LAPORAN PENELITIAN
PERANG MELAWAN TERORISME:
STUDIKOMPARATIF PENERAPAN HUKUM IIUMANITER TERHADAPPERAN AMERIKA SERIKAT DALAM PERANG DI AFGTIANISTAN(2001)DAN rRAK (2003)
Oleh: Ekram Pawiroputro' M.Pd. Samsuri,M.Ag.
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVBRSITAS NBGERI YOGYAKARTA 2004 PNXNTTTIANINI DIBIAYAI DENGAN DANA DIK FIS UNTVERSITASNEGERI YOGYAKARTA sIL DEKAN FIS UNY NO. 55 TAHUN 2004,TANGGAL 1 JUNI 2004 NO. KONTRAK l3lJ.35.l4nllD1
ABSTRAK PERANGMEI"AWANTERORISME:STUDIKOMPARATIFPENN,RAPAN HUKUMHT]MANITERTERHADAPPERANAMERII(A SARIKAT DALAM pERANc Dr AFGHANTSTAN (2001)DAN IRAK (2003) EkramPawiroputro danSamsuri Tujuan penelitianini ialah untuk mengungkapkebijakanpemerintahan Presiden GeorgeW. Bushtentang"Perang MelawanTerorisme"; menjelaskan alasan '?erangmelawanTerorisme" diarahkanPemerintahan GeorgeW. Bushterha&p RejimTalibandi Afghanistan (2001)danRejimSaddam Huseindi Irak (2003);dan penerapan membandingkan hukumhumaniterdalam'?erangmelawanTerorisme" yangdilakukanAmerikaSerikatdi Afghanistan antara dandi Irak. Jenispenelitianini adalahpenelitiananalisiskonten.Objekpenelitianini ialahkebijakanJcebijakan pemerintahan Presiden GeorgeW. Bushtentang"Perang MelawanTerorisme".Sumberdatapenelitianini berasaldari dokumen-dokumen resmiPemerintahAmerika Serikattentang"PerangmelawanTerorisme"yang tersebar di situsresmipemerintah AmerikaSerikatdi internet.Pengujian kredibilitas datapenelitianini adalahdenganmelakukan(1) cross checksumberdan isi data yang terdapat di situs resmi PemerintahAmerika Serikat di Gedung Putih (http://www.whitehouse.gov) dengan situs resmi departemen-departemen dalam kabinetpemerintahan PresidenGeorge W. Bush;dan (2) menggunakanteknik peer debriefing,yakni denganmendiskusikanaspekmaterial dan formal data dengan oranglain yang dianggapahli di bidangnya.Teknik analisa data penelitian ini mempergunakan analisisdeskriptifkualitatif. Hasil penelitianmenunjukkanbahwa:(1) kebijakanpemerintahanPresiden GeorgeW. Bush tentang"PerangMelawan Terorisme" secaraumum tergambar dalamsejumlahdokumensepertiTheNationalSecurityStrategtof the UnitedStates of America (2002), National Security Stratepg,,to Combat Weaponsof Mass Destruction (2002), dan National Strateg,tfor Combating Terrorism (2003); sejumlah"Executiveorder" dari Presiden,dan pidato-pidatopresidenGeorgeW. Bushyangkemudiandijadikandasarpengambilankebijakandalamperangmelawan terorisme.(2) Perangmelawanterorismedilakukan pertamakali ke Afghanistan (2001)karenaRejim Taliban dianggapmelindungi dan menjadi tempat bagi Al Qaedadan pimpinannya,yang didakwa terlibat langsungdalam peristiwa 11 Septernber 2001 di Amerika Serikat,sedangkanperangmelawanterorismedi Irak (2003)dilakukankarenaRejim SaddamHusseindi Irak selaindituduh melanggar sejumlahResolusiDewan KeamananPerserikatanBangsa-Bangsa tentangsenjata pemusnahmassa(Weapon of Mass Destruction,wMD), juga diduga memiliki hubungandenganjaringan teroris khususnyaAl Qaeda.(3) prinsip-prinsipHukum Humaniterdalam perangmelawanterorismedi Afghanistandan Irak dijalankan secaradiskriminatif,dan bertentangan denganketentuan-ketentuan KonvensiIII dan Konvensi IV Jenewa1949.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHANLAPORAN PENELITIAN KATA PENGANTAR ABSTRAK DAFTARISI DAFTARTABEL DAFTARGAMBAR BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakangMasalah B. RumusanMasalah C. TujuanPenelitian D. ManfaatPenelitian
I 1 5 5 6
BAB II KAJIAN TEORI A. Terorisme MelawanTerorisme" B. HukumHumaniterdan"Perang C. Politik Luar NegeriAmerika Serikat
I
7 8 1l
BAB III METODEPENELITIAN A. JenisPenelitian B. ObjekPenelitian C. PengujianKredibilitasData D. TeknikAnalisisData E. JadualPenelitian Penelitian F. Pertanyaan
t4 t4 t4 15 16
BAB IV HASIL PENELITIAN A. KebijakanPresidenGeorgeW. BushtentangPerangMelawanTerorisme B. "OperationEnduringFreedom":PerangMelawanTerorismedi Afghanistan (2001) Iraqi Freedom":PerangMelawanTerorismedi Irak (2003) C. "Operation D. HukumHumaniterdalamPerangMelawanTerorismedi Afghanistan(2001) danIrak (2003)
18 18 26 36
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. DiskusidanSaran
53 53 54
DAFTARPUSTAKA
55
LAMPIRAN.LAMPIRAN
r6 l6
47
DAFTAR TABEL
Tabel I Daftar Para TersangkaPelaku PembajakanPesawatSipil Komersial Amerika dalam Serangan11 September2001
27
Tabel2. Jumlah PesawatTempur dan Amunisi dalam perang di Afghanistan hingga I Desember 2001
aa JJ
Tabel3. Pemimpin Etnik, Daerah Kekuasaandan Kegiatannyadi Afghanistan PadaMasa PemerintahanSementaraAfghanistan Hamid ri.fJ.arzai
35
Tabel4. Daftar Anggota Governing Council (Majelis al-Hukm) Irak
vl
DAFTAR GAMBAR
Gambar.I Peta Wilayah Afghanistan
31
Gambar2.Peta Wilavah Irak
40
vll
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar BelakangMasalah Aksi para teroris pada 11 September2001yangmeruntuhkanGedung MenaraKembar(Twin Towers)world rrade center (wrc)
di New york dan
merusakbagianGedungPentagon,MarkasBesarPertahanan Amerika Serikat, telah mengubahtatananpolitik internasionalpascaPerangDingin. Setelah PerangDunia II, hampir setengahabadmasyarakatintemasionaldicemaskan oleh adanyaPerangDingin antaraBlok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh uni Soviet.pascall September2001 masyarakat internasionaldikhawatirkanoleh sebuahperangbaru,yaitu "perang melawan Terorisme" (Fedler, 2002, dalam http:lwww.crosscurrents. org/Fedler.htm> diaksespada2Juni 2002). Terorismebukanlahsebuahterminologibaru dalam konstelasipolitik internasional. Namun,ketika aksi para teroris internasional telah menyerang simbol-simbolkapitalismedunia (Gedungwrc
New york) dan arogansi
militer (Gedung Pentagon) Amerika serikat, wacana ..perang melawan Terorisme"dari politik luar negeriPemerintahGeorgeW. Bushpadagilirannya menjadi arus utama dalam konstelasi hubungan internasional.Di dalam organisasiinternasionalsepertiperserikatanBangsa-Bangsa (pBB), kutukan kerasterhadapaksi teror l1 September2001tersebutsegeradikukuhandalam
ResolusiDewanKeamanan(DK) pBB No. 1368tanggal12 September 2001 danNo. 1373 tanggal28September 2001. ResolusiDK pBB itu kemudian diikuti oleh beberapaResolusiDK PBB (SlRes/1438tanggal14 Oktober2002, S/Res/1440tanggal24 oktober 2a02, dan SlRes11465tanggal 13 Februari 2003),yaitu yang memerinciprogramaksi melawanterorismeinternasional, serta memasukkansejumlah organisasisebagaijaringan organisasiteroris internasional(united Nations Security council, dalam
diaksespada26 April 2003). ReaksiDK PBBjuga diikuti oleh hampirsemuaorganisasiregional,dan sejumlahnegara-negara yang dicurigai menjadi basis atau tempat kediaman para aktivis teroris internasionalsepertidi Malaysia,Singapura,Filipina dan Indonesiauntuk kawasanAsia Tenggara(Internationalcrisis Group, 2002.23); atauPakistandanAfghanistandi Asia selatan;atausejumlahnegara-negara Islamyangtelah lamamenjadiincaranAmerika SerikatsepertiIran, Libia, dan Sudan(Esposito,1994:18). Amerika Serikatsebagainegarayangmenjadikorbansasarantindakan teror 11 september2001 bereaksisangathebat atas tragedi itu. pada 27 September2001, PemerintahanGeorgew. Bush mendapatdukunganSenat Amerika Serikatuntuk mempergunakan kekuatanmiliter melawankelompok Al-QaedadanPemerintahTalibandi Afghanistanyangdidugakuat melindungi kegiatanJaringanAl-Qaedapimpinanosamabin Laden.(stein, 2002:52),otak pelakuseranganI I September2001 dan aksi teror lainnyaterhadapinstalasi milik Amerika Serikatdi beberapanegaradi Timur Tengahdan Afrika. Hal
3 serupaluga dilakukanPemerintahBush terhadapRejim SaddamHussein di Irak padabulan Maret 2003,selainkarenaPemerintahSaddam Husseintidak mematuhi resolusi-resolusiDK pBB, juga karena pemerintahan Saddam dianggapmemiliki jaringan denganosama bin Laden dan melindunginya di Irak(Russel,2003:23). Sebagimana telah disebutkandi muka,bahwapascal l september2001 telahlahir sebuahdoktrin perangbaru dari presidenGeorgew. Bush dengan menerapkanprinsip "preemptive self-defense.,,Doktrin ini selain sebagai '?erang pemyataan melawanTerorisme',internasional, juga sekaligusdoktrin politik luar negeriAS. Doktrin ini merupakankebijakan unilateraldalampolitik IuarnegeriAS pascaperangDingin. walaupun oleh Kenneth w. Stein(2002: 53) dinyatakanbahwa Doktrin Bush itu tidak mengarah kepadaapa yang disebutSamuelHuntington(1993:22-49)sebagai..clash of civilization,,atau sebuah"western crussadeagainstrslam," (Stein, 2a02:53) namunsasarannya seolah-olahsemua diarahkan kepada kelompok radikal Muslim yang digolongkansebagai anggotajaringan teroris intemasional. Bush selalu mengulangidalam pidatonyatentang'?erang melawan Terorisme', dengan "Either you pernyataan are with us,or you arewith the
terrorists,,(Stein, 2002:
54). Pernyataanitulah yang kemudian dibuktikannya dalam agresi dan penggulingan Rejim Talibandi Afghanistan(2001)danRejim SaddamHussein di Irak (2003). Pada bagian lain prinsip "preemptive self-defense,, memungkinkan serangan pembelaandiri dari seranganmusuhataskedaulatan dan keamanan
diri kepadaPiagamPBB Pasal51, dalamnegeriAmerika Serikat.Mendasarkan kekuatanpembelaan Amerika Serikat memiliki alasanuntuk menggunakan diri melawan suatu seranganbersenjata.Terlebih lagi, serangantersebut dianggap sebagai serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat sejak penerimaan PiagamPBB (O'Connel,2002:l-2). Dari beberapafaktatentangreaksiAmerika Serikatterhadapterorisme "Perangmelawan tersebut,persoalanyiurgmunculadalahapakah internasional Terorisme"terhadapRejim Taliban di Afghanistan(2001) dan Rejim Saddam Husseindi Irak (2003) menerapkanprinsip-prinsiphukum humaniterseperti Den Haag 1907,danKonvensi-Konvensi dimuatdalamKonferensiPerdamaian Persoalanlainnyaadalah,baik Jenewa1949besertaduaprotokoltambahannya. dalamkasusperangdi Afghanistan(2001)maupundi Irak (2003)dengandalih melawanterorisme,apakahdibenarkanoleh hukuminternasional. Pertanyaantersebutdikemukakankarenaada interpretasiPemerintah Amerika Serikatyang dianggapmelanggarprinsip-prinsiphukum humaniter internasional,yang juga melanggarhak-hak asasi manusia.SebabPasukan Koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat menangkapanggotapasukan Talibandan anggotaAl Qaida bukan sebagaitawananperangyang mewakili sebuahpeperangandari antar negara.Taliban dianggapsebagaipemerintahde facto di Afghanistanyang tidak mendapatdukunganmasyarakatinternasional. Al-Qaidadianggapsebagaiaktor non-negara,yang dianggaptidak termasuk dalamkategoriPasal44 ayat(2) KonvensiKetigaJenewa194.. Demikianpula
)
dalamperangdi Irak, PasukanKoalisi Pendudukan Irak memperlakukan secara tidakmanusiawitawananIrak di penjaraAbu Ghraib.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakangmasalahtersebutdi atas,makapermasalahan yang menjadifokuspenelitianini ialah: l.
presidenGeorgew. Bush tentang Bagaimanakah kebijakanpemerintahan "Perang MelawanTerorisme"?
)
Mengapa'?erang melawanTerorisme"diarahkanpemerintalnnGeorge w. BushterhadapRejim Talibandi Afghanistan(2001)danRejim saddam Huseindi Irak (2003)?
3. Bagaimanakahpenerapanhukum humaniter dalam "perang melawan Terorisme"antarayang dilakukanAmerika Serikatdi Afghanistandan di Irak?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkanrumusan masalahtersebut,maka tujuan penelitian ini adalahuntuk: 1. mengungkapkebijakan pemerintahanpresidenGeorgew. Bush tentang '?erang melawan " Terorisme. 2. menjelaskanalasan"PerangmelawanTerorisme" antarayang dilakukaii AmerikaSerikatdi Afghanistandandi Irak.
6 3. menjelaskanperbandinganpenerapanhukum humaniter dalam .?erang melawan Terorisme" antara yang dilakukan Amerika serikat di Afghanistandan di Irak. Manfaat Hasil Penelitian 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadapperkembanganstudi hukum internasionalpascaperang Dingin, khususnya bagr disiplin ilmu hukum humaniter yang secara umum memperkayawacanakajian hukum internasionalseputarterorismesebagai musuhyangharusdiperangiumat manusia. 2- Bagi masyarakatintemasional,penelitianini diharapkandapatmemberikan gambarandanpelajaranbahwasetiappeperangandengandalih apapun akan selalumembawakerusakandan kehancurandari parapihak yang berperang maupunpihak-pihakyangtidak langsungberkepentingandenganterjadinya perangtersebut.
Y
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian dalam Bab IV disimpulkan bahwa: "Perang Melawan 1. Kebijakan Pemerintahan George W. Bush tentang Terorisme" dilatarbelakangi oleh peristiwa seranganpara pembajak pesawat sipil komersial yang menabrakkannya ke Gedung WTC, New York,
dan
Gedung Pentagon, Washington D.C. serta Pensylvania. Kebijakan perang melawan terorisme dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden, George W. Bush, secara umum tergambar dalam sejumlah dokumen seperti The National Security Strategt of the United States of America (2002), National Security Strategt to Combat Weaponsof Mass Destruction (2002), dan
National Strategy for Combating Tenorism (2003). Selain ketiga
dokumen strategi itu, ada pula sejumlah'oExecutiveOrder" dari Presiden, dan pidato-pidato Presiden George W. Bush yang kemudian dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam perang melawan terorisme. 2. Perang Melawan Terorisme dilakukan pertama kali ke Afghanistan (2001) karena Rejim Taliban dianggapmelindungi dan menjadi tempat bagi Al Qaeda dan pimpinannya, yang didakwa terlibat langsung dalam peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Perang Melawan Terorisme di Irak (2003) ditakukan karena Rejim Saddam Hussein di Irak selain melanggar sejumlah Resolusi DK PBB tentang WMD, juga diduga memiliki Hubungan "preemptive self denganjaringan teroris khususnyaAl Qaeda.Dengan prinsip defense", Amerika Serikat bersamanegara-negaraanggotapasukankoalisinya menyerangAfghanistan dan lrak. 3. Prinsip-prinsip Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter dalam perang melawan terorisme di Afghanistan dan Irak tidak dipenuhi. Hal ini
53
--T
54
dapat dilihat antara lain bahwa prinsip "preemptive self defense', yang dijadikan alasan untuk menyerangAfghanistan dan Irak bertentangan dengan maksud Pasal 51 Piagam PBB. Selama ini Afghanistan dan Irak tidak pemah melakukan penyeranganatas kedaulatan wilayah Amerika Serikat. Di bagian lain, perlakuan diskriminatif atas anggota Al Qaeda dan Taliban yang tidak diakui sebagai kombatan, dianggap mengingkari ketentuan-ketentuan Konvensi III Jenewa 1949. Selain itu, perlakuan tidak manusiawi atas para tahanan/tawananbaik dari Afghanistan maupun Irak selain melanggar hak asasimanusia,para pelakunya dapatdiancamsebagaipelaku kejahatanperang. B. Diskusi dan Saran Dari penelitian ini, ada beberapahal yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu: l'
Keberadaan PBB yang seakan-akantidak berdaya mengatasi arogansi Amerika Serikat dalam kebijakan Perang Melawan Terorisme, sehingga makin menguatkan kesan bahwa PBB hanya menjadi alat kepentingan negara-negarabesarseperti Amerika Serikat.
2.
Perang melawan terorisme sebagai bentuk perang baru yang menjadi jargon dan kebijakan pemerintahan George w. Bush seakan_akan mengabaikan tata tertib internasional sebagaimanadimuat dalam anyanaturan hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. Dengan demikian perlu dipikirkan kemungkinan perubahan-perubahan hukum humaniter dalam jenis perangyang baru ini.
3. Kehadiran aktor-aktor non-negara seperti Al
eaeda dalam perang
melawan terorisme, perlu dikaji kemungkinan keberadaan lembaga peradilan intemasional khusus kejahatanterorisme.
