Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735); 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 5. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan; 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang
Barang
Yang
Dapat
Disimpan
Di
Gudang
Dalam
Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
TENTANG
PERSYARATAN
DAN
TATA
CARA
UNTUK
MEMPEROLEH PERSETUJUAN SEBAGAI PENGELOLA GUDANG.
Pasal 1 (1)
Kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa 2
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012
pengelolaan gudang dan telah mendapat Persetujuan Bappebti. (2)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi. Pasal 2
(1)
Permohonan Persetujuan sebagai Pengelola Gudang bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
memenuhi
persyaratan
modal
dasar
paling
sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); b. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik; c.
menguasai
paling
sedikit
1
(satu)
Gudang
yang
telah
mendapat Persetujuan dari Bappebti; d. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu; dan e.
memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.
(2)
Permohonan Persetujuan sebagai Pengelola Gudang bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
memenuhi
persyaratan
modal
sendiri
paling
sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); b. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik; c.
menguasai
paling
sedikit
1
(satu)
Gudang
yang
telah
mendapat Persetujuan dari Bappebti; d. memiliki
Pedoman
Operasional
Baku
yang
mendukung
kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang; e.
memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang; dan
f.
memiliki rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam menilai kredibilitas koperasi di tempat kedudukan (domisili) 3
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012
Koperasi. (3)
Bagi
badan
usaha
yang
bermitra
dengan
perusahaan
pergudangan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun di bidang pengelolaan gudang, maka badan usaha dimaksud
dapat
dikecualikan
dari
persyaratan
keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, serta persyaratan sertifikasi manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. Pasal 3 Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) huruf e, paling sedikit: a.
memahami peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
b.
memiliki keahlian mengenai karakteristik barang yang disimpan;
c.
memiliki keahlian mengenai pemeliharaan barang; dan
d.
memiliki keahlian mengenai administrasi pengelolaan gudang. Pasal 4
(1)
Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan sebagai Pengelola
Gudang
disampaikan
kepada
Bappebti
dengan
menggunakan Formulir Nomor SRG-PG07 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor SRG-PG07.A sampai dengan Formulir Nomor SRG-PG07.D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. (2)
Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan
aslinya
dan
penilaian
dokumen
sebagaimana
yang
dipersyaratkan. (3)
Dalam hal hasil penelitian dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan adanya pemeriksaan sarana dan prasarana ke perusahaan, Bappebti dapat melaksanakan pemeriksaan dimaksud serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor SRG-PG08 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
(4)
Bappebti
memberikan
persetujuan
atau
penolakan
untuk
memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah kelengkapan 4
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012
persyaratan dipenuhi. (5)
Bappebti memberikan Persetujuan sebagai Pengelola Gudang dengan menggunakan Formulir Nomor SRG-PG09 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
(6)
Bappebti menyampaikan penolakan permohonan Persetujuan Pengelola Gudang dengan menggunakan Formulir Nomor SRGPG10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 5
(1)
Perubahan nama dan/atau alamat Pengelola Gudang wajib dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 7 (lima) hari kerja setelah perubahan.
(2)
Perubahan
nama
dan/atau
alamat
Pengelola
Gudang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bappebti
dengan
dilengkapi
menggunakan
dengan
dipersyaratkan
dalam
Formulir
Nomor
dokumen-dokumen Formulir
Nomor
SRG-PG11
sebagaimana
SRG-PG11.A
sampai
dengan Formulir Nomor SRG-PG11.D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 6 (1)
Rencana
perubahan
pengurus
dan/atau
pemegang
saham
Pengelola Gudang wajib dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan. (2)
Rencana
perubahan
pengurus
dan/atau
pemegang
saham
Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor
SRG-PG12
dilengkapi
dengan
dokumen-dokumen
sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor SRG-PG12.A sampai
dengan
Formulir
Nomor
SRG-PG12.C
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 7 (1)
Pengelola Gudang wajib menyampaikan identitas dan spesimen tanda tangan pihak yang berwenang menandatangani Resi Gudang kepada Bappebti.
(2)
Rencana perubahan pihak yang berwenang menandatangani Resi Gudang wajib dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) 5
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012
1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
7
