PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya) Anggi Fawzi (083403044) e-mail:
[email protected] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi Abstract This study aimed to determine (1) internal control, accounting information system, and the performance of the Government at the Department of City Tasikmalaya (2) the relationship between internal control and accounting information systems at the Department located in City Tasikmalaya (3) effect of partially or simultaneously internal control and accounting information systems on the performance of government in the City Tasikmalaya. The research method used in this research is descriptive analytical survey approach. The method of analysis used is the analysis of the correlation coefficient and path coefficient analysis with the help of software SPSS 17.0 for windows to process the questionnaire data. The results showed that: (1) internal control, accounting information systems and the performance of the Office of the Government in the City Tasikmalaya excellent category, (2) The relationship between internal control and accounting information systems at the Department of City Tasikmalaya its relatively strong with a correlation coefficient of 0.709 (t-count = 3.014, sig = 0.015); (3) There is a significant effect of partially or simultaneously internal control and accounting information systems on the performance of government in the City Tasikmalaya (F-count= 26,350, sig = 0,000). Keywords: accounting information systems, governance performance, and internal control. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengawasan intern, sistem informasi akuntansi dan kinerja Pemerintahan pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya (2) hubungan antara pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya (3) pengaruh secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien jalur dengan bantuan software spss 17.0 for windows untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengawasan intern, sistem informasi akuntansi dan kinerja Pemerintahan pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya termasuk kategori sangat baik; (2) Hubungan antara pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya tergolong kuat dengan koefisien korelasi sebesar 0,709 (t-hitung=3,014, sig = 0,015); (3) Terdapat pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya (Fhitung = 26,350, sig = 0,000). Kata Kunci
: kinerja pemerintahan, pengawasan intern, dan sistem informasi akuntansi.
1
1.
PENDAHULUAN Sejarah yang panjang telah mencatat dan mengokohkan bahwa prinsip dasar
kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dalam kehidupan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis, pembuatan undang-undang dan penggunaan sumber daya publik harus dapat membawa kewajiban bagi pihak yang memperoleh
mandat
untuk
melaksanakan
tugas-tugas
tersebut
untuk
mempertanggungjawabkan atas tindakan mereka secara terbuka kepada rakyat dan stakeholder yang telah memberikan mandat tersebut. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi. Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diamandemen dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UndangUndang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diamandemen dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri adalah bidang keuangan daerah. Pengurus keuangan ini diantaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo; 2002). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan sistem pengelolaan
2
keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem informasi akuntansi (Indra Bastian, 2002). Sistem informasi akuntansi ini dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang releven, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh Good Government Governance. Hal ini dalam mengelola keuangan rumah tangganya sendiri, pemerintah harus mampu melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sebuah sistem informasi akuntansi yang layak merupakan syarat utama suatu pengelolaan keuangan yang baik, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap organisasi. Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi pemerintahan, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau suatu organisasi tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai. Instansi tersebut mungkin tidak dapat memproses transaksinya secara jelas, terinci dan terstruktur. Kemudian instansi pemerintahan tersebut mungkin tidak akan memperoleh informasi yang berkualitas yang diperlukan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan kelangsungan hidup organisasi. Dalam rangka penerapan sistem informasi akuntasi, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa tidak terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksitransaksi agar dapat telusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana. Oleh karena itu, sangat penting dalam suatu pemerintahan mempunyai sistem informasi akuntansi yang mengedepankan orang-orang, prosedur, data, software dan infrastruktur teknologi informasi yang nantinya akan menghasilkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam dunia pemerintahan. Dengan sistem informasi akuntansi diharapkan semuanya akan berjalan terstruktur dan sesuai dengan prosedur/ pedoman yang berlaku
3
yang menggambarkan tahapan dalam proses, sehingga akan dihasilkan informasi keuangan yang berkualitaas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan pertanggungjawabannya. Apabila sistem informasi yang dikelola telah baik, maka kualitasnya pun akan baik. Karena salah satu kriteria sistem informasi akuntansi yang baik adalah menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengelolaan
keuangan
dilaksanakan
berdasarkan
penatausahaan
keuangan,
pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa tidak terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat telusuri danadana sesuai dengan tujuannya serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana. Oleh kerena itu pemerintah perlu memiliki sistem informasi akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem informasi akuntansi tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja. Karena penilaian Pemerintah yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja Pemerintah itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik. Di Pemerintahan Kota Tasikamalaya Pengawasan secara intern di masing-masing organisasi dilakukan oleh atasan langsung dan oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya dengan melakukan pemeriksaan reguler. Hasil pemeriksaan di tinjau dari Sistem Pengendalian Intern, mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan kelemahan pada bidang pengawasan terutama pengawasan atasan langsung kepada bawahan di Pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga masih ditemukan penyimpanganpenyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintahan belum dinyatakan baik, oleh karena itu dilakukannya pengawasan intern dan sistem informasi akauntansi yang baik dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan untuk menunjukan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi sebagai bagian dari sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, para pemimpin harus mengetahui
4
siklus pencatatan yang ada pada sistem informasi akuntansi yang menggambarkan tahapan dalam proses. Permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagaimana pengawasan intern, sistem informasi akuntansi dan kinerja Pemerintahan pada Dinas yang berada di Kota Tasikamalaya? b. Bagaimana hubungan antara pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi pada Dinas yang berada di Kota Taikmalaya? c. Bagaimana pengaruh secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pengawasan intern, sistem informasi akuntansi dan kinerja Pemerintahan pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya. b. Untuk mengetahui hubungan antara pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya. c. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya. 2.
METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, artinya penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam hubungan sebab akibat antara variabel penelitian atau tentang sesuatu hal (Ahmad, 2003). Metode pengumpulan data yang digunakan survei yaitu suatu metode yang menggunakan pengumpulan data utamanya dengan menggunakan kuisioner dari sampel terpilih (Sekaran, 2003:250). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling (sampling bertujuan). Adapun pertimbangan yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah (PP Nomor. 8 Tahun 2003). (2) Dinas merupakan perangkat daerah yang berdasarkan Undang-Undang dalam memperhatikan pelayanan publik. (3) Dinas merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang senantiasa dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat, salah satunya 5
melayani penelitian yang dilakukan oleh peneliti. (4) Dinas merupakan suatu entitas akuntansi pemerintah daerah yang didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. (5) Mekanisme pencatatan yang digunakan oleh setiap dinas sama. (6) Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintahan daerah. Maka diperoleh sampel sebanyak 11 dinas dari 23 OPD pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2.2 Pengukuran Variabel Variabel independen (X) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2008:59). Yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: X 1: Pengawasan Intern diukur menggunakan kuesioner dengan indikator (1) Menentukan standar kegiatan; (2) Mengukur kegiatan yang dilakukan; (3) Membandingkan pelaksanaan yang telah dilaksanakan dengan standar yang telah ditentukan; (4) Melaksanakan tindakan koreksi. X2 : Sistem Informasi Akuntansi diukur menggunakan kuesioner dengan indikator: (1) Orang-orang/SDM; (2) Prosedur-prosedur; (3) Data; (4) Software; (5) Infrastuktur teknologi informasi. Variabel dependen (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:59). Yang termasuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintahan diukur menggunakan kuesioner dengan indikator: (1) Responsivitas; (2) Responsibilitas; dan (3) Akuntabilitas. 3.
PEMBAHASAN
3.1 Hubungan Pengawasan Intern dengan Sistem Informasi Akuntansi Koefisien korelasi hubungan variabel Pengawasan Intern dengan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebesar 0,709 atau 70,9%, yang mana hubungan antara variabel Pengawasan Intern dengan Sistem Informasi Akuntansi tergolong kuat. Dari koefisien korelasi
dapat diperoleh koefisien determinasi
sebesar 0,502 berarti
bahwa 50,2% variabilitas dari Sistem Informasi Akuntansi mempunyai hubungan dengan Pengawasan Intern. Berdasarkan hasil pengujian pada spss didapat t-hitung sebesar 3,014. Sedangkan t-tabel dengan db = n-2 = 9 pada α=0,05 sebesar 2,262.
6
Sehingga t-hitung (3,014) > t-tabel (2,262), maka H0 ditolak dan Ha diterima bahwa terdapat hubungan antara Pengawasan Intern dengan Sistem Informasi Akuntansi. Hasil pengujian hipotesis tersebut didukung oleh konsep Iriyansyah (2000) yang menyatakan bahwa pengawasan pada sistem informasi akuntansi baik oleh DPRD maupun pengawasan fungsional pada prinsipnya tidak akan mengalami banyak hambatan apabila sistem akuntansi yang diterapkan sudah baik. 3.2 Pengaruh
Pengawasan
Intern
Secara
Parsial
Terhadap
Kinerja
Pemerintahan. Berdasarkan perhitungan pada spss didapat koefisien beta
= 0,498. Hal ini
menunjukkan pengaruh langsung Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintahan sebesar Selanjutnya
atau 24,8%. pengaruh
tersebut
dilakukan
uji
signifikansi
membandingkan t-hitung dengan t-tabel dan membandingkan Diperoleh t-hitung sebesar 2,375 dan t-tabel dengan db n-2 = 9 dan 2,262, sehingga t-hitung (2,375) > t-tabel (2,262). Diperoleh sehingga
<
dengan
cara
dengan α. = 0,05, sebesar sebesar 0,026
(0,05). Dengan demikian hipotesis nol (H0) ditolak dan
Ha diterima, menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pengawasan Intern (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan (Y). Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan konsep Robert J Mockler yang dikutip oleh Sentanoe Kertonegoro (2001:95) yang menyatakan bahwa Pengawasan intern adalah sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar kegiatan dengan tujuan perencanaan, menyusun sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar, menentukan, serta mengukur pertimpangan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan dilakukan pada semua tingkatan manajemen. Para pemimpin tingkat atas pengawasan dilakukan pada seluruh bagian atau unit pemerintah. Sedang pada tingkat menengah dan bawah, pengawasan dilakukan pada unit pimpinannya masing-masing
7
3.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Secara Parsial Terhadap Kinerja Pemerintahan Berdasarkan perhitungan pada spss didapat koefisien beta
= 0,510. Hal ini
menunjukkan pengaruh langsung Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintahan sebesar Selanjutnya
atau 26,0%. pengaruh
tersebut
dilakukan
uji
signifikansi
dengan
dengan α.
membandingkan t-hitung dengan t-tabel dan membandingkan Diperoleh thitung sebesar 2,806 dan t-tabel dengan db n-2 = 9 dan 2,262, sehingga t-hitung (2,806) > t-tabel (2,262). Diperoleh sehingga
<
cara
= 0,05, sebesar sebesar 0,023
(0,05). Dengan demikian hipotesis nol (H0) ditolak dan
Ha diterima, menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Sistem Informasi Akuntansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan (Y). Hasil pengujian hipotesis tersebut didukung oleh konsep Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut ada yang bersifat finansial dan non finansial. Akuntansi dapat memberikan informasi yang dapat dimengerti, relevan, sederhana, akurat. Adapun informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi mempunyai keunggulan yaitu kemudahannya untuk dipahami. Dengan Sistem Informasi Akuntansi dapat diperoleh informasi yang dapat diperbandingkan, karena informasi yang dicatat dengan Sistem Informasi Akuntansi harus berkelanjutan dan konsisten. 3.4 Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Informasi Akuntansi Secara Simultan terhadap Kinerja Pemerintahan Pengaruh secara simultan berdasarkan perhitungan SPSS, dimana
yaitu
sebesar 0,868. Dari hasil analisis terlihat bahwa pengujian secara keseluruhan memperoleh nilai signifikansi 0,000 dimana nilai 0,000 < 0,05. Dengan menggunakan uji F, F-hitung diperoleh 26,350 sedangkan F-tabel dengan
= 0,05 dan db = n-k-l = 8
menunjukkan nilai 4,46. Hal ini berarti F-hitung (26,350) > F-tabel (4,46). Dengan demikian maka kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel Pengawasan Intern dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan.
8
Pemaparan tersebut didukung oleh konsep Mamur (2011:188) mengemukakan bahwa Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas. Dalam hal ini pengawasan intern harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaikbaiknya dan menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan. Untuk memperoleh jaminan yang cukup dari sasaran kinerja perlu melancarkan dan memperlakukan pengawasan-pengawasan yang efektif terhadap suatu aktivitas, salah satunya pada Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi merupakan tatabuku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.
4.
PENUTUP
4.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintahan pada pemerintah Kota Tasikmalaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Pengawasan intern pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya berdasarkan tanggapan responden didapat total skor sebesar 725 sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya berdasarkan tanggapan responden didapat total skor sebesar 872 sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Kinerja Pemerintahan pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya berdasarkan tanggapan responden didapat total skor sebesar 701 sehingga dapat dikategorikan sangat baik. b. Pengawasan Intern dan Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya mempunyai tingkat hubungan kuat dengan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,709. c. Pengawasan Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya sebesar 24,8%. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya sebesar 26,0%. Selanjutnya Pengawasan Intern dan Sistem Informasi
9
Akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya sebesar 86,8% secara langsung dan tidak langsung, dan dipengaruhi faktor lain sebesar 13,2%. 4.2 Saran Berdasarkan hasil, pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya maupun pada peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : a. Bagi Dinas dan Pemerintah Kota Tasikmalaya Diharapkan pada setiap Dinas di Kota Tasikmalaya dapat melaksanakan pengawasan intern dan sistem informasi Akuntansi dengan sebaik mungkin sesuai dengan perturan dan prosedur yang ada. Untuk mengefektifkan aktivitas dan mencegah terjadinya penyelewengan khususnya pada pencatatan, pelaksanaan Pelaksanaan sistem informasi akuntansi diharapkan setiap Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya melaksanakan Pengawasan Inten secara maksimal Dalam sistem informasi akuntansi, selain mempersipakan sistem yang baik hendaknya sumber daya manusianya harus terlebih dahulu dipersipakan. Apabila menggunakan sumber daya manusia yang telah ada maka terlebih dahulu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan yang cukup, mengenai sistem secara terprogram dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan dan hukuman yang adil bagi para staf perlu ditingkatkan, sehingga hal tersebut dapat memicu motivasi para staf untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga secara akumulasi dapat mewujudkan pencapaian Kinerja Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah yang lebih baik. Kinerja pemerintahan pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam klasifikasi sangat baik hal ini seharusnya dipertahankan atau juga dapat ditingkatkan lagi pada segi pelayanan terhadap publik. Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, pihak Dinas Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya perlu memberikan pemahaman akan pentingnya pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi.
10
b. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama. Diharapkan pembuatan kuesioner yang lebih terarah dan ketepatan responden penelitian, supaya lebih bisa menghasilkan informasi statistik yang mendekati keadaan real dilapangan. Dalam melakukan penelitian dibidang Akuntansi Pemerintahan masih banyak ruang kosong khususnya pada bidang akuntansi keuangan daerah, oleh karena itu masih banyak kajian yang cukup menarik dan menantang di bidang akuntansi sektor publik. Disarankan untuk menambah atau merubah variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain mengenai Pengawasan intern, Anggaran Kinerja, Kemampuan manajemen, Perencanaan, Komitmen organisasi dan masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel dalam penelitian selanjutnya yang kemudian dapat diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis. PUSTAKA Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Achmad Bachrudin, Harapan L., Tobing. 2004, Analisis Data Untuk Penelitian Surveu Dengan menggunakan Lisrel 8. FMIPA, Unpad Bandung. Arifin Sabeni, Imam Gozali. 1995. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Yogyakarta. BPFE. Azhar Susanto dan La Midjan. 1993. Sistem Informasi Akuntansi II, Pendakatan Sistem, Praktika Penyusunan Metode dan Prosedure. Bandung: Lembaga Informasi Akuntansi. Bastian Tangkilisan. 2001. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Charles. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cucu Cunayah. 2006. Pengaruh Pengawasan Intern dan Panatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi. Coe, C K. 1989. Public Financial Management. Englewood Cliffs N. J : Prentice Hall. Conover, W K. 1980. Practical Non Parametric Statistic 2 Ed. Texas Tech University, john wiley&sons, New York Chichester Brisbance Toronto Singaphore. Cooper, Donald R., Pamela S., Schindler. 2005. Business Research Methode. 7th Edition Mc Graw-Hill International Edition, Boston. Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dwiyanto Tangkilisan. 1995. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Ferry Laurensius. 2005. Membangun Kultur Kinerja pada Organisasi Sektor Publik. Manajemen Usahawan Indonesia. 42.
11
Ferry Laurensius Sihalolo dan Abdul Halim. 2005. Pengaruh Faktor-faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) Solo VII. 774-790. Hair, Joseph F. Jr, Ralph E., Anderson, Ronald K., Tatham, William C. Blok. 1998. Multivariate Analysis, 8th Edition. New Jersey: Prentice inc. I Ketut Yadnyana & Made Mertha. 2008. Pengaruh Kemampuan Manajemen terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada Hotel Berbintang di Bali. Buletin Studi Ekonomi ISSN 1410-4628 Vol 13 Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto. 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Islamy. 2008. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Malang: FIA Unibraw. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 17 Ayat 2. Kertonegoro, Sentanoe. 1993. Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta : Rineka Cipta. Kertonegoro, Sentanoe. 2001. Prinsip dan Teknik Manajemen. Bandung : Mandar Maju. Krismiaji. 2002. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: AMP YKPN. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1997. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Toko Agung. Levine dkk. Tangkilisan. 1990. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Manullang. 1992. Pengawasan Melekat. Bandung: Alfabeta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI. Mills. L dan K. Newberry. 2001. The Influence of Tax and Nontax Costs on Book-tax Repor-ting Differences. The Journal of the American Taxation Association Moch. Pabundu Tika. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara Moeheriono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi .Surabaya: Ghalia Indonesia. Nawawi. 2000. Pengawasan Intern. Bandung: Alfabeta. Nisa Noor Wahid. 2008. Pengaruh Siklus Anggaran dan Pengawasan Intern Terhadap Good Governance Pemerintah Daerah. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi. Nur Indrianto, Bambang S. 2002. Metode Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi. BPFE Yogyakarta. Pahala Nainggolan. 2004. Cara Mudah Memahami Akuntansi. Jakarta: PPM Rambat Lupiyadi. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa: Teori dan Praktek. Jakarta: Salemba Empat. Rawls, John. 2006. A Theory of Justice, Teori Keadilan. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2004. Accounting Information Systems. Jakarta: Salemba Empat.
12
Sondang P. Siagian Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Jakarta: PT. Refika Aditama. Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudjana. 1996. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti. Bandung: Transito. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. T. Hani Handoko. 2001. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Uma Sekaran. 2003. Research Methode for Bussines: Askill Building Aproach, John Wiley and Jons. Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. JawaTimur: Anggota IKAPI Malang.
13
