Lead Advisor Support Unit - LASU

Kementerian Perhubungan

Lead Advisor Support Unit - LASU Dukungan Terhadap RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan Rapat Koordinasi Ke-II Bersama Wakil Menteri Perhubungan Jakarta, 30 Oktober 2013

Latar Belakang 1. Bappenas sedang melakukan Kajian Latar Belakang (Background Study) penyusunan RPJMN III 2015-2019 sektor transportasi.

2. Kementerian Perhubungan juga sedang melakukan Background Study penyusunan RENSTRA 2015-2019. 3. RENSTRA adalah instrumen pelaksanaan dari RPJMN. 4. Kondisi objektif : • Defisit infrastruktur transportasi di semua lini dan kesenjangan transportasi antar wilayah. • Banyak target RPJMN I dan II yang tidak tercapai. • Bottleneckings dan Gridlocks bertambah luas.

5. Oleh karena itu RPJMN dan RENSTRA 2015-2019 memikul tugas berat untuk mencapai target pembangunan RPJPN 2025. 6. LASU IndII membantu Bappenas dan Kemenhub melakukan Background Study RPJMN dan RENSTRA. 2

Transportasi Dalam RPJPN dan 4 RPJMN RPJPN 2005-2025  Meningkatkan jaringan infrastruktur Nasional sebagai satu Kepulauan Nusantara.  Meningkatkan jaringan infrastruktur transportasi Nasional yang terintegrasi, lancar dan handal.

RPJMN I 2005-2009

RPJMN II 2010-2014

 Percepatan pembangunan sektor transportasi melalui peningkatan peran Swasta  Kebijakan & regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan sektor transportasi

 Percepatan pembangunan sektor transportasi melalui KPS  Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi untuk mendukung kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian

RENSTRA I

RENSTRA II

RPJMN III 201-2019  Terpenuhinya ketersediaan, kehandalan dan aksesbilitas infrastruktur transportasi yang efisien dan skema KPS yang produktif  Perekonomian yang kuat dan maju dengan didukung dengan infrastruktur transportasi dan layanan yang handal  Pemenuhan jaringan transportasi dengan perencanaan tata ruang nasional  Pembangunan daerah teringgal dan terbelakang dengan sistem jaringan transportasi untuk mendukung sektor pertanian

RENSTRA III

RPJMN IV 2020-2025  Penyediaan jaringan insfrastruktur transportasi dan pelayanan yang handal, effisien dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia yang berkelanjutan dan terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia

RENSTRA IV

Pemerintah sudah membangun banyak fasilitas infrastruktur transportasi selama RPJMN I dan II. Namun kebijakan RPJPN dan 4 RPJMN dalam partisipasi sektor swasta belum banyak mengalami kemajuan yang berarti. Perubahan kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan sudah berada pada jalur yang benar namun belum cukup mempercepat pembangunan. RENSTRA III memikul tugas berat untuk mengatasi hal ini.

3

Beban Ekstra RPJMN dan RENSTRA III Target RPJMN I dan RPJMN II Yang Tidak Tercapai

Target RPJMN III Yang Diamanatkan oleh UU No. 17/2007 Tentang RPJPN

Tantangan Global dan Isu Strategis Domestik

RPJMN III 2015-2019 RENSTRA 2015-2019

 Perlu dukungan perubahan kebijakan yang ofensif, perubahan kelembagaan ekonomi transportasi sesuai amanat undang-undang, dan ofensif investasi pemerintah dan sektor swasta termasuk inovasi pembiayaan. Kapasitas kelembagaan dan kualitas birokrasi juga menjadi faktor penentu. 4

Perencanaan Non-Linier Political Determination

RPJM III dan RPJM IV sangat kritis bagi pembentukan landasan menuju Indonesia maju secara ekonomi, politik, dan sosial budaya.

The future of the past RPJMN I 2005-2009

Transportasi di Indonesia mengalami defisit dan kesenjangan yang luar biasa besar dan oleh karenanya perencanaan pembangunannya tidak dapat dibuat berdasarkan pendekatan linier dan teknokratik semata. Harus berani menggunakan pendekatan non-linier dan kalau perlu eksponensial dan harus ada determinasi politik yang kuat.

The future of the future

RPJMN IV 2020-2025 RENSTRA IV Conjecture

RPJMN III 2015-2019 RENSTRA III

Kegagalan membangun infrastruktur transportasi yang maju dan modern akan membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi perekonomian mendatang.

RPJMN II 2010-2014 RENSTRA II

RENSTRA I 2010

Technocratic Determination

Tahun 2025-2030 infrastruktur transportasi Indonesia seharusnya sudah “well established” melayani pergerakan ekonomi maju dan menopang negara Indonesia yang modern, bersatu dalam ekonomi dan politik, dan lebih sejahtera.

2015

Meningkatnya kompetisi global, tuntutan global compliance dan meningkatnya kompleksitas tatanan sosial, ekonomi, dan politik domestik 2005

2025

Struktur RENSTRA 2010-2014 Lampiran RENSTRA

BAB I Pendahuluan BAB III Kebutuhan Investasi 2010-2014

BAB II Evaluasi Pencapaian Kinerja 2005-2009

Kondisi Sektor Trasnportasi 2005-2009

Realisasi 2005-2009 Masalah dan Tantangan

Pertumbuhan & Pembiayaan

APBN & Pembiayaan Pemerintah Lainnya Investasi BUMN Investasi Swasta

BAB IV Analisis Lingkungan Strategis 2010-2014 Globalisasi

BAB V Arah Kebijakan 2010-2014

BAB VI Transportasi di Area Perbatasan dan Rawan Bencana

Visi 2014 Kondisi Umum

BAB VIII Kaidah Pelaksanaan BAB VII Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Transportasi

Misi 2014

Sistem Transportasi Nasional Teknologi & Energi

Latar Belakang Tujuan

Dampak Sasaran Strategi

Pembangunan Berkelanjutan & Pengarusutamaan Perubahan Iklim

Sasaran

Kebijakan Umum

Strategi Program Pembangunan

Arah Kebijakan Mitigasi Emisi

Arah Pembangunan Program Pembangunan

• • •

Substansi Kebijakan Strategis ada pada Bab I – Bab VII Analisis Lingkungan Strategis (Bab IV, 11 hal.) dengan SWOT nampak sangat kualitatif dan “stand alone” Sulit melihat keterpautan antara analisis strategis, kebijakan strategis, dan program dan kegiatan strategis.

6

Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019 BAB I Pendahuluan Visi 2010-2014 Misi 2010-2014 Tujuan Pembangunan Sasaran Pembangunan Strategi Pembangunan

BAB II Evaluasi Kinerja RENSTRA 2010-2014

BAB III Lingkungan Strategis

BAB IV Investasi & Pembiayaan

Realisasi Program Pembangunan

Perekonomian Global

Pertumbuhan Sektor Transportasi

Dukungan/Jaminan Pemerintah/PII

Realisasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan & Urbanisasi

Investasi Pemerintah

Dana Investasi Pemerintah/SMI

Kesenjangan Wilayah

Peran BUMN/BUMD

New Initiatives Fund for PPP

Partisipasi Sektor Swasta (PSP)

Kerjasama Pemerintah swasta (KPS)

Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) dan Diagnostik

Catatan: •

•

•

Satu dari beberapa opsi struktur penulisan dan masih bersifat “unconstrained” DCM terdiri dari dana perbankan, dana pensiun, dana asuransi, pasar modal, dan dana kelembagaan non-bank. Bab IV tentang Investasi dan Pembiayaan dapat digeser ke Bab VIII.

Transportasi Multimoda Teknologi, Energi, dan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan dan Pengarusutamaan Perubahan Iklim

Sistem Transportasi Nasional

Dana Investasi Pemerintah/SMI

Investasi Sektor Swasta (PFI) Inovasi Pembiayaan (Creative Financing)

Aliansi Strategis

Obligasi Infrastruktur Domestic Capital Market PBAS

Multi Years Contract

7

Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019 BAB V Kebijakan Nasional Sektor Transportasi

Kebijakan Utama

Membangun Konektivitas Nasional

Membangun Pasar dan Industri Transportasi Nasional

Mengintegrasikan Isu Isu Lintas Sektor dan Sektor

Transportasi Multimoda

Revitalisasi Kelembagaan KPS, Revisi Perpres dan Peraturan Menteri Terkait Dengan KPS

Efektivitas Kerangka Hukum dan Peraturan

Kebijakan Strategis Sistem Logistik Nasional

Transportasi Hemat Energi

Program Strategis

Percepatan Pembangunan Transportasi Wilayah

Pemisahan Fungsi Regulator dan Operator

Transportasi & Ekonomi

Tarif dan Pembiayaan Transportasi Modern

KA Barang Luar Jawa

Short Sea Shipping

Menigkatkan peran pemerintah pusat dalam Kereta Api Perkotaan

Angkutan Umum Perkotaan

Value for Money & Life-Cycle Costing

Transportasi KTI, Daerah Tertinggal,Perbatasan, dan Kawasan Perdesaan

Fungsi dan Peran BUMN Kedepan Sinkronisasi Kelembagaan KPS Mengurangi praktek monopoli

Modernisasi Angkutan Keperintisan

Mainstreaming KPS dalam APBN

ASEAN Connectivity

Revitalisasi pola Subsidi, PSO, dan Keperintisan

Dampak Sosial Budaya Dari Transportasi Pendidikan Dini Untuk Kepedulian Transportasi Publik Laksanakan RUNK dan Kurangi Kecelakaan Transportasi Riset dan Teknologi Transportasi Kualitas dan Kapasitas SDM

Manajamen Sistem Transportasi Berbasis Teknologi

8

Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019 BAB VI Transportasi Perdesaan, dan Kawasan Tertinggal Kawasan Timur Indonesia Kawasan Perbatasan Daerah Tertinggal Daerah Rawan Bencana

BAB VII Transportasi Perkotaan

BAB VIII Energi, Lingkungan, dan Teknologi

Optimasi Jaringan Jalan Kota

Konservasi dan Diversifikasi Energi untuk Transportasi

Kereta Api Perkotaan Transport Demand Management Transportasi dan Ekonomi Kota Inovasi Pembiayaan

Pengarusutamaan Dampak Pemanasan Global Teknologi Transportasi dan Perkeretaapian Intelligent Transport System

Catatan: 6. Tentu ada korelasi yang dekat antara Background Study dengan RENSTRA. Sebagian dari struktur Background Study dapat menjadi struktur RENSTRA, sepanjang itu disepakati oleh Kemenhub. 7. Yang harus diusahakan sedapat mungkin adalah membentang benang merah dari hulu ke hilir, menjaga konsistensi substansi dari kebijakan, program, dan kegiatan strategis sektor transportasi. 8. Barangkali struktur Lampiran RENSTRA juga harus memuat 2 hal besar: (i) program dan kegiatan berkesinambungan dari RENSTRA I dan II yang tertunda atau belum selesai; (ii) program dan kegiatan strategis yang menggambarkan non linieritas dari RENSTRA III.

BAB IX Kaidah Pelaksanaan

Lampiran RENSTRA

Catatan: 1. Lampiran Rencana Strategis mencakup sebagian besar dari isi RENSTRA 2010-2014. 2. Program dan kegiatan strategis setiap subsektor dan kegiatan penunjang lainnya akan tetap menjadi bagian yang lukratif dari RENSTRA 2015-2019. 3. Akan tetapi korelasi langsung antara substansi dan lampiran harus lebih terlihat sebagai satu kesinambungan dari kebijakan sampai dengan kegiatan strategis, tahun demi tahun dan lintas wilayah. 4. Struktur RENSTRA diatas tidak merupakan struktur yang secara riil harus diacu oleh proses penyusunan dan penulisan RENSTRA oleh Kemenhub. 5. Struktur diatas menjadi acuan bagi penulisan Background Study yang lebih substantif.

9

Organisasi LASU untuk RENSTRA 2015-2019 Wamenhub

Sekertaris Jenderal Biro Perencanaan

Struktur Organisasi Awal LASU untuk dukungan RENSTRA &Tim Knowledge Sharing

Policy Support Wamenhub Emil Ardiaman Yoke Saputra

Divisi Perencanaan dari Dirjen Darat, Dirjen KA, Dirjen Laut, Dirjen Udara

BSTP

Knowledge-Sharing Consultant Peter Midgley

National Lead Advisor Suyono Dikun

National Policy/Planning Advisors Devie Anggra Isnaeni

Sebagai Tim awal yang diprioritaskan fokus untuk RENSTRA 20152019

Knowledge-Sharing Advisors Sri Purwanti Meilany Fahriantiny

Fokus pada mobilitas perkotaan sebagai tim Knowledge-Sharing

Junior Program Officer

Menteri Perhubungan Wakil Menteri Perhubungan Sekretaris Jenderal Biro Perencanaan Dirjen Perhub. Darat

Policy Support Wamenhub Emil Ardiaman Yoke Saputra

Struktur Organisasi LASU Terkait Pekerjaan RENSTRA

Badan Litbang Dirjen Perkeretaapian

Dirjen Perhub. Laut

Dirjen Perhub. Udara

National Lead Advisor Suyono Dikun

National Sector Specialist Muhammad Isnaeni

National Communication & Institutional Specialist Muslich Z Asikin

National Planning Specialist Devie Anggra

10

Mekanisme Kerja RENSTRA 2015-2019 Mekanisme Internal MoT Direktorat Jenderal

[1] Konsep Awal Dari IndII, Litbang, atau Dari Biro Perencanaan

[2] Draf Naskah Kebijakan (Indii)

[3] Badan Litbang

[4] Rapat Konsolidasi

[5] Setuju/ Tidak setuju

Biro Perencanaan

Ya

Tidak Perbaikan Konsep

[12] Uji Publik 1 : Perguruan Tinggi, Asosiasi, Industri, Operator

[12] Draft Awal RENSTRA 2015-2019

[1] Draft Awal RENSTRA

[11] Biro Perencanaan Konsolidasi Naskah

[2] Pertemuan Bilateral Kemenhub Bina Marga

[8] Final RENSTRA

Mekanisme Dengan Instansi Terkait Lainnya

[3] RENSTRA dengan inkorporasi Sektor Jalan [7] Penyempurnaan Draft Akhir RENSTRA

[10] Naskah Kebijakan di setujui

Ya

[4] Pertemuan Mulitilateral Kemenhub – Sektor Ekonomi lainnya

[6] Naskah Kebijakan Disetujui dan Diverifikasi

[7] Wakil Menteri Perhubungan

Tidak, Revisi

[8] Rapat Koordinasi

[9] Setuju/ Tidak setuju

[5] RENSTRA dengan inkorporasi Sektor Jalan dan Sektor Ekonomi

[6] Uji Publik 2: LSM, Pemerintah Daerah

Diagram ini menggambarkan mekanisme internal di Kementerian Perhubungan dan mekanisme interaksi dengan instansi terkait diluar Kementrian Perhubungan dalam upaya membangun komunikasi dan untuk mencapai pemahaman dan persepsi yang sama terkait dengan RENSTRA 2015-2019.

11

RPJP Kementerian Perhubungan 2005-2025  Visi Departemen Perhubungan 2025 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

 Misi Departemen Perhubungan:  Memulihkan kinerja pelayanan jasa transportasi  Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan SDM  Meningkatkan aksesibilitas masyarakat thd pelayanan jasa transportasi  Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yg berkelanjutan dgn kuantitas dan kualitas yg memadai

 Tujuan Pembangunan Transportasi Nasional Jangka Panjang Untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis

 Sasaran Pembangunan Transportasi Nasional Jangka Panjang  Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi minimal dua kali pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka memberikan sumbangan terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional (sustainable growth) dan perluasan lapangan kerja  Terjaminnya kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilitas penumpang dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pengendalian laju inflasi  Terwujudnya penghematan pengeluaran devisa dan peningkatan perolehan devisa dalam penyelenggaraan jasa transportasi dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penyehatan neraca pembayaran khususnya dlm menekan defisit neraca jasa dlm neraca transaksi berjalan  Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan menjaga keutuhan NKRI Sumber: KM 49/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005-2025

 Strategi Pembangunan Transportasi Nasional:  Pembangunan transportasi dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi (manfaat maksimum dan biaya minumum)  Pembangunan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan  Pembangunan transportasi difokuskan kepada segmen-segmen tertentu untuk menunjang kegiatan sektor-sektor utama  Pembangunan transportasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan  Pembangunan transportasi dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat  Pembangunan transportasi dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistik dan rasional  Pembangunan transportasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta)

 Kebijakan Umum Pembangunan Transportasi Nasional:                   

Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara Pertumbuhan dan Efisiensi Nasional Koordinasi inter, antar sektor dan antar moda Rencana terpadu, riset dan pengembangan teknologi Persyaratan teknis, keselamatan dan keamanan Fungsi penunjang dan fungsi pendorong Dukungan terhadap kebijakan otonomi daerah Dukungan kepada sektor-sektor lain Pembangunan transportasi berkelanjutan Pelibatan peranserta swasta Pengadaan barang dan jasa Perlindungan dan pengamanan Dukungan terhadap pertahanan Pemakaian hasil produksi dalam negeri Kemudahan penyelenggaraan angkutan massal Prinsip penetapan tarif jasa transportasi Subsidi dan PSO Pajak dan PNBP Energi 12

Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Perkeretaapian Nasional

Program Pengembangan Jaringan dan Layanan Tahun 2015-2019:  Pengembangan jaringan dan layanan KA antara kota: Banda Aceh-Sigli, Lhokseumawe-Langsa Besitang, Rantau Prapat-Duri-Dumai, Tj Api-api, KM3Bakauheni, Padang-Bengkulu, Tj Enim-Pulau Baai, Muara Enim-Tj Api-api, Banko Tengah-Srengsem, Stasiun Sukacita-Stasiun Kertapati, Shortcut Tj Enim-Baturaja, Shortcut Rejosari-Tarahan, Shortcut Solok-Padang, Double Track Semarang – Bojonegoro-Surabaya, Double Track Solo-Madiun-Surabaya, Pembangunan Jalur KA di Pulau Bali, Parungpanjang-Citayam, Nambo-Cikarang-Tj Priok, Puruk CahuBangkuang, Bangkuang-Lupak Dalam, Kudangan-Kumai, Muara Wahau-Lubuk Tutung, Balikpapan Tanah Grogot Tanjung, Makassar-Pare-pare  Pengembangan jaringan dan layanan KA regional: Jabodetabek, Mebidangro, Patungraya, Joglosemar, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Mamminasata  Pengembangan jaringan dan layanan KA perkotaan: Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Jakarta, Bandung Raya, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Denpasar, Makassar

 Visi perkeretaapian nasional tahun 2030 yaitu mewujudkan perkeretaapian yang berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan.  Arah pengembangan perkeretaapian nasional:  Pelayanan prasarana dan sarana perkeretaapian yang handal  Teknologi perkeretaapian yang modern, ramah lingkungan, daya angkut besar dan berkecepatan tinggi  Penyelenggaraan perkeretaapian nasional yang mandiri dan berdaya saing  Strategi pengembangan perkeretaapian nasional:  Pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian  Peningkatan keamanan dan keselamatan perkeretaapian  Alih teknologi dan pengembangan industri perkeretaapian  Pengembangan SDM perkeretaapian  Pengembangan kelembagaan penyelenggaraan perkeretaapian  Investasi dan pendanaan perkeretaapian  Target Pengembangan Perkeretaapian Nasional Tahun 2030: perkeretaapian nasional memiliki pangsa pasar penumpang sebesar 11%-13% dan barang sebesar 15%-17% dari total pangsa pasar transportasi nasional pada tahun 2030  Peranan Perkeretaapian Nasional:  Penghubung antar simpul transportasi  Mendukung keterhubungan wilayah  Mendukung pengembangan koridor ekonomi Sumber: PM 43/2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

13

Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Transportasi Penyeberangan KONSEP SABUK TRANSPORTASI PENYEBERANGAN NASIONAL

KEBIJAKAN STRATEGIS (K) DAN STRATEGIS PROGRAM (P)  (K.1) Pemulihan kondisi jaringan pelayanan penyeberangan eksisting dan mempertahankan kinerjanya dalam jangka panjang:  (P.1) Pemulihan pelayanan penyeberangan eksisting (2010-2019)  (K.2) Optimalisasi dan peningkatan kapasitas pelayanan penyeberangan pada jaringan eksisting secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan permintaan perjalanan:

 (P.2) Meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan eksisting sebagai fungsi dari pertumbuhan permintaan perjalanan, penumpang dan kendaraan (2010-2019)

TOLOK UKUR RENCANA PENGEMBANGAN

 (P.3) Integrasi / koordinasi dengan rencana pengembangan jaringan jalan, jalan rel dan angkutan laut (2010-2029)  (K.3) Pengembangan jaringan pelayanan penyeberangan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan pemerintah  (P.4) Mengembangkan pelayanan penyeberangan pada lintas-lintas penyeberangan utama, sebagai perwujudan konsep sabuk (2010-2019)  (P.5) Mengembangkan pelayanan penyeberangan pada lintas-lintas baru sebagai perwujudan koneksitas/aksesibilitas antar kawasan yang terpisah oleh perairan (2010-2029) Sumber: KM 6/2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan 14

Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Kepelabuhanan Nasional PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI INDONESIA

 Visi pembangunan di bidang kepelabuhanan: Terwujudnya sistem Kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah  Tujuan pembangunan di bidang kepelabuhanan:  Meningkatkan daya saing dalam perdagangan global dan pelayanan jasa transportasi  Meningkatkan daya saing jasa kepelabuhanan, mengurangi biaya pelabuhan dan meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan  Mensinergikan pelabuhan dalam pembangunan sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional dan pembangunan ekonomi  Mengembangkan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jasa transportasi  Mengembangan kapasitas SDM dalam sektor kepelabuhanan

INVESTASI SEKTOR PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN (JALAN JUTA US$)

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No KP 414/2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

 Kebijakan pelabuhan nasional:  Mendorong investasi swasta  Mendorong persaingan  Pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan  Terwujudnya integrasi perencanaan  Men ciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel  Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yg aman & terjamin  Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim  Mengembangkan sumber daya manusia

 Strategi implementasi:  Pedoman kebijakan pelabuhan nasional dan strategi bisnis yang komprehensif  Perencanaan terpadu, hierarki pelabuhan, dan pemantauan kinerja  Pengaturan tarif  Mondorong persaingan di sektor pelabuhan  Meningkatkan kompetensi SDM di pelabuhan  Meningkatkan keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan secara efektif  Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim secara efektif 15

Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Kebandarudaraan Nasional TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL EKSISTING

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL EKSISTING DAN RENCANA

 Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya  Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan Nusantara:  Andal yaitu bandar udara yang disusun dalam jaringan dan simpul yang terstruktur, dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutan udara  Terpadu yaitu bandar udara yang saling menunjang dan mengisi peluang dalam satu kesatua tatanan kebandarudaraan nasional  Efisien yaitu bandar udara yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi dalam melayani kebutuhan angkutan udara  Berdaya saing global yaitu bandar udara yang tidak rentan terhadap pengaruh global serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan angkutan udara  Menunjang pembangunan nasional yaitu bandar udara sebagai pintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur  Menunjang pembangunan daerah yaitu bandar udara sebagai pembuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkan potensi industri daerah.  Berwawasan Nusantara yaitu bandar udara yang memandang kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sumber: PM 69/2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional 16

Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda CAKUPAN CETAK BIRU TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA

RENCANA PENGEMBANGAN 2015-2019

 Pengembangan/pemantapan akses jalan/jalan rel ke beberapa pelabuhan (Lhokseumawe, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Batam, Panjang, Palembang, Bojonegara, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pontianak, Banjarmasin, Benoa, Samarinda, Makassar, Balikpapan, Bitung)  Pembangunan dan pengembangan dermaga serta penambahan fasilitas pelabuhan (Belawan, Pekanbaru, Tekuk Bayur, Bojonegara, Tanjung Perak, Banjarmasin, Kupang, Makassar, Balikpapan, Bitung, Ambon, Biak, Jayapura, Sorong)  Peningkatan alur pelayaran dan SBNP Pelabuhan (Tanjung Perak, Samarinda)  Pelaksanaan kerja operasional pelabuhan 24 jam (Lhokseumawe, Tanjung Pinang)  Optimasi Bandara (Sukarno Hatta)  Peningkatan aksesibilitas rel/jalan dan angkutan umum ke Bandara (Sukarno Hatta, Kuala namu, Adi Sucipto),  Pengembangan dan pembangunan fasilitas bandara (Kualanamu, Ngurah rai, Hasanuddin, Sam Ratulangi, Supadio, Sepinggan , F. Kaisepo)  Optimasi manajemen transportasi kota Metropolitan (Mebidangro, Palembang, Kedungsepur, Yogyakarta, Gerbangkertosusilo)  Pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi, Mebidangro, Palembang, Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur, Yogyakarta, Gerbangkertosusilo, Sarbagita, Mamminasatta)  Pengembangan transportasi antarmoda/intermoda untuk daerah tertinggal (pengembangan jaringan angkutan, penyediaan sarana, dan peningkatan jalan)

 Visi transportasi antarmoda/multimoda Tahun 2030 adalah “Arus Barang dan Mobilitas Orang Efektif dan Efisien”  Misi dan kebijakan transportasi antarmoda/multimoda :  Mewujudkan kelancaran arus barang: - Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda. - Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi laut - Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi udara - Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal  Mewujudkan kelancaran mobilitas orang: - Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan - Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal.  Tujuan transportasi multimoda:  Menekan Iarnanyawaktu pelayanan pada simpuI moda transportasi.  Menurunkan biaya pelayanan transportasi pada sirnpul moda transportasi.  Meningkatkan kelancaran arus barang dan rnobilitas orang pada kota metropolitan.  Meningkatkan aksesibilitas rnasyarakat dari dan ke daerah tertinggal.  Strategi pengembangan transportasi antarmoda/multimoda:  Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda  Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi laut  Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi udara  Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal  Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan  Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal Sumber: KM 15/2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010 - 2030

17

Bagan Alur Penyusunan RPJM dan RENSTRA-KL

Bagan diatas merupakan suatu proses Teknokratis dan Proses Politik dalam penyusunan RENSTRA-KL berdasarkan pedoman penyusunan RENSTRA –KL 2010-2014 BAPPENAS

18