LINDUNGAN LINGKUNGAN TENAGA LISTRIK 4.1.
Umum Dalam rangka melaksanakan pembangunan Ketenagalistrikan yang berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan,
pembangunan
ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagi rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting, maka berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999, untuk kegiatan yang mempunyai dampak penting wajib menyusun dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sedangkan yang tidak mempunyai dampak penting wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). Untuk penentuan kriteria wajib AMDAL dan UKL/UPL mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut harus didasarkan pada peraturan-peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan pelaksanaan di bidang Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik meliputi : a. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
1997
tentang
Pengelolaan
Lingkungan Hidup. b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. d. Peraturan
Menteri
Pertambangan
dan
Energi
Nomor
01P/47/MPE/1992 Tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. g. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. h. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. i. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Bidang Pertambangan dan Energi. j.
Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6918-2002 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
k. Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6950-2003 Tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) – Nilai Ambang Batas Medan Listrik dan Medan Magnet.
Perubahan konsep peraturan hukum sektoral kedalam konsep hukum pengeloalaan yang bersifat ekologis dan bersifat komprehensif dengan menekankan perhatian pada daya dukung lingkungan (subtainable development) membawa perkembangan baru dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Konsep hukum dalam arti ini memerlukan daya prediksi secara ilmiah (scientific prediction)., sehingga disatu pihak mampu memberikan prakiraan dan peringatan dini atas kemungkinan timbulnya risiko, atau bahaya dan dipihak lain dapat berperan sebagai sarana pembangunan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang bersifat negatif. Konsep hukum baru ini
didasarkan pada keampuhan alat prediksi yang lazim disebut sebagai analisis
mengenai
dampak
lingkungan
(an
environmental
impact
assessment) atau AMDAL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap
lingkungan
hidup
diperlukan
bagi
proses
pengambilan
keputusan.
Ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman, akrab lingkungan dan efisien serta harga terjangkau merupakan faktor yang cukup penting dalam menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari termasuk untuk menghasilkan barang dan jasa. Dewasa ini ketersediaan tenaga listrik nasional mengalami masalah karena keterbatasan supply dibanding kebutuhan yang semakin meningkat. Pembangunan Ketenagalistrikan diserasikan dengan Kebijaksanaan Lingkungan Hidup, konsep Pengembangan Wilayah dan Kebijaksanaan Nasional
lainnya.
Untuk
mencapai
sasaran
Pembangunan
Ketenagalistrikan yang berwawasan Lingkungan, maka perlu dipersiapkan antara lain : sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam dan perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengawasan lingkungan. Kegiatan-kegiatan di bidang tenaga listrik yang umumnya tidak lepas dapat menimbulkan berbagai masalah atau dampak terhadap lingkungan untuk
ini
diperlukan
adanya
aturan-aturan/kebijaksanaan
kegiatan
tersebut, sehingga pembangunan dan masalah lingkungan dapat berjalan secara serasi dan harmonis. Kegiatan yang wajib AMDAL di Sektor Ketenagalistrikan
adalah
: Transmisi
dengan
besaran
150
kV,
PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan besaran 100 MW, PLTA semua jenis dan ukuran kecuali PLTM dan jenis aliran langsung, PLTP dengan besaran
55 MW, Pembangkit Listrik Jenis Lain dengan besaran
5 MW.
4.2.
Proyek Ketenagalistrikan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Tabel 4.1. Proyek Ketenagalistrikan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL No 1.
Jenis Kegiatan Pembangunan
Skala/
Alasan Ilmiah Khusus
Besaran
150 kV
Jaringan
§ Keresahan gangguan
masyarakat
karena
kesehatan
akibat
transmisi; § Aspek sosial, ekonomi dan budaya
Lanjutan Tabel 4.1. .................................... No
Jenis Kegiatan
Skala/
Alasan Ilmiah Khusus
Besaran
terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat.
2.
Pembangunan
100 MW
Berpotensi
menimbulkan
dampak
PLTD/PLTG/PLTU/PLT
pada :
GU
§ Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambien dan kebisingan)
dan
kualitas
air
(ceceran minyak pelumas, limbah bahang, dll) serta air tanah; § Aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk.
3.
Pembangunan
§ Berpotensi menimbulkan dampak
PLTA
dengan :
pada :
- Tinggi bendung
150 m
- Atau luas genangan
200 ha
- Atau aliran langsung
- Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas
udara
(bau
kebisingan) dan kualitas air;
dan
(kapasitas daya)
50 MW
- Aspek flora fauna; - Aspek
sosial,
budaya,
ekonomi
terutama
dan pada
pembebasan lahan. § Termasuk dalam kategori
large
dam (bendungan besar); § Kegagalan break),
akan
gelombang yang
bendungan
merusak
mengakibatkan
banjir
sangat
(dam
(flood
surge)
potensial
untuk
lingkungan
di
bagian
hilirnya;
Lanjutan Tabel 4.1. ......................................... No
Skala/
Jenis Kegiatan
Alasan Ilmiah Khusus
Besaran
§ Pada
skala
spesifikasi
ini
khusus
dibutuhkan baik
bagi
material dan desain konstruksinya; § Pada
skala
ini
diperlukan
quarry/burrow area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak; Dampak pada hidrologi. 4.
Pembangunan
Pusat
Listrik dari Jenis Lain (Surya, Biomassa Gambut)
Angin, dan
10 MW
§ Membutuhkan areal yang sangat luas; § Dampak visual (pandang); § Dampak kebisingan; § Khusus
penggunaan
gambut
berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut.
Setiap pembangunan ketenagalistrikan pada pembangkit baik thermal maupun hidro, akan menimbulkan dampak baik positif ataupun negatif terhadap lingkungan. Besaran dampak tersebut bisa bersifat penting dan tidak penting, tergantung dari jenis dan besar pembangkit tersebut. Begitu pula terhadap komponen lingkungan yang akan terkena dampak, juga tidak akan sama dampaknya walaupun jenis kegiatannya sama. Hal ini sangat terpengaruh pada lokasi kegiatan, pola kehidupan masyarakat dan teknologi pengendalian dampak yang digunakan. Pemantauan yang dilakukan secara rutin, seperti yang disepakati dalam dokumen, dimaksudkan
untuk
melihat
sejauh
mana
efektifitas
pelaksanaan
pengelolaan lingkungan. Hasil pemantauan akan dapat digunakan sebagai acuan tindakan penanggulangan (corrective action) secara akurat dan tepat. 1. Dampak SUTET/SUTT Untuk
pembangunan
SUTET/SUTT
dampak
proyek
terhadap
lingkungan yang muncul adalah timbulnya keresahan masyarakat terutama
yang
menyebabkan
tinggal keresahan
di
bawah
jalur
SUTET/SUTT.
masyarakat adalah
timbulnya
Yang medan
magnet, medan listrik dan corona serta adanya pembatasan pendirian bangunan secara vertikal di bawah jalur SUTET/SUTT. Besarnya kuat mean magnet dan medan listrik yang dipersyaratkan WHO adalah: kuat medan magnet sebesar 0,1 mT, kuat medan listrik sebesar 5 kV/m. Adapun upaya penanggulangan dampak yang terjadi antara lain memberi sosialisasi pada masyarakat tentang manfaat SUTET/SUTT, melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap medan magnet dan medan listrik secara kontinyu, memantau kondisi tapak tower terutama pada lahan yang erosinya tinggi dan menetapkan batasan ruang kosong (ROW) di bawah jalur SUTET/SUTT.
Tabel 4.2. Jarak Bebas Minimum Penghatar SUTET Dengan Tanah & Benda Lain SUTET 66 KV (m)
SUTT 150 KV (m)
SUTET 500 KV Sirkit Sirkit Ganda Tunggal (m) (m)
No
Lokasi
1.
Lapangan terbuka atau daerah terbuka
6.5
7.5
10
11
2.
Bangunan tidak tahan api
12.5
13.5
14
15
3.
Bangunan tahan api
3.5
4.5
8.5
8.5
4.
Lalu lintas jalan/jalan raya
8
9
15
15
5.
Pohon-pohon umumnya, perkebunan
3.5
4.5
8.5
8.5
12.5
13.5
14
15
pada hutan
6. Lapangan olah raga
Lanjutan Tabel 4.2. ...................................
No
Lokasi
7.
SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, antena radio, antena televisi dan kereta gantung.
8.
SUTET 500 KV Sirkit Sirkit Ganda Tunggal (m) (m)
SUTET 66 KV (m)
SUTT 150 KV (m)
3
4
8.5
8.5
8
9
15
15
3
4
8.5
8.5
3
4
8.5
8.5
Rel kereta biasa 9.
10.
Jembatan besi, rangka besi penahan penghantar, kereta listrik terdekat dan sebagainya Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalulintas air
1. Dampak PLTU Jenis dampak yang terjadi pada PLTU biasanya tergantung pada sumber bahan bakar yang dipakai, yaitu bahan bakar minyak (HSD, residu atau MFO) dan bahan bakar batu bara. Pada umumnya PLTU dari bahan bakar minyak dampak yang terjadi berupa ceceran minyak dan oli bekas yang akan mempengaruhi kualitas air serta penurunan kualitas udara akibat adanya gas buang. Untuk PLTU dengan bahan bakar batubara dampak yang terjadi berupa penurunan kualitas udara akibat adanya gas buang (emisi), misalnya meningkatnya kandungan SOx, NOx dan debu (partikulat) juga abu dari batu bara (fly ash dan bottom ash) yang dikategorikan sebagai limbah B3. Dampak lain yang mungkin timbul adalah penurunan kualitas air berupa kenaikan suhu pada badan air. Untuk mengurangi limbah gas SO2 di udara, batu bara yang harus digunakan dianjurkan yang memiliki kadar sulphur rendah (kurang dari 1 %) atau dengan memasang Flue Gas Desulfurization (FGD) yang berfungsi menangkap gas SO2. Sedangkan untuk mengurangi debu (partikulat)
di udara, adalah menggunakan alat Electrostatic
Precipitator (EP) dengan efisiensi kurang lebih 95 % dan untuk mengurangi limbah NO2 menggunakan Low NO2 Burner untuk mengurangi gas NO2 di udara. 2. Dampak PLTD Untuk PLTD dampak yang terjadi dapat dikatakan tidak begitu penting dalam arti hanya limbah dari ceceran minyak/oli bekasyang akan masuk ke dalam badan perairan. Di samping itu pula akan mempengaruhi kualitas udara (SOx, NOx, CO dan Pb), dalam hal ini sangat tergantung berapa persen kadar sulfur yang ada pada bahan bakar tersebut. Selain itu akan terjadi kebisingan pada daerah kerja (mesin) pembangkit dan menurunnya kualitas udara jika terjadi pembakaran yang tidak sempurna.
3. Dampak PLTG dan PLTGU Dampak PLTG dan PLTGU biasanya tergantung pada sumber bahan bakar yang dipakai, yaitu bahan bakar minyak (HSD, residu atau MFO) dan bahan bakar gas. Pada umumnya PLTG dan PLTGU dari bahan bakar minyak dampak yang terjadi berupa ceceran minyak dan oli bekas serta penurunan kualitas udara disamping itu pula akan menimbulkan kebisingan. Untuk PLTG dan PLTGU dengan bahan bakar gas dampak yang terjadi berupa penurunan kualitas udara akibat meningkatnya temperatur udara pada radius tertentu untuk PLTG dan untuk PLTGU tidak berpengaruh. Disamping itu pula akan timbul gas buang SO2, NO2 dan CO serta kebisingan yang berasal dari peralatan PLTG dan PLTGU tersebut. 4. Dampak PLTP Jenis dampak yang terjadi pada PLTU biasanya adalah meningkatnya kandungan H2S pada kualitas udara yang dapat mengakibatkan terganggunya flora dan fauna di sekitar lokasi tersebut, karena biasanya PLTP dibangun dekat sumber panas bumi dan cenderung berada pada daerah sensitif (kawasan hutan lindung). Limbah cair (sisa kondensat) akan mengakibatkan pencemaran pada badan air karena mengandung logam berat misalnya boron. 5. Dampak PLTA Dampak PLTA secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak proyek terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap proyek. Dampak proyek terhadap lingkungan seperti perubahan tata guna lahan, perubahan iklim mikro karena adanya genangan, terjadinya kecelakaan masyarakat hilir akibat pelepasan air dan tingginya tingkat erosi dan sedimentasi. Sedangkan dampak lingkungan terhadap proyek seperti adanya sampah yang masuk ke dalam waduk dari hulu sungai, adanya erosi dan sedimentasi yang diakibatkan aktifitas masyarakat di pinggir waduk (genangan) atau DAS, meningkatnya
pertumbuhan gulma air pada waduk dan perubahan kualitas air karena aktifitas industri di hulu sungai.
Selanjutnya
skema-skema
berikut
ini
memberikan
gambaran
mengenai prosedur keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan proses persetujuan AMDAL dan tanggapan UKL/UPL.
Masyarakat Berkepentingan
Instansi Yang Bertanggung Jawab
Pemrakarsa
1 2
Pengumuman Persiapan Penyusunan AMDAL 3
Saran, Pendapat, dan Tanggapan 4
Penyusunan
5
KA- ANDAL
Konsultasi
Saran, Pendapat, dan Tanggapan
6
Penilaian KA-ANDAL oleh Komisi (maks. 75 hari) 7
8 9
Saran, Pendapat dan Tanggapan
Pengumuman Rencana Usaha dan Kegiatan
Penyusunan ANDAL,RKL RPL
Penilaian ANDAL, RKL RPL oleh Komisi (maks. 75 hari) 10
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Bapelda/Gubernur
Gbr. 4.1. Prosedur Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL
Masyarakat Berkepentingan/ Instansi Teknis (DESDM Cq.DJLPE)
Instansi Yang Bertanggung Jawab
Pemrakarsa
1 2
Pengumuman Rencana Usaha dan Kegiatan
Pengumuman Persiapan Penyusunan AMDAL
Saran,Pendapat, dan Tanggapan
Wajib AMDAL
-Kep.MENLH No. 3 Tahun 2000
Ya 3
-KepMENLH No. 86 Tahun 2002
4 5
6
Berdampak Besar dan Penting
Penyusunan
Konsultasi
Saran,Pendapat, dan Tanggapan
- PP No. 27 Tahun 1999
Penilaian KA-ANDAL oleh Komisi
KA- ANDAL 7
Rekomendasi
(maks. 75 hari) Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL
Saran, Pendapat dan Tanggapan
9
Penilaian ANDAL, RKL RPL oleh Komisi (maks. 75 hari) 10
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Bapelda/Gubernur
Tidak
Pemrakarsa mengajukan kepada i
UKL/UPL
Instansi yang bertanggungjawab di bidang penglolaan lingkungan hidup Kab/Kota, Propinsi, dan KLH
8
Perbaikan (7 hari)
(melakukan pemeriksaan form isian UKL/ULP selama 7 hari sejak diterimanya form isian)
iii
Belum sesuai
Sesuai
ii
Gbr.4.2. Prosedur Persetujuan AMDAL dan Tanggapan UKL/UP
