LAPORAN PENELITIAN PEMULA MODEL PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DALAM MENUNJANG PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Oleh:
IRA NOVIANTY NIP. 197611162009122002 RULLY UMBARA
DIBIAYAI OLEH POLITEKNIK NEGERI BANDUNG DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PEMULA Nomor : 614.2/PL1.R5/LT/2014
POLBAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG DESEMBER, 2014
POLBAN
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN PEMULA, SUMBER DANA DIPA 2014 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 1. a. Judul Penelitian
2. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenis Kelamin c. Pangkat/Golongan/NIP d. Jabatan Fungsional e. Departemen / Program Studi f. Universitas/Institut/Akademik g. Bidang Ilmu yang diteliti
: Model Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Menunjang Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat : : Ira Novianty, S.E.,M.Si.,Ak.,CA : Perempuan : Penata Muda Tk I / IIIb /19761116 200912 2 00 2 : Asisten Ahli : Akuntansi / Akuntansi Manajemen Pemerintahan : Politeknik Negeri Bandung : Akuntansi Manajemen Pemerintahan
3. Jumlah Tim Peneliti
: 2 orang
4. Lokasi Penelitian : Bandung 5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan, sebutkan: a. Nama Instansi :b. Alamat :6. Biaya penelitian
: Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) : 6 Bulan
7. Jangka Waktu Penelitian
Bandung, 17 Desember 2014 Mengetahui, Ketua Departemen Akuntansi
Ketua Peneliti
POLBAN
( Dadang Hermawan,SE.,M.Si ) NIP. 19590804 198812 1 00 1
(Ira Novianty, SE.,M.Si.,Ak,CA) NIP. 19761116 200912 2 00 2
Menyetujui Ka. LPPM Cap dan tanda tangan
( Dr.Ir.Ediana Sutjiredjeki,M.Sc )
NIP. 19550228 198403 2 00 1 i
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model prediksi Analisis Standar Belanja (ASB) yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran anggaran belanja pada kegiatan bimbingan teknis/pelatihan dan kegiatan sosialisasi/penyuluhan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam membuat model Analisis Standar Belanja (ASB) ini adalah metode kuadrat terkecil (Least Square) dengan pendekatan Activity Based Costing (ABC). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dari 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013. Model Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan bimbingan teknis/pelatihan adalah Y = 119.140.240,75 + 394.560,40 X dan model Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan sosialisasi/penyuluhan adalah Y = 32.488.048,32 + 686.257,47 X , dimana Y adalah Total Anggaran Belanja dan X adalah cost drivernya. Kedua model ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kata Kunci : Analisis Standar Belanja (ASB) , Activity Based Costing, Biaya Variabel, Biaya Tetap.
POLBAN
ii
ABSTRACT This study aims to determine the Analysis of Expenditure Standards Prediction Model which can be used to assess the reasonableness of the budget on the activities of technical assistance / training and socialization on the Regional Working Units of West Java Province Government The method used in this study is the least squares method with the approach of Activity Based Costing (ABC). The data used in this study is secondary data, the Budget Implementation unit of 34 regional work units in the West Java Provincial Government for Fiscal Year 2013. The result for technical assistance / training analysis of expenditure standards model is Y = 394,560.40 119,140,240.75 + X, and for socialization / education analysis of expenditure standards model is Y = 32,488,048.32 + 686 257, 47 X, where Y is a Total Budget and X are the cost drivers. Both of these models can be used to assess the fairness of the program or activity to be carried out on the regional work units in the Provincial Government of West Java
Keywords: Analysis of Expenditure Standards , Activity Based Costing, Variable Cost, Fixed Costs.
POLBAN
iii
KATA PENGANTAR Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian pemula ini. Penelitian yang berjudul “Model Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Menunjang Proses Perencanaan, Penganggaran, Dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat” ini disusun dalam rangka mengisi salah satu program penelitian pemula sumber dana DIPA di lingkungan internal Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Tim evaluator yang telah bersedia memberikan masukan dan saran-sarannya. 2. Dr. Ir. Ediana Sutjiredjeki, M.Sc selaku kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bandung beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 3. Dadang Hermawan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. 4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh
POLBAN
sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penelitian ini kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya.
Bandung, Desember 2014
Penulis
iv
DAFTAR TABEL
Tabel. IV. 1 Daftar SKPD Yang Menjadi Objek Penelitian Tabel IV. 2.
Rincian Biaya Kegiatan Bimbingan Tenis/Pelatihan
Tabel IV. 3. Rincian Biaya Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan
POLBAN
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Menurut UU Nomor 32/2004 Gambar 2.3 Tahapan Penerapan ASB dalam Anggaran Berbasis Kinerja Gambar 3.1 Tahap Pengumpulan Data Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPA-SKPD) Gambar 3.2 Tahap Penyetaraan Jenis Kegiatan
POLBAN
vi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9
Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Lampiran 18 Lampiran 19 Lampiran 20 Lampiran 21 Lampiran 22 Lampiran 23 Lampiran 24 Lampiran 25 Lampiran 26 Lampiran 27 Lampiran 28 Lampiran 29 Lampiran 30 Lampiran 31 Lampiran 32 Lampiran 33
: Biodata Peneliti : Hasil Perhitungan Variabel Penelitian Dengan Metode Least Square : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Pendidikan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Kesehatan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Pemukiman dan Perumahan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Perhubungan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Sosial : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Olah Raga dan Pemuda : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Sekretariat Daerah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Sekretariat DPRD : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Inspektorat : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Satuan Polisi Pamong Praja : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Sekretariat DP KORPRI : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan Daerah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Komunikasi dan Informatika : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Pertanian Tanaman Pangan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Perkebunan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Peternakan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Kehutanan : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
POLBAN
vii
Lampiran 34 : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampiran 35 : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampiran 36 : Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2013 Dinas Perikanan dan Kelautan
POLBAN
viii
DAFTAR ISI Halaman Lembar Identitas dan Pengesahan …………….…………………….... i Abstrak …………………………………………..…………………….
ii
Kata Pengantar …………………………………………………………
iv
Daftar Tabel……………………………………………………..………
v
Daftar Gambar/Ilustrasi …………………………………………….….
vi
Daftar Lampiran ………………………………………………………..
vii
Bab I. Pendahuluan ……………………………………………………
1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………
1
1.2. Perumusan Masalah …………………………………………. 4 1.3. Tujuan dan Manfaat …………………………………………. 4 1.4. Batasan Masalah …………………………………………….. 5 Bab II. Tinjauan Pustaka ………………………………………………... 6 2.1. Perencanaan Dan Penganggaran Daerah …………………… 6 2.2. Anggaran Berbasis Kinerja …………………………………
7
2.3. Analisis Standar Biaya (ASB) ……………………………… 7 2.4. Dasar Hukum Analisis Standar Biaya (ASB) ……………… 11 2.5. Perilaku Belanja …………………………………………… 14 2.6. Activity Based Costing (ABC) ………………………………….. 16 Bab III. Metode Penelitian …………………………………………….. 18 3.1. Variabel Penelitian ………………………………………... 18
POLBAN
3.2. Deskripsi Operasionalisasi Variabel ………………………. 18 3.3. Jenis dan Sumber Data …………………………………….. 19 3.4. Teknik Pengumpulan Data ………………………………… 19 3.5. Tahap Penyusunan Model …………………………………. 20 3.6. Tahap Pembentukan Model ……………………………… . 22 Bab IV. Hasil dan Pembahasan ……………………………………….. 25 4.1. Tahap Pengumpulan Data …………………………………. 25 4.2. Tahap Penyetaraan Kegiatan ……………………………… 26 4.3. Tahap Pembentukan Model ……………………………….. 33 Bab V. Kesimpulan dan Saran ………………………………………… 38 5.1. Kesimpulan ………………………………………………... 38 5.2. Saran ……………………………………………………… 38 ix
Daftar Pustaka ………………………………………………………… . 40 Lampiran Rekap Penggunaan Anggaran Personalia Tenaga Peneliti
POLBAN
x
KATA PENGANTAR
Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian pemula ini. Proposal penelitian pemula yang berjudul “Model Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Menunjang Proses
Perencanaan, Penganggaran, Dan
Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat” ini disusun dalam rangka mengisi salah satu program penelitian pemula sumber dana DIPA di lingkungan internal Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Tim evaluator yang telah bersedia memberikan masukan dan saran-sarannya. 2. Dr. Ir. Ediana Sutjiredjeki, M.Sc selaku kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bandung beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 3. Dadang Hermawan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung.
POLBAN
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penelitian ini kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya. Bandung, April 2014
Penulis
ii
DAFTAR ISI Halaman Lembar Identitas dan Pengesahan …………….……………………....
i
Abstrak …………………………………………..…………………….
ii
Kata Pengantar …………………………………………………………
iv
Daftar Tabel……………………………………………………..………
v
Daftar Gambar/Ilustrasi …………………………………………….….
vi
Daftar Lampiran ………………………………………………………..
vii
Bab I. Pendahuluan ……………………………………………………
1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………
1
1.2. Perumusan Masalah …………………………………………. 4 1.3. Tujuan dan Manfaat …………………………………………. 4 1.4. Batasan Masalah …………………………………………….. 5 Bab II. Tinjauan Pustaka ………………………………………………... 6 2.1. Perencanaan Dan Penganggaran Daerah …………………… 6 2.2. Anggaran Berbasis Kinerja …………………………………
7
2.3. Analisis Standar Biaya (ASB) ……………………………… 7 2.4. Dasar Hukum Analisis Standar Biaya (ASB) ……………… 11 2.5. Perilaku Belanja …………………………………………… 14
POLBAN
2.6. Activity Based Costing (ABC) ………………………………….. 16 Bab III. Metode Penelitian …………………………………………….. 18 3.1. Variabel Penelitian ………………………………………... 18 3.2. Deskripsi Operasionalisasi Variabel ………………………. 18 3.3. Jenis dan Sumber Data …………………………………….. 19 3.4. Teknik Pengumpulan Data ………………………………… 19 3.5. Tahap Penyusunan Model …………………………………. 20 3.6. Tahap Pembentukan Model ……………………………… . 22 Bab IV. Hasil dan Pembahasan ……………………………………….. 25 4.1. Tahap Pengumpulan Data …………………………………. 25
4.2. Tahap Penyetaraan Kegiatan ……………………………… 26 4.3. Tahap Pembentukan Model ……………………………….. 33 Bab V. Kesimpulan dan Saran ………………………………………… 38 5.1. Kesimpulan ………………………………………………... 38 5.2. Saran ……………………………………………………… 38 Daftar Pustaka ………………………………………………………… . 40 Lampiran Rekap Penggunaan Anggaran Personalia Tenaga Peneliti
POLBAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pendekatan kinerja.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja yang disusun oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk dapat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, pemerintah daerah harus memiliki perencanaan stratejik (Renstra). Renstra disusun secara objektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerahakan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan (Kawedar, dkk. 20009:121).
POLBAN
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (Kawedar, dkk. 2009:123). Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dari penganggaran sektor publik, disamping beberapa fungsi utama lainnya seperti sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2009). Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. 1
Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peranAnalisis Standar Belanja (ASB) sangat diperlukan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerjadan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu program/ kegiatan (Hafiz Tanjung, 2010). Penjabaran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian terbitlah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi yang telah ditetapkan tersebut, Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi tersebut mengamanatkan Analisis Standar Belanja (ASB), akan tetapi belum ada regulasi yang secara operasional mengatur pelaksanaan Analisis Standar Belanja (ASB). Beberapa Penelitian terkait Analisis Standar Belanja (ASB) telah dilakukan, tetapi jumlahnya masih sedikit sekali. Penelitian tentang Analisis Standar Belanja (ASB) yang telah dilakukan diantaranya : Activity Based Costing
POLBAN
(ABC) Sebagai Pendekatan Baru Untuk Menghitung Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Konsep Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Akuntansi Sektor Publik, Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam penyusunan APBD, dan Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu namun sampai saat ini belum ada penelitian terkait Model Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Menunjang Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara umum sudah baik, ini dibuktikan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012 terkait hasil audit 2
atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Namun, hingga saat ini laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilihat dari penilaian atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terhadap 81 (delapan puluh satu) Kementrian/Lembaga dan 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, nilai tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan 6 (enam) Pemerintah Provinsi lain seperti : Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang masing-masing memperoleh nilai Baik dengan skor 65 – 75 yang hingga saat ini merupakan nilai tertinggi bagi tingkat Pemerintah Provinsi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan penganggaran belum sepenuhnya menerapkan anggaran berbasis kinerja, diantaranya belum diterapkan konsep Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 ayat (3) hal tersebut dikemukakan oleh Drs. Sri Mulyono, M.Si. selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa alasan dan justifikasi yang kuat. Untuk mewujudkan
POLBAN
azas efisiensi dan ekonomis dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu, antara lain indikator masukan (input) berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan metoda kerja. Indikator tersebut digunakan sebagai standar dalam penyusunan anggaran program/ kegiatan dan sebagai standar dalam penilaian terhadap kewajaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas program/ kegiatan yang diajukan oleh tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Kawedar dkk, 2008:142). Beberapa Pemerintah Daerah yang telah menerapkan konsep Analisis Standar Belanja (ASB) diantaranya : Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Bandung. 3
Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MODEL PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DALAM MENUNJANG PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT”.
1.2. Perumusan Masalah Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 1. Bagaimana tahap-tahap penyusunan model prediksi Analisis Standar Belanja (ASB) yang sesuai dengan karakteristik program/kegiatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat? 2. Bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses Analisis Standar Belanja (ASB) ?
1.3. Tujuan Dan Manfaat Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penetapan total biaya dan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien agar dapat dijadikan acuan atas program/ kegiatan yang sejenis. 2. Untuk menyusun model prediksi Analisis Standar Belanja (ASB) yang sesuai
POLBAN
dengan karakteristik pelaksanaan program/ kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi Ilmu Pengetahuan, khususnya bagi pengembangan ilmu akuntansi, penelitian akan dipublikasikan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi lebih luas mengenai penyusunan model prediksi Analisis Standar Belanja (ASB) yang dapat diterapkan di pemerintah daerah dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan pedoman dalam penerapan
4
Analisis Standar Belanja (ASB) khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 3. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya terutama dalam menyusun model Analisis Standar Biaya Pada Belanja lainnya sebagai model prediksi.
1.4. Batasan Masalah Penelitian ini dibatasi hanya pada belanja bimbingan teknis dan kegiatan sosialisasi/penyuluhan dan hanya menggunakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2013 dari seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut dikarenakan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat keberatan untuk memberikan rincian data dan DPA periode sebelumnya dan menurut mereka, periode satu tahun sudah cukup mewakili untuk menyususn suatu model, karena anggran tahun-tahun sebelumnya tidak jauh berbeda dengan anggran tahun 2013.
POLBAN
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Istilah perencanaan dan penganggaran dapat diartikan secara terpisah, menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran. Sementara itu pengertian anggaran menurut Hafiz Tanjung (2008:81) “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode”. Perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan erat dengan tujuan dari pemerintah
yaitu
untuk
mensejahterakan
rakyatnya.
Perencanaan
dan
penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari
POLBAN
perencanaan adalah penganggaran (Bastian, 2009:10).
Gambar 2.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Menurut UU Nomor 32/2004
6
Sumber : Diskusi Publik Tinjauan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Daerah, 29 Desember 2004 dalam Indra Bastian (2009:5)
2.2. Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatankegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output/outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. (Pedoman Penyusunan Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi), 2005)
2.3. Analisis Standar Biaya (ASB)
Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
POLBAN
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam PP No. 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja atau SAB yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Menurut
Hafiz
Tanjung
(2010)
Analisis
Standar
Biaya
(ASB)
adalah“Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan”. Analisis Standar Biaya/Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: 7
(1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri. Analisis Standar Biaya (ASB) mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus menerus karena adanya perbandingan (benchmarking) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practies) dalam desain aktivitas (Kawedar dkk, 2008:144). Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lainindikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metodekerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatuanggaran,
maka
perlu dilakukan
penilaian terhadap kewajarannya.
Dalammenilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisis Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. Manfaat
yang
dapat
diperoleh
dari
Pemerintah
POLBAN
Daerah
ketika
menggunakan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut : a. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan “intuisi” b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. f. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan. g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu. Penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dalam hal ini dikaitkan dengan komponen dan tingkat pelayanan yang akan 8
dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan.
Ukuran kapasitas satuan kerja dapat diproyeksikan
dengan jumlah jam kerja normal pegawai negeri yang tersedia. Hubungan antara kapasitas satuan kerja normal tersebut dengan jumlah jam yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu ukurun kewajaran beban kerja. Berikut adalah bagan tahapan penerapan Analisis Standar Biaya (ASB) dalam Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) :
POLBAN
Gambar 2.3 Tahapan Penerapan ASB dalam Anggaran Berbasis Kinerja Sumber : Warsito Kawedar, dkk (2008:148)
Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Berdasarkan RPJM Daerah yang disusun secara simultan dengan penyusunan renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bersifat indikatif.
9
b. Dengan berpedoman pada renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di atas dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi massyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun secara simultan bersamaan dengan penyusunan renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). c. Berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian menentukan indikator input, output, outcome dan sampai pada benefit dan impact. d. Berdasarkan output yang akan dihasilkan berupa barang atau jasa, dan indicator input (dana, sumber daya manusia, perjalanan dinas, peralatan dan bahan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian melakukan perhitungan anggaran per jenis kegiatan dengan menggunakan Analisis Standar Biaya (ASB). Analisis Standar Biaya (ASB) memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah (APKASI, 2009), yaitu : 1) Tahap Perencanaan Analisis Standar Biaya (ASB) dapat digunakan pada saat perencanaan
POLBAN
keuangan daerah. Analisis Standar Biaya (ASB) dapat dipergunakan pada saat musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut Analisis Standar Biaya (ASB) digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. 2) Tahap Penganggaran Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan.
10
Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan Analisis Standar Belanja (ASB) yang terdapat pada masing-masing jenis Analisis Standar Belanja (ASB). 3) Tahap Pengawasan/ Pemeriksaan Pada
tahap
pengawasan/pemeriksaan,
pengawas/pemeriksa
dapat
menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk menentukan batasan mengenai pemborosan/ kerugian negara.Apabila penganggaran belanja melebihi Analisis Standar Belanja (ASB) maka disebut pemborosan.
2.4. Dasar Hukum Analisis Standar Belanja (ASB) Adapun dasar hukum mengenai Analisis Standar Belanja (ASB) adalah sebagai berikut:
POLBAN
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat
3
“Belanja
daerah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukurkinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 2. Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan, Pasal 167 ayat 3: “Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 3. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 “Untuk mengukur
11
kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya”. 4. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2: “Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.” 5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat 3, “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
POLBAN
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edarankepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga”. 8. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
No.
13
Tahun
2006
Tentang
PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 : (1) Penyusunan
RKA-SKPD
berdasarkan
prestasi
kerja
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikatorkinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
12
(2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran), prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD”. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 : “Pembahasan oleh TAPD
POLBAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga.” 12. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, (Romawi III) Teknis Penyusunan APBD No. 4 : ” Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (RKA-PPKD) kepada Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) lebih disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD
13
kepada PPKD dan dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga.
2.5. Perilaku Belanja Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukaninformasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya deng perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah (misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar-kecilnya
belanja
dipengaruhi
oleh
besar-kecilnya
target
kinerja
kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. Berikut adalah jenis-jenis belanja berdasarkan perilakunya: a. Belanja Variabel Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja. Contoh jenis belanja ini antara lain belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya.
POLBAN
b. Belanja Tetap
Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (range of capacity) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
c. Belanja Semi Variabel
14
Belanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya, semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variable ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel. Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah ada tiga macam pola yaitu : a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap). b. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel). c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel). Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap. Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja
POLBAN
sebagai berikut:
Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total
Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan.
15
2.6. Activity Based Costing (ABC) Activity Based Costing Sistem adalah suatu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktifitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk/jasa. Activity Based Costing menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya (cost driver) yakni, bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya. Dalam sistem Activity Based Costing (ABC), biaya ditelusuri ke aktivitas dan kemudian ke produk.Sistem Activity Based Costing (ABC) mengasumsikan bahwa aktivitasaktivitaslah, yang mengkonsumsi sumber daya dan bukannya produk. Dalam Activity Based Costing (ABC) mencakup (Garrison, 2006) : 1. Biaya produksi dan non produksi dibebankan ke produk; 2. Beberapa biaya produksi tidak dimasukkan ke dalam biaya produk; 3. Ada sejumlah pool biaya overhead, setiap pul dialokasikan ke produk dan obyek perhitungan biaya (costing) lainnya dengan menggunakan ukuran aktivitas masing-masing yang khusus; 4. Basis alokasi biasanya berbeda dengan basis alokasi dalam sistem akuntansi biaya tradisional.
POLBAN
Tarif overhead atau tarif aktivitas disesuikan dengan kapasitas aktivitas dan bukan dengan kapasitas yang dianggarkan.
Tahap awal implementasi Activity Based Costing (ABC) harus dilakukan beberapa aktivitas sebagai berikut: 1. Aktivitas tingkat unit dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas tingkat unit bersifat proposional dengan jumlah unit yang diproduksi. 2. Aktivitas tingkat batch dilakukan setap batch diperoses tanpa memperhatikan tingkat unit yang ada dalam batch tersebut. 3. Aktivitas tingkat produk, yaitu berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi atau jual.
16
4. Aktivitas yang berkaitan dengan fasilitas tanpa membedakan pelayanan terhadap para pelanggan, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan atau berapa unit yang dibuat. Selanjutnya tahapan yang kedua membebankan biaya ke pool biaya aktivitas .Sebagian besar biaya overhead diklasifikasikan dalam akuntansi dasar perusahaan berdasarkan departemen di mana biaya tersebut terjadi. Sebagai contoh gaji, perlengkapan , sewa, dan sebagainya yang terjadi di Departemen pemasaran akan dibebankan pada departemen tersebut. Dalam beberapa kasus, beberapa atau semua biaya dapat di telusuri secara langsung ke salah satu pola biaya aktivitas dalam sistem Activity Based Costing (ABC).
POLBAN
17
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Variabel Penelitian Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono 2006:61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah pengendali belanja (Cost Driver), didalam penyusunan model Analisis Standar Belanja (ASB) pengendali belanja ini bisa berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya, sedangkan yang menjadi variabel terikat (Y) atau variabel yang dipengaruhi adalah Total Belanja (Total Cost) dari suatu jenis kegiatan. Dari penelitian ini salah satunya akan didapatkan suatu persamaan regresi (Y = a + bx) dengan menggunakan Pendekatan Regresi Sederhana (Ordinary Least Square) dimana (a) merupakan satuan pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) dari jenis kegiatan dan (b) adalah satuan pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost). Persamaan regresi ini salah satu komponen yang akanterdapat dalam model Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai rumus perhitungan untuk menilai kewajaran suatu program/ kegiatan yang sejenis dengan masing-masing model Analisis Standar Belanja (ASB).
POLBAN
3.2. Deskripsi Operasional Variabel
Kegiatan Bimbingan Teknis/ Pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)
atau
kepada
masyarakat
untuk
memperoleh
keahlian
tertentu.Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian untuk masalahmasalah yang sifatnyaoperasional yang menjadi kebutuhan utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta masyarakat luas. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan bertujuan agar masyarakat dapat secara langsungberkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan olehSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini dipersyaratkan
18
menghadiri secara fisik danberkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingindisosialisasi. Pengendali belanja (cost driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarkecilnya belanja dari suatu kegiatan, faktor-faktor ini tentunyamerupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) merupakan belanja yang nilainyatetap untuk melaksanakan satu kegiatan.Belanja tetap ini tidakdipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatukegiatan.Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetapmerupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan. Satuan pengendali belanja variabel(variable cost)merupakan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masingkegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahanvolume kegiatan.
3.3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang ada jenis kegiatan Bimbingan Teknik/ Pelatihan dan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan.
POLBAN
Tahun 2013 dari seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan data Standar Biaya Belanja (SBB) yang ada dalam Keputusan Gubernur Nomor : 910/Kep.1166-Pbd/2012
Tentang
Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013. 3.4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 1)
Purposive Sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan dan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan.
19
2)
Studi dokumentasi, yaitu studi yang digunakan untuk memperoleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 yang melaksanaka kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan dan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan, serta dokumen Standar Biaya Belanja (SBB) yang ada dalam Keputusan Gubernur Nomor : 910/Kep.1166-Pbd/2012 Tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013.
3.5. Tahap Penyusunan Model Adapun tahap-tahap penyusunan modelnya adalah sebagai berikut: 1. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPASKPD) yang ada jenis kegiatan Bimbingan Teknik/ Pelatihan dan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang akan dijadikan model Analisis Standar Belanja (ASB). 2. Tahap
pengumpulan
data
Rencana
Kerja
dan
Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPA-SKPD) ini dapat digambarkan sebagai berikut:
POLBAN
SKPD A
SKPD B
Database RKA/DPA SKPD Belanja Rutin
SKPD C SKPD D
Gambar 3.1Tahap Pengumpulan Data Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPA-SKPD)
20
3.
Tahap Penyetaraan Kegiatan
Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk mengklasifikasikan data Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA-SKPD) yang diperoleh pada tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang setara. Tahap penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut: Jenis Kegiatan Bimbingan Teknik/ Pelatihan
Database RKA/DPA SKPD Jenis Belanja Rutin, antara lain: Jenis Kegiatan Bimbingan Teknik/ Pelatihan Jenis Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan
Jenis Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan
Gambar 3.2Tahap Penyetaraan Jenis Kegiatan
POLBAN
21
3.6 Tahap Pembentukkan Model Penyusunan Analisis Standar Belanja menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu: pendekatan Activity Based Costing (ABC), pendekatan Ordinary Least Square (Regresi Sederhana) dan pendekatan Focused Group Discussion (Metoda Diskusi) (Hafiz Tanjung, 2010).
a) Pendekatan Activity Based Costing (ABC) Pendekatan Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari satu kegiatan (the cost and performance of activities) serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu kegiatan. Pendekatan Activity Based Costing (ABC) bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost), sehingga total biaya dengan pendekatan Activity Based Costing (ABC) adalah :
Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya Variabel
Formulasi biaya diatas sebenarnya sama dengan metode konvensional, hanya saja
POLBAN
dalam penentuan komponen biaya tetap dan biaya variabelnya yang berbeda, yaitu melalui identifikasi aktivitas, penentuan cost pool dan cost driver dari setiap aktivitas, sehingga dihasilkan foemulasi biaya berdasarkan Activity Based Costing. Disamping itu, proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan pendekatan ABC dilakukan atas dasar biaya-biaya per kegiatan dan bukan atas dasar alokasi bruto (gross allocations) pada suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
b) Pendekatan Ordinary Least Square (Regresi Sederhana)
22
Analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan cost driver dari kegiatan tersebut. Penggunaan regresi sederhana dalam menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) berguna untuk membuat model persamaan regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja. Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :
Y = a + bX
Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan.Yang perlu ditaksir adalah koefisien a dan b. Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil , yaitu : ∑(x-ẍ)(y-ӯ)
b =
∑ ( x - ẍ )2
POLBAN
Dimana :
n = Jumlah Data
Dimana koefisien a merupakan biaya tetap, dan koefisien b merupakan koefisien untuk belanja variabel. 23
c) Pendekatan Focused Group Discussion (Metoda Diskusi) Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan untuk memperoleh masuk-masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang aktivitas dan output dari suatu kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan antara penyusun dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB).
POLBAN
24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Tahap Pengumpulan Data Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPASKPD) Tahun Anggaran 2013 yang ada jenis kegiatan Bimbingan Teknik/ Pelatihan, dan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan yaitu sebanyak 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Bat. Adapun daftar 34 SKPD yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tabel. IV. 1 Daftar SKPD Yang Menjadi Objek Penelitian No.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1
Dinas Pendidikan
2
Dinas Kesehatan
3
DinasPermukiman dan Perumahan
4
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5
Dinas Perhubungan
6
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
7
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian
POLBAN
Kependudukan dan Keluarga Berencana 8
Dinas Sosial
9
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
11
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12
Dinas Olah Raga dan Pemuda
13
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
14
Sekretariat Daerah
15
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25
16
Inspektorat
17
Badan Kepegawaian Daerah
18
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
19
Badan Pelayanan Perijunan Terpadu
20
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
21
Satuan Polisi Pamong Praja
22
Sekretariat DP KORPRI
23
Badan Ketahanan Pangan Daerah
24
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
25
Dinas Komunikasi dan Informatika
26
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
27
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
28
Dinas Perkebunan
29
Dinas Peternakan
30
Dinas Kehutanan
31
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34
Dinas Perikanan dan Kelautan
POLBAN
4.2. Tahap Penyetaraan Kegiatan
Tahap Penyetaraan kegiatan dilakukan setelah tahap pengumpulan data untuk mengklasifikasikan data Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPA-SKPD). Data yang diperoleh pada tahap pengumpulan data digolongkan ke dalam kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang setara. Tahap penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
26
Jenis Kegiatan Bimbingan Teknis/ Pelatihan
Database DPA 34 SKPD Jenis Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan
Gambar 3.2Tahap Penyetaraan Jenis Kegiatan
Pada tahap penyetaraan kegiatan ini diperoleh 74 jenis kegiatan bimbingan teknis/pelatihan dan 49 jenis kegiatan Sosialisasi/penyuluhan. Adapun hasil penyetaraan kegiatan pada tahap ini disajikan sebagai berikut:
Tabel IV.2. Rincian Biaya Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan No
Cost Driver
Program/Kegiatan
Hari 20
Output (OH) 500
Total Anggaran (Rp) 230.950.000
1 2 3
Diklat Fungsional Auditor Ketua Tim
Orang 25
Diklat Tektis Substantif Legal Drfter
40
6
240
94.683.000
Diklat Tektis Substantif Kepala Sekolah SLB
30
11
330
224.216.000
4
Kegiatan Bimbingan teknis Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Kegiatan Bimbingan Keterampilan UEP Pekerja Migran (Daerah) Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Aparatut dan Non Aparatur
40
1
40
18.050.000
40
2
80
28.575.000
30
6
180
133.360.000
387
5
1935
728.540.000
8
Pelatihan THL-POPT Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium di Jawa Barat
90
3
270
190.900.000
9
Bimbingan Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
40
1
40
42.915.000
10
Bimtek Pengelolaan Arsip Bagi Sekretaris Desa/Kelurahan Se Jawa Barat
40
1
40
67.160.000
20
4
80
176.725.000
52
2
104
81.575.000
1.000
1
1000
1.478.647.000
5 6 7
11 12 13
POLBAN
Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah Fungsional Perencana Bimbingan Teknis Pengelola Data Bimbingan Teknis Pelaksanaan Perbaikan Rutilahu
Bagi
27
No
Program/Kegiatan
Cost Driver Orang
Hari
Output (OH)
Total Anggaran (Rp)
5.406
1
5406
2.297.446.000
100
5
500
230.232.500
15
Bimbingan Teknis Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Rehab Kantor Desa Bimbingan Teknis Perkoperasian di kalangan Generasi Muda dan Kelompok Strategis
16
Pelatihan Akuntansi
25
35
875
1.218.645.000
17
Pelatihan Teknis Substantis
30
9
270
700.785.000
18
Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat
50
2
100
247.440.000
19
Pelatihan Literasi Media
100
1
100
24.379.300
20
Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Pegawai yang tepat Pembinaan Mental Anggota KORPRI Melalui Pelatihan Kecerdasan Mental Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Politik Bagi Partai Politik di Jawa Barat
225
1
225
314.537.500
75
2
150
91.675.000
180
2
360
299.742.700
23 24 25
Bimbingan Teknis Konservasi Cagar Budaya
10
7
70
204.483.000
Pelatihan Layanan Pendidikan Anak Autis
25
4
100
104.520.000
Pelatihan Mata Pelajaran Penjas Adaptif
25
4
100
106.565.000
26
Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Pendidik SMK Mata Pelajaran Produktif Pelatihan Untuk Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Pelatihan Pengembangan Usaha Pertambangan Skala Kecil di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Bimbingan Teknis Penguatan Pengelola Pembangkit Energi Air Skala Kecil Bimbingan dan Pelatihan Penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) Pada Industri Makanan dan Minuman Pelatihan Gambar Teknis Bagi IKM Komponen Otomotif Bimbingan Teknis Desain Furniture Rotan
192
4
768
744.549.500
50
2
100
50.260.000
25
3
75
120.000.000
25
2
50
180.000.000
25
3
75
85.625.000
20
4
80
60.500.000
25
3
75
89.775.000
Bimbingan Teknis Akreditur
25
3
75
105.850.000
Pelatihan Bagi Pencari Kerja ke Luar Negeri
800
17
13600
35
Pelatihan Jabar Mengembara
400
3
1200
5.309.415.000 461.060.000
36 37 38
Pelatihan Kewirausahaan Purna TKI
40
6
240
177.075.000
Bimbingan Teknis Metodologi Instruktur LPK
50
5
250
137.275.000
Bimbingan Teknis Pendidikan HAM
50
3
150
149.140.000
14
21 22
27 28 29 30 31 32 33 34
POLBAN
28
No
Program/Kegiatan
Cost Driver Orang
Hari
Output (OH)
Total Anggaran (Rp)
Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Multimedia Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Bagi Pengawas TK/SD, SMP, SMA Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SMP Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit Bagi Bidan Yang Ditempatkan Di Puskesmas PONED Hasil Pembangunan 2011
416
3
1248
929.256.000
234
2
468
259.245.000
520
3
1560
811.627.862
72
6
432
255.041.000
43
Pelatihan APN Bagi Bidan Yang Bertugas di Puskesmas PONED
336
10
3360
1.574.853.000
44
Pelatihan Bagi Bidan dan Dokter Yang Bertugas di Puskesmas PONED Pelatihan USG Yang Bertugas di Puskesmas PONED TOT HIV/AIDS Pelatihan Jaminan Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas Pelatihan Petugas Statistik Perikanan Pelatihan Auditor CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) Pelatihan Manajer Pengendalian Mutu Perbenihan Pelatihan Teknis Pengelolaan Induk Ikan Bagi Petugas Balai Benih Ikan Kab/Kota di Jawa Barat
348
12
4176
1.797.844.000
100
5
500
216.933.000
60
2
120
64.443.000
162
6
972
365.275.000
23
4
92
53.054.000
30
4
120
90.313.500
30
4
120
90.313.500
34
3
102
60.696.000
30
2
60
55.306.000
25
3
75
36.756.000
54
Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan Mas dan Nila Nirwana Bagi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Pelatihan Budidaya Ikan Patin Bagi Petugas Balai Benih Ikan Kab/Kota di BPBAT Cijengkol Subang Pelatihan Teknologi Ikan Gurame
110
2
220
58.900.000
55
Bimbingan Teknis Penanganan Ikan Hasil Tangkapan diatas Kapal
40
4
160
148.115.000
56
Bimbingan Teknis Peningkatan kemampuan Aparatur PPNS Terhadap Perda Bimbingan Teknis Rencana Pengembangan Profesionalisme Pol PP Bimbingan Teknis Revitalisasi Pembinaan Kemampuan Aparatur Pol PP Pelatihan Penyusunan Rencana Kontijensi 3 Waduk Besar Saguling, Cirata, dan Jatiluhur di Jawa Barat
65
6
390
400.000.000
26
3
78
150.000.000
30
3
90
130.000.000
60
4
240
486.118.500
39 40 41 42
45 46 47 48 49 50 51 52 53
57 58 59
POLBAN
29
No
Program/Kegiatan
63
Pelatihan Pemulihan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bagi Kelompok Masyarakat Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Bimbingan Teknis Capaian Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal Bimbingan Teknis Petugas Pemantau Distribusi, Harga dan Pasokan Pangan
64
Bimbingan Teknis Akses Pangan
65
Pelatihan Seleksi dan Tatacara Pemotongan Hewan Kurban
66
Pelatihan Rantai Dingin Vaksin
67
Pelatihan Pemeriksa Kebuntingan Ternak Domba
68
Pelatihan Petugas ATP
69
Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau
70
Pelatihan Penguatan Kelembagaan Perkebunan
71
Pembinaan Model Desa Konservasi (MDK) dan Model Kampung Konservasi (MKK) di 9 lokasi Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Satlakdalkarhut di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan Bagi Pengurus Organisasi Perempuan Pelatihan Pengembangan Program P2TP2A Bagi Pengurus P2TP2A
60 61 62
72 73 74
Cost Driver Orang
Hari
50
2
120
5
108
3
72
3
40
3
65
3
22
4
75
3
15
3
60
5
30
3
30
3
40
3
POLBAN 100
3
52
3
Output (OH) 100 600 324 216 120 195 88 225 45 300 90 90 120 300 156
Total Anggaran (Rp) 76.064.000 339.450.000 173.425.000 116.493.000 76.775.000 135.915.000 51.660.000 203.810.000 33.350.000 404.930.000 233.055.000 150.152.500 138.825.000 249.800.000 87.556.000
30
Tabel IV.3. Rincian Biaya Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan No
Cost Driver
Program/Kegiatan
Orang
1
Sosialisi Lanjut Bantuan UEP
2
Sosialisi Raperda
100
1
3
Sosialisi Teknis Budidaya Sayuran Organik
45
1
4
50
3
140
1
6
Sosialisi Penggunaan Benih Tanaman Pangan Unggul Bersertifikat Sosialisi Angka Kredit Jafung Pustakawan dan Arsiparis Sosialisi Data/Informasi/Statistik Pembangunan Jawa Barat
26
2
7
Sosialisi Pemberdayaan Desa Mandiri Energi
35
2
8
100
5
9
Penyuluhan Perkoperasian di Kalangan Generasi Muda dan Kelompok Strategis Sosialisi Keselamatan Pelayaran Pada Waduk Cirata
120
1
10
Sosialisi Program 3R
35
12
11
Sosialisi Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sosialisi Peran KPID Jabar Dalam Meningkatkan Pemahaman Literasi Media Penyiaran Kepada Lembaga Pendidikan
75
4
75
4
100
1
75
5
100
2
180
2
5
12
Usia
Produktif
Hari
Penerima 25
6
13
Sosialisi Permendagri No.5 Tahun 2005
14
Sosialisi dan Simulasi Sasaran Kinerja Pegawai
15 16
Penyuluhan Hukum Bagi Anggota KORPRI Kab/Kota dan UPTD/Balai Provinsi Jawa Barat Sosialisi Undang-Undang Bidang Politik Bagi Parpol di Jawa Barat
17
Sosialisi Konservasi Cagar Budaya
25
3
18
Sosialisi Penanganan Anak Autis
100
2
19
Sosialisi Legisda
100
1
20
Sosialisi Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Kepala SLB
10
2
POLBAN
Output (OH) 150 100 45 150 140 52 70 500 120 420 300 300 100 375 200 360 75 200 100 20
Total Anggaran (Rp) 90.450.000 82.250.000 58.205.250 85.812.500 139.615.500 34.875.000 163.637.500 230.232.500 35.000.000 300.000.000 250.000.000 192.600.000 118.458.000 257.995.000 140.548.500 299.742.700 557.425.000 118.000.000 271.875.000 49.086.000
31
No
Program/Kegiatan
21
Sosialisi Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
22
28
Sosialisi Peningkatan Upaya Konservasi dan Penghematan Energi Sosialisi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pembentukkan Industri Kelapa Terpadu Sosialisi Perda dan Pergub Tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam Sosialisi Program Jabar Mengembara dan Informasi Peluang Kerja Sosialisi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sosialisi Program Legislasi Daerah Tahun 2013 di 4 BKPPW Sosialisi Peraturan Perundang-undangan di 4 Wilayah Jawa Barat
29
Sosialisi Tata Naskah Dinas
30
Sosialisi Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2013
31
Sosialisi Software Laporan Distribusi Obat PBF
32
34
Sosialisi Pengendalian Obat Ikan, Kimia dan Biologi Dalam Budidaya Perikanan Sosialisi Perda Pengelolaan Perikanan Dalam Rangka Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) Sosialisi Program Budidaya Perikanan Melalui Pergelaran Seni Tradisional
35
Sosialisi Cek Fisik Kapal Perikanan
36
Sosialisi Paket Bantuan Kapal Perikanan >30 GT Sosialisi Aplikasi Data Tidak Terstruktur OPD Provinsi dan Kab/Kota Se-Jawa Barat (5 OPD Pada 13 Kab/Kota) Sosialisi Aplikasi Data Tidak Terstruktur OPD Provinsi dan Kab/Kota Se-Jawa Barat (5 OPD Pada 26 Kab/Kota) Sosialisi Bantuan Peralatan Olah Raga Untuk Pondok Pesantren Sosialisi dan Koordinasi ke 4 BKPP dan 26 Kap/Kota
23 24 25 26 27
33
37 38 39 40
Cost Driver Orang
Hari
50
2
10
2
50
1
40
1
500
1
100
1
150
4
300
2
65
1
52
2
50
1
50
2
POLBAN 45
1
200
2
56
3
35
2
60
1
35
2
125
1
50
2
Output (OH) 100 20 50 40 500 100 600 600 65 104 50 100 45 400 168 70 60 70 125 100
Total Anggaran (Rp) 50.260.000 155.590.000 67.000.000 46.165.000 382.925.000 39.700.000 490.900.000 524.510.000 10.294.600 60.630.000 47.640.000 88.295.000 42.463.000 243.850.000 145.225.000 65.950.000 59.600.000 60.100.000 15.050.000 71.300.000
32
No 41 42 43
Program/Kegiatan Sosialisi Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana di Daerah rawan Bencana Gunung Berapi di Jawa Barat Sosialisi Juklak Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan Sosialisi Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemanfaatan TSL yang Tidak Dilindungi dan NonApendiks CITES di Kab Sumedang
46
Sosialisi Kriteria dan Indikator Green Province di Jawa Barat Sosialisi dan Pembinaan Pengamanan Hutan Kepada Masyarakat di Kab Cianjur dan Kab Bandung Sosialisi Hasil Penyusunan Model Kependudukan
47
Sosialisi Pengembangan Kota Layak Anak
48
Sosialisi Pengembangan Sekolah Ramah Anak di 3 Wilayah Temu Lapang Penyuluh Perikanan Dalam Rangka Optimalisasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan
44 45
49
Cost Driver Orang
Hari
250
2
35
2
38
1
60
4
50
2
85
1
45
5
40
3
23
2
Output (OH) 500 70 38 240 100 85 225 120 46
Total Anggaran (Rp) 498.419.000 65.056.000 36.731.250 219.030.000 76.150.000 81.450.000 209.205.100 117.996.000 24.475.000
Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPSSKPD) Tahun Anggaran 2013 (Data Diolah)
4.3.
Tahap Pembentukan Model
POLBAN
Pada tahap ini akan dilakukan pembentukan model Analisis Standar Belanja (ASB) berdasarkan DPA SKPD yang telah diolah. Adapun tahap-tahap pembentukan model sebagai berikut: 1. Penentuan pemicu atau pengendali belanja (biasa disebut sebagai cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan 2. Penentuan nilai belanja tetap (fixed cost) dan 3. Penentuan nilai belanja variable (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan dengan menggunakan metode Least Square (Kuadrat Terkecil)
Model Analisis Standar Belanja (ASB) yang akan dibentuk dalam penelitian ini adalah model Analisis Standar Belanja (ASB) kegiatan Bimbingan Teknis
33
(Bimtek)/Pelatihan dan model Analisis Standar Belanja (ASB) kegiatan sosialisasi/penyuluhan. Pemilihan kedua kegiatan tersebut yang akan dijadikan model Analisis Standar Belanja (ASB) didasarkan pada dokumen yang penulis dapatkan dari bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menganggarkan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi/Penyuluhan dan nilainya sangat bervariatif tanpa memiliki standar biaya yang baku.
4.3.1. Model Analisis Standar Belanja (ASB) Kegiatan Bimbingan Teknis / Pelatihan Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 2, diperoleh persamaan sebagai berikut:
∑(x-ẍ)(y-ӯ)
b=
∑ ( x - ẍ )2 b =
90.056.643.062.688 228.245.519
b =
394.560,40
POLBAN
Sehingga nilai a dapat dicari dengan cara sebagai berikut: ӯ
=
371.792.194,08 = 371.792.194,08 = a
=
a + bx
a + (394.560,40)(640,34) a + 252.651.953,33
119.140.240,75
Setelah koefisien a dan b diketahui, maka dapat ditentukan suatu formula belanja/model Analisis Standar Belanja sebagai berikut: Y = a+bX Y = 119.140.240,75 + 394.560,40 X
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat
34
daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu. Dari hasil perhitungan diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut: Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 119.140.240,75 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 394.560,40 per Jumlah peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 119.140.240,75 + (Rp. 394.560,40 x Jumlah peserta x jumlah hari) Pengendali belanja (cost driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud. Dalam kegiatan sosialisasi /penyuluhan, pengendali belanjanya yaitu Jumlah Peserta dan jumlah hari sosialisasi.
Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost): Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali
POLBAN
belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.
Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost): Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan.
35
4.3.2. Model
Analisis
Standar
Belanja
(ASB)
Kegiatan
Sosialisasi/
Penyuluhan Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 2, diperoleh persamaan sebagai berikut:
∑(x-ẍ)(y-ӯ)
b=
∑ ( x - ẍ )2 b =
845.968.802.735,71 1.232.728,00
b =
686.257,47
Sehingga nilai a dapat dicari dengan cara sebagai berikut: ӯ = 152.485.069,39 = 152.485.069,39 = a =
a + bx a + (686.257,47)(174,86) a + 119.997.021,07 32.488.048,32
Setelah koefisien a dan b diketahui, maka dapat ditentukan suatu formula belanja/model Analisis Standar Belanja sebagai berikut: Y=a+bX Y = 32.488.048,32 + 686.257,47 X
POLBAN
Penyelenggaraan Soialisasi/penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan penyuluhan,
baik
kepada
para
pegawai
di
lingkungan
satuan
kerja
perangkatdaerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tertentu. Dari hasil perhitungan diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut: Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 32.488.048,32 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 686.257,47 per Jumlah peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 32.488.048,32 + (Rp. 686.257,47 x Jumlah peserta x jumlah hari)
36
Pengendali belanja (cost driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud. Dalam kegiatan sosialisasi /penyuluhan, pengendali belanjanya yaitu Jumlah Peserta dan jumlah hari sosialisasi.
Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost): Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.
Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost): Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan.
POLBAN
37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: 1. Model penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yang dihasilkan berupa model prediksi yang bermanfaat
dalam menunjang proses perencanaan,
penganggaran, dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: b. Tahap pengumpulan data c. Tahap penyetaraan kegiatan d. Tahap pembentukan model, yang dilakukan melalui: 1) Penentuan pengendali biaya/pemicu terjadinya biaya (cost driver) 2) Penentuan nilai belanja tetap (fixed cost) dan 3) Penentuan nilai belanja variable (variable cost) dengan menggunakan metode least square.
2. Model yang dihasilkan berupa model prediksi pada Analisis Standar Belanja
POLBAN
untuk kegiatan bimbingan teknis/pelatihan adalah Y 394.560,40 X
= 119.140.240,75 +
dan Model prediksi pada Analisis Standar Belanja untuk
kegiatan sosialisasi/penyuluhan adalah Y = 32.488.048,32 + 686.257,47 X , dimana Y adalah total belanja, dan X adalah pengendali biayanya (cost driver). Kedua model ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5.2. Saran Saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai masukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
38
1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebaiknya mengembangkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta anggaran yang efektif dan efisien. 2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebaiknya memberikan ketegasan dalam menentukan satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan bimbingan teknis/pelatihan agar ada keseragaman sehingga penyusunan Analisis Standar Belanja lebih tepat. 3. Dasar Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) sebaiknya tidak hanya melihat waktu satu tahun saja agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanja.
POLBAN
39
DAFTAR PUSTAKA
Atkinson, Anthony A. et al Dialihbahasakan oleh Miranti kartika. 2009. Akuntansi Manajemen. Edisi kelima. PT INDEKS APKASI, 2009, Penyusunan Analisis Standar Belanja :Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah. Bastian, Indra, 2009. Sistem Perencanaandan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta. Salemba Empat. Blocher, Chen, Lin, 2001. Manajemen Biaya Dengan Tekanan Stratejik. Penerbit: Salemba Empat Jakarta. Garrison, Ray H Eric Noreen, and Peter C. Brewer. 2006. Managerial Accounting. McGraw-Hill Companies. Garrison, Noreen and Brewer Dialihbahasakan oleh Nury Hinduan. 2006. Akuntansi Manajerial. Edisi 11. Penerbit Salemba Empat Horngren, Charles T., Sundem, Gary L and Stratton, William O. 2002. Introduction to Management Accounting. 12th Edition, Prentice Hall Internationa Imam Ghozali & Dwi Ratmono, 2008. Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) Dan Daerah (APBD). Badan Perbit : UNDIP. Jackson, Steven R., Sawyer, Roby B., Jenkins, J Gregory. 2009. Managerial Accounting Focus On Ethical Decision making. Fifth Edition. South Western Cengage Learning
POLBAN
Kawedar, Warsito, 2008, dkk. Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah / Buku 1, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit: CV. Andi Offset. Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat & Rekayasa . Edisi 3. Penerbit Salemba Empat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor PengelolaanKeuangan Daerah.
13
Tahun
2006
tentang
40
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sekaran, Uma and Bougie, Roger. 2013. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. John Wiley & Sons Ltd. UK. Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Alfabeta. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung. Sugiono, 2011. Metode Penellitian Bisnis Kombinasi, CV Alfabeta : Bandung Taicu, Marian. 2010. Ethics in Management Accounting. Scientific Bulletin – Economic Sciences, Vol.9 Tanjung,Abdul Hafiz, 2010, Peranandan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan APBD. Bimbinagn Teknis Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan-Riau. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 25 Tahun Pembangunan Nasional.
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
POLBAN
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
41
POLBAN
42
No 1 2 3 4
REKAP PENGGUNAAN ANGGARAN Keterangan Bahan dan Peralatan Textbook Buku Print Jurnal Foto Copy Bahan Lain (Peraturan, dll) ATK Modem Sub Jumlah
Volume
Harga
Jumlah
%
buah buah lembar lembar lumsum buah
2 3 1000 1000 1 2
300.000 200.000 200 200 500.000 750.000
600.000 600.000 200.000 200.000 500.000 1.500.000 3.600.000
36
500.000 500.000
5
1.800.000 1.200.000 3.000.000
30
Pengumpulan Data Transportasi dalam kota Sub Jumlah
OK
Honorarium Ketua Peneliti Anggota Peneliti Sub Jumlah
Jam Jam
Biaya lain-lain Laporan Penelitian Penggandaan Penjilidan Seminar Sub Jumlah
5
Satuan
lembar Jilid
10
50.000
300 240
6.000 5.000
750 10
Kegiatan 1
200 25.000
150.000 250.000
1.500.000
1.500.000 1.900.000
19
1.000.000 10.000.000
10 100
POLBAN
Pajak & Kontribusi Pajak Kontribusi Sub Jumlah Total Biaya
500.000 500.000
BIODATA PENELITI
A. Keterangan Perorangan Lengkap Nama : Ira Novianty, S.E.,M.Si.,Ak.,CA N I P : 197611162009122002 Tempat : Bandung, 16 November 1976 / Tanggal Lahir Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Perkawinan Status : Kawin Alamat Jalan : Nata Endah Blok C.30 Rumah Kelurahan/Desa : Sayati Kecamatan : Margahayu Kabupaten/Kota : Bandung Provinsi : Jawa Barat Kode Pos : 40228 Telpon : 022-5415810 Handphone : GSM 081 320 950005 : CDMA Email :
[email protected] atau
[email protected] B. Pendidikan B.1 Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri STTB/Tanda Tingkat Nama Lembaga Jur/Prodi/Kons Negara/Kota Lulus/Ijazah Tahun 1 2 3 4 5 S1 STIE Bandung Akuntansi 1999 Bandung Universitas Padjadjaran Akuntansi 2008 Bandung S2 Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) Akuntansi 2006 Bandung Profesi Universitas Widyatama B.2 Kursus/Latihan (Lokakarya/Seminar/Workshop/Diskusi/Magang) di Dalam dan di Luar Negeri Ijazah/Tanda Ket. No.
Nama Kursus/Latihan
Mulai
Sampai
1 1.
2
3
4
10 Mei 2010
Agustus 2009 18 Mei 2010
2010 23 Januari 2011 27 Maret 2012 9 Juni 2011
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Training of Trainer
PPL Business Combination Accounting 9. Pelatihan Metodologi Penelitian Dan Pembuatan Road Map C. Penelitian 2 Tahun Terakhir
2. 3.
Negara/Kota 6
7
Sertifikat
Yogyakarta
Peserta
Sertifikat
Bandung
Peserta
2010 25 Januari 2011 28 Maret 2012 11 Juni 2011
Sertifikat Asesor Sertifikat
Bandung Bali
Peserta Pembicara
Sertifikat
Bandung
Pembicara
Sertifikat
Bandung
Peserta
13 Maret 2013 11 Juni 2013
13 Maret 2013 13 Juni 2013
Sertifikat
Bandung
Peserta
Sertifikat
Jakarta
Peserta
4 September 2013
4 September 2013
Sertifikat
Bandung
Peserta
POLBAN
Pelatihan Metodologi Pembelajaran Pelatihan Asesor Seminar Internasional Asia Pasifik Bisnis Inovation Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Workshop Perpajakan
8.
No. 1 1.
Lulus/Surat Keterangan Tahun 5
Judul 2 Kesehatan
Analisis Tingkat BUMN Non Infrastruktur Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten
(Keanggotaan)
Jabatan 3 Ketua Peneliti
Mulai 4 Januari 2013
Sampai 5 April 2013
Sumber Dana 6 Mandiri
Ketua Peneliti
April 2012
Agustus 2012
Mandiri
Ketua Peneliti
Maret 2011
September 2011
DIPA Polban
Bandung
Design Theory dan Perancangan Modul
4.
Anggota Peneliti
Akuntansi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Pencapaian Sertifikasi Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi (LSP-TA) Ketua Peneliti 5. Model Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Menunjang Proses Perencanaan, Penganggaran, Dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat D. Jurnal (Karya Ilmiah/Diktat/Modul) No. Judul 2 1 Transfer Pricing Sebagai Strategi Penghindaran Pajak 1. Modul Akuntansi Topik Khusus 2. Modul Pengantar Akuntansi II 3. 4. Diktat Pengantar Akuntansi 5. Modul Aplikasi Akuntansi Pemerintahan 6. Modul Aplikasi Akuntansi Manajemen 7. Modul Akuntansi Sektor Publik 8. Modul Akuntansi Syariah 9. Praktik Manajemen Laba dan Hubungannya Dengan Biaya Modal Ekuitas Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba 10. Pengaruh dan Implikasinya Terhadap Biaya Modal Ekuitas 11. Good Corporate Governance dan Earnings Management 12. Meningkatkan Kinerja Proses Melalui Process Value Analysis 13. Sistem Manajemen Strategi Dengan Pendekatan Balanced Scorecard E. Pengabdian Masyarakat No. Nama Jabatan Lokasi 2 3 4 1 1. Penyusunan Laporan Keuangan Instruktur Univ. dan Penyusunan SPT Bagi UKM
2.
F.
Penyusunan Laporan Keuangan Computer Base Bagi UKM Dibawah Binaan DISKOPINDAGTANI Cimahi
November 2014
DIKTI
April 2014
November 2014
DIPA Polban
Penerbit 3
Tahun 4 2013
Ekspansi Politeknik Negeri Bandung
2013
Politeknik Negeri Bandung
2013
Cikal Sakti
2012
Politeknik Negeri Bandung
2012
Politeknik Negeri Bandung
2012
Politeknik Negeri Bandung
2011
Politeknik Negeri Bandung
2010
Ekspansi
2010
Jurnal Ilmiah Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Wawasan Tridarma Majalah Ilmia Kopertis Wilayah IV No.12 Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi, Vol 9 No.4 Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi, Vol 9 No.5
2009 2009 2008 2008
Widyatama
Mulai 5 November 2009
Sampai 6 November 2009
Sumber Dana 7 Univ. Widyatama
Polban
22 Des 2012
22 Des 2012
DIPA Polban
POLBAN
Keanggotaan Profesi
No. 1 1. 2.
Instruktur
April 2014
Nama 2
Anggota IAI Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi -Teknisi Akuntansi
Negara 3 Indonesia Indonesia
Mulai 4 Maret 2012 2012
Sampai 5 Sekarang Sekarang
Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
Bandung, November 2014 Yang Membuat,
(Ira Novianty) NIP. 19761116200912200
No 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Program/Kegiatan Bimbingan Teknis Akses Pangan Pelatihan Seleksi dan Tatacara Pemotongan Hewan Kurban Pelatihan Rantai Dingin Vaksin Pelatihan Pemeriksa Kebuntingan Ternak Domba Pelatihan Petugas ATP Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau Pelatihan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Pembinaan Model Desa Konservasi (MDK) dan Model Kampung Konservasi (MKK) di 9 lokasi Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Satlakdalkarhut di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan Bagi Pengurus Organisasi Perempuan Pelatihan Pengembangan Program P2TP2A Bagi Pengurus P2TP2A Total Rata-rata
Cost Driver Orang Hari 40 3 65 3 22 4 75 3 15 3 60 5 30 3
Output (OH) x Total Anggaran (Rp) y 120 76.775.000 195 135.915.000 88 51.660.000 225 203.810.000 45 33.350.000 300 404.930.000 90 233.055.000
x-x
(x - x ) 2
y-ӯ
(x - x ) (y - ӯ)
(520,34) (445,34) (552,34) (415,34) (595,34) (340,34) (550,34)
(295.017.194,08) (235.877.194,08) (320.132.194,08) (167.982.194,08) (338.442.194,08) 33.137.805,92 (138.737.194,08)
270.751,47 198.325,79 305.077,09 172.505,52 354.427,14 115.829,84 302.871,74
1,53509E+11 1,05045E+11 1,76821E+11 69769361285 2,01487E+11 -11278049217 76352327418
302.871,74
1,21977E+11
30
3
90
150.152.500
(550,34)
(221.639.694,08)
40
3
120
138.825.000
(520,34)
(232.967.194,08)
270.751,47
1,21222E+11
100
3
300
249.800.000
(340,34)
(121.992.194,08)
115.829,84
41518559567
52
3
234.583,14
1,37666E+11
228.245.519
90.056.643.062.688
156
87.556.000
(484,34)
(284.236.194,08)
47.385
27.512.622.362
0
(0)
640,34
371.792.194,08
POLBAN
( y - ӯ )2 87.035.144.803.474.300,00 55.638.050.687.564.000,00 102.484.621.687.167.000,00 28.218.017.528.294.000,00 114.543.118.734.416.000,00 1.098.114.181.119.940,00 19.248.009.021.491.600,00 49.124.153.992.355.200,00 54.273.713.518.012.100,00 14.882.095.416.716.200,00 80.790.214.025.698.000,00 38.044.181.464.999.000.000
POLBAN