Lima Catatan Refleksi dari Jendela Timur Rumah Indonesia Mengapa Partisipasi saja Tidak Cukup? Bidan Kontrak Usia Senja Sang Penanam Bakau

JANUARI - FEBRUARI 2014 NO. 97

www.bakti.or.id

Lima Catatan Refleksi dari Jendela Timur Rumah Indonesia Mengapa Partisipasi saja Tidak Cukup? Bidan Kontrak Usia Senja Sang Penanam Bakau

www.bakti.or.id

Editor CAROLINE TUPAMAHU Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO VICTORIA NGANTUNG Database Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL, Kontak A. RINI INDAYANI ITA MASITA IBNU Design & layout Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Editor Foto ICHSAN DJUNAED Website ADITYA RAKHMAT Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146 Email [email protected] atau [email protected] SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau mengirimkan SMS kepada kami Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or send us SMS For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA / BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA. PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA. / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA.

Editorial Sahabat BaKTINews, Kawasan Timur Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam mempercepat pencapaian target pembangunan. Wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan terberat, khususnya dalam mengelola pelayanan dasar publik semisal kesehatan dan pendidikan. Banyak upaya yang telah berhasil dilakukan warga dan pemerintah setempat demi mengakali keterpencilan dan keterisolasian. Salah satunya adalah Bidan Kontrak di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Bidan Kontrak adalah mereka yang bukan pegawai negeri sipil namun ditugaskan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk menambah jumlah Bidan berstatus pegawai negeri sipil yang tak cukup jumlahnya di kabupaten tersebut. Bidan-bidan ini bertugas di sembilan daerah - tepatnya pulau-pulau, yang selama ini tak terjangkau. Dalam edisi ini juga kami menyajikan artikel-artikel yang menyorot soal betapa perlunya kesetaraan gender diperhatikan dalam proses pembangunan. Di desa-desa, banyak upaya yang telah dilakukan berbagai pihak agar suara dan kepentingan kaum perempuan juga dapat diperhitungkan dan dilaksanakan dalam proses musyawarah dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Secara lebih luas, kami mengangkat sorotan akademisi untuk juga menaruh perhatian besar terhadap Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semoga artikel yang kami sajikan edisi ini bermanfaat bagi Anda. Salam hangat, Tim Redaksi BaKTINews

Daftar Isi Januari - Februari 2014 NO. 97

Editorial

1

Laporan Utama Lima Catatan Refleksi Dari Jendela Timur Rumah Indonesia Oleh Jacky Manuputty

5

Basics Bidan Kontrak Menurunkan Angka Kematian Ibu di Daerah Kepulauan

9

Foto KTI Kaya, Tangguh, Inspiratif

13

Program Mitra Mengapa Partisipasi Saja Tidak Cukup? Sebuah Cerita dari Sumba Barat Oleh Nina Fitz Simons

18

19

Pencarian Praktik Cerdas 2014

Penata-kelolaan Kota dan Perkotaan Pulau Sulawesi ke Depan Oleh A.M. Sallatu

23

Update MAMPU Monitoring dan Evaluasi Program MAMPU BaKTI

32

Peluang Studying in New Zealand

33

Update BET Barefoot Engineering Training III Oleh Caroline Tupamahu

35

Oleh Lusi Palulungan

Oleh Stevent Febriandy

25 Usia Senja sang Penanam Bakau Oleh hengky Ola Sura

29

Keterbukaan Informasi Publik Buka Kran Pelayanan Pemerintah

39

Profil Papa Jo dan Motor Roda Tiganya

41

Info Buku

Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Keberpihakan pada Perempuan Oleh Andi Darmawati Tombolotutu dan Muzakir Tombolotutu

Laporan Utama

Lima Catatan Refleksi Dari Jendela Timur Rumah Indonesia Oleh : Jacky Manuputty Suatu waktu di saat konflik, seorang pengungsi katakan bahwa ia akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lirik yang sudah berubah: “Indonesia .. hm hm ku…hm..tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan hmmm.. hmm.. ku. Marilah kita berseru…..” Semua kata “tanah” dan “air” telah diganti dengan dengungan. Alasannya, tanah dan air mereka telah terampas paksa. Ironi serupa beta dengar ketika mewawancarai beberapa orang untuk mendapatkan perspektif mereka tentang Indonesia, sebelum beta kesini.

M

emandang Indonesia dari Timur, pertama-tama kita perlu membongkar pelabelan-pelabelan yang mungkin saja keliru untuk memaknai wilayah bagian timur ini. Bagian Timur Indonesia dalam perkembangannya tidak selamanya dimaknai sebagai sebuah teritorial di sebelah timur Indonesia. Tetapi belakangan wilayah ini diidentikkan dengan keterpurukan, kemiskinan dan keterbelakangan. Tak sepenuhnya keliru bila beranggapan demikian. Maluku menempati posisi ketiga dalam daftar provinsi termiskin di Indonesia. Kompetensi gurunya terburuk di seluruh Indonesia. Indeks kesehatan publiknya juga termasuk ke dalam 5 besar kategori terburuk di Indonesia. Namun bagi kami di timur, tidaklah lengkap bila pandangan seperti itu kita pakai sebagai sebuah jendela tunggal untuk memaknai bagian timur Indonesia. Beta merasa perlu untuk menggaris-bawahi hal di atas, karena beta semakin mencurigai ke c e n d e r u ng a n p o l i t i s a s i j a r g o n - j a r g o n kemiskinan dan keterpurukan dalam proses penundukan yang sangat manipulatif. Anda miskin, bodoh, terpuruk, separatis adalah imageimage yang dibenturkan terus menerus kepada anda untuk kurun waktu yang panjang dan berakibat pada hancurnya identitas anda. Alih-alih

1

menjadi orang merdeka, anda ditundukkan untuk menerima saja apapun yang diberikan sebagai terapi untuk membebaskan anda dari kemiskinan, kebodohan dan keterpurukan. Inilah yang cenderung terjadi selama ini pada kami di timur Indonesia, dan yang sedang kami kritisi keras sebagai salah satu cara kami memaknai Indonesia. Indonesia sebagai tempat dimana orangorang bagian timur telah dikalahkan sejak dalam pikiran, melalui label-label kemiskinan, keterpurukan dan kebodohan. Paradoks dari kemiskinan dan keterpurukan adalah kesejahteraan. Mirisnya, otoritas penentuan kesejahteraan justru dipegang oleh para pemilik kuasa dan modal bukan oleh m a s y a ra k at “ ko r b a n” . S i m b o l - s i m b o l kesejahteraan yang manipulatif dan asing diperkenalkan kepada masyarakat-masyarakat lokal sebagai standar yang harus dicapai. Yang terjadi kemudian, orang berlomba-lomba untuk mencapai standard kesejahteraan semu itu dengan menggadaikan apa yang sesungguhnya merupakan kekayaan bagi mereka. Cerita-cerita miris tentang meter tanah subur di Pulau Seram yang digadaikan seharga Rp. 25-50 per 30 tahun bagi pengusaha perkebunan Sawit telah menjadi konsumsi umum masyarakat di Maluku. Pada awalnya semua rencana No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014

disosialisasikan kepada masyarakat lokal pemilik hak ulayat sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan bagi mereka. Hasrat menjadi sejahtera tak tergapai, kemiskinan menohok dengan sangat garang dan melemparkan masyarakat lokal pemilik lahan-lahan adat sebagai buruh lepas harian di pepohonan sawit yang berderet subur di lahan bekas tumbuhnya pohonpohon kayu besi, meranti dan lenggua milik desa dan negeri adat. Kita perlukan penyamaan persepsi untuk bicara tentang Indonesia dan cara mengIndonesia. Rata-rata kami di bagian timur Indonesia terlahir di atas kekayaan alam dan budaya yang sungguh luar biasa. Kami bukan bayibayi cacat yang terlahir dari rahim-rahim kering tanah kami. Kekayaan wilayah timur Indonesia telah melegenda bahkan sejak sebelum masehi. Banyak rempah yang tertulis di Alkitab disinyalir berasal dari pulau rempah-rempah di wilayah timur Indonesia. Alfred Wallace, naturalis dunia asal Inggris itu bahkan mengunjungi kepulauan Aru sebagai tempat pertama yang mempesonanya ketika ia kunjungi Nusantara. Kekayaan hayati yang unik dan luar biasa menyita ratusan halaman laporan penelitiannya yang diabadikan dalam buku terkenalnya, “Malay Archipelago”. Fakta kekayaan alam yang luar biasa ini merupakan fenomena w ilayah-w ilayah bagian timur Indonesia dan yang ironisnya sering dinafikan ketika kita menghitung angka-angka indeks kemiskinan dan keterpurukan. Pada posisi ini kami di bagian timur I n d o n e s i a s e s u ng g u h ny a m e n o l a k l a b e l kemiskinan yang diidentikan kepada kami. Kami lebih memilih untuk mengindentikan diri sebagai “orang-orang kalah”. Orang-orang yang dipaksa kalah di atas kekayaan hayati lingkungannya. Tepatlah Insist mempublikasikan bukunya beberapa tahun silam dengan judul, “Orang-Orang Kalah”, sebuah potret gamblang terkalahkannya kelompok-kelompok masyarakat adat di Maluku. Gambaran tentang orang-orang yang dialienasi dari kekayaan hayatinya, dimiskinkan secara terstuktur melalui praktek-praktek kotor aturan dan perundang-undangan yang memihak pada pengusaha dan penguasa. Persoalan yang sama masih tetap terjadi sampai saat ini, bila kita dengan cermat memperhatikan sekian banyak manipulasi kebijakan yang sementara menghancurkan kedaulatan hayati masyarakat di timur Indonesia. Salah satu contoh yang paling mengemuka saat ini adalah persoalan perampokan kedaulatan hayati masyarakat adat Kepulauan Aru di Maluku atas nama peningkatan kesejahteraan yang ironisnya, ditentukan melalui pengembangan perkebunan

tebu skala besar. Inilah catatan kedua yang kami pahami dari

No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014

2

pembangunan Indonesia terkonsentrasi di Barat (Jawa & Sumatra). Pilihan model pembangunan maritim yang seharusnya menjadi karakter banyak wilayah di Indonesia bagian timur terasa jauh dari harapan. Sumber daya kelautan yang sangat besar di wilayah timur lebih menjadi ajang bagi “illegal fishing” ketimbang dipakai untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah ini. P ilihan pengembangan perkebunan berskala besar di Kepulauan Aru, lebih merupakan pilihan emosional ketimbang rasional. Dalam sebuah perhelatan di kota Dobo, Aru, kepala BAPPEDA Kepulauan Aru mengungkapkan bahwa mereka memilih mengembangkan perkebunan tebu, karena kekayaan hasil laut sebagai primadona Kepulauan Aru justru tak memberi kontribusi signifikan dalam pengembangan Aru. Hal ini menunjukkan rasa frustrasi yang dalam karena tak mampu menggunakan otoritas lokal untuk mengontrol eksploitasi sumber daya laut di wilayah mereka yang bukan rahasia lagi, dikendalikan oleh otoritas-otoritas yang lebih tinggi di Jakarta. Tuntutan UU Khusus Wilayah Kepulauan merupakan pilihan menentukan yang bisa mengukur seberapa serius wilayah timur dipedulikan. Sayangnya realisasi terhadap tawaran ini masih terus menerus mengalami tarik ulur selama bertahun-tahun antara pemerintah pusat dengan DPR-RI. Pada saat bersamaan kami m e ny a k s i k a n d e ng a n m a ra h b a g a i m a n a pemerintah bersepakat membangun jembatan Selat Sunda untuk menghubungkan Pulau Jawa & Pulau Sumatra. Alokasi anggaran sebesar lebih dari 250 triliyun bagi pembangunan jembatan itu sungguh terasa menohok bagi kami di wilayah timur yang setiap saat bergelut dengan terbatasnya sarana transportasi laut dan jembatan antar pulau. Tuntutan bagi pengembangan pembangunan yang berimbang di bagian timur Indonesia tidak saja terkait dengan upaya pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga perbaikan regulasi-regulasi yang menjamin terciptanya kesetaraan itu, selain tentunya koneksitas yang baik antara pusat dan daerah. Terlepas dari potret retak Indonesia yang kami lihat dari timur, tentunya kami bukan orangorang pesimis yang kehilangan harap terhadap Indonesia kedepan. Solidaritas kemanusiaan yang kami lihat dan alami melalui gerakan-gerakan seperti #SaveAru, #SaveBangka, dan lainnya. Di banyak tempat kami temukan tren pembelaan kemanusiaan dan lingkungan mewujud dalam banyak bentuk dan media. Anakanak muda secara sukarela mengembangkannya

3

secara masif sebagai sebuah gaya hidup. Gerakangerakan ini mendorong kepedulian lintas wilayah, etnis, dan agama, sekalipun mungkin sebatas virtual. Mobilisasi gerakan-gerakan kemanusiaan ini bahkan berkembang sebagai kontrol masyarakat sipil bagi penyelenggaraan kekuasaan yang seringkali amburadul. Semua ini memberi harapan bagi terciptanya sebuah atmosfir baru keIndonesia-an kita. Tentu kita berharap, lagu Indonesia Raya masih bisa kita nyanyikan bersama secara utuh. Utuh di bibir, hati, maupun perilaku kita.


FOTO ACHILD KOMODO INFORMASI LEBIH LANJUT Tulisan ini adalah makalah diskusi Indonesia Dilihat dari Timur, Serambi Salihara, Rabu 13 November 2013. Artikel ini juga dapat dibaca di http://salihara.org/community/2013/11/14/memandang-indonesia-daritimur-lima-catatan-reflektif-dari-jendela-timur-rumah-indonesia


4

Program Mitra

Bidan Kontrak Menurunkan Angka Kematian Ibu di Daerah Kepulauan Kampung Batu Bulan, Kecamatan Siau Barat Utara tampak sepi seperti malammalam biasanya ketika waktu menunjukkan pukul 22.45 Wita. Ditemani suara binatang malam dan dengan penerangan seadanya dari cahaya lampu senter, di tengah-tengah gerimis hujan, seorang perempuan berperawakan kecil menempuh jalan setapak yang sempit dan becek. Dua orang lelaki 'mengawal' dari arah depan dan belakang. Laki-laki yang berjalan di depan terlihat masih belia, sekitar 14 tahun usianya. Sementara laki-laki paruh baya di bagian belakang menjinjing tas bidan muda yang dijemputnya dari kampung tetangga. Sesampai di rumah yang dituju, malam telah sangat larut dan seorang ibu sedang berjuang menahan sakit mendekati waktu persalinan. Sang bidan bergerak cepat mempersiapkan segala sesuatu untuk membantu kelahiran sang jabang bayi. Tepat pukul 00.05, suara tangis seorang bayi laki-laki memecah keheningan malam. Bayi dengan berat 2,6 kg itu lahir dengan selamat, demikian pula sang ibu. "Puji Tuhan, kita ada sembayang-sembayang, berdoa pa Tuhan supaya dorang dua boleh selamat. Terima kasih, ibu bidan, " ucapan penuh syukur sang suami.

C

erita di atas adalah sepenggal kisah tentang aktivitas keseharian Jesika Silangan, satu dari 9 orang bidan yang mengikuti Program Bidan Kontrak di daerah terpencil yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dengan dukungan BASICS Project. Program ini lahir dari upaya pemerintah daerah setempat untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Angka kematian ibu pada tahun 2009 tercatat 148,14/100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi tercatat sebanyak 2,96/1.000 kelahiran hidup.

Tantangan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

5

Biaro atau disingkat Kabupaten Sitaro adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota di Ondong, Siau. Jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 63.991 jiwa dan tersebar di tiga gugusan pulau, yaitu Pulau Siau, Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Secara administratif, kabupaten yang dibentuk tahun 2007 tersebut terdiri dari 10 kecamatan dan 93 kelurahan/desa. Tingkat resiko bencana yang tinggi, minimnya sarana dan fasilitas kesehatan, serta sulitnya akses transportasi menuju sarana kesehatan merupakan beberapa penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi di Kabupaten Sitaro. Kesemua hal tersebut diperparah lagi dengan minimnya tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang tersedia di No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014

FOTO http://intisari-online.com

desa. Idealnya ketersediaan bidan di desa, seperti direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah 75 orang per 100.000 penduduk. Nyatanya di Kabupaten Sitaro baru bisa menyediakan 37 orang bidan per 100.000 penduduk. Logis kiranya jika masih terdapat 56 desa/kelurahan yang tidak memiliki bidan. S a l a h s a t u u p a y a y a ng d i l a k u k a n Pemerintah Kabupaten Sitaro adalah mengirimkan kebutuhan tenaga kesehatan tersebut kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Melalui Kementerian Kesehatan, tahun 2011 telah dikirim seorang Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang kemudian ditempatkan di satu pulau kecil, Pulau Buhias. Namun, bidan yang ditempatkan di Desa Buhias, Kecamatan Siau Timur Selatan tersebut bertahan hanya satu minggu dan kembali sebelum kontrak kerja selesai. Sedangkan pada tahun 2012 belum ada penempatan Bidan PTT kembali. Langkah yang Diambil Kondisi keterbatasan tenaga bidan yang bersedia untuk ditempatkan di pulau-pulau dan daerah terpencil mengilhami Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro untuk menggagas Program Bidan Kontrak non Pegawai Negeri Sipil. Hal itu

didukung oleh Keputusan Menteri Kesehatan (Kemenkes) Nomor 683 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat mengangkat dan menempatkan bidan tidak tetap sesuai kebutuhannya. Maka dengan dukungan BASICS Project melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative, pada awal tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro memulai rangkaian perekrutan bidan tidak tetap non PNS untuk ditempatkan di desadesa terpencil dan pulau-pulau. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media informasi baik di Kabupaten kepulauan Sitaro maupun kabupaten/kota. Dari hasil seleksi yang dilakukan kemudian terpilihlah 9 orang bidan. Setelah melalui proses pembekalan teknis dan administrasi serta sosiobudaya (termasuk adat istiadat dan bahasa daerah) ke sembilan bidan yang terpilih kemudian ditugaskan di beberapa pulau terpencil seperti Biaro, Pahepa dan Ruang. Mereka disebar di desa-desa dengan jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang tinggi, seperti : Desa Batu Bulan, Desa Apelawo, Desa Deahe, dan Desa Bulangan. Bidan kontrak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan teknis dan pemantauan atas kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas. Berbeda No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014

6

Proses rekrutmen bidan berbasis pada sumber daya manusia lokal sangat mendukung bagi komitmen bidan untuk bertugas di lokasi-lokasi terpencil dan sangat terpencil. Mekanisme rekrutmen, pembinaan dan penempatan bidan di daerah terpencil dan sangat terpencil merupakan satu bentuk distribusi kewenangan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten yang perlu dilakukan.

7

dengan Bidan PNS, kinerja yang kurang baik pada bidan kontrak akan berdampak pada peninjauan kontrak kerja. Sementara Bidan PNS umumnya tidak ada pemutusan hubungan kerja akibat kinerja yang kurang baik atau penolakan untuk bekerja pada lokasi yang ditentukan. Untuk menjamin keberlangsungan Program Bidan Kontrak, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melalui Dinas Kesehatan memulai proses penyusunan kebijakan daerah terkait perekrutan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan Bidan tidak tetap non Pegawai Negeri Sipil. Proses ini didukung oleh BAPPEDA, Biro Hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Harapannya, inisiatif yang dilakukan melalui penempatan bidan kontrak di sembilan desa/kelurahan Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat ditarik pembelajarannya untuk penyempurnaan No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014

FOTO ACHILD KOMODO

kebijakan kabupaten tersebut agar dapat diterapkan di seluruh desa terpencil dan pulaupulau yang membutuhkan pada tahun 2014 dan seterusnya. Dampak dan Perubahan Peran bidan sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, mendorong kesadaran hidup sehat di m a s y a ra k at , m e ng a nt i s i p a s i t i n d a k a n kegawatdaruratan dalam menangani persalinan, dan melakukan pendataan kesehatan berbasis desa. Meskipun baru berjalan efektif empat belas bulan (Oktober 2012 – Desember 2013), kehadiran bidan di 9 desa terpencil di kepulauan ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu dalam masa nifas, serta bayi dan anak. Kehadiran program Bidan Kontrak telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan berkontribusi pada peningkatan

capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Laporan dari Dinas Kesehatan tahun 2012 menyebutkan penurunan jumlah kematian ibu menjadi hanya 1 kasus serta peningkatan capaian beberapa indikator SPM Kesehatan, diantaranya: peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K4) dari 66% (2010) menjadi 86%; peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 70% (2010) menjadi 86%. Sampai akhir tahun 2013, tercatat tidak ada kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, pembiayaan Bidan Kontrak yang awalnya ditanggung oleh BASICS P roject akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD sekaligus memberikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan untuk menambah tenaga bidan sesuai kebutuhan kabupaten. Pembelajaran Dapat ditarik beberapa pembelajaran atas inisiatif yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sitaro terkait Program Bidan Kontrak, diantaranya Kehadiran bidan di desadesa pada kawasan kepulauan dan daerah terpencil dan sangat terpencil merupakan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk m e n d e k at k a n l ay a n a n ke s e h at a n b a g i masyarakat. Proses rekrutmen bidan berbasis pada sumber daya manusia lokal sangat mendukung bagi komitmen bidan untuk bertugas di lokasilokasi terpencil dan sangat terpencil. Mekanisme rekrutmen, pembinaan dan penempatan bidan di daerah terpencil dan sangat terpencil merupakan satu bentuk distribusi kewenangan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten yang perlu dilakukan. Pengelolaan kewenangan ini membutuhkan komitmen para pihak terkait, pembinaan yang te p at s e r t a p e r l u d i d u k u ng ke b i j a k a n Pemerintah Kabupaten. INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, Anda dapat menghubungi Theresia Erni melalui email [email protected]


8

FOTO KTI

Inspiratif Inspired

Inspirasi dari Semangat Inspired by Spirit MILA SHWAIKO

Di Boven Digoel, sekelompok petani karet membentuk koperasi yang sukses besar. Komunitas ini berusaha beberap kali sebelum menemukan model yang paling cocok. Kegagalan sebelumnya tidak menghapus tekad mereka. Koperasi Nonggup (satu dari Praktik Cerdas yang diangkat Forum KTI) adalah sebuah bukti nyata.

In Boven Digoel, a group of rubber farmers created a cooperative that has become a huge success story. This community made many attempts before they found the model that worked best for them, but the failures didn,t diminish their determination. The Nonggup Cooperative (one of the Eastern Indonesia Forum smart practices) is proof of that.

9


Inspirasi dari Keterampilan Inspired by Skill LUNA VIDYA

Seorang penenun di Sulawesi Barat sedang bekerja dengan alat tenunnya. NTT dan Sulawesi menghasilkan kain-kain yang indah, terkenal di seluruh Indonesia dan dunia internasional A weaver in West Sulawesi work at her loom. NTT and Sulawesi produce the most beautiful cloths, famous around Indonesia and internationally

Di Maluku Tenggara Barat, seorang anak ditimbang berat badannya oleh seorang petugas kesehatan. Di daerah di mana angka kematian anak dan gizi buruk terbilang tinggi, perawat dan layanan tambahan yang berfokus pada anak adalah sebuah prioritas. Para bidan memegang peranan penting dalam memastikan kesehatan anak dan ibu

Inspirasi dari Pelayanan Inspired by Services STEVENT FEBRIANDY

In Maluku Tenggara Barat, a baby is weighed by a local health worker. A region with high rates of infant morality and poor nutrition, extra care and services focused on infants is a priority. Mid wives play a crucial role in ensuring the health of both mother and babies.


10

Tiga anak perempuan mengulangi pelajaran yang diberikan guru mereka disebuah sekolah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kondisi kelasnya menyedihkan, atapnya penuh lubang. Walaupun demikian para guru tetap hadir dan memberi perhatian penuh pada muridnya.

Inspirasi dari Keterampilan Inspired by Skill MILA SHWAIKO

Three girls repeating their teacher’s lesson at aschool in Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. The classroom was in poor condition, with holes in the roof, but the teachers were present and attentive to their full classrooms

Inspirasi dari Rasa Hormat Inspired by Respect LUNA VIDYA

11

Dua perempuan di Sarmi, Papua berangkulan dalam sebuah ritual Two women in Sarmi, papua embrance in an ageless ritual


Inspirasi dari Dedikasi Inspired by Dedication LUNA VIDYA

Ibu yang berasal dari Air Garam, Wamena, papua ini adalah satu dari sekian banyak kader kesehatan yang melayani komunitas di daerah itu. Menyadari tingginya angka kematian anak, khususnya di Papua, para perempuan dilatih untuk mengenali dan mengobati beberapa penyakit anak-anak yang hidup di desadesa terpencil nun jauh dari klinik kesehatan

This woman from Air Garam, papua, is one of many volunteers working to serve her community in the region. Alarmed by the high numbers of infant mortality, in Papua especially, women like her are being trained to recognize and treat simple illnesses in children who live in remote village far from the nearest health clinic


12

FOTO ACHILD KOMODO

Mitra Pembangunan Internasional

Mengapa Partisipasi Saja Tidak Cukup? Sebuah Cerita dari Sumba Barat Oleh Nina FitzSimons

D

i Desa Ubu Raya, yang terletak di wilayah Sumba Barat, sekelompok pria dan perempuan sedang duduk di sebuah gazebo tradisional, atau yang seringkali dikenal dengan bale-bale, mereka terlibat dalam sebuah diskusi yang cukup serius. Para pria mengenakan dete tradisional mereka, ikat pinggang tenun yang berwarna-warni, yang diikat di pinggang mereka, dan tak lupa menyelipkan pisau yang biasa di pakai untuk bekal mereka pergi bekerja. Para perempuan duduk bersila, sedikit merapat ke salah satu sisi bale, tetapi mereka tetap terlibat dalam diskusi. Terlihat juga sekumpulan anak-anak yang sedang bermain-main debu di dekat tempat diskusi tersebut. Pemandangan ini selintas terlihat seperti

13

sebuah adegan kehidupan yang memang sudah seringkali terjadi di desa tersebut. Paulina Leda Meza, seorang fasilitator lokal pengembangan desa setempat, mengatakan bahwa pemandangan semacam itu tidak akan terlihat lima tahun yang lalu di desa ini. Dahulu, bagi sebagian besar perempuan di Sumba, pertemuan di desa tidak pernah ada, karena pertemuan-pertemuan desa umumnya selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan dipandang hanya berperan di belakang layar saja, yaitu untuk mengurus urusan dapur, memasak dan melayani kebutuhan para laki-laki serta merawat anak-anak mereka. Semua pengambilan keputusan, baik di rumah maupun di desa


dipandang sebagai pekerjaan laki-laki, jelas Paulina. “Jadi, melihat para perempuan desa b e r p a r t i s i p a s i d a l a m s e b u a h p e r te m u a n perencanaan desa seperti ini merupakan sebuah prestasi yang sangat besar” Paulina bekerja untuk salah satu organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal di Sumba yaitu PAKTA Sumba, dimana OMS ini memfasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di kawasan hutan lindung Poronombu. Program ini didukung oleh Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme Phase II (ACCESS Tahap II) sebagai bagian dari program desentralisasi AusAID, pengentasan kemiskinan dan portfolio pembangunan pedesaan. Program PAKTA Sumba bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal sebagai sarana untuk mempertahankan fungsi ekologis dari ekosistem hutan serta meningkatkan mata pencaharian mereka. PAKTA Sumba melihat bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses serta mengontrol atas sumber daya alam di kawasan hutan lindung melalui lobi-lobi yang efektif dengan pemerintah setempat. PAKTA Sumba memberikan pelatihan dan mentoring terhadap fasilitator lokal setempat untuk membantu memperkuat organisasi warga di enam desa, yang mana kesemuanya terletak di tepi hutan lindung. Bantuan ini dalam bentuk peningkatan kapasitas dan dukungan teknis untuk memperkenalkan teknik pertanian baru yang berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi, khususnya bagi perempuan dan masyarakat miskin, mengembangkan pasar untuk produkproduk yang berkelanjutan, dan menggunakan hak-hak masyarakat untuk melobi pemerintah daerah dan kabupaten dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan. Masyarakat di enam desa yang di damping oleh PAKTA Sumba menganggap diri mereka merupakan pemilik tradisional dari Hutan Poronumbu tersebut. Pada zaman dulu, desa-desa ini berada di tengah-tengah kawasan hutan, tetapi kemudian mereka diusir oleh pemerintah Hindia-Belanda sekitar setengah abad yang lalu, dan pihak B elanda kemudian mendirikan tembok batu untuk menciptakan kawasan yang dilindungi, tembok batu itu untuk memisahkan kawasan yang dilindungi dengan wilayah baru penduduk desa yang terusir tadi. Ke b e r a d a a n H u t a n P o r o n u m b u i n i sesungguhnya dianggap cukup penting oleh penduduk setempat, bukan hanya dari kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi karena tempat itu adalah tempat kelahiran nenek moyang

asli mereka, dan merupakan tempat yang mereka hormati. Namun, seiring berjalannya waktu, hal tersebut mulai memudar, dan PAKTA Sumba bekerja sama dengan desa-desa disekitar hutan tersebut berupaya merelokasi kawasan hutan tersebut dengan membangun kembali praktekpraktek pertanian berkelanjutan, termasuk kehidupan tanaman yang biasa tumbuh berkelanjutan di hutan tersebut, antara lain dengan menanam mahoni, gamelina dan kadimbil (kayu lokal Sumba) dan jati, serta tanaman lainnya seperti halnya kopi, coklat, dan kacang almond dan juga beberapa jenis sayuran seperti kacang-kacangan, jagung, tomat dan ubi jalar. Paulina mengakui bahwa ketika PAKTA Sumba memulai pelaksanaan program mereka di tahun 2009, salah satu tugas yang paling menantang baginya sebagai seorang fasilitator desa pada saat itu adalah mendorong perempuanperempuan desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa. Paulina menjelaskan bahwa ACCESS memiliki kebijakan yang jelas mengenai gender dan inklusi sosial yang merupakan bagian yang terintegrasi di dalam program, dimana harus ada partisipasi minimal 50% perempuan dalam semua aktivitas program yang dijalankan. Aw a l ny a ke t i k a PA K TA S u m b a mengirimkan undangan untuk putaran pertama pertemuan sosialisasi hanya terdapat tiga atau empat perempuan saja yang hadir dari total keseluruhan 50 orang orang perempuan yang terdaftar di dalam daftar undangan. Ketika mereka datang, para perempuan itu hanya duduk diam di bagian belakang, dan mengamati jalannya pertemuan, tetapi tidak berbicara sama sekali. Hal ini sangat berbeda jauh dengan pertemuan saat ini yang sedang berlangsung di bale-bale, misalnya saja Modesta Ninda Kaka, seorang ibu yang berusia 45 tahun, ibu dari empat orang anak yang terlihat begitu berani berbicara di depan forum, ia akif berbagi cerita terkait ide-idenya yang juga merupakan sebuah inisiatif baru tentang bagaimana cara menjual pupuk organik ke desadesa tetangga. Modesta mengatakan dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ia akan berada dalam sebuah situasi di mana dia merasa menemukan dirinya sendiri berkecimpung di dalam dunia bisnis laki-laki, mempunyai komitmen dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. "Ketika program ini pertama kali berjalan, beberapa dari kami kaum perempuan hanya pergi untuk melihat program tentang apakah ini. Kami hanya pergi untuk


14

mendengarkan karena kami diberitahu bahwa kehadiran kami dianggap penting. Benar-benar, kami hanya ingin melihat apa kaitannya dengan kami. Kami saat itu berpikir mungkin saja kami akan mendapatkan beberapa infrastruktur desa seperti yang kami terima dari program PNPM". Modesta menjelaskan lagi bahwa pertemuan dengan PAKTA Sumba tidak difokuskan pada bantuan eksternal, namun di pertemuan tersebut para fasilitator bertanya kepada kami apakah prioritas kami untuk desa ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi di desa ini. Seiring berjalannya waktu, Modesta dan penduduk desa lainnya mulai menerima pelatihan penguatan kapasitas untuk mengorganisir masyarakat, dan juga pelatihan kesetaraan gender, dan yang lebih penting lagi, kami diberikan informasi tentang hak-hak kami sebagai warga negara. "Kami bisa menghadiri pelatihan ini karena PAKTA Sumba melakukan pelatihan ini di luar waktu panen jagung, dan pelatihan ini juga di lakukan pada saat kami sedang melakukan penadahan air sehingga tidak bisa pergi ke kebun, dan juga pelatihan ini memberi kesempatan bagi ibu-ibu muda untuk bisa membawa bayi mereka ke pelatihan. Selama pelatihan berjalan dan dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan fasilitator desa, saya mulai melihat banyak peluang bagi para perempuan di desa kami, dan karena itulah kami mulai menjadi tertarik untuk menghadiri pertemuan-pertemuan "ujar Modesta. Bagi kebanyakan perempuan di daerah pedesaan di Indonesia, pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya di sebuah keluarga umumnya berada di tangan laki-laki sebagai kepala keluarga. Untuk rumah tangga miskin seperti halnya di Desa Ubu Raya, di mana hanya ada sedikit tanah milik pribadi, hutan di sekitarnya merupakan sumber penting untuk dikelola dan memberikan pendapatan bagi masyarakatnya. Namun, meskipun mereka mengelola sumber daya bersama ini, tetap saja hasil dari pertanian yang dilakukan di hutan itu dan juga keputusan mengenai penggunaan dana dari hasil pertanian tersebut, tetap terletak di tangan laki-laki. Dan keputusan para laki-laki ini, tidak selalu menjamin akan memberikan manfaat langsung kepada perempuan dan juga anak-anak mereka."Para laki-laki di desa suka minum tuak lokal dan sering berjudi. Sedangkan prioritas kami kaum perempuan adalah mengirimkan anak-anak kita ke sekolah, dan memiliki cukup makanan untuk makan sehari-hari, tetapi yang seringkali terjadi adalah tidak ada cukup uang untuk kedua prioritas kami tersebut. Kami para perempuan ini hanya mencoba untuk tidak cerewet terhadap

15

suami kita, hanya agar mereka tidak memukul kami" kata Modesta. Dan inilah kondisi yang kerap terjadi bagi banyak perempuan di Sumba. Posisi kelas dua bagi kaum perempuan di Sumba ini adalah sebagai akibat dari budaya patriarki dan tradisi belis, atau dikenal dengan mas kawin, yang telah menyebabkan tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah studi baru-baru ini tentang gender yang dilakukan oleh Program Pangan Dunia di provinsi NTT menyoroti bahwa seorang istri diharapkan untuk mengikuti keputusan suami mereka, dan untuk tetap diam bahkan ketika mereka dimarahi atau dipukul dan terperangkap dalam kemiskinan, dan di tambah lagi dengan sistem patriarki yang mengakibatkan munculnya marjinalisasi bagi kaum perempuan dan anak-anak di dalam rumah tangga untuk bisa memperoleh kesehatan dan pendidikan yang layak bagi mereka. Dalam hal partisipasi ini terdapat dua poin yang sangat penting untuk di garisbawahi: yang

pertama adalah bahwa 'masyarakat' tidak dapat diperlakukan sejenis atau bersifat homogen, karena 'partisipasi semua masyarakat' apapun jenis kelaminnya itulah yang akan membawa ke dalam situasi kesetaraan, dan poin kedua adalah kehadiran perempuan dalam pelaksanaan kegiatan tidak cukup. Cukup dengan menghadiri pertemuan atau hanya dengan menerapkan sejumlah kuota untuk diisi perempuan tidak akan menjamin bahwa perempuan akan memiliki suara yang nyata, dan bahwa suara mereka akan langsung didengar. Kuota dan pengukuran lainnya juga penting karena mereka dengan adaya penetapan itu mereka dapat memfasilitasi diri


mereka untuk bisa berpartisipasi, tetapi hal tersebut tidaklah cukup. Kehadiran tidak berarti partisipasi. Mereka memang harus hadir di dalam sebuah pertemuan, dan meyakinkan isu apa yang menjadi perhatiannya di angkat dan bisa di dengar serta dipertimbangkan, dan mereka juga harus terlibat di dalam pengambilan keputusan, maka disinilah patisipasi mereka akan memberikan nilai sesungguhnya. Partisipasi “aktif” ini yang menjadi fokus dari kebijakan Gender dan sosial inklusi yang diimplementasikan oleh PAKTA Sumba. Disinilah partisipasi aktif tersebut didorong, dan juga dilakukan berbagai tindakan untuk mengatasi dampak-dampak yang muncul karena keberadaan perempuan yang hanya menjadi kelas kedua di masyarakat, adanya kemiskinan dan juga berbagai dampak dari kelompok marginal lainnya. Dengan “aktif” hal ini berarti adanya dinamika kekuasaaan tertentu yang ditantang dan diuji dalam sebuah proses partisipasi. Tujuannya adalah untuk

melibatkan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan di dalam proses tata kepemerintahan lokal yang demokratis sehingga mereka dapat menuntut hak-hak mereka dengan lebih baik lagi (baik secara internal - dalam hal ini di desa atau keluarga, dan juga secara eksternal seperti dengan pemerintah), dan dengan ini halhal yang menjadi kebutuhan mereka dapat dipenuhi dan diprioritaskan secara efektif di dalam proses pembangunan itu sendiri. Modesta mengatakan bahwa di masa lalu baik dia maupun tetangga perempuannya tidak pernah ada yang terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di

hutan. "Kami perempuan memiliki banyak pengetahuan tentang spesies tanaman yang bermanfaat dan juga mampu menangkap satwa liar yang berguna bagi rumah tangga kami, serta memastikan tanaman mana yang dapat digunakan untuk membuat obat-obatan tradisional. Dibandingkan dengan laki-laki, kami menghabiskan lebih banyak waktu di hutan u nt u k m e ng u m p u l k a n k ay u b a k a r d a n menampung air, tapi kami tidak pernah dilibatkan dalam setiap keputusan mengenai pemanfaatan hutan. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidak adanya partisipasi perempuan dalam inisiasi masyarakat ini semakin memperkuat ketidaksetaraan gender yang memang sudah ada, dan semakin mengurangi posisi tawar perempuan di dalam maupun di luar rumah tangga. "Sebelum hadirnya PAKTA Sumba di desa kami, kami perempuan tidak memiliki status di desa ini". Modesta menyatakan lagi bahwa "pendapat kita tidak pernah didengar dan oleh karena itu hanya bisa menyimpannya untuk diri kita sendiri". Kondisi ini secara perlahan telah berubah seiring dengan adanya sejumlah kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh PAKTA Sumba bersama Mitra Strategis yang bekerja sama dengan ACCESS. Misalnya saja "sebelum kita menghadiri pelatihan gender yang dilakukan oleh PAKTA Sumba dan Gita Pertiwi salah satu mitra strategis ACCESS, suami saya, Daniel Bili Ngongo, sangat antusias untuk menghadiri pelatihan itu, tapi saya dilarang untuk menghadiri" kata Modesta. "Dia mengatakan bahwa di rumah akan terjadi pergolakan jika saya menghadiri kegiatan itu, dan saya akan mempermalukan dia karena ketidakmampuan saya untuk berbicara di depan umum," kata Modesta lagi dengan menirukan suara suaminya. “Sebagai seorang ibu rumah tangga saya paham peran dan tanggung jawab saya," jelas Modesta, "tapi saya juga berpikir bahwa perempuan dapat membawa pengalaman mereka untuk kegiatan pembangunan di desa". Modesta kemudian mengatakan bahwa setelah Daniel mengikuti pelatihan gender dan menjadi lebih t e r l i b at d a l a m ke g i at a n PA K TA S u m b a pandangannya perlahan-lahan mulai berubah, dan dia akhirnya mengizinkan Modesta untuk menghadiri kegiatan-kegiatan program yang dijalankan. Dalam berbagai kegiatan program yang dijalankan, fasilitator desa selalu mendorong perempuan untuk berbicara terkait pandangan mereka. Salah satu dampak dari ketidakterlibatan perempuan dan masyarakat miskin dalam kegiatan desa di masa lalu adalah bahwa kepentingan elit desa yang selalu didahulukan.


16

Namun sejak adanya intervensi khusus yang dilaksanakan oleh ACCESS untuk memastikan bahwa proses partisipasi itu harus terbentuk lebih dahulu, dan juga selalu membahas kepentingan bersama-sama, maka dengan cara ini isu–isu yang menjadi perhatian dan kebutuhan perempuan mulai muncul. Di Desa Ubu Raya perempuan mulai mampu menegosiasikan pembentukan kelompok simpan pinjam yang telah membantu para perempuan desa untuk mengumpulkan uang untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Di Desa Kareka Nduku, perempuan berhasil mendapatkan surat persetujuan dari Kepala Desa untuk menggunakan dan membersihkan sumur lokal, yang sudah tercemar dengan sampah. Kawasan itu dikembalikan pada fungsinya dengan menggunakan tenaga kerja sukarela di desa dan didukung dengan kebijakan yang sudah ditandatangani untuk pengelolaan kedepannya. Di Desa Tanarara, perempuan melakukan lobi-lobi untuk terlibat di dalam Koperasi Petani dan secara bertahap meyakinkan orang-orang untuk menanam lebih banyak lagi makanan lokal, seperti ubi-ubi (ubi jalar), daripada bergantung pada beras, yang sangat tergantung pada musim hujan yang jarang terjadi di wilayah Sumba Barat. Sejak Daniel mengijinkan Modesta untuk menghadiri pertemuan desa di bulan Mei 2010, keterlibatannya dalam berbagai kegiatan desa secara signifikan meningkat. Pada bulan Agustus 2010. Modesta mengajukan diri sebagai kader di posyandu setempat, dan membantu upaya peningkatan gizi melalui program makanan tambahan yang didukung oleh PAKTA Sumba. Para perempuan saat ini menggunakan sumber makanan lokal, seperti ubi jalar sebagai cara yang berkelanjutan untuk meningkatkan gizi mereka. Pada bulan Oktober 2010, Modesta menjadi kader pembangunan masyarakat yang mempunyai fokus pada kaum perempuan di desanya untuk menanam tanaman yang masuk dalam kategori 'dapur hidup' dan kemudian menjual sayuran tersebut ke desa-desa lain, dan juga ke pasar di pusat kota Waikububak. Pada bulan Mei 2011, Modesta terpilih sebagai fasilitator desa dengan restu penuh dari suaminya. Pada saat ini terdapat 26 perempuan di Desa Ubu Raya yang memegang posisi strategis di desa, termasuk satu orang di pemerintahan desa, 15 orang di koperasi petani dan 10 orang sebagai fasilitator untuk programprogram pemerintah pusat misalnya Pamsimas, NICE, PNPM - MP dan program pemerintah provinsi Anggur Merah . Yang terjadi pada saat ini, pemerintah daerah di enam desa semakin konsisten dan memberikan ruang kepada perempuan untuk lebih aktif terlibat.

17

Internalisasi kebijakan gender dalam pemerintah desa juga semakin terlihat, dengan adanya perempuan duduk di posisi-posisi strategis misalnya di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) dimana pada saat ini terdapat sembilan perempuan yang mengelola kantor di enam desa sasaran. Sebagai hasil dari keterlibatan aktif dan lobi yang efektif oleh masyarakat, pemerintah di semua tingkatan juga menjadi lebih responsif terhadap masyarakat dan kebutuhan d a n p r i o r it a s b a g i k a u m y a ng d u l u ny a terpinggirkan telah semakin diakui dan ditangani pada saat ini. Di Desa Ubu Raya saja, pemerintah provinsi telah mengalokasikan Rp 50 juta untuk mendukung Modesta dan kelompoknya dalam mengembangkan usaha “dapur hidup”. Tambahan Rp 250 juta juga telah dialokasikan Program Anggur Merah untuk mendukung usaha ekonomi bagi masyarakat miskin. Departemen kehutanan menyumbang Rp 175 juta yang senilai dengan 60 ribu pohon untuk berkontribusi di hutan masyarakat. Pemerintah kabupaten memberikan kontribusi Rp 50 juta terhadap alokasi anggaran desa untuk kegiatan yang diidentifikasi oleh masyarakat, dan Dinas Sosial juga telah membangun 60 ribu rumah bagi masyarakat miskin di Desa Ubu Raya. Dalam tiga tahun (20102012) pemerintah dan instansi terkait di tingkat kabupaten dan provinsi telah memberikan kontribusi sekitar $ 897.131 terhadap kegiatan yang diidentifikasi oleh enam desa sebagai prioritasnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh PAKTA Sumba menunjukkan bahwa partisipasi dapat memberdayakan, tapi bukan hanya sekedar partisipasi, pemberdayaan itu terjadi hanya jika mereka yang berpartisipasi juga terlibat dalam mempertimbangkan pilihan, membuat keputusan dan mengambil tindakan secara bersama-sama untuk menyeimbangkan dinamika kekuasaan yang ada. Jika ada partisipasi aktif, maka proses partisipasi ini lebih mungkin bertransformasi, dalam hal ini mampu mengubah kehidupan mereka yang terlibat di dalam partisipasi ini. Untuk perempuan yang tinggal di desa-desa sekitar hutan Poronombu partisipasi aktif ini sangat positif, tidak hanya mempengaruhi posisi ekonomi mereka, tetapi juga kesadaran politik mereka. "Saya lebih yakin pada diri saya sendiri sekarang karena saya tahu saya bisa", kata Modesta tegas "banyak bagi kami perempuan Sumba, yang dahulu selalu mengatakan kita tidak bisa, namun saat ini kami perempuan dari Ubu Raya merupakan agen perubahan dan kami berencana untuk terus berkembang lebih dari sekarang".


MENUJU FESTIVAL FORUM KTI 2014

Pencarian

Cari tau lebih banyak tentang praktik cerdas di sini dan unduh formulir disini atau hubungi : [email protected] atau SMS ke 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014

18

Suara FKTI

Penata-kelolaan Kota dan Perkotaan Pulau Sulawesi ke Depan

P

Oleh A.M. Sallatu

erkembangan kehidupan kota dan perkotaan di dunia dalam beberapa dekade terakhir, semakin menunjukkan peran signifikan dan strategisnya sebagai wilayah penggerak utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Kota dan perkotaan telah berkembang sangat dinamis dengan membawa dampak yang luas dalam perkembangan peradaban manusia. Dewasa ini di tanah air, sulit menyangkal bahwa perkembangan

19

The development of city and urban throughout the world within the last few decades has highlighted the significant and strategic role of the aforementioned area as the center of development and economic growth for every country. City and urban area has developed in a dynamic way by bringing widespread effects in civilization. In our country, it's difficult to deny the presupposition of city and urban life as the symbol of growth. This reality has directly affected the development of surrounding areas as well. In many


kehidupan kota dan perkotaan sudah menjadi simbol kemajuan. Realitas tersebut telah secara langsung berpengaruh pada perkembangan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Dalam cukup banyak hal bersifat positif, tetapi tidak sedikit dampak negatif yang juga ditimbulkannya, baik dalam wilayah kota dan perkotaan itu sendiri maupun bagi wilayah-wilayah disekitarnya. Di tanah air, bukan hanya jumlah kota yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Bahkan secara administratif dan politik, pada setiap kabupaten juga semakin dikukuhkan sebagai memiliki keberadaan ciri kehidupan perkotaan. Perimbangan antara ciri kehidupan kota dan perkotaan di satu pihak, dan ciri kehidupan perdesaan di lain pihak, nampaknya sudah akan berimbang dalam abad XXI ini. Apakah kecenderungan perkembangan seperti ini akan baik atau sebaliknya, belum banyak kajian yang mengungkapkan hasil analisisnya. Namun, satu hal y a ng p a s t i , s o r o t a n p e r h at i a n t e r h a d a p perkembangan kota dan perkotaan perlu segera dilakukan. Perkembangan kota dan perkotaan yang sangat dinamis di tanah air, sudah disadari menciptakan akumulasi permasalahan yang sangat kompleks. Manajemen kota dan perkotaan

ways, the effects are positive, but the negative ones nonetheless exist whether for the city and urban area itself or for the surrounding areas. In our nation, the number of city is not the only aspect which has grown exponentially. Politically and administrative wise, each district has also demonstrated the characteristics of urban area and life. City and urban life on one side and rural life on the other hand seemingly will reach its balance within this 21st century. Whether this development tendency encompasses positive effects or otherwise has not been tapped fully by research. However, it is incumbent on us to examine and to focus our attention on the issue of city and urban development. The dynamics of city and urban development in our country has unequivocally created an accumulation of complex issues. City and urban area have become less manageable. This is concerning given the fact that city and urban area is not only the pillar of development but also as a support domain which directly and indirectly affects the livelihood of the rural communities. On a global scale, it is discernible that the complexity of city and urban issues is as equally challenging as the complexity faced by every nation state, particularly because it is marked by two main characteristics namely the coverage area and wider linkages, and the rapid population growth. In the world, cities have developed into mega cities, and continue integrating the development. For instances, Tokyo-Nagoya-Kyoto-Kobe have become mega cities and in 2015 the population has been projected to become 60 million. In 2010, the population of Hongkong-China-Shensen-Guandong was around 120 million. Indonesia is the fourth most populous nation in the world, is predicted to develop quite similar with the above-mentioned countries. M a m m i n a s a t a ( M aka s s a r - M a ros Sungguminasa – Takalar) area is home to more than a third of the population of South Sulawesi. As the Trans-Sulawesi has been constructed from Makassar to Manado, the areas along the way will display urban life characteristics. Almost all provincial capitals in Sulawesi are the biggest contributors for the regional development. However, as each province is growing, the complexity of city and urban planning in Sulawesi has been persistently felt. Thus, the issue of city and urban development faced by Sulawesi is both an integral issue for each of the provinces and for the Sulawesi's “corridor” as a whole. The role and contribution of Sulawesi for both the current and future national development will be mostly decided by city and urban management. Cities and urban areas in Sulawesi need to be viewed in a holistic and integrated way. Therefore, the work performance of city and urban management in Sulawesi Island is indeed a pressing issue.


20

sudah sangat tidak mudah dikelola. Padahal kota dan perkotaan sudah tidak hanya merupakan pilar pembangunan, tetapi sekaligus menjadi tumpuan kehidupan yang secara langsung dan tidak l a ng s u ng b e r p e ng a r u h p a d a ke h i d u p a n masyarakat perdesaan. Secara global sudah disadari bahwa kompleksitas permasalahan kota dan perkotaan, sudah setara dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi setiap negara bangsa. Terutama karena ditandai oleh dua ciri utama, yaitu cakupan wilayah pengaruh dan ke te r k a it a n ny a y a ng s e m a k i n l u a s , d a n pertumbuhan populasi penduduknya yang pesat. Di dunia, cities (kota-kota) telah berkembang menjadi megacities, dan selanjutnya semakin mengintegrasikan perkembangannya sehingga menciptakan apa yang disebut megacities. Dicontohkan, Tokyo-Nagoya-Kyoto-Kobe telah berbentuk megacities, yang pada tahun 2015 yang diperkirakan akan berpopulasi 60 juta jiwa. Tahun 2010, Hongkong China-Shensen-Guandong sudah berpenduduk sekitar 120 juta jiwa. Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk terbesar keempat, ke depan bisa diprediksi akan mengalami kecenderungan perkembangan yang kurang lebih sama. Wilayah Maminasata saat ini sudah dihuni oleh lebih dari sepertiga penduduk Sulawesi Selatan. Sepanjang Trans-Sulawesi, mulai dari Makassar sampai ke Manado, akan semakin ditandai oleh kehidupan dengan ciri perkotaan. Hampir setiap Ibukota Provinsi di Sulawesi, sudah merupakan penyumbang terbesar dalam skala pembangunan regionalnya. Namun dewasa ini, sesuai tahapan perkembangan pembangunan masing-masing propinsi, sudah sangat dirasakan betapa kompleksnya tata-kelola kota dan perkotaan di Sulawesi. Itu berarti, permasalahan pembangunan kota dan perkotaan yang dihadapi di Sulawesi, sudah merupakan permasalahan integral maing-masing provinsi dan 'koridor' Sulawesi secara keseluruhan. Peran dan kontribusi Sulawesi dalam kerangka pembangunan nasional, saat ini maupun dan apalagi ke depan, akan banyak ditentukan oleh pengelolaan kota dan perkotaan. Kota dan perkotaan di Sulawesi, sepatutnya dicermati sebagai sesuatu yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Oleh karena itu, kinerja sistem penatakelolaan kota dan perkotaan di Pulau Sulawesi sudah menjadi suatu kebutuhan mendesak. Para pengelola kota dan perkotaan se Sulawesi sudah saatnya untuk dapat duduk bersama memikirkan tantangan nyata yang akan dihadapi ke depan. Betapapun kompleksnya sifat permasalahan kota dan perkotaan, tetapi tidak

21

It is time now for all parties related to city and urban management in Sulawesi to collaboratively ponder the answers to the real imminent challenge we will face in the future. The complexity of city and urban issues should not be examined based on the interest of each area only. Cities and urban areas contain bigger development purposes which expand outside of the borders of each area. In fact, this has been visible in the reality of the development nowadays. The problem in this country, as also found in global city and urban development, lies on the role of the government which has been less optimal in providing support and facilitation. Furthermore, in many aspects, the existence and facilitation of development partners is usually found more effective, at least as a catalyst to instigate the initiation of local ideas and collect smart practices in development. Thus, this is the initial issue that needs to be covered in Sulawesi's city and urban management in the future.


INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Anggota Pokja Forum KTI Sulawesi Selatan dan Kordinator Jaringan Peneliti KTI (JiKTI) dan dapat dihubungi melaui email : [email protected]

FOTO ACHILD KOMODO

sepatutnya hanya dicermati dari kepentingan wilayahnya sendiri. Kota dan perkotaan juga memiliki tanggung-jawab pembangunan yang jauh lebih besar dan lebih luas dari batas-batas wilayahnya sendiri. Dan memang sudah seperti itu, realitas perkembangan yang terjadi selama ini. Persoalannya, sebagaimana juga dalam perkembangan kota dan perkotaan secara global, di tanah air pun peran tingkatan pemerintahan diatasnya, nampak kurang optimal dalam memberikan dukungan dan fasilitasi. Bahkan, dalam banyak hal, keberadaan dan fasilitasi mitra pembangunan biasanya lebih efektif, setidaknya sebagai katalisator dalam mendorong inisiasi ideide lokal dan menghimpun praktik cerdas pembangunan. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan awal dalam penata-kelolaan kota dan perkotaan Pulau Sulawesi ke depan.


22

Update MAMPU

Sekilas

Monitoring dan Evaluasi

Program MAMPU BaKTI Oleh Lusi Palulungan

23

P

epatah “Belajarlah sampai ke negeri Cina” selalu kontekstual jika kita bicara mengenai belajar mengenai apapun tanpa mengenal usia, waktu, tempat dan materi pembelajaran. Hal ini berlaku pula bagi mitra daerah dan BaKTI dalam melaksanakan Program Penguatan Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan dalam Memperjuangkan Kebijakan yang Berpihak pada Perempuan dan Masyarakat Miskin. Belajar dari ha tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi program MAMPU. Tujuan dari monitoring dan evaluasi tidak berfokus pada kesalahan dan keterbatasan tetapi terhadap aspek-aspek lain yang positif. Melalui pembelajaran ini dapat mengidentifikasi m e ng e n a i g a p a nt a r a p e r e n c a n a a n d a n pelaksanaan kegiatan atau program dengan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014

yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan dan pengamatan atas kualitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. S edangkan Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program. Menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan p r o g r a m ( r e ko m e n d a s i ) . Evaluasi memerlukan desain s t u d i . Te r k a d a n g m e m butuhkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Juga melibatkan pengukuran seiring dengan berjalannya waktu dan memerlukan studi khusus. Untuk penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan mitra daerah maupun BaKTI maka dilaksanakan Pelatihan Monitoring dan Evaluasi sebagai bagian dari

p e ng u at a n k a p a s it a s s t a f p r o g ra m d a n kelembagaan. S ehingga monitoring dan evaluasi program menjadi bagian dan terintegrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi di lembaga masing-masing. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Januari di Makassar yang diikuti oleh staf program mitra daerah, staf program MAMPU BaKTI dan staf BaKTI lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh program MAMPU BaKTI dengan dukungan Australian Aid. Dalam pelatihan tersebut, peserta belajar mengenai monitoring dan evaluasi secara teori. Juga saling berbagi pengalaman mengenai monitoring kegiatan yang telah dilakukan. Berbagi pengalaman ini merupakan media pembelajaran diantara mitra daerah, tim MAMPU dan staf BaKTI lainnya. Pelatihan diharapkan dapat menguatkan k a p a s i t a s s t a f m a u p u n l e m b a g a u nt u k melaksanakan kegiatan dan program MAMPU dengan baik melalui monitoring dan evaluasi yang benar.

INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program Mampu, Anda dapat menghubungi Lusi Palulungan melalui email [email protected]


24

Suara FKTI

Usia Senja Sang Penanam Bakau Oleh Hengky Ola Sura

B

apa masih dalam perjalanan, mungkin sebentar lagi tiba, anak mereka tunggu sebentar ya, duduk di tedang (bahasa etnis Sikka-Flores, NTT artinya, bale-bale) itu saja dulu. Saya tadi dengan bapa ke Maumere, kontrol kesehatan bapa”, ujar Anselina Nona, istri dari Viktor Emanuel Rayon atau yang lebih dikenal dengan sapaan Baba Akong. Kami memilih berdiri di depan rumah karena di tedang masih ada orang yang ternyata datang ke rumah Baba Akong untuk membeli babi. Sepuluh menit berselang dan sebuah motor ojek berhenti di depan rumah, ojek tersebut menghantar Baba Akong. Usai menemui tamu dan bicara sebentar dengan tamu yang membeli babi, Baba Akong

25

memanggil istrinya untuk membayar ojek yang ditumpanginya tadi. Istrinya lantas menyampaikan padanya, bapa ada tamu, Baba Akong langsung saja menghampiri kami, dan mempersilakan kami masuk ke rumah. sebuah rumah dengan lantai keramik, beratap seng dan berdinding bambu cincang. Rumah ini jauh sekali dari kesan mewah seorang yang berdarah Tionghoa kebanyakan. Pada dinding rumahnya berjejer sejumlah piagam penghargaan, bingkai berisi foto saat penerimaan kalpataru dan sebuah lemari kaca menghiasi ruang tamu. Sebelum memulai wawancara Baba Akong membuka lemari kaca tersebut dan


mengambil sebuah majalah berbahasa Belanda. ”Anak bisa terjemahkan kasih saya kah, katanya pada saya, saya melihat sejenak majalah tersebut. Ada fotonya dan hutan bakau”, pinta Baba Akong. ”Aduh Bapa, maaf Bahasa Inggris mungkin bisa tetapi bahasa Belanda saya sama sekali tidak paham”, jawab saya dengan rasa menyesal. ”Saya pikir anak bisa. Kita lanjut cerita-cerita saja e”, balas Baba Akong dengan suara yang sudah mulai kurang jelas. Penyakit komplikasi berupa jantung, sakit lambung, malaria secara kasat mata telah membuat ketegaran sang penanam bakau peraih kalpataru Juni 2009 ini mulai lamban. Pria kelahiran At a m b u a , T i m o r, 2 S e p t e m b e r 1 9 4 7 i n i sesungguhnya adalah seorang perantau lebih tepatnya seorang petualang. Dulu waktu kami sekolah dasar, guru kami, Kornelis Seran bilang kalau tidak merantau itu tidak ada pengalaman. Demikian kata pria berusia 66 tahun ini mengenang jejak petualangnya. Dari Timor saya merantau ke Jawa, dari tanah Jawa lalu saya ke Pulau Flores, di Maumere. Di Maumere saya kerja di toko Kali Mas. Saya kerja di tokonya keluarga jadi tidak ada gaji. Bosan di toko, Baba Akong lantas beralih mengikuti kapal barang dari pemilik toko Angkasa, saya lalu jadi nakhoda kapal barang, bosan bawa kapal saya lalu berhenti. Getirnya pengalaman mencari nafkah membuat Akong berpikir untuk harus memulai usaha sendiri. Magepanda jadi tujuan baru jejak petualangan mencari rejeki. Magepanda adalah salah satu kecamatan di pesisir pantai utara pulau Flores, jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari kota Maumere. Di sini saya usaha benih ikan bandeng. Sambil menjalani usaha benih ikan bandeng atau yang lebih dikenal dengan nener. Baba Akong rupanya memilih gadis pribumi Magepanda untuk pendamping hidupnya. Anselina Nona, demikian nama wanita yang kini jadi istrinya. Menikah tahun 1975, pasangan ini dianugerahi enam orang anak. Jejak petualangannya pun berhenti di sini. Hidup berkecukupan dari usaha nener ikan yang dipasarkan ke pulau Jawa serta ke negara Thailand membuat keadaan ekonomi keluarganya lebih mapan. Kemapanan ekonomi yang menjadi kebanggan dari usaha menjual nener itu ternyata luluh lantah saat gempa 12 Desember 1992 melanda pulau Flores. Seluruh harta saya habis. Tidak ada yang tersisa, hanya pakaian di badan. Perhiasan yang tersisa paling hanya kalung di leher sang istri. Tsunami 1992 itu merubah seluruh hidup kami sekeluarga. Baba Akong hanya sanggup mengenang masa jaya dengan berjalan di seputaran pantai,

menyaksikan lima ratusan pohon kelapanya yang telah memberikan hasil harus tumbang tak tersisa. Saya bertanya dalam hati sesungguhnya Tuhan ini maunya apa. Setiap hari saya berdoa, saya novena kepada bunda Maria dan Hati Kudus Yesus. Pada suatu sore di awal tahun 1993, saya jalan-jalan di pantai sambil berdoa. Ada semacam suara yang meminta saya berbalik. Saya berbalik dan di belakang saya berdiri, saya lihat ada satu pohon bakau. Dalam hati saya berpikir, saya ini h a r u s t a n a m b a k a u ,c e r i t a B a b a A ko ng mengenang. Baba Akong kembali ke rumah dan meminta istrinya untuk menanam bakau di lokasi kebun mereka yang sudah jadi pantai. Mama Anselina sama sekali tidak mau dengan keinginan suaminya untuk menanam bakau. Saya bilang pada suami saya, Bapa tua, kita cari lahan tanam kelapa pisang saja daripada tanam bakau untuk apa. Bakau itu bukan untuk kita makan toh. Baba Akong rupanya menyerah pada ketegaran hati sang istri yang tidak mau turut serta dalam menanam bakau. Selama tiga hari itu bapa sendiri turun ke pantai, tanam bakau. Sendiri cari bakau, sendiri gali lubang dan sendiri tanam. Hari keempat, saya ingat bapa jadi saya ikut bapa ke pantai. Namanya suami jadi saya kasihan lihat dia sendiri kerja begitu. ”Saya sendiri kira dia sudah gila, tambah lagi tetangga bilang Baba Akong itu stres harta bendanya sudah habis jadi dia tanam bakau. Ya kami tanam bakau, saya bilang, Bapa tua ini kita kerja buta e”, kisah mama Anselina. Tanam bakau memang bukan salah satu pekerjaan yang mudah. Dari berbagai percobaan setelah gagal tumbuh karena hanya pakai batang/stek, biji yang langsung ditanam, lubang yang kurang dalam Baba Akong akhirnya memutuskan harus gunakan polybag. Tahun 1994 nyaris menyerah usaha menanam bakau bersama istri dan anakanak. Uang habis, saya minta mama jual kalung, satu-satunya harta berharga yang tersisa, selain jual kalung kami juga jual babi. Dari hasil penjualan kalung seharga lima ratus ribu rupiah saya beli polybag. Saya tahu mama sedih tapi dia tahan saja, saya janji untuk beli kembali kalungnya kalau sudah ada uang. Bakau rupanya menjadi bagian dari dirinya. Setelah tahun-tahun awal gagal tumbuh, coba lagi, akhirnya bakau-bakau yang dikoker di polybag mulai ditanam. Gali lubang itu harus 40 cm dalamnya, biar akar yang sudah mulai tumbuh dari polybag itu tertanam kuat dalam tanah atau pasir. Bakau-bakau itu kini tumbuh subur dan menjadi hutan nan rimbun di sepanjang pantai Ndete, desa Reroroja kecamatan Magepanda.


26

Motivasi dasar dari seorang Akong hanyalah untuk melindungi diri dari gempa dan bahaya tsunami. Tak pernah terpikirkan dalam benak bahwa dari usaha menghijaukan daerah pesisir pantai utara itu bakal menghantarnya diwawancarai khusus dalam acara Kick Andy di Metro TV pada tahun 2008 dan meraih kalpataru pada tahun 2009 di istana negara. Banyak tamu yang berkunjung ke hutan bakau seluas tiga puluh hektar itu hanya untuk menyaksikan keindahan alam nan cantik berkat tangan dingin Baba Akong dan istrinya. Baba Akong kini membina empat puluh dua kelompok binaan untuk mengembangkan usaha penanaman bakau di kabupaten Sikka dan kabupaten Ende. Kalau dihitung secara keseluruhan luasnya hutan bakau dengan kelompok-kelompok binaannya maka menurut Baba Akong hutan bakau yang sudah dikembangkannya

yang dapat dijadikan bonsai hias dan dijual dengan harga yang sangat tinggi di pasaran sehingga Baba

mencapai seratus hektar. Sambil menelusuri sejuknya hutan bakau di atas jembatan bambu yang dibuat bersama kelompok binaan Sabar Subur, baba Akong berkisah, jembatan ini kami bangun tahun lalu. Bantuan dana pembangunan jembatan ini dari Belanda. Mereka pernah ke sini dan mereka senang sekali lihat hutan bakau ini. Di tengah-tengah h u t a n b a k a u d i b a ng u n s e b u a h p o n d o k peristirahatan nan asri juga dari bambu. Kami berisitirahat sejenak di pondok ini, bercerita dan menyusuri kembali jembatan bambu sepanjang tiga ratus meter. Baba Akong rupanya m e ng e n a l b a i k s e m u a j e n i s b a k a u d a n memberikan sejumlah nama untuk bakau-bakau yang ada. Ada bakau akar tongkat, bakau akar nafas, akar lutut, bakau gaharu laut, bakau daun lebar, bakau santinggi, bakau biji kacang hijau. Namanama ini diberi oleh Baba Akong karena rupanya yang menyerupai tongkat, akarnya setinggi lutut, akarnya memberikan oksigen untuk ikan di kolam tambak. Menyerupai biji kacang hijau dan bakau

27


INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Staff Perhimpunan Bantuan hukum NUSRA dan dapat dihubungi melalui email [email protected]


28

Kesetaraan Gender

Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Keberpihakan

pada Perempuan Oleh Andi Darmawati Tombolotutu dan Muzakir Tombolotutu

Mengapa perempuan selalu menjadi yang termarginalkan? Berbicara masalah IPM tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang dialami oleh keluarga terutama keluarga yang dikepalai oleh perempuan,

29

D

ewasa ini, perhatian dunia terhadap pembangunan yang berbasiskan gender semakin besar. Telah lama diketahui bahwa hampir di seluruh negara telah terjadi diskriminasi gender. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender merupakan akibat dari adanya sistem (struktur) sosial di mana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan (BKKBN, 2007).


FOTO ACHILD KOMODO Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini, kian menjadi perhatian komunitas negara -negara di dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan di berbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Kemudian permasalahan lain yang kerap dialami perempuan yaitu double burden (beban ganda) di mana peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, tetapi

tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda. Pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyepakati tentang Deklarasi Milenium (Millennium Declaration) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) atau MDG's dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan (Tujuan 3 MDG's). Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju kesetaraan gender. Untuk itu, pemerintah berkomitmen melaksanakan tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) dengan salah satu targetnya, menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indeks yang mengukur tentang tingkat pembangunan manusia yang diukur dari tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan ketimpangan gender dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, reproduksi, dan pemberdayaan perempuan. Angka indeks pembangunan manusia di Sulawesi Tengah cenderung naik setiap tahunnya, dari tahun 2006 sebesar 68,85 hingga tahun 2011 sebesar 71,62. tetapi IPM Sulawesi Tengah masih dibawah IPM nasional. Hal ini dapat dilihat dari IPM nasional sebesar 78,90 jauh di atas IPM Sulawesi Tengah (sulteng.bps.go.id) Jika dilihat dari masing-masing komponen IPM, indikator kesehatan diproksi dari angka harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2004-2011 terus mengalami peningkatan. Tahun 2004 sebesar 64,60 tahun dan 66,86 tahun 2011, peningkatan AHH dikarenakan angka kunjungan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan gratis terus meningkat. Selanjutnya adalah indikator pendidikan yang diproksi dalam rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas. Tahun 2005 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7 tahun, 2011 sebesar 8 tahun yang artinya bahwa pada tahun 2005 anak yang bersekolah


30

FOTO ACHILD KOMODO

hanya sampai pada jenjang kelas 1 sekolah menengah dan selanjutnya putus sekolah. Tahun 2011 sebesar 8 tahun artinya anak yang bersekolah hanya sampai pada jenjang kelas 2 sekolah menengah. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke Atas yang Melek Huruf di daerah perkotaan dan berjenis kelamin perempuan berturut turut sebagai berikut: tahun 2009 perempuan sebesar 93,16%; laki-laki 96,68%, tahun 2010 perempuan sebesar 98%; laki-laki 99,03% dan tahun 2011 perempuan sebesar 97,13%; laki-laki sebesar 98,32% (BPS. Susenas 2009-2011). Hal ini mengambarkan bahwa tahun 2011 masih ada

perempuan yang tinggal di kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2,87% yang belum

INFORMASI LEBIH LANJUT Andi Darmawati Tombolotutu adalah Anggota JiKTI Sulawesi Tengah dan Muzakir Tombolotutu adalah Focal Point JIKTI Sulawesi Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected]

31


Peluang

Studying in New Zealand The Experience of Two Women from Eastern Indonesia Every year, 50 Indonesians are selected to undertake postgraduate studies in New Zealand under the New Zealand-ASEAN Scholars (NZ-AS) Award programme as part of the New Zealand Government's development aid to Indonesia. Priority is given to applicants from Eastern Indonesia, to those studying renewable energy (especially geothermal), as well as applicants from other sectors which contribute to sustainable economic development within Indonesia. Renny Ernawati and Janet Hursepuny are two of the many New Zealand ASEAN Scholars (NZ-AS) Awardees currently studying in New Zealand. They were among the 50 Awardees selected in 2011 and after completing intensive English language training in Indonesia, they began their studies in New Zealand in 2013. Renny is a midwife with the NTT Provincial Health Department in Kupang who is currently studying for a post-graduate diploma in Midwifery at the Auckland University of Technology (AUT), while Janet, from the Human Resources Department, Papua Provincial Government, is completing a masters degree in Human Resource Management at the University of Waikato. When they were awarded the NZ-AS scholarship in 2011, they had not yet reached the minimum English language entry score for New Zealand universities (IELTS 6.5 for most academic programmes). The NZAS programme provided for intensive English study in Surabaya to help them meet university entry requirements as well as to develop effective study skills. Renny said," It helped me a lot, especially with academic writing. Besides that, it also built my confidence in giving presentations which was very useful. I have fewer problems with writing my papers since I have learnt how to build critical thinking and organize my ideas into paragraphs." Janet also found the ELT courses useful. "The ELT programme really helped me, especially in learning new techniques to improve my writing, listening, speaking and reading. It also helped me to achieve the IELTS score required by the university." Moving to live and study in a new country inevitably creates some challenges. For Janet, there was difficulty understanding the Kiwi accent, and she also found the way of teaching and learning at her university different from what she had experienced in

the past in Indonesia. "One of the differences is the learning process in NZ. Our lecturers expect us to be active in classroom discussions. We are free to express our own opinions and also need to think critically." For Renny, the biggest challenge was finding her way around Auckland City. "I needed almost 5 months to get used to it. I got lost several times but thankfully I met friendly people who helped me to find the way home. This was ridiculous because I have Google maps on my phone but I still could not figure it out." Both have appreciated the support they received to help them adapt to their new lives in New Zealand. This has included help from the International Student Office, especially with accommodation and other scholarship matters, from their Student Advisors who help with academic problems, and from the local Indonesian Students Association or PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) who helped a lot with settling in, providing useful information - for example, where to find cheap Asian food, or a part-time job. While study takes up most of their time, Janet and Renny both make time to enjoy their new environment. Renny likes to take walks around her neighbourhood and get to know people living nearby, and visiting public parks and beaches. Janet enjoys swimming and cycling. "Hamilton, where the University of Waikato is located, is a flat area so it is very nice to go cycling around the city. It is great exercise and cheap too.” For those thinking of becoming NZ-AS Awardees in future they have the following advice: "Really focus on improving all your English language skills - writing, reading, listening and speaking. It will help you adjust to the learning process here. What will also help is to learn more about the culture, the city where you will be living and the university where you will be studying. Before you come to New Zealand, browse for information online. Make contact with Awardees who are still studying in New Zealand and the PPI at your proposed university so that you can find answers to your questions."

The deadline for this year's applications is 22nd April 2014. For further information, visit the New Zealand Embassy website (www.nzembassy.com/indonesia), the NZ Government website (www.aid.govt.nz/schols). NZAS Scholarships team will start promotional trips to Eastern Indonesia, send us email to [email protected] to find out more about the scholarships.


32

Update BET

Barefoot Engineering Training III Oleh Caroline Tupamahu

S

emenjak dicanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kemudian integrasi dengan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), maka kebutuhan Pendamping Distrik Teknik baik di Papua maupun Papua Barat meningkat. Namun tantangan utama yang dihadapi justru kurangnya fasilitator/pendamping teknik yang berkualitas. Pada tahun 2012, PNPM Mandiri Respek dan PNPM Mandiri Perdesaan membutuhkan lebih dari 400 Pendamping Teknik. Hasil perekrutan sebelumnya baik secara reguler atau melalui Diklat Kader Teknik hanya mampu mengisi kurang dari setengah dari jumlah Pendamping Teknik yang dibutuhkan. Terobosan yang dilakukan yaitu mengadakan Pelatihan kader teknik (Barefoot Engineer Training). Sejak tahun 2002 sampai sekarang telah dilakukan Barefoot Engineer Training sebanyak 3 kali, Angkatan I tahun 2002-2003, Angkatan II tahun 2008-2009 dan Angkatan III tahun 20122013. Diklat Kader Teknik III (1 Oktober 2012 – Maret 2013) Pelaksanaan Diklat di LPMP Provinsi Papua. Jumlah Instruktur 15 orang. Diklat kader Teknik III atau Barefoot Engineer Training III awalnya diikuti oleh 300 peserta (laki-laki 209 dan perempuan 91) dengan latar belakang pendidikan mayoritas

33

lulusan SMU jurusan IPA, SMK jurusan Teknik Bangunan, terdapat juga D III Teknik Sipil dan pelaku program dengan latar belakang pendidikan IPS. Dengan mempertimbangkan bahwa peserta pelatihan adalah lulusan SMA dan SMK, maka Pelatihan Kader Teknik ini didesain dengan sederhana, aplikatif dan lokalistik, sehingga pelajaran mudah diserap oleh peserta. Sampai dengan bulan Februari 2013, jumlah peserta 290 (laki-laki 208 dan perempuan 82). Terdapat 10 orang yang tidak melanjutkan pelatihan. Penutupan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2013 oleh Kepala BPMK&KK Provinsi Papua. Semua peserta (290 orang) dinyatakan lulus dan diserahkan kepada Satker Papua dan Papua Barat untuk direkrut menjadi PDT. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Satker dapat dilaporkan sebagai berikut : No.

Provinsi

Penenempatan

1

Papua

Lulus Penempatan Lulus Cadangan

201 Orang 25 Orang

2

Papua Barat

Lulus Penempatan

64 Orang

Mobilisasi dilakukan secara bertahap dimulai tgl 27 Maret 2013 sampai 3 April 2013 untuk Papua dan papua Barat. Setelah itu, sejak April 2013 sampai dengan Januari 2014 cadangan yang sudah terserap sebanyak 21 orang. No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014

Mentoring (Juni-November 2013) Pasca mobilisasi peserta, dilakukan pembimbingan/mentoring mulai Juni-November 2013. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas teknis PDT Alumni Kader Teknik. Selain pembimbingan juga dilakukan identifikasi kebutuhan Pelatihan Penyegaran. Pembimbingan dilakukan dengan pendekatan 7 region. Sejauh ini, pembimbingan telah menjangkau hampir semua kabupaten di ketujuh region kecuali empat kabupaten yaitu Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Asmat dan Kaimana, dimana sampai dengan bulan November 2013 hanya ada 1 pendamping distrik di Mamberamo Raya dan belum ada pendamping yang ditempatkan di tiga kabupaten lainnya. Jumlah pendamping Gelombang Provinsi distrik yang terjangkau dalam melakukan In Service I Papua Training (IST) sampai dengan II Papua akhir November 2013 adalah 436 orang (termasuk III Papua Barat Pendamping Distrik Pemberdayaan yang bertugas diregion yang sama), sedangkan On the Job Training telah dilakukan untuk 38 PDT. Supervisi (September-November 2014) Guna memastikan agar pembimbingan dilakukan dengan baik dan berkualitas, maka dilakukan Supervisi lapangan. Tim Supervisor terdiri darii BaKTI, Team Barefoot III, Tim Korprov, dan Tim Satker atau BPMK, baik Papua maupun Papua Barat. Rekomendasi supervisi adalah: Setelah mengetahui tupoksi dan melihat manfaat dari pembimbingan dan supervisi, maka para Pemkab merekomendasikan agar pembimbingan dan supervisi terus dilanjutkan, dan data hasil pembimbingan diinformasikan ke Pemkab dan

Korprov dan menggunakan format dari program sehingga nantinya bisa dilanjutkan oleh Tim Korprov. Pelatihan Penyegaran PDT Alumni Kader Teknik Upaya peningkatan kapasitas PDT Alumni Kader Teknik masih menjadi fokus utama Team Barefoot. Pada bulan Januari dan Februari 2014 dilakukan Pelatihan Penyegaran. Update data PDT Alumni Kader Teknik angkatan I, II dan III per 11 Januari 2014, jumlah PDT di Papua sebanyak 281 orang dan Papua Barat 70 orang. Atas dasar data tersebut maka pelatihan diselenggarakan 3 gelombang. Pengaturan waktu adalah sebagai berikut : Jumlah Peserta 125 151 68

Tanggal Kegiatan

Tempat

19 - 31 Jan 2014

Hotel Sentani Indonesia

9 - 22 Feb 2014

Hotel Sentani Indonesia

19 Feb - 7 Mar 2014 Hotel Aston Manokwari

Saat ini baru selesai dilakukan pelatihan penyegaran gelombang pertama di Provinsi Papua. Setelah selesai pelatihan penyegaran nanti, proses pembimbingan lapangan dan supervisi kembali dilanjutkan sampai dengan akhir bulan Mei 2014. Diharapkan pembimbingan dapat menjangkau beberapa lokasi/distrik dampingan yang belum terjangkau pada fase pembimbingan sebelumnya sekaligus dapat meningkatkan kapasitas teknik para peserta B arefoot Engineering training. INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program Barefoot Enggineering Training III dapat menghubungi Rustanti Dewi melalui email [email protected]


34

Keterbukaan Informasi Publik

Buka Kran Pelayanan Pemerintah (Bagian 1)

Oleh Stevent Febriandy

Pengadaan Akta Kelahiran kini diprioritaskan bagi anak yang baru lahir dan yang berumur di bawah satu tahun. Mereka yang berusia di atas satu tahun harus melalui sidang pengadilan yang disebut sidang isbath yang digelar di desa-desa.

K

omitmen reformasi sudah diawali pada 1998 yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung reformasi di sektor pemerintahan dan kemasyarakatan. Perlahan tapi pasti, pemerintah berupaya menunjukkan komitmen tersebut. Angin segar untuk mencapai target tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga syarat utama yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, mulai dihembuskan dari pusat hingga ke daerah. Akhirnya sepuluh tahun pasca titik awal reformasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pun diterbitkan, setelah melalui proses persidangan yang alot di DPR RI. Semangat lahirnya UU tersebut, tidak lain untuk menunjukkan keseriusan pemerintah memenuhi syarat itu. Potret tersebut terpapar di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “Setidaknya itu terihat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi proyek percontohan di NTB yakni Bappeda, Humas Pemprov dan Dinas Kominfo yang sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” kata Kepala Bappeda Provinsi NTB Chairul Mahsul. Menurut Bapak Chairul, seusai pelantikan

35

pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013 – 2018, Dr KH M Zainul Majdi, MA – H Muh Amin, SH MH, pada 17 September 2013, program 99 hari pun diluncurkan. Dari sejumlah item yang menjadi prioritas capaian kinerja gubernur dan pasangannya, program “E-public” adalah salah satu langkah membuka kran keterbukaan informasi publik. Melalui E-public itu, akan mendukung kinerja PPID dalam menyiapkan informasi dan dokumentasi dalam bentuk elektronik yang dapat diakses oleh publik, disamping tetap menyiapkan dalam bentuk hard copy. Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, masing-masing SKPD diminta menyiapkan perangkatnya dan membuat daftar informasi dan dokumen yang dapat dipublikasikan. Diharapkan NTB dapat menjadi provinsi terdepan dan membawa kabar baik di seluruh Indonesia. Alasannya, melalui E-public itu setiap SKPD dapat terpantau program maupun biaya yang telah dikeluarkan, termasuk mengetahui realisasinya. Dan yang terpenting, masyarakat juga dapat berpartisipasi memberikan masukan, saran dan kritikan pada SKPD. Termasuk mengkritisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan yang sudah dapat diakses secara online. Prestasi lainnya dari Pemprov NTB ini adalah terbentuknya PPID pada empat instansi yang mulai dirintis pada 2011 dan diresmikan pada 12 Desember 2012. Menurut Wakil Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip, PPID Prov NTB, I Made Putu Kusuma Wijaya, setelah PPID SKPD terbentuk maka segera dibuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan. PPID selaku pelaksana UU KIP, memiliki kewajiban memberikan informasi pada publik dan di lingkup Pemprov NTB terdapat 35 daftar informasi publik yang dapat diakses melalui layanan internet maupun dalam bentuk fisik. Semua capaian itu, diakui baik Chairul maupun No. 97 JANUARI - FEBRUARI 2014


36

Kusuma Wijaya tidak terlepas dari dukungan kerjasama kemitraan Australia – Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) melalui pendampingan Pattiro CATI dalam mendorong reformasi birokrasi, khususnya sosialisasi UU KIP. Tiga hal pokok dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, menurut Assistant Program Director AIPD NTB, Anja Kusuma, adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Ketiga komponen itulah yang mendasari pengimplementasian UU KIP di lapangan, sehingga peran AIPD bersama mitranya terus mendorong Pemerintah NTB dengan 8 kabupaten serta 2 kota yang dibawahinya untuk menjalankan UU tersebut. Untuk realisasi keterbukaan informasi publik di lapangan, AIPD menyasar ke badan publik hingga ke masyarakat untuk mensosialisasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 itu. Salah satu komunitas dan daerah yang termasuk wilayah kerja AIPD dan mitranya adalah Kabupaten Lombok Barat. Potret Kependudukan Lombok Barat Cukup banyak warga Kabupaten Lombok Barat yang menjadi tenaga kerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut data kependudukan yang akurat menjadi sangat penting. “Selama ini pelayanan data kependudukan dilakukan dengan dua cara yakni secara offline dan secara online di kantor kecamatan, namun kemudian akhirnya menimbulkan data ganda, sehingga menjadi persoalan,” kata Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat, NTB, H Zulkarnain. Disinyalir terdapat sekitar 100 ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda dan karenanya pendataan penduduk secara off line pun dihentikan. Di sisi lain, pendataan secara online melalui program KTP elektronik (e-KTP) terasa masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan data secara online. Masih terdapat sekitar 71 persen yang belum memilik e-KTP dari 743.186 orang total penduduk wajib KTP . Persoalan lain yang juga dihadapi Lombok Barat terkait data kependuduk adalah pembuatan Akta Kelahiran. Hingga saat ini masih ada sekitar 68,95 persen warga di Lombok Barat yang belum memiliki Akte Kelahiran. Penyebabnya adalah persoalan pendataan di lapangan dan terbatasnya blangko Akta Kelahiran yang tersedia. Blangko Akta Kelahiran yang tersedia setiap tahun hanya sekitar 20 ribu lembar, padahal jumlah yang dibutuhkan adalah 100 ribu. Saat ini, jumlah warga yang menunggu untuk

37

mendapatkan Akte Kelahiran mencapai 37 ribu orang.


masyarakat, pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, termasuk hak mendapatkan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran. (bersambung)

INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mengetahui lebih banyak tentang Program Pengelolaan Pengetahuan BaKTI – AIPD, Anda dapat menghubungi Stevent Febriandy melalui email [email protected]


38

Profil

Papa Jo dan Motor Roda Tiganya

M

anusia inspiratif yang ingin kita perkenalkan kali ini bernama lengkap Stefan Rafael, namun satu Labuan Bajo memanggilnya dengan sebutan Papa Jo. Gayanya yang nyentrik mengingatkan kami pada sosok penyanyi berkarakter kuat, Kaka SLANK. Cara ia mengalirkan ide dan pemikirannya membuat orang-orang sekelilingnya bersemangat. Tutur kata Papa Jo cukup lugas, tanpa basa basi dan visinya membuat Labuan Bajo bersih patut diacungi jempol. Papa Jo secara jujur mengungkapkan rasa bencinya terhadap kondisi Labuan Bajo yang kotor dan seringkali dikeluhkan oleh wisatawan. Berbagai gerakan ia buat untuk membuat tempat kelahirannya ini menjadi lebih bersih. Papa Jo sempat lama di Jakarta, sejak tahun 1994 hingga tahun 2000. Lalu kembali ke Labuan Bajo dan bekerja di sebuah NGO yang aktif di bidang konservasi lingkungan hidup, TNC (The Nature Conservancy). Ia amat mencintai laut dan menikmati pekerjaan yang menurutnya adalah wahana belajar dan bermain. Ia memulai melakukan berbagai aksi bersihbersih dan pilih sampah bersama para pelaku pariwisata sekitar tahun 2009. Apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidup seringkali menyita perhatiannya. Sampai suatu ketika calon bupati incumbent memberikan izin penambangan di Labuan Bajo, Papa Jo merasa kesal dan merobek baliho milik calon bupati tersebut. Ternyata aksi Papa Jo itu membuat TNC memecatnya. Hasil dari pesangon pemecatan digunakan untuk membangun kos-kosan yang kini telah menjadi sebuah hotel yang cukup dikenal di Labuan Bajo. Papa Jo yang tidak lagi bekerja kini mempunyai waktu lebih banyak untuk fokus pada kegemarannya mempelajari sampah dan berbagai aksi untuk mewujudkan kebersihan di daerahnya. Pergilah Papa Jo ke Jogjakarta untuk belajar mengenai bank sampah pada pak Bambang. Konsep yang Papa Jo dapatkan kemudian direplikasikan dan disesuaikan dengan Labuan Bajo. Area yang menjadi perhatian Papa Jo adalah Labuan Bajo, kecamatan Komodo dan Taman

39

Nasional Komodo termasuk di dalamnya pulaupulau kecil yang ada kampungnya seperti yang berada di Pulau Seraya, Mesa, Papanggaran, Rinca, dan Komodo. Ia menggunakan prinsip community base clean up hometown, menanamkan tanggung jawab penduduk lokal sebuah daerah untuk membersihkan lingkungannya. Papa Jo selalu bertentangan dengan LSM internasional yang tidak melakukan prinsip community base namun hanya memberikan penyuluhan dan teori-teori mengenai kebersihan. Menurutnya itu akan percuma, bila mereka tidak langsung turun ke jalan. Papa Jo percaya dengan kekuatan network dan semangat berbagi ia dapat menyebarkan ideidenya mengenai sampah, kebersihan dan lingkungan hidup. Bank sampah yang ia cetuskan di Labuan Bajo terbukti ampuh mengatasi masalah kebersihan di pantai dan jalan utama. Papa Jo menyebarkan idenya ke sekolah-sekolah dan mengajak para siswa untuk berpartisipasi. Intinya Papa Jo berusaha menanamkan kepercayaan pada para anak sekolah yang mengikuti bank sampah, mengajak mereka untuk percaya diri sebagai pribadi yang unik, memikirkan masa depan dengan cara paling sederhana, membersihkan lingkungan sekitar dan menabung dengan metode bank sampah. Papa Jo melakukan semua aksinya dengan riset dan pendekatan yang disesuaikan pada kearifan lokal. Ia dengan motor roda tiganya yang khas keliling dengan pengeras suara memberikan e d u k a s i m e nge n a i p e nt i ng ny a m e n j a g a lingkungan dari sampah, yang membuat orangorang yang terlibat pada aksinya tergerak untuk melakukan semuanya dari hati karena peduli bukan hanya eksistensi. INFORMASI LEBIH LANJUT Artikel ini diambil dari menujutimur.com pada link berikut http://menujutimur.com/papa-jo-dan-motor-roda-tiganya/


A PLACE WHERE KNOWLEDGE MEETS CREATIVITY

InfoBuku Developing the Service Sector EDITOR Marcus Noland dan Donghyun Park PENERBIT ADB ISBN 978-92-9254-262 Sektor jasa telah memainkan peran penting dalam mengembangkan perekonomian Asia dan diharapkan untuk tumbuh lebih cepat di masa depan. Sektor jasa sekarang merupakan sebuah sumber vital untuk menghasilakan output, pertumbuhan, dan lapangan pekerjaan, namun demikian tingkat produktivitas masih sangat rendah. Tantangan utama bagi sektor jasa di Asia adalah untuk bergerak dari cara tradisional-serta rendahnya nilai tambah-menuju ke tingkat yang modern. Buku ini menganalisis kondisi sektor jasa saat ini di kawasan Asia, hambatan yang dihadapi, dan prospek sektor ini sebagai mesin pertumbuhan inklusif

Pemetaan Pangan Lokal PENULIS I Wayan Mundita PENERBIT Perkumpulan Pikul didukung oleh Oxfam ISBN 978-979-762-167-4 Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Pikul guna memetakan keberagaman jenis tanaman/tumbuhan pangan local yang ada di NTT serta dimana lokasi budidayanya, pengumpulan dan konsumsinya berlangsung. Penelitian ini menunjukkan betapa NTT kaya akan keberagaman jenis pangan pokok.

Sistem Administrasi Anggaran Negara PENULIS Dr. Herry Kamaroesid DESKRIPSI FISIK 17 x 24 cm; 315 hlm ISBN 978-602-7523-61-6 Sistem administrasi anggaran Negara mulai tahun anggaran 2013 mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut berdampak terhadap system pengelolaan administrasi anggaran yang menyeluruh baik system maupun aplikasi yang digunakan. Buku ini berusaha untuk menjembatani perubahan-perubahan yang dimaksud dengan harapan pengelolaan anggaran mampu bekerja dengan lebih baik sesuai ketentuan peratura yang berlaku.

Indonesia Governance Index 2012; Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi EDITOR Marcus Noland dan Donghyun Park PENERBIT Kemitraan dengan dukungan dari Australian Aid ISBN 9978-602-1616-02-4 Indonesia Governance Index (IGI) merupakan upaya mengukur kemajuan daerah di bidang tata kelola pemerintahan yang diluncurkan oleh Kemitraan dimana dalam penyusunannya melibatkan diantarannya 33 peneliti provinsi. IGI memberikan gambaran terkini mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.

Terima kasih kepada ADB, Kemitraan, Dr. Herry Kamaroesid, Kemitraan dan Oxfam atas sumbangan buku-bukunya untuk perpustakaan BaKTI. Buku tersebut dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI

Lima Catatan Refleksi dari Jendela Timur Rumah Indonesia Mengapa Partisipasi saja Tidak Cukup? Bidan Kontrak Usia Senja Sang Penanam Bakau

Recommend Documents