Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) / Masterlist
Bandung, 05 Juli 2012 Direktorat Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
© 060808
Daftar Isi • Latar Belakang • Dasar Hukum
• Definisi Barang Operasi Migas, RKBI, dan RIB • Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri • Pengajuan Impor Barang Operasi Migas • Permasalahan dalam Pengajuan RKBI • Kebijakan © 060808
1
Latar Belakang Peran Pemerintah : 1. Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah secara cermat, transparan, dan adil, meliputi : a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan. UU No. 22 Tahun 2001
2. Dalam rangka pengutamaan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing, maka dibuat peraturan dan kebijakan tentang impor barang operasi minyak dan gas bumi. © 060808
2
Kebijakan dan Target pengelolaan Migas
© 060808
Prosentase Penerimaan Migas vs Penerimaan Domestik
Realisasi Investasi 2011 dan Prognosa 2012 s.d 2014
© 060808
DAFTAR USAHA PENUNJANG
© 060808
Bidang
Nama Perusahaan PT. Varel Indonesia PT. Pipa Mas Putih Oilfield Besmindotama Semesta, PT. Drilling Tool Telaga Mas Mulia, PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, PT. Saka teknik Utama, PT.
Kategori Bintang 2 Bintang 3 Bintang 3 Bintang 3 Bintang 3 Bintang 3
Aker Solutions, PT. Appipa Indonesia, PT. Bukaka teknik utama, PT. Champion Kurnia Djaja Technologies, PT. Dahana (Persero), PT. Duraquipt Cemerlang, PT. Epsindo Jaya Pratama, PT. FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia, Drilling Imeco Inter Sarana, PT. Optimizator Karti Yasa Sarana, PT. Services Sarana Adikarya Utama, PT
Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang PT. Bintang Bintang Bintang
Chemical drilling fluid
© 060808
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Bintang 3
Watukali Capita Ciptama, PT. Drillco Jaya Abadi, PT Dowell Anadrill Schlumberger, PT Lins Petrotama Energi, PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Schlumberger Geophysics Nusantara, PT. Scomi Oiltools, PT. Smith Tool Indonesia, PT. Eon Chemicals, PT. Dunia Kimia Jaya, PT. Luas Birus Utama, PT. Champion Kurnia Djaja Technologies, PT.
Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang
1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3
Unichem Candi Indonesia, PT. M-I Indonesia, PT. Nalco Indonesia, PT. Duta Polykem Indo, PT.
Bintang Bintang Bintang Bintang
3 3 3 2
Senatama Laboranusa, PT. Tesso Tetra Chemika, PT.
Bintang 2 Bintang 2
Clariant Indonesia, PT. Watukali Capita Ciptama, PT. Rephoun Polychemic Persada, PT. Hartindo Chemicatama Industri, PT.
Bintang Bintang Bintang Bintang
Arbe Chemindo, PT.
Bintang 3
3 1 1 2
Jenis Produk Drill bit (rock bit) cable protector drift, finger guide float shoe, float collar handling plug, float collar pemeliharaan & perbaikan wellhead & xmas tree equipment, drill string, blow out preventer Perbaikan & perawatan Xmas Tree Perbaikan / servis casing tubing pup joint & accessories pemeliharaan & pengoperasian pumping unit Pencegahan karat dan pencegahan penggumpalan minyak Pengelolaan bahan peledak Instalasi, perbaikan & overhaul pumps Jasa Reparasi, Respesifikasi, dan penyewaan pompa Jasa perbaikan dan perawatan produk fluid control Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Pumping Unit Jasa pengujian teknis (stress relief, X-Ray dan NDT lainnya, Hydrotest), jasa pengoperasian dan pemeliharaan peralatan wellhead & xmas tree, dll. perbaikan dan pembuatan komponen baru untuk wellhead, xmas tree & accessories, drill collar, dsb Jasa Bioremediasi penyiapan lahan pemboran Survey non seismik, Operasi sumur pemboran managemen rig, penyediaan tenaga kerja, catering, managemen ROV Pengoperasian dan Pemeliharaan drilling rig survey seismik & non seismik, operasi sumur pemboran lumpur pemboran, pengelolaan limbah pemboran operasi sumur pemboran Clear internal pipe filmer (Rust preventive untuk casing/tubing) Cement extender calcite media, chelating agent corrosion inhibitor, demulsifier, water clarifier, scale inhibitor, biocide, defoamer, Flexoil, Gas Treat, Cortron, Surfatron, Scotron Barite, Bentonite Baseoil, coagulant biocide, demulsifier fuel oil aditive, demulsifier, pour point depressant, paraffin solvent, inhibitor, oxygen scavanger, biocide, cleaner cooling chemical Drilling starch, fermentation resistance TESSODRIL DSF, High temperature fluid loss additive TESSODRIL FLA-HT, dll. demulsifier Soil Stabilizer Anti Rust Transparent Coating Bahan kimia media pemadam api berbahan dasar air, Bahan kimia pencegah api kebakaran Carboxy Methyl Cellulose (CMC)
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri Melalui Verifikasi RKBI/ Masterlist dan Jasa Terkait Tahun 2007 s.d 2011 URAIAN
2007
2008
2009
2010
2011
NILAI RKBI (Juta USD)
1,922.00
4,733.72
3,420.95
5,781.38
3,759,31
Nilai RIB (Juta USD)
2,068.00
3,379.82
2,536.30
4,742.29
3,524,79
Barang Impor
1,421.00
2,789.25
1,672.91
4,167.73
2,926.98
MFG BATAM (Juta USD)
499.00
474.52
750.70
474.74
470.52
FAB LOKAL (Juta USD)
148.00
116.05
112.69
99.82
127.28
ADP (Juta USD)
652.89
754.29
619.54
2.26
11.65
-
-
-
18.13
15.48
Kuota Impor (Juta USD) © 060808
8
© 060808
9
Data TKN dan TKA
Seminar : Introducing Indonesian Culture for Oil & Gas Expatriates
TRM
Juli 2012
Dasar Hukum • UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; • PP No. 45 Tahun 1985 tentang Barang yang Digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; • PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; • PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
© 060808
11
Barang Operasi Migas Definisi Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan danlatau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan Kontraktor yang bekerjasama dengan Badan Pelaksana. Sesuai PP No. 45 Tahun 1985 Pasal 1 Ayat 1 dan PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 1
Pengawasan dan Penggunaan Barang Operasi Menteri Pertambangan dan Energi melaksanakan pengawasan atas kebutuhan impor dan penggunaan Barang Operasi. Sesuai PP No. 45 Tahun 1985 Pasal 3
1 © 060808
RKBI & RIB Definisi Masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan akan digunakan yang disusun oleh Kontraktor/PT Pertamina (Persero) untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) Sesuai PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 1
Rencana Impor Barang selanjutnya disebut RIB adalah Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang telah ditandasahkan Direktorat Jenderal dengan mencantumkan pos tarif (kode Harmonized System) Sesuai PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 1
1 © 060808
Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri PP Nomor 35 tahun 2004 Dalam Pasal 79 ayat (1) bahwa “Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing”
Pasal 79 ayat (2) bahwa “Pengutamaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, jasa, dan teknologi tersebut telah dihasilkan atau tersedia di dalam negeri serta memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang/jasa” Pasal 80 bahwa “Barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat diimpor selama belum diproduksi di dalam negeri dan selama barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang akan diimpor memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.” 14 © 060808
Pengajuan Impor Barang Operasi Migas PP Nomor 35 tahun 2004 Barang dan peralatan (Barang Operasi) yang berasal dari luar negeri, tata cara impor barang dan peralatan tersebut ditetapkan oleh Menteri, dan instansi terkait. (Pasal 78 ayat 1 dan 2)
PerMen ESDM No. 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas
© 060808
15
PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006
Pengguna RIB
KKKS
BUKAN SEWA
SEWA
• Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
Pengajuan RKBI/Masterlist
• Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
• Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. © 060808
PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 Pasal 3 Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang
melakukan impor Barang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib menggunakan RIB untuk pembebasan atau pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka lmpor Tidak Dipungut.
© 060808
MEKANISME PENGAJUAN RKBI Kontraktor/PT PERTAMINA
BP Migas
RKBI SEBELUM PENGADAAN
Kesesuaian AFE dan WP&B
DJMGB
DJBC
Verifikasi: Legal, Teknis, Prod DN
Barang ADP
Pengesahan RKBI
RIB Dasar Permohonan Pembebasan BM, PDRI
RIB yang ditandasahkan Permohonan Pembebasan BM, PDRI Tembusan
Tembusan
Pembebasan RIB
PIB, RIB, Srt Pembebasan BM, PDRI Dok. Pendukung CUSTOMS CLEARANCE © 060808
18
LAMPIRAN PERMEN ESDM NO. 037 TAHUN 2006
© 060808
(DOK. RKBI hal A. Rekapitulasi)
19
LAMPIRAN PERMEN ESDM NO. 037 TAHUN 2006
© 060808
(Dok. RKBI Hal B.)
20
PerMen ESDM No. 037 Tahun 2006 Verifikasi Ditjen Migas meliputi :
1. Aspek Legal 2. Aspek Teknis 3. Aspek Penggunaan Produksi Dalam Negeri © 060808
21
© 060808
22
ASPEK LEGAL Dalam kontrak awal tertulis bahwa BM dan PDRI dibayar oleh subkontraktor. Sedangkan dalam amandemen kontrak mengubah bahwa BM dan PDRI diberi fasilitas namun kontrak tersebut tetap. Dalam kontrak tidak tersebut klausul Pembebasan BM/PDRI /fasilitas masterlist. KPS berkontrak dengan subkontraktor dimana terjadi over kuota (melebihi kuota impor) pada form SC-12. KPS mengajukan barang sewa dimana status barang dimiliki oleh perusahaan Indonesia 23 © 060808
KPS tidak mencantumkan nama subkontraktor di header RKBI. Perusahaan mengajukan RKBI dengan dokumen pendukung yang tidak dilengkapi dengan tanda tangan pihak berwenang. Subkontraktor memberikan pernyataan status kepemilikan barang yang salah termasuk pernyataan untuk ekspor kembali barang ke wilayah Batam. KPS mengajukan RKBI dengan penambahan nilai barang dari PO tidak sesuai dengan insurance dan freight yang seharusnya (misal nilai barang untuk FCA Singapore > 10 %) next © 060808
24
Perusahaan mengajukan RKBI 2X untuk PO yang sama. Perusahaan mengajukan RKBI untuk RIB yang sudah pernah ditandasahkan Migas. Subkontrakator memberikan pernyataan status kepemilikan barang yang salah termasuk pernyataan untuk ekspor kembali barang ke wilayah Batam.
© 060808
25
ASPEK TEKNIS Barang sewa diajukan dengan harga per-set c/w parts , namun di dokumen pendukung setiap barang mempunyai nilai sendiri Barang operasi dapat masuk tanpa/tidak bersamaan dengan unit utama KPS mengajukan barang dimana barang yang diajukan dalam RKBI tidak lazim untuk Barang Operasi Perminyakan Perusahaan mengajukan RKBI dengan deskripsi barang yang tidak jelas (hanya menyebutkan brand tertentu) © 060808
26
Barang operasi dapat masuk tanpa/tidak bersamaan dengan unit utama. KPS mengajukan RKBI dengan deskripsi barang yang tidak sama dengan dokumen pendukung baik PO maupun Kontrak. Untuk pengajuan OCTG : Perusahaan mengajukan barang dalam RKBI yang tidak sama dengan dokumen pendukung OCTG tersebut. Item Barang yang sama dalam RKBI namun nilai barangnya berbeda
27 © 060808
ASPEK PEMBERDAYAAN POTENSI DALAM NEGERI KPS mengajukan RKBI dengan tidak memperhatikan form SC-12 (Form TKDN) seperti dalam pengajuan barang impor tidak terdapat dalam komponen barang di kolom form TKDN maupun dalam form TKDN adalah form untuk kontrak jasa untuk komponen luar negerinya. KPS tidak menggunakan barang yang diproduksi di dalam negeri karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak sama dengan spesifikasi yang diproduksi di dalam negeri. KPS tidak menggunakan produksi dalam negeri dikarenakan tidak melihat isi buku APDN 28 © 060808
Kebijakan untuk Barang OCTG
© 060808
29
© 060808
ISSUE Sebagai implikasi dari pelaksanaan PP No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan, dimana Ditjen Migas telah mengeluarkan surat kepada Menko Perekonomian mengenai issue yang berkembang tentang Batam sebagai oil and gas base. Hal tersebut mendapat masukan dari KKKS dengan beberapa syarat.
© 060808
31
© 060808
32
© 060808
33
