lebih berkualitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selaku

Renja Disbudpar 2017

I.

LATAR BELAKANG Dalam rangka mengembangkan potensi kebudayaan dan pariwisata agar

lebih berkualitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 152 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa Kepala SKPD Kabupaten / Kota menyempurnakan rancangan Renja SKPD Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan. 1


RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah –langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1.

Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

2.

Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar 2


pelaku

pembangunan

tentang rancangan

RKPD

dan

RENJA SKPD,

yang

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Dalam perencanaan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehinggga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Polewali Mandar sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD ) kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2015. 3


Rencana Kerja di bidang kebudyaan dan pariwisata sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peratuan daerah Kabupaten Polewali Mandar II.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah : a)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c)

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

d)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Nomor Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan rencana pencapaian SPM ( Standar Pelayanan Minimal ).

e)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Nomor Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

4


f)

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar; (Dinas)

g)

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4) ;

h)

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1) ;

i)

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar ;

j)

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunanan Daerah Kabupaten Polewali Mandar ;

III. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014–2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014–2019. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Polewali Mandar Tahun 2014– 2019 5


adalah sebagai berikut 1. Menjabarkan visi misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan dari tahun 2014–2019; 2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 3. Memudahkan mencapai

seluruh

jajaran

aparatur

Pemerintah

Daerah

dalam

tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan

cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur. 4. Menjadikan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaran pembangunan daerah dan aspirasi mesyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

6


Gambar 1 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Renja HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Perencanaan jangka Panjang ( 20 Tahun )

RPJPD

Perencanaan jangka Menengah ( 5 Tahun )

RENSTRA SKPD

RPJMDD

Perencanaan jangka Pendek ( 1 Tahun )

RKPD

KUA/PPAS

RENJA SKPD

RAPBD

APBD

IV.

RKA SKPD

PENJABARAN APBD

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penyusunan Rencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

7


BAB l PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

8


. 2. 1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BUDPAR TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BUDPAR.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017 A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatifyang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016 Pada Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar menerima anggaran sebesar Rp. 4.175.328.214,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 12 program dan 30 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut 9


terealisasi sebesar Rp 3.464.715.260,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,65 %. Perhatikan table berikut : TABEL 2.1 TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. POELEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015

No

Uraian

Target

Realisasi

Presentase %

1

Hasil Retribusi Daerah

100.000.000.

100.000.000

100

Selain evaluasi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbentuk output pada tahun 2016, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2015 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016 dengan usulan sebesar Rp. 2.327.416.000.- terurai dalam 12 program dan 30 kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 maupun perkiraan capaian tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut : a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali 10


Mandar perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD; b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan; Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014 – 2019, maka pada tahun 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis, dengan arah kebijakan : Pendidikan Formal, Informal dan Pelatihan teknologi infromasi maupun media instansi;

2.

Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencanaan dan pelaksana tekhnis serta pelaksanaan pembangunan, dengan arah kebijakan: Pelibatan stakeholder dalam proses Perencanaan dan Kebijaksanaan Politik. Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan.

11


3.

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan: Meningkatkan Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi di Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara periodik dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD murni maupun Bantuan Provinsi Sulawesi Barat dan APBN. Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indikator program prioritas Kabupaten Polewali Mandar dalam RPJMD serta RKPD; Pembangunan data base perencanaan, evaluasi dan pembiayaan baik yang dengan sistem yang eksisting di SKPD pemerintah Kabupaten Polewali Mandar maupun sistem yang dimiliki pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

2.2. ANALISIS

KINERJA PELAYANAN DINAS

KEBUDAYAAN

DAN

PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR. A.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kebudayaan dan Pariwisata dalam

organisasi Pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam peraturan bupati Polewali Mandar nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang kebudayaan dan pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 12


jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok: melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah. B.

Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut: 1). Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan promosi pariwisata; 2). Penyusunan rencana dan program dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan

promosi

pariwisata; 3). Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan promosi pariwisata; 4). Pemberian pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan promosi pariwisata; 5). Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; 6). Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

13


Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh 4 orang eselon III dan 9 orang eselon IV. A. Kepala Dinas B. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1). Pelaksanaan program yang meliputi penyusunan program dan anggaran 2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat; 3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi ;

urusan

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

C. Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang kebudayaan.

14


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

664,

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi: a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kebudayaan; b. Penyusunan rencana dan program dibidang kebudayaan; c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang kebudayaan; d. Pengkoordinasian,

pembinaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

dibidang

kebudayaan; e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang kebudayaan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi. D. Bidang Usaha Pariwisata Bidang

Usaha

Pariwisata

mempunyai

tugas

pokok:

merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang usaha pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Pariwisata mempunyai fungsi: a.

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang usaha pariwisata;

b.

Penyusunan rencana dan program di bidang usaha pariwisata;

c.

Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha pariwisata;

d.

Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha pariwisata;

15


e.

Penyusunan laporan kegiatan di bidang usaha pariwisata;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

E. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya di bidang pengembangan dan promosi wisata. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai fungsi: a.

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

b.

Penyusunan rencana dan program dibidang pengembangan dan promosi wisata;

c.

Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

d.

Pengkoordinasian,

pembinaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

dibidang

pengembangan dan promosi wisata; e.

Penyusunan laporan kegiatan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang berikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi;

C. Kajian Atas Indikator Kinerja Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari perencanaan hal ini dapat dilihat

dengan

sinergi

antara

perencanaan

pembangunan

nasional

yang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. 16


Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang).

Meskipun

sistem

Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasioanal dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Polewali Mandar selaku Dinas Tekhnis mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar propinsi dan daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar tetap mempertimbangkan isu-isu penting 17


sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain : 1.

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencanaan dan bidang tehnis, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif.

2.

Menerapkan Right Man On The Right Place dalam penempatan/perekrutan aparatur.

Hal

ini

berdampak

pada

ketepatan

dan

keakuratan

perencanaan,mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsive terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional. 3.

Mengembangkan TI dan perangkat keras serta kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

4.

Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, sehingga memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar akan menambah dan menyesuaikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyaraka terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

18


Polewali Mandar maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

19


3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASINAL. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

untuk periode 5

(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Disamping itu, SKPD akan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yaitu suatu dokumen perencanaan strategis dari SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SPKD memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang penyusunannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Rencana Strategis SKPD akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tanggung jawab dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Yang menjadi tanggung jawab dalam urusan wajib terdiri dari (1) urusan Kebudayaan (2), sedangkan yang menjadi urusan pilihan yaitu Pariwisata. Mengacu kepada program nasional seperti yang tercantum pada Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sesuai program yang tertuang dalam RPJMN tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar menjabarkan ke dalam program-program urusan Kebudayaan adalah : 20


1. Pengembangan nilai budaya 2. Pengelolaan kekayaan budaya 3. Pengelolaan keragaman budaya 4. Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan kebudayaan Sementara yang menjadi program prioritas untuk urusan Pariwisata sesuai yang tertuang dalam RPJMN adalah program peningkatan budaya dan pariwisata dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang kemudian dijabarkan kedalam program pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut: 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata 2. Program pengembangan destinasi pariwisata 3. Program pengembangan kemitraan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakanbentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019. Adapun visi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar seperti yang tertuang dalam Renstra adalah “Budaya Lestari, Pariwisata Unggul Masyarakat Sejahtera”. Visi tersebut memliki tiga kunci yakni Pelestarian nilai-nilai budaya mandar, pengelolaan pariwisata yang berdaya saing tinggi menuju terwujud masyarakat Polewali Mandar yang sejahtera Dengan demikian Visi tersebut mengandung pengertian bahwa lima tahun kedepan masyarakat Kab. Polewali Mandar akan sejahtera melelui pengelolaan pariwisata 21


yang berdaya saing tinggi dan unggul di Sulawesi Barat, berdasarkan nilai-nilai budaya. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014–2019 adalah : 1. Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan

pemanfaatan

kebudayaan dan kesenian. 2. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, dan inovatif. 3. Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Misi - 1

: Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian.

Tujuan 1

: Melestarikan seni budaya tradisi

Sasaran

: 1. Meningkatnya upaya pelestarian kesenian tradisi

Tujuan 2

: Membudayakan organisasi seni budaya tradisi

Sasaran

: 1. Meningkatnya upaya pemberdayaan organisasi seni budaya 2. Meningkatnya

organisasi

masyarakat

terhadap

seni

budaya daerah Tujuan 2

: Mengembangkan seni budaya tradisi

Sasaran

: 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pentas seni 22


Misi - 2

: Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, dan inovatif

Tujuan 1

: Mewujudkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dan sektor andalan penunjang perekonomian daerah

Sasaran

: 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pariwisata

Tujuan 2

: Meningkatkan perkembangan usaha pariwisata

Sasaran

: 1. Meningkatnya

usaha

kecil

dan

menengah

di

bidang

kepariwisataan Misi - 3

: Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional

Tujuan 1

: Meningkatkan diversifikasi produk wisata

Sasaran 1

: Meningkatnya kuantitas dan kualitas wisata / daya tarik wisata

Tujuan 2

: Meningkatkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

Sasaran 2

: Meningkatnya promosi pariwisata yang efektif dan efisien

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun 2016 berpedoman kepada kepada program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 jo. Permendagri no. 38 tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia. Program dan kegiatan tersebut adalah: PROGRAM WAJIB KEBUDAYAAN 1. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, dengan kegiatan: -

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

23


2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan: -

Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata

-

Pendukungan Pengelolaan Museum Dan Taman Budaya Daerah

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan : -

Fasilitasi Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah

-

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

-

Fasilitasi perkembangan keragaman Budaya Daerah

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan: -

Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

PROGRAM PILIHAN PARIWISATA a. Program pengembangan pemasaran pariwisata 1)

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

2)

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

3)

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan Luar Negeri

b. Program pengembangan destinasi pariwisata 1)

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

2)

Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pariwisata

3)

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

4)

Pengembangan Daerah Tujuan Wsiata

5)

Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi

24


c. Program Pengembangan Kemitraan 1)

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

2)

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan

25


Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

26

lebih berkualitas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar selaku

Recommend Documents