LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU

2013, No. 1563

13

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

72 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU 1. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN PWT 1.1. Pendahuluan Pembangunan wilayah terpadu merupakan kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui pendekatan kewilayahan. Kebijakan ini dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber dana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu, pembangunan wilayah terpadu merupakan upaya nyata agar pemerintah daerah mampu memadukan, menyerasikan dan mengkoordinasikan berbagai input pembangunan baik berupa program sektoral, program pembangunan daerah maupun program-program khusus dengan upaya dan kebijakan pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kebutuhan nyata di daerah. Dengan demikian, kebijakan PWT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menterjemahkan, mengisi dan mengaplikasikan prinsipprinsip pemanfaatan ruang secara langsung, nyata dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan dampak positif yang sebesarbesarnya bagi kepentingan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas, melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Prinsip PWT melalui program kewilayahan meliputi: a. merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan daerah; b. keterpaduan program, kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan pendanaan pembangunan wilayah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, berdasarkan kewenangannya; c. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing wilayah, serta sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. PWT melalui program kewilayahan dilaksanakan secara:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No. 1563

14

b. transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. c. responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah; d. efisien yaitu merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal; e. efektif yaitu merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. f. partisipatif yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun material, dimana dengan cara ini diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan rencana, serta memelihara dan menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan; dan g. berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Untuk lebih jelasnya, kedudukan pembangunan wilayah terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 1. 1.2. Penyusunan PWT Penyusunan PWT dilaksanakan oleh tim penyusun RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, meliputi penyusunan agenda kerja, orientasi mengenai PWT, serta penyiapan data dan informasi perencanaan PWT.


15

2013, No. 1563

Gambar 1 Kedudukan Pembangunan Wilayah Terpadu dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1. Penyusunan PWTJP PWTJP merupakan bagian dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi bagi provinsi. Sedangkan bagi kabupaten/kota penyusunan PWTJP mengacu pada RPJPN, memperhatikan RPJP provinsi, dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan wilayah terpadu jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok PWTJP secara bertahap yang tertuang dalam RPJPD. Sasaran pokok merupakan hal yang penting guna menggambarkan kondisi yang ingin dicapai daerah sesuai dengan visi dan misi pada akhir periode rencana (20 (dua puluh) tahun ke depan), yang ditetapkan secara terukur (kuantitatif).


2013, No. 1563

16

Penyusunan PWTJP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Identifikasi permasalahan dan gambaran umum kawasan, dilakukan melalui pengolahan data dan informasi kawasan serta penelaahan RTRW. b. Perumusan isu strategis kawasan, dilakukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan kawasan dan penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPN/RPJPD Provinsi. c. Perumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP, dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan wilayah/kawasan dalam RPJPN bagi provinsi dan RPJPD provinsi bagi kabupaten/kota serta mempedomani tujuan, kebijakan, dan strategi pemanfaatan ruang dalam RTRW. Secara skematis Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJP dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJP

1.2.2. Penyusunan PWTJM PWTJM merupakan penjabaran arah kebijakan dan sasaran pokok PWTJP selama 5 (lima) tahun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). PWTJM diprioritaskan pada program–program pembangunan di kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup. Secara skematis Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJM dapat dilihat pada Gambar 3.


17

2013, No. 1563

Gambar 3 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWTJM

Penyusunan PWTJM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Identifikasi kawasan PWT; b. Analisis kawasan PWT; c. Pembobotan kawasan PWT; d. Penentuan prioritas kawasan PWT; dan e. Perumusan program dan kerangka pendanaan indikatif PWT. 1.2.2.1. Tahap I: Identifikasi Kawasan PWT Identifikasi kawasan PWT dilakukan untuk memperoleh keterkaitan kawasan terhadap visi, misi, dan program gubernur/bupati/walikota terpilih, serta selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Adapun cakupan kawasan yang akan diidentifikasi dan sesuai dengan kewenangan daerah, diprioritaskan pada: 1) Kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. 2) Kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota dari sudut kepentingan sosial budaya. 3) Kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota dari sudut kepentingan pendayagunaan lingkungan hidup.


2013, No. 1563

18

4) Kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional (untuk PWT provinsi). 5) Kawasan yang mendukung kawasan strategis provinsi (untuk PWT kabupaten). Langkah-langkah dalam identifikasi kawasan PWT adalah sebagai berikut: 1) Melakukan penelaahan terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota. Kegiatan penelaahan ini menghasilkan jumlah dan fungsi kawasan strategis dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis provinsi/nasional, serta sektor unggulan dan/atau aspek prioritas pada masing-masing kawasan, dengan menggunakan Tabel 1. Tabel 1 Nama, Fungsi, dan Sektor Unggulan Kawasan No

Nama Kawasan

Fungsi Kawasan

Sektor Unggulan/ Aspek Prioritas

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Kawasan Strategis ...

...

...

2.


...

...

3.

Kawasan pendukung ...

...

...

4.

Kawasan pendukung ...

...

...

Dst ...

...

...

Dst ...

Keterangan: Kawasan pendukung adalah kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi. Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan nama kawasan. Kolom (3) diisi dengan uraian fungsi kawasan. Kolom (4) diisi dengan uraian sektor unggulan dan/atau aspek prioritas. 2) Menguraikan visi, misi, dan program gubernur/bupati/ walikota terpilih untuk memperoleh gambaran secara umum dari misi dan program gubernur/bupati/walikota terpilih yang terkait dengan pembangunan kewilayahan/kawasan. Uraian dimaksud disajikan dalam Tabel 2.


2013, No. 1563

19

Tabel 2 Uraian Visi, Misi, dan Program Gubernur/Bupati/Walikota Visi gubernur/bupati/walikota: ............... (berisi uraian visi gubernur/bupati/walikota) No

Misi

No

Program gubernur/bupati/walikota

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Misi ...

1.

Program ...

2.

Misi ...

2.

Program ...

Dst ...

Dst ...

Dst ...

Dst ...

Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut misi. Kolom (2) diisi dengan uraian misi gubernur/bupati/walikota terpilih yang terkait dengan pembangunan kewilayahan/kawasan. Kolom (3) diisi dengan nomor urut program. Kolom (4) diisi dengan uraian program gubernur/bupati/walikota terpilih yang terkait dengan pembangunan kewilayahan/kawasan beserta target capaian pada akhir periode jabatan. Catatan: Kolom (2) dan kolom (4) tidak ada keterkaitan, hanya bersifat penguraian terhadap misi dan program gubernur/bupati/walikota terpilih. 3) Menghitung besarnya keterkaitan masing-masing kawasan sebagaimana dihasilkan pada Tabel 1, terhadap visi, misi, dan program gubernur/bupati/walikota terpilih sebagaimana pada Tabel 2, adalah untuk melihat besarnya keterkaitan masingmasing kawasan dengan misi dan program gubernur/bupati/walikota terpilih. Hasil dari penghitungan besarnya keterkaitan kawasan dengan visi, misi, dan program gubernur/bupati/walikota, tim penyusun merumuskan dan menyepakati kawasan-kawasan yang akan disampaikan untuk memperoleh persetujuan gubernur/bupati/walikota. Dalam merumuskan dan menyepakati kawasan-kawasan tersebut, tim dapat menggunakan metode tertentu misalnya: skala interval 1-10. Hasil rumusan dan kesepakatan kawasan dituangkan dalam Tabel 3.


2013, No. 1563

20

Tabel 3 Hasil Rumusan dan Kesepakatan Kawasan No

Kawasan Strategis/ Kawasan Pendukung

Uraian Kawasan

Keterkaitan dengan Misi

Keterkaitan dengan Program

Besarnya Keterkaitan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.


2.


3.

Kawasan Pendukung ...

4.


Dst ...

Dst ...

..........., tanggal .................. KETUA TIM PENYUSUN, KEPALA BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ………………

Petunjuk Pengisian Tabel:

( ) Kolom (1) diisi dengan nomor urut kawasan strategis dan/atau kawasan pendukung. Kolom (2) diisi dengan nama kawasan strategis dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi yang ditetapkan dalam RTRW yang dihasilkan dari Tabel 1. Kolom (3) diisi dengan uraian fungsi kawasan dan sektor unggulan atau aspek prioritas sesuai dengan Tabel 1. Kolom (4) diisi dengan nomor misi, sesuai dengan Tabel 2, yang menunjukkan dukungan kawasan terhadap misi. Kolom (5) diisi dengan nomor program, sesuai dengan Tabel menunjukkan dukungan kawasan terhadap program.

2,

yang

Kolom (6) diisi dengan jumlah misi dan jumlah program yang didukung oleh kawasan bersangkutan.


2013, No. 1563

21

4) Melakukan pembahasan hasil kesepakatan tim sebagaimana dimaksud pada Tabel 3 dengan gubernur/bupati/walikota untuk menyetujui kawasan-kawasan yang akan dianalisis lebih lanjut. Hasil persetujuan dituangkan dalam Tabel 4. Tabel 4 Hasil Persetujuan Kawasan yang akan Dianalisis No

Nama Kawasan

Uraian Kawasan

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1.


2.


3.


4.


Dst ...

Dst ...

..................., tanggal .................. Disetujui KETUA TIM PENYUSUN, KEPALA BAPPEDA PROV/KAB/KOTA*) …..

Petunjuk Pengisian Tabel: (

)

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) …..

(

)

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kawasan strategis. Kolom (2) diisi dengan nama kawasan strategis dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi yang ditetapkan dalam RTRW yang bersumber dari Tabel 3 yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota. Kolom (3) diisi dengan uraian fungsi kawasan dan sektor unggulan atau aspek prioritas sesuai dengan Tabel 3. Kolom (4) diisi dengan penjelasan yang dibutuhkan.


2013, No. 1563

22

1.2.2.2. Tahap II: Analisis Kawasan PWT Analisis kawasan PWT dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan secara umum yang antara lain mencakup potensi dan permasalahan pada masing-masing kawasan yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan serta program indikatif PWT pada kawasan. Analisis pada masing-masing kawasan dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Analisis gambaran umum, memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan kawasan yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan kawasan dalam pencapaian target sesuai program gubernur/bupati/walikota. Gambaran umum kondisi kawasan memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi berdasarkan karakteristik kawasan. Mengingat perbedaan karakteristik dari masing-masing kawasan, maka dalam menganalisis gambaran umum kondisi kawasan, harus disesuaikan dengan fungsi kawasan, struktur kewenangan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota. Adapun analisis gambaran umum kawasan sekurangkurangnya meliputi materi sebagaimana disajikan dalam Tabel 5. Tabel 5 Gambaran Umum Kawasan PWT No.

Kelompok Analisis

Deskripsi Analisis

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Karakteristik Fisik Kawasan (diterapkan pada semua kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan)

• Batas fungional kawasan. • Tipologi kawasan, antara lain meliputi: pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan, dan kepulauan. • Topografi, antara lain terdiri dari kemiringan lahan, dan ketinggian lahan.

Sumber data a.l.: RTRW, Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam Angka, Potensi Desa, Rancangan awal RPJMD, dll

• Geologi, antara lain terdiri dari struktur dan karakteristik batuan. • Hidrologi, antara lain terdiri dari


2013, No. 1563

23

daerah aliran sungai, sungai, danau, dan rawa. • Penggunaan lahan eksisting pada kawasan, antara lain terdiri dari kawasan budidaya, dan kawasan lindung. Karakteristik Demografi Kawasan (diterapkan pada semua kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan)

• Deskripsi tentang jumlah, distribusi, dan perkembangan penduduk di kawasan termasuk usia angkatan kerja.

3

Potensi Pengembangan Kawasan (diterapkan pada kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek ekonomi)

• Deskripsi tentang potensi unggulan yang akan dikembangkan pada kawasan, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata, pertambangan, perdagangan dan jasa, dan lainlain.

4

Kawasan Rawan Bencana (diterapkan pada kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek lingkungan)

• Bagian dari kawasan yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik, dan lain-lain.

(1)

(2)

5

Karakteristik Budaya (diterapkan pada semua kawasan strategis maupun kawasan pendukung yang berkaitan dengan aspek sosial budaya)

2

• Deskripsi tentang distribusi tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama dan etnis penduduk di kawasan.

(3)

(4)

• Deskripsi tentang perlindungan warisan budaya, obyek budaya, adat istiadat, dan tradisi kebudayaan.

Catatan: • Deskripsi analisis pada kolom (3) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan data/informasi lima tahun terakhir dan dianalisis untuk 5 (lima) tahun ke depan. • Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang diolah untuk mengevaluasi capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kawasan. Analisis gambaran umum kawasan yang diuraikan berdasarkan Tabel 5 diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi saat ini dan manfaat yang akan diterima pada 5 (lima) tahun ke depan, kemampuan yang ada dan potensi yang dapat dikembangkan, hasilnya diuraikan pada Tabel 6.


2013, No. 1563

24

Tabel 6. ...

*)

Hasil Analisis Gambaran Umum Kawasan ...**) Interpretasi No.

Kelompok Analisis

Capaian Target Analisis (5 th ke depan)

Program Gubernur/Bupati/ Walikota

belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2.

Dst ... *)

contoh nomor penulisan Tabel 6.1, Tabel 6.2, Tabel 6. ... dan seterusnya.

**)

diisi nama kawasan strategis atau nama kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi.

Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan uraian kelompok analisis yang diperoleh dari Tabel 5. Kolom (3) diisi dengan hasil analisis 5 (lima) tahun ke depan. Kolom (4) diisi dengan target program gubernur/bupati/walikota berdasarkan Tabel 2. Kolom (5) diisi dengan hasil intepretasi terhadap kolom (4) dengan kolom (3). 2) Analisis rumusan masalah, menguraikan tentang berbagai faktor kendala dalam pembangunan kawasan. Permasalahan pembangunan kawasan merupakan kesenjangan harapan (gap expectation) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan kawasan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.


2013, No. 1563

25

Tujuan dari analisis rumusan permasalahan pembangunan kawasan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kawasan sebelumnya. Analisis rumusan permasalahan pembangunan kawasan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kawasan. Analisis rumusan permasalahan pembangunan kawasan sebagai kelanjutan dari hasil intepretasi pada kolom (5) Tabel 6, diuraikan pada Tabel 7. Tabel 7. ...*) Analisis Rumusan Permasalahan Pembangunan Kawasan Program

: ...**)

Target Capaian

: ...

***)

No (1) 1.a.

Deskripsi Rumusan Permasalahan (2) Kawasan Strategis

b.

Sektor Unggulan/Aspek Prioritas

c.

Permasalahan pada saat perencanaan terhadap potensi kawasan

2.a.

(3) (diisi dengan nama kawasan) (uraian sektor unggulan/aspek prioritas) (uraian permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kawasan untuk mencapai potensi dan/atau penanganan aspek prioritas yang dimiliki kawasan berdasarkan analisis gambaran umum pada Tabel 6)

Kawasan Strategis

.................................................................

b.


.................................................................

c.

Permasalahan pada saat perencanaan terhadap potensi kawasan

.................................................................

(1) 3.a.

(2)

(3)

Kawasan Pendukung

.................................................................

b.


.................................................................

c.

Permasalahan pada saat

.................................................................


2013, No. 1563

26

perencanaan terhadap potensi kawasan Dst ... n.

................................................................. Permasalahan potensi kawasan terhadap capaian target program

.................................................................

*)


**)

diisi dengan program gubernur/bupati/walikota berdasarkan Tabel 2.

***) diisi dengan target capaian program berdasarkan Tabel 6. 3) Analisis isu-isu strategis, merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan kawasan sebagai kelanjutan dari analisisanalisis yang telah dilakukan sebelumnya. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya terhadap pengembangan kawasan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis isu-isu strategis dilakukan dengan identifikasi kepentingan yang berdasarkan hasil analisis permasalahan dan potensi kawasan berdasarkan uraian pada Tabel 7. Berdasarkan hasil identifikasi pada Tabel 7, selanjutnya dilakukan penguraian isu strategis yang secara umum menjelaskan kondisi yang harus diperhatikan karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap pembangunan kawasan, dengan menggunakan Tabel 8. Perumusan isu strategis kriteria sebagai berikut:

sekurang-kurangnya

a) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan pencapaian sasaran pembangunan daerah;

memenuhi terhadap

b) Mendukung prioritas pembangunan nasional; c) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap kawasan dan masyarakat; d) Memiliki daya ungkit yang pembangunan kawasan; dan

signifikan

terhadap

e) Kemudahan untuk dikelola. Hasil perumusan isu-isu strategis pembangunan kawasan menggunakan Tabel 9.


2013, No. 1563

27

Tabel 8. ... *) Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis ...**) Kriteria

No

Permasalaha n/ potensi pembanguna n kawasan strategis

(1)

(2)

Mendukung prioritas pembangunan nasional

Memiliki pengaruh yang besar/signifika n terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah

Memberikan dampak positif terhadap kawasan dan masyarakat

Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangun an kawasan

Kemudahan untuk dikelola

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 2 3 4 5 6

Dst...

Keterangan: *)


**)

diisi nama kawasan strategis atau nama kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi.

Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan uraian permasalahan/potensi pembangunan di kawasan strategis/pendukung berdasarkan Tabel 7. Kolom (3) s.d. kolom (7) diisi dengan tanda (P) pada kolom yang mempunyai keterkaitan.Tabel 9 Perumusan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kawasan Provinsi/Kabupaten/Kota ...................

No. (1)

Nama Kawasan

Permasalahan/Potensi Pembangunan Kawasan

Uraian Isu Strategis

(2)

(3)

(4)

1 2

…Dst


2013, No. 1563

28

Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan nama kawasan strategis atau nama kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi sesuai Tabel 4. Kolom (3) diisi dengan permasalahan pembangunan kawasan sesuai Tabel 8. Kolom (4) diisi dengan uraian isu strategis yang secara umum menjelaskan kondisi yang harus diperhatikan karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap pembangunan kawasan. 4) Analisis Strategi dan Kebijakan, merupakan pedoman dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan kawasan terpadu dan sesuai dengan visi, misi, program dan target capaian gubernur/bupati/walikota. Analisis dimaksud, didasarkan pada hasil analisis gambaran umum kawasan, hasil analisis permasalahan/potensi pembangunan kawasan, dan hasil rumusan isu-isu strategis kawasan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap masing-masing kawasan. Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program indikatif, maka rumusan strategi harus dipetakan (strategy mapping) berdasarkan isu-isu strategis (Tabel 9) yang merupakan kegiatan-kegiatan pada program kewilayahan dengan mempertimbangkan antara lain: a) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai kendala (cost-effectiveness) untuk mencapai manfaat yang terbesar dari kemampuan keuangan daerah yang terbatas (efficiency allocation). b) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat memberikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya. c) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan keterpaduan dalam perencanaan program/kegiatan dan waktu pelaksanaannya dari masingmasing SKPD. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi (kegiatan) agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. 5) Penyusunan Indikasi Program Kewilayahan dan Kebutuhan Pendanaan, penyusunan indikasi program kewilayahan beserta kebutuhan pendanaannya di setiap kawasan PWT disusun berdasarkan hasil analisis sektor unggulan/aspek


2013, No. 1563

29

prioritas dari masing-masing kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota, dan kawasan yang mendukung pengembangan kawasan strategis nasional/provinsi. Indikasi program kewilayahan di setiap kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota, serta kawasan pendukung kawasan strategis nasional/ provinsi, menggunakan Tabel 10. Tabel 10 Indikasi Program Kewilayahan Provinsi/Kabupaten/Kota ...................

No

Nama Kawasan


Lokasi

Isu Strategis

Strategi

Program Pengembangan Kawasan

Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Target Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1 2 ..... Dst ...

Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1)

diisi dengan nomor urut.

Kolom (2)

diisi dengan nama kawasan strategis atau mendukung kawasan strategis nasional/provinsi.

Kolom (3)

diisi dengan uraian/deskripsi sektor unggulan atau aspek prioritas di masing-masing kawasan.

Kolom (4)

diisi dengan lokasi kawasan.

Kolom (5)

diisi dengan isu strategis pembangunan kawasan.

Kolom (6)

diisi dengan uraian/deskripsi strategi pembangunan kawasan.

Kolom (7)

diisi dengan program pengembangan kawasan.

Kolom (8)

diisi dengan kebutuhan pendanaan program.

Kolom (9)

diisi dengan indikator kinerja.

kawasan

yang

Kolom (10) diisi dengan target kinerja. Untuk mengisi kolom (7) pada Tabel 10, dapat menggunakan daftar program kewilayahan pada Tabel 11.


2013, No. 1563

30

Tabel 11 Kode dan Daftar Program Kewilayahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah KODE

PROGRAM KEWILAYAHAN

1

URUSAN WAJIB

1

01

xx

Pendidikan

1

01

xx

xx

1

01

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

01

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

01

xx

xx

03

Dst ....

1

01

xx

xx

1

01

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

01

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

01

xx

xx

03

Dst ....

1

01

xx

xx

1

04

1

04

xx

xx

1

04

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

04

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

04

xx

xx

03

Dst ....

1

04

xx

xx

1

04

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

04

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

04

xx

xx

03

Dst ....

1

04

xx

xx

1

04

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

04

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

04

xx

xx

03

Dst ....

1

04

xx

xx

1

07

1

07

xx

xx

1

07

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

07

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

07

xx

xx

03

Dst ....

1

07

xx

xx

1

07

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

07

xx

xx

02

Kegiatan ....

Program Pengembangan Kawasan Pendidikan

Program Pengembangan Kawasan IPTEK

Program dst………. Perumahan Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Program Penataan Kawasan Kumuh

Program Pengembangan Kawasan Perkantoran

Program dst………. Perhubungan Program Pembangunan Kawasan Pelabuhan

Program Pembangunan Kawasan Bandara


2013, No. 1563

31

KODE

PROGRAM KEWILAYAHAN

1

07

xx

xx

03

Dst ....

1

07

xx

xx

1

08

1

08

xx

xx

1

08

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

08

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

08

xx

xx

03

Dst ....

1

08

xx

xx

1

08

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

08

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

08

xx

xx

03

Dst ....

1

08

xx

xx

1

08

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

08

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

08

xx

xx

03

Dst ....

1

08

xx

xx

1

08

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

08

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

08

xx

xx

03

Dst ....

1

08

xx

1

13

1

13

xx

xx

01

Program Pembangunan Kawasan Keagamaan

1

13

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

13

xx

xx

03

Kegiatan ....

1

13

xx

xx

04

Dst ....

1

13

xx

1

17

1

17

xx

xx

1

17

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

17

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

17

xx

xx

03

Dst ....

1

17

xx

xx

1

17

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

17

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

17

xx

xx

03

Dst ....

Program dst………. Lingkungan Hidup Program Penataan Kawasan Rawan Banjir

Program Penataan Kawasan Rawan Gempa

Program Penataan Kawasan Rawan Longsor

Program Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program dst… Sosial

Program dst… Kebudayaan Program Pengembangan Kawasan Cagar Budaya

Program Pengembangan Kawasan Bangunan Bersejarah


2013, No. 1563

32

KODE

PROGRAM KEWILAYAHAN

1

17

xx

Program dst…

1

18

1

18

xx

xx

1

18

xx

xx

01

Kegiatan ....

1

18

xx

xx

02

Kegiatan ....

1

18

xx

xx

03

Dst ....

1

18

xx

Pemuda dan Olah Raga Program Pembangunan Kawasan Olah Raga

Program dst…

2

Urusan Pilihan

2

01

Pertanian

2

01

xx

xx

2

01

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

03

Dst ....

2

01

xx

xx

2

01

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

03

Dst ....

2

01

xx

xx

2

01

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

03

Dst ....

2

01

xx

xx

2

01

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

03

Dst ....

2

01

xx

xx

2

01

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

01

xx

xx

03

Dst ....

2

01

xx

xx

2

02

2

02

xx

xx

2

02

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

02

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

02

xx

xx

03

Dst ....

Program Pembangunan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Program Pembangunan Kawasan Perkebunan

Program Pembangunan Kawasan Tanaman Holtikultura

Program Pembangunan Kawasan Peternakan

Program Pembangunan Kawasan Perikanan Darat

Program dst… Kehutanan Program Pengembangan Kawasan Konservasi


2013, No. 1563

33

KODE

PROGRAM KEWILAYAHAN

2

02

xx

xx

Program Pengembangan Kawasan Hutan Kota

2

02

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

02

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

02

xx

xx

03

Dst ....

2

02

xx

xx

2

03

2

03

xx

xx

2

03

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

03

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

03

xx

xx

03

Dst ....

2

03

xx

xx

2

04

2

04

xx

xx

2

04

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

04

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

04

xx

xx

03

Dst ....

2

04

xx

xx

2

04

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

04

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

04

xx

xx

03

Dst ....

2

04

xx

xx

2

04

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

04

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

04

xx

xx

03

Dst ....

2

04

xx

xx

2

04

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

04

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

04

xx

xx

03

Dst ....

2

04

xx

xx

2

05

2

05

xx

xx

2

05

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

05

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

05

xx

xx

03

Dst ....

2

05

xx

xx

2

05

xx

xx

Program dst… Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pengembangan Kawasan Pertambangan Galian C

Program dst… Pariwisata Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari

Program Pengembangan Kawasan Agrowisata

Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya

Program Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner

Program dst… Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Kawasan Pesisir

Program Pengembangan Pulau-Pulau Kecil 01

Kegiatan ....


2013, No. 1563

34

KODE

PROGRAM KEWILAYAHAN

2

05

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

05

xx

xx

03

Dst ....

2

05

xx

xx

2

05

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

05

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

05

xx

xx

03

Dst ....

2

05

xx

18

2

05

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

05

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

05

xx

xx

03

Dst ....

2

05

xx

xx

2

06

2

06

xx

xx

2

06

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

06

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

06

xx

xx

03

Dst ....

2

06

xx

xx

2

06

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

06

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

06

xx

xx

03

Dst ....

2

06

xx

xx

2

07

2

07

xx

xx

2

07

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

07

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

07

xx

xx

03

Dst ....

2

07

xx

xx

2

07

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

07

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

07

xx

xx

03

Dst ....

2

07

xx

xx

2

07

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

07

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

07

xx

xx

03

Dst ....

2

07

xx

xx

2

07

xx

xx

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap

Program dst… Perdagangan Program Pengembangan Kawasan Jasa Perdagangan

Program Penataan Kawasan Jasa Perdagangan

Program Dst…….. Perindustrian Program Pembangunan Kawasan Industri Besar

Program Pengembangan Kawasan Industri Besar

Program Penataan Kawasan Industri Besar

Program Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah 01

Kegiatan ....


2013, No. 1563

35

KODE

PROGRAM KEWILAYAHAN

2

07

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

07

xx

xx

03

Dst ....

2

07

xx

xx

2

08

2

08

xx

xx

2

08

xx

xx

01

Kegiatan ....

2

08

xx

xx

02

Kegiatan ....

2

08

xx

xx

03

Dst ....

2

08

xx

xx

Program dst….. Transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program dst…

Catatan: • Jenis kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan program untuk mencapai indikator hasil (outcome), dengan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam penyusunan APBD. • Pengisian kode program dan kegiatan untuk kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi. Untuk mengisi kolom (8) pada Tabel 10, maka penghitungan kebutuhan pendanaan dalam rangka pengembangan setiap kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota dan kawasan pendukung kawasan strategis nasional/provinsi, ditentukan dari identifikasi program pada masing-masing kawasan. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi program tersebut disusun kebutuhan pendanaan indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program indikatif pengembangan kawasan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun. Penghitungan dana indikatif program didasarkan pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada program dimaksud dengan menggunakan standar satuan harga setempat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kawasan serta perumusan indikasi program kewilayahan, tim penyusun beserta gubernur/bupati/walikota menyepakati 1 (satu) atau lebih kawasan strategis dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi untuk ditetapkan sebagai kawasan PWT terpilih dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan kawasan, yang disajikan pada Tabel 12.


2013, No. 1563

36

Tabel 12 Kawasan PWT Terpilih Provinsi/Kabupaten/Kota ...................

No

Nama Kawasan


Isu Strategis

Program Pengembangan Kawasan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 ..... Dst ... ..................., tanggal ..................

..................., tanggal .................. Disetujui

KETUA TIM PENYUSUN KEPALA BAPPEDA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) ………………

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ………………

Petunjuk Pengisian Tabel: ( dengan nomor urut. ) Kolom (1) diisi

(

)

Kolom (2) diisi dengan nama kawasan strategis atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi. Kolom (3) diisi dengan uraian/deskripsi sektor unggulan atau aspek prioritas di masing-masing kawasan. Kolom (4) diisi dengan isu strategis pembangunan kawasan. Kolom (5) diisi dengan program pengembangan kawasan. 1.2.2.3. Tahap III: Pembobotan Pembobotan dilakukan atas kawasan strategis provinsi, kabupaten/kota, atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi yang terpilih sesuai Tabel 12. Pembobotan ini ditujukan untuk menemukan tingkat kepentingan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan terhadap peran kawasan terpilih melalui penghitungan bobot faktor-faktor yang terdapat pada masing-masing aspek. Salah satu model dalam melakukan pembobotan dapat menggunakan metode Skala Likert, sebagaimana yang dilakukan dalam permendagri ini. Selain metode tersebut, tim penyusun dapat menggunakan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan


2013, No. 1563

37

dan kapasitas dalam penentuan prioritas kawasan PWT, misalnya Proses Analisis Hierarki (AHP). Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalan skala Likert, responden/tim penyusun menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Tingkat persetujuan ini didasarkan pada variabel dari masingmasing aspek, dan akan dilakukan oleh tim penyusun PWTJM, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Setiap anggota tim penyusun harus memahami tujuan dan lingkup PWT yang akan diterapkan pada suatu kawasan, sebagai dasar dalam menetapkan nilai bobot kepentingan dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. 2) Dengan menggunakan Tabel 13 terlampir, setiap anggota tim penyusun kemudian memberikan nilai bobot terhadap masingmasing variabel dalam setiap aspek kawasan. 3) Seluruh hasil penilaian dari setiap anggota tim penyusun dikumpulkan untuk diolah dan direkapitulasi dalam rangka perhitungan bobot untuk masing-masing kawasan strategis, sebagaimana Tabel 14. Tabel 13. ... *) Pengukuran Bobot Kepentingan terhadap PWT Nama **) : No.

Variabel

(1)

(2)

Skala Likert 1

2

3

4

5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Aspek Ekonomi 1

Memiliki infrastruktur yang memadai

2

Memiliki sektor unggulan untuk dikembangkan

3

Mempunyai potensi sumber daya alam Aspek Sosial Budaya

4

Ketersediaan tenaga kerja yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas

5

Kearifan lokal yang mendukung pembangunan

6

Memiliki situs warisan budaya

7

Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

8

Mempunyai memadai

infrastruktur pelayanan umum yang


2013, No. 1563

38

Aspek Lingkungan 9

Mempunyai tingkat risiko bencana kecil

10

Mendukung keseimbangan ekologi Jumlah

Catatan: *) diisi dengan nomor urut tabel **) diisi dengan nama anggota tim Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kolom (3) s.d. (7) diisi dengan tanda (P) pada kolom yang menunjukkan persetujuan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 = sangat tidak setuju 2 = tidak setuju 3 = ragu-ragu 4 = setuju 5 = sangat setuju Tabel 14 Hasil Bobot Kepentingan Variabel terhadap PWT Nama

Variabel ke-1

Variabel ke-2

Variabel ke-3

Variabel ke-4

Variabel ke-5

Variabel ke-6

Variabel ke-7

Variabel ke-8

Variabel ke-9

Variabel ke-10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1. ………… 2. ………… 3. ………… 4. ………… 5. ………… …………….. Dst.

RATARATA *) BOBOT **)

Catatan: *)

diisi dengan jumlah penilaian per variabel dibagi dengan jumlah responden

**)

diisi dengan rata-rata dibagi dengan jumlah nilai maksimum dari seluruh variabel


2013, No. 1563

39


diisi dengan nama anggota tim penyusun.

Kolom (2-11) diisi dengan bobot kepentingan variabel hasil jawaban anggota tim.

1.2.2.4. Tahap IV: Penentuan Prioritas Kawasan PWT Setelah dilakukan penghitungan dan penentuan besarnya bobot kawasan, selanjutnya masing-masing anggota tim penyusun melakukan penilaian terhadap masing-masing kawasan berdasarkan kriteria pada Tabel 8, sebagai berikut: a. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah; b. mendukung prioritas nasional; c. memiliki dampak positif terhadap kawasan dan masyarakat; d. memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kawasan; dan e. kemudahan untuk dikelola. Penilaian atas masing-masing kawasan dilakukan berdasarkan kriteria diatas, dengan ketentuan sebagai berikut: a. sangat mendukung dengan nilai 5; b. mendukung dengan nilai 4; c. ragu-ragu dengan nilai 3; d. kurang mendukung dengan nilai 2; dan e. tidak mendukung dengan nilai 1. Penilaian tersebut disajikan pada Tabel 16. Tabel 15 Kesepakatan Hasil Bobot No.

Variabel

Bobot

(1)

(2)

(3)

1

Ketersediaan Infrastruktur

2

Sektor Unggulan

3

Sumber Daya Alam

4

Ketersediaan Tenaga Kerja

5

Kearifan Lokal

6

Situs Warisan Budaya

7

Kesejahteraan Masyarakat


2013, No. 1563

40

8

Infrastruktur Pelayanan Umum

9

Rawan Bencana

10

Keseimbangan Ekologi Jumlah

.................., tanggal .................. KETUA TIM PENYUSUN, KEPALA BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……


(

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

)

Kolom (2) diisi dengan nama variabel. Kolom (3) diisi dengan bobot kepentingan variabel pada Tabel 14. Tabel 16. ... *) Nilai Kawasan terhadap Prioritas PWT Nama **) : .... No

Kriteria

Kawasan A

Kawasan B

Kawasan C

Dst ...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah

2

mendukung prioritas nasional

3

memiliki dampak positif terhadap kawasan dan masyarakat

4

memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kawasan

5

kemudahan untuk dikelola Jumlah

Catatan: *) diisi dengan nomor urut tabel **) diisi dengan nama anggota tim penyusun Keterangan: Kawasan A, kawasan B, dst disesuaikan dengan nama masing-masing kawasan.


2013, No. 1563

41


diisi dengan nomor urut

Kolom (3) s.d. (6) diisi dengan nilai yang menunjukkan persetujuan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 = tidak mendukung 2 = kurang mendukung 3 = ragu-ragu 4 = mendukung 5 = sangat mendukung Seluruh hasil penilaian dari setiap anggota tim penyusun diolah dan direkapitulasi dalam rangka perhitungan nilai untuk masingmasing kawasan strategis. Tabel 17 Hasil Nilai Kawasan terhadap Prioritas PWT Nama Anggota Tim

Nilai Kawasan A

Nilai Kawasan B

Nilai Kawasan C

Dst ...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. ………… 2. ………… 3. ………… 4. ………… 5. ………… …………….. Dst.

NILAI RATA-RATA

*)

Catatan: *)

diisi dengan jumlah penilaian per kawasan dibagi dengan jumlah anggota tim

Keterangan: Kawasan A, kawasan B, dst disesuaikan dengan nama masing-masing kawasan. Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1)

diisi dengan nama anggota tim penyusun.


2013, No. 1563

Kolom (2-5)

42

diisi dengan nilai kawasan hasil jawaban pada Tabel 16 dari masing-masing anggota tim. Selanjutnya, angka penilaian pada Tabel 17 dikalikan dengan bobot variabel dari 3 aspek, yang menghasilkan angka tertentu sebagai dasar penentuan ranking prioritas kawasan strategis atau kawasan pendukung yang akan dikembangkan, sebagaimana pada Tabel 18. Hasil penilaian dari masing-masing anggota tim penyusun terhadap masing-masing kawasan tersebut, kemudian dilakukan penjumlahan untuk mendapatkan rata-rata nilai per kawasan, untuk menentukan ranking prioritas pengembangan kawasan. Ranking prioritas pengembangan kawasan tersebut sebagaimana disusun dalam Tabel 19.

Tabel 18. ... *) Penilaian/Skoring Kawasan ... **) No

Nama Variabel

(1)

Bobot

(2)

(3)

1

Ketersediaan Infrastruktur

2

Sektor Unggulan

3

Sumber Daya Alam

4

Ketersediaan Tenaga Kerja

5

Kearifan Lokal

6

Situs Warisan Budaya

7

Kesejahteraan Masyarakat

8

Infrastruktur Pelayanan Umum

9

Rawan Bencana

10

Nilai Kawasan

Skor Kawasan

(4)

(5)

(3) x (4)

Keseimbangan Ekologi Jumlah

Catatan: *) diisi dengan nomor urut tabel **) diisi dengan kawasan strategis atau nama kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional/provinsi


2013, No. 1563

43

Petunjuk Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (3) diisi dengan bobot variabel sesuai Tabel 15. Kolom (4) diisi dengan nilai kawasan sesuai Tabel 17. Kolom (5) diisi dengan hasil pengalian kolom (3) dan kolom (4). Tabel 19 Ranking Prioritas Pengembangan Kawasan

No

Nama Kawasan

Total Skor

Ranking Prioritas

(1)

(2)

(3)

(4)

1.


2.


... Dst ... ..................., tanggal .................. KETUA TIM PENYUSUN, KEPALA BAPPEDA


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……

Kolom (1) diisi dengan nomor urut. Kolom (2) diisi dengan nama kawasan strategis( atau nama kawasan yang ) mendukung kawasan strategis nasional/provinsi. Kolom (3) diisi dengan total skor pada Tabel 18. Kolom (4) diisi dengan ranking dari masing-masing kawasan. 1.2.2.5. Tahap V: Penetapan Program Kewilayahan Berdasarkan ranking prioritas pengembangan kawasan, tim penyusun menentukan kawasan prioritas untuk dikembangkan. Selanjutnya, menetapkan program kewilayahan dan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam penyusunan Tabel 10. Berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan pada program kewilayahan sebagaimana Tabel 10, disusunlah tahapan kegiatan sesuai dengan prioritas yang mengacu pada Tabel 15.


2013, No. 1563

44

Tahapan prioritas kegiatan ditentukan melalui aspek-aspek pembangunan yang merupakan variabel dalam tipologi kawasan. Aspek pembangunan yang mempunyai nilai bobot tertinggi dijadikan prioritas pertama pada pembangunan kawasan PWT, kemudian disusul dengan aspek pembangunan prioritas kedua, ketiga dan seterusnya. Tahapan prioritas kegiatan PWT tidak menggambarkan tahun pelaksanaan kegiatan, karena kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran. Tahapan prioritas PWT tersebut disajikan pada Tabel 20, yang akan menjadi lampiran pada RPJMD. Program yang ditetapkan dalam PWTJM merupakan acuan bagi SKPD sesuai dengan tupoksinya untuk menyusun Renstra SKPD yang dijabarkan pada program dan kegiatan tahunan dalam periode lima tahunan. Tahapan tata cara penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


45

2013, No. 1563


2013, No. 1563

46



Kolom (2)

diisi dengan nama kawasan PWT.

Kolom (3)

diisi dengan sasaran yang merupakan target program yang ditetapkan gubernur/bupati/walikota pada akhir tahun rencana.

Kolom (4)

diisi dengan kode program.

Kolom (5)

diisi dengan program dan kegiatan.

Kolom (6)

diisi dengan uraian indikator kinerja program (outcome).

Kolom (7)

diisi dengan kondisi kinerja pada awal RPJMD.

Kolom (8)

(10), (12), (14), (16) diisi dengan target (outcome) 5 tahunan yang dirinci per tahunnya.

Kolom (9)

(11), (13), (15), (17) diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (outcome) yang ditetapkan.

Kolom (18) diisi dengan target (outcome) pada akhir tahun PWTJM. Kolom (19) diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan. Kolom (20) diisi dengan SKPD pelaksana. 1.2.3. Penyusunan PWT Tahunan PWT tahunan merupakan penjabaran dari PWTJM, yang memuat program kewilayahan, kegiatan, indikator kinerja, lokasi/kelompok sasaran, waktu, pagu indikatif, dan SKPD pelaksana pada tahun berkenaan. Kegiatan tahunan pembangunan PWT disesuaikan dengan kegiatan dalam Renja SKPD. Secara skematis Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Kedudukan PWT Tahunan dalam RKPD dapat dilihat pada Gambar 4.


2013, No. 1563

47

Gambar 4 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan PWT Tahunan

Penyusunan PWT Tahunan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a.

Analisis gambaran umum kawasan;

b.

Evaluasi kinerja tahun lalu (n-2);

c.

Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis;

d.

Perumusan program/kegiatan dan pagu indikatif; dan

e.

Penetapan program/kegiatan dan pagu indikatif.

1.2.3.1. Tahap I: Analisis Gambaran Umum Kawasan Gambaran umum kondisi kawasan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi pada saat ini dan memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan kawasan yang dilakukan selama ini dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan kawasan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk menganalisis gambaran umum kawasan mengacu pada Tabel 5.


2013, No. 1563

48

1.2.3.2. Tahap II: Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Lalu (n-2) Mengingat PWT Tahunan adalah operasionalisasi dari RPJMD/PWTJM, maka perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja selalu dikaitkan dan diakumulasikan dengan capaian lima tahunan. Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD/PWTJM dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana (n), dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan PWT tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD/PWTJM di akhir tahun periode dapat tercapai. Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD/PWT Tahunan yang bersumber dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD/PWT tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD/PWTJM dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD/PWTJM, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya. 1.2.3.3. Tahap III: Perumusan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan kawasan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kawasan di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktorfaktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan kawasan. Lebih teknis, untuk mendapatkan rumusan masalah tahun rencana, langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak dari berbagai langkah awal pada analisis kawasan dan analisis kebijakan nasional/provinsi/ kabupaten/kota.


49

2013, No. 1563

Dari hasil rumusan masalah, disusun isu-isu strategis yang mengakomodir perkembangan terkini terkait kondisi dan permasalahan yang berkembang pada pembangunan kawasan, untuk mendapatkan rumusan kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target pembangunan kawasan. Analisis perumusan masalah dan isu strategis mengacu pada Tabel 7 dan 9. 1.2.3.4. Tahap IV: Perumusan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Program/kegiatan kewilayahan prioritas merupakan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dalam pembangunan kawasan secara terpadu yang didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis kawasan. Program kewilayahan dan kegiatan prioritas yang disusun harus memperhatikan korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan komparatif dan kompetitif kawasan, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki kawasan. Rumusan program kewilayahan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, lokasi/kelompok sasaran, waktu, target, pagu indikatif, dan SKPD pelaksana. 1.2.3.5. Tahap V: Penetapan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Perumusan program/kegiatan dan pagu indikatif di atas, menjadi bahan pembahasan pada forum konsultasi publik. Hasil konsultasi publik dimaksud kemudian dilakukan penyelarasan program/ kegiatan prioritas dan pagu indikatif untuk selanjutnya yang akan ditetapkan menjadi program/kegiatan pada tahun rencana, dengan menggunakan Tabel 21. Program/kegiatan kewilayahan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam PWT Tahunan merupakan acuan bagi SKPD sesuai dengan tupoksinya untuk menyusun Renja SKPD. Tahapan tata cara penyusunan Renja SKPD sesuai dengan peraturan perundangundangan.


2013, No. 1563

50


2013, No. 1563

51

Cara Pengisian Tabel: Kolom (1)


Kolom (2)

diisi dengan nama kawasan PWT.

Kolom (3)

diisi dengan sasaran yang merupakan target ditetapkan dalam PWTJM pada tahun berkenaan.

Kolom (4)

diisi dengan kode program.

Kolom (5)

diisi dengan program dan kegiatan.

Kolom (6)

diisi dengan uraian lokasi/kelompok sasaran pelaksanaan kegiatan.

Kolom (7)

diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana.

Kolom (8)

untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dua tahun sebelum tahun rencana.

Kolom (9)

diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan.

program

yang

Kolom (10) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Kolom (11) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja. Kolom (12) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan. Kolom (13) diisi dengan pelaksana kegiatan (SKPD/kelompok masyarakat). Kolom (14) diisi dengan catatan yang dibutuhkan, a.l. kegiatan lanjutan, kegiatan baru, atau catatan lainnya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan. 2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PWT 2.1. Pengendalian Pengendalian PWT melalui program kewilayahan di provinsi atau kabupaten/kota adalah untuk menjamin bahwa rencana PWT telah disusun sesuai dengan tahapan, tatacara, konsistensi dan keselarasan antara kebijakan PWT dengan kebijakan rencana pembangunan.


2013, No. 1563

52

Pelaksanaan pengendalian PWTJP, PWTJM, dan PWT Tahunan melalui program kewilayahan dilakukan bersamaan dengan pengendalian terhadap RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Kegiatan pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi, dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut: 1) Aspek transparan, meliputi keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 2) Aspek responsif, meliputi antisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah. 3) Aspek efisien, meliputi pencapaian keluaran maksimal dengan masukan dana minimal. 4) Aspek efektif, meliputi kemampuan mencapai target optimal dalam waktu singkat. 5) Aspek akuntabel, meliputi pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. 6) Aspek partisipatif, meliputi pemenuhan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah. 7) Aspek terukur, meliputi penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. 8) Aspek berkeadilan, meliputi prinsip keseimbangan antarwilayah, gender, masyarakat marjinal, dan usia. 9) Aspek berwawasan lingkungan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkelanjutan. 10) Aspek waktu, meliputi ketepatan perencanaan pembangunan daerah.

waktu

dalam

tahapan

11) Aspek tata naskah, meliputi sistematika penyusunan rencana pembangunan daerah. 12) Aspek legalitas, meliputi peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapan rencana pembangunan daerah. 2.1.1. Pengendalian PWTJP Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian terhadap penyusunan PWTJP dengan menggunakan formulir pada Tabel 22.


53

2013, No. 1563


2013, No. 1563

54

Keterangan : • Materi adalah dokumen atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan penyusunan PWTJP. • Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan PWTJP. Petunjuk Pengisian Formulir: Kolom (1) diisi dengan dikendalikan;

uraian

nomor

urut

kegiatan

yang

akan

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada penyusunan PWTJP; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada penyusunan PWTJP; Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan; Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan variabel penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian; dan Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7). 2.1.2. Pengendalian PWTJM Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian terhadap PWTJM dengan menggunakan formulir pada Tabel 23.


55

2013, No. 1563


2013, No. 1563

56


57

2013, No. 1563


2013, No. 1563

58

Keterangan : • Materi adalah dokumen atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan penyusunan PWTJM. • Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan PWTJM. Petunjuk Pengisian Formulir: Kolom (1) diisi dengan dikendalikan;

uraian

nomor

urut

kegiatan

yang

akan

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada penyusunan PWTJM; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada penyusunan PWTJM; Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan; Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan variabel penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian; dan Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7). 2.1.3. Pengendalian PWT Tahunan Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian terhadap PWT Tahunan dengan menggunakan formulir pada Tabel 24.


2013, No. 1563

59

Tabel 24 Formulir Pengendalian PWT Tahunan Provinsi/Kabupaten/Kota *) …………………… Hasil Pengendalian No

Dokumen/Jenis Kegiatan

(1)

(2)

1.

Mengacu prioritas pada RKP tahun berkenaan, terkait pembangunan kawasan.

2.

PWT Tahunan provinsi/ kabupaten/kota merupakan penjabaran dari program PWTJM tahun berkenaan dan bagian tidak terpisahkan dari RKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.

PWT Tahunan memuat program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi/ kelompok sasaran, waktu, pagu indikatif, dan SKPD pelaksana.

4.

PWT Tahunan disusun ke dalam 1 (satu) daftar program.

5.

Daftar program pada angka 4, digunakan sebagai bahan masukan penyusunan program/ kegiatan rancangan RKPD.

*)

Materi Ada

Tidak Ada

(3)

(4)

Substansi Sesuai

Tidak Sesuai

Variabel Penyebab Ketidaksesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

(5)

(6)

(7)

(8)

coret yang tidak perlu

**) khusus untuk provinsi ***) khusus untuk kabupaten/kota ..................., tanggal .................. Disusun KEPALA BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………… (

)


2013, No. 1563

60

Keterangan : • Materi adalah dokumen atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan penyusunan PWT Tahunan • Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan PWT Tahunan. Petunjuk Pengisian Formulir : Kolom (1) diisi dengan dikendalikan;

uraian

nomor

urut

kegiatan

yang

akan

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan; Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada penyusunan PWT Tahunan; Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada penyusunan PWT Tahunan; Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan; Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan variabel penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian; dan Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7). 2.2. Evaluasi PWT Evaluasi PWT dilakukan untuk menilai capaian sasaran kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana PWT. 2.2.1. Evaluasi PWT Tahunan Kepala SKPD melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan PWT Tahunan menggunakan data realisasi DPA SKPD kegiatan PWT per triwulan sampai dengan triwulan terakhir tahun berjalan. Hasil evaluasi hasil pelaksanaan PWT Tahunan merupakan masukan dalam penyusunan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD terkait.


61

2013, No. 1563

Selanjutnya, kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Bappeda untuk digunakan dalam penyusunan evaluasi hasil RKPD. Evaluasi hasil pelaksanaan PWT Tahunan menggunakan Tabel 25. 2.2.2. Evaluasi PWTJM Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PWT Tahunan pada RKPD, kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan PWTJM pada RPJMD. Evaluasi hasil pelaksanaan PWTJM menggunakan Tabel 26.


2013, No. 1563

62


63

2013, No. 1563

Petunjuk PengisianTabel: •

Nama SKPD dan periode: Diisi dengan nama SKPD dan periode pelaksanaan PWT Tahunan.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut; Kolom (2) diisi dengan nama kawasan PWT; Kolom (3) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam PWT Tahunan yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan dalam PWT Tahunan; Kolom (4) diisi dengan kode program/kegiatan; Kolom (5) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam PWT Tahunan; Kolom (6) diisi sebagai berikut: • Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam PWTJM. • Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). •

Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Kolom (7) diisi sebagai berikut: • Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam PWTJM sampai dengan akhir periode PWTJM; • Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam PWTJM sampai dengan akhir periode PWTJM; • Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam PWTJM; dan • Angka tahun diisi dengan tahun periode PWTJM. Kolom (8) diisi sebagai berikut: • Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2; •

Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama PWTJM sampai dengan tahun n-2;


2013, No. 1563

64

•

Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama PWTJM sampai dengan tahun n-2; Kolom (9) diisi sebagai berikut: • Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen PWT Tahunan tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1); •

Untuk baris program diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam PWT Tahunan tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.

•

Kolom (10)

Kolom (14)

Kolom (15)

Kolom (16)

Kolom (17)

Untuk baris kegiatan diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam PWT Tahunan tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan. sampai dengan Kolom (13) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam PWT Tahunan tahun berjalan; diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan PWT Tahunan yang dievaluasi. diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) PWT Tahunan pada setiap kegiatan pada tahun pelaksanaan PWT Tahunan yang dievaluasi. diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) PWTJM pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan PWT Tahunan yang dievaluasi; Kolom (16) = Kolom (8) + Kolom (14) Kolom (16) (K) = Kolom (8)(K) + Kolom (14)(K) Kolom (16) (Rp) = Kolom (8)(Rp) + Kolom (14)(Rp) diisi dengan rasio antara realisasi dan target PWTJM sampai dengan akhir tahun pelaksanaan PWT Tahunan yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) Kolom (17) = (Kolom (16) : Kolom (7)) X 100% Kolom (17)(K) = (Kolom (16)(K) : Kolom (7)(K)) X 100% Kolom (17)(Rp) = (Kolom (16)(Rp) : Kolom (7)(Rp)) X 100%


65

2013, No. 1563

Kolom (18) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam PWT Tahunan yang dievaluasi. Kolom (19) diisi dengan penjelasan atas perkembangan kegiatan periode triwulan yang masih dalam proses. § Baris variabel pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala SKPD dengan hasil identifikasi variabel-variabel yang mendorong tercapainya suatu target. § Baris variabel penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Kepala SKPD dengan hasil identifikasi variabel-variabel yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. § Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan daerah. § Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam PWT Tahunan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan kebijakan dalam PWT Tahunan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode PWT Tahunan yang dievaluasi beserta analisis variabel penghambat dan variabel pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan PWT Tahunan.


2013, No. 1563

66


67

2013, No. 1563

Petunjuk PengisianFormulir : • Isikan nama provinsi/kabupaten/kota*) serta periode pelaksanaan PWTJM provinsi/kabupaten/kota*). Kolom (1)

diisi dengan nomor urut program prioritas jangka menengah daerah sesuai dengan yang tercantum dalam PWTJM. Kolom (2) diisi dengan nama kawasan PWT. Kolom (3) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi/kabupaten/kota*) yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah provinsi/kabupaten/kota*) sesuai dengan yang tercantum dalam PWTJM. Kolom (4) diisi dengan kode program/kegiatan. Kolom (5) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah provinsi/kabupaten/kota*) sesuai dengan yang tercantum dalam PWTJM. Kolom (6) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah provinsi/kabupaten/kota*). Kolom (7) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah seperti tertulis dalam PWTJM yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut. Kolom (8) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode PWTJM. Kolom (9) sampai dengan Kolom (13) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan PWT Tahunan tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam PWTJM. Kolom (14) sampai dengan Kolom (18) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan PWT Tahunan tahun berkenaan. Kolom (19) sampai dengan Kolom (23) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut. Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas: tahun 1 Kolom (19) = Kolom (14) : Kolom (9) x 100% tahun 1 Kolom (19)(K) = [Kolom (14) (K) : Kolom (9)(K)] x 100% tahun 1 Kolom (19)(Rp) = [Kolom (14) (Rp) : Kolom (9)(Rp)] x 100%


2013, No. 1563

68

tahun 2 Kolom (20) = Kolom (15) : Kolom (10) x 100% tahun 2 Kolom (20)(K) = [Kolom (15) (K) : Kolom (10)(K)] x 100% tahun 2 Kolom (20)(Rp) = [Kolom (15) (Rp) : Kolom (10)(Rp)] x 100% dan seterusnya. Kolom (24) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp). Kolom (25) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); Kolom (25)(K) = [Kolom (24)(K) : Kolom (8)(K)] x 100% Kolom (25)(Rp) = [Kolom (24)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100% § Baris variabel pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi variabel-variabel yang mendorong tercapainya suatu target. § Baris variabel penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi variabel-variabel yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. § Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam PWT Tahunan provinsi/ kabupaten/kota*) berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam PWT Tahunan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi/kabupaten/kota*). § Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam PWTJM provinsi/kabupaten/kota*) berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam PWTJM provinsi/ kabupaten/kota*) berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode PWTJM provinsi/kabupaten/kota*) yang dievaluasi beserta analisis variabel penghambat dan variabel pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi/kabupaten/kota*).

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU

Recommend Documents