LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH (LPPKS)

1

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH (LPPKS) Jl. Parangkusumo No.51 Purwosari Surakarta – Jawa Tengah Jawa Tengah 57147 Telp & Fax (0271) 716657 e-mail : [email protected]

2

KATA PENGANTAR Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Seperti yang telah dijelaskan pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah, proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Secara garis besar telah dijelaskan pada panduan tersebut bagaimana proses diklat harus dilaksanakan. Namun, karena proses ini melibatkan banyak pihak dan membutuhkan banyak sarana pendukung, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar semua pihak yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Selain itu, proses diklat mencakup beberapa kegiatan pendukung yang sangat teknis dan membutuhkan petunjuk yang lugas dan tidak ambigu, serta formatformat yang harus diisi oleh pelaksana di lapangan. Oleh sebab itu, petunjuk pelaksanaan ini dilengkapi dengan beberapa petunjuk teknis sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 1 Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2 Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Surakarta, April 2011 Kepala,

Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 19590201 198503 2 002

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................................ 1 B. Dasar Hukum .................................................................................................. 2 C. Tujuan............................................................................................................... 3 D. Sasaran ............................................................................................................ 4 E. Hasil yang Diharapkan................................................................................... 4 BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ............ 5 A. Model dan Tahapan Diklat ............................................................................ 5 B. Struktur dan Deskripsi Kurikulum Diklat...................................................... 8 C. Penyiapan Diklat ........................................................................................... 13 D. Prosedur Pelaksanaaan Diklat ................................................................... 13 BAB III PENYELENGGARAAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ........... 15 A. Penyelenggara .............................................................................................. 15 B. Narasumber/fasilitator .................................................................................. 15 C. Peserta ........................................................................................................... 15 D. Waktu ............................................................................................................. 15 E. Tempat ........................................................................................................... 16 F. Fasilitas Diklat ............................................................................................... 16 G. Metode Diklat ................................................................................................ 16 H. Bahan Ajar atau Buku Sumber ................................................................... 16 I. Kegiatan belajar ............................................................................................ 17 J. Penilaian Peserta ......................................................................................... 24 K. Sumber Pembiayaan ................................................................................... 25 BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT .................................................................. 26 A. Evaluasi Proses ............................................................................................ 26 B. Pelaporan....................................................................................................... 28 C. Penerbitan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah .......................... 28 BAB V PENUTUP .............................................................................................................. 29

ii

DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5.

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 1 Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On-the-Job Learning Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2 Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kepala sekolah/madrasah memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Kepala sekolah/madrasah juga memiliki peran penting dalam upaya membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui kesungguhan dan kreativitasnya dalam mengelola sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai konsekuensinya, kepala sekolah/madrasah harus merupakan orangorang yang terpilih dari sisi kualifikasi maupun kompetensinya sebagaimana yang dimaksud oleh Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Selama ini telah banyak dikembangkan pola seleksi calon kepala sekolah/madrasah

oleh

berbagai

pihak,

seperti

LPMP,

Dinas

Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah

Kementerian

Agama,

Kantor

Kementerian

Agama

Kabupaten/Kota, dan Badan Kepegawaian Daerah. Namun, semua proses yang dilaksanakan itu sangat beragam, baik dari segi kriteria maupun tahapan pelaksanaannya. Tidak ada benang merah yang bisa menunjukkan

kesamaan

kriteria,

keseragaman

prosedur,

dan

kesetaraan hasil antara satu daerah dengan daerah lain. Berpijak pada kondisi di atas, Pemerintah melalui Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur pola seleksi calon kepala sekolah melaui proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Sebagai proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen, Pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur porsi waktu untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yakni tatap muka selama minimal 100 jam, 1

dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 bulan. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pasal 7 ayat (2) dan (5) di atas telah mengatur jenis kegiatan yang harus dilakukan dan porsi waktu minimal untuk mendapatkan calon kepala

sekolah/madrasah

yang

kompeten.

Namun,

bagaimana

kegiatan itu dikemas sehingga bisa dilaksanakan dengan prosedur yang sama belum diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Oleh sebab itu, untuk menstandarkan proses diklat calon kepala sekolah/madrasah diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap penyelenggara diklat. Dengan adanya juklak ini diharapkan semua kegiatan diklat calon kepala

sekolah/madrasah

yang

diselenggarakan

oleh

berbagai

lembaga diklat dapat distandardisasikan baik dari segi masukan, proses maupun hasilnya. B. Dasar Hukum Dasar

hukum

pendidikan

dan

pelatihan

calon

kepala

sekolah/madrasah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga

Kependidikan

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.

C. Tujuan Petunjuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. 1.

Memberikan petunjuk operasional kepada penyelenggara diklat untuk merancang

dan

melaksanakan

sekolah/madrasah.

3

diklat

calon

kepala

2.

Menjadi acuan bagi LPPKS dan/atau instansi terkait lainnya dalam

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah. D. Sasaran Petunjuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah ini disusun untuk bisa digunakan oleh instansi yang terlibat dalam proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran masing-masing, yaitu: 1. Dinas pendidikan provinsi; 2. Dinas pendidikan kabupaten/kota; 3. Kantor wilayah kementerian agama; 4. Kantor kementerian agama kabupaten/ kota; 5. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS); 6. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK); 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); dan 8. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). E. Hasil yang Diharapkan Dengan

tersusunnya

petujuk

pelaksaan

diklat

calon

kepala

sekolah/madrasah ini diharapkan 1. Tercipta pemahaman yang sama pada semua lembaga yang terlibat

dalam

penyelenggaraan

diklat

calon

kepala

sekolah/madrasah; 2. Pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan diklat akan menghasilkan proses yang terstandar; dan 3. Proses diklat calon kepala sekolah/madrasah yang terstandar akan menghasilkan

calon-calon

kepala

berpotensi dan kompeten.

4

sekolah

yang

betul-betul

BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH Telah disebutkan pada pasal 7 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 bahwa pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah adalah proses pemberian pengalaman teoretik dan praktik kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus tahap rekrutmen dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yakni kegiatan tatap muka selama minimal 100 jam dan praktik pengalaman lapangan minimal selama 3 bulan. Sedangkan ayat (5) pada pasal yang sama menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pelaksanaan pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Model dan Tahapan Diklat Diklat calon kepala sekolah/madrasah dikemas dalam 3 tahap dengan model “In-Service Learning 1 — On-the Job Learning — In-Service Learning 2”. In-Service Learning 1 (IN-1) yaitu pembelajaran melalui kegiatan tatap muka. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata.

Sedangkan In-

Service Learning 2 (IN-2) adalah kegiatan tatap muka untuk mempresentasikan dan merefleksikan hasil On-the Job Learning. Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara aspek pengetahuan kognitif dan pengalaman empirik sesuai dengan karakteristik peserta diklat sebagai adult learner. Kegiatan In-Service Learning 1 berupa tatap muka antara peserta diklat

dengan

nara

sumber

dan/atau

fasilitator.

Kegiatan

ini

diselenggarakan dalam durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran @ 45 menit. Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan 5

materi penunjang. Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 peserta menyusun rencana tindakan yang akan diimplementasikan pada saat On-the-Job Learning. Penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil analisis EDS masing-masing sekolah dan hasil analisis evaluasi diri yang dicerminkan pada hasil AKPK. Tahap kedua adalah On-the-Job Learning, yakni pelaksanaan rencana tindakan yang telah disusun pada saat In Service Learning 1. OJL dilaksanakan melalui berbagai kegiatan nyata di dua tempat, yaitu : sekolah sendiri dan sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau sama selama 3 (tiga) bulan atau setara dengan 200 jam pelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut. a. Kegiatan OJL di sekolah tempat calon bertugas dilakukan selama 150 (seratus lima puluh) jam pelajaran. b. Kegiatan OJL di sekolah lain dilakukan minimal 50 (lima puluh) jam pelajaran. c. Jika di daerah calon tidak terdapat sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau sama, maka kegiatan OJL dapat dilakukan di sekolah tempat calon bertugas. d. Dalam melaksanakan kegiatan OJL di sekolah tempat calon bertugas maupun di sekolah lain yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sebagai guru. e. Dalam kegiatan OJL peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah mengimplementasikan materi-materi pelatihan yang diperoleh dalam kegiatan In-Service Learning 1, yang dituangkan dalam rencana tindakan. f. Pada akhir kegiatan OJL peserta diharuskan mengumpulkan sejumlah tagihan. Adapun jenis tagihan dapat dilihat pada table Nomor 3.1. g. Petunjuk teknis penyelenggaraan On-the Job Learning dapat dilihat pada Lampiran 3.

6

Tahap ke tiga, In-Service Learning 2, dilaksanakan dalam durasi 30 (tiga puluh) jam pelajaran. Dalam kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap portofolio calon kepala sekolah/madrasah. Portofolio adalah sejumlah tagihan terhadap pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh calon kepala sekolah/madrasah dalam satu folder. Penilaian juga dilakukan melalui presentasi hasil OJL dan refleksi terhadap pelaksanaan kompetensi

kegiatan calon

tersebut

kepala

dalam

konteks

sekolah/madrasah.

peningkatan

Petunjuk

teknis

pelaksanaan In-Service Learning 2 dapat dilihat pada Lampiran 4.

7

B. Struktur dan Deskripsi Kurikulum Diklat Struktur dan deskripsi kurikulum diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 1. In-Service Learning 1 Tabel 1 Struktur Kurikulum In-Service Learning 1 NO A.

B.

C.

MATA DIKLAT

JUMLAH JAM

UMUM 1. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 2. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota INTI 1. Latihan Kepemimpinan 2. Kompetensi Manajerial 3. Supervisi Akademik PENUNJANG 1. Pembukaan/Penutupan 2. Orientasi Program 3. Rencana Tindak Kepemimpinan 4. Pre-test dan Post-test 5. Evaluasi Jumlah

2 JP 2 JP 26 JP 23 JP 8 JP 2 JP 1 JP 3 JP 2 JP 1 JP 70 JP

Tabel 2 Deskripsi Kurikulum In service learning 1 NO I 1

2

MATA TUJUAN DIKLAT PROGRAM UMUM Kebijakan Memahami arah kebijakan Kementerian berkaitan dengan program Pendidikan penyiapan, Nasional pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah Kebijakan Dinas Pendidikan

Memahami arah kebijakan berkaitan dengan program penyiapan calon kepala sekolah di Kabupaten/Kota.

8

INSTRUMEN/MATERI DIKLAT Kebijakan tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang penyiapan calon kepala sekolah

NO II 1

2

MATA TUJUAN DIKLAT INTI Latihan Membentuk jiwa Kepemimpinan kepemimpinan, kepribadian, sosial, dan jiwa wirausaha calon kepala sekolah dengan meningkatkan potensi kepemimpinan, mengubah pola pikir, sikap, perilaku dan tindakan calon kepala sekolah yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berdasarkan hasil pemetaan Kompetensi Manajerial

Memfasilitasi calon kepala sekolah untuk memahami delapan standar nasional pendidikan, komponenkomponen perencanaan, evaluasi diri sekolah, serta penyusunan RKJM dan RKAS.

INSTRUMEN/MATERI DIKLAT  Dinamika Kelompok  Spiritual Leadership  Kepemimpinan Pembelajaran  Kewirausahaan

        

3

Supervisi Akademik

III 1

PENUNJANG Pembukaan/ Penutupan

2

Orientasi Program

Penyusunan RKAS Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Peserta Didik Pengelolaan Kurikulum Pengelolaan Keuangan Sekolah TIK dalam Pembelajaran Pembinaan Administratif Sekolah Monitoring dan Evaluasi Supervisi Akademik

Memfasilitasi calon kepala sekolah untuk memahami konsep dasar supervisi akademik.



Pembukaan dan penutupan penyelenggaraan diklat.

Acara seremonial yang berisikan sambutansambutan dan informasi kediklatan

Memahami orientasi program dalam bentuk pemaparan dan diskusi

9

 

Struktur Program Strategi Pembelajaran

NO

MATA DIKLAT

TUJUAN tentang struktur program, strategi pembelajaran, model pelatihan, penilaian, dan kelulusan.

INSTRUMEN/MATERI DIKLAT  Model Pelatihan  Penilaian  kelulusan

3

Rencana Membekali peserta Tindak dengan perencanaan Kepemimpinan tindak lanjut OJL yang sistematis dan sesuai dengan hasil analisis EDS dan AKPK calon kepala sekolah/madrasah.

 Format RTL  AKPK calon kepala sekolah/madrasah

4

Pre-test dan Post-test

Mengetahui pencapaian peningkatan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

Tes kognitif tentang kompetensi manajerial dan supervisi akademik

5

Evaluasi

Mengetahui kualitas program dan layanan diklat In-Service Learning1

Instrumen evaluasi program dan evaluasi layanan diklat In-Service Learning 1

2. On-the-Job Learning Tabel 3 Struktur Kurikulum On-the-Job Learning NO 1

MATA DIKLAT Pelaksanaan rencana tindakan di sekolah magang baik di sekolah tempat calon kepala sekolah/madrasah

10

JUMLAH JAM 3 bulan (200 JP)

Tabel 3.1 Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL Alokasi waktu N0

Kegiatan dan Jenis Tagihan pada OJL

Sekolah Sendiri

Sekolah lain

Jum lah

1

Rencana Tindak Kepemimpinan

40

40

2

observasi pembelajaran guru junior

20

20

3

Penyusunan perangkat pembelajaran

40

40

4

Tugas mandiri/Kajian 4.1

Mengkaji RKS

8

4

12

4.2

Mengkaji pengelolaan kurikulum

8

4

12

4.3

Mengkaji pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan

4

2

6

4.4

Mengkaji Pengelolaan Sarpras

4

2

6

4.5

Mengkaji pengelolaan peserta didik

4

2

6

4.6

Mengkaji pengelolaan keuangan

4

2

6

4.7

Mengkaji pengelolaan tenaga Administrasi

4

2

6

4.8

Mengkaji TIK dalam pembelajaran

2

1

3

4.9

Mengkaji Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

2

1

3

20

20

5

Upaya peningkatan kompetensi di sekolah magang berdasarkan hasil AKPK

6

Penyusunan portofolio

10

10

20

Jumlah

150

50

200

11

Tabel 4 Deskripsi Kurikulum On-the-Job Learning NO 1

MATA DIKLAT Pelaksanaan rencana tindak lanjut di sekolah sendiri & sekolah magang

TUJUAN Memperoleh pengalaman kepemimpinan dan mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh pada saat InService Learning 1

INSTRUMEN/MATERI DIKLAT  Format Rencana Tindak Lanjut  Flexible learning

3. In-Service Learning 2 Tabel 5 Struktur Kurikulum In-Service Learning 2 NO 1 2 3 4 5 6

MATA DIKLAT Penjelasan kriteria kelulusan Presentasi hasil On the Job Learning Penilaian Portofolio Refleksi Pelatihan Evaluasi Penutupan Jumlah

JUMLAH JAM 1 JP 10 JP 14 JP 3 JP 1 JP 1 JP 30 JP

Tabel 6 Deskripsi Kurikulum In-Service Learning 2 NO

MATA DIKLAT

TUJUAN

INSTRUMEN/MATERI DIKLAT

1

Penjelasan kriteria kelulusan

Memberikan informasi tentang indikator kelulusan diklat

Lembar penilaian presentasi Lembar penilaian portofolio

2

Presentasi hasil On the Job Learning

Memberikan kesempatan peserta memaparkan dan saling-bertukar informasi tentang hasil OJL

Bahan presentasi Laporan OJL Lembar penilaian presentasi

3

Penilaian portofolio

Menilai kualitas pelaksanaan OJL peserta

Lembar penilaian portofolio

12

NO

MATA DIKLAT

TUJUAN


4

Refleksi Pelatihan

Memberi kesempatan peserta untuk merefleksi diri atas pencapain peningkatan pengetahuan, pengalaman selama mengikuti diklat

Lembar refleksi diklat

5

Evaluasi

Mengetahui kualitas program dan layanan diklat In-Service Learning 2 calon kepala sekolah/madrasah


6

Penutupan

Menutup penyelenggaraan diklat


C. Penyiapan Diklat Penyiapan diklat dilakukan oleh lembaga diklat yang ditunjuk. Dalam kegiatan penyiapan diklat ini lembaga diklat menyusun program diklat calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madarasah, sebagaimana dijelaskan pada juklak AKPK. Dari hasil analisis AKPK ditentukan kebutuhan umum peserta diklat dan kebutuhan khusus masing-masing peserta diklat. Kebutuhan umum adalah agregat dari kebutuhan diklat seluruh calon kepala sekolah/madrasah yang ada pada suatu kabupaten/kota, sedangkan kebutuhan khusus adalah kebutuhan diklat dari masing-masing calon kepala sekolah/madrasah yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya. Kebutuhan umum akan dikembangkan menjadi program diklat pada In-Service Learning 1, dan kebutuhan khusus akan menjadi fokus rencana tindak lanjut masing-masing calon kepala sekolah/madrasah pada kegiatan On-theJob Learning. D. Prosedur Pelaksanaaan Diklat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah/Madrasah meliputi 3 (tiga) tahapan seperti tersebut pada awal petunjuk pelaksanaan ini, yakni In-Service Learning 1, On-the-Job Learning, dan In-Service Learning 2. Untuk memudahkan pemahaman,

13

alur kegiatan diklat disajikan dalam skema di bawah ini. Namun, karena pelaksanaannya mencakup kegiatan penyiapan dan pelaporan, maka skema juga akan memasukkan kedua kegiatan tersebut.

Diagram 1 Prosedur Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah

HASIL AKPK CALON KS/M

LAPORAN KE DINAS

14

BAB III PENYELENGGARAAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH Penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah meliputi a) penyelenggara diklat; b) narasumber/fasilitator; c) peserta; d) waktu; e) tempat; f) fasilitas diklat; g) metode diklat; h) bahan ajar/buku sumber; i) kegiatan belajar; j) penilaian peserta dan k) sumber pembiayaan.

A. Penyelenggara Penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah/madrasah adalah LPPKS, LPMP, PPPPTK, Badan Diklat Daerah, dan lembaga diklat lain yang terakreditasi.

B. Narasumber/fasilitator Nara sumber atau fasilitator diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah widyaiswara LPPKS/LPMP/PPPPTK, pengawas, kepala sekolah, dan dosen perguruan tinggi, yang memiliki sertifikat master trainer.

C. Peserta Peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus seleksi administratif dan seleksi akademik.

D. Waktu Pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan durasi waktu sebagai berikut: 1. In-Service Learning 1 : 70 jpl / 7 hari 2. On-the-Job Learning : 200 jpl/ 3 bulan 3. In-Service Learning 2 : 30 jpl / 3 hari Adapun tanggal pelaksanaan ditentukan oleh lembaga diklat setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama

15

Kabupaten/Kota yang menunjuk lembaga diklat tersebut sebagai pelaksana diklat.

E. Tempat Tempat pelaksanaan diklat ditentukan oleh lembaga diklat setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menunjuk lembaga diklat tersebut sebagai pelaksana diklat.

F. Fasilitas Diklat Fasilitas ruang belajar dalam pelaksanaan In-Service Learning 1 dan 2 antara lain: 1. Ruang belajar yang memadai untuk 24 orang 2. Media pembelajaran, antara lain LCD projector, laptop, whiteboard, flipchart, papan flanel dan sebagainya. Fasilitas On-the-Job Learning Sesuai dengan fasilitas yang dimiliki sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan On-the-Job Learning.

G. Metode Diklat Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode experiential learning. Adapun jenisnya antara lain curah pendapat, studi kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok, bermain peran, dan sebagainya.

H. Bahan Ajar atau Buku Sumber Untuk kepentingan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah telah dikembangkan 12 paket pembelajaran sebagai rujukan, yaitu:  Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS)  Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah

16

       

Pengelolaan Peserta Didik Pengelolaan Kurikulum Pengelolaan Keuangan Sekolah Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Supervisi Akademik Kepemimpinan Terpadu Pengembangan Kegiatan Produksi dan Jasa Sekolah

Bila dipandang perlu, lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah dapat menambah dan memperkaya materi dari sumber belajar lain. I. Kegiatan belajar Kegiatan belajar peserta selama diklat berlangsung melalui tahaptahap sebagai berikut: 1. In-Service Learning 1 Langkah-langkah kegiatan pada tahap In-Service Learning 1 disajikan dalam diagram 3 di bawah ini. Diagram 2 Langkah-langkah In-Service Learning 1 Langkah 1

Langkah II

Langkah III

REGISTRASI

PEMBUKAAN

PELAKSANAAN DIKLAT

 Peserta melakukan registrasi.  Peserta mengisi biodata.  Peserta mendapat training kit.

 Pembukaan oleh kepala penyelenggara.  Kebijakan dinas pendidikan  Penjelasan Teknis (orientasi Program)

Langkah V PENUTUPAN  Penutupan oleh kepala penyelenggara.  Penyelesaian administrasi.

17

 Peserta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Penyusunan Rencana tindak lanjut (berdasarkan hasil AKPK masing-masing peserta)

Langkah IV EVALUASI DIKLAT  Evaluasi :  penyelenggaraan diklat.  Program diklat.  Fasilitator diklat.

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah I

Semua peserta mengisi biodata, kemudian menerima training kit. Peserta diminta mempelajarinya terlebih dahulu agar mereka memiliki gambaran tentang kegiatan dan materi diklat yang akan diikuti. Langkah II Pembukaan diklat dilanjutkan dengan penyampaian informasi tentang kebijakan dalam bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar peserta diklat dapat memahami arah kebijakan dinas pendidikan setempat. Langkah III Pelaksanaan diklat sesuai dengan program pokok untuk meningkatkan penguasaan terhadap 5 (lima) dimensi kompetensi kepala sekolah/madrasah. Pada akhir kegiatan peserta menyusun rencana tindak yang akan dilaksanakan dalam kegiatan On-the-Job Learning. Langkah IV Evaluasi pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari proses pengelolaan diklat, nara sumber dan fasilitator, program diklat, serta penyelenggaraan diklat tersebut. Langkah V Penutupan diklat calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan setelah semua program pokok dilakukan. Pada tahap ini kepada peserta tidak diberikan sertifikat atau keterangan lulus.

2. Tahap on the job learning Langkah-langkah diklat calon kepala sekolah/madrasah pada tahap On-the-Job Learning disajikan dalam diagram 3 di bawah ini.

18

Diagram 3 Langkah-langkah On-the-Job Learning Langkah 1

Langkah II

Langkah III

PERSIAPAN PROGRAM

PELAKSANAAN PROGRAM

REFLEKSI DAN PERBAIKAN

 Perkenalan dan Orientasi  Verifikasi program  Perancangan program sesuai verifikasi  Pengesahan program oleh kepala sekolah diketahui fasilitator

 Membangun komitmen  Penjelasan teknis magang  Peserta menerapkan hasil pelatihan In Service Learning 1 di sekolah berdasarkan analisis AKPK masingmasing peserta.  Peserta mencermati best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada).

Langkah V EVALUASI  Penilaian para peserta oleh pembimbing On the Job learning

 Refleksi penyelesaian tugas-tugas. 

Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika ada).

Langkah IV PENYUSUNAN LAPORAN  Finalisasi Penyusunan laporan pelaksanaan program.  Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada).

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah I Persiapan Program

1. Perkenalan dan Orientasi Lapangan 2. Verifikasi rancangan program yang telah dibuat saat In-Service Learning 1 dengan pelaksanaan program kekepalasekolahan 3. Perancangan program sesuai hasil verifikasi 4. Pengesahan program oleh kepala sekolah dengan diketahui fasilitator

Langkah II Pelaksanaan Program

1. Membangun komitmen 2. Penjelasan teknis magang 3. Peserta menerapkan hasil pelatihan In-Service Learning 1 di sekolah. 4. Peserta mencermati best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada).

Langkah III Refleksi dan Perbaikan Program

1. Refleksi penyelesaian tugas-tugas. 2. Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika ada).

19

Langkah IV Penyusunan Laporan

Langkah V Evaluasi

1. Finalisasi Penyusunan laporan sesuai dengan tagihan-tagihan pelatihan In-Service Learning 1 untuk disajikan di depan fasilitator pada In-Service Learning 2 dan mendapatkan penilaian. Rekomendasi pelaksanaan program. 2. Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada). Penilaian para peserta oleh pembimbing On-the-Job Learning

3. Tahap In-Service Learning 2 Langkah-langkah diklat calon kepala sekolah/madrasah pada tahap In-Service Learning 2 disajikan dalam diagram 4 di bawah ini. Diagram 4 Langkah-langkah In-Service Learning 2 Langkah 1

Langkah II

Langkah III

REGISTRASI & ORIENTASI

PELAKSANAAN DIKLAT

EVALUASI DIKLAT

 Peserta melakukan registrasi.  Peserta mengisi biodata.  Peserta mendapat informasi tentang kriteria kelulusan.

 Penilaian Portofolio  Presentasi hasil OJL

 Evaluasi :  penyelenggaraan diklat.  Evaluasi Program  Fasilitator diklat.

Langkah IV PENUTUPAN  Penutupan oleh kepala penyelenggara.  Penyelesaian administrasi.

20

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut Langkah I

Semua peserta diberikan informasi tentang kriteria kelulusan.

Langkah II

1. Pembukaan kegiatan in service learning II 2. Penilaian portofolio untuk mengetahui hasil-hasil OJL dengan berbagai macam penilaian. Penilaian hasil OJL dilakukan dengan presentasi tentang best practice dan studi kasus untuk mengungkap hasil temuan terbaik di sekolah dan mengukur kemampuan menyelesaikan kasus. 3. Pemberian feed-back kepada masing-masing peserta.

Langkah III

Evaluasi diklat secara menyeluruh, mulai dari proses pengelolaan diklat, evaluasi terhadap nara sumber/ fasilitator, evaluasi terhadap program diklat sampai pada evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah.

Langkah IV

1. Penutupan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ madrasah dilaksanakan setelah semua program pokok dilakukan dan diakhiri dengan pemberian keterangan lulus dari lembaga diklat. 2. Pengusulan peserta yang dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah dan nomor unik kepala sekolah dari LPPKS.

21

1.

Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 1 Skema III.1. Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 1

Pengkondisian

 Happening Art (tayangan film yang relevan)  Perkenalan  Penjelasan tentang kompetensi yang hendak dicapai, skenario pembelajaran, dan jenis tagihan.

Kegiatan Inti Eksplorasi:

Eksplorasi:  Menuliskan permasalahan berkenaan dengan topik yang dibahas.  Fasilitator mengambil permasalahan yang relatif sama  Melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan utama.  Peserta menetapkan 3 masalah dari sejumlah masalah yang ada

Elaborasi:

Elaborasi:  Fasilitator memberikan informasi tentang konsep dasar berakaitan dengan masalah utama.  Melakukan tanya jawab terkait materi.  Menemukan berbagai solusi alternatif dalam pemecahan masalah.  Mendiskusikan hasil identifikasi solusi alternatif pemecahan masalah.

Refleksi:

Penutup

Refleksi:  Berdasarkan hasil-hasil diskusi peserta.  Meminta 2 orang peserta untuk menyampaikan kesan tentang pembahasan materi.

  

Menarik kesimpulan secara umum Memberikan penguatan Penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan On the Job Learning

22

2.

Tahap-tahap Kegiatan Belajar On-the-Job Learning Skema III.2. Tahap-tahap Kegiatan Belajar On-the-Job Learning

Pengkondisian


Elaborasi:

Refleksi:

Penutup

 Penjelasan tentang kompetensi yang hendak dicapai, skenario On-the-Job Learning, dan jenis tagihan.

Eksplorasi:  Menuliskan permasalahan yang ada di sekolah yang menjadi tempat magang.  Mencari solusi pemecahan masalah dengan menerapkan hasil pelatihan In-Service Learning 1  Mencermati pola kerja dan best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada) Elaborasi:  Pembimbing memberikan informasi tentang konsep dasar berakaitan dengan masalah utama.  Menemukan berbagai solusi alternatif dalam pemecahan masalah.  Mendiskusikan hasil identifikasi solusi alternatif pemecahan masalah. Refleksi:  Penyelesaian tugas-tugas  Best practice kepala sekolah (jika ada)

 Penyusunan portofolio/tagihan-tagihan yang ditentukan  Penulisan laporan In-Service Learning 1 dan On-the-Job Learning  Persiapan presentasi On-the-Job Learning dalam In-Service Learning 2

23

3.

Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 2 Skema III.3 Tahap-tahap Kegiatan Belajar In-Service Learning 2

Pengkondisian

 Penjelasan tentang kompetensi yang hendak dicapai, skenario In-Service Learning 2 dan jenis tagihan.


Eksplorasi: Penjelasan kriteria kelulusan diklat  Penilaian portofolio  Presentasi hasil On-the-Job Learning

Elaborasi:

Elaborasi:  Pembimbing memberikan evaluasi terhadap portofolio dan hasil presentasi hasil On-theJob Learning

Refleksi:

Refleksi:  Menyimpulkan semua hasil kegiatan  Perwakilan peserta memberikan evaluasi penyelenggaraan diklat

Penutup

 Penutupan diklat  Pemberian keterangan lulus  Pengusulan untuk mendapatkan sertifikat dan NUKS

J. Penilaian Peserta Penilaian dilakukan terhadap peserta mencakup aspek knowledge, attitude dan skill. Impelementasi penilaian knowledge dilakukan pada In-Service Learning 1, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test. Implementasi penilaian attitude dilakukan secara menyeluruh baik pada saat In-Service Learning 1, on the job Learning, dan In-Service Learning 2. Implementasi penilaian skill dilakukan terhadap portofolio dan presentasi hasil yang dilakukan pada On-the-Job Learning.

24

Secara rinci penilaian dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pada lampiran petunjuk pelaksanaan ini.

K. Sumber Pembiayaan Sumber dana pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah berasal dari APBD/APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya: (1) penyelenggaraan In-Service Learning 1, In-Service Learning 2; dan (2) biaya kegiatan dan pemantauan kegiatan On-the-Job Learning peserta.

L. Monitoring dan Evaluasi Selama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dari lembaga-lembaga berikut : 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; 2. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS); 3. Lembaga Penyelenggara Diklat.

25

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan diklat yang meliputi a) evaluasi proses; b) pelaporan diklat; dan c) sertifikat dan NUKS. A. Evaluasi Proses Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah, maka dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Evaluasi Program Kegiatan Diklat, meliputi :  Kejelasan tujuan diklat calon kepala sekolah/madrasah;  Relevansi diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan kebutuhan peserta;  Sistematika penyajian materi secara keseluruhan;  Kelayakan alokasi waktu per sesi secara keseluruhan;  Nilai tambah dari materi sajian secara keseluruhan;  Ketercapaian tujuan diklat calon kepala sekolah/madrasah secara keseluruhan.  Pelaksanaan diklat secara keseluruhan b. Evaluasi Fasilitator/Narasumber, meliputi :             

Penguasaan materi; Sistematika penyajian; Kemampuan menyajikan Relevansi materi dengan tujuan Penggunaan metode dan media pembelajaran Penggunaan bahasa Ketepatan menjawab pertanyaan peserta; Kemampuan memotivasi peserta Kualitas bahan ajar Gaya, sikap, dan perilaku Kerapian dalam berbusana/penampilan; Ketepatan waktu, kehadiran dan penyajian materi; Kerjasama antar fasilitator/narasumber.

26

c. Evaluasi Layanan, meliputi : 1. Fasilitas ruang belajar (In Service Learning)    

Kondisi fasilitas ruang belajar Perbandingan luas ruang belajar dengan jumlah peserta Ketersediaan alat tulis kelas Ketersediaan alat tulis peserta

2. Akomodasi       

Perlengkapan kamar (meja, Kursi, almari, dll) Penerangan kamar Kebersihan kamar Perlengkapan kamar kecil (kamar mandi dan wc) Kebersihan kamar kecil Ketersedian air bersih dan kamar kecil Penerangan kamar kecil

3. Konsumsi              

Kualitas menu makanan utama Variasi menu makanan utama Jumlah makanan utama Kebersihan makanan utama Kebersihan alat makan Kebersihan ruang makan Pelayanan petugas Variasi kudapan Jumlah kudapan Pelayanan kudapan Variasi minuman Jumlah minuman Kebersihan alat minum Kebersihan minuman

Kisi-kisi penilaian instrumen evaluasi pelaksanaan diklat dapat dilihat pada Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat (lampiran 5)

27

B. Pelaporan Pada akhir pelaksanaan kegiatan pelatihan penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah diwajibkan membuat laporan tertulis dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sistematika laporan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In-Service Learning 2 (lampiran 4) C. Penerbitan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada LPPKS berdasarkan hasil pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah oleh lembaga diklat calon kepala sekolah yang terakreditasi. Selanjutnya LPPKS akan menerbitkan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah yang ditandatangani oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Proses pemerolehan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemerolehan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/ Madrasah.

28

BAB V PENUTUP

Salah satu upaya untuk memperoleh calon kepala sekolah/madrasah yang kompeten adalah dengan memberikan diklat yang berkualitas. Dengan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang berkualitas akan menghasilkan calon kepala sekolah/madrasah yang profesional yang pada akhirnya akan memacu peningkatan kinerja sekolah yang dipimpinnya ke arah peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang berkualitas. Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat memberikan kontribusi bagi terpilihnya kepala sekolah/madrasah terbaik, demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih baik.

29

LAMPIRAN 1 Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon KSM

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH

PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH TAHUN 2012

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2011

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasah. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh Master Trainer dapat melaksanakan kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDMP dan PMP sehingga dapat menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah secara optimal. Penyusunan program diklat calon kepala sekolah perlu dilaksanakan agar kualitas isi, proses dan hasil diklat dapat dilakukan, dipantau dan dikendalikan. Oleh sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer dapat memahami dan menyusun program diklat dengan akurat. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua. Surakarta, Nopember 2011 Kepala,


i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ........................................................................................1 B. DASAR HUKUM ..............................................................................................1 C. TUJUAN............................................................................................................2 D. SASARAN ........................................................................................................2 E. MANFAAT ........................................................................................................2 BAB II PELAKSANAAN ............................................................................................ 3 A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ....................................................3 B. UNSUR YANG TERLIBAT.............................................................................3 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH ..........................................................3 D. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH ..........................................................3 E. STRATEGI PENYUSUNAN STRUKTUR PROGRAM DIKLAT ...............4 F. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN..........................................................7 G. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN.............................................................8 H. JADWAL KEGIATAN ......................................................................................8 I. PENDANAAN ..................................................................................................8 BAB III PENUTUP .................................................................................................... 9

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut. Diklat Calon Kepala Sekolah merupakan salah satu upaya untuk membekali calon kepala sekolah dengan kompetensi yang relevan. Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha. Untuk menjamin muatan atau isi materi pembelajaran diklat secara terstandar, diperlukan penyusunan program diklat calon kepala sekolah oleh Master Trainer. Dalam implementasinya, penyusunan program diklat calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat. Agar pelaksanaan penyusunan program diklat calon kepala sekolah berlangsung secara efektif dan efisien, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pembelajaran secara khusus. Selain daripada itu, tentang bagaimana proses pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah itu harus dilaksanakan, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah. Namun, karena proses penyusunan program diklat calon kepala sekolah itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar semua master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah.

B. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan program diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

C. TUJUAN Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan Program Sekolah/Madrasah adalah untuk memastikan:

Diklat

Calon

Kepala

1. struktur program diklat relevan dengan hasil analisis kebutuhan

pengembangan keprofesian calon kepala sekolah/madrasah; 2. isi/kandungan/materi diklat relevan dengan kebutuhan pengembangan SDM daerah; dan 3. penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

D. SASARAN Sasaran Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota, penyelenggara diklat, dan master trainer yang melaksanakan In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2 pada diklat calon kepala sekolah/madrasah.

E. MANFAAT Manfaat Petunjuk Teknis Penyusunan Sekolah/Madrasah adalah: 1. Pelaksanaan diklat sesuai standar. 2. Kebutuhan peserta diklat terpenuhi. 2

Program

Diklat

Calon

Kepala

BAB II PELAKSANAAN A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah dilaksanakan sebelum diklat calon kepala sekolah/madrasah selama 3 hari yang setara dengan 30 JP. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyusunan program diklat secara bersama antara dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, atau kantor kementerian agama kabupaten/kota, penyelenggara diklat dan master trainer. Pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat.

B. UNSUR YANG TERLIBAT Unsur yang terlibat dalam kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/ kota, yakni pejabat struktural yang berwenang; 2. Penyelenggara diklat, yakni pejabat struktural yang berwenang; dan 3. Master trainer dan penanggungjawab akademik diklat calon kepala sekolah.

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH 1. Peserta penyusunan program diklat melakukan kegiatan sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga. 2. Kegiatan penyusunan program diklat dilakukan satu kali di awal sebelum diklat calon kepala sekolah dilaksanakan. 3. Jadwal kegiatan penyusunan program diklat ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah. 4. Materi dan strategi penyusunan program diklat disusun dan ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah. 5. Setelah selesai melaksanakan penyusunan program diklat, lembaga penyelenggara diklat wajib menyusun laporan yang disertai dengan hasilhasil kegiatan dan daftar hadir peserta dan disampaikan kepada institusi terkait, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

D. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH Setelah selesai melaksanakan penyusunan program diklat, lembaga penyelenggara diklat wajib menyusun laporan yang disertai dengan hasilhasil kegiatan dan daftar hadir peserta dan disampaikan kepada institusi 3

terkait, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

E. STRATEGI PENYUSUNAN STRUKTUR PROGRAM DIKLAT 1.

In-Service Learning 1 Penyusunan struktur program didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu kajian empiris piloting selama 2 tahun di 50 kabupaten/kota, hasil penelitian di beberapa negara tentang kepemimpinan sekolah, hasil AKPK, dan kebutuhan pengembangan SDM di setiap kabupaten/kota.

Pelaksanaan penyusunan struktur program diklat dilakukan dengan menggunakan model Workshop atau Loka Karya. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1 NO A.

B.

MATA DIKLAT

JUMLAH JAM

UMUM 1.

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional

2 JP

2.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

2 JP

1.

Latihan Kepemimpinan

26 JP

2.

 Kepemimpinan Spiritual (4)  Kewirausahaan (6)  Dinamika Kelompok (8)  Kepemimpinan Pembelajaran (8) Manajerial

23 JP

INTI

     

3. C.

Penyusunan RKS (4) Pengelolaan PTK (2) Pengelolaan Sarpras (2) Pengelolaan Peserta Didik (2) Pengelolaan Keuangan Sekolah (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran (2)  Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah (2)  Pengelolaan Kurikulum (4)  Monitoring dan Evaluasi (2) Supervisi Akademik

8 JP

PENUNJANG 1.

Pembukaan/Penutupan

2 JP

2.

Orientasi Program

1 JP

3.


3 JP

4

4.


2 JP

5.

Evaluasi

1 JP

Jumlah

70 JP

Penyusunan RTK didasarkan pada AKPK masing-masing calon kepala sekolah/madrasah yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya.

Alur AKPK adalah sebagai berikut: Instrumen AKPK yang sudah diisi di-input ke software AKPK. Software menganalisis data dan dihasilkan 2 keluaran: (1) Grafik per individu, yang berisi gambaran 5 dimensi kompetensi calon KSM; (2) hasil pemetaan individu. Hasil pemetaan individu digunakan sebagai salah satu landasan penyusunan Rencana Tindak Kepemimpinan (RTK).

2.

On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Dilakukan di 2 (dua) sekolah, yakni di sekolah sendiri dan di sekolah lain. Pelaksanaan OJL di sekolah sendiri setara dengan 150 JP dan pelaksanaan OJL di sekolah lain setara dengan 50 JP. Penetapan durasi waktu OJL di sekolah sendiri dan di sekolah lain ditetapkan secara bersama antara penyelenggara diklat dan Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota. 5

Program OJL terdiri dari: a) Pelaksanaan Rencana Tindak Kepemimpinan di sekolah sendiri, b) Pelaksanaan Observasi Terhadap Guru Junior, c) Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan Bahan Ajar), d) Pelaksanaan Tugas Mandiri (kajian-kajian), dan e) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Berdasarkan AKPK di sekolah lain dan f) penyusunan portofolio serta materi presentasi hasil OJL.

STRUKTUR PROGRAM ON THE JOB LEARNING

Alokasi waktu N0

3.


SEKOLAH SENDIRI

SEKOLAH LAIN

Jumlah

1


40

40

2

observasi pembelajaran guru

20

20

3


40

40

4


Mengkaji RKS

8

4

12

4.2


8

4

12

4.3


4

2

6

4.4

Mengkaji Sarpras

4

2

6

4.5


4

2

6

4.6


4

2

6

4.7


4

2

6

4.8


2

1

3

4.9

Mengkaji sistem Monev

2

1

3

20

20

5


6


10

10

20

Jumlah

150

50

200

In-Service Learning 2 (IN-2) merupakan kegiatan pembelajaran selama 30 JP dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master trainer dilakukan untuk menilai portofolio calon kepala sekolah/madrasah dan presentasi hasil OJL. Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap 6

sejumlah tagihan hasil pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh calon kepala sekolah/madrasah dalam satu jilid. Penilaian presentasi dilakukan melalui penyajian lisan dan menggunakan alat bantu komputer/PC dengan program aplikasi Power Point. Presentasi dan tanya jawab dilakukan selama minimal 30 menit per peserta. Penilaian menggunakan instrumen yang ditetapkan. Pengaturan strategi pelaksanaan In-Service Learning 2 ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat. Strategi dapat dilakukan dalam bentuk: a) presentasi peserta satu per satu dihadapan master trainer; b) presentasi peserta satu per satu di depan master trainer dan peserta diklat lain dalam kelas besar; c) presentasi peserta satu per satu dihadapan master trainer dan peserta lain dalam kelompok-kelompok kecil. Struktur program In-Service Learning 2 dapat dilihat pada tabel.

STRUKTUR PROGRAM IN-SERVICE LEARNING 2 NO

MATA DIKLAT

JUMLAH JAM

1


1 JP

2


10 JP

3

Penilaian Portofolio

14 JP

4

Refleksi Pelatihan

3 JP

5

Evaluasi

1 JP

6

Pembukaan/ Penutupan

1 JP

Jumlah

30JP

F. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN Komponen kegiatan: Pembukaan Acara pertama adalah pembukaan, penyampaian informasi teknis kegiatan dan informasi yang terkait dengan tujuan workshop. Pelaksanaan Penyusunan program diklat dengan menggunakan model Workshop ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Diklat selaku pelaksana kegiatan In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan InService Learning 2.

7

Hari ke 1

Hari ke 2

Menyanyikan lagu kebangsaan Sambutan oleh Dinas Pendidikan Pembukaan oleh Kepala LPD Penjelasan Teknis Workshop oleh Tim LPD

PENUGASAN KELOMPOK

PENYAJIAN INFORMASI

PERSIAPAN

   

Hari ke 3

  

Diklat Calon Kepala Sekolah (IN-ON-IN) Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian Calon Kepala Sekolah (AKPK) Hasil Analisis AKPK Calon Peserta Diklat dan Pembahasan

   

Penyusunan Panduan Diklat In-ON-IN oleh kelompok Master Trainer Penyusunan Action Plan oleh kelompok Dinas dan LPD Presentasi Panduan diklat IN-ON-IN dan Action Plan Perbaikan

Hari ke 3

PENUTUPAN

Gambar Alur Kegiatan

 

Penutupan oleh Kepala LPD Penyelesaian administrasi

G. PENJELASAN TEKNIS KEGIATAN 1. Penyusunan Panduan Diklat, meliputi a) Panduan In-Service Learning 1; b) Panduan On-the-Job Learning; c) Panduan Pendampingan OJL; d) Panduan In-Service Learning 2. Penyusunan panduan dilakukan oleh penanggungjawab akademik diklat dan master trainer dari Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD). 2. Penyusunan Action Plan, meliputi a) Rencana Kegiatan; b) Rencana Anggaran Kegiatan. Penyusunan Action Plan dilakukan oleh penanggungjawab diklat dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

H. JADWAL KEGIATAN Jadwal kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah sebagai contoh terlampir.

I. PENDANAAN Seluruh kegiatan penyusunan program diklat calon kepala sekolah ini dibiayai oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, atau kantor kementerian agama kabupaten/kota pada tahun tersebut dan anggarannya disusun bersama dengan lembaga penyelenggara diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, dan kantor kementerian agama kabupaten/ kota tersebut.

8

BAB III PENUTUP Dengan diselenggarakannya penyusunan program diklat calon kepala sekolah ini diharapkan isi/kandungan/materi diklat relevan dengan kebutuhan

peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, struktur program diklat relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon kepala sekolah, dan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat berbasis AKPK ini diharapkan mampu mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

9

Lampiran-lampiran (dalam CD): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Materi presentasi Diklat calon kepala sekolah/madrasah. Materi presentasi AKPK calon kepala sekolah/madrasah. Contoh hasil analisis AKPK Calon Kepala Sekolah/madrasah. Contoh panduan In Service Learning 1. Contoh panduan In Service Learning 2. Contoh panduan pendampingan OJL. Contoh action plan (rencana kegiatan). Contoh rencana anggaran kegiatan.

10

LAMPIRAN 2 Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In Service Learning 1

1

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 1



1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 1. Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan In-Service Learning 1. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan InService Learning 1. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh lembaga penyelenggara diklat dan master trainer dapat melaksanakan In-Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDMP dan PMP sehingga penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah berjalan secara optimal. Secara khusus, penjaminan mutu penyelenggaran Diklat In-Service Learning 1 perlu dilakukan agar kualitas isi, proses dan hasil diklat In-Service Learning 1 dapat dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dengan baik. Oleh sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer memahami dan terampil melaksanakan In-Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua.

Surakarta, Nopember 2011 Kepala,


i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1 B. DASAR HUKUM .............................................................................. 1 C. TUJUAN .......................................................................................... 1 D. SASARAN ....................................................................................... 1 E. MANFAAT ....................................................................................... 1 BAB II PELAKSANAAN..................................................................................... 3 A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ........................................ 3 B. UNSUR YANG TERLIBAT .............................................................. 3 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 1 ....... 3 D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1 ......... 5 E. DESKRIPSI MATA DIKLAT ............................................................. 6 F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 1 ................ 7 G. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN.............................................. 8 H. JADWAL KEGIATAN....................................................................... 8 BAB III PENUTUP .............................................................................................. 9

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi proses pengusulan calon, seleksi administratif dan seleksi akademik. Sedangkan pendidikan dan pelatihan adalah proses pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik kepada para calon yang telah lulus rekrutmen. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut. Diklat In-Service Learning 1 merupakan salah satu upaya untuk membekali calon kepala sekolah dengan materi diklat yang akan menambah potensi kompetensinya yang relevan, sesuai dengan hasil AKPKnya. Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat In-Service Learning 1 difokuskan pada upaya untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap calon kepala sekolah dengan sejumlah materi yang relevan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Untuk menjamin penyelenggaraan diklat In-Service Learning 1 terstandar, dan implementasinya relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan berbagai pihak yang berkepentingan, diperlukan pembelajaran secara khusus. Selain daripada itu, tentang bagaimana isi, proses dan prosedur pelaksanaan diklat In-Service Learning 1, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah. Namun, karena diklat In-Service Learning 1 itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar penyelenggara diklat dan Master Trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 1.

1

B. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; C. TUJUAN Tujuan petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah adalah sebagai acuan bagi penyelenggara diklat dalam melaksanakan kegiatan diklat In- Service Learning 1 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. D. SASARAN Petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 1 calon kepala sekolah harus dipahami dengan baik oleh penyelenggara diklat dan Master Trainer yang melaksanakan In-Service Learning 1, pada Diklat calon kepala sekolah. E. MANFAAT Manfaat petunjuk teknis ini adalah In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah terlaksana sesuai dengan standar.

2

BAB II PELAKSANAAN A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam durasi minimal 70 (tujuh puluh) jam pelajaran @ 45 menit setara minimal 7 hari kerja. Pelaksanaan kegiatan In-Service Learning 1 ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat berdasarkan kesepakatan dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota.

B. UNSUR YANG TERLIBAT Unsur yang terlibat dalam kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota, yakni pejabat struktural yang berwenang; 2. Penyelenggara diklat, yakni pejabat struktural yang berwenang; 3. Master trainer, yakni widyaiswara, dosen, penanggungjawab akademik diklat calon kepala sekolah; dan 4. Narasumber/fasilitator lain yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi calon kepala sekolah. C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 1 1)

2)

3)

4)

5)

In-Service Learning 1 (IN-1) merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master trainer, nara sumber dan/atau fasilitator sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat. Materi diklat mencakup materi umum, materi inti dan materi penunjang. Materi inti mencakup: 1) Latihan kepemimpinan; 2) Pengembangan keterampilan manajerial; dan 3) Supervisi akademik. Materi umum meliputi kebijakan-kebijakan terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kab/kota/provinsi. Penetapan narasumber didasarkan atas relevansi dan kompetensi narasumber dengan kebutuhan pengembangan kompetensi calon kepala sekolah. Materi penunjang meliputi, evaluasi narasumber/master trainer / fasilitator, evaluasi program, dan evaluasi penyelenggaraan diklat InService Learning 1 oleh lembaga penyelenggara diklat. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan angket yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Latihan kepemimpinan dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi kepribadian, sosial dan kewirausahaan calon kepala

3

sekolah melalui: a) kepemimpinan spiritual; b) kewirausahaan; dan c) dinamika kelompok, d) kepemimpinan pembelajaran. 6) Pengembangan keterampilan manajerial mencakup a) Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS); b) Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah; d) Pengelolaan Peserta Didik; e) Pengelolaan Kurikulum; f) Pengelolaan Keuangan Sekolah; g) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran; h) Pembinaan tenaga administrasi sekolah; i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7) Supervisi akademik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi. Materi supervisi lebih ditekankan pada aspek pembelajaran guru dengan melakukan kunjungan kelas. 8) Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDM dan PMP. 9) Pengaturan strategi pembelajaran di kelas oleh Master Trainer menggunakan hasil analisis individu AKPK calon kepala sekolah peserta diklat yang telah dianalisis sebelumnya sebagai pertimbangan metodologis. 10) Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode experiential learning. Adapun jenisnya antara lain curah pendapat, studi kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok, bermain peran, dan sebagainya. 11) Pada akhir kegiatan In-Service Learning 1 peserta menyusun rencana tindak kepemimpinan yang akan diimplementasikan pada saat On-theJob Learning. Penyusunan rencana tindak kepemimpinan berdasarkan hasil analisis EDS masing-masing sekolah dan hasil analisis evaluasi diri yang dicerminkan pada hasil AKPK. 12) Penilaian dilakukan oleh Master Trainer dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penilaian. 13) Panduan In-Service Learning 1 ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah. Pengaturan jadwal disepakati dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota. 14) Kegiatan In-Service Learning 1 diawali dengan Pembukaan dan diakhiri dengan pelepasan peserta diklat untuk melaksanakan OJL. Pada saat pembukaan diklat diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh peserta dan undangan. 15) Sebelum pelepasan peserta untuk OJL, Penyelenggara diklat harus membagikan Surat Tugas Melaksanakan On The Job Learning yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam Surat Tugas tersebut dijelaskan tentang a) jadwal pelaksanaan OJL dan b) tempat atau sekolah OJL. 16) Untuk kepentingan pengembangan sistem kediklatan maka lembaga penyelenggara diklat diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program dan penyelenggaraan program. Metode dan instrumen monitoring menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. 17) Materi diklat disiapkan oleh LPPKS dan ditetapkan oleh kepala BPSDMP dan PMP dalam bentuk CD dan bahan cetak.

4

D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1 Struktur program diklat dan alokasi waktu pembelajaran adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 1 NO A.

B.

MATA DIKLAT

JUMLAH JAM

UMUM 1.

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional

2 JP

2.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

2 JP

1.

Latihan Kepemimpinan

26 JP

2.

 Kepemimpinan Spiritual (4)  Kewirausahaan (6)  Dinamika Kelompok (8)  Kepemimpinan Pembelajaran (8) Manajerial

23 JP

INTI

     

3. C.

Penyusunan RKS (4) Pengelolaan PTK (2) Pengelolaan Sarpras (2) Pengelolaan Peserta Didik (2) Pengelolaan Keuangan Sekolah (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran (2)  Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah (2)  Pengelolaan Kurikulum (4)  Monitoring dan Evaluasi (2) Supervisi Akademik

8 JP

PENUNJANG 1.

Pembukaan/Penutupan

2 JP

2.

Orientasi Program

1 JP

3.


3 JP

4.


2 JP

5.

Evaluasi

1 JP

Jumlah

70 JP

5

E. DESKRIPSI MATA DIKLAT NO I 1

MATA DIKLAT PROGRAM UMUM Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional

2

Kebijakan Dinas Pendidikan

II 1

INTI Latihan Kepemimpinan

2

Manajerial

3

Supervisi Akademik

III 1

PENUNJANG Pembukaan/

TUJUAN


Memahami arah kebijakan berkaitan dengan program penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah

Kebijakan tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010

Memahami arah kebijakan berkaitan dengan program penyiapan calon kepala sekolah di Kabupaten/Kota.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang penyiapan calon kepala sekolah

Membentuk jiwa kepemimpinan, kepribadian, sosial, dan jiwa wirausaha calon kepala sekolah dengan meningkatkan potensi kepemimpinan, mengubah pola pikir, sikap, perilaku dan tindakan calon kepala sekolah yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berdasarkan hasil pemetaan

   

Memfasilitasi calon kepala sekolah untuk memahami delapan standar nasional pendidikan, komponenkomponen perencanaan, evaluasi diri sekolah, serta penyusunan RKS.

Memfasilitasi calon kepala sekolah untuk memahami konsep dasar supervisi akademik. Pembukaan dan

6

         

Dinamika Kelompok Spiritual Leadership Kepemimpinan Pembelajaran Kewirausahaan

Penyusunan RKS Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Peserta Didik Pengelolaan Kurikulum Pengelolaan Keuangan Sekolah TIK dalam Pembelajaran Pembinaan Administratif Sekolah Monitoring dan Evaluasi Supervisi Akademik

Acara seremonial yang berisikan

NO

MATA DIKLAT Penutupan

TUJUAN penutupan penyelenggaraan diklat.

INSTRUMEN/MATERI DIKLAT sambutan-sambutan dan informasi kediklatan

2

Orientasi Program

Memahami orientasi program dalam bentuk pemaparan dan diskusi tentang struktur program, strategi pembelajaran, model pelatihan, penilaian, dan kelulusan.

3


Membekali peserta dengan perencanaan tindak lanjut OJL yang sistematis dan sesuai dengan hasil analisis EDS dan AKPK calon kepala sekolah/madrasah.

 Format RTK  AKPK calon kepala sekolah/madrasah

4


Mengetahui pencapaian peningkatan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

Tes kognitif tentang kompetensi manajerial dan supervisi akademik

5

Evaluasi

Mengetahui kualitas program dan layanan diklat In-Service Learning1


    

Struktur Program Strategi Pembelajaran Model Pelatihan Penilaian kelulusan

F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 1 Langkah 1

Langkah II

Langkah III

REGISTRASI

PEMBUKAAN

PELAKSANAAN DIKLAT

 Peserta melakukan registrasi.  Peserta mengisi biodata.  Peserta mendapat training kit.

 Pembukaan oleh kepala penyelenggara.  Kebijakan dinas pendidikan  Penjelasan Teknis (orientasi Program)

Langkah V PENUTUPAN  Penutupan oleh kepala penyelenggara.  Penyelesaian administrasi.

7

 Peserta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Penyusunan Rencana tindak lanjut (berdasarkan hasil AKPK masing-masing peserta)

Langkah IV EVALUASI DIKLAT  Evaluasi :  penyelenggaraan diklat.  Program diklat.  Narasumber, Master trainerFasilitator diklat.

G. KOMPONEN DAN ALUR KEGIATAN Komponen kegiatan: 1.

Pembukaan Acara pertama adalah pembukaan, penyampaian informasi teknis kegiatan dan informasi yang terkait dengan tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan In-Service Learning 1.

2.

Pelaksanaan Kegiatan In-Service Learning 1 diawali dengan latihan kepemimpinan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Latihan kepemimpinan disajikan dalam bentuk aktifitas out -door dan in -door. Out -door dilakukan untuk dinamika kelompok dalam bentuk penugasan-penugasan pasca penyajian informasi terkait kepemimpinan pembelajaran, kewirausahaan atau kepemimpinan spiritual. Untuk kepentingan tertentu lembaga penyelenggara diklat bisa mengundang narasumber yang relevan dengan pengembangan kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, atau kepemimpinan. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka di kelas untuk pengembangan keterampilan manajerial dan supervisi akademik. Bagian akhir dari kegiatan In-Service Learning 1 adalah penyusunan Rencana Tindakan Kepemimpinan yang didasarkan oleh hasil analisis AKPK individu calon kepala sekolah peserta diklat.

3.

Pelepasan Acara terakhir adalah pelepasan, penyampaian informasi teknis kegiatan dan informasi yang terkait dengan OJL.

H. JADWAL KEGIATAN Jadwal kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah sebagai contoh terlampir.

8

BAB III PENUTUP

Dengan diselenggarakannya In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah ini diharapkan isi, proses dan prosedur pelaksanaan diklat relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon kepala sekolah, dan kualitas penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengembangan mutu proses In-Service Learning 1 ini diharapkan mampu manjadi sebuah langkah awal mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

9

Lampiran-lampiran (dalam CD): 1. 2. 3. 4. 5.

Materi presentasi AKPK calon kepala sekolah Rencana Tindakan Kepemimpinan (RTK) softcopy dan hardcopy. Contoh hasil analisis AKPK Calon Kepala Sekolah Contoh panduan In-Service Learning 1 Contoh jadwal kegiatan In-Service Learning 1 diklat calon kepala sekolah

10

LAMPIRAN 3 Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On Job Learning

1

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PELAKSANAAN ON JOB LEARNING



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan On The Job Learning Diklat Calon Kepala Sekolah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan On The Job Learning. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan On The Job Learning. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh lembaga penyelenggara diklat dan master trainer dapat melaksanakan On The Job Learning sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDMP dan PMP sehingga penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah berjalan secara optimal. Secara khusus, penjaminan mutu penyelenggaran Diklat On The Job Learning perlu dilakukan agar kualitas isi, proses dan hasil pelaksanaan On The Job Learning dapat dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dengan baik. Oleh sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer memahami dan terampil melaksanakan On The Job Learning sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua.



i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................... ....................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ............................ ................................................... . 1

A. LATAR BELAKANG .............................. ...................................................

. 1

B. DASAR HUKUM .................................... ...................................................

2

C. TUJUAN .............................................. ...................................................

2

D. SASARAN ............................................ ...................................................

2

E. MANFAAT ........................................... ...................................................

2

BAB II PELAKSANAAN ................................ ...................................................

3

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN .... ................................................

3

B. UNSUR YANG TERLIBAT……………………...............................................

3

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN …………...........................................….

3

D. STRUKTUR PROGRAM OJL .................... .................................................

6

E. STRATEGI PELAKSANAAN OJL ................ ..............................................

7

BAB III PENUTUP ........................................ ...................................................

9

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi proses pengusulan calon, seleksi administratif dan seleksi akademik. Sedangkan pendidikan dan pelatihan adalah proses pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik kepada para calon yang telah lulus rekrutmen. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut. On The Job Learning merupakan salah satu upaya untuk memberikan tambahan bekal berupa pengalaman bekerja sebagai calon kepala sekolah di sekolah sendiri maupun di sekolah lain yang relevan dengan kebutuhan pengembangan potensi kompetensi calon kepala sekolah. Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran On The Job Learning difokuskan pada upaya untuk mempraktekan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dipelajari selama diklat In-Service Learning 1. Menerapkan rencana tindakan kepemimpinan, mensupervisi guru, menyusun perangkat pembelajaran, mengkaji pengelolaan berbagai aspek manajerial merupakan bentuk-bentuk praktek lapangan yang harus dilakukan oleh calon kepala sekolah. Untuk menjamin pelaksanaan On The Job Learning terstandar, dan implementasinya relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan berbagai pihak yang berkepentingan, diperlukan pembelajaran secara khusus.

Selain daripada itu, tentang bagaimana isi, proses dan prosedur pelaksanaan On The Job Learning, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah. Namun, karena On The Job Learning itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk

1

operasional yang praktis dan rinci agar penyelenggara diklat dan master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan On The Job Learning. B. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan On The Job Learning diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; C. TUJUAN Tujuan Petunjuk Teknis On The Job Learning diklat calon kepala sekolah adalah untuk memastikan kegiatan OJL dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut. D. SASARAN Petunjuk teknis pelaksanaan On The Job Learning harus dipahami dengan baik oleh penyelenggara diklat, Master Trainer, dan kepala sekolah mentor yang harus melaksanakan On the Job Learning dan melakukan pendampingan selama calon kepala sekolah magang di sekolah sendiri maupun di sekolah lain. E. MANFAAT Manfaat petunjuk teknis pelaksanaan On The Job Learning diklat calon kepala sekolah ini terlaksananya OJL sesuai dengan standar.

2

BAB II PELAKSANAAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Kegiatan On The Job Learning diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam durasi minimal 200 (dua ratus) JP, setara selama 3 bulan. Pelaksanaan kegiatan On The Job Learning di sekolah sendiri dan di sekolah lain ditetapkan oleh Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan dengan lembaga penyelenggara diklat. B. UNSUR YANG TERLIBAT Unsur yang terlibat dalam kegiatan On The Job Learning diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota terkait, yakni Pejabat struktural yang berwenang; 2. Penyelenggara diklat, yakni Pejabat struktural yang berwenang; dan 3. Master trainer dan penanggungjawab akademik diklat calon kepala sekolah. C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN ON THE JOB LEARNING (1) On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Dilakukan di 2 (dua) sekolah, yakni di sekolah sendiri dan di sekolah lain. Pelaksanaan OJL di sekolah sendiri setara dengan 150 JP dan pelaksanaan OJL di sekolah lain setara dengan 50 JP. (2) Penugasan peserta diklat sebagai calon kepala sekolah magang di sekolah sendiri dan di sekolah lain ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota melalui surat tugas melaksanakan OJL. Surat tugas harus sudah dikeluarkan oleh Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sebelum peserta menyelesaikan diklat In-Service Learning 1 dan dikirimkan ke sekolah sendiri dan ke sekolah lain tempat peserta akan ditugaskan untuk magang. (3) Program OJL terdiri dari: a) Pelaksanaan Rencana Tindak Kepemimpinan, b) Pelaksanaan Observasi Terhadap Guru Junior, c) Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan Bahan Ajar), d) Pelaksanaan Tugas Mandiri (kajian-kajian), dan e) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Berdasarkan AKPK dan f) penyusunan portofolio serta materi presentasi hasil OJL.

3

(4) Rencana Tindak Kepemimpinan adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja calon kepala sekolah/madrasah Kegiatan tersebut harus relevan dengan hasil analisis AKPK individu yang terlemah dipadukan dengan hasil EDS mencakup Standar Isi, Proses, Penilaian untuk mencapai SKL , dalam upaya peningkatan kualitas kinerja. Matriks RTK yang telah disusun pada saat In-Service Learning 1 dikonfir-masikan dengan kepala sekolah mentor dan hasil Evaluasi Diri Sekolah. Pelaksanaan RTK dilakukan minimal 2 siklus. (5) Observasi pembelajaran terhadap guru junior dilakukan untuk menerapkan keterampilan konseptual, teknikal dan interpersonal dalam melaksanakan supervisi akademik di sekolah. Observasi dilakukan pada satu orang guru dengan dua kali pelaksanaan observasi. (6) Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan untuk satu kompetensi dasar pada satu mata pelajaran yang diampu. (7) Tugas mandiri berupa pengkajian untuk mempersiapkan calon kepala sekolah memahami berbagai kegiatan pengelolaan/manajerial di sekolah, yang mencakup a) Penyusunan Rencana Kerja Sekolah; b)Pengelolaan Kurikulum; c)Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; d) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah; e)Pengelolaan Peserta Didik; f)Pengelolaan Keuangan Sekolah; g)Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah; h) Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran; i) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Pengkajian minimal mencakup aspek kondisi ideal, kondisi nyata yang terjadi di sekolah kemudian menemukan kesenjangan dan mencari alternatif solusi pemecahannya. Hasil kajian kemudian dikonfirmasikan di sekolah magang (lain). (8) Upaya peningkatan kompetensi berbasis AKPK di sekolah lain adalah kegiatan calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan individu dengan belajar dari kepala sekolah mentor. (9) Penyusunan portofolio sebagai laporan hasil OJL dilengkapi bahan presentasi. Presentasi dilakukan melalui penyajian lisan dan menggunakan alat bantu komputer/PC dengan program aplikasi Power Point selama minimal 30 menit per peserta dan dilaksanakan pada saat diklat In- Service Learning 2. (10) On-the Job Learning (OJL) menggunakan metode experiential learning. (11) Selama pelaksanaan On-the Job Learning (OJL), lembaga penyelenggara diklat melaksanakan program pendampingan 3 (tiga) kali. Pendampingan pertama dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, kesulitan dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan OJL dan membantu mengatasi permasalahan,

4

kesulitan dan kendala tersebut. Strategi pendampingan dilakukan berupa tatap muka di kelas dengan petugas pendampingan/master trainer. Pendampingan kedua dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, kesulitan dan kendala yang terjadi di lapangan upaya mendapatkan masukan dari kepala sekolah mentor. Strategi pendampingan dilakukan berupa tatap muka di kelas dengan petugas pendampingan/master trainer dan atau jika memungkinkan dikombinasikan dengan kunjungan ke sekolah tempat magang dan atau tatap muka dengan kepala sekolah mentor. Pendampingan ketiga dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan OJL melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan OJL dan pembimbingan dalam penyusunan portofolio dan bahan presentasi. Strategi pendampingan dilakukan berupa tatap muka di kelas dengan petugas pendampingan/master trainer. Jumlah petugas pendampingan ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta (15 peserta/petugas) ditambah seorang petugas monev. Pendampingan dilakukan selama satu hari di lokasi setara dengan 10 JP. Metode pendampingan antara lain pengisian instrumen monev perkembangan pelaksanaan OJL, konsultasi individu, Focus Group Discussion, dan umpan balik oleh petugas pendampingan. (12) Pada akhir kegiatan On-the Job Learning (OJL) kepala sekolah mentor memberikan penilaian sikap kepada peserta diklat yang melaksanakan OJL di sekolahnya. Hasil penilaian disampaikan dalam amplop tertutup dan diserahkan kepada lembaga penyelenggara diklat pada saat diklat In-Service Learning 2. (13) Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah mentor dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penilaian. (14) Penilaian pelaksanaan program OJL dilakukan oleh master trainer. (15) Panduan pendampingan On-the Job Learning (OJL) ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah. Pengaturan jadwal pendampingan disepakati dengan Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota dan disesuaikan dengan durasi waktu OJL. (16) Untuk kepentingan pengembangan sistem kediklatan maka lembaga penyelenggara diklat diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program dan penyelenggaraan OJL. Metode dan instrumen monitoring menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Petugas monitoring evaluasi adalah staf administrasi atau panitia diklat.

5

D. STRUKTUR PROGRAM ON THE JOB LEARNING Alokasi waktu N 0


SEKOLA H SENDIRI

SEKOLA H LAIN

Jumlah

1


40

40

2

observasi pembelajaran guru junior

20

20

3


40

40

4


Mengkaji RKS

8

4

12

4.2


8

4

12

4.3


4

2

6

4.4

Mengkaji Pengelolaan Sarpras

4

2

6

4.5


4

2

6

4.6


4

2

6

4.7


4

2

6

4.8


2

1

3

4.9

Mengkaji Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

2

1

3

20

20

5


6


10

10

20

Jumlah

150

50

200

6

E. STRATEGI PELAKSANAAN ON THE JOB LEARNING Langkah 1

Langkah II

Langkah III

PERSIAPAN PROGRAM

PELAKSANAAN PROGRAM

REFLEKSI DAN PERBAIKAN

 Perkenalan dan Orientasi  Verifikasi program  Perancangan program sesuai verifikasi  Pengesahan program oleh kepala sekolah diketahui fasilitator

 Membangun komitmen  Penjelasan teknis magang  Peserta menerapkan hasil pelatihan In Service Learning 1 di sekolah berdasarkan analisis AKPK masingmasing peserta.  Peserta mencermati best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada).

Langkah V EVALUASI  Penilaian para peserta oleh pembimbing On the Job learning

 Refleksi penyelesaian tugas-tugas. 

Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika ada).

Langkah IV PENYUSUNAN LAPORAN  Finalisasi Penyusunan laporan pelaksanaan program.  Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada).

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah I Persiapan Program

Langkah II Pelaksanaan Program

Langkah III Refleksi dan Perbaikan Program Langkah IV Penyusunan

1. Perkenalan dan Orientasi Lapangan 2. Verifikasi rancangan program yang telah dibuat saat In-Service Learning 1 dengan pelaksanaan program kekepalasekolahan 3. Perancangan program sesuai hasil verifikasi 4. Pengesahan program oleh kepala sekolah dengan diketahui fasilitator 1. Membangun komitmen 2. Penjelasan teknis magang 3. Peserta menerapkan hasil pelatihan InService Learning 1 di sekolah. 4. Peserta mencermati best practice yang dilakukan kepala sekolah (jika ada).

1. Refleksi penyelesaian tugas-tugas. 2. Refleksi terhadap best practice kepala sekolah (jika ada).

1. Finalisasi Penyusunan laporan sesuai dengan tagihan-tagihan pelatihan In-Service Learning 1 untuk 7

Laporan

Langka hV Evaluasi

disajikan di depan fasilitator pada InService Learning 2 dan mendapatkan penilaian. rekomendasi pelaksanaan program. 2. Menulis laporan best practice yang didapatkan (jika ada). 1. Penilaian para peserta oleh pembimbing Onthe-Job Learning

8

BAB III PENUTUP

Dengan diselenggarakannya On The Job Learning diklat calon kepala sekolah/madrasah ini diharapkan isi, proses dan prosedur pelaksanaan diklat

relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah, relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon kepala sekolah/madrasah, dan kualitas penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengembangan mutu proses On The Job Learning ini diharapkan mampu manjadi sebuah langkah awal mewujudkan kepala sekolah/madrasah yang amanah, berjiwa wirausaha dan profesional yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

9

Lampiran-lampiran: 1. Materi presentasi RTK 2. Contoh dan template Rencana Tindakan Kepemimpinan (RTK) softcopy dan hardcopy. 3. Contoh hasil analisis AKPK Calon Kepala Sekolah 4. Contoh panduan Pendampingan On The Job Learning 5. Contoh surat tugas melaksanakan OJL dari Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota. 6. Contoh Program RTL oleh peserta 7. Template portofolio 8. Instrumen monev perkembangan pelaksanaan On The Job Learning. 9. Instrumen monev program dan penyelenggaraan On The Job Learning.

10

LAMPIRAN 4 Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In Service Learning 2

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PELAKSANAAN IN SERVICE LEARNING 2



1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In- Service Learning 2. Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan In- Service Learning 2. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan pelaksanaan In-Service Learning 2. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh lembaga penyelenggara diklat dan master trainer dapat melaksanakan In-Service Learning 2 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepala BPSDMP dan PMP sehingga penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah berjalan secara optimal. Secara khusus, penjaminan mutu penyelenggaran In-Service Learning 2 perlu dilakukan agar kualitas isi, proses dan hasil In- Service Learning 2 dapat dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan dengan baik. Oleh sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer memahami dan terampil melaksanakan In-Service Learning 2 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua.

Surakarta, Nopember 2011 Kepala


i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................ii BAB I

PENDAHULUAN ..........................................................................1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................1 B. DASAR HUKUM ..............................................................................2 C. TUJUAN ..........................................................................................2 D. SASARAN .......................................................................................2 E. MANFAAT ........................................................................................3 BAB II PELAKSANAAN ..............................................................................4 A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN .. ..................... ...............4 B. UNSUR YANG TERLIBAT……………..........................................…4 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN ……...........................................4 D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT INSERVICE 2 ……………………..........................................………..….....6 E. DESKRIPSI MATA DIKLAT ……..........................................….........6 F. STRATEGI PELAKSANAAN INSERVICELEARNING 2 ……………........................................…………..7 G. JADWAL KEGIATAN ........... ................. ..........................................8 BAB III PENUTUP .................... ..................... .............................................9

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi proses pengusulan calon, seleksi administratif dan seleksi akademik. Sedangkan pendidikan dan pelatihan adalah proses pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik kepada para calon yang telah lulus rekrutmen. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut. In-Service Learning 2 merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah. In-Service Learning 2 dilakukan untuk menilai perkembangan peningkatan potensi kompetensi calon kepala sekolah selama mengikuti diklat calon kepala sekolah. Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran In-Service Learning 2 difokuskan pada upaya untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap calon kepala sekolah dan relevansinya dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Untuk menjamin penyelenggaraan In-Service Learning 2 terstandar, dan implementasinya relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan berbagai pihak yang berkepentingan, diperlukan pembelajaran secara khusus. Selain daripada itu, tentang bagaimana isi, proses dan prosedur pelaksanaan InService Learning 2, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah. Namun, karena In-Service Learning 2 itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar lembaga penyelenggara diklat dan master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara

1

proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In-Service Learning 2.

B. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan In Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

C. TUJUAN Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan In- Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah Madrasah adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan kegiatan In-Service Learning 2 bagi lembaga penyelenggara. D. SASARAN Sasaran petunjuk teknis pelaksanaan In-Service Learning 2 calon kepala sekolah adalah lembaga penyelenggara diklat dan Master Trainer yang melaksanakan In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2 pada Diklat calon kepala sekolah.

2

E. MANFAAT Manfaat petunjuk teknis ini adalah In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah terlaksana sesuai dengan standar.

3

BAB II PELAKSANAAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Kegiatan In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam durasi minimal 30 (tiga puluh) jam pelajaran @ 45 menit. Satu kali kegiatan selama 3 hari kerja. Pelaksanaan kegiatan In-Service Learning 2 ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat berdasarkan kesepakatan dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota.

B. UNSUR YANG TERLIBAT Unsur yang terlibat dalam kegiatan In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota terkait, yakni Kabid Ketenagaan, Kasi peningkatan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dan staf; 2. Penyelenggara diklat, yakni Kabid Fasilitasi Peningkatan kompetensi, Kabid Program, Kasi program dan informasi; dan 3. Master trainer, yakni widyaiswara, dosen, penanggungjawab akademik diklat calon kepala sekolah. C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 2 1. In-Service Learning 2 (IN-2) merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka antara peserta diklat dengan master trainer, sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat. 2. Pada awal kegiatan, peserta menyerahkan portofolio dan bahan presentasi serta hasil penilaian sikap dan pelaksanaan program OJL oleh kepala sekolah mentor 1 dan mentor 2. 3. In-Service Learning 2 (IN-2) dilakukan untuk menilai portofolio calon kepala sekolah/madrasah dan presentasi hasil OJL. 4. Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap sejumlah tagihan hasil pelaksanaan OJL yang dikumpulkan oleh calon kepala sekolah/madrasah dalam satu folder. 5. Portofolio hasil OJL terdiri dari a) laporan tindak kepemimpinan; b) laporan observasi pembelajaran guru junior; c) laporan penyusunan perangkat pembelajaran; d) laporan hasil kajian-kajian sesuai dalam struktur program diklat OJL; dan e) laporan upaya peningkatan kompetensi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian (AKPK).

4

6. Penilaian portofolio dilakukan oleh master trainer melalui pemeriksaan semua laporan hasil OJL dalam bentuk bahan cetak dan CD. Penilaian menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. 7. Penilaian presentasi dilakukan melalui penyajian lisan dan menggunakan alat bantu komputer/PC dengan program aplikasi Power Point. Materi presentasi berupa Power Point dikumpulkan terlebih dulu dalam satu CD oleh ketua kelompok atau ketua kelas dan diserahkan kepada panitia diklat sebelum pembukaan In-Service Learning 2. Presentasi setiap peserta dilakukan selama minimal 30 menit per peserta. Penilaian menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam petunjuk teknis penilaian. 8. Selama In-Service Learning 2 Master trainer melakukan penilaian sikap menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam petunjuk teknis penilaian. 9. Pengaturan strategi pelaksanaan In Service Learning 2 ditetapkan oleh lembaga penyelenggara diklat. Strategi dapat dilakukan dalam bentuk: a) presentasi peserta satu per satu dihadapan master trainer; b) presentasi peserta satu per satu di depan master trainer dan peserta diklat lain dalam kelas besar; c) presentasi peserta satu per satu dihadapan master trainer dan peserta lain dalam kelompok-kelompok kecil. 10. Panduan In-Service Learning 2 ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah. Pengaturan jadwal disepakati dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota. 11. Kegiatan In-Service Learning 2 diawali dengan pembukaan dan diakhiri dengan penutupan diklat. Pada saat pembukaan diklat diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh peserta dan undangan. Dilanjutkan dengan pemberian informasi kepada peserta tentang strategi pelaksanaan penilaian dan penjelasan tentang ketentuan penilaian dan kriteria kelulusan. 12. Dalam penutupan, penyelenggara diklat harus menyampaikan laporan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah secara komprehensif mencakup In-Service Learning 1, On The Job Learning dan In-Service Learning 2. Laporan panitia tanpa disertai dengan pengumuman hasil kelulusan peserta karena kelulusan peserta diklat sebagai bagian dari hasil diklat akan disampaikan secara tertulis sebagai laporan oleh lembaga penyelenggara diklat kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota. Selanjutnya pengumuman hasil kelulusan akan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota. 13. Untuk kepentingan pengembangan sistem kediklatan maka lembaga penyelenggara diklat diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program dan penyelenggaraan In- Service Learning 2. Metode dan instrumen monitoring menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.

5

14. Setelah selesai melaksanakan In- Service Learning 2, lembaga penyelenggara diklat wajib melaporkan hasil penyelenggaraan diklat yang disertai dengan nilai diklat calon kepala sekolah. Laporan disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten /kota atau kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota terkait dan kepada LPPKS untuk pengusulan nomor unik kepala sekolah ke kepala BPSDM dan PMP serta untuk data base sertifikat kepala sekolah nasional.

D. STRUKTUR PROGRAM DIKLAT IN-SERVICE LEARNING 2 NO

JUMLAH JAM

MATA DIKLAT

1


1 JP

2


10 JP

3

Penilaian Portofolio

14 JP

4

Refleksi Pelatihan

3 JP

5

Evaluasi

1 JP

6

Pembukaan/Penutupan

1 JP

Jumlah

30JP

E. DESKRIPSI MATA DIKLAT NO

MATA DIKLAT

TUJUAN

INSTRUMEN/ MATERI DIKLAT

1


Memberikan informasi tentang indikator kelulusan diklat

Lembar penilaian presentasi Lembar penilaian portofolio

2


Memberikan kesempatan peserta memaparkan dan mempertanggung jawabkan hasil OJL

Bahan presentasi Laporan OJL Lembar penilaian presentasi

3

Penilaian

Menilai kualitas

Lembar

6

NO

MATA DIKLAT

TUJUAN

INSTRUMEN/ MATERI DIKLAT penilaian portofolio

portofolio

portofolio OJL peserta

4

Refleksi Pelatihan

Memberi kesempatan peserta untuk merefleksi diri atas pencapain peningkatan pengetahuan, pengalaman selama mengikuti diklat

Lembar refleksi diklat

5

Evaluasi

Mengetahui kualitas program dan layanan diklat In-Service Learning 2 calon kepala sekolah/madrasah


6

Penutupan

Menutup penyelenggaraan diklat


F. STRATEGI PELAKSANAAN IN-SERVICE LEARNING 2 Langkah 1

Langkah II

Langkah III

REGISTRASI & ORIENTASI

PELAKSANAAN DIKLAT

EVALUASI DIKLAT

 Peserta melakukan registrasi.  Peserta mengisi biodata.  Peserta mendapat informasi tentang kriteria kelulusan.

 Penilaian Portofolio  Presentasi hasil OJL

 Evaluasi :  penyelenggaraan diklat.  Evaluasi Program  Fasilitator diklat.

Langkah IV PENUTUPAN  Penutupan oleh kepala penyelenggara.  Penyelesaian administrasi.

7

Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Langkah I

Semua peserta diberikan informasi tentang kriteria kelulusan.

Langkah II

Pembukaan kegiatan in service learning 2 Penilaian portofolio untuk mengetahui hasil-hasil OJL dengan berbagai macam penilaian. Penilaian hasil OJL dilakukan dengan presentasi tentang best practice dan studi kasus untuk mengungkap hasil temuan terbaik di sekolah dan mengukur kemampuan menyelesaikan kasus. Pemberian feed-back kepada masing-masing peserta.

Langkah III

Evaluasi diklat secara menyeluruh, mulai dari proses pengelolaan diklat, evaluasi terhadap nara sumber/ fasilitator, evaluasi terhadap program diklat sampai pada evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah.

Langkah IV

Penutupan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ madrasah dilaksanakan setelah semua program pokok dilakukan dan diakhiri dengan pemberian keterangan lulus dari lembaga diklat. Pengusulan peserta yang dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah dan nomor unik kepala sekolah dari LPPKS.

G. JADWAL KEGIATAN Jadwal kegiatan In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah sebagai contoh terlampir.

8

BAB III PENUTUP

Dengan diselenggarakannya In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah ini diharapkan isi, proses dan prosedur pelaksanaan diklat relevan dengan

kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Disamping itu, juga relevan dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon kepala sekolah, dan kualitas penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengembangan mutu proses In- Service Learning 2 ini diharapkan mampu manjadi sebuah langkah awal mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

9

Lampiran-lampiran (dalam CD): 1. Materi presentasi Penilaian Diklat calon kepala sekolah 2. Contoh panduan In-Service Learning 2 3. Contoh jadwal kegiatan In-Service Learning 2 diklat calon kepala sekolah 4. Instrumen penilaian portofolio 5. Instrumen penilaian sikap 6. Instrumen penilaian presentasi 7. Instrumen monev program dan penyelenggaraan In-Service Learning 2. 8. Software rekapitulasi penilaian.

10

LAMPIRAN 5 Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat

1

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT



1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasah. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh Master Trainer memahami petunjuk teknis ini supaya penilaian terhadap peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kepala BPSDMP dan PMP sehingga diklat calon kepala sekolah/madrasah dapat diselenggarakan secara optimal. Penilaian terhadap peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah perlu dilaksanakan agar kualitas instrumen, proses dan hasil penilaian peserta diklat dapat dilakukan, dipantau dan dikendalikan. Oleh sebab itu, kita berharap agar para Master Trainer dapat memahami dan memberikan penilaian peserta diklat dengan akurat. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua.



i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1 B. DASAR HUKUM ................................................................................... 2 C. TUJUAN ............................................................................................... 2 D. SASARAN ............................................................................................ 3 E. MANFAAT ............................................................................................ 3 BAB II PELAKSANAAN ........................................................................................... 4 A. JENIS DAN ASPEK PENILAIAN .......................................................... 4 B. PENILAI ............................................................................................... 4 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ........................................... 5 D. STRATEGI PENILAIAN PESERTA DIKLAT ......................................... 6 E. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ..................................................... 6 F. KRITERIA KELULUSAN..................................................................... 11 BAB III PENUTUP ................................................................................................. 12

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah/madrasah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah/madrasah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut. Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah merupakan salah satu upaya untuk membekali calon kepala sekolah/madrasah dengan materi diklat yang akan meningkatkan kompetensinya yang relevan, sesuai dengan hasil AKPKnya. Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kepala sekolah/madrasah yang amanah, berjiwa wirausaha dan profesional. Untuk menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran diklat secara terstandar, diperlukan instrumen, proses dan hasil penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah yang akurat. Dalam implementasinya, penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh Master Trainer. Agar pelaksanaan penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah berlangsung secara efektif dan efisien, dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan, diperlukan pembelajaran secara khusus. Selain itu, tentang bagaimana proses penilaian peserta diklat calon kepala sekolah diklat itu harus dilaksanakan, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Namun, karena penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah itu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar semua master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah.

1

B. DASAR HUKUM Dasar hukum penilaian peserta diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

C. TUJUAN Tujuan Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Sekolah/Madrasah adalah untuk memastikan:

Peserta Diklat

Calon

Kepala

1. instrumen penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah relevan dengan perkembangan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah selama mengikuti diklat; 2. proses penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah relevan dengan materi, tujuan, dan hasil diklat pada setiap tahapan pelaksanaan diklat; dan 3. penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2

D. SASARAN Sasaran Juknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah: 1. master trainer pada tahap In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2; dan 2. kepala sekolah magang (mentor) pada tahap On-the-Job Learning.

E. MANFAAT Manfaat Juknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah ini adalah calon kepala sekolah/madrasah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

3

BAB II PELAKSANAAN

A. JENIS DAN ASPEK PENILAIAN Penilaian dilakukan terhadap peserta mencakup aspek knowledge, attitude dan skills. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan pada setiap tahapan diklat, yakni In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2.

Implementasi penilaian knowledge dilakukan pada In-Service Learning 1, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test. Implementasi penilaian attitude dilakukan secara menyeluruh baik pada saat In-Service Learning 1, on the job Learning, dan In-Service Learning 2. Implementasi penilaian skill dilakukan terhadap portofolio dan presentasi hasil yang dilakukan pada On-the-Job Learning. Secara rinci penilaian dilakukan sebagai berikut: 1. Aspek Knowledge Penilaian aspek knowledge dilakukan pada tahap In-Service Learning 1 melalui Post Test dan tugas-tugas individu maupun kelompok. (format penilaian terlampir) 2. Aspek Attitude Penilaian aspek attitude dilakukan pada tahap In-Service Learning 1, Onthe-Job Learning, maupun In-Service Learning 2. (format penilaian terlampir) 3. Aspek Skills Penilaian aspek skills dilakukan pada tahap In-Service Learning 1 melalui tugas-tugas dan diskusi kelompok. (format penilaian terlampir)

Penilaian In-Service Learning 1 dilaksanakan oleh Master Trainer pada saat tahap kegiatan diklat In-Service Learning 1. Penilaian On-the-Job Learning dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Magang pada saat tahap kegiatan diklat On-the-Job Learning dan oleh master trainer, (3) Penilaian In-Service Learning 2 dilaksanakan oleh Master Trainer pada saat tahap kegiatan diklat In-Service Learning 2.

B. PENILAI Penilai dalam diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah: 1. Master Trainer; yakni widyaiswara atau dosen yang memiliki sertifikat Master Trainer yang ditunjuk oleh lembaga penyelenggara diklat sebagai master trainer. Master Trainer melakukan penilaian pada setiap mata diklat yang diampu pada diklat In service learning 1 meliputi pengetahuan

4

(knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude). Pada In-Service Learning 2 master trainer melakukan penilaian terhadap portofolio dan presentasi laporan hasil OJL serta sikap calon kepala sekolah/madrasah. 2. Kepala sekolah sendiri (mentor 1), yakni kepala sekolah dimana calon kepala sekolah bekerja sebagai guru. Kepala sekolah mentor 1 memberikan nilai sikap dan pelaksanaan program pada On-The Job Learning. 3. Kepala sekolah lain (mentor 2), yakni kepala sekolah dimana guru magang sebagai calon kepala sekolah. Kepala sekolah mentor 2 memberikan nilai sikap dan pelaksanaan program pada On-The Job Learning.

C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 1) Standar penilaian adalah standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian peserta diklat calon kepala sekolah. 2) Penilaian peserta diklat calon kepala sekolah adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta diklat calon kepala sekolah. 3) Penilaian peserta diklat mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude). 4) Implementasi penilaian pengetahuan (knowledge) dilakukan pada InService Learning I, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test. 5) Implementasi penilaian sikap (attitude) dilakukan secara menyeluruh baik pada saat In-Service Learning 1, On the job Learning, dan In-Service Learning 2. 6) Implementasi penilaian keterampilan (skills) dilakukan terhadap portofolio dan presentasi hasil On the job learning pada In-Service Learning 2. 7) Instrumen penilaian In service learning 1 terdiri dari a) post test untuk menilai pengetahuan seluruh mata diklat yang dipelajari, b) penilaian sikap setiap mata diklat untuk menilai sikap peserta pada waktu mengikuti diklat setiap mata diklat, c) penilaian diskusi setiap mata diklat untuk menilai keterlibatan dan keaktifan peserta dalam diskusi kelompok pada setiap mata diklat, dan d) penilaian kepemimpinan untuk menilai aspek kepribadian, sosial, kewirausahaan dan kepemimpinan peserta pada mata diklat latihan kepemimpinan. 8) Instrumen penilaian On-The Job learning terdiri dari 1) instrumen penilaian sikap untuk menilai sikap peserta selama melaksanakan OJL, 2) instrumen penilaian pelaksanaan program OJL. 9) Instrumen penilaian In-Service Learning 2. terdiri dari 1) instrumen penilaian portofolio untuk menilai hasil pelaksanaan OJL yang meliputi RTK, supervisi, perangkat pembelajaran, tugas mandiri, upaya peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK dan laporan OJL; 2) instrumen penilaian presentasi untuk menilai kemampuan menyajikan secara lisan hasil OJL yang meliputi aspek isi, penyajian dan pengorganisasian; 3) instrumen penilaian sikap untuk menilai sikap peserta selama In-Service Learning 2. 10) Penyerahan hasil penilaian peserta diklat oleh master trainer kepada lembaga penyelenggara diklat dilakukan sebelum setiap tahapan diklat berakhir.

5

11) Hasil penilaian peserta diklat selanjutnya diolah oleh lembaga penyelenggara diklat untuk pengambilan keputusan (kelulusan peserta diklat). D. STRATEGI PENILAIAN PESERTA DIKLAT Pelaksana

Kegiatan

Borang/Catatan Mutu

Mulai Admin

1.

Format Standar Penilaian Diklat [F.PD.1.1]

2.

Software Penginputan Penilaian Diklat [F.PD.4.1] Format Rekap Hasil Nilai Diklat [F.PD.4.2]

Pembagian Format Penilaian Diklat

Narasumber/ Fasilitator

Narasumber/ Fasilitator

Pengisian Format Penilaian Diklat

Penyerahan Format Penilaian Diklat yang telah diisi

Penginputan dan Perekapan Nilai Diklat

Admin 3.

Selesai

E. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN Rekapitulasi hasil penilaian adalah pengumpulan nilai dari setiap tahap diklat mulai dari In-Service Learning 1, OJL, dan In-Service Learning 2, kemudian dilakukan pengolahan. Karena luasnya cakupan yang dinilai serta, beragamnya instrumen penilaian maka dalam melakukan rekap nilai akhir dilakukan secara bertahap. Adapun tahap rekapitulasi nilai dalam diklat ini adalah:

6

1. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 1 Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 1 adalah proses penggabungan aspek yang dinilai dalam tahap In-Service Learning 1. Secara garis besar aspek yang dinilai pada tahap In-Service Learning 1 antara lain adalah Kepemimpinan, Manajerial, Supervisi, dan Post test. Pada aspek manajerial terbagi ke dalam mata diklat diantaranya adalah Penyusunan RKS, Pengelolaan PTK, Pengelolaan Sarpras, Pengelolaan Peserta Didik, Pengelolaan Kurikulum, Pengelolaan Keuangan Sekolah, TIK Dalam Pembelajaran, Pembinaan TAS, Monev. Dalam melakukan penilaian terhadap sub aspek manajerial dan supervisi dilakukan dengan menilai sikap, keterampilan dan diskusi kelompok. Tabel pengolahan nilai In-Service Learning 1 seperti ditampilkan dibawah ini.

Tabel diatas disesuaikan dengan ruang yang tersedia dalam Juknis Penilaian ini, tanpa mengurangi isi secara umum. Tabel yang sebenarnya ada pada file excel untuk pengolahan nilai akhir.

a) Keterangan: S : Kolom Nilai Sikap K

: Kolom Nilai Keterampilan

D

: Kolom Nilai Diskusi

R1..15 : Rerata Nilai Ke-1 sampai ke-15

b) Instrumen Penilaian yang digunakan: Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam In-Service Learning1 adalah: 1) A-1 = Instrumen Pre-test dan Post-tes 2) A-2 = Instrumen Penilaian Sikap 3) A-3 = Instrumen Penilaian Diskusi 4) A-4 = Instrumen Penilaian Kepemimpinan

7

c) Rumus Perhitungan Nilai In-Service Learning 1

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑁 − 1 =

𝑅1 + 𝑅2 … 𝑅15 15

Dari rumusan tersebut didapat bahwa nilai In-Service Learning 1 terbentuk dari nilai kepemimpinan, manajerial, supervisi, dan post test. Nilai akhir diperoleh dengan mencari rerata aspek 1 sampai dengan aspek 15 yang diberikan oleh master trainer.

d) Pengolahan Nilai In Service Learning 1 Pengolahan nilai In-Service Learning 1 pada program MS Excell yang sudah tersedia, dilakukan dengan cara melakukan input nilai kepemimpinan, nilai sikap, nilai diskusi, nilai keterampilan, dan nilai post test. Setelah proses input selesai dilakukan, secara otomatis kolom jumlah akhir akan terisi dengan sendirinya.

2. Rekapitulasi Nilai On the Job Learning. Rekapitulasi Nilai On the Job Learning adalah proses penggabungan nilai sikap, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kepala sekolah tempat magang pertama (Mentor-1), Kepala sekolah tempat magang Kedua (Mentor-2), dan Master Trainer. Tabel pengolahan nilai On the Job Learning seperti ditampilkan dibawah ini.

a) Keterangan: S : Kolom Nilai Sikap PP

: Kolom Nilai Pelaksanaan Program

RT1..3 : Rerata Nilai Ke-1 sampai ke-3 b) Instrumen Penilaian yang digunakan Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam On the Job Learning adalah, 1) B-1 = Instrumen Penilaian Sikap 2) B-2 = Instrumen Penilaian Pelaksanaan Program

8

c) Rumus Perhitungan Nilai On the Job Learning

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑂𝐽𝐿 =

𝑅𝑇 1 + 𝑅𝑇 2 + 𝑅𝑇 3 3

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai On the Job Learning terbentuk dari rerata nilai yang diberikan oleh Mentor-1 (M1), Mentor-2 (M2), dan Master Trainer (MT).

d) Cara Pengolahan dalam On the Job Learning Pengolahan nilai On the Job Learning dilakukan dengan cara melakukan input nilai sikap dan nilai pelaksanaan program yang dilakukan oleh Mentor-1, Mentor-2, dan Master Trainer kedalam tabel program MS Excell diatas. Setelah proses input selesai dilakukan, secara otomatis kolom jumlah akhir akan terisi dengan sendirinya.

3. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 2. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 2 merupakan proses penggabungan tiap aspek yang dinilai pada tahap In-Service Learning 2. Adapun aspek yang dilakukan penilaian pada tahap In-Service Learning 2 adalah sikap, portofolio, dan presentasi. Adapun bentuk tabel pengolahan nilai In-Service Learning 2 seperti ditampilkan dibawah ini.

a. Instrumen Penilaian yang digunakan Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam In-Service Learning 2 adalah,

1) C-1 = Instrumen Penilaian Sikap 2) C-2 = Instrumen Penilaian Presentasi 3) C-3 = Instrumen Penilaian Portofolio b. Rumus Perhitungan Nilai In-Service Learning 2:

9

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛 − 2 =

𝑆𝑖𝑘𝑎𝑝 + 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 3

Dari rumusan tersebut didapat nilai In-Service Learning 2 yang terbentuk dari rerata nilai sikap, nilai portofolio, dan nilai presentasi.

c. Cara Pengolahan Nilai In-Service Learning 2 Pengolahan nilai In-Service Learning 2 dilakukan dengan cara

melakukan menginput nilai sikap, nilai portofolio dan nilai presentasi kedalam tabel tersebut diatas. Setelah proses input seluruh aspek penilaian dilakukan secara otomatis kolom jumlah akhir akan terisi dengan sendirinya.

4. Rekapitulasi Nilai Akhir Rekapitulasi nilai akhir merupakan penggabungan nilai-nilai yang telah dilakukan pada tahap In-Service Learning 1, OJL, dan In-Service Learning 2. Adapun bentuk tabel pengolahan Nilai Akhir seperti ditampilkan di bawah ini.

a) Rumus Perhitungan Nilai Akhir 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 = 35% 𝑥 𝑁. 𝐼𝑛1 + 15%𝑥 𝑁. 𝑂𝐽𝐿 + (50%𝑥𝑁. 𝐼𝑛2) Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai akhir terbentuk dari kontribusi nilai In-Service Learning 1 sebesar 35%, kontribusi nilai OJL adalah 15%, dan kontribusi nilai In-Service Learning 2 adalah 50%.

b) Cara Pengolahan Nilai Akhir: Tabel rekapitulasi nilai akhir di atas sudah secara otomatis akan terisi dengan sendirinya karena sudah dilakukan hyperlink dengan sheet Nilai In-Service Learning 1, sheet nilai OJL, dan sheet nilai InService Learning 2. Begitu juga dengan nilai akhir dan kriteria. Jadi dalam pengolahan nilai akhir ini tidak ada proses input data, namun yang diperlukan adalah memastikan bahwa hyperlink berfungsi dengan baik.

10

F. KRITERIA KELULUSAN Sebagai pengambilan keputusan akhir untuk menentukan kelulusan peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah digunakan skala penilaian sebagai berikut: ANGKA

HURUF

KETERANGAN

86-100

A

SANGAT MEMUASKAN

71-85

B

MEMUASKAN

<70

C

KURANG MEMUASKAN

11

BAB III PENUTUP

Dengan diselenggarakannya penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah secara terstandar ini diharapkan ketercapaian hasil diklat relevan dengan

kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, penilaian peserta diklat ini diharapkan mampu mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

12

Lampiran-lampiran (dalam CD):

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A-1 = Instrumen Pre-test dan Post-tes A-2 = Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku A-3 = Instrumen Penilaian Diskusi A-4 = Instrumen Penilaian Kepemimpinan B-1 = Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku B-2 = Instrumen Penilaian Pelaksanaan Program C-1 = Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku C-2 = Instrumen Penilaian Presentasi C-3 = Instrumen Penilaian Portofolio

13

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH (LPPKS)

Recommend Documents