. Memperkaya tenaga ahli sesuai dengan bidangnya; i. Memberdayakan masyarakat setempat; j. Melakukan pencegahan dan penularan penyakit; Setiap lembaga konservasi dilarang : b. Memperjualbelikan tumbuhan dan satwa dilindungi yang merupakan koleksi; c. Melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa dilindungi tanpa izin; d. Melakukan persilangan antar jenis tumbuhan dan satwa yang menjadi koleksinya; e. Melakukan perkawinan satwa dalam satu kekerabatan (inbreeding); f. Memperagakan satwa yang sedang bunting atau sakit; g. Memperagakan satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa.
Obyek wisata adalah perwujudan pada penciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan √ (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata digolongkan ke dalam : a. Usaha sarana wisata b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata c. Usaha jasa pariwisata √ √
(1) Pimpinan penyelenggaran usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dan usaha jasa pariwisata sebagaiamana pasal 3 huruf a,b dan c berkewajiban untuk :
102
No.
Pasal
Peraturan
8
9
11
14
17
7.
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 16 tahun 2008 tentang Kepariwisataan
1
Kata Kunci Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan c.
√
√
√
memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan usaha Setiap usaha pariwisata yang memiliki dampak besar dan penting wajib memiliki dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan pearutan perundang-undangan yang berlaku
(1) setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) peraturan daerah ini harus melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) (1) Dengan nama “Retribusi izin Usaha Pariwisata” dipungut retribusi atas jasa pelayanan izin usaha pariwisata (2) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan pemerintah kota yang bersifat komersil
√ Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan perizinan yang diberikan √
√
√
(1) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang (insentif) sebesar 5% dari realisasi penerimaan dengan perincian sebagai berikut : a. 4% untuk dinas pariwisata dan kebudayaan b. 1% untuk dana kesejahteraan sekretariat daerah - Wisata adalah kegiatan perjalanan atau bagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara - Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata - Obyek wisata ialah tempat atau keadaan alam yang memiliki
103
No.
Pasal
Peraturan
2
3
4
5
6
Kata Kunci
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit √ √ √
√ √ √
Keterangan sumber daya wisata sehingga mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan Penyelenggaraan pariwisata bertujuan untuk : Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya taik wisata Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan : Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya Kelestarian budaya dan mutu lingungan hidup Usaha pariwisata digolongkan ke dalam : a. Usaha jasa pariwisata b. Usaha obyek dan daya tarik wisata c. Usaha sarana pariwisata
√ -
Jenis-jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa : a. Usaha jasa biro perjalanan wisata b. Usaha agen perjalanan wisata c. Usaha jasa pramuwisata
-
Jenis-jenis usaha obyek dan daya tarik wisata dapat berupa : a. Usaha obyek dan daya tarik wisata alam b. Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya c. Usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus d. Usaha obyek dan daya tarik wisatarekreasi dan hiburan umum
√
√
104
No.
Pasal
Peraturan 7
12
13
14
15
16
Kata Kunci Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan -
√
√
√
Jenis-jenis usaha sasaran pariwisata dapat berupa : a. Usaha penyediaan akomodasi b. Usaha penyediaan makan dan minum c. Usaha penyediaan angkutan wisata d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta
(1) Kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata meliputi : Perencanaan dan pengemasan komponen-kmponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pramuwisata liannya terutama yang terdapat di wilayah indonesia dalam bentuk paket wisata Dalam menyelenggarakan usaha jasa biro perjalanan wisata, pemilik usaha wajib : a. Memenuhi jenis dan kualitas kompojnen perjalanan wisata yang dikemas dan/ atau dijanjikan dalam paket wisata b. Memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui usaha jasa biro perjalanan wisata Usaha jasa biro perjalanan wisata dapat endirikan kantor cabang atau membuka gerai jual di daerah
√ (1) Usaha jasa agen perjalanan wisata dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu : a. Usaha jasa agen perjalanan wisata skala besar b. Usaha jasa agen perjalanan wisata skala kecil √ -
Kegiatan usaha agen perjalanan wisata meliputi jasa : a. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata
105
No.
Pasal
Peraturan
17
23
31
32
33
Kata Kunci Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit
Makna Implisit
Keterangan b.
√ -
pemesanan akomodasi, restoran dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata Agen perjalanan wisata wajib : b. Memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan perjalanan paket wisata yang dikemas biro perjalanan wisata
√ -
√
Dalam menyelenggarakan usaha jasa impresariat, pemilik usaha wajib : a. Melestarikan seni budaya indonesia khususnya daerah lampung
Usaha obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya traik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada √ Usaha obyek dan daya tarik wisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau uasaha perseorangan
√ √
√ √
(1) Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam meliputi : a. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada b. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam (2) Usaha dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukkan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya traik wisata alam yang bersangkutan
106
No.
Pasal
Peraturan 34
40
53
79
80.
Kata Kunci
Makna Eksplisit
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Implisit √
√
Keterangan -
Dalam menyelenggaralan usaha obyek dan daya tarik wisata alam pemilik usaha wajib : b. Menjaga kelestarian obyek daya tarik wisata serta tata lingkunganya
-
Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus, pemilik usaha wajib : a. Menjaga kelestarian lingkungan
Usaha bumi perkemahan yang berada di kawasan konservasi diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku
√
√
Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan kepariwisataan (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau lisan kepada walikota
107
No. 8.
Pasal
Peraturan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A tahun 2010 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bandar Lampung 2009-2029
Kata Kunci
1
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
2
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
3
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
Makna Eksplisit √
√
√
5
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
√
8
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi
√
√
Makna Implisit
Keterangan Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat adalah upaya perlindungan, pelestarian,dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (1) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bandar Lampung dibagi dan diperuntukkan sebagai : a. Kawasan budidaya ang terdiri dari kawasan pemanfaatan umum dan alur laut b. Kawasan lindung sebagai kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari konservasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dan konservasi sempadan pantai Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) diperuntukkan bagi : a. Zona wisata b. Zona pemukiman c. Zona pelabuhan d. Zona pertanian e. Zona perikanan tangkap f. Zona industri g. Zona pusat perdagangan jasa (1) Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulaupulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi,dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir san pulau-pulau kecil secara berkelanjutan (1) Pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diperuntukkan untuk kegiatan : a. Konservasi b. Pendidikan dan pelatihan
108
No.
Pasal
Peraturan
Kata Kunci Wisata
12
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi Wisata
14
Konservasi Partisipasi Manfaat ekonomi Edukasi
Keterangan : √ : Tercantum dalam Kebijakan
Makna Eksplisit √
Makna Implisit
√
√
√
Keterangan c. Penelitian dan pengembangan d. Budidaya laut e. Pariwisata Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari (1) Wilayah pesisir yang rusak dalam areal HP-3 wajib direhabilitasi oleh pemegang HP-3
Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang : a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang b. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang
