LAPORAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2014 Jl. Loader No. 7 Kota Bogor Website : www.kpu-bogorkota.go.id
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji dan Syukur senantiasa kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang begitu melimpah sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dapat menyelesaikan seluruh pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014di Kota Bogor dengan Sukses, tertib, aman, lancar dan Demokratis tanpa halangan apapun yang berarti. Tentu kesuksesan ini merupakan kemenangan Demokrasi di Indonesia dan Kesuksesan penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di seluruh Indonesia termasuk Kota Bogor. Logistik pemilu merupakan elemen penting dalam kesuksesan pemilu, perencanaan dan pengaturan logistik yang baik wajib dilakukan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL). Melalui Pembuatan laporan ini dapat digambarkan secara singkat pengalaman yang diperoleh selama kegiatan tersebut dan juga merupakan bahan kajian dan informasi yang dapat digunakan sebagai bekal untuk pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan di masa datang. dengan segala kerendahan hati kami mengakui bahwa dalam proses penulisan dan pembuatan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran, kritikan ataupun masukan sangatlah kami harapkan.
Sepenuhnya kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Perencanaan, Penerimaan dan Pendistribusian Logistik tentu ada kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor memohon maaf yang setulus - tulusnya. Semoga Buku Laporan ini memberi manfaat dalam meningkatkan kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Bogor. Semoga dengan diterbitkannya Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, ini kiranya upaya kita untuk mewujudkan harapan, cita - cita dan karsa dalam penyelenggarakan “kedaulatan
rakyat” ini sesuai dengan harapan dari masyarakat dan Bangsa Indonesia yang kita cintai ini, khususnya masyarakat di Kota Bogor. Demikian Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, kami publikasikan, atas segala kekurangan, kesalahan dan kelebihan yang telah kami uraikan, kesemuanya itu tidaklah terlepas dari adanya upaya kita sebagai manusia dan juga sebagai individu di dunia, tentunya kesempurnaan itu hanyalah milik “TUHAN YANG MAHA KUASA” dan kiranya kita sebagai insan manusia yang lemah ini dapat selalu bertawakal kepada-NYA. Berjuanglah Indonesia ! Berjuanglah KPU Kota Bogor !
Bogor,
Oktober 2014
Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Ketua,
Drs. UNDANG SURYATNA, M. Si
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .........……………………………………...…...…….
i
DAFTAR ISI ..…………………………………………………….……..….
ii
PENDAHULUAN ……………………………………...…..…
1
A
Latar Belakang …………………………………….....…...
1
. B
Dasar Hukum ……………………………………..…….…
2
. C
Maksut dan Tujuan ……………………………………….
3
. D
Ruang Lingkup …………………………………………….
4
BAB I
BAB II
. E. Sistematika Penulisan …………………………………….
5
PERENCANAAN DAN PENGADAAN ………....…..….…...
7
A
Perencanaan Kebutuhan Logistik …………………..……..
7
. B
Perencanaan Anggaran ……………………..……..………
11
. C
Pengadaan Barang dan Jasa .………………………..…….
13
.D
Jenis Logistik, Bahan, Warna, Ukuran dan Kebutuhan …..
15
PENGELOLAAN LOGISTIK ……………………………..
19
A
Perlengkapan Logistik ……………………………….……
19
. B
Kelengkapan Logistik ditiap tingkatan Penyelenggara .......
27
. C
Kebutuhan Logistik pada Badan pelaksana Pemilu ..……..
29
. D
Penerimaan dan Penyimpanan Logistik …………………..
35
. BAB III
.
BAB VI
E. Perencanaan Distribusi Logistik ..…………………………
37
F. Pelaksanaan Pendistribusian Logistik ……………………..
40
MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI ..….
58
A
Monitoring Logistik Pemilu ……………………………….
58
. B
Penerimaan Logistik di PPK, PPS dan KPPS …………….
59
. C
Permasalahan ……………………………………………..
61
. D
Saran dan Pemecahan Masalah …………………………...
61
PENUTUP …………………………………………………….
63
. BAB V
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pemilu
merupakan
perwujudan
kedaulatan
rakyat
guna
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai intregitas yang tinggi dan memahami dan menghormati hak politik dari warga Negara. Salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dan menyiapkan sarana dan prasarana Pemilu yang berupa logistik / perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 8 mengatur tugas dan wewenang KPU menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian. Sedangkan berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan umum, dengan ketentuan Pasal 66, 67 dan Pasal 68 ayat (2) huruf a Sekertaris Jenderal KPU, Sekertariat KPU Provinsi, dan Sekertariat
KPU
Kabupaten/Kota
berwenang
mengadakan
dan
mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Logistik
pemilu
sebagai
salah
satu
unsur
utama
dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 142 ayat (7) bahwa perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima di KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Oleh karena itu agar barang - barang keperluan Pemilu atau perlengkapan pemungutan suara dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, KPU Kota Bogor perlu menetapkan kebijakan terakhir dengan tata cara
pendistribusian sampai dengan pelaporan, skala prioritas daerah tujuan sesuai jadwal pemilu yang telah ditetapkan
B.
Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 2. Undang
-
Undang
Nomor
15
Tahun
2011
Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum 3. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13/2012, Nomor
11/2012
Nomor
01/2012,
Tentang
Kode
Etik
Penyelenggara Pemilu. 4. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 6. Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 17/Kpts/KPU-Kota.011329141/I/2014 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
C.
Maksut dan Tujuan Penulisan dan pembuatan Buku Laporan Pengelolaan Logistik Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, ini mempunyai maksud dan tujuan yaitu sebagai perwujudan dari upaya kami untuk mengungkap, menganalisa, mengkaji dan mempelajari kembali pengalaman yang terjadi selama pelaksanaan Perencanaan, Penerimaan dan Pendistribusian Logistik secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku. Melalui Pembuatan laporan ini dapat digambarkan secara singkat pengalaman yang diperoleh selama kegiatan tersebut dan juga merupakan bahan
kajian dan informasi yang dapat digunakan sebagai bekal untuk pelaksanaan tugas, program dan kegiatan di masa datang.
D.
Ruang Lingkup Ruang lingkup Laporan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor, mencakup sebagai berikut : 1. Perencanaan Kebutuhan Logistik 2. Penentuan skala Prioritas daerah tujuan 3. Sarana Moda Angkutan 4. Lama Waktu Pendistribusian 5. Penentuan Target Waktu 6. Penyusunan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pendistribusian 7. Pelaksanaan Distribusi 8. Penerimaan Barang dan Penyimpanan 9. Pelaporan
E.
Sistematika Laporan Kata Pengantar Daftar isi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksut dan Tujuan D. Ruang Lingkup E. Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN DAN PENGADAAN A. Persiapan Logistik pemilu B. Pengadaan Barang dan Jasa BAB III PENGELOLAAN LOGISTIK A. Perlengkapan Logistik Pemilu B. Kelengkapan Logistik ditiap Tingkatan penyelenggara
C. Kebutuhan Logistik pada badan pelaksana Pemilu D. Penerimaan dan Penyimpanan Logistik E. Perencanaan Distribusi Logistik F. Pelaksanaan Pendistribusian Logistik BAB VI MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI A. Monitoring Logistik B. Penerimaan Logistik di PPK, PPS dan KPPS C. Permasalahan D. Saran dan Pemecahan Masalah BAB V PENUTUP
BAB II PERSIAPAN DAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILU
A.
PERSIAPAN LOGISTIK PEMILU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota
Bogor terdiri dari 6 ( enam ) Kecamatan, 68 (enam puluh delapan) Kelurahan dan 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Wilayah Kota Bogor, berikut jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bogor yaitu : No
Jenis Logistik
(1)
(2)
1.
Surat Suara - Surat Suara Cadangan Kotak Suara Bilik Suara Tinta Sidik Jari Segel - TPS - PPS - PPK - KPU Formulir Model A - Formulir Model A3 ( DPT, DPTb dan DPK ) - Formulir Model A4 ( Kosong ) - Formulir Model A.T. Khusus - Daftar Pasangan Calon (DCT) Formulir Model C - Formulir Model C - Formulir Model C1 - Lampiran Formulir Model C1 - PPWP - Formulir Model C1-PPWP ( Plano ) - Formulir Model C2 - Formulir Model C3
2. 3. 4. 5.
6.
7.
Kebutuhan (3)
693.780 1.000 3.414 6.828 3.840 54.624 476 42 10.242 8.535 1.707 1.707 1.707 23.898 11.949 11.949 1.707 10.242 10.242
satuan (4)
Lembar Lembar Buah Buah Botol Buah Buah Buah Buah Set Set Set Set Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
No
Jenis Logistik
- Formulir Model C4 - Formulir Model C5 - Formulir Model C6 - Formulir Model C7 8. Formulir Model D - Formulir Model D - PPWP - Formulir Model D1 - PPWP - Lampiran Model D1 - PPWP - Formulir Model D1 – PPWP (Plano) - Formulir Model D2 - Formulir Model D3 - Formulir Model D4 - Formulir Model D5 - Formulir Model D6 9. Formulir Model DA - Formulir Model DA - PPWP - Formulir Model DA1 - PPWP - Lampiran Model DA1 - PPWP - Formulir Model DA1- PPWP (Plano) - Formulir Model DA2 - Formulir Model DA3 - Formulir Model DA4 - Formulir Model DA5 - Formulir Model DA6 10. Formulir Model DB - Formulir Model DB - PPWP - Formulir Model DB1 - PPWP - Lampiran Model DB1 - PPWP - Formulir Model DB2 - Formulir Model DB3 - Formulir Model DB4 - Formulir Model DB5 - Formulir Model DB6 11. Sampul KPPS - Sampul V.S.1 - Sampul V.S1.1 - Sampul V.S2.1
Kebutuhan
satuan
6.828 10.242 340.088 22.673 680 1.915 148 272 6.828 272 204 1.731 680 1.915
Lembar Lembar Lembar Lembar
60 120 8 24 272 6 24 92 60
Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
10 5 2 6 1 3 10 10
Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
1.707 Buah 1.707 Buah 5.121 Buah
No
12.
13.
14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26.
Jenis Logistik - Sampul V.S2.2 - Sampul V.S2.3 - Sampul V.S.3 - Sampul Anak Kunci Sampul PPS - Sampul IV.S.1 - PPWP Sampul PPK - Sampul III.S.1 - PPWP Sampul KPU - Sampul II.S.1 - PPWP - Sampul II.S.2 - PPWP Alat kelengkapan TPS - Tali Pengikat pemberi Tanda Pilihan - Tanda Pengenal KPPS - Tanda Pengenal Saksi - Tanda Pengenal Keamanan TPS Kantong Plastik - Besar - Kecil Karet / Tali Pengikat Spidol - Besar - Kecil Ballpoint Alat Bantu Tuna Netra Buku Panduan KPPS Lem Perekat Sticker Kotak Suara Gembok dan Anak Kunci Bantalan / Alas Coblos Alat Coblos / Paku Hologram Alat Kelengkapan PPS Spidol - Besar - Kecil Kantong Plastik
Kebutuhan 1.707 1.707 3.414 3.414
satuan Buah Buah Buah Buah
68 Buah 6 Buah 1 Buah 5.121 Buah 1.701 11.949 3.414 3.414
Roll Buah Buah Buah
8.535 Buah 1.707 Buah 170.700 Buah 3.414 5.121 3.414 1.707 3.414 1.707 3.414 3.414 6.828 6.828 11.949
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
- 68 Buah
No
27. 28. 29.
30. 31. 32. 33. 34.
B.
Jenis Logistik
Kebutuhan
- Besar - Kecil Ballpoint Lem Perekat Alat Kelengkapan PPK Kantong Plastik - Besar - Kecil Ballpoint Spidol Lem Perekat Alat kelengkapan KPU Ballpoint Spidol
68 136 68
satuan Buah Buah Buah
6 Buah 12 Buah 6 Buah 6 Buah -
-
PENGADAAN BARANG/JASA LOGISTIK PEMILU Berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang menentukan peran
KPU Daerah dalam bidang Logistik, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa kegiatan dan beberapa item pengadaan yaitu :
1.
Belanja Barang
Pangadaan ATK dan Cetakan untuk kelangkapan di TPS
Pengadaan Material untuk Kelengkapan di TPS
Iklan Layanan Masyarakat Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
Pengadaan Spanduk Bahan Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penggandaan Salinan SDPT ( Formulir Model A4 )
Buku Panduan KPPS
Pengadaan Denah TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
2.
Belanja Jasa
Jasa distribusi Logistik ( KPU Kab/Kota - PPK/Kecamatan )
Jasa distribusi Logistik ( PPK - PPS/Kelurahan/Desa )
Jasa distribusi Logistik ( Kelurahan/Desa – TPS )
Ongkos bongkar pasang Kotak Suara
Ongkos bongkar pasang Bilik Suara
Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara
Ongkos Sortir dan Pengesetan Formulir
Biaya Bongkar Muat Logistik
Biaya Pengepakan Logistik ke Kotak Suara
Biaya Pengawalan Logistik dari KPU Kota ke TPS
Biaya Pengamanan proses Pengelolaan Logistik
Biaya Pengamanan Gudang
BAB III PENGELOLAAN LOGISTIK
A.
PERLENGKAPAN LOGISTIK Barang logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014, terdiri atas : 1. Peraturan perundang - undangan Pemilu Undang - Undang bidang politik dan peraturan KPU yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang bidang politik berkenaan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2. Barang-barang bahan sosialisasi, antara lain dalam bentuk : a. Barang cetakan, seperti leaflet, spanduk, infosheet, spesimen surat suara, stiker, poster, baliho, X bener, buku panduan, pengumuman di media cetak, dll b. Produksi dan penyiaran spot iklan layanan masyarakat di televisi, dan radio, debat pasangan calon, dialog, dan lain-lain. 3. Formulir sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu : a. Tahapan Pendaftaran Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan formulir seri Model A - PPWP yang terdiri dari:
Model A - PPWP : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Model A.1 – PPWP : Data Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Model A.2 - KPU : Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Model A.3 - PPWP : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Model A.4 - PPWP : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Model A.5 - PPWP : Surat Pemberitahuan ( Daftar Pemilih
Tamgahan Dalam negeri ) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Model A.Khusus PPWP : Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Model A.T Khusus PPWP : Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
b. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir Model C yang terdiri dari :
Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Lampiran Model C1 Rincian Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Formulir Model C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara.
Formulir Model C2 Catatan kejadian kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilu Tahun 2014.
Formulir Model C3 Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
Formulir Model C4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di TPS.
Formulir Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara.
Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara kepada Pemilih.
c.
Tahapan
rekapitulasi
penghitungan
perolehan
menggunakan formulir Model D yang terdiri dari :
suara
di
PPS,
Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kelurahan Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Formulir Model D1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Formulir Model D2 Catatan kejadian kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Formulir Model D3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014. Formulir Model D4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan. Formulir Model D5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu 2014. Model D6 Surat Undangan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan. d.
Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, menggunakan formulir Model DA yang terdiri dari : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan. Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Formulir Model DA-2 Catatan kejadian kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam pemilu Tahun 2014. Formulir Model DA-3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014. Formulir Model DA-4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan. Formulir Model DA-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014. Model
DA-6
Surat
Undangan
Rapat
Rekapitulasi
hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. e.
Tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Bogor menggunakan formulir model DB yang terdiri dari : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Formulir Model DB-2 Catatan kejadian kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014. Formulir Model DB-3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014. Formulir Model DB-4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi
Penghitungan
Perolehan
Suara
Di
Tingkat
Kabupaten/Kota. Formulir Model DB-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara
Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014. Model
DB-6
Surat
Undangan
Rapat
Rekapitulasi
hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota 4. Sampul kertas yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS terdiri dari :
Sampul Model V.S.1 untuk menyampaikan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari TPS ke PPS berhologram.
Sampul Model V.S.1.1 untuk menyampaikan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden
Tahun
2014
dari
TPS
langsung ke
KPU
Kabupaten/Kota.
Sampul Model V.S2.1 untuk menyampaikan Surat Suara yang rusak dari TPS ke PPS
Sampul Model V.S2.2 untuk menyampaikan Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dari TPS ke PPS
Sampul Model V.S2.3 untuk menyampaikan Surat Suara yang tidak sah atau salah coblos dari TPS ke PPS
Sampul Model V.S.3 untuk menyampaikan Surat Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari TPS ke PPS
Sampul Anak Kunci untuk tempat anak kunci Gembok Kotak Suara
5.
Segel
6.
Daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
7.
Daftar Pemilih Tetap
8.
Sticker Tanda telah terdaftar sebagai pemilih
9.
Kotak suara
10.
Bilik Suara
11.
Alat kelengkapan pendukung pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
B.
Kotak Suara
Bilik Suara
Alat/Paku Pencoblos
Alas/Bantalan Pencoblos
Gembok
Templet (alat bantu Tuna Netra)
Sticker Kotak dan Bilik
Tanda pengenal KPPS,
Tanda pengenal Saksi
Tanda pengenal Petugas Pengamanan TPS
Bolpoint Warna Biru
Spidol Kecil
Spidol Besar
Tali pengikat
Lem Perekat
Plastik Transparan
Karet gelang
KELENGKAPAN LOGISTIK PEMILU 1.
Alat kelengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri dari : a.
Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara: Kotak suara dengan tempelan stiker nomor kotak suara Surat Suara (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Bilik suara Tinta sidik jari Segel Alat/paku pencoblosan Alas/bantalan pencoblosan Bilik Suara
b.
Dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara: Sampul
kertas
bertuliskan
“Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan Suara” (Model V.S - PPWP) Tanda pengenal KPPS, Saksi, dan Petugas Pengamanan Formulir seri model C beserta lampirannya Lem/perekat, karet/tali pengikat, label, spidol biru, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint biru Gembok dan anak kunci Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb dan DPK Panduan
teknis
pengisian
formulir
pemungutan
dan
penghitungan suara di TPS, termasuk naskah sumpah/janji Alat bantu tunanetra/template
2.
Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS ( Desa/Kelurahan ) anatar lain : a.
Formulir untuk berita acara, sertifikat, dan tanda terima ( Model D, D1 dan Lampiran D1) dan D1 Plano
b.
Sampul kertas bertuliskan “Panitia Pemungutan Suara” (Model IV.S - PPWP)
3.
c.
Segel
d.
Spidol biru
e.
Ballpoint biru dan Lem perekat
Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK (Kecamatan) antara lain a.
Formulir untuk berita acara, sertifikat, dan tanda terima (Seri Model DA, DA1 dan Lampiran DA1)
b.
Sampul kertas bertuliskan “Panitia Pemilihan Kecamatan” (Model III.S - PPWP)
c.
Segel
d.
Ballpoint biru dan Lem perekat
4.
Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota antara lain : a.
Formulir untuk berita acara dan sertifikat (seri model DB, DB1 dan Lampiran DB1 )
b.
Sampul kertas bertuliskan “KPU Kabupaten/Kota” (model II.S PPWP)
C.
c.
Segel
d.
Spidol biru
e.
Ballpoint biru
f.
Lem perekat
KEBUTUHAN LOGISTIK TIAP BADAN PELAKSANA : a. TPS
No
Jenis Logistik
Jumlah Per TPS
1.
Surat Suara Pemilihan Masing-masing sejumlah Pemilih dalam Umum Presiden dan DPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT Wakil Presiden
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kotak Suara bersticker Bilik Suara Tinta Segel Sampul Formulir Model CPPWP Model C1 PPWP dan Lampiranya
2 (dua) buah 4 (empat) buah 2 (dua) botol 32 (tiga puluh dua) buah 11 (sebelas) buah 7 set, termasuk 1 set Berhologram 1 set 1 set 1 set 1 set
8.
Formulir Model Plano Berhologram
9.
Formulir Model C2
1 set 1 set C1 1 set
4 Set
: berhologram masuk kotak untuk rekapitulasi oleh PPS : untuk KPU Kota Bogor : untuk ditempel dipapan pengumuman di TPS : untuk ditempel dipapan pengumuman di PPS : untuk PPL : untuk Saksi yang hadir : untuk mencatat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon
No
Jenis Logistik
10. 11. 12. 13.
Formulir Model C3 Formulir Model C4 Formulir Model C5 Formulir Model C6
Jumlah Per TPS 10 Set 2 Set 1 Set Sejumlah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS ditambah Model C6 untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan DPTb dibuat oleh KPU Kabupaten/ Kota
14. 15.
Formulir Model C7 Model A.T. Khusus
1 Set 1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih khusus Tambahan ( Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang
datang
pada
hari
H
dengan
membawa KTP dan KK ) 16.
17.
Daftar Pasangan Calon (DPC) & Visi, Misi & Program
1 buah untuk dipasang di papan
Salinan DPT, DPTb dan DPK
1 set, untuk dipasang di papan
pengumuman.
pengumuman. 1 set, untuk Petugas KPPS ke 4 1 set, untuk PPL 1 set, untuk masing-masing saksi
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Alat Coblos / Paku Alas / Bantalan Tanda pengenal KPPS Tanda Pengenal Saksi Tanda Pengenal Keamanan TPS Karet Pengikat Kantong Plastik Besar Kantong Plastik Kecil Gembok dan Kunci Ballpoint
Sebanyak 4 buah Sebanyak 4 buah Sebanyak 7 buah Sebanyak 20 buah Sebanyak 2 buah Sebanyak 100 buah Sebanyak 5 buah Sebanyak 1 buah Sebanyak 2 buah Sebanyak 2 buah
No
Jenis Logistik
28. 29. 30. 31. 32.
Spidol Besar Spidol Kecil Lem Perekat Tali Pengikat Paku Alat Bantu Tuna Netra / Templete
Jumlah Per TPS Sebanyak 2 buah Sebanyak 3 buah Sebanyak 1 Botol Sebanyak 3 roll Sebanyak 1 buah
b. PPS No 1.
Jenis Logistik
Jumlah Per PPS
Formulir Model D, Model D1
5 set
2.
Formulir Model D1 Plano
1 set, untuk mencatat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan calon di PPS
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Formulir Model D-2 Formulir Model D-3 Formulir Model D-4 Formulir Model D-5 Formulir Model D-6 Segel
2 rangkap 1 rangkap 4 rangkap 3 rangkap Sejumlah Saksi, PPL dan KPPS 6 (enam) buah untuk ditempel
1 set untuk setiap Saksi Pasangan Calon 1 set untuk PPL 1 set untuk rekapitulasi di PPK 1 set untuk ditempel di papan pengumuman
Sampul IV.S.1 = 2 (dua) buah Kotak Suara = 2 (dua) buah Gembok = 2 (dua) buah 9.
Sampul
1 (satu) buah Sampul IV.S.1
10. 11. 12. 13.
Ballpoint Spidol Besar Spidol Kecil Lem Perekat
Sebanyak 2 buah Sebanyak 1 buah Sebanyak 1 buah Sebanyak 1 buah
c. PPK No 1.
Jenis Logistik
Jumlah Per PPK
Formulir Model DA,
5 set
Model DA1
1 set untuk setiap Saksi Pasangan Calonyang hadir. 1 set untuk Panwascam 1 set untuk rekapitulasi di KPU
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Formulir Model DA-2 Formulir Model DA-3 Formulir Model DA-4 Formulir Model DA-5 Formulir Model DA-6 Segel
2 rangkap 1 rangkap 1 rangkap 3 rangkap Sejumlah saksi, PPL, PPS 6 (enam) buah untuk ditempel Sampul III.S.1 = 2 (dua) buah Kotak Suara = 2 (dua) buah Gembok = 2 (dua) buah
8.
Sampul
1 (satu) buah Sampul III.S.1
9. 10. 11. 12.
Ballpoint Spidol Besar Spidol Kecil Lem Perekat
Sebanyak 2 buah Sebanyak 1 buah Sebanyak 1 buah Sebanyak 1 buah
d. KPU Kabupaten/Kota No 1.
Jenis Logistik
Jumlah Per KPU
Formulir Model DB,
5 set
Model DB1
1 set untuk setiap Saksi Parpol yang hadir. 1 set untuk Panwaslu 1 set untuk rekapitulasi di KPU Provinsi
2.
Formulir Model DB-2
2 rangkap
No 3. 4. 5. 6. 7.
Jenis Logistik
Jumlah Per KPU
Formulir Model DB-3 Formulir Model DB-4 Formulir Model DB-5 Formulir Model DB-6 Segel
1 rangkap 1 rangkap 3 rangkap Sejumlah Saksi, Panwasludan PPK Sampul II.S.1 = 1 (satu) buah Sampul II.S.2 = 3 (tiga) / TPS
8.
Sampul
1 (satu) buah Sampul II.S.1
D.
PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU 1. Pejabat Penerima Barang di KPU Kabupaten / Kota sebelum menandatangani surat tanda penerimaan barang terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang dikirim oleh penyedia barang/jasa. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli dilanjutkan dengan membuka dan memeriksa isi koli / packing dicocokan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP) / surat jalan, mencatat dan
menuangkan
kedalam
formulir
berita
acara
hasil
pemeriksaan. 2. Pejabat penerima barang membuat laporan kepada Sekertaris KPU Kabupaten/Kota. 3. Setelah menerima laporan dari panitia / pejabat penerima barang, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan : a.
Menyortir dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak;
b. Melipat surat suara yang baik; c.
Menyusun alokasi kebutuhan surat suara per - KPPS;
d. Menyusun alokasi formulir model C per - KPPS; e.
Menyusun
alokasi
perlengkapan
pemungutan
dan
penghitungan suara lainya per - KPPS; f.
Menyusun alokasi perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan PPS;
g. Mengepak logistik per TPS yang dimasukan kedalam kotak suara meliputi : Surat suara yang dimasukan dalam sampul kertas dan disegel. Tinta sidik jari. Alat dan alas coblos. Segel Formulir seri model C beserta lampirannya Lem perekat, karet/tali, label, spidol, sampul kertas, kantong plastic, dan ballpoint. Sampul untuk mengirim hasil penghitungan suara ke PPS. h. Logistik Pemilu diluar kotak suara dan dikemas tersendiri meliputi: Deftar Pasangan Calon ( DPC ) Daftar Pemilih Tetap (DPT); Tanda Pengenal KPPS,Saksi dan Petugas Pengamanan TPS; Buku Panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji; Gembok dan anak kunci dalam pelastik transparan; Alat bantu tunanetra/Template; Bilik Suara; Surat pemberitahuaan / undangan untuk memberikan suara di TPS. 4. Penyimpanan dalam gudang sementara Sebelum Logistik Pemilu didistribusikan ke PPK, PPS dan KPPS, harus disimpan dalam gudang dan diatur sebagai berikut: a.
Diletakan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara parodik;
b. Disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah, sehingga tidak tertukar antara dapil; c.
Disusun berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi
jarak/antara untuk kelacaran aktivitas control dan pengangkutan barang; d. Melakukan pencatatan jumlah barang masuk gudang dan jumlah barang keluar gudang
E.
PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK Perencanaan distribusi logistik Pemilu dilakukan KPU Kota
Bogor agar logistik Pemilu dapat diterima ditempat tujuan dengan baik, aman, dan cepat serta biaya yang wajar, Perencanaan distribusi logistik pemilu dimulai dengan mengumpulkan data-data untuk menentukan skala prioritas daerah tujuan, penentuan sarana moda angkutan, target waktu, serta jadwal pelaksanaan.
1. Penentuan Skala Prioritas daerah tujuan a.
Sebelum pelaksanaan pendistribusian logistik, KPU Kota Bogor menentukan skala prioritas daerah tujuan.
b. Skala prioritas pendistribusian logistik pemilu berdasarkan kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan medan, kesulitan sarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan/ kerawanan daerah tujuan.
2. Penentuan Sarana Moda Angkutan a.
Pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu yang berasal dari penyedia barang ke KPU Kota Bogor menggunakan moda angkutan darat.
b. Pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota ke PPK, dari PPK, ke PPS, dan PPS ke KPPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat yaituh modal angkutan darat, angkutan sungai/danau/laut dan/atau angkutan udara c.
Dalam keadaan sangat darurat,pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu dapat dilakukan dengan
sewa/charter modal angkutan tercepat.
3. Waktu pendistribusian KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota harus menetapkan batas waktu logistik pemilu sampai daerah tujuan sebagai berikut : a.
Pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus diterima paling lambat 15 (lima belas) hari sebelumnya hari pemungutan suara oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
b. Pendistribusian logistik pemilu dari KPU provinsi ke KPU kabupaten/kota harus diterima paling lambat 15 (lima belas) hari
sebelum
hari
pemungutan
suara
oleh
KPU
kabupaten/kota; c.
Pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota ke PPK (kecamatan) harus diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPK;
d. Pendistribusian
logistik
pemilu
dari
PPK
ke
PPS
(desa/kelurahan) harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPS. e.
Pendistribusian logistik pemilu dari PPS ke KPPS harus diterima paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Penyusunan Jadwal Pendistribusian Setelah ditetapkan waktu penerimaan logistik pemilu di daerah tujuan, KPU Kota Bogor menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, yaitu : a.
Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari penyedia barang untuk dikirimkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
b. Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari penyedia
barang untuk dikirimkan ke KPU Kota Bogor; c.
Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kota Bogor ke PPK, PPS, dan KPPS
F.
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK Untuk pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu ke daerah tujuan dilakukan kegiatan : 1. Persiapan a.
Menetapkan
rute
wilayah
distribusi
barang-barang
logistikpemilu; b. Menetapkan mode angkutan yang akan digunakan; c.
Melakuakan koordinasi dengan instansi terkait;
d. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) barang dan surat perintah angkut (SPA); e.
Menyiapkan berita acara serah terima barang (BAST);
f.
Melakukan pengepakan per jenis barang atau per paket alokasi logistik untuk masing-masing tingkatan badan penyelenggara.
2. Pemeriksaan a.
Logistik pemilu yang akan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Bogor;
b. Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepak, logistik pemilu harus disusun dalam tumpukan / kapling yang akan diangkut dan dikirim ke tujuan; c.
Logistik pemilu yang akan dikirim, diatur menurut alokasi daerah tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian berurutan;
d. Jumlah logistik pemilu yang telah dipihak harus sesuai dengan daftar alokasi; e.
KPU dan KPU Provinsi menetapkan petugas dilokasi
produksi perusahaan penyedia barang untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu;
3. Pendistribusian dari KPU Kota Bogor ke PPK a.
KPU Kota Bogor mempunyai tugas membantu KPU Provinsi melakukan
pendistribusian
logistik
pemilu
ke
dalam
pelaksanaan tingkat dibawahnya (PPK,PPS,KPPS), dan membuat laporan penerimaan dan pendistribusian barangbarang logistik; b. Dengan mempertimbangkan efisiensi biaya efektifitas waktu KPU Provinsi dapat mendelegasikan pengadaan barang logistik pemilu kepada KPU Kota Bogor; c.
Penjabat penerima barang di KPU Kota Bogor meneliti dan mencocokan barang logistik pemilu yang diterima dengan surat perintah pengiriringan (SPP) barang dari KPU Provinsi dan mendatangani berita acara serah terima (BAST) barang selanjutnya melaporkan hasil pengecekan logistik pemilu kepada KPU Provinsi.
4. Pengawalan, Pengawasaan dan Pelaporan a. Pengawalan 1) Pengawalan
terhadap
pelaksanaan
pengangkutan
dan
pengiriman barang-barang logistik Pemilu dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut mulai diangkut dan dikirim ke daerah
tujuan
sampai
barang-barang
logistik
tersebut
diserahkan kepada pihak yang menerimanya 2) Untuk keselamatan dan keamanan logistik pemilu (khusus surat suara) yang dikirim oleh penyedia barang/jasa dari tempat produksi ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, harus dilakukan pengawalan yang melibatkan personil dari kepolisian;
3) Pendistribusian logistik pemilu untuk daerah tujuan yang dinilai tingkat kerawanan dan keamanan tinggi harus dilakukan pengawalan dengan melibatkan personil dari Kepolisian/TNI. 4) Pengawalan pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kota Bogor ke PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh petugas pengawalan
b. Pengawasan 1.
Untuk memberi jaminan bagi kelancaran, keamanan dan di alamat
daerah
tujuan,
KPU
Kota
Bogor
melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan / pengiriman 2.
Pengawasan dilaksanakan dengan cara: Menempatkan Pegawai KPU Kota Bogor di Kecamatan Memperhatikan pelaksanaan pengiriman surat suara dan barang-barang sesuai alokasi dan jumlah yang sudah ditetapkan Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula (preventif) Mengecek
setiap
pelaksanaan
pengangkutan
dan
pengiriman logistik Mengecek barang yang telah dikirim sesuai dengan alokasi dan jumlah
c.
Pelaporan Secara berkala Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) harus menyampaikan
perkembangan
(progressreport)
pelaksanaan
pengangkutan / pengiriman barang-barang logistik keperluan Pemilu kepada KPU Kota Bogor.
BAB IV MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
A.
MONITORING LOGISTIK PEMILU Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi
logistik pemilu ke tempat tujuan dilakukan monitoring secara berjenjang dimulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS sampai dengan KPPS. Kegiatan monitoring dan pengendaliaan dilakukan sebagai berikut: 1. Meminta laporan barang yang diterima ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kota Bogor meminta laporan barang yang diterima ke PPK, PPS dan KPPS. 2. Melaporkan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi. 3. Mengadakan
pertemuan
secara
priodik
untuk
membahas
permasalahan yang terjadi dalam distribusi logistik pemilu berdasarkan tingkatan badan penyelenggara. 4. Mengelola data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik. 5. Menganalisis hasil monitoring sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan. 6. Melakukan koordinasi vertical dan lintas sector. 7. Pelaporan hasil monitoring dilakukan secara berjenjang. a.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) PPK menerima barang logistik pemilu dari KPU Kota Bogor, meneliti dan mencocokan dengan surat perintah pendistribusian (SPP) dari KPU Kota Bogor dan menandatangi berita acara serah terima PPK menjadi keamanan barang logistik pemilu selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian
ke
PPS,
yakin
tidak
membuka,
merusak,
dan
menghilangkan dan disimpan pada tempat (gudang) yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; PPK
melaporkan
penerimaan
dan
pendistribusikan
barang logistik pemilu kepada KPU Kota Bogor; PPK mengirim barang logistik pemilu kepada PPS sesuai jadwal, berpendoman kepada keputusan KPU tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu, serta dibuatkan berita acara serah terima (BAST) Menyertakan anggota PPK dan petugas keamanan. Mendistribusikan barang logistik dengan kententuan : a) Mendahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau; b) Menggunakan alat transportasi cepat dan aman; 3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 1. PPS menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima
dari
PPK,
meneliti,
mencocokan
dan
mendatangani BAST; 2. PPS menjaga keamanan logistik pemilu selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni membuka, merusak, atau menghilangkan dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; 3. PPS melaporkan penerimaan kepada PPK; 4. PPS mengirim logistik kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat berita acara serah terima logistik pemilu; 5. Langkah-langkah PPS terkait dengan kegiatan dan mendistribusikan logistik pemilu sebagai berikut : a) Melakukan
koordinasi
dengan
Lurah,
panwaslu
lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik pemilu mulai dari penerimaan, penyimpanan sementara serta pendistribusian ke KPPS;
b) Menyampaikan
surat
pemberitahuan
untuk
memberikan suara kepada pemilih (model C6-PPWP) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara 4. Petugas KPPS : 1. KPPS menandatangani BAST perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPS; 2. Melaporkan penerimaan logistik pemilu kepada PPS 3. Menjaga keamanan logistik pemilu kepada PPS;
B.
HAMBATAN DAN PERMASALAHAN 1.
Pengadaan Logistik oleh tingkatan atas KPU Pusat dan KPU Provinsi , masih ada beberapa item logistik yang kedatangannya terlambat sehingga waktu yang diperlukan untuk menyortir dan mendistribusikan tertunda menjadikan tertumpuk serta tumpang tindih dengan logistik yang baru datang.
2.
Berdasarkan hitungan menggunakan basis satuan lembar , masih banyak masih banyak kekurangan – kekurangan baik baik dari jumlah isi maupun lembar atau tidak tercetaknya beberapa halaman, sehingga proses pemilahan dan penyortiran terganggu menunggu kedatangan penggantian dan penambahan kekurangan tersebut.
3.
Tidak adanya gudang yang representative untuk KPU Kota Bogor terutama dalam penyimpanan barang, sehingga menjadi kendala hingga saat ini.
C.
SARAN DAN PEMECAHAN MASALAH 1.
Melihat letak geografis yang relative tidak luas dan tersedianya anggaran yang cukup serta infrastruktur yang baik untuk KPU Kota Bogor, sebenarnya distribusi logistik tidak ada kendala yang berarti dengan tepat waktunya pengiriman logistik dari tingkatan atasnya akan menjadikan alur distribusi tidak akan terhambat.
2.
Dengan pengalaman dari pemilu tahun 2009 dan Pemilu Kepala Daerah yang telah berjalan beberapa waktu lalu, KPU Kota Bogor sudah mengantisipasi hal – hal yang akan menjadi kendala, seperti keterlambatan datangnya logistik dan harus mendistribusikan logistik hingga malam hari, kekurangan – kekurangan yang tidak terlalu banyak dan yang sifatnya biasa diantisipasi oleh KPU Kota Bogor.
3.
Untuk
gudang
logistik
kiranya
KPU
Pusat
mendata
KPU
Kabupaten/Kota yang belum memiliki Gudang yang representative untuk dianggarkan pembuatan gudang, walaupun sampai saat ini KPU Kota Bogor telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bogor akan tetapi hal tersebut sifatnya sementara.
BAB V PENUTUP
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara umum dikatan terselenggara dengan aman, tertib, lancar dan damai. Namun permasalahan klasik yang masih menjadi kendala dalam hampir setiap penyelenggara Pemilihan Umum adalah Masalah keterlambatan Logistik. Pendistribusian Logistik relative lebih terencana dibandingkan pemilu sebelumnya, khususnya Surat Suara yang boleh dikatan sudah tepat waktu, namun masih ada beberapa catatan yang berkaitan dengan logistik pemilu, yaitu sampul dan formulir di tingkat Provinsi dan Prosedur klaim kekurangan logistik masih menimbulkan sejumlah hambatan dalam pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu di TPS, tidak jelasnya penanggung jawab atas klaim kekurangan logistik pemilu menyebabkan pemenuhan logistik pemilu di TPS tidak sepenuhnya teratasi. Akibatnya KPU Kota
Bogor harus
berupaya
memenuhi
kebutuhan tersebut. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan desentralisasi pengadaan kebutuhan logistik khususnya Formulir dan Keperluan Pemungutan dan penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Bogor, sehingga klaim atas kekurangan logistik dapat segera di atasi di tingkat Lokal. Akhir kata, Puji Syukur disampaiakan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan Inayahnya dan semoga apa yang sudah dilakukan menjadi amal ibadah yang di ridhoi oleh ALLAH SWT, ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh komponen masyarakat Kota Bogor yang telah menciptakan suasana Politik yang kondusif, aman, tertib dan damai sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Bogor dapat berjalan sukses tanpa mengalami hambatan-hambatan yang berarti.
Bogor,
Oktober 2014
Tim Penyusun,
