l$Sl,l : ?089-1962 Vef LUnaE [J2,
A,eRlu - [f KTBETER 2n
1Z
lNgl6J.llA
journalof internationaN relations Ir4plerhentapiPerFpek$fGfebpFolificp : Felphspn4{4Tsta Kelola LinSlruFBFnHidpp Dalarn Kerapgka ptoppmi paerah Arif Dgrmawan,Achmad$4runi PenyelesaianPolitik $ebagaiAlternatif Pen4ekatan
r{q4han4nDi P+nFF lcaWulansari PerspektifGeopolitik{4n AnalisisKepentlnganQina dalamSe4gktta(Kpnflif) Tgdifqfial di l{awas3nLaUtcipp {glPtap PutriUtami,TundJung Novihda Li4ggqrwati Aqthentif TransnationalDemqcracy l,luriyeniKqrttkaBintarsart !4gi In{qnesia TfatrsfqrmasiAgiFTirpur dan T4ntaqq4ntryf, figusHarydlto An4liqisPolitilt HUrr,rrtl Inter44qipnaltpntang Mlnirqk4i Lqut padaPpncemafan Pert4nggungiaryabart SriWijayqnti,NurtyeniKartikaBlntqfgqri
wpullqlN $$qBATpBmu r{TEF!r$nM+ ffi
$qtDFtvtFN ul{TvElstT4s lurtqqq4l4
Pengantar Pembacayang budiman, Waktu sungguh berjalan demikian cepat. Perkembangan politik intemasional telah memberi banyak perubahanpada dunia. Begitu pun pada hari hariyangkitalalui. Dinamika yang terjadi dalam politik inernasiooal tersebut elah menyita perhatian banyak pengamat mtr* kemudian menindaklanjutinya dalam sebuah studi. Dari studi inilah kemudian tulisan - tulisan tersebut lahir dqn mewmagi Jumal INSIGNIA edisi ke dua. INSIGNIA Edisi kedua ini menampilkan enam artikel. Artikel perama be{udul'lmplementasi Persepeltif Green Politics : PelaksanaanTata Kelola Lingkungan Hidup dalam Kerangka Gonomi Daerah". Tulisan ini mengambil studi kasus di Kabupaten Tegal. sebenarnyapermasalahan lingkungan hidup semakin mengkhanrnf*aa dalam tiga dekadeterakhir. Populasi global yang semakin meninglat menjadi ancrma[ potensial terhadap lingkungan hidup. Selain iq Produksi Cblorofuorocarbon (CFC) yang semakin meningkat peningkatan karbondioksida dan senyawa kini6 lala4ln 4i udarameryebabkan pemanasm global yang disebutjuga denganefek rumah kaca dimana hal ini juga menyebabkan naikqfa suhu udar4 naiknya permukaan air laut, yang menjadi 6aeaman1y4gnlagi pendudukbumi. Artikel kedua berjudul "PenyelesaianPolitik Sebagi Alternatif PendekatanKeamanan di Papua" . Tulisan ini ^kan menyoroti kompleksitas masalah keamanan di Papua yang behm menjadi agenda prioritas bagi pemerintah. Konllik di Papua sudah seharusnyamendapa*an penangananyaug efektif dan cepat. IIal tersebut agar dapat mencegahpertumpahan darahyang mungkia terjadi akibatkekerasanyang akan terjadi. Sebuahpertanyaanbemr menppa pendekaan keamananyang dilakukan pemerintah selamaini justru tidak efektif menciptakaakeamanan Tulisan ketiga berjudul *Perspektif Geopolitik dan Analisis Cina dalam Sengkea (Konflik) Teritorial di Kawasan Laut Cina Selatan". Tulisan ini akan menyajikan analisis mengenai Cina yang 6e6lliki keinginan untuk semakin memperluas wilayah dan pengaruhnya khususnya di kawasan Asia Tenggara Cina melihat kawasan taut Cina Selahn lfiususnya Kepulauan Spratly sebagaiwilayah yang memiliki potensi tinggi, terutama dilihal dari keadaan dan leAk geografisnya. Dalam usahanya unhrk menguasai kawasan tersebut, tenryata Cina tidak sendiri, ia mendapat berbagai persaingan dari beberapa negara lain yang berada disekitar kawasan tenebut dengan tuj.an yang sam4 mereka adalah Filipina, Vetnam, Malaysia, Thiwaq dan Brunei Darussalam. Oleh karena ibr, keadaan kawasan ini b€rubah menjadi arena konflik antara negara-negaratersebut
Tulisan keempat be{udul ":Authentic National Democracy". Artikel ini membahas mengenai konsep dan praktek Demokrasi Transnasionalyang Otentik" Defrnisi Demokrasi Transnasional Otentik adalahsatukonsepdemokrasi yang menerapkan serangkaianprinsip seperti perlindunganhukum,kesetaraan dalamberpolitikdan adanyapengakuan terhadapHakAsasiManusiadalam tiap praktek perpolitikan secara nasional dan intemasional. Padapelaksanaannya secaraglobat DemokrasiTransnasional Otentikmembutuhkan aktsyangterbagidalarnkategori aktorpolitik internasional institusiformal maupunmasyarakatsipil globalyang non formal. Bagaimanakedua tipe aktor politik internasional tersebut menerjemahkan dan mendistribusikan prinsip-prinsip Demokrasi Transnasional Otentik akan dijelaskandalamroAel ini. Tulimnkelimabedudul,"TrandormasiAsia Timur danTanangannya bagiIndonesia".Artikel ini mencobamelihatPembenhrkan EastAsiaCommunity (EAC)ataubiasadisebutmasyarakatAsia Timuryang memberikanpeluangdan tantaryan tersendiribagi Indonesia Indonesia berpeluanguntuk memasuki pasarAsia Timur denganberbagaikemudabaoakses yang sekarangsedangdibangun.Namun,disisi yang lain, Indonesiajuga memiliki tantangandd@ berkompetisi dengannegarayang lain. Tulisankeenamberjudul," AnalisisPolitik Hukum lntemasional tentang Pertanggungiawabm padaPencemaran Minyak di Laut". Artikel ini akan menyajikan analisis mengenai bahaya yang ditimbulkanakibatpencemaran minyak mentahyang sangat serius sehingga terdapat kewajiban yang dibebankankepada pihak yang bertanggungiawab dalan hal ini pemilik kapal. Namun seringkali tanggungiawab ini dpat dielak*anapabilakedudukm produk hukum yang terkait bersifat soft. IIal ini menarik untuk dibahas karena kasus pencemaram minyak di laut seringtidak memberikankompensasi yang maksimal bagi Negam yang memiliki laut tersebut. Dewan penyunting berharap kehadiran Jumal INSIGNIA edisi kedua ini dapat memperkaya Lfrasanahpeniliran pembacayang kami hormati Kamijugamenyadariakanperlunyabanyakperbaikm Jurnal INSIGNIA. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanyasaran"txitik datr srmnbangan pemikiranuntukpengembagan JurnalINSIGNIA. Salamhangag
Nuriyeni Kartika Bintanari KetuaPenyunting
STRUKTURKEPENGURUSAN 65JURI[AL INSIGI\NA'' PRODIHI
. Pelindung/penanggungJawab : Drs. Muslihudin, M.Si (DekanFISIP) penesehat: Dr. MasnrkinM. Si (pembantuDekant) TundjungLinggarwatf S.Ip.,M.Si (Ketuaprodi IIf) Ketua penyunting: Nuriyeni Kartika Bintarsari, S.Ip.,MA Sekretaris: RennyMiryanti S.Ip M.Si Penyunting pelsksana : Achmad Sunri, S.Ip.,MA Agus Haryanto,S.Ip.,M.Si Arif Darmawan,S.Ip.,M.Si Mubammadyanin, SJp., M.Si Sri Wijayanti, S.Ip.,M.Si PenyuntingAh[: SartikaSoesilowatiPh.D. (UNAIR) Prof. Ja\ia Muhaimin ph.D. (UcM) Sekreteriat: TbtikHen&iani Ma'mum Setiaji
DAFTARISI : Tata Perspektif GreenPolitics: Pelaksanaan lmplementasi HidupDalamKerangka OtonomiDaerah KelolaLingkungan
......1
Penyelesai an Politik sebagaiAlternatifPendekatan Keamanandi Papua
21
Cinadalam Perspektif Geopolitik danAnalisisKepentingan (Konflik) Teritorial di KawasanLautCinaSelatan.... Sengketa
37
Transnational Democracy Authentic
55
T r a n s f o r m a sAi s i a T l m u r d a n T a n t a n g a n n y ab a g i l n d o n e s i a. . . . . . . . . . .6. .7.
tentangPertanggungjawaban AnalisisPolitikHukum Internasional p a d aP e n c e m a r a M . . . . . . . . . . .8. 1 . n i n y a kd i L a u t
Analisis Politik Hukum rntemasional tentang PertanggungjawabantrradapencemaranMinyak di Laut Sri Wijayanti,Nuriyeni Kartika Bintarsari This paper is to acbrowledge how weok or strong an international conventian in ruling out the responsibility of parties that pollute the ocean is. The degrce af lmt implementation wiil affect on the retribution given n the country who must suffer the damage caused by poilution. The international convention on civil liabiw for oil poilution Damage shows sort bw. The degree of legalization is high obligation indicatot a noderate prccisiaan and Iow delegation indi caton Kqword : oceanpollution, obligatio4 precision, delegation I.
Pendahuluan
Pada bulan September z@4, kapal tanker MT Luclcy Lady yang mengangkut minyak mentah (crude oil) sebsar 608.000 barrel dari Brunei Darussalam menabrak batu karang di bouy di area o di dekat alur 9-9 sebelah timur pulau Nusa Kambangan. Lambung kanan kapal berbendera Republik Malta dengan bobot mati g5.ooo DWT itu robek dan mengeluarkan minyak mentah yang menyebabkan terjadinya pencemaran pada perarian Cilacap (ESDM). Peristiwa pencemaran ini sebenarnyabukan yangpertama kali
terjadi. PadabulanApril zwo,Kapal King Fisher yang mengangkut minyak mentah menabrak karang sehinggamenyebabkanb"gr* dasar kapal sobek (suara merdeka). Kecelakaan ini m enyebabkan tumpahanminyak sebesartooo barel atau sekitar rd9.6oo liter di perairan Cilacap. Per istiwa ini telah mematikan biota laut yaitu banyak burung belibis yang mati dan ikanikan terapungyang telah mati. Kebocoran minyak selain merusak biota laut juga berimbas terhadap kesehatan dan nya$ra manusia Senyawahidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi
81
- Oktober JURNAL HUBUNGAN INTERMS|ONAL// Votume 02EdisiAprit 2012
berupa benzena, toluene, ethylbenzena, dan isomer xylena, dikenal sebagai BTE)L merupakan komponen utama dalam minyak bumi, bersifat mutagenic dan karsinogenik pada manusia. Senyawaini bila masuk kedalam tubuh manusia akan sangat berbahaya sekali. Hal ini dikarenakan eifat senyawa yang sulit mengalami perombakan di alam, baik air maupun darat. Bahkan senyawa ini akan menimbulkan gangguan serta kerusakan pada tulang sumsum. Keracunan yang kronis dapat menimbulkan kelainan pada darah, termasuk menurunnya sel darah putih, zat beku darah dan sel darah
mati akibat pencemaran tersebut tentu saja tidak dapat dijual di pasar. Akibatnya nelayan tidak mempunyai pendapatan. Air laut ini jrgu menyebabkanperahu nelayanmenjadi lambat untuk bergerak di dalam air. Bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran minyak mentah ini sangat serius sehingga terdapat kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungiawab dalarn
hal ini pemilik kapal. Namun seringkali tanggungjawab ini dapat dielakkan apabila kedudukan produk hukum yang terkait bersifat so;0.Hal ini menarik untuk dibahas karena kasus pencemar:Ln minyak di laut merah yang menimbulkan anemia. sering tidak memberikan kompensasi Bila terjadi dalam jangka waktu yang yang maksimal bagi Negara yang lama, hal ini akan merangsang memiliki laut tersebut. Selain itu kita ".nbulnya preleukimi4 yang akan dapat mengetahui legalisasi Ciztit berujung pada leukemia. Dampak lain li abilityfor OiI Pollution D amage. adalah menyebabkan iritasi pada kulit. II. Legalisasi Konvensi Selain menyebabakan iritasi Internasional tentang pada kulit, air laut yang tercemar juga pencemaran Mfuyak di Laut menyebabakan kerugian ekonomi. perjanjian internasional Kerugian ini terutama dialami oleh rnerupakan salah satu sumber utama nelayanyanghanya mempunyai mata hukum internasional. perjanjian pencaharian sebagai pencaari ikan. internasional dalam Konvensi wina Air laut yang tercemar dapat tahun 1969 pasal e (r) (a) diartikan menyebabkan kematian pada ikan- sebagai .An internation^al agreemmt ikan dilaut dan mempercepat concludzdbetanem statcsin wriftenform pembususkan. Ikan-ikan yang telah and gourned bj international lau,,
82
sRlWIJAYANil' NURIYENI KART]KA BINIARSARI /lAnalisis Potitik Hukum lntemasbnd ..... wlutlur embodied in a singlcinstramart and inprcnmtation to a third ?arry or in tuo or nnre relatedinstrumnttsand pudith Goldstein, et all, rnhrnational ashateoerits particurar dcsigr&tion,. organization. h.s8z). Lebih lanjut Definisi mengenai perjanjian Kenneth 'vu Abbot, Robert o. internasional tersebut diartikan Keohane, Andrew Moravcsi\ Ann+ sebagaisuatupersetujuanyangdibuat Marie slaughter,dan Duncan snidal antaraNegaradatambentuktertulis menjelaslian bahwa legalisasi dan diatur oleh hukum internasional, didasarkan pada tiga karakteristik apakahdiwujudkandalaminsbument yang dimiliki oleh suatu produk tunggal ataukah dua atau rebih iruti* (Kennether.a[, Ttu mwpt of inshumentyangberkaitandan dalam Lcgalization. h. * r o). Tiga bentuk aPapun. Berdasarkanhal ini" ku"tt*"istik tersebut yaitu obligasi, maka kekuatan Perjanjian presisi dan delegasi.Keberadaan internasional tergantung pada Lo* ,"pur. iersebut akan sangat seberapa besar Negara-negara mempengaruhi efektifitas adan berkomitrnenuntuk melaksanakan implementasi suatu hukum suatuperjanjiantersebut' internasional. Ketiga karakteristik Legalisasi merupakan salah tersebut ,t * -"rrentukan sebuah satusaranayangdipergunakanuntuk hukum internasional sebagai .rard mengukur sifat suatu perjanjian laut' atau'sa1ft lazr' - sebuahproduk internasional baik dalam hubu'1gan hukum -;;;-;". inteinasional akan menjadi antar Negara maupun organisasi ,umJ ketika terdapat internasional' Dalam perjanjian obriasi, presisi dan delegasi yang internasional tercakup berbagar mempunyai tingkatan ,tinggi_ atau
ffiT:f:
*i"i*.rLp*of,rig",i a*fJ"*i,iny. l"#::t"-:*.nX: tinggi' Namun bila
ketila komitnnen yang diberikanoleh suatu kar akter istik ter sebut ber nili N e g a ra u n tu k me l a ksa n "r .ur r ' "rendah" maka legalisasinya perjanjianinternasional . tetgolong'so1ftlau" Konsep regalisasi menurut Judith Golstein et.all yaitu ttu dzgreeto uhich ruhs are obtigatorytlu precision of thoserulzs,andttu delzgationof sone funXions of interpretatio4monitoring
83
fr12 April- oktober 02Edisi //Volume INTERNASI0NAL HUBUNGAN JURNAL
The Dimension of Legalization
Precision
Expressly non-legalnorm VaguePrinciPle
Delegation
Diplomacy
Obligation
bindingrules fius cogens) Precise,highly Elaboraterule inter national court, Organization, domestic application
Anne' Sumber: Kenneth'W Abboth, Robert O.KeohangAndrew Moravesi\ Judith Marie slaughter, Duncan snidal, Ttu (hnapt af Lcgalizatioa ddam Goldstein et all, I*galization and.World.politics,I?rrernationalOrpnizatioq Volume54,Number 9,Summer9;O0f.,h'4r04
K e t i g a a s P e k I e g al i s a s i witayah berinteraksinya aspekhukum' Bentuk legalisasi suatu hukum (obligation, precision, delegation) oleh m e r u p a k a n s e b u a h r a n g k a i a n internasional sangat dipengaruhi setiaP asPek kesatuan yang memPengaruhi Proses d,erajat { fuW) dari legalisasi sebuahhukum internasional' legalisasi (obligation, Precision, rendahnya Dalam gambar diatas, sebelah kiri dctngation). Ti"ggt atau legalisasi merupakan bentuk legalisasi Yang derajat dari setiap aspek oleh paling lemah (bentuk Yang kurang tersebut sangat diPengaruhi terkandung ideal) dan sebelah kanan merupakan indicator-indikator yang at Konvensi bentuk legalisasi yang pating kuat didatamnya. Adapun deraj Ail (bentuk ideal). Dapat dikatakan juga Internasional Ciail liability for tentang wilayah sebelah kiri meruPakan Pollution Damagc Yang diuraikan wilayah berinteraksinya aspek pottik pencemaran minyak di laut dan di sebelah kanan meruPakan sebagaiberikut:
84
2012 April- 0ktober 02Edisi //Volume INIERNASIoNAL HUBUNGAN iuRNAL
The Dimension of Legalizatron
Precision
Expressly non-legalnorm VaguePrinciPle
Delegation
Diplomacy
Obligation
bindingrules fiuscogens) Precise,highly Elaboraterule international court 0rganization, domestic application
Anne Sumber : Kenneth W Abboth, Robert O. Keohang Andrew Moravesil Judith Marie Slaughter, Duncan Snidal, Tfu Conceptof I'cgalizatioa dalam Goldstein et all, I*galization a'nd.worl^dpotitics, Intrnatiotwl organizatio4 Volume 54, Number 9, Summer 9;o00.,h'4r04
a s P e k l e g a l i s a s i wilayah berinteraksinya aspekhukum' Bentuk legalisasi suatu hukum (obligation, precision, delegation) oleh m e r u p a k a n s e b u a h r a n g k a i a n internasional sangat dipengaruhi setiaP asPek kesatuan yang memPengaruhi Proses derajat t fuW) dari precision, legalisasi sebuahhukum internasional' legalisasi {obligation, rendahnya Dalam gambar diatas, sebelah kiri dclzgation). Ti"SS atau Ketiga
legalisasi merupakan bentuk legalisasi Yang derajat dari setiap aspek oleh paling lemah (bentuk Yang kurang tersebut sangat diPengaruhi ideal) dan sebelah kanan merupakan indicator-indikator yang terkandung at Konvensi bentuk legalisasi yang paling kuat didatamnya. Adapun deraj Oil (bentuk ideal). Dapat dikatakan juga Internasional Ciail liability for tentang wilayah sebelah kiri meruPakan Pollution Damagc Yang diuraikan wilayah berinteraksinya aspek politik pencemaran minyak di laut dan di sebelah kanan meruPakan sebagaiberikut:
84
sRlwlJAYANn, NURTYENT KARTKA poritik BTNTARSART//Andisis Hukum rntemciond....,
fl.r.Obligasi
Indikator diatas menunjukkan
Obligasi berarti Negara atau bahwa semakin kecil angka indikator aktor lain diikat oleh suatuaturan atau obligasinya maka semakin mengikal k o m i t m e n a t a u s e k u m p u l a n Misalnya, suatu aturan memiliki komituen. Hal ini berarti tingkah laku indicator poin t dan e maka aturan dan tindakan aktor-aktor tersebut tersebut bersifat sangat mengikat. ditentukan oleh suatu aturan-aturan Jika indicator poin s dan 4 , maka lrmrrm,prosedur-prosedur, diskursus_ obligasi suatu konyensi bersifat
diskursus hukum internasional dan moderat Dan jika konvensi tersebut hukum domestilc Derajat obligasi memiliki no d dan O, maka aturan
suatu perjanjian ditentukan oleh tersebut bersifat longgar atau tidak indikator berikut (Kenneth ed.all,nu mengikat tucc?tof r-egaliz4tionh.aro): Konvensicirril tiabilityfor an High iludon Damagc diawali dengan I. Unconditional p e n j e l a s a nb a h w a p e n g a t u r a n omigation;Iangwgc anothcr kompensasidiawasi olehInternational indieia of intcrcst to be furarititru organization (IMo). IMo Iegallybu.nd adatah salah satu badan pBB yang poritical tue, inpticit e. dibuat untuk mengatur keseramatan conditionsono*igation perayarandanmenjagalautdaripolusi E Nationar resrvation on aix raut. Har ini menunjukkan wifrcobligatioaontingmt heanggotaan IMo adalah Negaraobligationand.cvapeclawesnegara yang termasuk didalamnya 4' Hortatoryobrigations perusahaan ataupun perseorangan. 5' Norms odaptedwittnut Keterikatan anggota dalam konvensi law-mahing authority, ini dijelaskan oleh artikel g. Daram rcco,nfncndations and artikert yang terdiri dari beberapa guidelircs butir penjelasan disebutkan bahwa o. Ecllicit negation o/ pemilik kapul sebagai pihak yang inbnttobelcgallybowd terikatdengankonvensi.pem'ikkapal Iow akan terikat dengansegalaketentuan
85
ll{IERM$0NFrl-l/ JURMLHUBUNGAN Volure02Edisi 2012 April- OKober
yang adadi konvensidanhak-hakyang internasional, maka indicator y&g dimiliki akan dijamin di dalam didapatadalahirg"h konvensiini. 'Ecccpt asprwided in U.g.Pregici paragraphse ar,d.s of this Presisi berarti seperangt* Attclz, tlu aum* of a shi! at aturan yang jelas (unanbigwsh) tlu timcof anincidcngor, ulure tlu incidrntcottsishof a scricsof occurt€nccs, et ttu tinu of tlufirct ileh.occtttruue,slnll
perjanjian interrrasionaldapat diukur
beUalhfor arryfolhdimt damagecaasedbytlu shipasa resahof tJuircidtnt"
dengan beberapaindicator tertenttr, antaralain (Kennether.all, Tlu anupt of l*galizatim.h.a r 6) :
Ovmer (pemilik) adalah orang atau sekumpulan orang yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang
menjadiacuanbagi tingkah laku5rang dibutuhkan, disahkan/diperboletrkan atau dilarang. Presisi dalam sebuah
High I. Mcrminata tzles, anly ,rarrow istaes of
memiliki k"p"l. Bagaimanapundalam sebuahkasus,k"p"l yang rlimiliki slstr negara dan dioperasikan oleh perusahana yang terdaftar sebagai Negara sebagai operator kapal. tOwrer" adalahperusahaan.
s.
Berdasarkan uraian diatas maka hukum tentang pertangung jawaban atas pencemaran di laut secara jelas mengatur tentang
5.
Sub#aatial hd lhtitcd isstust intn?rctation t. Etwdarcarof aisazt;on 4. Staadard : oaly nuaningfulwillt r{cnrcc tn
guifusitutl,ons brrpossihlcto dctcmrirc
ailutJwondtArenpl:us. Low Poin pertama menunjukkan keterikatan pemilik k"p"l terhadap aturan-aturanyang bersifattetap serta konvensi internasional. Apabila t i d a k d i m u n g k i n k a n u n t u k dikaitkan dengan indicator tentang memunculkan berbagai interprestasi tingkat l e g a l i s a s i h u k u m pasal-pasal yang terdapat dalam 86
sRlwlJAYANn, NURT'ENI KAR'KA BTNTAR'ART//Anarisis poritik Hukum Internasiond .....
tersebut.
PerJanJran menunjuldtan
Poin
aturatz-aturan
kedua -rang
hei:-aa
)-e-z -)-e4z-o.derajatpresist's;,ang-tnoderat
merupakan substansi dalam suatu perjanjian
yang
membatasi
z-€zrazz)vaj
Poin kelima merujuk pada aturan-aturanyang sifatnya sangat
intelpretasi
yang berbeda. Bahasa- umum, sangat debatablg dan penuh bahasa yang dlgunakan dalam pasal- keambiguan. Hal ini menyebabkan pasal perjanjian adalah bahasa yang setiap pihak mempunyai intepretasi eaagetdetaz)rada*brei&tdebatabJefe6krHadalaczzrncngincegreasi
dan tidak mengandung keambiguan suatu aturan. sehingga
mencegah
interpretasi y*g
timbulnya
Sehingga poin kelima
memilikiderajatpresisiyangrendah.
dapat menimbulkan
Konvensi CLC tggz, mengatur
konflik antara Negara-negara yang hal-halyangyangseharusnyamenjadi terlibat
dalam perjanjian.
Poin tanggung jawab pelaku pencemaran.
pertama dan poin kedua memiliki
Pasal-pasal dalam CI,C mengatur
tentang siapa saja yang terkena dan Presrsryangtlnggr Poin ketiga merujuk pada dikenai tanggungjawab tentang aturan-aturan yang memberikan pencemaran
tersebut.
kesempatan kepada Negara untu pembukaan konvensi, mengintepretasikanpasal-pasaldalam pasal-pasal
yang
disebutkan
bahwa ganti rugi maksimal sebesar
perjanjian tersebut. Poin keempat ?5o juta yaitu
Dalam
SDR (atau sekitar 610
hanya pounsterling atau USgl lo5). Hd ini
berhubungan dengan kondisi-kondisi selanjutnya
diatur
dalam artikel
tertentu.
Bahasa-bahasa yang VNamun dalam beberapa pasal,
digunakan
tidak
debatable,
spesifik, bersifat terdapat ketentuan yang longgar. Ada
dan mengandung
beberapa ketentuan yang dapat
keambiguan karena masih mengatur dipergunakan oleh
pemilik kapal
hal-hal yang bersifat umum. Hal ini untuk terbebas dari tanggung jawab menyebabkansalah satu pihak dapat yaitu: diuntungkan
karena
mengintepretasikan pasal-pasal tersebut untuk kepentingannya. Poin
"(z) No liabilityfor pollution damngeslnll attnchto tlu mnn if lu proaesthat tlu damage
87
- 0ktober JURNAL HUBUNGAN INTERNASI0NAL //Votume 02EdisiAprit 2012
(a) renltzdfom an act of war,
clnimfor cornpmsationfor
h.ostilitics,ciail utar, insurrection
poUution d"amngeun"dzrthis
ar a natural plunomznon
Conaentionor otlterzuisemay be
of an eeceptionalincaitablzand
madeagainst
irre sistiblzcharactcr,or
(a) tlu serttantsor agentsof tlu
(b) was whally caasedbyan ad
aarneror tlu memhcnof tlu
or ornissiondaneaith intent to
ffe74
causedamageby a thirdparts4 or (c) was wlnlly causedry thl ncgligerceor othzr wrongfu.IaA of an Goaernmzntor other autlnrig responsiblc for thz maintenarueof lighx or otlur
describc{ ircluding a bareboat
naaigational aids in tlrc ezercise
clnrtrr)
of thatfurction. (s) If tlu ounurprovesthattfu
of tlu ship;
pollution damageresaltzduinlly or partially eitfur{rom an aletor
saloageaperationsaith tlu mnsantof tfu &pruror ontlu
omissiondonzwith intent to
ittrtrwtions of a mmfetent
causedamageby tlu personuho
?ublic autlwrig; (e) anypercontahingpreacntfue
n(ffered tlu dnmageorfrcm tlu rugligercc of thatperso4 tlu nwrur may beetoneratedwholly or partial$from his liabilig to sachperson., (4) Na claimfor comfmsation
88
ft) tlu pilot or a.n!otlur person who,withoutbeinga mzmberof tlu aeu, perfonnssenticesfor theshi|; (c) any charterer(hqpsoeztcr mnnagerm operatar
(d) anypersanperforning
mz&SUrCS;
(f ) allscroants or agentsof personsmentionzdin subfaragrapl" (r), (d) and (e); unlzsstlu dnmagercstltedfrom
for polliltion damngemny be madz against thc mtner
committcduith tlu intent to
otlrtwise than in accordance
causesuth damnge,or recklzssf
uith this Conuention.Suiject tn
andwith hrnaizdge that sath
paragraph 5 of this Articlz, no
damagewould probablyresuh.
tluir ptrsonnl act or omissio4
Internasional PolitikHukum // Analisis KARTIKA BINTARSARI NURIYENI SRtWIJAYANTI,
5. Nothing in this Conttention
menyelesaikan permasalahan-
shallpr{ud.ire any right of
permasalahanhukum yang timbul dari
recourseof the owner against
perselisihan antara pihak-pihak yang
third.parties."
terkait dalam suatu perjanjian. Indikator
yang dipergunakan
P a s a l - p a s a l d i a t a s d a P a t (Kenneth er.all, The concept of digunakan oleh pemilik kapal tanker Legalizationh.+t0)yaitu : untuk dibebaskan dari kewajibannya apabila terdapat
kecelakaan terjadi
karena perang, sengketa bersenjata, perang saudaraataubencanaalam. Berdasarkan uraian diatas, maka presisi konvensi ini
adalah
Disputeresolution High 1. Court : binding thirdpar$
dzcisions; gmeral
jurisdiction; private
direct
& c c e s s ;c a n
moderat karena terdapat pasal-pasal
interpret and supplzmar't
yang dapat digunakan oleh Pemilik kapal untuk mengelak dari
ruks; domestic courts
tanggungjawab. WalauPun dalam pasal-pasal yang lain, konvensi ini mengatur hal-hal yang sangatdetail.
haaejurisdiction 2. Court:jurisdictioa atcess or normative authori$ limitedm consensaal 3. Bind,ingarbitration
yang
II.g.Delegasi
Delegasi yaitu pihak ketiga
5. Conciliation,mtd.iation
diberi
kuasa
untuk
bargaining
mengimplementasikan, menginterestasikan
6. Institutionalized
dan
mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebu! menyelesaikanperselisihan,
7. Purepoliticalbargaining Low Rule rnaking and
dan membuat peraturan baru. AsPek
implemtntation
delegasi sebuah perjanjian ditandai
High
dengan keberadaanpihak ketiga yang
1. Binding
diberikan
otoritas
untuk
regulation;
centraliz ed mforcemznt
89
JURNAL HUBUNGAN |NTERNAST0NAL * Okrobr //Votume 02EdisiAprit 2012
9. Binding regulation with constntoropt-out
Pada pengimplementasian dan pembuatan peraturan, pasal-pasal
3. Binding internalpolicies; yang dibuat oleh pihak ketiga lcgitimation o f merupakan aturan-aturan yang dccentralized mengikat pihak-pihak yang terikat c4forcenunt pada perjanjian secarahukum (l"Slly 4. CoordinationstnndarQ
bound) yang bersifat kuat (igid) dan 5. Droft conoentions; kaku (tt it, (poin t). pada poin nonitnrittg andpublicifi kedelapan, delegasi rendah karena 6 . R c c o m m e n d a t i a n s ; pihak-pihak tersebut bernegosiasi coqfidmtialmonitoring
sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga.
7. Normativestatements
Tingkat delegasi konvensi ini sangat rendah. Pihak ketiga yang
8. Forumforugotiations Low
ditunjuk dan memiliki otorias untuk mengimplementasikan peraturan-
Keberadaanpihak ketiga peraturan tersebut serta mempunyai otoritas penuh untuk menyelesaikan perselisihan tidak ada. mengintepretasikan, d a n H a l i n i d i k a r e n a k a ns i f a t h u k u m mengaplikasikan peraturan-peraturan pembuktian yang sederhana.Menurut ter sebu t s e r ta menyeles aikan systemyang diatur dalamkonvensiini perselisihan (poin 1)- selanjutnya menggunakan system pembuktian pihak ketigajuga berhak memberikan terbalik (tlrifuos of burfu, of prortD sanksi kepada pihak-pihak yang yaitu kewajiban (beban) dibuktikan melakukanpelanggaran.poinpertama bukan oleh pihak penggugat (sang memiliki derajat delegasi yang tinggi. korban) sebagai yang lazim kita anut Pada poin ke tujuh, penyelesaian selama ini dalam hukum acara sengketa dilakukan melalui negosiasi peradilan, namun oleh pihak pelaku dan kompromi diantara Negara- (poilutcr). pihak penuntut ganti rugi negara yang bersengketa sehingga sudah cukup dengan menggunakan tidak dibutuhkan pihak ketiga (derajat dan menunjukkan fakta saja.( N.H.T delegasirendah). Siahaaan, zooe). Berdasarkan hal ini,
90
Politik Hukum Internascra l/ Analisis KARTIKA BINTARSARI NURIYENI SRIWIJAYANTI,
:eny-elesaian permasalahan kedua pemerintahharus berupayamenuntut :,elah pihak
hanya membutuhkan
pertanggungjawaban pihak yang terkait
kesepatakatansaja.
untuk menyelamatkan
kehidupan rakyatnya. Pemerintah Indonesiajuga mempunyaikewajiban melindungi warganegaranya dari
UI.KESIMPUI.AN Konvensi internasionul y*g
bahaya yangmengancam kehidupan
m e n g a t u r p e r t a n g g u n g j a w a b a n mereka. Terlebih dengan posisi pencemaranatas air laut (CLC t9es Indonesia yang sangat strategis yang yang diamandemen tahun 1992) terletak di dua benuadan dua samudra merupakan produk hukum yar:rgsfi sehingga laut Indonesia menjadi hu. Hal ini didasarkan pada tingkat bagian yang penting dalam pelayaran obligasi yang titgg, presisi yang internasional. Oleh karena itu, produk moderat dan delegasi yang rendah. hukum yang khususmengatur tentang Sifat legalisasi hukum yang relative pertanggungjawaban pencemaran air soft membawa konsekuensi pada laut akibat minyak mentah harus e fektifi
t as
p e I a k s a n a a n diperbaiki, bahkan dapat berupa
p er t an gg u n gj aw ab an
a t a s undang-undang khusus dan bukan
pencemaranlaut yang dilakukan oleh hanya sebagai Keppres atau bagian polluter. Produk
hukum
y a n g dari suatuundang-und-9.
dihasilkan mellaui konvensi CLC tersebut mempunyai sisi politis yang besar yang memebrikan celah bagi pihak-pihak
tertentu
untuk
mempolitisasi produk hukum tersebut sesuaikeingmannya. Bahaya yang ditimbulkan bagi kehidupan umat manusia dengan terjadinya pencemaranair laut akibat tumpahnya minyak mentah sangat berbahaya. Oleh karena itu,
91
HUBUNGAN JURNAL INTERNASIONAL /l Volume 02Edisi April- 0ktober 2012
DAFTAR PUSTAKA
http://www.imo.orglPageslhome.aspx
http://www.iolrcfund.org/npdflConve Abbotth, Kenneth W. , Robert O. ntions%2OEngtsh.pdf KeohanenAndrew Moravesik, Anne-MarieSlaughter,Duncan httlr://www.infrastnrctrne.eov.au/mari Snidal, The Concept of timeAiabilitv/pollution-damage.aspx Legalization, Volume 54, Number3,Summer2000 http:/Aibrary.usu. ac.id/download/eN.H.T. SiahaaanHulatm Lingkungan book/suhaidi.pdf danEkoIogi Pembangunan,PT Erlangga,Jakaxta,2004, R i j a d i , P r a s e t y o. P r o s e d u r Penyelesaian Sengketa Linglatngan berdasarkan W No.2i tahun 1997. www.eprint.ums.pdf http://news.okezone.com/read/2008/0 4 I 0 4 | | / 9 7 6 3 2 / | l ka p al,-
Bs@ cilacap http://menteri.esdm.go.id/berita_mesd m.php?news-id=191 http://www.arsip.net/id/link.php?lh:B eoAXAIEUApT http://mx I .csmnap.net/wap/mnink.ph p?Ih=XAVRWOJRXlNR http://www.cilacapmedia.comlindex.p hp/news/77-pertamina-belumpernah-memberikan-danaperbaikanJingkungan
92
