Latar Belakang Masalah

EKSISTENSI PANCASILA DALAM KONTEKS MODERN DAN GLOBAL PASCA REFORMASI

Latar Belakang Masalah A. Masa Orde Baru Dengan surat perintah 11 maret (supersemar) soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali. Dengan ini mulailah babak sejarah Orde Baru. Orde Baru buakn penyangalan terhadap yang lama, bukan sekedar pembaruan, melainkan sekaligus merupakan terahadap segalasesuatu yang dipirkan menjadi sebab yang kronis dan telah ikut mengkondisikian yang lama. Penataan yang baru bukan semata mata diwujukan dalam perubahan dan pembaharuan di bidang kehidupan ekonmi, kebudayaan, maupun politik dan social. Dengan kata lain, Orde Baru merupakan tatana seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan Negara yang diletakan pada kemurnian pelaksanaan pancasila dan UUD 45, atu koreksi terhadap penyelewengan di masa lampau dan menyusun kembali kekuatn bangsa untuk menumbuh kan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Tuntutan pembubaran PKI bukan sekedar diartiakan sebagai pembaharuan dari segi yuridis formalnya, buakn hanya mencabut hak hidup organisasi itu, tetapi lebih dalam lagi, yaitu melarang penyebaran paham, falsafah, mentalitas dan cara serta metode politik pki beseta ormas – ormasnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Jawaban dari tuntutan ini terdapat dalam ketetapan sebagai berikut. a. Pengakuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta ormsnya pada sidang MPRS dengan Tap No. IV/MPRS/1966 dan Tap No. IX/MPRS/1996. b. Pelarangan paham dan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan Tap No. XXV/MPRS/1966.

Drs. Badhirka, I Wayan, M.Si, SEJARAH INDONESIA DAN UMUM |

Masa Orde Baru sampai Reformasi

1

c. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasrkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap No. XX/MPRS/1966.

Melihat konflik atara Orde Lama dengan Orde Baru semaki bertambah gawat , DPR-GR berpendapat bahwa situaasi konflik harus segera di selesaikan secara konstitusional. Pada tanggal 3 februari 1967 DPR-GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada ketua Presidium Kabinet Ampera. Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan dalam Siding Istimewa MPRS, dalam Ketetatpannya No. XXXIII/MPRS/1967. B. Pembangunan Nasional Pemabangunan Nasional yang di upayakan zaman Orde Baru di selesaikan melalui pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pleita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan Nasional kala itu selalu di kumandangkan tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan,yaitu : a. Pemerataan pembangunan dan hasi-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. c. Stabiitas nasional yang sehat dan dinamis Pemerintah Orde Baru mentapkan Delapan Jalur Pemerataan sebagai berikut. a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khusunya pangan, sadang dan papan. b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan c. Pemerataan pembagian pendapat. d. Pemerataan kesmpatan kerja. Drs. Badhirka, I Wayan, M.Si, SEJARAH INDONESIA DAN UMUM |


2

e. Pemerataan kesempatan berusha. f. Pemertaan kesempatan brpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. g. Pemerataan penyebaran pembangnan di seluruh wilayah tanah air. h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dampak positif pembangunan Indonesia selama Orde Baru di tandai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di sisilai dampak negative dai dampa proses pembangunan juga tidak banyak. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup serta sumber daya alam, disparitas ekonomi antar daerah, antargolongan pekerjaan dan antarkelompok masyarakat terasa semakin tajam. Secar fundamental pembangunan ekonomi rapuh. Penyrlenggaraan Negara sangat birokaratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis. Ini semu telam menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang terus berlanjut dengan krisis moral yang memperihatinkan. Hal tersebut membuat krisis nasional yang berkempanjangan. Penyelangaraan Negara menyimpang dari pancasila dan meanism UUD45 mengakibatkan ketidakmekanisme UUD 45 di antara lembaga – lembaga Negara.

Rumusan Masalah Bagaimana situasi Politik, Ekonomi dan Sosial bangsa Indonesia pasca Reformsai.? Pada pertengahan tahun1997, pasca pemilu IV Orde Baru, badai krisis moneter yang cukup hebat melanda bangsa Indonesia. Krisis yang bermula dari kemerotan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara tajam tidak hanya menyebakan penurunan aktivitas ekonomi yang ditandai oleh melesunya perekonomian, tapi juga menyebabkna kerusakan dalam institusi- intitusi elkonomi penting. Hal ini didudul utang pengusaha yang jatuh tempo pada 1998. Perkiraan pertumbuhan ekonomi nol hingga dibawah nol persen, laju inflasi di ats dua digit. Ketidak mampuan razim Orde Baru dalam mengatasi krisis moneter secara simultan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan.



3

Historis Pasca moneter awal mula lengsernya kepresidenan Soeharto. Banyak sekali pertentangan di saat pemerintahan orde baru yang di dalngi presiden Soeharto pada saat itu. Bayak mahsiswa turun di jalan untuk memaksa presiden soeharto turun dari jabatan nya. Masyarakat, dan kampus kampus di seluruh Indonesia menyuarakan isi hatinya. Mahsiswa semakin marah, dimana H.M Soeharto di calonkan menjadi Presiden ke 7 kalinya. Peperangan antara mahasiswa dan polisi terjadi kerusuhan di mana mana. Pasca bentrokan itu emapt mahasiswa Universitas Tri Sakti (Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana dan Hafidhin Royan ) gugur. Kehidupan bangsa semakin kelam dengan adnya kerusuhan Mei yang bukan hanya sekedar penjarahan dan pembakaran, tetapi juga pelcehan terhadap wanita. Hal ini jelas menikam nurani bangsa. Pancasila pun tak lagi berlaku pada jaman itu dan terus sampai saat ini pbanyak orang tidak mengerti apa fungsi pancasila. Semboyan Bhineka Tunggal Ika pun tak lagi di semboyankan, karena idealisme masyarakat dan mahasiswasaat itu. Bagaimana tidak, teradi penjaraha, pembakaran dan lebih mencoreng pancasila terjadi pelecehan wanita pasca kerusuhan Mei di Jakarta. Pada masa Orba, kecenderungan pemaksaan asas tunggal telah membekukan Pancasila. Pancasila seringkali digunakan sebagai legimitator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Bila Pancasila tetap dipegang teguh sebagai ideologi bernegara, seharusnya jebakan-jebakan seperti itu tidak boleh terjadi, karena sesungguhnya Pancasila sangat terbuka terhadap interpretasi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, meskipun secara formal Pancasila tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi kita rasakan hanya sebatas pada pernyataan politik. Hal ini bisa dipahami karena arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian keras. Aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik merespons ajakan dari siapapun Drs. Badhirka, I Wayan, M.Si, SEJARAH INDONESIA DAN UMUM |


4

yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya bisa kita lihat, NKRI ibarat kapal tanpa kemudi, terombang-ambing ombak dan arus globalisasi dalam lautan berbagai ideologi asing. Tidak segansegan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar. Dalam bahasa intelijen kita mengalami apa yang dikenal dengan ”subversi asing”, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Siapapun yang menjadi pemimpin pada saat ini pasti akan menghadapi atau menerima situasi yang sangat sulit dalam menata bangsa ini. Sudah menjadi kewajiban semua komponen bangsa ini untuk membantu para pemimpin bangsa ini dengan melakukan ijtihad politik tentang Pancasila. Pembangunan politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan beragama harus didasarkan pada pemahaman terhadap Pancasila sesuai dengan situasi yang sedang berjalan. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak perlu dipersoalkan, sedangkan yang harus menjadi ijtihad politik hanya sebatas pada upaya mencari kesepakatan tentang paradigma yang akan digunakan untuk memahaminya. Bung Karno memahami Pancasila dengan USDEK dan Pak Harto dengan P4. Lalu, kita menggunakan paradigma apa? Reformasi yang semakin kuat, pada tanggal 21 Mei 1998, presiden soeharto menyatakan mengundurkan diri. Hal ini di ikuti dengan pengambilan sumpah jabatan presiden oleh B.J. Habibie di istana Negara. Ada yang menganggap peristiwa ini konstitusional. Ada pula ada pula yang menganggap peristiwa ini inkontistutional. Terhadap pemerintah ini timbul kelompok pendukung dan penolak di kalangan pendukung reformasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan aktivitas reformasi menggeser kekuasaan rezim Orde Baru. Reformasi pasca Soeharto terus bergulir seiring Drs. Badhirka, I Wayan, M.Si, SEJARAH INDONESIA DAN UMUM |


5

dengan kritik- kritik terhadap praktek-praktek penyimpangan kekuasaan selama masa Orde Baru. Tuntutan terhadap pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, koreksi secara besar- besaran dibadan birokarasi pemerintahan. Baik dari tingkat pusat sampai pusat daerah, institute perdilan dan hukum, dwifungsi ABRI serta system keanggotaan DPR/MPR terus berkembang. Sejak periode awal pasca Orde Baru,gema tuntutan reformasi di tanggapi dengan pebaikan di segala bidang. Seiring dengan kondisi politik yang dinamis muncul kegairahan tokoh-tokoh politik untuk membangun sebah partai-partai baru. Lebih dari 100 partai, namun setelah disaring KPU (Komisi Pemilihan Umum), maka yang berhak mengikuti pemilihan umum 7 Juni 1999 hanya 48 partai politik. Hasil pemilahan umum 7 Juni 1999 berhak untuk menetapkan anggota – anggotanya yang duduk di DPR di tambah wakil dari TNI/POLRI yang berjumlah 38 orang. Sedangkan untuk anggota MPR berasal dari anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

Pembahasan a. Istilah Modern Menurt saya yang dimaksut dengan modern adalah jaman lebih berkembang disbanding masa lampau atau pembaharuan jaman. Yang sebetulnya modernisasi juga membentuk sifat/mental yang baru. Dengan kata lain modernisasi juga berarti hilangnya kemerdekaan,karena orang yang berpendidikan,generasi penerus bangsa dipaksa mengikuti jaman yang mulai modern,dan modern sangat jauh menyimpang dari pancasila. Dari segi agama,perdaban manusia,persatuan antar rakyat Indonesia, kemimpinan yang bijaksana, dan dari segi keadilan social. Di Indonesia mulai menuju modrnisasi, dari modernisasi ini sebtulnya banyak sekali kuntungan dan kerugian nya, contoh :



6

No

Keuntungan

Kerugian

1

indonesia semakin berkembang

pancasila sudah bukan lagi pegangan hidup

2

tekhnologi semakin canggih

budaya asli indonesia semakin di tinggalkan Mengakses bukapn yang berpendidikan

Mengakses internet untuk 3

pendidikan

tetepi mengakses video video yang merusak mata

4

Sex bebas

5

Penggunaan NARKOBA dan ZAT ADIKTIF

Sebenernya jika orang Indonesia itu menerima modernisasi dengan baik,mungkin norma norma pancasila itu masih ada pada diri mereka. Tetapi di jaman yang mulai tua ini, sedikit anak muda bangga dengan pancasila,tetapi mereka lebih bnangga jika mereka melanggar norma norma pancasila. Sangat miris sekali jika melihat anak muda yang bangga dirinya berbuat yang menyimpang dari pancasila. Namun disis lain, orang yang bukan orang asli Indonesia seperti turis,plancong, dll mereka mengahargai pancasila, dan mereka kagum dengan budaya asli Indonesia. b. Istilah Globalisasi Globalisasi, berasal dari kata “global” yang artinya “menyeluruh”, jadi menurut saya Globalisasi itu adalah perubahan secara besar besaran/berhubungan dengan Negara-Negara lainya, agar Negara itu berkembang dan tidak tidak ketinggalan jaman dengan Negara lain. Mulai dari ekonomi, perdagangan, politik, tata kota, pembangunan, teknologi, dan lain lain. Atau Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara. melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.Globalisasi di tandai dengan adanya pasar

bebas. Pembahasan: “Hasilnya bisa kita lihat, NKRI ibarat kapal tanpa kemudi, terombang-ambing ombak dan arus globalisasi dalam lautan berbagai ideologi asing”.



7

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. c. Istilah Reformasi Reformasi adalah perubahan sebuah Negara untuk mencapai kekuasaan tertinggi,agar membuat masyarak nya sejahtera. Mebuat Negara ini menjadi lebih kokoh dan kebrsamaan nya teras. Tanpa ada korupsi para pejabat yang mebuat dirinya akan mersakan panasnya api neraka. Reformasi yang semakin kuat, pada tanggal 21 Mei 1998, presiden soeharto menyatakan mengundurkan diri. Hal ini di ikuti dengan pengambilan sumpah jabatan presiden oleh B.J. Habibie di istana Negara. Ada yang menganggap peristiwa ini konstitusional.

d. Keberadaan pancasila setelah reformasi Pemahaman dan Pelanggaran terhadap Pancasila saat ini

1. Artinya Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama. Drs. Badhirka, I Wayan, M.Si, SEJARAH INDONESIA DAN UMUM |


8

2. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat. 3. Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lainya dengan dalih moralitas. 4. Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan. 5. Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. 6. Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama entah agama mayoritas ataupun minoritas.

Isi pancasila pun sekarang berbeda,ini sebuah fakta yang terjadi. Bukan bermaksut untuk menghina bangsa sendiri, ini surve ke teman - teman bermain saya, apa betul isi pancasila saat ini seperti ini ? 1. Keungan yang maha Esa 2. Kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradap 3. Perpecahan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh koruptor dan kebijaksanaan permusyawaratan pribadi (DPR) 5. Ketidak adilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus kritis menaggapi segala hal yang terjadi di bangsa ini. Jika bukan kita siapa lagi? Sepertilah para pejuang yang berjuang hingga darah penghabisan, yang tak pernah lelah untuk memperjuangkan tanah bumi Drs. Badhirka, I Wayan, M.Si, SEJARAH INDONESIA DAN UMUM |


9

pertiwi ini. Jiwa nasionalisme kita telah hancur karena globalisai, tak kala hanya membuat bangsa Indonesia initerpecah belah hanya idealism/egoisme diri kita. Contoh : antar supoerter sepak bola, sama - sama mengaku bangsa Indonesia, tapi mereka munafik. Tak kala hanya tawuran antar supporter. Bagaimana bangsa ini bakal bersatu ? Bagaimana Pancasila Seharusnya? 1. Sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia 2. Dasar filsafat Negara 3. Ideology negara Solusi : Katakana bahwa Saya bukan generasi “Penerus” bangsa ini tapi saya generasi “pembaru” banagsa Indonesia. Jadilkan lah kembali nilai – nilai pancasila sebagai pegangan hidup mu. Tak usah malu dengan budaya kita, seharusya kita harus bangga mempunyai budaya tradisional. Bukan bangga menjadi orang yang meniru bangsa yang pernah menjajah Negara ini. Mari kita bersatu para generasi muda, membasmi para pemimpin yang munafik, orang yang kita percaya menjadi pemimpin ternyata mereka orang yang membuat kita dan Negara hancur berntakan tak beraturan. Katakana tidak untuk korupsi, tidak untuk suap dan katakana tidak untuk kehancuran bangsa ini . ibarat film, kita harus mengambil segi positif dari film “Crows Zero”. Bangunlah Negara ini, seperti Genji(seri dalam film) membangun kelompok perang yang kokoh dan persatuan nya erat. Hancurkan para pemerintah ini yang tak lazim menduduki kursi tahta tertinggi di Negara ini, seperti Genji mengancurkan Bneteng Atas yang berjumlah 100 orang, dan Genji hanya beranggotakan 70 orang. Hancurkan Negara lain yang berusaha mengahncurkan dan mengambil budaya, budaya, SDA yang ita miliki, seperti Genji memimpin pasukan nya menghancurkan kelompok lain dengan penuh semangat, kerjasama dan penuh strategi yang mematikan lawan – lawan nya.



10

Semoga Indonesia bias berubah dan lebih baik. Buat lah bangga para pejunag kita karena kita generasi “Pembaru” yang lebih baik dan lebih kokoh untuk membangun pondasi negara ini yang lebih kokoh.



11

Latar Belakang Masalah

Recommend Documents