Di Susun Oleh : Nama :Fredy Sipta Hartanto NPM : 11.12.5791 Kelompok : H Nama Dosen : Mohammad Idris P.Drs. MM Kelompok : HAK ASAZI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
Latar Belakang Masalah Penjajahan Belanda telah berakhir sejak masuknya Jepang ke Nusantara, ternyata Jepang membawa bangsa kita semakin menderita, yang akhirnya menimbulkan kebencian, dan memupuk persatuan. Tetapi Jepang membujuk pemimpin-pemimpin Indonesia agar sedia bekerja sama untuk melawan Sekutu, kesempatan ini juga digunakan untuk menggalang persatuan sehingga menjadi kokoh untuk menyiapkan perjuangan selanjutnya. Jepang kalah dari sekutu. Pada saat yang sama, Indonesia mendesak Jepang untuk memerdekakan Indonesia, setidaknya diambil langkah konkret persiapan kemerdekaan Indonesia. Karena terdesak, untuk menarik hati bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tetapi masih dalam lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Pemerintah Pusat Jepang. Tanggal 7 September 1944 pada sidang Teikoku Gikai (Parlemen Jepang) diumumkan Hindia Belanda (Indonesia) diperkenankan merdeka. Situasi di negeri Jepang semakin terdesak; moral masyarakat mulai mundur, produksi perang merosot sehingga senjata dan amunisi kurang, masalah logistik, serta hilangnya sejumlah besar kapal angkut dan perang. Faktor yang ini menyebabkan jatuhnya Kabinet PM Tojo (17 Juli 1944), dan diangkat Jenderal baru yaitu Kuniaki Koiso.
Pendekatan historis Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang. Setelah melalui suatu prosesyang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jatidirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter yang berbeda dengan bangsa lain, yang
oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila. Jadi secara historis bahwa nilai - nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai - nilai Pancasila
Abstrak Pancasila sebagai dasar Negara mengandung makna bahwa nilai nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai pancasila dasarnyaadalah nilai nilai filsafat yang mendasar yang d jadikan peraturan dan dasar dari norma normayang berlaku dalam Indonesia. Nilai dasar pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa d jadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara berarti pancasila di jadikan sebagai pedoman dalam penyelenggarakan segala norma norma hokum dan dalam penyelenggarakan Negara.Pada masa sekarang perlu di adakan tentang penegasan dan mengembalikan kembalikedudukaN pancasila sebagai dasar negara,dan ini merupakan hal yang sangat penting karenasudah terlalu banyak terjadi kesalahan penafsiran tentang pancasila sebagai dasar Negara.dan penafsiran itu menyatakan bahwa pancasila bukan sebagai dasar Negara tetapi pancasila sebagaialat kekuasaan yang dapat mengendalikan semua apapun yang d lakukan di negara Indonesia.
Rumusan permasalahan Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki pandangan hidup. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya hendaknya setiap bangsa menyadari pentingnya pancasila
Mengutamakan Pancasila Dalam Negara
Pengertian Pancasila secara Etimologis Secara Etimologis istilah 'Pancasila' berasal dari sansekerta dari India (Bahasa Kasta Brahmana). Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan 'Pancasila' memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : "Panca" artinya lima "Syila" vokal i pendek artinya "batu sendi" alas atau "dasar" "Syiila" vokal i panjang artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh". Pengertian Pancasila secara Historis a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) Pidato Mr. Muh Yamin yang berisi lima dasar negara Indonesia Merdeka yang diidam - idamkan sebagai berikut : 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia yang berisi lima asas dasar negara yang rumusannya sebagai berikut, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Ir. Soekarno (Uuni 1945)
Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang rumusannya sebagai berikut; 1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi 'Tri sila' yang rumusannya sebagai berikut; 1. Sosio Nasional yaitu 'Nasionalisme dan Internasionalisme' 2. Sosio Demokrasi yaitu 'Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat' 3. Ketuhanan Yang Maha Esa Adapun 'Tri sila' tersebut masih diperas lagi menjadi 'Eka sila' (satu sila) yang intinya gotong royong c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945) Panitia sembilan setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal 'Piagam Jakarta' yang di dalamnya memuat Pancasila, sebagai tuah hasil pertama kali disepakati oleh siding. Yang rumusannya adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajibanmenjalankan syari'at islam bagi pemeluk - pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan Pancasila di Kalangan masyarakat Rumusannya beraneka ragam antara lain,
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kedaulatan Rakyat 5. Keadilan Sosial Sidang BPUPKI pertama Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari, berturut - turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulnya adalah sebagai berikut: a. Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945) Dalam pidatonya/mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut : I. Peri Kebaiigsaan, II. Peri Kemanusiaan, III. Peri Ketuhanan, IV. Peri Kerakyatan (A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Kebijaksanaan) dan V. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial). b. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945) Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori - teori negara sebagai berikut: 1. Teori Negara perorangan (Individualis) 2. Paham negara kelas atau Teori golongan c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945) Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya sebagai berikut: 1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan) 3. Mufakat (Demokrasi) 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang berkebudayaan Sidang BPUPKI kedua (10 - 16 Juli 1945) Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah sebagai berikut: Dalam rapat tanggal 10 Juli tentang bentuk negara. Pada tanggal 11 Juli 1945 keputusan yang penting adalah tentang wilayah negara baru.
Keputusan - keputusan lain adalah untuk membentuk panitia kecil. K. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan dimuka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan ketnerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari jum'at legi, jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat (jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmat dan diawali denga pidato sebagai berikut: PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal — hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain - lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat - singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta SidangPPKI Sehari setelah proklamasi keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama, untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan Piagam Jakarta terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. 1. Sidang Pertama (18 Agustus 1945) Mengesahkan Undang - undang Dasar 1945 2. Sidang Kedua (19 Agustus 1945) Pembagian daerah propinsi. 3. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945) Pembahasan terhadap agenda tentang "Badan Penolong Keluarga Korban Perang". 4. Sidang Keempat (22 Agustus 1945) Membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia
Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Mengadung pengertian sebagai berikut: a. Dari sudut ilmu hukum (secara yuridis) Proklamasi merupakan saat tSidak berlakunya tertib hukum kolonial, dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional. b. Secara politis ideologis Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi Republik Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Yang isinya: I. Membubarkan Konstituante II. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 Tidak berlakunya UUDS tahun 1950 III. Dibentuknya MPRS dan DP AS dalam waktu yang sesingkat - singkatnya. Pengertian Dekrit Dekrit adalah suatu putusan dariorgan tertinggi (kepala negara atau Organ lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bilamana negara terancam oleh bahaya. Masa Orde Baru Yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Isi "Tritura" (Tiga tuntutan H&ti Nurani Rakyat) 1. Pembubaran PKI dan ormas - ormasnya 2. Pembersihan kabinet dari unsur - unsur G 30 S PKI
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang disusun dalam makalah ini maka penulis menyampaikan bahwa pendidikan pancasila sangat dibutuhkan dalam berbagai kalangan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara yang mampu mengembangkan pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan beraegara pada khususnya. Oleh karena itu dengan penyusunan makalah ini semoga dapat berguna bagi para pembaca sebagai acuan proses pembelajaran dalam menjawab segala tantangan yang ada
SARAN-SARAN
Hendaknya pemerintah dapat mewujudkan keadilan bagi rakyatnya sebagaimana tercantum dalam pancasila sila ke - 5. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan, 2004. Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi, 2004 Paradigma, Yogyakarta.
