1
KONVENSI MENGENAI PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA Ditetapkan oleh Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional, di Jenewa, pada tanggal 1 Juli 1949 [1] Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional, Telah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Buruh Intemasional, dan bertemu dalam Sidang ke Tigapuluh dua pada tanggal 8 Juni 1949, dan Telah memutuskan untuk menerima beberapa usulan mengenai penerapan prinsip-prinsip hak berorganisasi dan berunding bersama yang termasuk acara keempat dari agenda sidang, dan Telah menetapkan bahwa Internasional,
usulan-usulan
ini
harus
berbentuk
Konvensi
menetapkan pada tanggal satu Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, Konvensi di bawah ini yang dapat disebut sebagai Konvensi mengenai Kebebasan Hak utnuk Berorganisasi dan Berunding Bersama 1949: Pasal 1 1.
Pekerja harus memperoleh cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti-serikat pekerja sehubungan dengan pekerjaannya.
2.
Perlindungan demikian harus diberikan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud : a.
mensyaratkan kepada pekerja bahwa is tidak akan masuk suatu serikat kerja atau harus melepaskan keanggotaannya;
b.
menyebabkan pemberhentian atau merugikan pekerja berdasarkan keanggotaan serikat kerja atau karena turut Berta dalam tindakantindakan serikat kerja di luar jam jam bekerja atau, dengan persetujuan majikan, dalam waktu jam bekerja. Pasal 2
1.
Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha harus mendapat perlindungan yang memadai terhadap tiap-tiap campur tangan oleh masing-masing pihak atau wakil atau anggota mereka dalam mendirikan organisasi mereka, cara bekerja atau cara mengurusnya.
2.
Pada khususnya, tindakan-tindakan yang bermaksud memajukan berdirinya organisasi pekerja di bawah pengaruh majikan atau organisasi majikan, atau Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
2
menyokong organisasi pekerja dengan uang atau dengan cara lain, dengan maksud menempatkan organisasi demikian di bawah pengawasan majikan atau organisasi majikan, harus dianggap termasuk tindakan-tindakan campur tangan termaksud pada pasal ini. Pasal 3 Mekanisme yang sesuai dengan keadaan nasional harus didirikan, jika diperlukan, untuk menjamin penghargaan hak berorganisasi seperti ditetapkan pada pasal-pasal tersebut di atas. Pasal 4 Tindakan yang sesuai dengan keadaan nasional harus diambil, jika diperlukan,untuk mendorong dan memajukan sepenuhnya perkembangan dan penggunaan mekanisme perundingan sukarela antara organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dengan maksud mengatur syarat-syarat dan ketentuanketentuan kerja dengan persetujuan kolektif. Pasal 5 1.
Ketentuan yang dijamin sebagaimana dinyatakan Konvensi sepanjang harus diberlakukan terhadap angkatan bersenjata dan polisi harus diatur dengan hukum atau peraturan nasional.
2.
Sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam ayat 8 pasal 19 Konstitusi Organisasi Buruh Internasional, ratifikasi Konvensi oleh Anggota tidak boleh dianggap mempengaruhi hukum, putusan, kebiasaan atau kesepakatan yang ada yang berdasarkannya pars anggota angkatan bersenjata atau polisi dapat memperoleh hakhak yang dijamin Konvensi ini. Pasal 6
Konvensi ini tidak mengatur tentang kedudukan pegawai negeri yang dipekerjakan pada tats usaha Negara dan bagaimanapun tidak akan ditafsirkan sehingga merugikan hak-hak atau kedudukan mereka. Pasal 7 Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional untuk didaftarkan. Pasal 8 1.
Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Buruh Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
3
2.
Konvensi ini akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3.
Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap tiap-tiap Anggota 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi didaftarkan. Pasal 9
1.
Deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional sesuai dengan ayat 2 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Buruh Internasional harus menyatakan : a.
wilayah yang mana ia berjanji bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi akan diberlakukan tanpa perubahan apapun;
b.
wilayah yang mana ia berjanji bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi akan diberlakukan dengan perubahan dengan menyertakan perubahan tersebut secara terperinci;
c.
wilayah yang mana Konvensi ini tidak dapat diterapkan dengan menyertakan alasannya.
d.
wilayah yang mana is menunda keputusannya sebelum menetapkan pertimbangan lebih lanjut tentang kedudukannya.
2
Langkah-langkah sebagaimana dimaksud sub-ayat (a) clan (b), ayat pasal ini harus dianggap bagian integral daripada ratifikasi dan mempunyai kekuatan hukum ratifikasi.
3
Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu dengan pemyataan berikutnya menunda seluruh atau sebagian pensyaratan yang dibuat melalui deklarasinya berdasarkan ketentuan sub-ayat (b), (c) atau (d) ayat I pasal ini.
4
Setiap Anggota dapat, pada saat terhadap Konvensi ini berlaku ketentuan mengenai pengunduran diri berdasarkan Pasal 11, menyampaikan pada Direktur Jenderal suatu deklarasi yang mengubah ketentuan-ketentuan dalam deklarasi manapun sebelumnya dan menyatakan kedudukannya sekarang sehubungan dengan wilayah-wilayah tersebut sebagaimana dapat dijelaskannya. Pasal 10
1.
Deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Buruh Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Buruh Internasional harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi akan diterapkan di wilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; bilamana deklarasi menyebutkan bahwa ketentuanketentuan Konvensi akan diterapkan dengan perubahan, harus disebutkan secara rinci perubahan-perubahan dimaksud. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
4
2.
Anggota, beberapa Anggota, atau lembaga internasional yang berwenang yang bersangkutan dapat sewaktu-waktu dengan deklarasi berikutnya membatalkan seluruh atau sebagian hak untuk memperbaiki suatu perubahan yang disebutkan pada pemyataan terdahulu.
3.
Anggota, beberapa Anggota, atau lembaga internasional yang berwenang yang bersangkutan dapat, pada saat terhadap Konvensi ini berlaku ketentuan mengenai pengunduran diri berdasarkan Pasal 16, menyampaikan pada Direktur Jenderal suatu deklarasi yang mengubah ketentuan-ketentuan dalam deklarasi sebelumnya dan menyatakan kedudukannya sekarang sehubungan dengan penerapan Konvensi. Pasal 11 1.
Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat menarik diri dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional untuk didaftarkan. Penarikan diri tersebut barn akan mulai berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2.
Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak untuk menarik diri menurut ketentuan pada ayat satu tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat menarik diri dari Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap mass sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini. Pasal 12
1.
Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional harus memberitahukan semua Anggota Organisasi Buruh Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan penarikan diri yang dikomunikasikan padanya oleh Anggota Organisasi.
2.
Ketika memberitahukan Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang dikomunikasikan padanya, Direktur Jenderal harus memberitahukan Anggota Organisasi mengenai tanggal Konvensi akan diberlakukan. Pasal 13
Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional harus berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran berdasarkan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai semua ratifikasi secara spesifik dan putusan penarikan diri yang didaftarkannya berdasarkan ketentuanketentuan dari Pasal-pasal sebelumnya. Pasal 14 Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
5
Pada saat tertentu apabila dianggap perlu Badan Pengurus dari Kantor Buruh Internasional harus menyampaikan pada Konferensi Umum suatu laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan harus menelaah keinginan untuk menempatkan dalam agenda Konferensi mengenai masalah revisi terhadapnya baik secara keseluruhan atau sebagian. Pasal 15 1.
2.
Apabila Konferensi tersebut menetapkan suatu Konvensi baru yang merubah Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, maka, kecuali Konvensi baru menentukan sebaliknya: a.
ratifikasi oleh Anggota terhadap Konvensi perubahan baru harus ipsojuretermasuk penarikan diri secepatnya dari Konvensi ini, walaupun terdapat ketentuan-ketentuan dari Pasal 11 di atas, jika dan ketika Konvensi perubahan baru mulai diberlakukan;
b.
dari tanggal ketika Konvensi perubahan baru mulai diberlakukan Konvensi ini tidak lagi terbuka untuk diratifikasi oleh Anggota-anggota.
Konvensi ini harus tetap diberlakukan dalam segala hal sesuai dengan bentuk dan isi yang sebenarnya terhadap semua Anggota yang meratiflkasi tetapi tidak meratifikasi perubahan Konvensi. Pasal 16
Naskah dalam bahasa Inggris dan Prancis dari Konvensi ini mempunyai keaslian yang sama.
[1] Konvensi ILO No. 98; lihat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Treaty Series, vol. 96, No. 1-1341. Naskah dihasilkan sebagai amandemen dari Revisi Konvensi Pasal-pasal Akhir, 1961 (No. 116) (Iihat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Treaty Series, vol. 423, No. 1-6083). Konvensi diberlakukan pada tanggal 18 Juli 1951 dan sebagaimana diamandemen oleh Konvensi No. 116 tanggal 5 Februari 1962. Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
