CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun
Tentang
Undang-Undang 1951 1951 1951 1956 1957 1957 1957 1964 1969 1970 1981 1984 1984 1984 1984 1984 1992 1999 1999 1999 1999
Undang-Undang : Pernyataan Berlakunya Undang Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Pernyataan Berlakunya Undang Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama Undang-Undang : Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya Penjelasan UU Nomor 80 Tahun 1957 Konvensi ILO No. 100 : Upah Yang Setara Bagi Pekerja Laki-Laki Dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Keselamatan Kerja Wajib Lapor Tenaga Kerja di Perusahaan Undang-Undang : Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1984 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) Act No. 19 Of 1999 On The Ratification Of Convention No.105 Of The ILO Concerning The Abolition Of Forced Labour (State Gazette No. 55 Of 1999) Penjelasan UU Nomor 19 Tahun 1999 Lampiran Konvensi No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
1999
Undang-Undang : Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
1999
Konvensi ILO : Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja halaman 1 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun
Tentang
1999
Undang-Undang : Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)
1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005
1981 1990
Penjelasan UU Nomor 21 Tahun 1999 Lampiran UU Nomor 21 Tahun 1999 : Konvensi No. 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Hal Pekerjaan Dan Jabatan Act No. 21 Of 1999 On The Ratification Of Convention No.111 Of The ILO Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (State Gazette No. 57 Of 1999) Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour ( Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Serikat Pekerja / Serikat Buruh Undang-Undang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi UndangUndang Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2000 Undang-Undang : Ketenagakerjaan Penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang : Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) Konvensi ILO No. 81 : Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Sistem Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : Penangguhan Mulai Berlakunya UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang Penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2005
PERATURAN PEMERINTAH
Perlindungan Upah Peraturan Pemerintah : Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja halaman 2 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 2000 2000 2005 2005 2006 2007 2007 2008 2009
Tentang Peraturan Pemerintah : Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Peraturan Pemerintah : Latihan Kerja Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan Pemerintah : Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan Pemerintah : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepelautan Penjelasan PP Nomor 7 Tahun 2000 Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Peraturan Pemerintah : Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sistem Pelatihan Kerja Nasional Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Penjelasan PP Nomor 15 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah : Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Presiden / Keputusan Presiden & Instruksi Presiden 1988
Keputusan Presiden : Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
1989
Keputusan Presiden : Perubahan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
1990 1991
Keputusan Presiden : Pemberian Tambahan Santunan bagi Tenaga Kerja yang Meninggal Dunia dan Mengalami Cacat Total Tetap Karena Kecelakaan Kerja Keputusan Presiden : Hari Pekerja Indonesia halaman 3 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 1995 1998 1999 2000 2000 2002
Tentang Keputusan Presiden : Penggunaan Tenaga Kerjja Warga Negara Asing Pendatang Keputusan Presiden : Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi Keputusan Presiden : Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keputusan Presiden : Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keputusan Presiden : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)
2004 2005 2005
Keputusan Presiden : Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Keputusan Presiden : Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial Dan Pengantar Kerja Keputusan Presiden : Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Dan Keluarganya Dari Malaysia Keputusan Presiden : Dewan Pengupahan Peraturan Presiden : Lembaga Produktivitas Nasional Peraturan Presiden : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2006
Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
2006
Peraturan Presiden : Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
2006
Peraturan Presiden : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
2009
2010
Peraturan Presiden : Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Peraturan Presiden : Pengesahan Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997) Peraturan Presiden : Pengawasan Ketenagakerjaan
2011
Peraturan Presiden : Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
2002 2004 2004
2010
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI halaman 4 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 2002 2012 2012
Tentang Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi + Menteri Perindustrian dan Perdagangan : Tim Penanggulangan Krisis Ketenagakerjaan Dalam Dunia Industri dan Perdagangan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri : Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dan Angka Kreditnya
Peraturan / Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Departemen Terkait 1964 1980 1981 1985 1988 1989 1989 1989 1990
1990
1990 1992
Peraturan Menteri Perburuhan : Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Perlindungan Pekerja Harian Lepas Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pelaksanaan Larangan Diskriminasi Pekerja Wanita Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Pengawasan Instalasi Penyalur Petir Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Larangan Pemutusan Hubungan Kerja [PHK] Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil atau Melahirkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Wanita Pada Malam Hari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Tanggung Jawab Perusahaan Pemberi Borongan Pekerjaan Terhadap Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja Perusahaan Pemborong Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja : Dasar Penentuan Upah Lembur, Tunjangan Kecelakaan Cuti, Sakit, Tidak Masuk Bekerja Seperti dimaksud PP No.08/1981 Pesangon, Skorsing, Serta Pemberian Upah Bagi Pekerja Status Masa Percobaan, Yang Dikatakan Dengan Ketentuan Upah Minimum Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja : Penanganan Masalah Ketenagakerjaan Di Perusahaan Swasta Yang Belum Terbentuk Unit Kerja SPSI Peraturan Pemerintah : Dana Pensiun Pemberi Kerja halaman 5 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun
Tentang
1992
Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Pulau Batam Dan Wakil Departemen Tenaga Kerja Pada Kantor Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau (KTKP2R)
1992
Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Prosedur Pemberian Ijin Kerja Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Depparpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua BKPMD
1992
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Sementara Atau Mendesak
1992
Tata Cara Pemberitahuan Rencana Pemogokan
1993
Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.276/MEN/1993 Tentang Peningkatan Upah Minimum Regional Daerah Pulau Batam
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993
1993
Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Peningkatan Upah Minimum Regional Di Daerah Jawa Tengah Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor 3 dan 27 Sub Sektor Di Daerah Jawa Tengah Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Peningkatan Upah Minimum Regional Daerah Istimewa Yogyakarta Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Peningkatan Upah Minimum Sub Regional Untuk Daerah Tingkat II Di Wilayah Jawa Barat Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Waktu Kerja 5 [lima] Hari Seminggu 8 [Delapan] Jam Sehari Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Peningkatan Upah Minimum Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keputusan Menteri Keuangan : Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja halaman 6 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1995
Tentang Keputusan Menteri Keuangan : Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja Keputusan Menteri Keuangan : Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Izin Praktek Bagi Sarjana Psikologi Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Pendaftaran Organisasi Pekerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Jaminan Kecelakaan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Diperusahaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Pidato Sambutan Menteri Tenaga Kerja R.I. Pada Upacara Pembukaan Bulan Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/Men/1995 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
1995
Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
1995
Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
1996
Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1998
1998 1999
Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan : Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Nilai Lambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
halaman 7 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun
Tentang
1999
Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
1999
Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
1999 2000 2000 2001
2001
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja : Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan Keputusan Menteri Dalam Negeri : Penanggulangan Pekerja Anak Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 Angka 12 dan Pasal 18 Ayat [1] Huruf G, H dan 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon , Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan
2001
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perubahan atas pasal 35 A Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP-78/MEN/2001 Tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan
2001
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Penundaan Berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-78/MEN/201
2001
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan
2001 2002
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Bagan Struktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi halaman 8 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 2002
2002
2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004
Tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Nomor : Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Kejuruan Menjahit Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Penempatan Tenag Tenaga Kerja Dalam Negeri Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jabatan-Jabatan Di Lembaga Pendidikan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Membayar Kompensasi Decree Of The Minister Of Manpower And Transmigration : Positions At Educational Institutions Exempted From The Obligation To Pay Compensation Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi / Karaoke
2004
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 227 / MEN / 2003 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
2004
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT
2004
2004
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia : Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA halaman 9 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005
Tentang KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : ISTIRAHAT PANJANG PADA PERUSAHAAN TERTENTU KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA The Decree Of The Minister Of Manpower And Transmigrstion : HIV/AIDS Prevention And Control In The Workplace Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI : STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
2005
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia : Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu
2005
Surat Edaran Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Pemanfaatan Website "nakertrans.go.id" Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2005
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2006
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
2006
Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja halaman 10 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 2007 2007 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010
Tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan Sub Sektor Jasa Lainnya Bidang Seni Merangkai Bunga dan Seni Desain Floral Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Kep. 130/MEN/III/2007 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Di Luar Negeri Tahun Anggaran 2009 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Tata Kerja Lembaga Kerja Sama [LKS] Tripartit Nasional Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2010-2014 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri Tata Cara Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama [LKS] Tripartit Nasional Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2011 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan halaman 11 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 2010 2010 2011
2011 2011 2011 2011 2012
2012
2012
2012
2012
Tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2011 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2010-2014 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri Dan Luar Negeri Serta Pindah Pensiun Pegawai Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional halaman 12 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 2012 2012 2012 2012 2012
2012
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Ketransmigrasian Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Komite Pengawasan Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Jasa Pendidikan halaman 13 dari 14
CD Data Himpunan Peraturan Perburuhan / Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
Tahun 2012
2012
2012
Tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran Serta Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura
PERATURAN DAERAH / GUBERNUR 2002 2004 2009
Keputusan Gubernur DKI-Jakarta : Penetapan Upah Minimum Propinsi [UMP] Tahun 2003 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Peraturan Daerah Kabupaten Sragen : Retribusi Izin Ketenagakerjaan Peraturan Daerah Kota Bekasi : Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelayanan Dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan
halaman 14 dari 14
