LAMPIRAN I PERATURAN NOMOR TANGGAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA 4 TAHUN 31 MARET
BNN 2015 2015
FORMAT LAPORAN REKAPITULASI KLIEN REHABILITASI LAPORAN KEPADA BNN / BNNP / BNN KAB/KOTA REKAPITULASI DATA KLIEN YANG DILAYANI BULAN ………………………………. 2015 LEMBAGA ……………………………….. IDENTITAS KLIEN NO. (INISIAL / NO ID / RM)
JENIS KELAMIN L P
USIA
PEMAKAIAN ZAT 1 TAHUN TERAKHIR JENIS CARA ZAT PAKAI
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret
2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
ANANG ISKANDAR
LAMPIRAN II PERATURAN NOMOR TANGGAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA 4 TAHUN 31 MARET
BNN 2015 2015
LAPORAN TERKAIT DUKUNGAN PEMBIAYAAN REHABILITASI 1. Lembaga rehabilitasi yang menerima dukungan wajib mengirimkan laporan kegiatan secara periodik setiap bulan yang dilampiri bukti pertanggungjawaban keuangan atas penerimaan dukungan kepada Direktorat terkait. 2. Laporan pada bulan berjalan selambat-lambatnya diterima pada minggu pertama bulan berikutnya (contoh: layanan bulan April diterima pada minggu pertama bulan Mei). 3. Laporan lengkap (bukti pertanggungjawaban) dikirim ke BNN dengan alamat Deputi Bidang Rehabilitasi U.P. Direktorat Terkait, lantai 4 gedung Badan Narkotika Nasional, Jl. MT. Haryono No 11 Cawang, Jakarta Timur, Kode Pos 13630. 4. Laporan rekapitulasi klien juga ditembuskan ke BNNP/BNNK/Kota dan dinas terkait pada wilayah masing-masing. 5. Apabila batas waktu penyampaian laporan berakhir (akhir tahun), lembaga tidak dapat mengajukan klaim atas layanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan. 6. Regulasi frekuensi laporan pada lembaga rehabilitasi milik pemerintah: a. Pelaporan mingguan: merupakan data klien yang mendapat layanan rehabilitasi dalam kurun waktu satu minggu. Dikirim setiap Kamis. b. Pelaporan bulanan: merupakan laporan kegiatan layanan yang dilakukan
selama
satu
bulan
sebagai
hasil
pencatatan
dan
pengolahan data klien selama satu bulan. Dikirim setiap tanggal 30. c. Pelaporan tiga bulanan d. Pelaporan tahunan. Dikirim pada tanggal 20 bulan Desember tahun berjalan. 7. Regulasi frekuensi laporan pada lembaga rehabilitasi milik masyarakat: a. Laporan bulanan: berisi rekapitulasi klien. b. Laporan dikirimkan ke Kepala BNNKab/Kota, ditembuskan ke Kepala BNNP dan Deputi Rehabilitasi BNN.
c. Laporan tahunan: berisi ringkasan program dan kegiatan layanan, rekapitulasi klien, dan beberapa foto kegiatan yang dikirim ke Deputi Rehabilitasi BNN melalui Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. 8. Regulasi frekuensi laporan pada layanan pascarehabilitasi: a. Laporan
bulanan:
berisi
rekapitulasi
klien,
kegiatan
dan
dokumentasi layanan. Laporan dikirimkan ke Deputi Rehabilitasi BNN melalui Direktur Pascarehabilitasi, untuk layanan di Rumah Damping dan Pascarehabilitasi Bapas ditembuskan ke Kepala BNNP/BNNK/Kab. b. Laporan tahunan: berisi ringkasan program layanan, rekapitulasi klien, dan beberapa foto kegiatan dikirim ke Deputi Rehabilitasi BNN melalui Direktur Pascarehabilitasi.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret
2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
ANANG ISKANDAR
LAMPIRAN III PERATURAN NOMOR TANGGAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA 4 TAHUN 31 MARET
BNN 2015 2015
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI 1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi dan penyelenggara pascarehabilitasi dilaksanakan secara berkala. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi berupa : a. kunjungan lapangan; b. monitoring dilakukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi; dan c.
evaluasi
terhadap
pemanfaatan
dukungan
penguatan
yang
diberikan kepada penyelenggara rehabilitasi untuk mengetahui ketepatan
sasaran
selama
menjalankan
program
rehabilitasi
dan/atau program pascarehabilitasi. 2. Selain monitoring dan evaluasi tersebut, juga dilakukan pengawasan oleh BNN dan berkoordinasi dengan Kementerian, Kantor Wilayah dan Dinas terkait. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa: a. Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh tim verifikator yang bertanggung
jawab
melakukan
verifikasi
atas
pemberian
peningkatan kemampuan pada lembaga rehabilitasi b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BNN secara berkala.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret
2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
ANANG ISKANDAR
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IV PERATURAN NOMOR TANGGAL
KEPALA 4 TAHUN 31 MARET
BNN 2015 2015
RINCIAN BESARAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN LAYANAN REHABILITASI DAN PASCAREHABILITASI 1. DUKUNGAN PEMBIAYAAN REHABILITASI RAWAT INAP 1.1.
Milik Instansi Pemerintah Berbasis Rehabilitasi Medis dan Sosial
Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah maksimum 3 (tiga) bulan rawatan. Tindakan / Kegiatan
Alokasi Tindakan & Besaran Biaya
A. Tim Asesmen Terpadu (TAT) 1) Biaya asesmen (maksimal 6 orang) 2) Transport petugas asesmen per orang (maksimal 6 orang) 3) Transport lokal pengantaran tersangka ke TAT (per orang) 4) Transport Pengantaran ke lembaga rehabilitasi (per orang) 5) Terapi simtomatik (per orang) 6) Pemeriksaan urin dengan rapid test (per orang) 7) Biaya verifikasi (per orang) 8) Honor petugas administrasi (orang/bulan) 9) Pertemuan Pembahasan Kasus (per bulan) 10) ATK (per bulan) 11) Honor ketua tim (per bulan)
6 x Rp. 75.000 = Rp. 450.000,6 x Rp. 150.000 = Rp. 900.000,Rp. 150.000,Rp. 150.000,Rp.
50.000,-
Rp. 100.000,Rp.
50.000,-
Rp. 450.000,Rp.1.000.000,Rp. 750.000,Rp. 500.000,-
B. Rehabilitasi Proses Hukum 1. Berbasis pelayanan rumah sakit maksimal sebesar Rp. 13.500.000,- (selama 3 bulan) dengan rincian: 2 x Rp 75.000 = Rp. a. Asesmen maksimal 2 kali 150.000,b. Paket rawat inap kelas 3 (tiga) sesuai pola tarif rumah sakit Rp 10.500.000,(maksimal Rp.10.500.000)
c. Obat-obatan maksimal Rp 1.650.000,d. Pemeriksaan urin dengan rapid test 3 x Rp. 100.000 = Rp. maksimal 3 kali 300.000,e. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain (maksimal Rp Rp. 900.000,900.000) 2. Berbasis panti dalam satu periode perawatan (selama 3 bulan) sebesar Rp. 13.500.000,- dengan rincian per bulan: a. Pemeliharaan fisik sebesar Rp 2.570.000,- terdiri dari: 1) Permakanan 3 x sehari @ Rp Rp 1.500.000,50.000,00 x 30 hr & snack 2) Pemeriksaan urin dengan rapid Rp 250.000,test 3) Pembelian sabun mandi, pasta gigi, shampoo, sabun cuci, Rp 250.000,pembalut, handuk 4) Transport Rujukan ke Rp 220.000,RS/Puskesmas 5) Pakaian (pakaian harian, pak. dalam, perlengkapan ibadah, Rp 350.000,handuk, sandal) b. Biaya rehabilitasi sosial sebesar Rp 1.930.000,- terdiri dari: 1) Honor Tim Asesmen rehabilitasi Rp 250.000,social 2) Honor Konseling Rp 250.000,3) Pembahasan Kasus (1 kali Rp 100.000,seminggu) 4) Case Record (dilaksanakan Rp 100.000,setiap hari) 5) Honor Terapi psikososial (4 kali Rp 250.000,seminggu) 6) Terapi kelompok (4 kali Rp 250.000,seminggu) 7) Pengisian waktu luang Rp 35.000,(musik/rekreasi) 8) Home visit, kunjungan peksos ke tempat tinggal klien (1 kali Rp 220.000,sebulan) 9) Honor pembimbing fisik (olah Rp 75.000,raga, dll) setiap hari 10) Honor pembimbing mental/rohani (bimbingan Rp 100.000,keagamaan, ceramah) setiap hari 11) Honor pembimbing vokasional Rp 100.000,12) ATK Rp 50.000,13) Bahan keterampilan Rp 150.000,-
1.2. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis Biaya yang dapat diklaim maksimum sebesar Rp 3.500.000 yang terdiri dari beberapa tindakan antara lain: 1. Asesmen 2. Konseling 3. Pemeriksaan kesehatan 4. Obat-obatan 5. Kamar perawatan 6. Penggandaan dan penjilidan Besaran
biaya
disesuaikan
dengan
pola
tarif
resmi
Rumah
Sakit/Klinik Swasta fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk kelas terendah yang melakukan klaim. Lamanya
perawatan
disesuaikan
dengan
rencana
terapi
berdasarkan hasil asesmen. 1.3.
Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial
Lama perawatan rehabilitasi rawat inap yang dapat ditagihkan adalah maksimum 3 (tiga) bulan rawatan. Tindakan / Kegiatan 1) Asesmen 2) Konseling 3) Pemeriksaan kesehatan
Alokasi Tindakan & Besaran Biaya 1 kali x Rp 75.000 = Rp 75.000 4 kali
x Rp 50.000 = Rp
200.000 1 paket x Rp 300.000 = Rp 300.000
4) Kamar perawatan (1 bulan)
Rp. 2.400.000
5) Penggandaan dan penjilidan
Rp.
JUMLAH
Rp. 3.000.000
25.000
1.4.
Lembaga Milik Pemerintah Yang Difungsikan Sebagai
Tempat Rehabilitasi Sosial Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah maksimum 3 (tiga) bulan rawatan. A. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Tindakan / Kegiatan
Alokasi Tindakan & Besaran Biaya
a. MPE (Medical, Physical Evaluation) 1)
Obat-obatan simtomatik
2)
Pemeriksaan Kesehatan
3)
Konseling Individu
4)
KIE
5)
Pembahasan Kasus
1 x Rp. 100.000,1 x Rp. 100.000,1 x Rp. 100.000,1 x Rp. 100.000,1 x Rp. 100.000,-
100.000 = Rp.
4 x Rp. 200.000,4 x Rp. 200.000,4 x Rp. 100.000,4 x Rp. 100.000,2 x Rp. 50.000,6 x Rp. 150.000,6 x Rp. 150.000,-
50.000 = Rp.
100.000 = Rp. 100.000 = Rp. 100.000 = Rp. 100.000 = Rp.
b. Primary : 1) Konseling Individu 2) Konseling Kelompok 3) Seminar 4) Terapi Kelompok 5) Terapi Keluarga 6) SNA (Saturday Night Activity) 7) Spiritualitas
50.000 = Rp. 25.000 = Rp. 25.000 = Rp. 25.000 = Rp. 25.000 = Rp. 25.000 = Rp.
c. Re-Entry : 1) Vokasional 2) Seminar Pencegahan Kekambuhan (Relaps Prevention) 3) Terapi Keluarga/FSG (Family Support Group) 4) SNA (Saturday Night Activity) 5) Rujukan d. Rujukan
2 x Rp. 25.000 = Rp. 50.000,2 x Rp. 25.000 = Rp. 50.000,1 x Rp. 50.000 50.000,2 x Rp. 25.000 50.000,2 x Rp. 25.000 50.000,2 x Rp. 225.000 450.000,-
= Rp. = Rp. = Rp. = Rp.
90 x Rp. 25.000 = Rp.2.250.000,-
e. Snack
B. Sekolah Polisi Negara / Resimen Induk Infantri Komando Daerah Militer atau Lembaga Pendidikan TNI lainnya Alokasi Tindakan & Besaran Biaya 90 x Rp. 50.000 = Rp. 1) Makan untuk 3 bulan @ Rp. 50.000 4.500.000,2) Asesmen Lanjutan (awal & akhir 2 x Rp. 100.000 = Rp. program) maksimal 2 kali 200.000,3) Pemeriksaan urin narkoba 2 x Rp. 100.000 = Rp. maksimal 2 kali 200.000,4) Pemeriksaan Kesehatan maksimal 3 3 x Rp. 100.000 = Rp. kali 300.000,5) Kaos dan perlengkapan pribadi Rp. 650.000,klien 3 x Rp. 100.000 = Rp. 6) Obat-obat simtomatik 300.000,7) Program Rehabilitasi MPE (Medical, Physical Evaluation) a) Konseling Individu maksimal 2 2 x Rp. 50.000 = Rp. kali 100.000,2 x Rp. 25.000 = Rp. b) Konseling Kelompok maksimal 1 50.000,kali 2 x Rp. 25.000 = Rp. c) KIE Kesehatan maksimal 1 kali 50.000,1 x Rp. 25.000 = Rp. d) Pembahasan Kasus maksimal 1 25.000,kali e) Bimbingan Rohani maksimal 1 1 x Rp. 25.000 = Rp. kali 25.000,Program Inti a) Konseling Individu maksimal 4 4 x Rp. 50.000 = Rp. kali 200.000,b) Konseling Kelompok maksimal 4 4 x Rp. 25.000 = Rp. kali 100.000,4 x Rp. 25.000 = Rp. c) Edukasi/Seminar maksimal 4 kali 100.000,4 x Rp. 25.000 = Rp. d) Terapi Kelompok maksimal 4 kali 100.000,e) Terapi Keluarga/FSG (Family 1 x Rp. 25.000 = Rp. Support Group) maksimal 1 kali 25.000,f) SNA (Saturday Night Activity) 4 x Rp. 25.000 = Rp. maksimal 4 kali 100.000,1 x Rp. 25.000 = Rp. g) Rekreasional maksimal 1 kali 25.000,h) Bimbingan Rohani maksimal 1 1 x Rp. 25.000 = Rp. kali 25.000,Tindakan / Kegiatan
Persiapan pasca rehabilitasi selama 2 minggu a) Vokasional maksimal 2 kali b) Seminar Pencegahan Kekambuhan maksimal 2 kali c) Terapi Keluarga/FSG (Family Support Group) maksimal 1 kali d) SNA (Saturday Night Activity) e) Bimbingan Rohani 8) Rujukan a) Rujukan Penyakit Penyerta maksimal 1 kali b) Rujukan mengantar ke BNNP (dikembalikan ke Dayamas) atau Pasca Rehabilitasi melalui BNNP (rawat inap/ rawat jalan) jika selesai program maksimal 1 kali
2 x Rp. 50.000,2 x Rp. 50.000,1 x Rp. 25.000,1 x Rp. 25.000,1 x Rp. 25.000,-
25.000 = Rp. 25.000 = Rp. 25.000 = Rp. 25.000 = Rp. 25.000 = Rp.
1 x Rp. 150.000 = Rp. 150.000,1 x Rp. 100.000 = Rp. 100.000,-
2. DUKUNGAN PEMBIAYAAN RAWAT JALAN 2.1.
Milik Instansi Pemerintah Berbasis Rehabilitasi Medis Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah maksimum 12 (dua belas) kali pertemuan. Tindakan / Kegiatan 1) Pemeriksaan kesehatan 2) Asesmen 3) Konseling 4) Terapi Kelompok 5) Pemeriksaan urin (rapid test) 6) Transport Rujukan 7) ATK
Alokasi Tindakan & Besaran Biaya 1 kali x Rp. 175.000 = Rp. 175.000,1 kali x Rp. 75.000 = Rp. 75.000,8 kali x Rp. 50.000 = Rp. 400.000,2 kali x Rp. 75.000 = Rp. 150.000,2 kali x Rp. 100.000 = Rp. 200.000,Rp. 100.000,Rp. 100.000,-
2.2.
Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis Biaya yang dapat diklaim maksimum sebesar Rp 1.000.000 yang terdiri dari beberapa tindakan antara lain : 1) Asesmen 2) Konseling 3) Obat-obatan 4) Pemeriksaan Kesehatan 5) Penggandaan dan penjilidan Besaran biaya disesuaikan dengan pola tarif resmi Rumah Sakit/Klinik Swasta fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang melakukan klaim. Lamanya
perawatan
disesuaikan
dengan
rencana
terapi
berdasarkan hasil asesmen. 2.3.
Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah maksimum 10 (sepuluh) kali pertemuan. Tindakan / Kegiatan 1) Assesmen 2) Konseling 3) Pemeriksaan kesehatan
Alokasi Tindakan & Besaran Biaya 1 kali x Rp 75.000 = Rp 75.000 8 kali x Rp 50.000 = Rp 400.000 1 paket x Rp 300.000 = Rp 300.000
4) Penggandaan dan penjilidan
Rp.
Jumlah
Rp. 800.000
25.000
3. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PASCAREHABILITASI 3.1. Layanan Pendampingan Tindakan / Kegiatan
Alokasi Tindakan & Besaran Biaya
A. Penerimaan a. Pemeriksaan urin (rapid test) b. Rekam medis B. Dukungan Operasional 1) Honor operasional
1 kl x 100.000 100.000 1 pkt x 50.000 50.000
= Rp. = Rp.
a. PJ. Program b. Petugas Administrasi c. Pendamping d. Juru masak
1 org x 1 bln x 450.000 450.000 1 org x 1 bln x1.700.000 Rp.1.700.000 1 org x 1 bln x2.100.000 Rp.2.100.000 1 org x 1 bln x1.700.000 Rp.1.700.000
= Rp. = = =
2) Belanja Bahan a. Bahan makanan b. Obat-obatan c. Sertifikat d. Bahan Op.Rumah Tangga e. Bahan Pelatihan Vokasional 3) Belanja Barang Persediaan lainnya a. Pemeriksaan Urin dengan rapid test b. Komp.Supplies 4) Belanja Perjalanan Dinas Transport lokal kepulangan Residen 5) Belanja Jasa Profesi a. Instruktur b. Rujukan/konsultasi
1 org x 50hr x 30.000 1.500.000 1 pkt x 500.000 500.000 1 org x 25.000 25.000 1 pkt x 5.000.000 5.000.000 1 pkt x 3.000.000 3.000.000
= Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp.
2 kl x 100.000 200.000
= Rp.
1 pkt x 1.000.000 1.000.000
= Rp.
1 org x 150.000 150.000
= Rp.
1 org x 1 kl x 300.000 300.000 1 kl x 125.000 125.000
= Rp. = Rp.
3.2. Layanan Bimbingan Kelompok, Pengembangan Diri dan Terapi Keluarga di BNNP/BNNK/Kab atau Balai Pemasyarakatan (Bapas) Tindakan / Kegiatan
Alokasi Tindakan & Besaran Biaya
Penerimaan Rekam medis
1 org x 50.000 50.000
= Rp.
Dukungan Operasional 1) Honor operasional a. PJ. Program
1 org x 1 bln x 450.000 = Rp. 450.000
1 org x 1 bln x2.100.000 = Rp.2.100.000
b. Pendamping 2) Belanja Bahan
1 org x 25.000 25.000
a. Sertifikat
= Rp.
3) Belanja Barang Persediaan Lainnya a. Pemeriksaan urin dengan 3 kl x 100.000 rapid test 300.000 4) Belanja Jasa Profesi 1 org x 1 kl x 300.000 a. Instruktur 300.000 1 kl x 125.000 b. Rujukan/konsultasi 125.000 5) Kegiatan
= Rp.
= Rp. = Rp.
a. Grup terapi Konsumsi Transport peserta Honor fasilitator Transport fasilitator
1 org x 14.000 = Rp. 14.000 1 org x 50.000 = Rp. 50.000 1 org x 1jam x 300.000 = Rp. 300.000 1 kl x 150.000 = Rp. 150.000
b. Seminar Pengembangan diri Konsumsi Transport peserta Honor fasilitator Transport fasilitator
1 org x 14.000 = Rp. 14.000 1 org x 50.000 = Rp. 50.000 1 org x 1jam x 300.000 = Rp. 300.000 1 kl x 150.000 = Rp. 150.000
c. Family Support Group (FSG) Konsumsi Transport peserta Honor fasilitator Transport fasilitator
1 org x 14.000 14.000 1 org x 50.000 50.000 1 org x 1 jam x 300.000 300.000 1 kl x 150.000 150.000
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31
= Rp. = Rp. = Rp. = Rp.
Maret
2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
ANANG ISKANDAR
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN V PERATURAN NOMOR TANGGAL
KEPALA 4 TAHUN 31 MARET
BNN 2015 2015
MEKANISME PEMBIAYAAN DUKUNGAN REHABILITASI DAN PASCAREHABILITASI 1. Penagihan
dapat
diajukan
setiap
bulan
kepada
masing-masing
Direktorat dengan batas waktu klaim terakhir bulan Desember tahun berjalan. 2. Lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan lembaga lain milik pemerintah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial, pengiriman kelengkapan administrasi dan berkas tagihan ditujukan kepada
Direktorat
Penguatan
Lembaga
Rehabilitasi
Instansi
Pemerintah (Dit. PLRIP). 3. Lembaga rehabilitasi milik masyarakat dan swasta, pengiriman kelengkapan administrasi dan berkas tagihan ditujukan kepada Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM). 4. Lembaga penyelenggara pascarehabilitasi, pengiriman kelengkapan administrasi
dan
berkas
tagihan
ditujukan
kepada
Direktorat
Pascarehabilitasi (Dit. Pascarehabilitasi). 5. Penagihan
akan
dibayarkan
jika
administrasi
penagihan
yang
diajukan telah di verifikasi oleh Tim Verifikator. 6. Tim verifikator melampirkan surat hasil verifikasi yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 7. Pembayaran tagihan akan dilakukan oleh : a.
Bendahara pengeluaran pembantu (BPP)
Dit. PLRIP untuk
lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan lembaga lain milik pemerintah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial melalui
transfer
ke
rekening
atas
nama
Tim
Asesmen
Rehabilitasi atau bendahara penyelenggara rehabilitasi. b.
Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Dit. PLRKM untuk lembaga komponen masyarakat dan swasta melalui transfer ke rekening atas nama lembaga rehabilitasi yang bersangkutan.
c.
Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Dit. Pascarehabilitasi untuk lembaga penyelenggara pascarehabilitasi melalui transfer ke rekening atas nama lembaga penyelenggara pascarehabilitasi yang bersangkutan.
8. Bukti
pembayaran
dibayarkan
akan
penagihan dikirimkan
(SP2D/copy oleh
transfer)
Direktorat
yang
terkait
telah
kepada
penyelenggara rehabilitasi dan pascarehabilitasi melalui fax atau email. 9. Alur Pembiayaan: Penyelenggara rehabilitasi
Kelengkapan administrasi
Ditujukan ke Deputi Bidang Rehabilitasi U.P. Direktorat terkait* setiap awal bulan thn berjalan
Proses Pembayaran oleh Bendahara Direktorat Terkait* ditujukan ke rekening bank instansi/lembaga/ penyelenggara pascarehabilitasi
8. Dokumen Administrasi
Verifikasi oleh tim verifikator
Persetujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan di ketahui oleh Direktur Direktorat Terkait
sesuai dengan Lampiran II
mengenai
Laporan Terkait Dukungan Pembiayaan Rehabilitasi. 9. Berkas Pertanggungjawaban untuk Lembaga Milik Pemerintah a. Layanan berbasis rehabilitasi rawat jalan 1)
Asli surat permohonan pengajuan penagihan.
2)
Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan.
3)
Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi;
4)
Satu lembar kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan bukti rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan: a) asesmen; b) konseling;
c) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga, bimbingan rohani, FSG, dll; d) ATK; e) penggandaan berkas atau laporan; f) pemeriksaan medis (bila ada); g) transport rujukan (bila ada); h) pembelian alat tes urin narkoba; 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. b. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap dalam proses hukum 1)
Asli surat permohonan pengajuan penagihan.
2)
Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan.
3)
Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi.
4)
Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan bukti rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan: a) asesmen; b) ATK; c) bahan keterampilan; d) konseling; e) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga, bimbingan rohani, FSG dll; f) pemeriksaan kesehatan; g) fotokopi resep; h) rapid test urin narkoba; i) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain; j) transport rujukan (jika ada); k) UPK (kebutuhan pribadi residen sehari-hari meliputi handuk, toilet kit, dll); dan l) Case conference (pembahasan kasus).
5) Kamar Perawatan (kelas yang paling rendah) : satu lembar Kwitansi
yang menjelaskan jumlah hari periode perawatan
dan harga satuan kamar perawatan/hari (jika dilaksanakan di Rumah Sakit).
6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. c. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap di SPN/Rindam 1) Asli surat permohonan pengajuan penagihan. 2) Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan 3) Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi. 4) Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan bukti rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan: a) asesmen; b) biaya makan dan snack; c) bahan keterampilan; d) konseling; e) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga, bimbingan rohani, FSG; f) pemeriksaan kesehatan; g) fotocopy resep; h) rapid test urin narkoba; i) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain; j) transport rujukan (jika ada); k) UPK (kebutuhan pribadi residen sehari-hari meliputi handuk, toilet kit, dll); dan l) case conference (pembahasan kasus). 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. d. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap di Lapas/Rutan 1) Asli surat permohonan pengajuan penagihan. 2) Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan. 3) Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi. 4) Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan bukti rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan: a) asesmen;
b) snack; c) bahan keterampilan; d) konseling; e) seminar kekambuhan; f) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga, bimbingan rohani, FSG dll; g) pemeriksaan kesehatan; h) fotocopy resep; i) rapid test urin narkoba; j) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain; k) transport rujukan (jika ada); l) UPK
(kebutuhan
pribadi
residen
sehari-hari
meliputi
handuk, toilet kit, dll); dan m) case conference (pembahasan kasus). 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 12.
Berkas Pertanggungjawaban untuk Lembaga Rehabilitasi Milik
Masyarakat / Swasta a. Berbasis Rehabilitasi Medis Rawat Inap: 1) Surat Permohonan pengajuan tagihan 2) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan: a) asesmen; b) konseling; c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika di perlukan); d) obat-obatan; dan e) kamar perawatan 3) Lampiran atas kwitansi
yang distempel Rumah Sakit/Klinik
Swasta: a) fotokopi resume asesmen; b) fotokopi resume hasil konseling per pertemuan; c) fotokopi lembar pemeriksaan kesehatan dan resume hasil pemeriksaan kesehatan; dan d) fotokopi resep obat dan rincian pembelian obat
4) Kwitansi tanda terima biaya penggandaan dan penjilidan, disertai satu lembar faktur/nota fotokopi/penggandaan dan penjilidan berkas administasi pertanggung jawaban keuangan atau laporan. 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. b. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial Rawat Inap: 1) Surat permohonan pengajuan tagihan 2) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan: a) asesmen; b) konseling; c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan); d) kamar perawatan; dan e) penggandaan dan penjilidan. 3) Lampiran atas kwitansi yang di stempel lembaga: a) fotokopi resume asesmen; b) fotokopi resume hasil konseling per pertemuan; dan c) fotokopi lembar pemeriksaan kesehatan dan resume hasil pemeriksaan kesehatan; 4) Faktur/nota
fotokopi/penggandaan
dan
penjilidan
berkas
administasi pertanggungjawaban keuangan atau laporan. 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. c. Milik Masyarakat /Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis Rawat Jalan : 1) Surat permohonan pengajuan tagihan 2) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan: a) asesmen; b) konseling; c) obat-obatan; dan d) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan); 3) Lampiran atas kwitansi Swasta:
yang di stempel Rumah Sakit/Klinik
a) fotocopy resume asesmen; b) fotocopy resume hasil konseling per pertemuan; c) fotocopy resep obat dan rincian pembelian obat; dan d) fotocopy
lembar
pemeriksaan
kesehatan
dan
hasil
pemeriksaan kesehatan; 4) Kwitansi tanda terima biaya penggandaan dan penjilidan, disertai satu lembar faktur/nota fotokopi/penggandaan dan penjilidan berkas administasi pertanggung jawaban keuangan atau laporan. 5) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. d. Milik Masyarakat/Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan : 1)
Surat permohonan pengajuan penagihan
2)
Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan: a) asesmen; b) konseling; c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan) dan; d) penggandaan dan penjilidan
3)
Lampiran atas kwitansi yang di stempel lembaga: a) fotokopi resume asesmen; b) fotokopi resume hasil konseling per pertemuan; dan c) fotokopi lembar pemeriksaan kesehatan dan resume hasil pemeriksaan kesehatan;
4) Faktur/nota
fotokopi/penggandaan
dan
penjilidan
berkas
administasi pertanggung jawaban keuangan atau laporan. 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 13.
Berkas Pertanggungjawaban untuk Penyelenggara Pascarehabilitasi
a. Layanan Pascarehabilitasi Rumah Damping 1)
Faktur/nota
bahan
makanan
per
tahap
(diatas
1
juta,
menggunakan materai sesuai ketentuan berlaku); 2)
Faktur/nota bahan operasional per tahap (diatas 1 juta, menggunakan materai sesuai ketentuan berlaku);
3) 4)
Faktur/nota bahan pelatihan vokasional, bahan pendukung operasional kegiatan; Nominatif honor pendamping;
5)
Nominatif honor instruktur pelatihan layanan Pascarehabilitasi;
6)
Kwitansi dan fotokopi resume pemeriksaan medis (bila ada) dan fotokopi surat rujukan (bila ada);
7)
Kwitansi pembelian rapid test urin narkoba;
8)
Nominatif transport lokal kepulangan klien Pascarehabilitasi ;
9)
Kwitansi biaya sewa rumah (bila ada);
10) Pelaporan : Faktur/nota Pembelian Alat Tulis Kantor atau faktur/nota fotokopi/penggandaan berkas atau laporan; 11) Daftar absensi klien per tahap selama dalam layanan; 12) Resume dan catatan perkembangan klien. b.
Layanan
Pascarehabilitasi
BNNP/BNNK/Kab
dan
Balai
Pemasyarakatan (Bapas) 1)
Nominatif honor pendamping;
2)
Nominatif honor instruktur pelatihan layanan pascarehabilitasi;
3)
Kwitansi dan fotocopy resume pemeriksaan medis (bila ada) dan fotocopy surat rujukan (bila ada);
4)
Kwitansi pembelian Rapid test urin narkoba;
5)
Pelaporan : Faktur/nota Pembelian Alat Tulis Kantor atau faktur/nota foto copy/penggandaan berkas atau laporan;
6)
Daftar absensi klien;
7)
Resume dan catatan perkembangan klien.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret
2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
ANANG ISKANDAR
