LAKI P LAKI P LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah BiroKepegawaian SekretariatJenderal KementerianKelautandanPerikanan Tahun2013
LAKI P
LAKI P
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................................
i
DAFTAR ISI ...............................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................
iv
RINGKASAN ……………………………………………………………………………….
v
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang ………………………………………….…….………....
1
1.2
Maksud dan Tujuan ………………………………………………….….
2
1.3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Biro Kepegawaian ………….………
2
1.4
Organisasi dan Keragaan SDM Biro Kepegawaian ….……………… 6
1.5
Sistematika Penyajian LAKIP ……………….…………………………. 9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1
Visi dan Misi ……………………………………………………..………
11
2.2
Tujuan dan Sasaran ……………………………………………….……
12
2.3
Target Jangka Menengah ………………………………………………
15
2.4
Program dan Kegiatan ………………………………………………….
17
2.5
Penetapan Kinerja Tahun 2013 ……………………………………….
19
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1
Pengukuran Kinerja ……….…………………………………………….
23
3.2
Evaluasi dan Analisis Kinerja …………………………….…………….
26
3.3
Permasalahan.................................................................................... 38
3.4
Rekomendasi ...................................................................................
3.5
Tindak lanjut …….............................................................................. 39
39
PENUTUP 4.1
Kesimpulan ………………………………………………..……………..
40
4.2
Rencana Tindak Lanjut ………………………….……………..……….
40
LAMPIRAN
Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2013
ii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel
2.1
Target Kinerja Tahun 2012 – 2014 (semula) …………….…...…...…
Tabel
2.2
Target Kinerja Tahun 2013 – 2014 ……………………………….…… 15
Tabel
2.3
Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 ………….……… 20
Tabel
2.4
Tabel
3.1
Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 (menggunakan pendekatan metode BSC) …………………………………………..…. Capaian Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 …………………….
Tabel
3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Kepegawaian Tahun 2013 ……. 35
Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2013
15
20 24
iii
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar
1.1
Struktur Organisasi Biro Kepegawaian …………….…................…
7
Gambar
1.2
Kekuatan PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Golongan …….…
8
Gambar
1.3
Gambar
3.1
Kekuatan PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan ………………………………………………………...…… Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2013 …………………….
8 24
Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2013
iv
RINGKASAN Tahun 2013 merupakan tahun pertama Biro Kepegawaian menggunakan metode dan strategi Balanced Scorecard (BSC) yang bertujuan untuk perbaikan pengelolaan kinerja melalui restrukturisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Restrukturisasi SAKIP Biro Kepegawaian dengan pendekatan BSC telah menghasilkan dokumen review penetapan kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013, dimana didalamnya terdapat 12 Sasaran Strategis dan 18 IKU, yaitu: a. Customer Perspective, memiliki sasaran strategis: 1. Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan professional; 2. Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid dan handal; 3. Terwujudnya good governance & clean government. b. Internal Process Perspective, memiliki sasaran strategis: 1. Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi; 2. Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan; 3. Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian yang akurat; 4. Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP; c. Learn & Growth Perspective, memiliki sasaran strategis: 1. Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP; 2. Tersedianya
SDM
lingkup
Biro
Kepegawaian
yang
kompeten
dan
professional; 3. Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang valid, handal dan mudah diakses; 4. Terwujudnya
good
governance
&
clean
government
lingkup
Biro
Kepegawaian; 5. Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal.
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
v
Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kepegawaian yang belum mencapai target sesuai Tapja dan 2 (dua) IKU Biro Kepegawaian yang capaiannya sangat tinggi, yaitu: 1. IKU Biro Kepegawaian yang belum mencapai target a. Indeks Kesenjangan Kompetensi eselon II dan eselon III; b. Indeks Kesenjangan Kompetensi eselon III dan eselon IV. 2. IKU Biro Kepegawaian yang capaiannya sangat tinggi a. Persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian; b. Jumlah Jenis Jabatan Fungsional Tertentu; Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 117,54% merupakan nilai rata-rata capaian kinerja dari IKU Biro Kepegawaian. Nilai capaian kinerja tahun 2013 tersebut mengalami penurunan sebesar 37,02% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 dengan rasio persentase 154,56%. Secara umum dapat dikatakan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian pada tahun 2013 dapat dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja di atas 100%.
Untuk mendukung sasaran strategis Biro Kepegawaian pada tahun 2013 ditetapkan indikator kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 12.873.587.000,- (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu). Pada kinerja keuangan, realisasi keuangan Biro Kepegawaian tahun 2013 mencapai 98,21% atau sebesar Rp. 12.643.183.549,-. Capaian kinerja keuangan yang tidak mencapai 100% antara lain disebabkan: 1.
Kebijakan penghematan sehingga perlu dilakukan revisi
2.
Belum optimalnya perencanaan dalam penganggaran sehingga berdampak terhadap penyerapan anggaran. Terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti dan mendapatkan perhatian
pelaksanaan program dan kegiatan Biro Kepegawaian pada tahun 2013, diantaranya: 1. Belum melakukan penilaian kompetensi/assessment; 2. Belum membuat aplikasi kuesioner elektronik
Melihat hasil-hasil yang sepenuhnya belum dapat dicapai sesuai target, Biro Kepegawaian selanjutnya akan melakukan upaya, antara lain: LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
vi
1. Melakukan perhitungan indeks kesenjangan pejabat lingkup KKP bekerjasama dengan asesor; 2. Melakukan survey kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian melalui sebaran
kuesioner
elektronik
pada
website
Biro
Kepegawaian
http://www.ropeg.kkp.go.id/
Dari uraian tersebut di atas, secara umum besar Biro Kepegawaian dapat dinyatakan telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan program pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP.
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
vii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Tata pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah good governance
didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemerintahan yang akuntabel, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi. Kepemerintahan
yang
akuntabel
merupakan
sebuah
keharusan
yang
perlu
dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur,
sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang berpedoman pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Biro Kepegawaian melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebagai acuan adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri
KP
Nomor
PER.06/MEN/2010
tentang
Rencana
Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014 yang dilakukan penyesuaian kembali dengan penetapan Peraturan Menteri Nomor PER.15/MEN/2012 serta berpedoman
pada
Rencana
Strategis
Sekretariat
Jenderal
Nomor
KEP.132/MEN/SJ/2011 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP tahun 2010 – 2014. Biro Kepegawaian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan pencapaian visi, misi, tujuan LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
1
organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Kepegawaian, serta diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja Biro Kepegawaian pada tahun mendatang.
1.2.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusun LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013 adalah:
1.
Mengukur capaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Tahun 2013;
2.
Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU Tahun 2013;
3.
Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Tahun 2013. Adapun tujuan disusunnya LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013 adalah:
1.
Gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU pada Tahun 2013;
2.
Gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upaya-upaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU pada Tahun 2013;
3.
Umpan balik dalam menata upaya dan anggaran yang berhasil guna dan berdayaguna untuk lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU pada tahun-tahun berikutnya.
1.3.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Biro Kepegawaian Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Kepegawaian adalah salah satu unit organisasi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian,
penyediaan
data
dan
informasi
kepegawaian,
serta
laporan
kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.
Koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
2
2.
Pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan pemindahan pegawai;
3.
Koordinasi
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan,
dan
pengelolaan
administrasi jabatan fungsional; 4.
Pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan
5.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Biro Kepegawaian dilengkapi dengan 4 (empat) bagian dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, sebagai berikut: 1.
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai a. Tugas Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi
penyusunan
perencanaan,
pengembangan
pegawai, pemberian penghargaan, penerapan disiplin, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. b. Fungsi Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan, formasi, pengadaan, pola karier, monitoring dan evaluasi pengelolaan pegawai; 2) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebutuhan, pengembangan, dan penyaringan pegawai serta penyiapan pemberian penghargaan; dan 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan disiplin pegawai dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu: 1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kepegawaian, kebutuhan pegawai, formasi, pengadaan, pola karier, dan evaluasi kinerja pegawai; 2) Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan, penyaringan, pengembangan karier pegawai, dan administrasi pemberian penghargaan; dan
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
3
3) Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan disiplin pegawai dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 2.
Bagian Mutasi a. Tugas Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penetapan urusan pengangkatan dan kepangkatan, pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai, monitoring dan evaluasi pelaporan naskah mutasi. b. Fungsi Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan pengangkatan dan kepangkatan struktural dan fungsional umum; 2) Penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan kepangkatan fungsional dan mutasi lainnya; dan 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai. c. Bagian Mutasi terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu: 1) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Struktural dan Fungsional Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan dan kepangkatan struktural dan fungsional umum; 2) Subbagian Kepangkatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan kepangkatan fungsional dan mutasi lainnya; dan 3) Subbagian Pemberhentian, Pensiun, dan Pemindahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai.
3.
Bagian Jabatan Fungsional a. Tugas Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengelolaan administrasi angka kredit jabatan fungsional. b. Fungsi Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi: LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
4
1) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan analisis, monitoring, evaluasi, dan informasi jabatan fungsional; 2) Penyiapan bahan koordinasi pengembangan jabatan fungsional; 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengelolaan administrasi angka kredit jabatan fungsional; dan 4) Pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional. c. Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu: 1) Subbagian Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional di bidang pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, mutu hasil perikanan, hama dan penyakit ikan, benih
ikan,
kepegawaian,
perpustakaan,
kearsipan,
dan
jabatan
fungsional teknis penunjang; 2) Subbagian Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional: Widyaiswara, Dosen, Guru, Instruktur, Pengawas Sekolah, Pranata Komputer, Auditor, Perancang Peraturan Perundang-undangan dan jabatan fungsional lain yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dan pelatihan; dan 3) Subbagian
Jabatan
Fungsional
III
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan administrasi
angka
kredit,
pengangkatan,
pembebasan
dan
pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional: Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Statistisi, Perencana, Pranata Humas. 4.
Bagian Tata Usaha Kepegawaian a. Tugas Bagian
Tata
Usaha
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
5
kepegawaian,
arsip
kepegawaian,
administrasi
keuangan,
evaluasi
organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro. b. Fungsi Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi kepegawaian; 2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan arsip kepegawaian; dan 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan usulan kartu pegawai, kartu Istri/Suami, perawatan kesehatan, dan urusan kepegawaian, serta pelaksanaan administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro. c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu: 1) Subbagian
Data
dan
Informasi
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kepegawaian; 2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan
administrasi
kepegawaian
Sekretariat
Jenderal,
arsip
kepegawaian, kartu pegawai, dan kartu Istri/ Suami; dan 3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan pelayanan kesehatan pejabat, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro.
1.4.
Organisasi dan Keragaman SDM Biro Kepegawaian Terkait
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi,
Biro
Kepegawaian
berupaya
mengoptimalkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada baik sarana, prasarana maupun sumber daya manusia yang berjumlah 56 orang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Biro Kepegawaian, 4 (empat) orang Kepala Bagian, 12 (dua belas) orang Kepala Sub Bagian serta 39 (tiga puluh sembilan) pelaksana sebagaimana terlihat dalam struktur organisasi Biro Kepegawaian dibawah ini:
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
6
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI REZY ANDRIYASMAN, S.H., M.H
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
KEPALA BAGIAN MUTASI Ir.RINI SILVIANTI
KEPALA SUBBAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM
FETRI HERYANI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN
WIWIEN SATWIYANI, S.Sos, M.M
DENDA DJUANDA, S.H., M.M
KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
KEPALA SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL I DIDA DANIARSYAH, S.Pd, M.Si
ARI WICAKSANA, S.Kom
Drs.WAHYUDI ISKANDAR
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN
KEPALA SUBBAGIAN KEPANGKATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL II
BADRI MUSTOFA, S.Sos, M.Si
SUROSO, S.Pd
SURATNA, S.Sos, M.A.P.
KEPALA SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PERATURAN KEPEGAWAIAN
KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN, PENSIUN DAN PEMINDAHAN
KEPALA SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL III
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
NENENG DARMIYATI, S.H.
SURADI, S.E.
SUDARMONO, S.H.
7 ORANG FUNGSIONAL UMUM
PIPIT SRI KURNIASIH, S.Pd
8 ORANG FUNGSIONAL UMUM
5 ORANG FUNGSIONAL UMUM
KOSINGIN, S.Sos
15 ORANG FUNGSIONAL UMUM 1 ORANG FUNGSIONAL TERTENTU 4 ORANG TENAGA KONTRAK
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Kepegawaian
Saat ini Biro Kepegawaian memiliki pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu (Arsiparis) dan fungsional umum dengan jumlah 52 orang PNS dan 4 orang Non PNS. Kekuatan PNS Biro Kepegawaian pada Tahun 2013 adalah:
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
7
a. Berdasarkan Golongan 13
14 12
10
10
Jumlah Pegawai
7
8 6
4
4 2
1
1
1
4 3
2
3
2 0
1
0 I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
Pangkat Golongan Gambar 1.2. Kekuatan PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Golongan
Pada gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2013 jumlah pegawai Biro Kepegawaian sebanyak 52 orang yang terdiri dari PNS golongan IV sebanyak 7 orang (13%), golongan III sebanyak 32 orang (62%), golongan II sebanyak 11 orang (21%) dan pegawai golongan I sebanyak 2 orang (4%).
b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 23
25 20
Jumlah Pegawai
15
9
10 7
10 5
3
0 SLTP
SLTA
D3
S1
S2
Tingkat Pendidikan Gambar 1.3. Kekuatan PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
8
Pada Gambar 1.3. terlihat bahwa Biro Kepegawaian didukung oleh 7 orang pegawai (13%) berpendidikan Strata 2 (S-2), 23 orang pegawai (44%) berpendidikan Strata I (S-1), 10 orang pegawai (19%) berpendidikan Diploma-III (D-III), 9 orang pegawai (17%) berpendidikan SLTA dan 3 orang pegawai (6%) berpendidikan SLTP.
1.5.
Sistematika Penyajian LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 menggambarkan
pencapaian kinerja Biro Kepegawaian selama tahun 2013. (performance
result)
2013
tersebut
dibandingkan
dengan
Capaian Kinerja Penetapan
Kinerja
(performance agreement) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasi adanya kesenjangan kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kepegawaian pada Tahun 2013, disusun sebagai berikut: a. Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Daftar Gambar/Tabel d. Ikshtisar Eksekutif e. Bab I Pendahuluan Pada bab ini terdiri dari per sub bab yang berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, tugas dan fungsi Biro Kepegawaian, dan keragaman SDM Biro Kepegawaian. f. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bab ini menjelaskan rencana strategis dan penetapan kinerja program kegiatan Biro Kepegawaian tahun 2013 g. Bab III Akuntabilitas Kinerja Bab III berisi tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Biro Kepegawaian Tahun 2013 h. Bab IV Penutup Pada bab ini menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Sesuai dengan dinamika organisasi yang berkembang pada Tahun 2013, Biro Kepegawaian melakukan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC), hal ini dilakukan untuk menggapai efektifitas organisasi dengan penekanan pada 4 (empat) perspektif yang saling berimbang dan di “cascading” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga
(Renstra-KL)
dan
mengacu
pada
prioritas
pembangunan nasional, pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan dorongan partisipasi masyarakat. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Menggunakan
metode/pendekatan
dan
strategi
BSC
maka
dilakukan
restrukturisasi SAKIP yang dimulai dari level Renstra-KL sampai level monitoring, yaitu: 1.
Renstra 2010 – 2014 yang memuat visi, misi, tujuan, 12 sasaran strategis (SS) dan 40 IKU pembangunan kelautan dan perikanan, sesuai dengan Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2014;
2.
Penyesuaian Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2013, sebagai perjanjian kinerja antara Sekretaris Jenderal dengan Eselon II;
3.
Sistem monitoring capaian kinerja kementerian termasuk di dalamnya sistem pengumpulan data kinerja berbasis internet;
4.
Cascading indikator kinerja sampai level individu/staf;
5.
Sistem penilaian kinerja individu/pegawai (SIPKINDU); dan
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
10
6.
Menteri KP sudah mengusulkan melalui surat ke Bappenas dan Kemenkeu untuk penyelarasan target program dan kegiatan pada dokumen RKA-KL sesuai BSC.
2.1.
Visi dan Misi Biro Kepegawaian secara organisasi berada di bawah Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas dibidang kepegawaian dalam rangka mendukung kinerja organisasi lebih banyak berperan dalam melaksanakan fungsi pelayanan, sehingga output yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelayanan bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Kepegawaian berpedoman pada visi dan misinya yang diharapkan mampu memberi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Visi Biro Kepegawaian adalah
“Mewujudkan Manajemen PNS KKP yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif untuk mendukung pelayanan administrasi Kepegawaian KKP”
Dengan demikian pengelolaan dan penataan pegawai diarahkan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, serta perlindungan hukum untuk memacu Pegawai Negeri Sipil agar dapat berprestasi dan profesional, dengan memperhatikan perkembangan isu strategis organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional. Untuk mencapai visi organisasi diperlukan misi yang menggambarkan program dalam pencapaian visi tersebut. Oleh sebab itu rumusan misi Biro Kepegawaian disusun
dengan
mempertimbangkan
secara
seksama
faktor-faktor
kekuatan,
kelemahan, kendala, dan peluang yang dihadapinya. Hal ini dimaksudkan agar Biro Kepegawaian dapat bekerja secara optimal, dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur, sesuai dengan kebutuhan aktual. LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
11
Adapun misi Biro Kepegawaian yaitu:
1. Mengoptimalkan dukungan Administrasi Pelaksanaan Tugas KKP; dan 2. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan KKP.
Dengan Visi dan Misi tersebut, Biro Kepegawaian bertekad meningkatkan pelayanan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga keberadaannya mampu mengantisipasi perubahan kebutuhan pembinaan dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk menunjang salah satu tugas dan fungsi organisasi.
2.2.
Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan perencanaan stratejik Biro Kepegawaian adalah untuk mengoptimalkan: 1.
Pelayanan pembinaan, perencanaan dan pengembangan pegawai;
2.
Pelayanan mutasi pegawai yang tepat waktu;
3.
Pelayanan administrasi jabatan fungsional yang tepat waktu; dan
4.
Pelayanan administrasi kepegawaian;
dengan sasaran PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, akuntabel, dan inovatif untuk mendukung pelayanan informasi Kepegawaian KKP. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Biro Kepegawaian ditetapkan sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Kebutuhan”
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
12
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masingmasing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Biro Kepegawaian KKP mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal yang dapat dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan SDM aparatur KKP. Sasaran strategis Biro Kepegawaian Tahun 2013 dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) adalah sebagai berikut: a. Customer Perspective, fokus/berorientasi pada apa yang harus dilakukan organisasi untuk masyarakat, yaitu: 1) Sasaran strategis 1: Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan profesional. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III; 2) Sasaran strategis 2: Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid dan handal. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah persepsi kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian yang diberikan (skala likert 1-4); 3) Sasaran strategis 3: Terwujudnya good governance & clean government. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah nilai inisiatif anti korupsi Setjen; dan nilai penerapan RB KKP; b. Internal Process Perspective, serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu: 1) Sasaran strategis 4: Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP; 2) Sasaran strategis 5: Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat dibanding dengan jumlah LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
13
usulan;
Persentase
SK
pengangkatan,
pemindahan,
pembebasan,
dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional dibanding dengan jumlah usulan; dan Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu; 3) Sasaran strategis 6: Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian yang akurat. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup; 4) Sasaran strategis 7: Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase program dan kegiatan manajemen perubahan SDM yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun; c. Learn & Growth Perspective, menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumberdaya internal organisasi, yaitu: 1) Sasaran strategis 8: Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase program dan kegiatan penataan SDM aparatur yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP setiap tahun; 2) Sasaran strategis 9: Tersedianya SDM lingkup Biro Kepegawaian yang kompeten dan profesional. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Kepegawaian; 3) Sasaran strategis 10: Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang valid, handal dan mudah diakses. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah Service Level Agreement
Biro Kepegawaian; dan Persepsi user terhadap
kemudahan akses (skala likert 1-5); 4) Sasaran strategis 11: Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Kepegawaian. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi; Nilai LAKIP Biro Kepegawaian; Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro Kepegawaian, dan Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian;
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
14
5) Sasaran strategis 12: Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian.
2.3.
Target Jangka Menengah Berdasarkan Rencana Strategis Biro Kepegawaian Tahun 2010-2014, target
jangka menengah sampai dengan tahun 2014 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan dalam 1 sasaran strategis dan 4 Indikator Kinerja. Tabel 2.1. Target Kinerja Tahun 2012-2014 (Semula) Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Terwujudnya pengelolaan SDM KKP yang sesuai dengan kebutuhan
a. Jumlah SDM yang dialokasikan dalam perencanaan pegawai sesuai kebutuhan b. Jumlah SDM yang dialokasikan dalam pengembangan pegawai sesuai kebutuhan c. Presentase pelayanan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya tepat waktu dan tepat orang d. Jumlah pelayanan administrasi dan pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan
2012 500 orang
Target 2013 500 orang
2014 500 orang
500 orang
500 orang
500 orang
100%
100%
100%
600 SK 23 JF
650 SK 24 JF
700 SK 24 JF
Sejak triwulan III tahun 2013, Biro Kepegawaian menggunakan target dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagai berikut: Tabel 2.2. Target Kinerja Tahun 2013 – 2014 SASARAN STRATEGIS Customer Perspective Tersedianya SDM KKP 1 yang kompeten dan professional Terintegrasinya informasi 2 kepegawaian KKP yang valid dan handal
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III
2
Persepsi kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian yang diberikan (skala likert 1-4)
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
TARGET TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
60%
30%
3
3,25
15
SASARAN STRATEGIS
3
Terwujudnya good governance & clean government
Internal Process Perspective Terselenggaranya penempatan SDM KKP 4 berbasis kompetensi
5
Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan
URAIAN INDIKATOR KINERJA 3
Nilai inisiatif anti korupsi Setjen
4
Nilai penerapan RB KKP
5
6
7
8 Terwujudnya pengolahan dan penyajian data 6 informasi kepegawaian yang akurat Terselenggaranya Program dan kegiatan 7 Manajemen Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP Learn & Growth Perspective Terselenggaranya Program dan kegiatan 8 Penataan SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP
9
10
11
Tersedianya SDM lingkup Biro Kepegawaian yang kompeten dan professional Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang valid, handal dan mudah diakses Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Kepegawaian
Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat dibanding dengan jumlah usulan Persentase SK pengangkatan, pemindahan, pembebasan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional dibanding dengan jumlah usulan Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu
TARGET TAHUN 2013 7,5 75 (setara level 4)
TARGET TAHUN 2014 80 80 (setara level 4)
20%
74,76%
100%
100%
100%
100%
24
29
10
2
9
Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup
10
Persentase program dan kegiatan manajemen perubahan SDM yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun
100%
100%
11
Persentase program dan kegiatan penataan SDM aparatur yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun
100%
100%
12
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Kepegawaian
60%
20%
13
Service Level Agreement Biro Kepegawaian
70%
75%
14
Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,00
4,25%
15
Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi
100%
100%
16
Nilai LAKIP Biro Kepegawaian
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
17
Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro Kepegawaian
7,5
7,75
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
16
SASARAN STRATEGIS
Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal
12
2.4.
URAIAN INDIKATOR KINERJA
18
Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian
19
Persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian
TARGET TAHUN 2013 75 (setara level 4)
TARGET TAHUN 2014
>95%
>95%
8
Program dan Kegiatan Biro Kepegawaian melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan
program Sekretariat Jenderal secara keseluruhan yaitu Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP. Sedangkan program kerja Biro Kepegawaian adalah meningkatkan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian KKP. Tujuan
kegiatan
Biro
Kepegawaian
adalah
“Terwujudnya
dukungan
manajemen kepegawaian yang profesional di lingkungan KKP”. Biro Kepegawaian menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk menjabarkan tujuan di atas. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya pengelolaan SDM KKP yang sesuai dengan kebutuhan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan dilakukan melalui: 1.
Penataan Kompetensi Sumber Daya Pegawai, yang terdiri dari: a. Penyusunan Formasi Pegawai; b. Uji Kompetensi Pegawai; c. Penilaian Kompetensi Pejabat/Assessment.
2.
Peningkatan Kompetensi Pegawai, yang terdiri dari: a. Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar; b. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah; c. Seleksi Diklat Kepemimpinan dan Diklat Penjenjangan KKP; d. Pemberian Penghargaan, Tanda Jasa dan Kehormatan.
3.
Pembinaan Perencanaan, Pengembangan, Disiplin dan Etika, yaitu: a. Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai
4.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur / Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur/Reformasi Birokrasi Setjen LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
17
5.
Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian, yang terdiri dari: a. Penyusunan Bahan Rapat BAPERJAKAT; b. Pelantikan Pejabat KKP dan Pengambilan Sumpah PNS SETJEN; c. Percepatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS KKP; d. Percepatan Proses Administrasi,
Pemberhentian, Pensiun, Pemindahan
serta SK Mutasi Pegawai Lainnya; e. Pembinaan Mutasi Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Pemindahan Pegawai; f. Pembekalan Pegawai KKP Calon Purna Bakti/Pensiun dan Temu Koordinasi Pensiun. 6.
Penyempurnaan Pedoman/Juknis Jabatan Fungsional, yang terdiri dari: a. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan; b. Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan; c. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan; d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; e. Pejabat Fungsional Berprestasi.
7.
Pembinaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional, yang terdiri dari: a. Workshop/Forum Komunikasi/Lokakarya Unjuk Kerja Pejabat Fungsional; b. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional; c. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional.
8.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yang terdiri dari: a. Pengembangan Fitur Menu Cuti Pegawai Pada Aplikasi SIMPEG KKP; b. Pemeliharaan Aplikasi, Input Data Lingkup SEtjen, dan Peremajaan Data Pegawai KKP; c. Harmonisasi Pengelolaan SIMPEG KKP; d. Sinkronisasi Data Pegawai KKP; e. Rancangan Aplikasi Absensi Pegawai KKP.
9.
Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Biro, yang terdiri dari: a. Penyusunan Draft Awal, Draft Final dan Finalisasi RKAKL, TOR dan RAB; b. Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2013 dan
Rencana Kerja Tahun
2014. 10. Penyusunan Bahan Review Kegiatan Biro, yang terdiri dari: a. Penyusunan Laporan Kinerja Biro; b. Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2012; LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
18
c. Penyusunan LAKIP Biro Tahun 2012; d. Penertiban LHKPN KKP; e. Peningkatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Lingkup Setjen. 11. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pegawai, yang terdiri dari: a. Pembinaan Kepegawaian; b. Peningkatan Kualitas SDM Lingkup Setjen; c. Persiapan Implementasi PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. 12. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, yang terdiri dari: a. Pengelolaan Arsip Kepegawaian; b. Penyusunan dan Validasi Dokumen Elektronik File; c. Penerbitan SK Inpasing Gaji PNS; d. Validasi Kelengkapan Administrasi Pegawai KKP; 13. Penyusunan Laporan SAK dan Penataan Dokumen Keuangan, yang terdiri dari: a. Penyusunan Laporan SAK Tahun 2012 dan Laporan PP No. 39/2006 Triwulan IV Tahun 2013; b. Penyusunan Laporan SAK dan Laporan PP No. 39/2006; c. Sinkronisasi Dokumen Keuangan dan Realisasi Anggaran Satker; d. Verifikasi Keuangan Satker; e. Laporan Penyusunan Persediaan BMN. 14. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, yaitu: a. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kantor 15. Pengadaan Peralatan Perkantoran, yaitu: a. Pengadaan Alat Pengolah Data
2.5.
Penetapan Kinerja Tahun 2013 Tahun 2013, Biro Kepegawaian telah menetapkan target kinerja program dan
kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2013 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II (yaitu Kepala Biro Kepegawaian) dengan pejabat Eselon I (yaitu Sekretaris Jenderal), dan pejabat Eselon I dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 sebelum penggunaan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC) adalah:
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
19
Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 Sasaran Strategis Terwujudnya pengelolaan SDM KKP yang sesuai dengan kebutuhan
Indikator Kinerja Jumlah SDM yang dialokasikan dalam perencanaan pegawai sesuai kebutuhan a. Jumlah usulan tambahan formasi pegawai; b. Jumlah usulan pejabat struktural KKP yang dilakukan penilaian kompetensi/assessment Jumlah SDM yang dialokasikan dalam pengembangan pegawai sesuai kebutuhan a. Jumlah usulan penerima penghargaan/tanda jasa/kehormatan; b. Jumlah usulan peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; c. Jumlah usulan calon peserta diklatpim Presentase pelayanan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya tepat waktu dan tepat orang a. Pelayanan usul kenaikan pangkat pegawai; b. Pelayanan proses pengangkatan CPNS; c. Pelayanan usul mutasi lainnya Jumlah pelayanan administrasi dan pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan a. SK pengangkatan dalam dan dari Jabatan Fungsional 1) Pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional b. Jumlah Jabatan Fungsional 1) Penyempurnaan Pedoman/Juknis Jabatan Fungsional
Target
300 orang 200 orang
250 orang 150 orang 100 orang
100% 100% 100%
650 SK 24
Sejak triwulan III Tahun 2013, Biro Kepegawaian telah melakukan perubahan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan menggunakan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC), sebagai berikut:
Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 (menggunakan pendekatan metode BSC)
SASARAN STRATEGIS Customer Perspective Tersedianya SDM KKP yang 1 kompeten dan professional
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
TARGET TAHUN 2013
60%
20
SASARAN STRATEGIS 2
Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid dan handal
3
Terwujudnya good governance & clean government
URAIAN INDIKATOR KINERJA
3
Persepsi kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian yang diberikan (skala likert 1-4) Nilai inisiatif anti korupsi Setjen
4
Nilai penerapan RB KKP
2
TARGET TAHUN 2013 3 7,5 75 (setara level 4)
Internal Process Perspective 4
Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi
5
Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan
5
6
7 8
Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian yang akurat Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen 7 Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP Learn & Growth Perspective Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan SDM 8 aparatur sesuai roadmap RB KKP Tersedianya SDM lingkup 9 Biro Kepegawaian yang kompeten dan professional Tersedianya informasi lingkup 10 Biro Kepegawaian yang valid, handal dan mudah diakses 6
9
10
11
12
Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal
20%
100%
100% 24 10
100%
11
Persentase program dan kegiatan penataan SDM aparatur yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun
100%
12
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Kepegawaian
60%
16 17
Service Level Agreement Biro Kepegawaian Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Nilai LAKIP Biro Kepegawaian Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro Kepegawaian
18
Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian
19
Persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian
13 14 15
Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Kepegawaian
Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat dibanding dengan jumlah usulan Persentase SK pengangkatan, pemindahan, pembebasan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional dibanding dengan jumlah usulan Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup Persentase program dan kegiatan manajemen perubahan SDM yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
70% 4,00 100% Nilai AKIP A 7,5 75 (setara level 4) >95%
21
Alokasi anggaran Biro Kepegawaian pada tahun 2013 untuk mencapai sasaran tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana tabel 2.4. adalah sebesar Rp. 12.873.587.000,-. Dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Biro Kepegawaian Tahun 2013 (Lampiran 1) selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada akhir tahun 2013 yang dipaparkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013.
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.
Pengukuran Kinerja Manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu dalam mengelola
seluruh kegiatan organisasi tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan stratejik dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi dan misi Biro Kepegawaian. Sejak triwulan III tahun 2013, manajemen kinerja KKP telah menerapkan pendekatan BSC. Melalui pendekatan metode ini diharapkan akuntabilitas kinerja dapat terjaga dan dapat kejelasan tentang uraian tugas pada masing-masing bagian. Disamping itu kejelasan indikator keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian adalah Reformasi Birokrasi bidang Penataan SDM Aparatur. Proses penghitungan kinerja Biro Kepegawaian menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya. Langkah awal dalam menilai kinerja organisasi Biro Kepegawaian dengan pendekatan BSC dimulai dengan menyusun peta strategis yang memetakan setiap strategi untuk mencapai sasaran strategisnya, peta strategis Biro Kepegawaian adalah sebagai berikut:
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
23
Gambar 3.1. Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2013
Capaian kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 berdasarkan uraian capaian kinerja secara rinci pada dilihat pada berikut:
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS Customer Perspective 1 Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan professional 2 Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid dan handal
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III
2
Persepsi kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian yang diberikan (skala likert 1- 4)
TARGET
REALISASI
TINGKAT CAPAIAN (%)
60%
20,15%
166
3
3,37
112,33
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
24
SASARAN STRATEGIS 3
Terwujudnya good governance & clean government
Terwujudnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan
3 4
6
7
8 6
7
Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian yang akurat Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP
9
10
Learn & Growth Perspective 8 Terselenggaranya 11 Program dan kegiatan Penataan SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP
9
Tersedianya SDM lingkup Biro Kepegawaian yang kompeten dan professional
REALISASI
7,5
7,7
75 (setara level 4)
79.1
105.47
20%
46,04%
230,2
100%
100%
100
100%
100%
100
24
29
120,83
10
10
100
Persentase program dan kegiatan manajemen perubahan SDM yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun
100%
100%
100
Persentase program dan kegiatan penataan SDM aparatur yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP per tahun Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Kepegawaian
100%
100%
100
60%
17,90%
170
URAIAN INDIKATOR KINERJA
Internal Process Perspective 4 Terselenggaranya 5 penempatan SDM KKP berbasis kompetensi
5
TARGET
TINGKAT CAPAIAN (%) 102.66
12
Nilai inisiatif anti korupsi Setjen Nilai penerapan RB KKP
Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat dibanding dengan jumlah usulan Persentase SK pengangkatan, pemindahan, pembebasan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional dibanding dengan jumlah usulan Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
25
SASARAN STRATEGIS 10
Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang valid, handal dan mudah diakses Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Kepegawaian
11
URAIAN INDIKATOR KINERJA 13 14
15
16 17 18 12
Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal
3.2.
19
Service Level Agreement Biro Kepegawaian Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1- 5) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Nilai LAKIP Biro Kepegawaian Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro Kepegawaian Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian Persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian
TARGET
REALISASI
70%
73,5
TINGKAT CAPAIAN (%) 105
4,00
4,37
109,25
100%
100%
100
Nilai AKIP A 7,5
Nilai AKIP A 7,7
100 102,67
75 (setara level 4) >95%
79.1
105.47
98,21%
103.38
Evaluasi dan Analisis Kinerja Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama untuk setiap perspektif sebagai berikut: a.
Customer Perspective 1) Sasaran Strategis 1, Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan professional Kompetensi merupakan kombinasi keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang anggota organisasi bagi terselenggaranya fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Kombinasi tersebut mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai dan keberhasilan organisasi. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III Tahun 2013 mencapai 20,15% dari target sebesar 60%. Capaian IKU ini diperoleh dari draft peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Manajerial berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegwaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 berupa jumlah jenis Kompetensi Manajerial yang dimiliki oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III. Nilai ini mengambarkan kesenjangan kompetensi (competency gap) yang dimiliki oleh pejabat eselon II dan eselon III lingkup Biro Kepegawaian. Rumus perhitungan Indeks Kesenjangan Kompetensi (IKK) dengan uji coba lingkup Biro Kepegawaian yaitu jumlah LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
26
kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat (SP) berbanding dengan jumlah standar kompetensi yang dipersyaratkan (SKM) dalam suatu jabatan. SP IKK =
X 100% SKM
Realisasi indeks kesenjangan kompetensi adalah 20,15% dari hasil simulasi jumlah pejabat Biro Kepegawaian, namun belum dilakukan perhitungan indeks kesenjangan pejabat lingkup KKP. Hal tersebut disebabkan penetapan kinerja baru ditetapkan pada triwulan III sehingga belum dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Sebagai
langkah
tindak
lanjut
akan
dilakukan
perhitungan
indeks
kesenjangan pejabat lingkup KKP bekerjasama dengan asesor. 2) Sasaran Strategis 2, Terintegrasinya informasi kepegawaian KKP yang valid dan handal Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi merupakan tingkat kepuasan
pengguna
terhadap
layanan
aksesibilitas
informasi
yang
disediakan dilingkungan Biro Kepegawaian. Pada Tahun 2013 tingkat kepuasan penggunan terhadap layanan akses informasi di lingkungan Biro Kepegawaian mencapai 3,34 dari target sebesar 3 dengan jumlah responden sebanyak 618 pegawai dengan hasil sangat puas sebanyak 384 pegawai. Nilai tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh pengunjung website Biro Kepegawaian. 3) Sasaran Strategis 3, Terwujudnya good governance & clean government Terdapat 2 (dua) indikator pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja sebagai berikut: a) Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat Jenderal merupakan salah satu keberhasilan
upaya
pemberantasan
korupsi
pada
suatu
unit
utama/lembaga adalah inisiatif dari internal unit utama sendiri. Beberapa inisiatif seperti pembuatan kode etik, pengawasan atas pengadaan barang dan jasa, serta transparansi dalam rekrutmen pegawai merupakan upaya yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal terpenting dalam PIAK adalah indikator yang digunakan, karena dasar penilaian dari PIAK adalah inisiatif, maka penetapan indikator harus dapat LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
27
disepakati bersama, dapat diaplikasikan ke semua unit utama yang terlibat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu instrumen Focus Group Discussion (FGD) menjadi bagian terpenting dalam penentuan indikator serta kriteria penilaian PIAK ini. Hasil akhir penilaian PIAK Sekretriat Jenderal ada Tahun 2013 adalah 7,7. b) Nilai Penerapan RB KKP Tahun 2013 mencapai 73,13 dari target sebesar 75. Nilai tersebut masih akan dilakukan finalisasi melalui penilaian terhadap PMPRB online tahun 2013 yang akan selesai akhir Maret 2014.Nilai penerapan RB dilakukan pada 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: (1) Organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (2) Tata Laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance; (3) Peraturan Perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (4) SDM Aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan
sejahtera;
pemerintahan
(5) yang
Pengawasan; bersih
dan
meningkatnya bebas
KKN;
penyelenggaraan (6)
Akuntabilitas;
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) Pelayanan Publik; Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan (8) Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. b.
Internal Process Perspective 1) Sasaran Strategis 4, Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP. Penempatan dan penataan pegawai sangat penting untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi PNS yang tepat sesuai dengan kebutuhan unit kerja. KKP memiliki 202 unit kerja yang terdiri dari 67 unit kerja eselon II unit pusat dan 135 unit pelaksana teknis. Pada tahun 2013, jumlah unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi adalah sebesar 93 unit kerja atau 46,04%. Capaian tersebut sesuai dengan penempatan CPNS tahun 2013. LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
28
2) Sasaran
Strategis
5,
Terwujudnya
pembinaan,
pengembangan
dan
pengelolaan administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan. Terdapat 3 (tiga) indikator pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja sebagai berikut: a) Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat dibanding dengan jumlah usulan Berdasarkan usul Kenaikan Pangkat ke BKN sebanyak 2.587 pegawai telah terealisasi sebesar 100%. b) Persentase
SK
pengangkatan,
pemindahan,
pembebasan,
dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional dibanding dengan jumlah usulan Persentase
SK
pengangkatan,
pemindahan,
pembebasan,
dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sebesar 100%. Jumlah SK Jabatan Struktural yang telah ditetapkan sebanyak 1.018 SK. Penetapan SK Jabatan Fungsional pada tahun 2013 sebanyak 923 SK. c) Jumlah Jenis Jabatan fungsional tertentu Target jumlah jenis jabatan fungsional tertentu pada tahun 2013 adalah 24 jabatan dan terealisasi sebanyak 29 jabatan. Penambahan jumlah jenis jabatan fungsional di KKP karena adanya pengembangan jabatan fungsional baru yang dijabat oleh sebagian PNS KKP. 3) Sasaran Strategis 6, Terwujudnya pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian yang akurat Jumlah Dokumen Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan, dan Daftar Riwayat Hidup lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 4) Sasaran Strategis 7, Terselenggaranya Program dan kegiatan Manajemen Perubahan Bidang SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
29
Pada tahun 2013 terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh seluruh unit kerja eselon I dalam rangka pelaksanaan RB. Persentase program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB Tahun 2013 mencapai 90% dari target sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: (1) Program Manajemen Perubahan, melalui penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi lingkup Setjen, sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi, pengesahan Keputusan Menteri Nomor 7/KEP-SJ/2013 tentang Tim RB Setjen KKP, pengesahan Peraturan Menteri Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan KKP, sosialisasi mengenai presensi finger print dan sosialisasi inisiasi antikorupsi lingkup Setjen, (2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, melalui rekapitulasi Peraturan PerundangUndangan lingkup Setjen, percepatan penyelesaian peraturan perundangundangan, pembuatan KEPMEN SJ sejumlah 262 buah, percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan melalui program legislasi KKP, percepatan ratifikasi WCPFC, ratifikasi CTI, ratifikasi PSM, (3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi, melalui program dan kegiatan penataan dan penguatan organisasi dengan pelaksanaan audit organisasi, pelaksanaan
audit organisasi di lingkup
Setjen, pelaksanaan
Audit
Organisasi oleh Konsultan PT. Sinergi Pakarya Sejahtera, dihasil kan 3 alternatif desain struktur organisasi KKP, penajamanan tugas dan fungsi Biro Umum, Biro Keuangan, Pusdatin, dan Puskita, (4) Program Penataan Tata Laksana, melalui penyempurnaan SOP lingkup Setjen, pembuatan aplikasi dengan E-Gov, pembuatan SOP lingkup Setjen sejumlah 445 SOP, pembuatan aplikasi E-Gov lingkup Setjen sejumlah 15 buah, (5) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, melalui pertemuan untuk penyusunan formasi PNS Tahun 2013 pada bulan Februari 2013, penyampaian usulan formasi PNS KKP Tahun 2013 melalui surat Menteri KP Nomor: B.112/MEN-KP/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, penyusunan Draft Pedoman Pengadaan Pegawai Baru di pada bulan Juni 2013, pembahasan pertama dalam rangka penyempurnaan Peraturan Menteri KP tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada bulan April 2013, Tim PIC LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
30
menindaklanjuti dengan menyusun data dukung sesuai permintaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 15 Januari dan 18 Februari 2013, penyempurnaan job grading, jumlah SDM, nama jabatan, dan peta jabatan sesuai dengan data terakhir dalam rangka akurasi data sesuai permintaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 22 Januari
2013,
penyusunan
Peraturan
Menteri
KP
tentang
Standar
Kompetensi Manajerial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 - 19 Juni 2013, pelaksanaan asesmen terhadap pejabat eselon II pada bulan April 2013, penandatangan kontrak kinerja seluruh pegawai untuk tahun 2013 pada bulan April 2013, pelaksanaan bimtek implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011, tanggal 14 – 16
Mei 2013,
pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai sesuai tugas dan fungsi organisasi (pada bulan Januari sampai dengan Mei telah diterbitkan 3 SK Ijin Belajar S.3 lingkup KKP, pada bulan Januari sampai dengan Mei telah diterbitkan 74 SK Tugas Belajar lingkup KKP), (6) Program
Penguatan
Pengawasan
Intern,
melalui
Penerapan
sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkup Setjen, Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting, nilai SPIP lingkup KKP dengan nilai 91,35, nilai opini atas nilai keuangan KKP adalah WTP (wajar tanpa pengecualian), (7) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, melalui evaluasi LAKIP, penyusunan BSC mulai dari Level Eselon I, II, III dan IV, penyusunan IKU lingkup Setjen, Penyusunan BSC mulai dari Level Eselon I, II lingkup Setjen, penilaian LAKIP Setjen dengan nilai A, IKU Setjen dengan nilai 89,95, (8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional, penilaian dan Pemeringkatan Pembina/Penanggung Jawab Pelayanan Publik lingkup Setjen, penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pengembangan Aplikasi EPP (Elektronik Pelayanan Publik), penyusunan Instrumen Survey Pelayanan Publik, penetapan Quick Wins, peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional Tahun 2013 lingkup Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
dilaksanakan
dengan
tema
“Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif, Transparan dan Pertisipatif untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
31
Perikanan”, persiapan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Koordinasi Pokja Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tanggal: 31 Mei 2013, penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 238/KEPMEN-KP/SJ/ 2013 tentang Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Rangka ReformasiBirokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, fitur entry data untuk Baseline Survey Pelayanan Publik berupa puskita.kkp.go.id/epp-kkp, rapat pembahasan pengisian quick wins melalui formulir F8K tanggal 13 November 2013, penyampaian laporan tentang quick wins kepada Sekjen tanggal 27 Desember 2013, penyampaian laporan tentang quick wins dari Sekjen kepada MKP tanggal 27 Desember 2013, (9) Program
Monitoring
dan
Evaluasi,
melalui
penyusunan
Rancangan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Brokrasi, inventarisasi Rencana Aksi RB, monitoring Semester I, penyusunan Pedoman Monev RB, monitoring Semester II, Desember 2013, penetapan KEP MEN KP nomor 238/KEPMEN-KP/SJ/2013 tentang Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas PelayananPublik,Monitoring, dan Evaluasi dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemaparan sistem monitoring dan evaluasi
RB tanggal 11
November 2013, rapat pembahasan monitoring dan evaluasi RB tanggal 21 November 2013, penyampaian Nota Dinas No 2108/SJ.7/TU.330/XI/2013 tentang pendataan jenis pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KKP, inventarisasi Realisasi Rencana Aksi RB Lingkup Sekretariat Jenderal, rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pedoman Monev RB, untuk dimintakan masukan dan tanggapan pada tanggal 20 November 2013, inventarisasi Realisasi Rencana Aksi RB dari seluruh unit Eselon I lingkup KKP tahun 2013. c.
Learn & Growth Perspective 1) Sasaran Strategis 8, Terselenggaranya Program dan kegiatan Penataan SDM aparatur sesuai roadmap RB KKP Persentase
program
dan
kegiatan
penataan
SDM
aparatur
yang
dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai roadmap RB KKP tahun 2013 LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
32
Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: (1) Rekruitmen pegawai atau pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, (2) melakukan analisis jabatan SDM Aparatur,
(3)
evaluasi jabatan,
(4) melakukan
penyusunan
standar
kompetensi jabatan SDM Aparatur KKP, (5) Penilaian kompetensi jabatan sturktural dan pegawai KKP, (6) penerapan sistem penilaian kinerja individu, (7) pembangunan/pengembangan database pegawai, (8) pelaksanaan diklat berbasis kompetensi. 2) Sasaran Strategis 9, Tersedianya SDM lingkup Biro Kepegawaian yang kompeten dan professional Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV Biro Kepegawaian Tahun 2013 mencapai 17,90% dari target sebesar 60%. Capaian IKU ini diperoleh dari draft peraturan Menteri KP tentang Standar Kompetensi Manajerial berdasarkan Perka BKN Nomor 13 Tahun 2011 berupa jumlah jenis Kompetensi Manajerial Eselon III dan Eselon IV yang dimiliki oleh pejabat eselon III dan eselon IV. Nilai ini mengambarkan kesenjangan kompetensi (competency gap) yang dimiliki oleh pejabat eselon III dan eselon IV. Rumus perhitungan Indeks Kesenjangan Kompetensi (IKK) dengan uji coba lingkup Biro Kepegawaian yaitu jumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat
(SP)
berbanding
dengan
jumlah
standar
kompetensi
yang
dipersyaratkan (SKM) dalam suatu jabatan. SP IKK =
X 100% SKM
Realisasi indeks kesenjangan kompetensi adalah 17,90% dari hasil simulasi jumlah pejabat Biro Kepegawaian. Hal tersebut disebabkan penetapan kinerja baru ditetapkan pada triwulan III sehingga belum dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. 3) Sasaran Strategis 10, Tersedianya informasi lingkup Biro Kepegawaian yang valid, handal dan mudah diakses Terdapat 2 (dua) indikator pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja sebagai berikut: a) Service Level Agreement Biro Kepegawaian
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
33
Service Level Agreement (SLA) merupakan tingkat (mutu) layanan yang diberikan oleh penyedia layanan (Biro Kepegawaian) kepada pengguna layanan (unit kerja eselon I KKP) dalam hal akses informasi. Pada tahun 2013 tingkat layanan akses informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan handal mencapai 99,24% dari target sebesar 70%. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah waktu layanan yang diberikan terhadap jumlah waktu layanan dalam 1 tahun. Selama tahun 2013 total gangguan jaringan internet di KKP terjadi selama 66,21 jam, sementara itu waktu layanan yang seharusnya diberikan dalam 1 tahun adalah 8.760 jam. b) Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Kemudahan akses informasi merupakan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan aksesibilitas informasi yang disediakan dilingkungan Biro Kepegawaian. Pada Tahun 2013 tingkat kepuasan penggunan terhadap layanan akses informasi di lingkungan Biro Kepegawaian mencapai 4,37 dari target sebesar 4 dengan jumlah responden sebanyak 618 pegawai dengan hasil sangat puas sebanyak 384 pegawai. Nilai tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh pengunjung website Biro Kepegawaian. 4) Sasaran Strategis 11, Terwujudnya good governance & clean government lingkup Biro Kepegawaian Terdapat 3 (tiga) indikator pada sasaran strategis ini dengan capaian kinerja sebagai berikut: a) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100% b) Nilai LAKIP Biro Kepegawaian Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Biro Kepeawaian tidak dilakukan penilaian secara mandiri sehingga pada Tahun 2013 mencapai nilai AKIP A dari target sebesar nilai AKIP A ini merupakan nilai gabungan dari seluruh unit eselon II lingkup Sekretariat jenderal. c) Nilai Inisiatif Anti Korupsi Biro Kepegawaian Nilai inisiatif anti korupsi Biro Kepegawaian Tahun 2013 mencapai 7,7 dari target sebesar 7,5. Nilai PIAK merupakan penilaian terhadap inisiatif LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
34
yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam penerapan programprogram anti korupsi. Nilai ini mengukur kemajuan suatu instansi dalam mengembangakan
upaya
pemberantasan
korupsi.
Nilai
PIAK
ini
merupakan nilai gabungan antara unit eselon II lingkup Sekretariat Jenderal. d) Nilai Penerapan RB Biro Kepegawaian Nilai Penerapan RB Setjen Tahun 2013 mencapai 82 dari target sebesar 75 (setara level 4). Nilai tersebut merupakan hasil penilaian dari tim Itjen sebagai tim penilai pelaksanaan RB. Nilai tersebut masih bersifat sementara mengingat nilai RB akan ditetapkan pada akhir Maret 2014. 5) Sasaran Strategis 12, Terkelolanya anggaran Biro Kepegawaian secara optimal Persentase penyerapan DIPA Biro Kepegawaian Dalam rangka pengelolaan anggaran Biro Kepegawaian Tahun 2013, telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pagu anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 12.873.587.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.643.183.549,- atau sebesar 98,21% dari target sebesar 95% mengalami peningkatan sebesar 3,21%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang besarnya 96,72%, kinerja realisasi keuangan Biro Kepegawaian Tahun 2013 menunjukan peningkatan.
Pagu anggaran dan realisasi Biro Kepegawaian tahun 2013 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 3.2. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Kepegawaian Tahun 2013 No 1 a b c 2 a b
Kegiatan
Pagu Awal (Rp)
Pagu Revisi (Rp)
Penataan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyusunan Formasi 77.918.000 66.218.000 Uji Kompetensi Pegawai 1.940.576.000 1.854.076.000 Penilaian Kompetensi 708.630.000 695.930.000 Pejabat/Assessment Peningkatan Kompetensi Pegawai Penyelesaian Administrasi 62.116.000 62.116.000 Tugas Belajar dan Ijin Belajar Penyelenggaraan Ujian Dinas 240.890.000 240.890.000 dan Ujian Kenaikan Pangkat LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
Realisasi (Rp)
%
65.281.300 1.839.979.100 674.719.650
98,59 99,24 96,95
62.100.000
99,97
237.796.850
98,72 35
No c d 3 a 4 a
5 a b
c
d
e
f
6 a b c d e
7 a
b
Kegiatan
Pagu Awal (Rp)
Pagu Revisi (Rp)
Penyesuaian Ijasah Seleksi Diklatpim dan Diklat 102.332.000 102.332.000 Penjenjangan KKP Pemberian Penghargaan, 180.842.000 180.842.000 Tanda Jasa dan Kehormatan Pembinaan Perencanaan, Pengembangan, Disiplin dan Etika Pembinaan Disiplin dan Etika 185.034.000 185.034.000 Pegawai Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur / Reformasi Birokrasi Penataan Sistem Manajemen 1.282.838.000 1.017.902.000 SDM Aparatur/Reformasi Birokrasi Pengeloaan Administrasi Mutasi Kepegawaian Penyusunan Bahan Rapat 251.328.000 161.768.000 Baperjakat Pelantikan Pejabat KKP dan 157.960.000 157.960.000 Pengambilan Sumpah PNS SETJEN Percepatan Penyelesaian 542.080.000 544.480.000 Administrasi Kenaikan Pangkat PNS KKP Percepatan Proses 369.100.000 381.900.000 Administrasi, Pemberhentian, Pensiun, dan Pemindahan serta SK Mutasi Pegawai Lainnya Pembinaan Mutasi 159.600.000 159.600.000 Pengangatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Pemindahan Pegawai Pembekalan Pegawai KKP 402.126.000 404.724.000 Calon Purna Bakti/ Pensiun dan Temu Koordinasi Pensiun Penyempurnaan Pedoman/Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang 220.467.000 217.411.000 Penangkapan Ikan Pengawas Perikanan Bidang 245.102.000 245.102.000 Pembudidayaan Ikan Pengawas Perikanan Bidang 210.755.000 210.755.000 Mutu Hasil Perikanan Pengendali Hama dan 239.163.000 241.719.000 Penyakit Ikan Pejabat Fungsional 161.900.000 162.400.000 Berprestasi
Pembinaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Workshop/Forum 700.520.000 Komunikasi/Lokakarya Unjuk Kerja Pejabat Fungsional Pengelolaan Administrasi 362.756.000
Realisasi (Rp)
%
101.351.000
99,04
179.761.000
99,40
167.584.000
90,57
1.011.714.100
99,39
129.627.900
80,13
135.849.500
86,00
540.125.000
99,20
355.938.000
93,20
159.374.700
99,86
397.505.100
98,22
215.606.000
99,17
244.810.000
99,88
202.483.000
96,08
240.464.800
99,48
156.670.000
96,47
700.520.000
689.189.900
98,38
303.856.000
303.701.000
99,95
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
36
No c 8 a
b
c d e 9 a
b
10 a b c d e 11 a b c
12 a b c d 13
Kegiatan
Pagu Awal (Rp)
Pagu Revisi (Rp)
Jabatan Fungsional Monitoring dan Evaluasi 125.400.000 125.400.000 Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pengembangan Fitur Menu 87.664.000 62.708.000 Cuti Pegawai pada Aplikasi SIMPEG KKP Pemeliharaan Aplikasi, Input 90.576.000 108.076.000 Data Lingkup Setjen dan Peremajaan Data Pegawai KKP Harmonisasi Pengelolaan 213.532.000 213.532.000 SIMPEG KKP Sinkronisasi Data Pegawai 105.156.000 85.260.000 KKP Rancangan Aplikasi Absensi 154.178.000 107.088.000 Pegawai KKP Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Biro Penyusunan Draft Awal, Draft 177.192.000 177.192.000 Final dan Finalisasi RKAKL, TOR dan RAB Penyusunan Penetapan 66.456.000 66.456.000 Kinerja Tahun 2013 dan Rencana Kerja Tahun 2014 Penyusunan Bahan Review Kegiatan Biro Penyusunan Laporan Kinerja 79.540.000 49.870.000 Biro Penyusunan Laporan 53.268.000 53.268.000 Tahunan Tahun 2012 Penyusunan LAKIP Tahun 70.384.000 70.384.000 2012 Penertiban LHKPN 109.700.000 109.700.000 Peningkatan Penilaian Inisiatif 242.678.000 98.670.000 Anti Korupsi Lingkup SETJEN Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pegawai Pembinaan Kepegawaian 1.217.394.000 631.152.000 Peningkatan Kualitas SDM 439.715.000 166.675.000 Lingkup Setjen Persiapan Implementasi PP 661.179.000 661.179.000 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Arsip 104.030.000 81.870.000 Kepegawaian Penyusunan dan Validasi 48.820.000 48.820.000 Dokumen Elektronik File Penerbitan SK Inpassing Gaji 37.740.000 37.740.000 PNS Validasi Kelengkapan 104.156.000 104.156.000 Administrasi Kepegawaian Penyusunan Laporan SAK dan Penataan Dokumen Keuangan LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
Realisasi (Rp) 125.387.100
% 0,00
62.708.000 100,00
106.584.600
98,62
212.571.000
0,00
85.257.750 100,00 106.540.000
99,49
166.657.200
94,05
65.484.000
98,54
47.186.900
94,62
53.237.000
99,94
70.383.200 100,00 107.000.000 96.026.000
97,54 97,32
630.766.350 166.629.000
99,94 99,97
660.775.450
99,94
81.492.000
99,54
47.884.000
98,08
37.739.500 100,00 102.355.000
98,27
37
No a
b c
d e 14 a
15 a
Kegiatan
Pagu Awal (Rp)
Pagu Revisi (Rp) 37.740.000
Penyusunan Laporan SAK 37.740.000 Tahun 2012 dan Laporan PP No 39/2006 Penyusunan Laporan SAK 74.480.000 74.480.000 dan Laporan PP No 39/2006 Sinkronisasi Dokumen 37.740.000 37.740.000 Keuangan dan Realisasi Anggaran Satker Verifikasi Keuangan Satker 192.280.000 192.280.000 Penyusunan Laporan 26.660.000 26.660.000 Persediaan BMN Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelenggaraan 858.746.000 858.746.000 Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Perkantoran Pengadaan Alat Pengolah 289.210.000 289.210.000 Data Jumlah 15.439.311.000 12.873.587.000
3.3.
Realisasi (Rp)
%
37.740.000 100,00
74.180.000
99,60
37.740.000 100,00
191.193.750 99,44 26.659.000 100,00
847.847.349
98,73
283.527.500
98,04
12.643.183.549
98,21
Permasalahan Meskipun capaian Indikator Kinerja Utama pada seluruh sasaran strategis lebih
banyak yang telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: a.
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III Realisasi indeks kesenjangan kompetensi adalah 20,15% dari hasil simulasi jumlah pejabat Biro Kepegawaian, namun belum dilakukan perhitungan indeks kesenjangan pejabat lingkup KKP. Hal tersebut disebabkan penetapan kinerja baru ditetapkan pada triwulan III sehingga belum dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.
b.
Persepsi kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian yang diberikan (skala likert 1-4) Pada tahun 2013 Biro Kepegawaian baru melakukan pengukuran kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian dengan menggunakan polling melalui website Biro Kepegawaian pada http://www.ropeg.kkp.go.id/.
3.4.
Rekomendasi Memperhatikan capaian dan permasalahan yang dihadapi, rekomendasi untuk
perbaikan agar dilakukan antara lain hal-hal sebagai berikut: LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
38
a.
Melakukan penilaian kompetensi/assessment;
b.
Membuat aplikasi kuesioner elektronik.
3.5.
Tindak lanjut Tindak lanjut kegiatan di tahun ke depannya berdasarkan pada rekomendasi,
yaitu: a.
Melakukan perhitungan indeks kesenjangan pejabat lingkup Biro Kepegawaian bekerjasama dengan asesor;
b.
Melakukan survey kepuasan pengguna terhadap informasi kepegawaian melalui sebaran
kuesioner
elektronik
pada
website
Biro
Kepegawaian
http://www.ropeg.kkp.go.id/.
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
39
BAB IV PENUTUP 4.1.
Kesimpulan Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa dari 3 perspektif kinerja Biro Kepegawaian tahun 2013 semua telah mencapai target yang ditetapkan.
4.2.
Rencana Tindak Lanjut Memperhatikan kendala yang dihadapi dan rekomendasi sebagaimana diuraikan
pada Bab III, serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Biro Kepegawaian tahun 2014, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain: a. Melakukan pemetaan, pendataan, perencanaan, penempatan dan pengembangan SDM KKP b. Melakukan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian lingkup KKP c. Meningkatkan layanan kepegawaian d. Pelaksanaan road map 9 Program Reformasi Birokrasi e. Penerapan manajemen kinerja berbasis BSC yang terkomputerisasi lingkup Biro Kepegawaian f. Penerapan program RB Sekretariat Jenderal secara menyeluruh
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
40
